BAB 4 Isu Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan KAJIAN LINGKUNG AN HIDUP Strategis Untuk evaluas i RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T

BAB 4 Isu Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategis

4.1. IsuPembangunan dan Lingkungan Isu pembangunan dan lingkungan yang dikaji terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yang sering dibahas pada berbagai kajian dan forum diskusi, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Penataan ruang: pemanfaatan ruang, termasuk kawasan lindung dan zonasi kawasan budi daya 2) Sumber daya hutan dan lahan: fungsi hutan sebagai kawasan lindung, dan produksi hutan serta cadangan, yang menghadapai permasalahan kerusakan lahn lahan atau lahan kritis oleh kebakaran hutan, pembalakan kayu, dan perambahan lahan hutan 3) Sumber daya pesisir:mengalami kerusakan hutan mangrove di Pantura Jawa Barat, dan kerusakan gumuk pasir dunes di Pansel. Fungsi hutan mangrove melindungi kawasan pesisir, yang sangat penting untuk mendukung produksi perikanan budi daya dan tangkap dan wisata alam 4) Sumber daya pangan: produksi pangan dari pertanian, peternakan, dan perikanan

membutuhkan

sumber daya lahan dan sumber daya air. Lahan

pertanian banyak mengalami alih fungsi, sedangkan sumber air banyak mengalami pencemaran. Disamping intu sarana sumber daya air belum sepenuhnya mencukupi air pertanian 5) Sumberdaya air:permasalahan kekurangan air pertanian di musim kemarau, dan kekurangan sumber air baku penduduk yang memenuhi syarat kualitas air. Selain itu masalah genangan banjir di musim hujan, pencemaran air

sungai, danau,

waduk, pesisir dan laut, serta ketersediaan air tanah yang menurun. 6) Sumber daya energi: batu bara, PLTA dan PLTA mini, geothermal dan bioenergi 7) Lingkungan permukiman: air limbah domestic, sampah kota termasuk domestik dan limbah B3

PT. ECOTERRA MULTIPLAN

IV - 1


8) Lingkungan industri:Pembatasan

dan

zonasi

industri

beban

pencemaran

tinggi,daur ulang air limbah industri dan pengembangan industri kering

9) Perhubungan:pembangunan jalan yang berdampak alih fungsi lahan, genangan banjir akibat aliran air dan drainase terhambat.

10) Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim: pencemaran udara akibat industri, transportasi dan domestic yang menimbulkanemisi gas rumah kaca berpotensi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut menyebabkan perubahan waktu musim hujan dan musim kemarau serta intensitas curah hujan


IV - 2


4.1.1. Penataan Ruang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dan Kota perlu sinkronisasi sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan sumber daya air. Zonasi berbagai kegiatan pembangunan, terutama kawasan industri

perlu

dihindari dampak konversi lahan pertanian, dan menyesuaikan dengan daya tampung beban pencemaran air sungai dan waduk. Kebijakan tata ruang yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat sering kali belum sesuai

dengan kebijakan tata ruang di kota maupun kabupaten sehingga Pemerintah

Provinsi Jawa Barat mengalami kesulitan untuk memenuhi harapan dari Kebijakan rencana dan program yang dilakukannya. Seperti pengembangan kawasan lindung di beberapa wilayah kota dan kabupaten berbenturan dengan kawasan terbangun yang direncanakan oleh

wilayah kota dan kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan

permasalahan di atas dibutuhkan komitmen bersama

dalam melakukan sinkronisasi

kebijakan provinsi dengan kota maupun kabupaten. Berdasarkan citra satelit Landsat tahun 2012 dari BPLHD Jawa Barat, luas hutan primer 32.338 Ha, hutan sekunder 283.559 Ha dan hutan mangrove Pantura 1.470 Ha, sehingga jumlah luasnya hanya 317.366 Ha atau 8 % dari luas wilayah Jawa Barat Hutan lindung di Pantura Jawa Barat yang ditetapkan luasnya 33.300 Ha berupa hutan mangrove, sebagian besar rusak berat , hanya menyisakan luas hutan mangrove 1.470 Ha berdasarkan citra satelit Google tahun 2012. Permasalahan Tata Ruang yang terjadi adalah sebagai berikut: •

RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dan Kota perlu sinkronisasi sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan sumber daya air.

•

Zonasi berbagai kegiatan pembangunan, terutama kawasan industri dihindari dampak

perlu

konversi lahan pertanian, dan menyesuaikan dengan daya

tampung beban pencemaran air sungai dan waduk.


IV - 3


Tabel 4.1. Penataan Ruang Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan Gambaran Singkat

Tujuan Target dan Indikator

Isu penting

Data baseline

Pemangku kepentingan

Penataan Ruang Dokumen RTRW dan RDTR Kondisi ketersediaan dokumen RTRW dan RDTR adalah sebagai berikut: a. Tingkat ketersediaan Dokumen RDTR Kabupaten dan Kota 10 % b. Tingkat Penanganan Raperda Kawasan Strategis Provinsi 47 % c. Tingkat penyediaan RTH Publik Perkotaan 10 % Kawasan Lindung Perda No. 22 Tahun 2010 RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan luas kawasan lindung 45 % dari luas wilayah Provinsi, yang penyebarannya bertumpu pada beberapa kabupaten yang memiliki kawasan hutan, yaitu: a. Kabupaten Bogor 66,49 % b. Kabupaten Sukabumi 60,00 % c. Kabupaten Cianjur 60,16 % d. Kabupaten Bandung 79,76 % e. Kabupaten Garut 64,85 % f. Kabupaten Tasikmalaya 66,49 % Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kabupaten memerlukan revisi RTRW mengingat luasan tersebut tidak sinkron, bahkan beberapa kabupaten tidak dapat memenuhi luasan hutan lindung untuk kawasan lindung di Jawa Barat tersebut. Demikian juga hutan lindung di Pantura Jawa Barat yaitu hutan mangrove sebagian besar rusak berat dan alih fungsi. Program Penataan Ruang dengan target berikut: a. Tingkat ketersediaan Dokumen RDTR Kab./Kota (100 %) b. Tingkat Penanganan Raperda KSP Kaw. Strategis Provinsi c. (100%) d. Tingkat penyediaan RTH Publik Perkotaan min 20% Program Pengelolaan Kawasan Lindung dengan target capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah propinsi 45 % RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dan Kota perlu sinkronisasi sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan sumber daya air. Zonasi berbagai kegiatan pembangunan, terutama kawasan industri perlu dihindari dampak konversi lahan pertanian, dan menyesuaikan dengan daya tampung beban pencemaran air sungai dan waduk. Berdasarkan citra satelit Landsat tahun 2012 dari BPLHD Jawa Barat, luas hutan primer 32.338 Ha, hutan sekunder 283.559 Ha dan hutan mangrove Pantura 1.470 Ha, sehingga jumlah luasnya hanya 317.366 Ha atau 8 % dari luas wilayah Jawa Barat Hutan lindung di Pantura Jawa Barat yang ditetapkan luasnya 33.300 Ha berupa hutan mangrove, sebagian besar rusak berat, hanya menyisakan luas hutan mangrove 1.470 Ha berdasarkan citra satelit Google tahun 2012. Bappeda Diskimrum Dishut


IV - 4


4.1.2. Permasalahan Sumber Daya Hutan dan Lahan Berdasarkan fungsinya, hutan lindung di Provinsi Jawa Barat memiliki luas 291 ribu ha atau 28% dari luas kawasan hutan secara keseluruhan. Dominasi fungsi kawasan hutan adalah hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang memiliki proporsi masingmasing 37% dan 18%, yang menunjukkan besarnya fungsi ekonomi kawasan hutan di Jawa Barat.

Grafik4.1. Presentasi Luas Lahan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Barat

Secara umum kondisi lahan kritis di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka adalah kabupaten yang memiliki proporsi luas lahan kritis terbesar yaitu masing-masing sebanyak 15% dari total keseluruhan lahan kritis yang ada.


IV - 5


Grafik 4.2. Perkembangan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 - 2012


IV - 6


4.1.2.1. Lahan kritis Berdasarkan hasil inventarisasi, luas lahan kritis di Jawa Barat pada tahun 2007 sebesar160.382 ha dengan kategori sangat kritis 19.487 ha dan kritis 140.895 ha. pada tahun2011, luas lahan kritis tersebut mengalami peningkatan menjadi 483.944 ha dengankategori sangat kritis 68.139 dan kategori kritis sebesar 415.806 ha. Salah satu upayauntuk menghijaukan lahan kritis tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan di dalamdan diluar kawasan hutan. Sejak tahun 2003 s.d. 2008 kawasan yang telah direhabilitasiseluas 208.230 ha, dimana seluas 68.786 ha berada dalam kawasan dan 139.444 hadiluar kawasan hutan. Melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan satu miliarpohon, pada tahun 2010 telah tertanam 83.319.255 batang pohon, dan pada tahun2011 telah tertanam 64.280.027 batang pohon.

