POSISI LEMBAGA PERADILAN DALAM SISTEM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM Oleh: A. Saiful Aziz Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang Email:
[email protected] Abstrak Pengadilan sebagai “institusi hukum” yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan juga sebagai “institusi sosial” yang dinamis, yaitu senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dalam upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menginterpretasikan teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya. di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia mengalami perkembangan. Dengan demikian terjadi pula perkembangan studi hukum Islam di Indonesia untuk memperoleh eksistensi hukum islam dalam pengembangan sistem hukum Islam. hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan syariah. Akidah adalah sesuatu keyakinan (iman) tumbuh dari jiwa yang mendalam yang harus lalui oleh setiap orang untuk menjadi muslim. Sedangkan syariah adalah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi syariah pada mulanya memiliki pengertian yang lebih luas. Bagi seorang hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada prinsip-prinsip peradilan yang telah yang telah digariskan oleh al-Qur'an, sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya, karena ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya tujuan hukum. Dalam lintasan sejarah peradailan Islam, Umar Bin Khattab mengatakan ada sepuluh macam prinsip peradilan yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan peradilan. Kata kunci : Lembaga, Sistem, Peradilan, Hukum Islam
A. Pendahuluan
agama, mendapat perhatian dari kalangan
Salah satu bidang ilmu agama Islam yang
dikembangkan
dalam lingkungan
pakar hukum Islam, hukum tata negara, sejarah, politik, antropologi dan sosiologi.
perguruan tinggi ialah hukum Islam dan
Ia menjadi sasaran pengkajian,
pranata sosial. Ia terdiri atas berbagai
kemudian ditulis dalam bentuk laporan
bidang studi, di antaranya peradilan Islam
penelitian,
(al-Qaḍâ` fî al-Islâm) yang mendapat
disertasi
perhatian cukup besar di kalangan fuqaha
pengkajian itu, sebagian diterbitkan dan
dan para pakar di bidang lain. Demikian
disebarluaskan.
halnya peradilan Islam di Indonesia, yang secara resmi dikenal sebagai peradilan
Di menjadi
monografi, dan
samping bahan
buku
itu,
yang
skripsi,
tesis,
daras.
Hasil
peradilan
pengkajian
Islam dalam
Vol. II No. 02, November 2016
berbagia pertemuan ilmiah, baik yang
ini, istilah syariah dalam perkembangan
diselenggarakan
terminologinsya
maupun
oleh
perguruan
tinggi
di kalangan pembina badan
peradilan
dan
organisasi
profesi
di
dipahami oleh banyak
orang dalam arti yang luas, bahkan ia sudah
menjadi istilah
identik
dengan
bidang itu. Publikasi hasil pengkajian itu
fikih atau hukum Islam yang sifatnya
dapat
berbeda
ditemukan
dalam
berbagai
dari
akidah.
kumpulan karangan dan dalam jurnal. Ia
demikian,
akan
dipisahkan antara satu dengan lainnya.
tetap
menarik
pengkajian, karena
khususnya
memiliki
Indonesia,
keunikan
tersendiri
institusi keislaman
menjadi
penyelenggaraan Dengan
bagian
dari
muncul
wilayah
tidak
dapat
B. Hasil Temuan dan Pembahasan 1. Peradilan dan Pengadilan Peradilan
menurut
bahasa
adalah
negara.
segala sesuatu yang mengenai perkara
tuntutan
peradilan, para ahli hukum memberikan
kekuasaan
sendirinya,
pemetaan
sasaran
di
sebagi satu-satunya yang
sebagi
keduanya
Meskipun
pengkajian
dan
pengertian yang bermcam macam namun
metode yang tepat untuk
digunakan.
dapat
Bahkan,
perumusan
adalah kewenangan suatu lembaga untuk
membutuhkan
disimpulkan
bahwa
peradilan
agar
menyelesaikan perkara dan untuk atas
dapat
nama hukum demi tegaknya hukum dan
dilakukan secara berkesinambungan dan
keadilan atau suatu proses yang berakhir
produknya
dengan
model
pengkajian
pengkajian
yang
peradilan
jelas, Islam
mendekati gambaran
yang
memberikan
suatu
putusan
dengan tata cara tertentu yang diatur
sebenarnya. Hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat
dengan
peraturan
hukum
acara
(Abdullah, 2004: 1 )
Akidah
Menurut ilmu bahasa arti qaḍâ`
adalah sesuatu keyakinan (iman) tumbuh
antara lain: menyelesaikan, menunaikan,
dari jiwa yang mendalam yang harus
dan memutuskan hukum atau membuat
lalui oleh setiap orang untuk menjadi
suatu ketetapan. Makna yang terakhir
muslim.
