MATRIKS SUBSTANSI MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Hubungan Sistem Pemasyarakatan dengan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pelaksanaan Misi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu NO 1
2
HIGH-QUICK WINS1
HIGH
MEDIUM
Desk khusus sinkronisasi dan harmonisasi peraturan maupun relasi lintas institusi sistem peradilan pidana. Penyempurnaan KUHP, KUHAP, dan UU Pengadilan Anak dalam kerangka SPP yang terpadu.
3
Penguatan posisi Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian terpadu SPP dalam perubahan UndangUndang Pemasyarakatan Peninjauan kembali pasalpasal tertentu dalam undang-undang yang berpotensi memidanakan seseorang sehingga berdampak pada over kapasitas
4
5
Mendorong gagasan adanya UndangUndang tentang SPP yang akan memberikan legitimasi kuat atas bekerjanya sistem, khususnya Sistem Pemasyarakatan
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Koordinatif
Jangka Pendek
Proses Politik
Jangka Menengah/ Panjang
Proses Politik
Jangka Menengah/ Panjang
Proses Politik
Jangka Pendek/ Menengah
Proses Politik
Jangka Menengah/ Panjang
Petugas Pemasyarakatan dan Bekerjanya Administrasi Peradilan Pidana NO 1
HIGH-QUICK WINS
4
MEDIUM
Kelompok kerja perancang peran aktif Bapas dalam proses pemeriksaan perkara pidana
2
3
HIGH
Kelompok kerja perumus kebijakan keterpaduan administrasi peradilan pidana dan kerjasama lintas institusi yang diinisiasi oleh Pemasyarakatan Kelompok kerja penyusunan naskah kebijakan pengelolaan Cabang Rutan dan Cabang Rubasan di institusi penyidik Pengkajian petugas Pemasyarakatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Menengah/Pa njang
2. Manajemen Organisasi Struktur Organisasi Pemasyarakatan dalam Hubungannya dengan Perangkat Organisasi Lainnya di Departemen Hukum dan HAM NO 1
1
HIGH-QUICK WINS Peningkatan efektifitas Sistem
HIGH
MEDIUM
LEVEL PERUBAHAN Koordinatif
JANGKA WAKTU Jangka
Skala Prioritas; HIGH-QW (prioritas utama dan sekaligus menjadi quick wins atau hal pertama yang harus dilakukan), HIGH (prioritas utama), MEDIUM (prioritas menengah).
http://www.djpp.depkumham.go.id
Pemasyarakatan melalui koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat Direktorat, Kanwil dan Departemen umumnya
Pendek
Organisasi dan Tata Kerja dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi NO 1
2
3
HIGH-QUICK WINS
Penguatan peran Humas Ditjen Pemasyarakatan Revisi Kepmenkeh RI tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur oleh Ditjenpas tentang model dan teknis pelaksanaan bantuan hukum di Rutan
6
7
8
12
JANGKA WAKTU
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Pendek/ Menengah
Proses Politik
Jangka Menengah/ Panjang
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Penempatan Cabang Rutan di bawah hirarki organisasi Rutan
Manajemen
Pembuatan pola dan klasifikasi Lapas berdasarkan kapasitas dan model pembinaan Menjadikan KPLP dan Administrasi Kamtib satu unit kerja
10
LEVEL PERUBAHAN
Prioritas Eselon III bagi pejabat kepala Rutan
Peningkatan peran Rupbasan serta penguatan kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana
9
11
MEDIUM
Transformasi visi dan misi Sistem Pemasyarakatan melalui Renstra Organisasi berdasarkan level birokrasi Kelompok kerja pembahasan restrukturisasi organisasi Ditjen Pemasyarakatan
4
5
HIGH
Penyusunan SOP oleh Ditjenpas berdasarkan deskripsi kerja yang diatur oleh Organisasi dan tata kerja Dibentuknya struktur jabatan fungsional dalam Orta UPT
Jangka Pendek/ Menengah Jangka Menengah/ Panjang
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Menengah/Pa njang
Manajemen
Jangka Menengah/Pa njang
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Manajemen
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
3. Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan Pegawai NO 1
2
HIGH-QUICK WINS
HIGH
MEDIUM
Penyusunan analisis kebutuhan petugas pemasyarakatan dan standar analisis jabatan Ditjenpas merumuskan persyaratan khusus bagi pelamar dalam tahap rekruitmen petugas pemasyarakatan
Pembinaan Karir NO
HIGH-QUICK WINS
HIGH
MEDIUM
http://www.djpp.depkumham.go.id
1