Gambar 4.1. Kawasan Hutan Gunung Tilu dan Lembah Cilengkrang di Wilayah TN. Gunung Ciremai


IV - 7


4.1.2.2.Proporsi Kawasan Lindung dengan Kawasan Budidaya menurut RTRW Provinsi Jawa Barat Proporsi luas Kawasan Lindung

menurut RTRWP Provinsi Jawa Barat

seluas

1.654.697,27 Ha atau 44,66 % dan Luas Kawasan Budidaya 384.289,03 atau 10,37%. Tabel 4.2.Luas Kawasan Lindung di Jawa Barat berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2010 Luas Kawasan Lindung (Ha) No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kabupaten/ Kota

Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kota Cirebon

Jumlah

Luas Wilayah (Ha) 298.015,40 417.701,30 358.684,80 176.565,27 309.001,30 267.522,40 281.412,60 122.289,30 105.604,20 131.904,80 156.061,70 207.182,30 215.644,30 96.845,12 191.209,30 128.127,40

43.478,12 50.062,31 51.238,93 52.843,86 93.270,69 17.138,76 5.725,67 9.572,31 7,17 10.144,55 18.528,39 5.595,04 12.644,13 2.561,36 8.601,42 11.449,87

Non Hutan (Ha) 67.967,89 227.682,21 163.984,46 53.373,68 153.202,38 156.351,64 112.487,05 51.970,98 1.412,53 35.266,04 71.782,72 644,26 35.986,51 37.148,54 15.217,16 3.548,65

130.617,28 10.981,58 5.301,05 16.440,12 20.159,01 18.973,00 4.468,39 21.101,42 9.793,34 3.329,72

21.705 0,98 7,00 1188,38 -

42.690 234,50 1.236,70 164,04 6581,29 -

Hutan (Ha)

Jumlah

Kawasan Budi Daya Jumlah Luas (Ha)

111.446,01 277.744,52 215.223,39 106.217,54 246.473,07 173.490,40 118.212,72 61.543,29 1.419,70 45.410,59 90.311,11 6.239,30 48.630,64 39.709,90 23.818,58 14.998,52

39.685,95 57.302 41.841,56 2.201,33 11.949,95 31.165,40 30.738,66 25.241,90 4.388,81 17.957,04 28.205,67 30.895,88 13.654,09 18.296,13 13.435,27 -

64.395,10 234,50 1.236,70 165,02 7,00 7.769,67 -

15.469,00 445,55 261,05 1.153,79 -

3.704.936,40 415.763,94 1.238.933,23 1.654.697,27 11,22 33,44 44,66 100

384.289,03 10,37

Persentase % Sumber : RTRWP Jawa Barat 2010


IV - 8


Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan Gambaran Singkat

Tabel 4.3. Sumber Daya Hutan dan Lahan Sumber Daya Hutan dan Lahan

Kawasan Ekoregion a. Kawasan Ekologi Cidurian – Citarum: mempunyai luas 10.770,73 km², dan terdapat areal yang ditetapkan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung terutama di puncak gunung dan daerah pantai. Sekitar seperempat luas kawasan (2.606,00 km²) tergolong rawan longsor menengah sampai tinggi b. Kawasan Ekologi Cilamaya - Cipanasmempunyai luas 5.213,53 km², dan terdapat lima areal hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung, dengan total luas 18.157,6 Ha.Sekitar 724,15 km² daerah hulu tergolong mempunyai daya resap air tinggi sampai sedang dan sekitar 409,51 km² tergolong mempunyai daya resap kecil sampai kedap air. Sedangkan sekitar 593,47 km² daerah hulu tergolong rawan longsor menengah sampai tinggi c. Kawasan Ekologi Cimanuk - Cisanggarung, mempunyai luas6.424,42 km². Sekitar separuh kawasan (3.488,45 km2) tergolong mempunyai daya resap air tinggi sampai sedang dan sekitar seperenam luas kawasan (1.102,89 km²) tergolong mempunyai daya resap kecil sampai kedap air. Sekitar seperempat luas kawasan(1.533,64 km²) tergolong rawan longsor menengah sampai tinggi, lokasinya tersebar dipegunungan patahan dan rangkaian gunung api. d. Kawasan Ekologi Citanduy – Cimandiri mempunyai luas 14.800,10 km², terdapat areal yang ditetapkan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung, terutama di pegunungan dan daerah pantai.Lebih dari separuh kawasan (8.608,30 km²) tergolong mempunyai daya resap kecil sampai kedapair dan hampir seluruh kawasan (14.047,52 km²) tergolong rawan longsor dan peka erosi. Luas Hutan a. Jumlah luas hutan negara pada tahun 2010 adalah 522.444 Ha yang tersebar di kabupaten-kabupaten di Jawa Barat, yang sebagian besar berada di kabupaten Tasikmalaya, Garut, Sukabumi dan Cianjur b. Jumlah luas hutan rakyat pada tahun 2012 adalah 271.803 Ha dengan produksi kayu 2.642.498 mᵌ. Daerah yang luasnya besar adalah Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, Garut dan Ciamis Tujuan Target Program Pengelolaan Kawasan Lindung dengan target capaian fungsi kawasan dan Indikator lindung terhadap luas wilayah 45 % Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menetapkan target sebagai berikut: a. Tingkat rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan Negara 100 % b. Tingkat rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan negara 100 % Program Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dengan target tingkat rehabilitasi hutan mangrove 36 % dari luas yang rusak 15.000 Ha.


IV - 9


Tabel 4.3. Sumber Daya Hutan dan Lahan (Lanjutan)

Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan

Isu penting

Data baseline


Sumber Daya Hutan dan Lahan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan target berikut: a. Meningkatnya produksi kayu 40 % b. Unit hutan rakyat bersertifikasi 6 unit c. Jumlah indutri kehutanan yang tertib perijinannya 25 unit d. Jumlah industri primer kehutanan 10 unit e. Peningkatan produksi kayu olahan dari 1.186.018 m3 menambah 50 % f. Tertib penatausahaan hasil hutan dari 26 unit menaambah 135 unit g. Peningkatan penerimaan retribusi Tahura Ir. H. Djuanda yang saat ini Rp. 1,6 Milyar bertambah 50 % h. Peningkatan produksi aneka usaha kehutanan yang saat ini 5.000 ton menambah 50 % i. Jumlah obyek wisata alam hutan yang produktif yang saat ini 6 lokasi menambah 10 lokasi j. Jumlah kelompok kerja penunjang imbal jasa lingkungan yang saat ini 5 kelompok menambah 10 kelompok k. Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan 100 % Kerusakan lahan akibat erosi dan longsoran yang disebabkan penggundulan hutan dan pengolahan lahan yang salah, menyebakan sedimentasi sungai dan waduk dan menambah dampak genangan banjir karena menurunkan daya dukung badan air Program kegiatan konservasi a. Jumlah luas lahan kritis 608.813 Ha, sebagian besar berada pada lahan hutan rakyat yang kritis 450,539 Ha, sisanya berada di hutan negara b. Luas kawasan hutan mangrove 33.300 Ha, sebagian besar rusak, hanya menyisakan luas tumbuhan mangrove hanya 1.470 Ha, sehingga memerlukan rehabilitasi 31.829 Ha. a. Dinas Kehutanan b. Distan Tanaman Pangan c. Dinas Kelautan dan Perikanan


IV - 10


4.1.3. Kondisi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup Data pembanding untuk mengkaji KLHS RTRW Jawa Barat antara lain adalah 1) Luas Kawasan Lindung di Jawa Barat berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2010, yang menunjukkan luas kawasan tersebut banyak perbedaan apabila dibandingkan dengan luasnya pada RTRW kabupaten dan kota 2) Data produksi perikanan budidaya, yang kabupaten-kabupaten

menunjukkan produksi ikan di

Bandung Barat, Cianjur dan Purwakarta menunjukkan

waduk –waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur menanggung beban pencemaran yang tinggi yang berasal dari limbah pakan ikan. 3) Data luas hutan mangrove di wilayah Pesisir Utara Jawa Barat menunjukkan tingkat kerusakannya sangat tinggi, sedangkan rencana konservasinya masih terbatas hanya 15.000 Ha

Gambar 4.2. Peta Rencana Kawasan Lindung di Jawa Barat


IV - 11


Tabel 4.3. Produksi Perikanan Budidaya di Jawa Barat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kabupaten / Kota Kab Bogor Kab Sukabumi Kab Cianjur Kab Bandung Kab Garut Kab Tasikmalaya Kab Ciamis Kab Kuningan Kab Cirebon Kab Majalengka Kab Sumedang Kab Indaramayu Kota Subang Kota Purwakarta Kota Karawang Kota Bekasi Kab Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jumlah

Budidaya Air Tawar 56.486,81 2.166,37 80.483,39 8.363,41 39.978,28 37.053,89 22.915,44 9.919,43 1.992,34 6.071,50 5.366,13 51.214,61 19.232,70 110.660,25 3.242,50 1.588,75 30.393,28 3.639,24 1.591,72 2.517,95 127,61 1.086,90 1.712,00 160,00 8.407,87 2.392,74 508.765,11

Budidaya Tambak 0 553,90 192,00 0 147,43 101,88 715,50 0 15.821,03 0 0 101.454,95 14.563,04 0 35.459,30 26.738,84 0 0 0 0 127,42 0 0 0 0 0 195.875,29

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, tahun 2012


IV - 12


Gambar 4.3. Pemanfaatan SDA untuk Budidaya Perikanan di Waduk Saguling

Gambar 4.4. Pemanfaatan SDA untuk Budidaya Perikanan di Waduk Cirata


IV - 13


Gambar 4.5. Pemanfaatan SDA untuk Budidaya Perikanan di Waduk Jatiluhur


IV - 14


4.1.4. Permasalahan Sumber Daya Pesisir 4.1.4.1. Potensi Mangrove di Area Tambak Kecamatan Cilamaya Wetan terdapat mangrove yang sebagian besar adalah mangrove yang dibudidayakan di tambak. Sebagian pembudidaya tambak merasakan manfaat keberadaan mangrove yang ditanam sekitar tambak yaitu masa budidaya ikan maupun udang relatif baik dan tahan terhadap fluktuasi cuaca ekstrim, sehingga dapat menunjang hasil panen. Mangrove dapat meningkatkan perkembangan udang-udang kecil atau pemijahan induk udang. - Mangrove pada tambak yang ditanam tidak ditata - Mangrove pada tambak yang ditanam dengan ditata, berada pada pematang tambak, berfungsi memperkuat struktur pematang