dengan
akidah
dan
Sedangkan
syariah.
syariah
adalah
inilah yang digunakan dalam konteks
yang
ini.Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih,
mencakup
segala
sesuatu
membawa
seseorang
untuk
muslim syariah
yang pada
menjadi
sebenar-benarnya. mulanya
Jadi
memiliki
pengertian yang lebih luas. Dalam hal
286
qaḍâ`
berarti Lembaga
Hukum dan
perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan mempunyai
oleh
seseorang
wilayah
umum
yang atau
Posisi Lembaga Peradilan
Vol. II No. 02, November 2016
menerangkan hukum agama atas dasar
politik hukum di berbagai kawasan dan
mengharuskan
beraneka
Menurut
orang
Muhammad
qaḍâ`
disebut
mengikutinya Salam Madkur,
hakim
karena
dia
melarang pelaku dari perbuatan tidak adil. Karena adanya berbagai pengertian qaḍâ` itu,
dari kata
maka ia bisa
digunakan
dalam
arti
memutuskan
perselisihan
oleh hakim.
Orang yang
melakukannya disebut qadhi.
ragam
sehingga
sruktur
budayanya,
pengorganisasiannya
lembaga
peradialan islam pun berbeda (Abdul Manan, 2010: 254) 2. Kedudukan Peradilan Islam Sejarah dikenal
adanya
sejak
peradilan
masa
islam,
telah karena
didorong oleh kebutuhan kemakmuran
Menurut
hidup dan kejadian manusia itu sendiri,
para ahli fiqih, terminologi syariat dari
oleh karena itu, peradilan telah dikenal
kata
memutuskan
sejak masa-masa pertama, dan tidak
menghindarkan
mungkin suatu pemerintahan di dunia
perbedaan serta konflik-konflik. Dengan
ini, apapun bentuknya, yang akan dapat
definisi tersebut di atas dapat dikatakan
berdiri
tanpa
menegakan
bahwa tugas qaḍâ` (Lembaga Peradilan)
karena
tidak
mungkinya
adalah
manusia
dapat
bukan menetapkan suatu hukum, karena
persengketaan,
Oleh karena itu pula
hukum
yang
maka peradilan di pandang suci oleh
hanya
semua bangsa, dalam berbagai tingkat
qaḍâ`
adalah
perselisihan
dan
menampakkan
telah
dihadapi
ada
oleh
hukum
dalam
hakim.
agama,
hal
Hakim
menerapkannya ke alam nyata, bukan
kemajuannya.
menetapkan sesuatu yang belum ada.
peradilan
Secara
historis
bahwa
peradilan
kebaikan
dan
masyarakat menghindari
Karena berarti
peradilan,
manegakkan memerintahkan
mencegah
bahaya
agama salah satu mata rantai peradilan
kedzhaliman, menyampaikan hak kepada
Islam
yang
yang
berkesinambungan
sejak
punya,
mencegah
tindakan
masa Rasulullah, Khulafâ` ar-Râsyidîn,
kedzaliman,
khilafah
antara manusia, menyelamatkan sebaian
Bani
Umayah,
Dinasti
mengusahakan
islah
di
Abbasyiyah dan negara negara yang
mereka
mayoritas
sebagian yang lain,karena manusia tidak
islam pasang
agamanya
ini
islam,
mengalami
surut,
peradialn
perkembangan
kesewenangan–wenangan
mungkin memperoleh kestabilan
urusan
perkembanagan
mereka tanpa adanya peradilan. Dengan
islam di berbagai negara. Sedangkan
adanya peradilan ,maka darah manusia
islam merupakan
dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa
melakukan
sejalan
dari
basis
artikulasi
Posisi Lembaga Peradilan
utama
dan
salam
perumusan
ditumpahkan,
dan
dengan
peradilan 287
Vol. II No. 02, November 2016
manusia diperjodohkan,dan perzinaan di
yang telah ditentukan (Abdul Manan,
harampan,dan
2010: 256)
pemiliknya,
harta dan
benda ditetapkan
juga
suatu
ketika
Kehidupan
manusia
pada
dicabut hak pemilikan itu,dan muamalat
masanya
dapat di ketahui mana yang boleh ,mana
peradilan,sebab
yang di larang,mana yang makruh dan
kehidupan mereka akan menjadi liar,dan
mana yang disunnatkan (Salam Madkur,
kalau telah di maklumi perlunya undang-
1993: 23)
undang
bagi
sedang
sekedar
Menurut Cik Hasan Bisri apakah
selalu
setiap