Mendorong pengawasan terhadap pembinaan karir dan pengendalian kepangkatan di Biro Kepegawaian, Sekjen Mendorong Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Petugas Pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional penegak hukum Mendorong Dephukham menyempurnakan struktur organisasi BPSDM dengan pendekatan bidang agar diklat terpadu dalam satu manajemen sehingga tujuan diklat tercapai maksimal Mendorong BPSDM menyusun konsep pembaruan sistem pengembangan SDM, yang di dalamnya memuar pembaruan diklat Pemasyarakatan Mendorong agar BPSDM menyerahkan penyusunan kurikulum dan materi diklat berdasarkan kebutuhan Ditjenpas Menyiapkan programprogram pelatihan yang disiapkan di setiap UPT atau Kanwil atau dalam konsep regional Penyusunan persyaratan khusus bagi peserta diklat oleh Ditjenpas
2
3
4
5
6
7
Koordinatif
Jangka Pendek
Proses Politik
Jangka Menengah/ Panjang
Koordinatif
Jangka Pendek
Koordinatif
Jangka Pendek
Koordinatif
Jangka Pendek
Koordinatif
Jangka Pendek
Koordinatif
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Koordinatif
Jangka Pendek
Koodinatif
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Proses Politik
Jangka Panjang/ Menengah
Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) NO
HIGH-QUICK WINS
1
HIGH
MEDIUM
Mendorong kemandirian AKIP dalam menyelenggarakan pendidikan profesional dan lepas dari intervensi birokrasi Pengajuan persyaratan khusus pada tahapan rekruitmen taruna AKIP yang disusun oleh AKIP melalui BPSDM
2
Tunjangan Petugas Pemasyarakatan NO 1
HIGH-QUICK WINS
HIGH Penyusunan draf kepada Kementrian PAN tentang analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional, sistem angka kredit, standar jenjang jabatan, serta pedoman penyusunan tunjangan fungsional
MEDIUM
http://www.djpp.depkumham.go.id
4. Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan dan Penganggaran Untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan NO 1
2
HIGH-QUICK WINS
HIGH
MEDIUM
Mendorong disusunnya pola pembinaan dan pengendalian administrasi yang mencerminkan mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang memperhatikan fungsi supporting unit Pembentukan kelompok kerja penyusunan Renstra Ditjenpas
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Koordinatif
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Manajemen
Jangka Pendek
Perencanaan dan Penganggaran dalam Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NO
HIGH-QUICK WINS
HIGH
MEDIUM
Optimalisasi Bagian PPL Ditjenpas dalam perumusan kebijakan dan prioritas program
5. Pola Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan, dan Sistem Informasi Pemasyarakatan Pembimbingan Melalui Bapas NO 1 2
3
4
5
HIGH-QUICK WINS
HIGH
MEDIUM
Revisi kebijakan teknis tentang posisi penting Bapas Kelompok kerja penguatan dan perluasan kerjasama dengan instansi lain serta unsur masyarakat dalam mendukung tugas Bapas Penyusunan prosedur komunikasi antar lembaga dalam Sistem Pemasyarakatan maupun komunikasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam SPP maupun masyarakat mengenai tugas dan fungsi Bapas Pelatihan bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang berbasis HAM serta pengarusutamaan kepentingan anak, perempuan dan kelompok rentan Penetapan UPT Bapas di daerah yang belum terjangkau
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Teknis
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek
Koordinatif
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek
Proses Politik
Jangka Panjang
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Teknis
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek
Koordinatif
Jangka Pendek
Proses Politik
Jangka Panjang
Koordinatif
Jangka
Pelayanan di Rumah Tahanan Negara NO 1
2 3
HIGH-QUICK WINS
HIGH
Revisi kebijakan pelaksanaan pelayanan Rutan sesuai standar minimum Perumusan indikator pelayanan yang baik Kelompok kerja penjajakan kerjasama dengan pihak ketiga
4
5
MEDIUM
Perencanaan pembangunan rutan dengan bentuk sesuai kebutuhan spesifik Mendorong pengembangan
http://www.djpp.depkumham.go.id