(A)

(B)

Gambar 4.6.AMangrove ukuran kecil 1 meter yang ditanam pada pematang tambak, dapat memperkuat struktur tanah pematang Lokasi: Desa Muara – Cilamaya Wetan Koordinat: BT 107° 38' 5,86", LS 6° 12' 24,15" Gambar 4.6.B Mangrove pada Tambak dengan ketinggian 3 meter dengan letaknya berada di tengah tambak Lokasi: Desa Muara – Kecamatan Cilamaya Wetan Koordinat: BT 107° 38' 3,69", LS 6° 12' 26,016"


IV - 15


4.1.4.2. Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove di Pantai Utara Jawa Barat Mangrove di Pantai Utara Jawa Barat Banyak mengalami kerusakan hampir di setiap kabupaten pesisir, kerusakan diakibatkan adanya perubahan pemanfaatan lahan dari mangrove menjadi tambak. Salah satunya kerusakan mangrove seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang. Secara umum kerusakan mangrove terjadi di Pantai Utara Jawa Barat diakibatkan alih fungsi lahan mangrove menjadi budidaya perikanan tambak atau pertanian. Hasil kayu mangrove dijual oleh masyarakat sedangkan sisa mangrove dibakar dan dijadikan tambak masyarakat. Contoh permasalahan kerusakan hutan mangrove terjadi di Desa Muara – Kecamatan Cilamaya Wetan. Kerusakan akan berdampak terhadap hilangnya tanaman mangrove yang berfungsi untuk konservasi dan penahan abrasi pantai.

Tambak

Hutan Mangrove Yang telah ditebang

Gambar 4.7. Masalah konversi lahan mangrove menjadi tambak oleh masyarakat mengurangi fungsi konservasi pantai yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Muara – Kecamatan Cilamaya Wetan


IV - 16


Tabel. 4.5. Luas Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Utara Jawa Barat Kabupaten/ Kota

No. 1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas 606,00 9.983,93 3.628,80 17.782,06 1.284,30 15,00

Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Subang Kab. Indramayu Kab. Cirebon Kota Cirebon Jumlah

33.298,14

Kondisi Hutan Mangrove (Ha) Baik Sedang Rusak 440,00 629,66 1.520,60 82,00 347,00 6,00

3.953,96 765,8 4.210,71 800,00 2,00

166,00 5.400,31 1.340,4 13.489,4 137,30 7,00

3.025,26

9.732,47

20.540,41

Sumber : Buku Pengumpulan Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, 2010. 4.1.4.3. Budi Daya Tambak di Pesisir Pantai Utara Budi daya tambak merupakan salah satu potensi ekonomi di pesisir PANTURA Jawa Barat. Penyebaran areal, pengelolaan dan luas areal budi daya tambak di setiap kabupaten tergantung antara lain dari potensi lahan dan kondisi tata air yang sesuai untuk budi daya tambak. Luas area tambak, di setiap kabupaten di pesisir pantai utara Jawa Barat menunjukkan jumlah luas areal lahan tambak 65.070 Ha. Perbedaan luas kotor (luas lahan dan perairan) dan luas bersih (luas perairan) menunujukkan lahan daratan sekeliling

petak tambak. Tambak yang terluas ada di Kabupaten Indramayu dan

Kabupaten Karawang.

Sebagian lahan tambak juga ditanami mangrove yang

dibudidayakan oleh masyarakat pembudidaya tambak. Komoditas yang dikembangkan di lahan budidaya tambak adalah

Rumput Laut

(Euchema spp), Kakap (Lates carcarifer), Kerapu (Ephinephelus spp), Udang Windu (Paneus monodon), Udang Putih (Paneus marguensis), Bandeng (Channos channos) dan Kerang-kerangan serta jenis ikan lainnya. Kondisi budidaya tambak di setiap kabupaten diuraikan sebagai berikut: 1. Tambak Kabupaten Bekasi Tambak di Kabupaten Bekasi berada di Kecamatan Muara Gembong dan Kecamatan BabelanJenis tambak

yang dilakukan di wilayah ini adalah tambak

dengan teknologi sederhana atau tradisional. Penggunaan pakan alami dan pakan


IV - 17


buatan menjadikan biaya produksi untuk budidaya dapat ditekan. Jenis komoditi yang ada adalah bandeng dan udang. Keberadaan

bertahannya budidaya udang dikarenakan adanya penanaman

mangrove di area tambak, sehingga pembudidaya udang dapat melakukan panen udang dengan baik.

Gambar 5.3. Tambak yang ada sekitar Muara Kali Solokan, dan Ikan Bandeng Hasil Panen Budidaya Tambak Lokasi: Desa Hurip Jaya – Kecamatan Babelan Koordinat: BT 107° 0' 24,85", LS 6° 3' 2,80"

Gambar 4.8. Mangrove Tambak dengan Ketinggian 3 Meter dan Umur Tanam 2 Tahun Lokasi: Desa Jaya Sakti - Kecamatan Muara Gembong Koordinat: BT 107° 1' 48,46" LS 5° 59' 29,15"


IV - 18


1. Tambak di Kabupaten Karawang Daerah tambak di Kabupaten Karawang terdapat di Kecamatan Cilamaya, Tempuran,

Kecamatan

Kecamatan

Batujaya,

Pedes, dan

Kecamatan

Kecamatan

Kabupaten Karawang adalah

Cibuaya,

Pakisjaya.

Kecamatan

Seumumnya

Tirtajaya, tambak

di

tambak tradisional, dan hanya sebagian kecil

merupakan tambak intensif. Tambak tradisional saat ini masih berfungsi seperti tambak yang ada di Desa

Muara

Kecamatan

Cilamaya

karena

adanya

pembinaan

kelompok

pembudidaya tambak. Luas tambak di Desa Muara Kecamatan Cilamaya yaitu 599 ha, dikelola oleh 16 kelompok pembudidaya tambak, yang masing-masing kelompok beranggotakan 18 orang. Tambak di sini dikelola secara tradisional, bibit yang ditanam baik udang maupun bandeng tidak diberikan pakan melainkan menggunakan pakan alami. Para petani tambak di sini secara berkala diberikan penyuluhan oleh Dinas terkait Pemda Kabupaten Karawang. Petani tambak sangat mengerti tentang manfaat dari keberadaan hutan mangrove antara lain : 1. Daun mangrove yang gugur ketambak dapat dijadikan sebagai pakan bandeng dan udang. 2. Dapat mencegah pirus White Spot yang merupakan hama bagi udang. 3. Tempat bersarangnya udang api-api .

Gambar 4.9. Mangrove ukuran kecil 1 meter yang ditanam pada pematang tambak, dapat memperkuat struktur tanah pematang Lokasi: Desa Muara – Cilamaya Wetan Koordinat: BT 107° 38' 5,86", LS 6° 12' 24,15"


IV - 19


2. Tambak di Kabupaten Subang Lahan budidaya tambak di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang ditunjang prasarana pengairan irigasi tambak dan aerator, sehingga berkembang budidaya udang secara intensif dengan pakan buatan berbentuk pelet (Gambar 4.10).

Gambar 4.10. Budi Daya Tambak Sistem Intensif dengan Aerator dan Pakan Ikan di Kabupaten Subang 3. Tambak di Kabupaten Indramayu Tambak berkembang di kecamatan yang berada di pantai utara, yaitu Kecamatan Krangkeng, Kecamatan Balongan, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Pasekan Seumumnya komiditi tambak yang dibudidayakan adalah Ikan Bandeng, namun terdapat beberapa kecamatan membudidayakan udang seperti yang ada di Kecamatan Krangkeng. Selain terdapatnya potensi budidaya di daerah tambak juga terdapat komoditi tangkap yang memberikan manfaat bagi pembudidaya yaitu terdapat udang yaitu udang api api. Udang tersebut masuk melalui Kali Song yang merupakan anak Sungai Cimanuk. Keberadaan udang api api sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitarnya, karena selain dapat dikonsumsi sebagai makanan juga dapat dijual.


IV - 20


Gambar 4.11. Masyarakat pembudidaya tambak udang yang sedang panen, dan Tanaman Mangrove Sekitar tambak Lokasi: Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng – Kabupaten Indramayu Koordinat BT: 108° 31' 34,387" LS: 6° 30' 10,473"

Gambar 4.12. Tanaman Mangrove Sekitar Tambak di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu

Gambar 4.13. Tambak Aktif budidaya Bandeng dan Udang Lokasi: Kecamatan Pasekan – Kabupaten Indramayu


IV - 21


4. Tambak di Kabupaten Cirebon Daerah potensi tambak berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Astanajapura, Gunungjati, dan Kecamatan Kapetakan. Seumumnya tambak di Kabupaten Cirebon menggunakan sistem teknologi sederhana/tradisional. Situasi tambak tradisional banyak menggunakan percampuran antara pakan buatan dan pakan alami. Bahkan beberapa daerah tambak seperti di Kecamatan Gebang sepenuhnya menggunakan pakan alami. Beberapa area tambak ada yang khusus mengembangkan plankton sebagai pakan alami, karena dapat mengurangi biaya operasional budidaya tambak. Sebagian besar jenis komoditi yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Beberapa area tambak banyak yang menggunakan pakan alami. Budidaya

udang

dikembangkan

di

Kecamatan

Gunungjati,

namun

seringkali pembudidaya mengalami kegagalan panen sehingga udang yang masih berukuran kecil sudah dijual agar tidak mengalami kerugian.