membutuhka
kalau
tidak
kehidupan
,maka
masyarakat,
menetapkan
susunan
lembaga Peradilan agama di Indonesia
undang-undang
belumlah
sama dengan lembaga peradilan islam
menyelamatkan
kehidupan
(al qaḍâ` fî al-Islâm), maka perlu
menertibkannya,
dibutuhkan
kadang-kadang berselisih tentang makna
landasan
yang
logis
dan
cukup sosial
karena
dan
manusia
ditunjang data empiris, secara sederhana
serta
ada
kadang-kadang perselisihan mereka itu
beberapa
digunakan
landasan dalam
yang
dapat
mengidentifikasi
kewajiban
untuk
terletak
pada
menghormatinya,dan
penerapan
rumusan
peradilan agama sebagai peradilan islam,
undang-undang itu terhadap kasus yang
diantaranya
adalah:
terjadi,baik
merupakan
pencari
beragama perdata
islam
peradilan
mengenai
tertentu,
merupakan
keadilan
peradilan
penyelesaian
para
agama yang perkara agama pencari
yang
menyangkut
makna
undang-undang itu sendiri maupun segi lainya,dan secara
kadang-kadang
ada
terang-terangan
rumusan
yang
menentang
undang,itu
atau
keadilan yang memeriksa, mengadili dan
memungkirinya. Maka peradilanlah yang
memutuskan perkara orang orang islam
akan
dalm
undang-undang
bidang
wakaf,
perkawinan,
berperan
menentukan dengan
makna secara
kewarisan, hibah dll. Selanjutnya putusan
sempurna,karena menentukan yang lebih
dalam peradilan agama mencantumkan
nyata
“Bismillhirrahmanarrahim” dan ”demi
rumusan
keadilan berdasarkan tuhan yang maha
termasuk sifat suatu penetapan.
esa”. Selanjutnya hakim yang bekerja di
Mengingat pentingnya
lingkungan
agama
kekhususan-kekhususan undang-undang
adalah
kedudukan
harus
lembaga peradilan dalam masyarakat atau
beragama islam dan diangkat oleh kepala
negara Allah Swt. berfirman dalam Surat
negara dengan prosedur dan ketentuan
Al-Baqarah [2]: 251 sebagai berikut:
288
peradilan
dari
Posisi Lembaga Peradilan
Vol. II No. 02, November 2016
ﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ “Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” Allah Allah
Swt,
menolak
Menandaskan keganasan
bahwa
si
dhalim
dengan kejam dengan kekuatan yang ada pada hakim, dengan undang-undang yang dilaksanakan
dengan
seksama
oleh
penguasa yang adil, supaya ketrentaman hidup
dan
berwujud
kesentosaan
masyarakat
di tengah-tengah pergolakan
dunia. Oleh karena itu syari’at Islam memandang tugas Qaḍâ`, suatu tugas yang pokok dan berkedudukan tinggi. Untuk
mengembangkan
keadilan
dan
mengendalikan lembaga keadilan Allah SWT
mengutus
menugaskan
para
mereka
Rasul
dan
menyelesaikan
Khuṣûmât-khuṣûmât yang terjadi di antara masyarakat ummat. Hal ini di tunjukan oleh Q.S. al-Anbiya [21]: 78 surat dan Q.S. Shad [38]: 26; sebagai berikut:
ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ “Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan Keputusan mengenai tanaman, Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan Posisi Lembaga Peradilan
kaumnya. dan adalah kami menyaksikan Keputusan yang diberikan oleh mereka itu,”
ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan” (Hasbi Al- Shiddieqy, 1970: 65)
3. Fungsi Peradilan Islam Fungsi Peradilan Sebagai lembaga negara
yang
ditugasi
untuk
menyelasaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan
ketertiban
dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan
untuk
menciptakan
kemaslahatan umat dngan tetap tegaknya hukum Islam. Karena
itu peradilan
Islam mempunyai tugas pokok: a. Mendamaikan
kedua
belah
pihak
yang bersengketa. b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku
perbuatan yang
melanggar hukum.
