BAB 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

BAB 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL PERTEMUAN KESEMBILAN DAN KESEPULUH Standar Kompetensi : 5. Menganalisis system hukum dan peradilan internasional Kompetensi Dasar : 5.1 mendeskripsikan system hukum dan peradilan internasional I. INDIKATOR : 1. Mendeskripsikan pengertian hukum internasional 2. Membandingkan hukum perdata internasional dan hukum public internasional 3. Menyebutkan azas hukum internasional 4. Menyebutkan sumber hukum internasional 5. Menyebutkan subjek hukum internasional 6. Mengidentifikasi lembaga peradilan internasional 7. Mendeskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional II. TUJUAN PEMBELAJARAN : siswa mampu : 1. Mendeskripsikan pengertian hukum internasional 2. Membandingkan hukum perdata internasional dan hukum public internasional 3. Menyebutkan azas hukum internasional 4. Menyebutkan sumber hukum internasional 5. Menyebutkan subjek hukum internasional 6. Mengidentifikasi lembaga peradilan internasional 7. Mendeskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional III. MATERI PEMBELAJARAN :

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL A. Makna hukum dan Peradilan Internasional 1. Pengertian hukum internasional Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional adalah “keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan/persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara serta antara subjek hukum lain bukan negara”. Rebecca M. Wallace, Hukum internasional adalah peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lainnya yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional dalam hubungan dengan negara lainnya”. J.G. Starke, hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar tediri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku, yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan satu sama lainnya. 2. Pembagian Hukum Internasional Hukum internasional terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : 1) Hukum Perdata Internasional (privat international law) Yaitu keseluuhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang dilakukan oleh subjek hukum, yang masing-masing tunduk pada system hukum perdata yang berbeda satu dengan lainnya. 2) Hukum Pidana Internasional (Public international Law) Yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. 1 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

3. Azas-azas Hukum Internasional Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu : 1) Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB. 2) Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap Negara harus mencari solusi damai, menghendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional. 3) Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Asas ini menekankan setiap negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi pihak lain. 4) Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan. 5) Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat. 6) Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut : a. Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum). b. Memilikim hak penuh terhadap kedaulatan c. Setiap negara menghormati kepribadian negara lain. d. Teritorial dan kemerdekanan politik suatu negara adalah tidak dapat diganggu gugat. e. Setap negara bebas untuk membangun system politik, sosial, ekonomi dan sejarah bangsanya. f. Setiap negara wajib untuk hidup damai dengan negara lain. 7) Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional. 4. Sumber Hukum Internasional Sumber Hukum Internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti materil dan formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Sumber hukum internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920, sebagai berikut : 1) Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan mengakibatkan hukum baru. 2) Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum, jadi tidak semua kebiasaan internasional menjadi sumber hukum. Syaratnya adalah kebiasaan itu harus bersifat umum dan diterima sebagi hukum. 3) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang mendasari system hukum modern. Sistem hukum modern, adalah system hukum positif yang didasarkan pada lembagaa hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi. 4) Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional, adalah sumber hukum tambahan (subsider), artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum 2 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

primer atau utama yaitu Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum. Yang disebut dengan keputusan hakim, adalah keputusan pengadilan dalam arti luas yang meliputi segala macam peradilan internasional dan nasional, termasuk mahkamah arbitrase. Ajaran para ahli hukum internasional itu tidak bersifat mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. 5. Subjek Hukum Internasional Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Starke, subyek hukum internasional terdiri dari : 3) Negara, negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional sejak adanya hukum international, bahkan hukum international itu disebut sebagai hukum antarnegara. 4) Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia, Paus bukan saja sebagai kepala gereja tetapi memiliki kekuasaan duniawi, Tahta Suci menjadi subyek hukum Internasional dalam arti penuh karena itu satusnya setara dengan negara dan memiliki perwakilan diplomatic diberbagai negara termasuk di Indonesia. 5) Palang Merah Internasional, berkedudukan di Jenewa dan menjadi subyek hukum internasional dalam arti terbatas, karena misi kemanusiaan yang diembannya. 6) Organisasi Internasional, PBB, ILO dll memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional, sehingga menjadi subyek hukum internasional. 7) Orang persorangan (Individu), dapat menjadi subyek internasional dalam arti terbatas, sebab telah diatur dalam perdamaian Persailes 1919 yang memungkinkan orang perseorangan dapat mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. 8) Pemberontak dan pihak yang bersengketa, dalam keadaan tertentu pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dan mendapat pengakuan sebagai gerakan pembebasan dalam memuntut hak kemerdekaannya. Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina. 6. Lembaga Peradilan Internasional 1) Mahkamah Internasional Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua merangkap ketua dan wakil ketua, masa jabatan 9 tahun. Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Lima berasal dari Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan Prancis. Fungsi Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah negara. Ada 3 kategori negara, yaitu : a. Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional. b. Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah internasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB. c. Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional, harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahkamah internasional dan Piagam PBB. Yuridikasi Mahkamah Internasional adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan atau Yuridiksi ini meliputi: a. Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case). b. Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion). 3 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb : 1) Perjanjian khusus, dalam hal ini para pihak yang bersengketa membuat perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. 2) Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang sengketa menundukkan diri pada perjanjian internasional diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian. 3) Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa perlu membuat perjanjian khusus. 4) Keputusan Mahkamah internasional mengenai yuriduksinya, bila terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah Internasional sendiri. 5) Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk perjanjian pihak bersengketa. 6) Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh Mahkamah Internasional. 2) Mahkamah Pidana Internasional : Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan pelaku kejahatan internasional. Terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli dibidang hukum pidana internasional. Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional adalah memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga Negara dari Negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah. 3) Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional : Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai Panel khusus dan special pidana internasional ini, adalah menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis) tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah meratifikasi atau belum terhadap statute panel khusus dan special pidana internasional ini. Contoh Special Court for East Timor dan Indonesia membentuk Peradilan HAM dengan UU No. 26 tahun 2000. 7. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional Terdapat dua teori yang menjelaskan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu: 1) Teori Dualisme Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. 2) Teori Monisme.

Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. 4 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU :8 NO PERTANYAAN 1. Jelaskan pengertian hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja !

JAWABAN

SKOR Betul 100

2.

Apakah yang dimaksud dengan a. Hukum Perdata Internasional b. Hukum Publik Internasional

Betul : 1=50 2=100

3.

Sebutkan 7 asas hukum internasional

Betul : 1 = 15 2 = 30 3 = 45 4 = 60 5 = 75 6 = 90 7 =100

4.

Sebutkan 4 sumber hukum internasional!

Betul : 1 = 25 2 =50 3 =75 4 =100

5

Sebutkan 8 subjek hukum internasional!

6

Sebutkan 3 lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa internasional baik perdata maupun pidana!

Betul : 1 = 10 2 = 25 3 = 35 4 = 45 5 = 60 6 = 75 7 = 90 8 =100 Betul : 1 = 35 2 = 70 3 =100

5 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

7

Jelaskan pengertian dari : a. Teori Dualisme b. Teori Monisme yang terdapat dalam hubungan hokum internasional dan hokum nasional!

Betul : 1=50 2=100

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,

Hadi Abd. Aziz Kammis, SH NIP.197703112005011004

………………………………

Catatan Orang tua : …………………………………………………………………………………………………………………..………….. …………………………………………………………………………………………………………………..………….. …………………………………………………………………………………………………………………..………….. Catatan Guru

: …………………………………………………………………………………………………………………..………….. …………………………………………………………………………………………………………………..………….. …………………………………………………………………………………………………………………..…………..


PERTEMUAN KESEBELAS DAN KEDUABELAS Standar Kompetensi : 5. Menganalisis system hukum dan peradilan internasional Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara Penyelesaian oleh mahkamah internasional I. INDIKATOR : 1. Mengidentifikasi sebab timbulnya sengketa internasional 2. Mengidentifikasi cara penyelesaian sengketa internasional 3. Mendeskripsikan prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional II. TUJUAN PEMBELAJARAN : siswa mampu : 1. Mengidentifikasi sebab timbulnya sengketa internasional 2. Mengidentifikasi cara penyelesaian sengketa internasional 3. Mendeskripsikan prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional III. MATERI PEMBELAJARAN : B. Sengketa Internasional 1. Sebab-sebab sengketa internasional Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional. 1) Sengketa terjadi karena masalah Politik Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara blok barat (liberal membentuk pakta pertahanan NATO) dibawah pimpinan Amerika Serikat dan blok Timur (Komunis membentuk pakta pertahanan Warsawa) dibawah pimpinan Uni Sovyet/ Rusia. kedua blok ini saling memeperluas pengaruh ideologi dan ekonominya di berbagai negara sehingga banyak negara yang kemudian enjadi korban. contoh kore yang terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan paham komunis dan korea selatan dengan paham liberal 2) Karena batas wilayah hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain sehingga masing-masing negara akan mengklaim wilayah perbatan tertentu. contoh : Tahun 1976 Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan pula sipadan dan ligitan dan diputuskan oleh MI pada tahun 2003 dimenangkan oleh malaysia, perbatasan kasmir yang diperebutkan oleh india dan pakistan. Selain itu sengketa internasional pun terjadi karena hal berikut : 1) Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjiann internasional. 2) Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional 3) Perebutan sumber-sumber ekonomi 4) Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional. 5) Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain. 6) Penghinaan terhadap harga diri bangsa.


2. Penyelesaian sengketa internasional Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan atau perang. a. Penyelesaian secara damai, meliputi : 1. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono). Prosedur penyelesaiannya, adalah : a. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh berasal dari warga negaranya sendiri. b. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan Arbitrase tersebut. c. Putusan melalui suara terbanyak. 2. Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. 3. Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya. 4. Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaian sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga menawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapat tercapai. 5. Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak mengikat. 6. Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negara dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan. 7. Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB (liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara damai dan menghindari ancaman perang. b.

Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang : 1. Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan. 2. Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk. 3. Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain. Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara. 4. Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh Negara lain. 5. Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya : a. Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB. b. Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya. Pertahanan diri. c. Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. 8

Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

3. Prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional Mahkamah Internasional (MI) merupakan salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Denhag (Belanda). MI memiliki 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara dengan masa jabatan 9 tahun. Selain memberikan pertimbangan hukum kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB MI pun bertugas untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang diserahkan kepadanya. dalam mengadili suatu perara MI berpedoman pada Traktat-traktat dan kebiasaan -kebiasaan Internasional. Prosedur Penyelesaian Kasus HAM Internasional Penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh mahkamah internasional dapat dilakukan melalui prosedur berikut : 1. Korban pelanggaran HAM dapat mengadukan kepada komisi tinggi HAM PBB atau melalui lembaga HAM internasional lainnya. 2. pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. 3. dengan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan proses dilanjutkan pada tahap peradilan, dan jika terbukti maka hakim MI akan menjatuhkan sanksi.


LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU :9 NO PERTANYAAN JAWABAN 1. Sebutkan dua hal Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian utama penyebab internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang terjadinya sengketa bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu internasional dan berikan contohnya! 2. 1) Pacta sun servanda, yaitu para pihak yang terikat pada Jelaskan secara suatu perjanjian, harus entaati perjanjian yang telah singkat 7 cara dibuatnya. ( perjanjian internasional mengikat dan berlaku penyelesaian sebaai undang-undang bagi para pihak) sengketa 2) Good fith (itikad baik) yaitu semua pihak yang terikat dalam internasional suatu perjanjian internasional harus beritikad baik untuk dengan cara melaksanakan isi perjanjian damai! 3) Rebus sic stantibus, yaitu suatu perjanjian internasional boleh dilanggar dengan syarat adanya perubahan yang fundamental, artinya jika perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan dengan kepentingan umum pada negara bersangkutan

3

Jelaskan secara singkat 5 cara penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan jalan kekerasan!

a. b.

SKOR Betul : 1 = 50 2= 100

Betul : 1 = 15 2 = 30 3 = 45 4 = 60 5 = 75 6 = 90 7 =100

Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian antar dua negara atau Betul : dua organisasi. Perundingan dalam perjanjian ini disebut 1 = 50 2= 100 dengan istilah pembicaraan (talk). Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara atau organisasi. Perundingan dalam perjanjian ini disebut konferensi diplomatic (diplomatic conference).

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,


………………………………

Catatan Guru

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Catatan orang tua

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..


PERTEMUAN KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS

Standar Kompetensi : 5. Menganalisis system hukum dan peradilan internasional Kompetensi Dasar : 5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional 1. Mengidentifikasi sistematika keputusan mahkamah internasional 2. Menganalisis dasar pertimbangan jarangnya negara-negara yang bersengketa mengajukan permohonan ke MI 3. Menyebutkan prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai berdasarkan Deklarasi Manila no. A/RES/37/10 tertanggal 15 Nopember 1982 II. TUJUAN PEMBELAJARAN : siswa mampu : 1. Mengidentifikasi sistematika keputusan mahkamah internasional 2. Menganalisis dasar pertimbangan jarangnya negara-negara yang bersengketa mengajukan permohonan ke MI 3. Menyebutkan prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai berdasarkan Deklarasi Manila no. A/RES/37/10 tertanggal 15 nopember 1982 C. Mahkamah Internasional 1. Mekanisme kerja MI Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu : 1) Mekanisme Normal : a. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa. b. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung. c. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa. d. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apabila :  Para pihak mencapai kesepakatan.  Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.  Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.

2) Mekanisme Khusus : a. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut. b. Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional. c. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional. d. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi sama terhadap lawan yang sama. e. Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan. 11 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN KALABAHI – 2010/2011

2.

Keputusan MI Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal 1. Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun banyak yang dibebaskan. 2. Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum. 3. Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom. 4. Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan menhukum pelaku. 5. Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya. 6. Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda. 7. Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya. 8. Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut. 9. Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.


LEBARAN KERJA SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ………………………………. KELAS : ………………………………. HARI/TANGGAL : ………………………………. TUGAS INDIVIDU : 10 NO PERTANYAAN 1.

Jelaskan 2 mekanisme kerja MI!

2.

Sebutkan 2 contoh keputusan MI dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar Negara!

-

JAWABAN

SKOR

suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional

Betul : 1 = 50 2= 100

Bebas Artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan Betul : kita terhadap masalah-masalah internasio-nal dan terlepas 1 = 50 dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara 2= 100 ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya). Aktif Artinya dalam politik luar negeri kita senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Guru Bidang Studi,

Orang tua/wali,


………………………………

Catatan Guru

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Catatan orang tua

: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..


BAB 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Recommend Documents