Gambar 4.14. Tambak Bandeng dan Plankton yang Dibiakan pada Tambak Sebagai Pakan Alami Ikan Bandeng Lokasi : Kecamatan Pangenan – Kabupaten Cirebon


IV - 22


Gambar 4.15. Area Tambak Udang Yang Sudah Dilakukan Panen dan Pengangkutan Udang Vanamae dari Tambak Lokasi: Desa Jatimekar, Kecamatan Gunungjati. Tabel 4.6. Luas Mangrove di Wilayah Pesisir Utara Jawa Barat Berdasarkan Citra Satelit Google Tahun 2012 Luas di Luas di Jumlah Kabupaten/ No. Hutan Tambak Luas Kota (Ha) (Ha) (Ha) 1 Kab. Bekasi 329 322 651 2 Kab. Karawang 82 163 245 3 Kab. Subang 679 2.354 3.033 4 Kab. Indramayu 165 196 361 5 Kab. Cirebon 199,15 126,22 325 6 Kota Cirebon 16,2 1,3 18 Jumlah 1.470 3.163 4.632 Sumber: Interpretasi citra satelit Google dan pengecekan di lapangan oleh Tim Konsultan Ecoterra Multiplan 2013 700

651

600 500

361

400 245

300

325

200 100

3.033

0

Kab. Bekasi

Kab. Karawang

Kab. Kab. Kab. Subang Indramayu Cirebon

18

Kota Cirebon

Grafik 4.3. Luas Mangrove (Ha) di Wilayah Pesisir Utara Jawa Barat Berdasarkan Citra Satelit Google Tahun 2012


IV - 23


Tabel 4.7. Luas Lahan dan Perairan Perikanan Budi Daya Tambak No

Kabupaten

1 2 3 4 5 6

Kab.Bekasi Kab.Karawang Kab.Subang Kab.Indramayu Kab.Cirebon Kota Cirebon Jumlah

Luas Kotor (Ha) 10.434,00 18.273,30 8.539,39 22.350,31 5.425,70 47,20 65.070

Luas Kotor/ Bersih Bersih (Ha) 9.924,00 1,05 15.567,40 1,17 6.831,51 1,25 17.880,25 1,25 3.774,00 1,44 44,84 1,05 54.022 1,20

Luas Citra Satelit Google (Ha) 8.580,32 18.431,56 9.519,11 23.669,00 10.319,9 352,67 70.812,67

Sumber: Statistik Perikanan tahun 2011,Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, 2013

4.1.4.4. Kerusakan Kawasan Pantai Selatan Jawa Barat dan Pertambangan Kegiatan pertambangan pasir besi telah meluas di wilayah Selatan Jawa Barat. Potensi bahan galian pasir besi tersebut berada di kabupaten-kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Berdasarkan data perizinan yang pernah dikeluarkan sampai tahun 2011 jumlah luas wilayah izin tambang adalah 33.115 Ha, yang terluas di Kabupaten Cianjur kemudian Kabupaten Garut. Meskipun pada saat ini berlaku pembekuan perizinan, tinjauan di lapangan menunjukkan ada beberapa kegiatan penambangan dan pengiriman hasil tambang keluar daerah. Kerusakan lahan pantai banyak terjadi karena beberapa hal, antara lain yaitu: a) Lokasi izin tambang berada pada lahan didalam batas sempadan pantai. b) Lokasi izin tambang tumpang tindih dengan daerah permukiman dan pertanian. c) Teknik penambangan merusak garis pantai sehingga menimbulkan abrasi pantai. d) Teknik menambangan merusak bukit sand dunes yang merupakan pelindung alami pantai selatan dari bencana tsunami. e) Sarana transportasi hasil penambangan rusak parah karena daya dukungnya rendah. f) Pembangunan dermaga pelabuhan dengan sistem penimbunan menjorok kelaut berpotensi menyebabkan abrasi pantai.


IV - 24


Tabel 4.8. Luas Wilayah Tambang Pasir Besi Berdasarkan Perizinan di Jawa Barat Selatan Kabupaten Sukabumi Cianjur Garut Tasikmalaya Jumlah

Luas (Ha) 5579,46 15800,09 10076,00 1659,89 33115,44

Potensi terbesar pasir besi Kabupaten Sukabumi terdapat di Kecamatan Tegalbuleud, dimana selama periode tahun 2008 sampai 2011 telah ada beberapa perizinan penambangan pasir besi dengan jumlah luas 5579,5 Ha dan sebagian sudah atau pernah berproduksi. Izin penambangan seluas 15.800,09 Ha yang lokasinya berada di Kecamatan-kecamatan Agrabinta, Cidaun dan Sindangbarang, juga telah dikeluarkan oleh Kabupaten Cianjur. Kegiatan pertambangan pernah intensif sehingga dampaknya cukup parah. Kabupaten Garutterdapat potensi pasir besi yang

membentang hampir

sepanjang garis pantai selatan. Periizinan yang pernah dikeluarkan adalah seluas 14.076 Ha. Lokasinya berada di Kecamatan-kecamatan Bungbulang, Mekamukti, Pakenjeng, Cikelet, Caringin, Pameungpeuk dan Cibalong. Kegiatan pertambangan belum banyak, sehingga dampaknya relatif masih terbatas. Wilayah izin usaha tambang di Kabupaten Tasikmalaya adalah 6.456 Ha, memanjang pantai selatan

di Kecamatan Cikalong,

Cipatujah, dan Kecamatan Karangnunggal. Kegiatan pertambangan pernah intensif sehingga dampaknya juga cukup parah. Kabupaten Ciamis menerbitkan empat izin ekplorasi untuk bahan tambang. Lokasi yang dijadikan tempat ekplorasi seluruhnya berada di wilayah Ciamis selatan di sekitar pantai Kecamatan Kalipucang dan Cimerak. Sebagian besar izin eksplorasi ada di Kecamatan Cimerak seluas 22.328 hektar, sedangkan di Kecamatan Kalipucang hanya 200 hektar.


IV - 25


Gambar 6.2. Peta Rencana Pola Ruang (

Gambar 4.16. Peta Rencana Pola Ruang (RTRWP Jawa Barat) dan Wilayah Izin Usaha Penambangan


IV - 26


Gambar 4.17. Potensi Pertambangan di Jawa Barat dan Pertambangan Pasir Besi di Bagian Selatan Jawa Barat


IV - 27


18000

LUAS WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN (HA)

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 SUKABUMI

CIANJUR

GARUT

TASIKMALAYA

KABUPATEN

Grafik 4.4. Luas Wilayah Izin Penambangan Pasir Besi Jawa Barat Selatan

Gambar 4.18. Dermaga Pelabuhan Pengiriman Hasil Tambang


IV - 28


Gambar 4.19. Profil 3

Sempadan Pantai Kec.Tegalbuleud, Kab.Sukabumi, pada jarak 374 m Kemiringan rata-rata : 3,8% - 2,4 % Beda tinggi 9 m dari muka air laut Termasuk dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan

Gambar 4.20. Kondisi Tanggul Pantai di Kec. Tegalbuleud, Kab.Sukabumi


IV - 29


Gambar 4.21. Kondisi Tanggul Pantai (sebagian telah rusak) di Kec. Tegalbuleud, Kab.Sukabumi Faktor Utama Kerusakan Lahan Bekas Penambangan Pasir Besi 1. Sempadan Pantai a. Perubahan topografi

lahan sehingga tidak berfungsi untuk

sebagai

penahan gelombang laut (kasus pindahnya lokasi TPI, karena) sebagian perobahan topografi sempadan pantai). •

Kondisi awal sempadan pantai landai menjadi curam

•

Hilangnya tumbuhan sempadan pantai sebagai penahan gelombang

b. Rusaknya perbukitan gumuk pasir (sand dunes), sehingga sempadan pantai menjadi terbuka •

Rusaknya sebagian gumuk pasir (sand dunes) untuk jalan angkutan pasir besi

•

Panggalian gumuk pasir (sand dunes) sebagai material pasir besi


IV - 30


2. Muara dan Sempadan Sungai a. Perubahan morfologi muara sungai dan sempadan sungai b. Rusaknya tanggul sempadan sungai 3. Lahan Daratan a. Perubahan topografi lahan dan hilangnya lapisan atas tanah sebagai sumber daya alam hayati (flora-fauna). b. Potensi terdapat kubangan/kolam air bekas penambangan

Gambar 4.22. Kerusakan Sempadan Pantai di Kmp. Cibiuk Muara S.Ciujung akibat Penambangan Pasir besi

Gambar 4.23. Kerusakan Sempadan Pantai di Kmp. Cibiuk Muara S.Ciujung akibat Penambangan Pasir besi


IV - 31


Gambar 4.24. Profil 7 - 8 ( Penampang Memanjang ) Sempadan Pantai Kec. Sindangbarang, Kab.Cianjur, pada jarak 2,93 km Beda tinggi 9 m dari muka air laut Termasuk dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan Sepanjang Sempadan Profil 7 - 8 terdapat gumuk pasir (sand dunes)


IV - 32



Tujuan Target dan Indikator Isu penting

Data baseline


Tabel 4.9.Sumber Daya Pesisir Sumber Daya Pesisir Buku Pengumpulan Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, 2010 menunjukkan luas hutan 33.298,14 Ha, yang berstatus baik hanya 3.025,26 Ha. Statistik Perikanan tahun 2011, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, 2013 menunjukkan luas lahan tambak 65.070 Ha, yang meliputi luas perairannya 54.022 Ha. Produksi ikan tambak adalah 194.164,58 ton/tahun senilai Rp 3.408,80 milyar/tahun Program Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dengan target tingkat rehabilitasi hutan mangrove 36 % atau sekitar 5.000 Ha dari luas yang rusak 15.000 Ha. Kerusakan hutan mangrove menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem hutan pantai terhadap habitat satwa teretrial pesisir dan biota perairan pantai Kehilangan perlindungan alami abrasi pantai oleh gelombang laut yang menyebabkan kehilangan lahan pesisir dan kerusakan sarana permukiman dan jalan di pesisir Hasil interpretasi citra satelit menunjukkan luas kawasan hutan mangrove di Pantura Jawa Barat adalah 33.300 Ha, sebagian besar rusak berat, hanya menyisakan luas tumbuhan mangrove 1.470 Ha, sehingga memerlukan rehabilitasi 31.829 Ha. Kerusakan garis pantai karena abrasi dan tidak ada perlindungan alami dari hutan mangrove adalah sepanjang 158 km Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan


IV - 33


4.1.5. Sumber Daya Pangan 4.1.5.1. Pertanian Luas lahan pertanian di Jawa Barat sebesar 2.468.848 hektar dengan perincian lahan sawah seluas 942.974 hektar atau 38 % dari luasan lahan pertanian dan lahan non sawah seluas 1.526.834 hektar atau 62% dari luasan lahan pertanian, Sedangkan produksi padi adalah 11,27 juta ton/tahun Pertanian di Jawa Barat sebagian besar merupakan

irigasi teknis dengan luas

756.757 Ha atau 81 % , sedangkan Tadah hujan 178.270 atau 19 %. Besarnya irigasi teknis tersebut akan memperbesar potensi

produktifitas pertanian sawah di Provinsi

Jawa Barat. Jawa Barat terdapat kabupaten yang memiliki Pertanian sawah

beririgasi teknis

terutama pada kabupaten yang berada di pesisir utara.Sawah beririgasi teknis paling besar terdapat di Kabupaten Indramayu dengan luas 93.058 Ha atau 12,3% dari luas irigasi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang dengan luas 93.845 Ha atau 12,4 % dari luas irigasi di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya adalah Kabupaten Subang memiliki irigasi seluas 77.895 Ha atau 10,3% dari luas irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan: a. Luas lahan pertanian menyusut karena konversi untuk permukiman dan kawasan industri. Sebagian lahan pertanian mengalami kekeringan di musim kemarau karena air irigasi tidak mencukupi. b. Jumlah produksi peternakan masih belum memenuhi kebutuhan.Namun limbah peternakan yang ada

belum dikelola dengan baik sehingga menyebabkan

pencemaran air c. Budi daya perikanan KJA menyebabkan pencemaran air waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur karena jumlahnya melebihi daya dukung badan air waduk, sehingga limbah pakan ikan menyebabkan pencemaran air yang berpotensi juga merusak sarana bangunan air


IV - 34


Tabel 4.10. Luas Pertanian Irigasi Teknis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Kabupaten/Kota 1 1. Kab.Bogor 2. Kab.Sukabumi 3. Kab.Cianjur 4. Kab.Bandung 5. Kab.Garut 6. Kab.Tasikmalaya 7. Kab.Ciamis 8. Kab.Kuningan 9. Kab.Cirebon 10. Kab.Majalengka 11. Kab.Sumedang 12. Kab.Indramayu 13. Kab.Subang 14. Kab.Purwakarta 15. Kab.Karawang 16. Kab.Bekasi 17. Kab.Bandung Barat 18. Kota Bogor 19.Kota Sukabumi 20. Kota Bandung 21. Kota Cirebon 22. Kota Bekasi 23. Kota Depok 24. Kota Cimahi 25. Kota Tasikmalaya 26. Kota Banjar Jumlah %

Irigasi Teknis (Ha) 2 38.823 44.404 48.561 32.915 40.344 34.187 36.773 20.503 47.692 39.261 27.434 93.058 77.895 10.294 93.845 45.409 13.608 752 1.504 1.314 43 153 505 278 4.985 2.217 756.757 81

% 3 5,1 5,9 6,4 4,3 5,3 4,5 4,9 2,7 6,3 5,2 3,6 12,3 10,3 1,4 12,4 6,0 1,8 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,3 100 0

Tadah Hujan % (Ha) 4 5 9.109 5,1 20.195 11,3 17.604 9,9 3.060 1,7 9.807 5,5 15.140 8,5 14.520 8,1 8.369 4,7 5.902 3,3 12.167 6,8 5.744 3,2 22.088 12,4 6.540 3,7 6.279 3,5 4.234 2,4 7.333 4,1 7.359 4,1 85 0,0 16 0,0 219 0,1 338 0,2 12 0,0 18 0,0 1.031 0,6 1.101 0,6 178.270 100,0 19

Lebak (Ha) 6

%

7 15 0,5 612 22,4 1.613 59,0 493 18,0 2.733 100,0 0

Pasang Surut (Ha) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0

% 9 75 25 100 0

JUMLAH (Ha) 10 47.932 64.599 66.180 35.975 50.151 49.327 51.905 28.872 53.594 51.428 33.178 116.759 84.928 16.573 98.079 52.966 21.041 752 1.589 1.330 262 491 517 296 6.016 3.318 938.058 100

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2013


IV - 35

% 11 5,1 6,9 7,1 3,8 5,3 5,3 5,5 3,1 5,7 5,5 3,5 12,4 9,1 1,8 10,5 5,6 2,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,4 100


Grafik 4.5Luas (Ha) Pertanian Beririgasi Teknis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 A. Pertanian di Pesisir Utara Jawa Barat Potensi pertanian di PANTURA Provinsi Jawa Barat berdasarkan jumlah luas sawah adalah 408.270 Ha atau 47,74% dari jumlah luas wilayah kabupaten dan kota tersebut. Rincian luas sawah tersebut

berdasarkan urutan luasnya adalah sebagai

berikut: a) Kabupaten Indramayu memiliki potensi pertanian terbesar dengan

luas sawah

116.675 Ha atau 28,58 % dari luas total sawah di PANTURA Jawa Barat b) Kabupaten Karawang memiliki luas 98.346 Ha atau 24,09 % dari luas total. c) Kabupaten Subang memiliki luas 85.635 Ha atau 20,98 % dari luas total. d) Kabupaten Cirebon memiliki luas 53.809 Ha atau 13,18 % dari luas total e) Kabupaten Bekasi memiliki luas 53.532 Ha atau 13,11 % dari luas total f) Kota Cirebon hanya memiliki luas 273 Ha atau 0,07 % dari luas total


IV - 36

26. Kota Banjar

25. Kota Tasikmalaya

24. Kota Cimahi

23. Kota Depok

22. Kota Bekasi

21. Kota Cirebon

20. Kota Bandung

19.Kota Sukabumi

18. Kota Bogor

17. Kab.Bandung Barat

16. Kab.Bekasi

15. Kab.Karawang

14. Kab.Purwakarta

13. Kab.Subang

12. Kab.Indramayu

11. Kab.Sumedang

10. Kab.Majalengka

9. Kab.Cirebon

8. Kab.Kuningan

7. Kab.Ciamis

6. Kab.Tasikmalaya

5. Kab.Garut

4. Kab.Bandung

3. Kab.Cianjur

2. Kab.Sukabumi

1. Kab.Bogor

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0


Tabel 4.11. Luas Sawah di PANTURA Jawa Barat

Kabupaten

Padi Sawah (HA)

Kab.Cirebon Kota Cirebon Kab.Indramayu Kab.Subang Kab.Karawang Kab.Bekasi Jumlah

53.809 273 116.675 85.635 98.346 53.532 408.270

Luas Persentase Kabupaten dari Luas Kota Wiayah (Km2) (%) 1.071,05 40,16 2.092,10 2.164,48 1.914,16 1.269,51 8.551,46

50,24 6,80 55,77 39,56 51,38 42,17 47,74

Persentase dari Total Luas Sawah (%) 13,18 0,07 28,58 20,98 24,09 13,11 100,00

Sumber : Hasil perhitungan Tim Konsultan berdasarkan Jawa Barat dalam Angka, 2012

Kawasan persawahan di PANTURA berbatasan dengan kawasan tambak, yaitu pada lokasi batas air tawar dengan air payau. Persawahan tersebut tumbuh dengan subur. Persawahan tersebut termasuk lahan pertanian produktif karena didukung dengan sarana irigasi dari Waduk Jatiluhur dan sungai-sungai yang bermuara di PANTURA Jawa Barat. Sarana jaringan irigasi primer yang mengairi persawahan tersebut adalah Saluran Tarum Barat, Saluran Tarum Timur dan Saluran Tarum Utara. Situasi pertanian di setiap kabupaten di PANTURA dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pertanian di Kabupaten Bekasi Tutupan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi seluas 53.532 Ha. Daerah pertanian terdapat di Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Muara Gembong. Beberapa permasalahan pertanian yang ada adalah pembangunan lahan terbangun yang ada di

daerah pertanian termasuk kilang pengolahan dan eksplorasi LPG

Pertamina yang ada di Kecamatan Babelan, sehingga

akan berdampak terhadap

berkurangnya luas lahan pertanian.


IV - 37


Gambar 4.25. Pertanian di Pesisir Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 2. Pertanian di Kabupaten Karawang Tutupan lahan pertanian di Kabupaten Karawang seluas 98.346 Ha. Daerah pertanian terdapat di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Pedes, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Tirtajaya, dan Kecamatan Batujaya.

Gambar 4.26. Pertanian di Pesisir Kabupaten Karawang 3. Pertanian di Kabupaten Subang Sebagian besar tutupan lahan di Kabupaten Subang terdiri dari Pertanian dan Tambak. Pertanian di Kabupaten Subang seluas 85.635 Ha. Daerah pertanian berada di berada Pertanian di Kabupaten Subang berada di Kecamatan Pusakanagara, Kecamatan Legon Kulon, dan Kecamatan Blanakan. Daerah pertanian banyak dilengkapi dengan saluran irigasi.