289
Vol. II No. 02, November 2016
Hikmah
PeradilanSesuai
dengan
bagi seluruh rakyat. Artinya hak-hak
fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana
setiap
dijelaskan di atas, maka dengan adanya
teraniaya.Firman Allah dalam Al-Quran
peradilan akan diperoleh himak yang
:Artinya : Dan (menyuruh kamu apabila
besar
bagi
kehidupan
rang
dihargai
dan
tidak
umet,
yaitu
menetapkan hukum di antara manusia
masyarakat
yang
supaya menetapkan dengan adil (Q.S.
bersih, karena hak setiap orang terutama
An-Nisa: 58) Dengan masyarakat yang
hak
bersih,
:Terwujudnya
suatu
asasinya
dapat
dilindungi
dan
pemerintah
dipenuhi sesuai dengan peraturan dan
berwibawa
perundangan
maka
yang
berlaku.
Hal
ini
sejalan dengan hadis Nabi SAW :Artinya “Dari Jabir katanya : Saya dengar
:
Rasulullah
SAW
bersabda
:
Tidak
serta
akan
kedamaian
yang
bersih
tegaknya
terwujud dan
dan
keadilan,
ketentraman,
keamanan
dalam
masyarakat.Dapat mewujudkan suasana yang
mendorong
untuk
meningkatkan
(dinilai) bersih suatu masyarakat dimana
ketaqwaan kepada Allah SWT, bagi
hak orang yang lemah diambil oleh yang
semua
kuat (H.R. Ibnu Hiban)
:Artinya : Berlaku adillah, karena adil itu
Selanjutnya
daalam
konsep
pihak.
Allah
SWT
lebih dekat kepada taqwa (Q.S. Al-
kenegaraa UU di Indonesia pada pasal
Maidah : 8)
22 dalam Undang-Undang Dasar 1945
Dan
berbunyi :
Firman
setelah
fungsi
peradilan
memiliki peranan yang sangat penting
1) Segala
warga
negara
bersamaaan
penting,maka
sunnah
Nabi
SAW.
kedudukannya di dalam hukum dan
menampilkan hadist-hadist yang banyak
pemerintahan dan wajib
memalingkan
menjunjung
orang
dari
Qadla’dan
hukum dan pemerintahan itu dengan
menjauhkan dari padanya ,dengan tujuan
tidak ada kecualinya.
menjauhkan
2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan layak
dan
bagi
pemerintah
penghidupan
kemanusiaan. yang
orang-orang
menginginkan
mencampuri
yang urusan
ini
yang
,padahal ia bukan ahlinya ,baik itu orang
Aparatur
alim yang menyelewengkan atau orang
bersih
dan
bodoh yang tidak memiliki kemampuan
berwibawa dapat terwujud di tengah-
secara
tengah mansayarakat yang bersih.
keputusan hukumnya atas kasus-kasus
Dengan
demikian
pada
gilirannya
baik
menerapkan
keputusan-
yang terjadi. Bahwa sayyidah Aisyah “Aku
negara akan semakin kuat sejalan dengan
berkata:
tegaknya
Rasulullah SAW. bersabda: ”Pada hari
290
hukum.Terwujudnya
keadilan
pernah
mendengar
Posisi Lembaga Peradilan
Vol. II No. 02, November 2016
kiamat nanti, Qâḍi (hakim) yang adil
c. Kekuasaan kehakiman atau as-sulṭah
akan di bawa, kemudian karena beratnya
al-qâḍ’iyyah
pemeriksaan,
(alangkah
menerapkan
ia
menyelesaikan
baiknya
ia
kalau
menghayal, seandainya)
tidak
pernah memutuskan hukum diantara dua
menegakkan
orang (yang berselisih) tentang sebiji
manusia.
buah sama sekali”, dan lain sebagainya
Kita
yang
berwenang
undang-undang
untuk
perselisihan
dan
keadilan
lihat
di
bahwa
antara
kekuasaan
dari hadits-hadits dan aṡar-aṡar yang
peradilan atau kehakiman itu terpisah
menakutkan
dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti
didalam)
(orang
peradilan”
berkecimpung (Salam
Madkur,
1993: 67).