standar pola sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan (consumer perspective)
Menengah/ Panjang
Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Rupbasan NO 1
HIGH-QUICK WINS
HIGH
MEDIUM
Peraturan menteri yang mendukung tugas dan fungsi Rupbasan sebagai satu-satunya instansi yang berfungsi dalam pengelolaan basan dan baran dalam SPP
2
Sosialisasi tugas dan fungsi Rupbasan serta penelitian dan inventarisasi kebutuhan skala nasional untuk penguatan tugas Rupbasan
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Proses Politik
Jangka Pendek/ Menengah
Teknis
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Teknis
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Koordinatif
Jangka Pendek/ Menengah
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan NO 1
2
HIGH-QUICK WINS
MEDIUM
Revisi aturan tentang pola pembinaan narapidana yang berorientasi pada standar minimum pemenuhan HAM dan pengarusutamaam anak, perempuan, kelompok rentan lainnya, serta model pembinaan untuk kejahatan khusus Penyusunan modul pelatihan tentang pemenuhan hak narapidana
3
4
HIGH
Revisi manual Sistem Pemasyarakatan Revisi keputusan-keputusan bersama menteri dalam pembinaan dan pemenuhan hak narapidana
5
Pengembangan pola standar sarana gedung, keamanan dan saranasarana pembinaan Identifikasi potensi lokal UPT untuk tujuan pengembangan potensi kerja warga binaan
6
Sistem Pengamanan NO 1
2
3
4
HIGH-QUICK WINS
HIGH
Perlunya peraturan menteri tentang keamanan dan ketertiban
MEDIUM
LEVEL PERUBAHAN Proses Politik
Revisi kebijakan internal tentang sistem pengamanan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan Perlunya kebijakan internal mengenai disiplin dan tindakan disiplin Perlunya kajian mengenai kondisi fisik gedung UPT yang dikaitkan dengan
JANGKA WAKTU Jangka Pendek/ Menengah
Teknis
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek
Manajemen
Jangka Menengah/ Panjang
http://www.djpp.depkumham.go.id
sistem dan standar pengamanan 5
Pelatihan mengenai keterkaitan Sistem Pemasyarakatan dengan instrumen HAM bagi petugas pengamanan
Teknis
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Teknis
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Teknis
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Koordinatif
Jangka Pendek
Teknis
Jangka Pendek/ Menengah
Koordinatif
Jangka Menengah/ Panjang
Sistem Informasi Pemasyarakatan NO 1
2
3
HIGH-QUICK WINS
HIGH
MEDIUM
Revisi terhadap ketentuan yang mengatur tentang sistem informasi pelaksanaan Tupoksi Pemasyarakatan ke arah pendataan secara elektronik di setiap UPT Penyusunan tampilan sistem informasi Tupoksi Pemasyarakatan (format aplikasi) yang mudah dimengerti dan diterapkan Uji coba, sosialisasi, pelatihan, dan pengadaan perangkat sistem informasi dimulai di pusat
6. Pengawasan dan Partisipasi Publik Pengawasan Internal NO
HIGH-QUICK WINS
1
4
Pembentukan kelompok kerja untuk penyusunan Peraturan Menteri tentang pemantauan serta pengujian terhadap keakuratan sistem penilaian kinerja Dibuatnya indikator penilaian tentang perilaku dan kode etik petugas pemasyarakatan
5
6
7
MEDIUM
Pembentukan tim penyusun naskah akademik dan draf revisi regulasi pengawasan agar tegas dan tuntas Maksimalisasi sosialisasi dan pemahaman tentang aturan pengawasan
2
3
HIGH
Merekomendasikan kepada menteri tentang perlunya penyederhanaan dan ketegasan jenis serta wilayah kerja aparat pengawasan untuk menghindari tumpang tindih pengawasan fungsional Optimalisasi TPP dalam fungsi pengawasan Merekomendasikan kepada MA dalam optimalisasi fungsi pengawasan Hakim Wasmat dalam pelaksanaan putusan hakim
http://www.djpp.depkumham.go.id
Pengawasan Legislatif NO
HIGH-QUICK WINS
1
HIGH
MEDIUM
Mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Koordinatif
Jangka Menengah
LEVEL PERUBAHAN
JANGKA WAKTU
Proses Politik
Jangka Pendek/ Menengah
Koordinatif
Jangka Pendek
Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat NO
HIGH-QUICK WINS
1
2
HIGH Ratifikasi Optional Protocol the UN Convention againt Torture (OPCAT)
Perlunya aturan yang jelas tentang mekanisme pengawasan dan partisipasi publik
MEDIUM
http://www.djpp.depkumham.go.id