IV - 38


Gambar 4.27. Sawah di Pesisir Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang 4. Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu merupakan lumbung beras Provinsi Jawa Barat. Memiliki lahan pertanian seluas 116.675 Ha. Potensi pertanian yang ada relatif baik karena didukung dengan sarana irigasi yang baik. Wilayah PANTURA yang memiliki potensi pertanian terdapat di Kecamatan Karangampel, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Balongan, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, dan Kecamatan Sukra. Pertanian berbatasan juga dengan daerah tambak terutama pada bagian hulu atau selatan, sedangkan tambak berada pada bagian hilir atau utara hingga batas tepi pantai.

Gambar 4.28. Sawah di Pesisir Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu


IV - 39


5. Pertanian di Kabupaten Cirebon Tutupan lahan pertanian di Kabupaten Cirebon seluas 53.809 Ha, sebagian besar merupakan

pertanian tadah hujan yang berada di pesisir utara, terutama

didaerah yang berbatasan dengan tambak seperti yang ada di Kecamatan Losari. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

potensi pertanian

adalah dengan membangun saluran irigasi yang telah dibangun Tahun 2013 namun belum berfungsi dengan baik karena kualitas airnya kurang baik yaitu banyak mengandung lumpur, hal ini terlihat bahwa saluran irigasi yang ada dalam keadaan kering dan berlumpur sehingga tidak dapat mengaliri pertanian.

Gambar 4.29. Saluran Irigasi Tidak berfungsi Akibat Rendahnya Kualitas Air, dan Sekitarnya Merupakan Sawah Tadah Hujan dan Holtikultur. Lokasi: Kecamatan Losari – Kabupaten Cirebon Pertanian Sawah di Jalan Raya Losari Kabupaten Cirebon

Jenis pertanian yang ada di Kecamatan Losari adalah pertanian palawija yang terdiri dari kering.

cabe, terong, mentimun, kentang, bawang dan padi sawah. terutama musim

Pada daerah yang memang membutuhkan air untuk pertanian, masyarakat

petani mendapatkan air dengan cara menarik air Sungai Cisanggarung ke area pertanian tersebut melalui pompa mesin yang dialiri menuju saluran pertanian.


IV - 40


4.1.5.2. Peternakan Peternakan kebanyakan menyebar sebagai ternak penduduk di daerah pedesaan, dan sebagian berada pada kawasan usaha peternakan. Limbah peternakan merupakan sumber beban pencemaran air yang besar, dan juga sumber emisi gas rumah kaca. Hanya sebagian kecil peternakan yang dilengkapi dengan sarana IPAL dan biogas. Salah satu tujuan di sub sektor ini adalah meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Hal yang pokok tentu saja adalah untuk menghasilkanpendapatan peternak terutama yang berdomisili di pedesaan. Jenis ternak yang diusahakan di Jawa Barat berupa ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2012 jumlah ternak sapi potong sebesar 429.637 ekor, sapi perah 136.054 ekor, kerbau 121.854 ekor, kuda 14.418 ekor, kambing 2.303.256 ekor, domba 8.249.844 ekor dan babi 7.620 ekor. Unggas yang dipelihara adalah jenis ayam buras, ayam ras dan itik. Jumlah ayam buras tahun 2012 berkurang 0,63 persen dibandingkan 2011, sedangkan unggas lainnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu ayam ras petelur 2,86%, 4.1.5.3. Perikanan Sumber daya perikanan diperoleh dari perikanan budi daya dan perikanan tangkapProduksi

perikanan budidaya dan perikanan

ton/tahun, terdiri dari budidaya air tawar sebesar

tangkap

sebesar 909.633,00

508.765,11 ton/tahunbudi daya

tambak 195.875,29 ton/tahun dan tangkap laut sebesar 185.822,56 ton/tahun. Produksi Budidaya Laut dan tangkap adalah 8.001,74 ton/tahun dan 11.168,30 ton/tahun Perikanan budidaya air tawar sebagian besar adalah keramba jaring apung (KJA), sedangkan budi daya air payau dari tambak di Pantura Jawa Barat. Namun jumlah KJA sudah melebihi daya dukung badan air waduk.


IV - 41


Tabel 4.12.Jumlah Ternak menurut Jenis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 No

Kabupaten/Kota 1 1 Kab Bogor 2 Kab Sukabumi 3 Kab Cianjur 4 Kab Bandung 5 KabGarut 6 Kab Tasikmalaya 7 Kab Ciamis 8 Kab Kuningan 9 Kab Cirebon 10 Kab Majalengka 11 Kab Sumedang 12 Kab Indramayu 13 Kab Subang 14 Kab Purwakarta 15 Kab Karawang 16 Kab Bekasi 17 Kab Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar Jawa Barat

Sapi Potong Sapi Perah 2 3 38843 9847 20074 6636 31478 2102 28067 31937 29278 22191 51861 2790 38945 515 26272 5676 3627 195 12040 1235 39776 6584 10603 49 27775 1187 11088 18 12304 5 27545 109 7435 41795 222 857 584 290 1294 614 298 6 2521 32 2730 785 100 853 3621 105 1256 1 429.637 136.414

Ternak (Per Ekor) Kerbau Kuda Kambing 4 5 6 23562 306 130849 12014 204 82335 9875 1484 92013 3592 2027 24980 2521 2679 83725 14845 356 72395 4892 184 154208 6766 724 10745 4460 177 12761 1995 321 19081 4339 407 41271 1694 80 67754 3820 276 33855 10056 98 103140 816 10 1186496 1202 75 121536 3523 3376 35018 187 76 1163 62 50 132 91 141 475 35 4 1305 261 70 6926 197 68 6429 30 744 208 975 377 2616 44 104 10840 111.854 14.418 2.302.256

Domba 7 214408 468569 400472 234795 942829 295807 229166 136260 216609 487959 124672 229909 237283 1213511 2049216 241407 433155 8948 5328 26635 6715 5473 5021 13821 10856 11020 8.249.844

Babi 8 3895

2607

210 801

107

7.620

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2013, BPS


IV - 42


Tabel 4.13.Jumlah Ternak menurut Jenis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Kabupaten/Kota 1 01. Kab.Bogor 02. Kab. Sukabumi 03. Kab.Cianjur 04. Kab.Bandung 05. Kab.Garut 06. Kab.Tasimalaya 07. Kab.Ciamis 08. Kab.Kuningan 09. Kab.Cirebon 10. Kab.Majalengka 11. Kab.Sumedang 12. Kab.Indramayu 13. Kab.Subang 14. Kab.Purwakarta 15. Kab.Karawang 16. Kab,Bekasi 17. Kab.Bandung Barat 18. Kota Bogor 19. Kota Sukabumi 20. Kota Bandung 21. Kota Cirebon 22. Kota Bekasi 23. Kota Depok 24. Kota Cimahi 25. Kota Tasikmalaya 26. Kota Banjar Jumlah

Ayam Buras 2 2.851.077 561.926 1.075.140 1.365.224 566.783 996.833 1.044.883 1.097.687 1.692.445 1.107.397 1.794.425 2.851.077 561.926 1.075.140 1.365.224 566.783 996.883 201.890 47.679 111.123 44.202 145.393 20.728 35.624 651.933 195.500 23.024.925

Ras Petelur 3 4.580.155 2.294.347 1.360.523 415.731 428.779 587.646 744.270 35.066 136.377 68.064 58.300 40.465 69.200 378.888 179.755 408 430.494 2.008 495 125.000 224.129 81.967 29.871 12.271.938

Ras Potong 4 17.684.762 8.247.290 6.072.328 2 443390 546.245 6.143.350 14.029.441 2.233.240 1.144.154 1.401.161 3.359.254 7.650.117 7.067.770 2.935.896 10.612.856 2.248.187 4.290.036 180.250 503.342 101.572 69.018 975.414 534.060 98.500 936.874 230.877 99.295.994

Itik 5 163.284 194.500 435.139 389.739 238.761 219.904 198.717 82.286 636.455 134.385 59.514 1.682.232 539.936 309.864 2.325.797 526.621 232.878 3.583 8.618 29.691 4.474 16.144 258.297 14.520 46.104 21.600 8.773.043



IV - 43


Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan Gambaran


Isu penting

Tabel 4.14. Sumber Daya Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Pertanian Luas lahan pertanian di Jawa Barat sebesar 2.468.848 hektar dengan perincian lahan sawah seluas 942.974 hektar atau 38 % dari luasan lahan pertanian dan lahan non sawah seluas 1.526.834 hektar atau 62% dari luasan lahan pertanian, Sedangkan produksi padi adalah 11,27 juta ton/tahun. Peternakan Peternakan kebanyakan menyebar sebagai ternak penduduk di daerah pedesaan, dan sebagian berada pada kawasan usaha peternakan. Limbah peternakan merupakan sumber beban pencemaran air yang besar, dan juga sumber emisi gas rumah kaca. Hanya sebagian kecil peternakan yang dilengkapi dengan sarana IPAL dan biogas. Perikanan Sumber daya perikanan diperoleh dari perikanan budi daya dan perikanan tangkap.Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebesar 909.633,00 ton/tahun, terdiri dari budidaya air tawar sebesar 508.765,11 ton/tahun,budi daya tambak 195.875,29 ton/tahun dan tangkap laut sebesar 185.822,56 ton/tahun. Produksi Budidaya Laut dan tangkap adalah 8.001,74 ton/tahun dan 11.168,30 ton/tahun Perikanan budidaya air tawar sebagian besar adalah keramba jaring apung (KJA), sedangkan budi daya air payau dari tambak di Pantura Jawa Barat. Namun jumlah KJA sudah melebihi daya dukung badan air waduk. Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian, yaitu penambahan lahan sawah baru seluas 100.000Ha. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan target a. peningkatan produksi padi 15 % dari jumlah 11,27 juta ton pada th 2013 b. peningkatan produksi palawija sebesar 10-25 % c. peningkatan produksi daging, telur dan susu Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan target peningkatan produksi sebesar 25 % Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan target peningkatan produksi sebesar 25 %. d. Luas lahan pertanian menyusut karena konversi untuk permukiman dan kawasan industri. Sebagian lahan pertanian mengalami kekeringan di musim kemarau karena air irigasi tidak mencukupi. e. Jumlah produksi peternakan masih belum memenuhi kebutuhan.Namun limbah peternakan yang ada belum dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran air f. Budi daya perikanan KJA menyebabkan pencemaran air waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur karena jumlahnya melebihi daya dukung badan air waduk, sehingga limbah pakan ikan menyebabkan pencemaran air yang berpotensi juga merusak sarana bangunan air