bahwa kedua kekuasaan atau lembaga lainnya
Oleh
karena
merupakan
itu
perbuatan
tidak
peradilan
mengintervensi atau ikut campur dalam
agung
perkara-perkara atau urusan peradilan.
yang
nilainya, dan karena kekuasaan peradilan
Teori
itu
memunculkan
luas
bidangnya
diperkenankan
menyangkut
jiwa
pemisahan
kekuasaan
prinsip-prinsip
ini penting
manusia, barang-barang dan harta benda
dalam peradilan Islam yang jumlahnya
mereka,
ada delapan (8), yaitu:
gesa
sedang
orang-orang
menduduki
Rasulullah
fungsi
SAW
tergesa-
ini,
maka
bermaksud
selalu
mengarahkan pandangan kepada akibat yang
akan
menyimpang
manakala
terjadi, atau
qadli’
menyeleweng
dari
garis yang lurus.
Kekuasaan
kehakiman
merdeka/berdiri kekuasaan
(kemerdekaan
sebagai
tersendiri.
itu
lembaga Tujuannya
adalah untuk menjaga peradilan agar
4. Prinsip – Prinsip Peradilan Negara-negara modern melaksanakan kepentingannya
a. Istiqlâl al-qaḍâ` kehakiman)
dengan
menggunakan
tiga kekuasaan, yaitu;
yang berwenang membuat undangundang. b. Kekuasaan eksekutif atau as-sulṭah yang
melaksanakan undang-undang.
Posisi Lembaga Peradilan
kata lain untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan lain; legislatif dan eksekutif. Ini adalah hal yang
a. Kekuasaan perundang-undangan atau
at-tanfîżiyyah
tidak terkena pengaruh atau dengan
bertugas
bagus
dan
rasional
dalam
tatanan hukum. Prinsip ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW hidup. b. Al-musâwah amâma al-qaḍâ` (kesamaan di hadapan hukum) Kebanyakan orang beranggapan bahwa
prinsip
kemerdekaan,
291
Vol. II No. 02, November 2016
persaudaraan, dan persamaan itu tidak
revolusi Prancis. Akan tetapi, dengan
dikenal sebelum meletusnya revolusi
adanya prinsip ini bukan berarti orang
Prancis pada akhir abad ke-18 M.
yang berperkara tidak menyerahkan
Padahal sebenarnya prinsip itu telah
uang
dikemukakan baik dalam al-qur’an,
Undang-undang positif mengharuskan
hadits,
penyerahan
dan
ucapan
Khulafa’ur
sama
sekali ke
sedikit
pengadilan.
biaya
untuk
Rosyidin sejak abad ke-7 masehi.
mengurus (administrasi) perkara yang
Dalam
diajukan.
mengadili,
Rasulullah
SAW
selalu bersikap sama di antara pihak yang
berselisih.
dilakukan
Begitu
oleh
juga
para
yang
khulafa’ur
d. At-taqâḍi ‘alâ darâjatain au alisti`nâf (upaya hukum naik banding).
rosyidin. Amirul mu’minin Umar ibn al-Khatthab nasehat
pernah
kepada
memberikan
seorang
qodli:
Berdasarkan
di hadapanmu dalam pernyataan dan
mengajukan
keputusan.
pengadilan
mulia perkara
tidak
berharap
dalam
yang
kemenangan
keculasanmu,
dan
orang
keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan
orang
ini,
berperkara yang telah mendapatkan
“bersikaplah sama di antara manusia
Sehingga
prinsip
naik
tingkat kasus yang
banding
keputusan
pertama, itu
lebih untuk
boleh
lagi
ke
tinggi alias mendapatkan
hukum lagi atas kasus
orang yang lemah tidak putus asa dari
tersebut. Pengadilan yang lebih tinggi
keadilanmu.”
ini
c. Majjâniyat gratis)
al-qaḍâ`
(peradilan
mempunyai
kemerdekaan
atau
kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas kasus itu
Di negara-negara
Islam,
sejak
(hasil
pengadilan
sebelumnya)
dulu tidak pernah ada qodli yang
dikukuhkan , diganti, atau dibatalkan.
boleh memungut biaya dari orang
Prinsip ini telah dikenal luas dalam
yang berperkara ke pengadilan. Hal
semua undang-undang positif. Prinsip
ini
ini mempunyai faedah yang penting.
untuk
kedermawanan sikap
tamak
Hakim/qodli.
menunjukkan dan
tidak
dalam
adanya
diri
Pemerintahan
sang
Islamlah
Ia
mendorong
qodli/hakim
untuk
berhati-hati dan mengerahkan usaha maksimal
dalam
yang
Prinsip seperti ini tidak dikenal oleh
hakim tersebut tahu bahwa hukum
negara-negara eropa kecuali setelah
yang
ia
kepadanya.
kasus
yang menggaji mereka (para qodli).
292
diajukan
menangani
putuskan
akan
Karena
mungkin
Posisi Lembaga Peradilan
Vol. II No. 02, November 2016
ditampakkan/diperlihatkan kemudian
hari
lagi
(di
di
pengadilan
banding), jika ternyata ada kekeliruan dalam keputusannya itu. Sehingga hal ini mendorong sang hakim untuk berijtihad
dan
melakukan
penelitian
terbuka.
menyelenggarakan
e. Al-qaḍâ` fî al-Islâm yaqûmu ‘alâ niẓâm al-qâḍi al-fard (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal). Dalam sistem peradilan
Islam,
yang memutuskan perkara di antara manusia adalah seorang qodli saja. Dalam
kondisi
Fuqoha’
ada
sang
hakim didampingi beberapa Ulama’ pendamping
yang
Keputusan
mengetahui
dan
bisa
Mengenai
(saling didengarkan
pendapatnya
masing-masing). pihak
berperkara
yang
ghaib (tidak hadir dalam persidangan), ada kaedah-kaedah tersendiri yang mengaturnya,
sehingga hak masing-
masing pihak tetap terjaga. h. Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)
pendapat
kehakiman,
pada
Akan tetapi mereka
tidak
tidak
dipertemukan
Dalam
sumbangan
(ulama’)
hukum
dijatuhkan sebelum kedua belah pihak
akan
memberikan hakim.
di
kebutuhan,
memperbolehkan
sebagai
persidangan
g. Huṣûl al ijra`ât fi muwâjahat alkhuṣûm (mempertemukan pihak yang berselisih)
terkait
(Muhammmad, 2000: 32).
Rasulullah
masjid.
secara mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau dianulir
Sebagaimana
pelaksanaan walaupun
undang-undang
kekuasaan sudah
positif
ada yang
boleh ikut campur
diterapkan, fikih (hukum Islam) tetap
dalam memutuskan hukum atas kasus
menjadi pijakan dalam menetapkan,
yang disidangkan. Pendapat mereka
mengganti
hanya
sebagai
(Oyo Sunaryo, 2011:65)
seperlunya
bagi hakim.
memutuskan
hukum
pertimbangan Jadi yang tetap
sang
hakim/qodli itu sendiri.
Fuqahâ`
bersepakat
Setidaknya
atas
menganulir
dalam ijtihad
hukum.
mencari
dasar hukum para hakim, ada empat karakteristik
f. ‘Alâniyat majlis al-qaḍâ` (sidang peradilan yang terbuka)
atau
pemikiran
yang hukum
menjadi Islam.
produk
Keempatnya
juga memiliki otoritas penerapan yang dalam
hal
ini
disebut
fikih,
fatwa,
terbukanya
pengadilan.
Bahwa
yurisprudensi, dan perundang-undangan.
pengadilan
dilaksanakan
secara
Yaitu :
Posisi Lembaga Peradilan
293
Vol. II No. 02, November 2016
1) Fiqih
tersebut
Fikih dari etimologis-terminologis
ditulis
belum
sekompleks
permasalahan hukum umat pada masa
sedikit telah disinggung dalam uraian
sesudahnya.
sebelumnya. Dirumuskan bahwa fikih
belakang
adalah pemahaman terhadap syariat
berbeda dengan kodisi umat pada
menangkut amal perbuatan manusia.
masa itu. Karenanya, sangat dilematis
Pemahaman
bila
dalil-
tersebut
diambil
dari
dalil terinci melalui kaidah-
kaidah
ushulu.