IV - 44


Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan Data baseline


Tabel 4.14. Sumber Daya Pangan (Lanjutan) Pertanian Peternakan dan Perikanan Laju alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa termasuk Jawa Barat, lebih dari 5 %/tahun Beban pencemaran DAS Citarum hulu yang terbesar berasal dari limbah penduduk, industri, peternakan dan pertanian sehingga berstatus cemar sedang sampai berat Produksi perikanan budidaya air tawar tahun 2012 adalah 508.765 ton/tahun, sedangkan yang bersumber dari budi daya KJA di waduk-waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur kurang lebih 40 %, Daya dukung tiga waduk tersebut jauh lebih rendah, sehingga status pencemaran airnya adalah eutrofik. Distan TP Disnak Disbun Diskanlut


IV - 45


4.1.6. Sumber Daya Air 4.1.6.1.

Ketersediaan Air

Berdasarkan analis ketersediaan air dengan debit andalan (Q 80%) pada musim hujan sungai se- Jawa Barat yang terbagi dalam 5 (lima ) Balai BPSDA Wilayah Sungai yaitu : 1. Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane ( 8,001.32 juta mᵌ/tahun ) 2. Wilayah Sungai Cisadea - Cimandiri ( 5,789.65 juta mᵌ/tahun ) 3. Wilayah Sungai Citarum ( 7,606.45 juta mᵌ/tahun ) 4. Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung ( 5,854.20 juta mᵌ/tahun ) 5. Wilayah Sungai Citanduy - Ciwulan ( 7,894.32 juta mᵌ/tahun ) Sehingga total potensi normal air permukaan se- Jawa Barat sebesar 35,155.94 juta mᵌ/tahun (pada sungai kewenangan Provinsi), potensi minimum sebesar 3,013.40 juta mᵌ/tahun dan potensi maksimum sebesar 44,712.91 juta mᵌ/tahun, yang baru termanfaatkan sebesar ± 14,391.65 juta mᵌ/tahun ( 40.94 % ) Beberapa daerah mengalami genangan banjir di musim hujan, namun ada yang mengalami kekeringan di musim kemarau sehingga banyak areal sawah gagal panen. 4.1.6.2.

Pemanfaatan air

Volume air baku berdasarkan Kategori pengguna yaitu PDAM sebesar 276.373,86, non PDAM sebesar 32.677,23, Industri sebesar 154.785,82, Niaga sebesar 9.938,11, Non Niaga sebesar 129,73, Pertanian sebesar

856,88 dan listrik sebesar 3.505.281,88

m3/tahun. Luas sawah 943.014 Ha, irigasi teknis 40,1 %, irigasi setengah teknis 14,1 %, irigasi desa 10,7 %, tadah hujan 18,8 %. Sisanya sumber air lain. Permintaan

air

sekarang

untuk

kebutuhan

domestik,

konsumsi

industri,

dan

irigasipertanian diperkirakan 17,5 milyar m3 pertahun, dan diperkirakan akan terus naik sekitar satu persen per tahun. Permintaan air irigasi sekitar 80% dari total permintaan air, meskipun angka ini diperkirakan berkurang dalam jangka panjang, mengingat kebutuhan domestik, perkotaan dan industri tumbuh lebih cepat. Kebutuhan ini dipenuhi dari sumber-sumber seperti: air permukaan dari sungai di wilayah Provinsi Jawa Barat dan air tanah.


IV - 46


Analisis terhadap 40 DAS di Jawa Barat mengindikasikan telah merosotnya fungsi hidrologis dari DAS tersebut, yaitu 14 DAS dari 22 DAS yang mengalir ke utara sudah dalam kategori sangat kritis dan sisanya masuk kategori kritis. Berdasarkan ketersediaan air mantapnya, maka ada lima DAS sudah termasuk tidak tersedia, sementara 14 DAS termasuk memiliki ketersediaan air mantap. Ditinjau dari tingkat erosi lahannya, maka 15 DAS dari 22 DAS tersebut termasuk dalam kategori kritis hingga sangat kritis. Dari tiga SWS yang mengalir ke pantai utara, yang paling penting sebagai pemasok air adalah Citarum, namun kondisi kemantapan alirannya sudah makin merosot seperti halnya hampir semua DAS lainnya. Muka airtanah (water table) di Cekungan Bandung telah mengalami penurunan setiap tahunnya. Bandung adalah kota yang sangat rawan menghadapi masalah penyediaan air di masa yang akan datang, demikian pula wilayah Cirebon memerlukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kekeringan dan intrusi air laut, jika memang benar-benar wilayah ini akan dikembangkan sesuai dengan rencana induknya. Frekuensi banjir di Jawa Barat nampak semakin meningkat. Wilayah yang paling luas terkena banjir adalah kabupaten/kota di daerah dataran rendah dan pantai, khususnya Indramayu, dan Karawang yang berada di hilir sungai Citarum dan anak-anak sungainya, dan wilayah Cirebon, yang berada di bagian hilir sungai Cimanuk – Cisanggarung. Sementara sepanjang musim penghujan terjadi banjir yang semakin serius dan meluas, tingkat infiltrasi dan retensi menurun karena berkaitan dengan kerusakan hutan dan erosi, dan berakibat semakin luas wilayah dan lamanya kekeringan. Kekeringan dan kekurangan air adalah salah satu permasalahan yang dirasakan di sebagian daerah dataran tinggi, tapi yang paling luas adalah di sepanjang pantai utara.


IV - 47


Gambar 4.30. Jaringan Irigasi Pertanian Jawa Barat


IV - 48


4.1.6.3.

Permasalahan Sumberdaya Air

1. Kurangnya ketersediaan air baku di musim kemarau dan bencana banjir di musim hujan karena DAS yang rusak tidak mampu menyimpan air secara alami. 2. Menurunnya muka air tanah karena penyedotan air tanah berlebihan sehingga berdampak juga penurunan muka air tanah.

•

Masalah Banjir Pada bulan Februari tahun 2007, terjadi banjir yang mengakibatkan tenggelamnya

kawasan permukiman di Cekungan Bandung terutama Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk, dan Kecamatan Bale Endah. Banjir di Pantura menggenangi sekitar 34.405 ha meliputi empat kabupaten, yaitu Bekasi, Karawang, Indramayu dan Kabupaten Subang. Banjir di Kabupaten Bandung terutama terjadi di beberapa kecamatan yang berada di sekitar Sungai Citarum, SungaiCisangkuy dan Sungai Citarik. Akibat banjir yang berlangsung lama telah menyebabkan genangan di 29 desa yang berada di 11 kecamatan. Pada Gambar dibawah ini menunjukkan areal potensi banjir di Kabupaten Bandung yang meliputi: 1. Kecamatan Baleendah, 2. Kecamatan Dayeuhkolot, 3. Kecamatan Banjaran, 4. Kecamatan Rancaekek, 5. Kecamatan Bojongsoang, 6. Kecamatan Solokan Jeruk, 7. Kecamatan Paseh, 8. Kecamatan Ciparay, 9. Kecamatan Margaasih, 10. Kecamatan Katapang, 11. Kecamatan Pameungpeuk. Beberapa dokumentasi kejadian banjir di kawasan permukiman seperti di Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Cicalengka diperlihatkan pada Gambar 4.32, Gambar 4.33 dan Gambar 4.34.


IV - 49


Berdasarkan Peta Genangan Banjir Sungai Citarum, dengan tahun 2005

dari tahun 1986 sampai

telah terjadi penurunan luas dampak banjir di lokasi-lokasi yang

berpotensi terkena dampak banjir Sungai Citarum. Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, tercantum dampak banjir periode dua puluh sampai lima puluh tahunan yang diprediksi berasal dari Sungai Citarum. Lokasi kejadian banjir yang berasal dari anak Sungai Citarum, yaitu Sungai Citarik yang menggenangi kawasan persawahan di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokanjeruk. Gambar tersebut adalah hasil interpretasi lapangan genangan banjir pada bulan Juni tahun 2013 pada Peta Google Eatrh, pencitraan 19 Juni 2012.