Dari
pula
latar
sosiokultural
umat
jauh
diktum-diktum
yang
terdapat
dalam kitab- kitab fikih tersebut harus
lahirlah
diberlakukan pada masa dan tempat
konsep-konsep fikih yang terhimpun
yang berbeda. Dengan uraian di atas,
dalam kitab-kitab yang masing-masing
dipahami bahwa fikih dalam konteks
memiliki
tertentu memiliki hak otoritas untuk
ciri
sini
Demikian
dan
karakteristik
tersendiri berdasarkan metode ijtihad
diberlakukan,
penyusunnya.
yang
Dalam
konteks
bila
dihadapi
masalah
hukum
memiliki kesesuaian
Indonesia, fikih dapat berarti hasil
dengan produk hukum dalam fikih
ijtihad
tersebut, yang dalam konteks negara
para ulama yang kemudian
disetujui
secara
bersama
(ijtihad
Republik Indonesia, kitab fikih yang
jamai), misalnya Kompilasi Hukum
selalu
memiliki
Islam (KHI). Dalam impelementasinya,
yang
bersumber
fikih
Bilamana suatu masalah tidak sesuai
merupakan
problematika yang
responsi
bagi
hukum secara
umum
berkembang
diktum
fikih
kitab-kitab
itu fikih
ketika ditulis.
dari fikih
dan
adalah Syafii.
setelah
dicari
diktum-
ketentuan hukumnya yang qat'iy dari
Biasanya
kitab-kitab fikih lain belum ditemukan
meliputi
seluruh
aspek hokum Islam. Ia tidak memiliki ketentuan tentang masa dan wilayah berlakunya.
dengannya,
kesesuaian
Keaadaannyna
yang
juga, maka diperlukan fatwa. 2) Fatwa Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan
dengan peristiwa
demikian menjadikan kitab-kitab fikih
hukum
yang
diajukan
cenderung
dianggap
harus
(Rofiq,
1999:
8).
diberlakukan
sepanjang
masa.
dinamis,
karena merupakan respon
resisten
terhadap
perkembangan baru yang
Masalahnya
dihadapi
masyarakat.
Karenanya, terhadap adalah, dihadapi
294
fikih
menjadi
perubahan. problematika umat
ketika
hukum
kepadanya
Fatwa
bersifat
Karena
itu,
yang
setiap muncul persoalan yang sifatnya
kitab-kitab
asing dan ia merupakan aktivitas baru
Posisi Lembaga Peradilan
Vol. II No. 02, November 2016
yang
belum
jelas
kedudukan
proses
dan
telah
hukumnya, diperlukan fatwa. Fatwa
kekuatan
dapat diberikan oleh ulama secara
dipergunakan oleh hakim-hakim lain
individual
untuk
Hingga
maupun permulaan
secara abad
kolektif.
hukum
memperoleh
tetap,
memutuskan
ia
suatu
dapat
perkara
ke-20
sama meski berada pada tempat dan
beberapa fatwa telah mulai diberikan
masa berbeda. Hanya saja, dengan
oleh ulama secara kolektif,
catatan bahwa kondisi sosial budaya
3) Yurisprudensi
masyarakat belum banyak berubah.
Yurisprudensi
adalah
putusan
4) Perundang-undangan
hakim atau Pengadilan Agama, yang merupakan
salah
karakteristik
produk
Putusan
hadkim,
satu
dari
Undang-undang
atau
perundang-undangan
peraturan
adalah
suatu
hukum Islam.
peraturan yang dbuat warga negara
diambil
di
atau
mana
undang-undang
itu
ditetapkan berdasarkan pemeriksaan
diberlakukan
perkara di depan sidang pengadilan,
Pelanggaran
atau
undang akan mendatangkan sanksi.
ketetapan
disampaikan
hukum syari yang
melalui seorang qadhi
(Sauf
al-Din
adanya
sebuah
terhadap
undang-
al-Amidi,
t.t:
7).
atau seorang hakim yang diangkat
Dengan demikian daya ikat undang-
untuk
undang
itu.
Berbeda dengan fatwa,
putusan-putusan
pengadilan
agama
lembaga,
yang
dalam
Sampai
tingkat
luas
dari keputusan
pengadilan. Karena diputuskan oleh
bersifat mengikat kepada pihak-pihak berperkara.
lebih
maka
orang ang terlibat
perumusannya
tidaklah
tertentu, ia bersifat dinamis karena
terbatas pada fuqaha atau ulama,
merupakan usaha pemberian jawaban
tetapi
atau penyelesaian suatu perkara yang
cendikiawan lainnya Sebagai produk
diajukan ke pengadilan pada suatu
kolektif
(ijtihad
kolektif),
undang-
masa tertentu. Bila dilihat dari sudut
undang
relative
memiliki
kualitas
masa dan tempat berlakunya suatu
yang
putusan pengadilan, maka dikatakan
mencerminkan
bahwa putusan pengadilan berpeluang
masyarakat.
untuk
karena
dapat
dipergunakan
dalam
juga
lebih
ia
sejumlah masa dan tempat tertentu.
pertimbangan
Hal
komprehensif,
ini
pengadilan,
dikarenakan, apabila
Posisi Lembaga Peradilan
telah
putusan melalui
para
politisi
tinggi
dan
kesadaran Hal
ini
disebabkan dengan
yang
kedinamisan,perundang
lebih hukum
dirumuskan
Namun
dan
lebih di
sisi
undangan
295
Vol. II No. 02, November 2016
cenderung karena
lambat untuk
undang-undang
dinamikanya,
mengubah
suatu
memerlukan
waktu,
biaya dan persiapan yang matang. Prinsip-prinsip Nilai
Etika
landasan
Peradilan
dan
Fungsi
peradilan
menyangkut
hukum taklîfi dan juga hukum takhyîri. Kedudukannya adalah di pandang suci
Dalam
Islam Setelah
C. Simpulan
dijelaskan
hubungan etika agama
dan agung nilainya, karena di dalamnya ada
kekuasaan
bidangnya
peradilan
menyangkut
yang
jiwa
luas
manusia,
dalam peneglam dunia peradilan dalam
properti dan harta kekayaan mereka.
penegakan nilai dan norma
Karena
suatu
konsep
dari
suatu
hukum, paradigma
kedudukan
peradilan
ini
di
pandang suci dan agung nilainya, dan
segala etika yang berkaitan dan yang
banyak
dikontruksi dari nilai-nilai atau prinsip-
menduduki fungsi ini, maka Rasululloh
prinsip etika profesi hakim dari lintasan
SAW, selalu mengarahkan kepada akibat
sejarah
yang akan terjadi nantinya, manakala
secara
normatif.
Seperti
orang-orang
dikatakan A. Hanafi, sistem etika Islam
Qâḍi
selalu tercermin dalam konsep tauhid.
dan tidak berdasarkan Al-Qur`an dan
Oleh karena itu bagi seorang hakim
Sunnah. Unsur terakhir dalam peradilan
dalam melaksanakan
adalah sumber hukum (putusan) dalam
profesinya harus
menyimpang
menyeleweng
taat pada prinsip-prinsip peradilan yang
suatu
telah yang telah digariskan oleh al-
keterangan
Qur'an,
memutuskan perkara hanya dalam suatu
sebagai
pertimbangan
menjalani profesinya, terhadap
karena
prinsip-prinsip
memberikan
terhadap
hukum.
Dari
ini
jelaslah
kejadian
yang
seseorang
terhadap
mengemukakan
keterangan-
diperkarakan lawannya,
gugatan-gugatan
bahwa
oleh dengan yang
Dalam
dapat diterima. Oleh karena itu sesuatu
lintasan sejarah peradailan Islam, Umar
yang bukan merupakan satu peristiwa
Bin Khattab mengatakan ada sepuluh
atau
macam prinsip
yang harus
masuk ke dalam bidang ibadah, tidak
pelaksanaan
dimasukkan ke dalam bidang peradilan.
dijadikan
tujuan
ketaatan akan
jaminan
terlaksananya
dalam
perkara.
atau
tergesa-gesa
peradilan
pedoman
kejadian,
dan hal-hal itu yang
peradilan (Sumaryono, 1995: 65). ***
296
Posisi Lembaga Peradilan
Vol. II No. 02, November 2016
DAFTAR PUSTAKA Daud, Muhammad Ali. 2000. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rofiq, Ahmad. 1999. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Madkur, Muhammad Salam. 1993. Peradilan dalam Islam, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke-4 Surabaya: PT Bina Ilmu.
al-Amidiy, Sauf al-Din. Tt. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jilid I. Mesir: Dar al-Hadits.
Manan, Abdul. 2010. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam ,cet-1. Jakarta: Kencana. Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. Perkembangan Peradilan Islam. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.
Posisi Lembaga Peradilan
ash-Shiddieqy, Hasbi. 1970. Sejarah Peradilan Islam, cet-3. Jakarta: Bulan Bintang. Sumaryono, E., 1995. Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, cet. ke-1. Yogyakarta: Kanisius. Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
297
Vol. II No. 02, November 2016
298
Posisi Lembaga Peradilan