IV - 50


IV - 51

(Sumber : Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013)

Gambar 4.31. Rawan Banjir di Kabupaten Bandung



Gambar 4.32. Banjir di Majalaya, Rancaekek, Dayeuhkolot, Baleendah, Cicalengka Tahun 2007 Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung, 2009

Gambar 4.33. Banjir di Kabupaten Bandung tahun 2012 Sumber: SLH Kabupaten Bandung tahun 2012


IV - 52


Gambar 4.34.RumahTinggal di Bantaran Sungai (kawasan lindung setempat) Sumber: SLH Kabupaten Bandung tahun 2012


IV - 53


Gambar 4.35a. Peta Genangan Banjir Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Tahun 1986 – 2005 Sumber : BBWS Citarum, 2010

Gambar 4.35b. Peta Genangan Banjir Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Tahun 1986 – 2005 Sumber : BBWS Citarum, 2010


IV - 54


Gambar 4.36. Perkiraan Area Banjir 20 – 50 tahunan S.Citarum Sumber: BBWS-Citarum, 2013 Source : The Study on the Flood Control Plan of the Upper Citarum Basin (Dec. 1992)

N BANDUNG

Cidurian lan Cipamoko

Ciwastra

CILEUNYI

Cipaganti

Cikapundung Kolot

Citepus

NANJUNG

g undun Cikap

CIBIRU

h

CICALENGKA

DAYEUHKOLOT

SAPAN

Citari

Citarum

k

C iw id

eu y

RANCAEKEK

eru

Cik

rC pe Up m ru ita

BALE ENDAH

Ci san

gk

uy

SOREANG

MAJALAYA

Gambar 4.24. Lokasi Genangan Banjir di Persawahan Kecamatan Rancaekek BANJARAN

'86 Flood

5 Year F

20 Year F

Sumber : Interpretasi lapangan genangan banjir pada bulan Juni tahun 2013 0 1 2 Flood Water Level pada Peta Google Eatrh, pencitraan 19 Juni - 2012 Flood Area 50 Year F

Estimated Flood Area and Flood Level Flood Scale

1986 Flood 5 - Year Flood 20 - Year Flood 50 - Year Flood

945 2,948 4,358 5,265

Dayeuh Kolot

Sapan

Ranca Kemit

658.50 659.30 659.90 660.20

660.10 661.70 662.10 662.30

662.20 662.70 663.00 663.20


3

4

5 KM

FLOOD AREA MAP BY 1986. 5, 20, 50 YEAR FLOODS AFTER COMPLETION OF URGENT PLAN INCLUDING UPSTREAM OF SAPAN

IV - 55


Tabel 4.15.Sumber Daya Air Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan Gambaran Singkat

Sumber Daya Air Ketersediaan Air Berdasarkan analis ketersediaan air dengan debit andalan (Q 80%) pada musim hujan sungai se- Jawa Barat yang terbagi dalam 5 (lima ) BalaiBPSDA Wilayah Sungai yaitu : 1. Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane ( 8,001.32 juta mᵌ/tahun ) 2. Wilayah Sungai Cisadea - Cimandiri ( 5,789.65 juta mᵌ/tahun ) 3. Wilayah Sungai Citarum ( 7,606.45 juta mᵌ/tahun ) 4. Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung ( 5,854.20 juta mᵌ/tahun ) 5. Wilayah Sungai Citanduy - Ciwulan ( 7,894.32 juta mᵌ/tahun ) Sehingga total potensi normal air permukaan se- Jawa Barat sebesar 35,155.94juta m3/tahun (pada sungai kewenangan Provinsi), potensi minimum sebesar3,013.40 juta m3/tahun dan potensi maksimum sebesar 44,712.91 juta m3/tahun,yang baru termanfaatkan sebesar ± 14,391.65 juta mᵌ/tahun ( 40.94 %) Beberapa daerah mengalami genangan banjir di musim hujan, namun ada yang mengalami kekeringan di musim kemarau sehingga banyak areal sawah gagal panen. Pemanfaatan air Volume air baku berdasarkan Kategori pengguna yaitu PDAMsebesar 276.373,86,non PDAM sebesar 32.677,23, Industri sebesar 154.785,82, Niaga sebesar 9.938,11,Non Niaga sebesar 129,73, Pertanian sebesar 856,88 dan listrik sebesar 3.505.281,88 mᵌ/tahun. Luas sawah 943.014 Ha, irigasi teknis 40,1 %, irigasi setengah teknis 14,1 %, irigasi desa 10,7 %, tadah hujan 18,8 %. Sisanya sumber air lain.


IV - 56


Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Target dan Indikator

Isu penting

Data baseline


Tabel 4.15.Sumber Daya Air (Lanjutan) Sumber Daya Air Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah dengan target tingkat pemutakhiran kondisi CAT (Cekungan Air Tanah) dengan target 50 % dari jumlah CAT Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya dengan target penanganan sumber air berupa, 260 situ/ waduk, 150 mata air dan 300 titik sungai Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan target tingkat kondisi baik jaringan irigasi Propinsi sebesar 86-90 % Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai dengan target tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam sebesar 100 % Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya, yaitu pembangunan 13 Waduk Strategis Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya yaitu pembangunan saluran irigasi dengan target terbangunnya Daerah Irigasi Strategis (DIS) Caringin Kabupaten Sukabumi; DIS Rengrang di Kab. Sumedang dan DIS lainnya: 100 % selesai terbangun Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu pencapaian status mutu sungai dan waduk dengan tingkat cemar sedang sebanyak 50 %. Kurangnya ketersediaan air baku di musim kemarau dan bencana banjir di musim hujan karena DAS yang rusak tidak mampu menyimpan air secara alami Pencemaran air akibat air limbah penduduk, industri dan pertambangan, peternakan dan perikanan Menurunnya muka air tanah karena penyedotan air tanah berlebihan sehingga berdampak juga penurunan muka air tanah. Pada bulan Februari tahun 2007, terjadi banjir yang mengakibatkantenggelamnya kawasan permukiman di Cekungan Bandung terutamaKecamatan Dayeuh Kolot, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Banjaran,Kecamatan Pameungpeuk, dan Kecamatan Bale Endah. Banjir di Pantura menggenangi sekitar 34.405 ha meliputi empat kabupaten, yaitu Bekasi, Karawang, Indramayu dan Kabupaten Subang. Sumber pencemaran air berasal dari limbah penduduk, limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian dan peternakan. Beberapa sungai tercemar sedang sampai berat, antara lain yaitu Citarum, Bekasi, Ciliwung dan Cisadane. Terjadi sedimentasi pada beberapa sungai dan waduk pada DAS Cimanuk, DAS Citanduy, DAS Citarum dan DAS Ciliwung Dinas. PSDA Dinas ESDM


IV - 57


4.1.7. Beban Pencemaran Air Kualitas air di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan, beberapa kabupaten dan kota mengalami peningkatan beban pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik, industri, pertanian, perdagangan. Salah satu wilayah yang memiliki masalah tingginya beban pencemaran adalah Kabupaten Bandung, dengan indikator pencemar BOD dan COD. Kabupaten Bandung banyak terdapat industri yang menghasilkan limbah cair dimana sungai Citarum dan anak sungai menampung limbah dari berbagai sumber pencemar termasuk dari Industri. Berdasarkan data BPLH Kabupaten Bandung tahun 2009 diketahui bahwa beban pencemaran BOD dan COD di kawasan industri Dayeuhkolot paling berat dibandingkan kawasan Majalaya dan kawasan lainnya. Beban pencemaran industri di Dayeuhkolot sebesar 6,50 ton BOD/hari dan 20,00 ton COD/hari, sedangkan di Majalaya 3,50 ton BOD/hari dan 10,00 ton COD/hari. Data hasil pemantauan air limbah industri yang dilakukan BPLH Kabupaten Bandung tahun 2010, menunjukkan

industri yang berada di kecamatan Majalaya,

Dayeuhkolot dan Banjaran juga memberikan beban pencemaran yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain. Debit air limbah industri yang dibuang sebesar 558 l/sec atau 0,5 m3/sec, dengan beban BOD 10,3 ton/hari dan COD 33,6 ton/hari. Parameter pencemar lainnya adalah TSS, Fenol, Cr, Ammonia, Sulfida dan Minyak. Hasil pengelompokan potensi beban pencemaran air limbah industri berdasarkan sungai penampung menunjukkan Sungai Cisirung atau Cisuminta menampung beban pencemar tertinggi. Beban pencemar di sungai tersebut dihitung berdasarkan potensi beban, yaitu sebelum air limbah diolah di IPAL terpadu yang melayani industri-industri di daerah Cisirung dan sekitarnya. Jumlah industri yang membuang air limbahnya ke IPAL tersebut adalah 40 buah. Beban BOD dan COD di Sungai Cisirung berturut-turut adalah 5,00 ton/hari dan 20,00 ton/hari, sedangkan beban pencemaran di Sungai Cirasea di daerah Majalaya dan sekitarnya adalah 3,00 ton BOD/hari dan 9,50 ton COD/hari.

Anak-anak sungai DAS

Citarum hulu juga menampung pencemar fenol, Cr, Ammonia, Sulfida dan minyak yang berasal dari limbah industri. Beban pencemaran fenol di Sungai Citalugtug paling tinggi dibandingkan anak sungai lainnya yaitu 59 kg BOD/hari, sedangkan beban pencemar Amonia paling tinggi di Sungai Cikembang, yaitu 53 kg/hari. Sementara itu potensi beban pencemaran minyak


IV - 58


yang berasal dari kawasan industri Dayeuhkolot paling tinggi dibandingkan dengan anak sungai lainnya yaitu sebesar 70 kg/hari.

BEBAN PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG

BEBAN PENCEMARAN kg/hari

25000 TSS BOD kg/hari

20000

COD kg/hari 15000

10000

5000

ih ar ga as M

ar ga ha yu M

al ee nd ah B

an ja ra n

B

B

oj on gs oa ng D ay eu hk ol ot

ic al en gk a C

R

M

an ca e

ke k

aj al ay a

A rj a sa Pa ri m eu ng pe uk

0

KECAMATAN

Grafik 4.6. Beban Pencemaran Air Limbah Industri per Kecamatan di Kabupaten Bandung Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2009 Beban Pencemaran air Limbah Industri

Beban kg/hari

25,000.00 BOD

20,000.00

COD 15,000.00 10,000.00 5,000.00

CI SI RU NG T CT I-M R A 2 J AL M AJ AY RU AL A AS AY RU CT AKO AS R 3 YO CT KO D R Y 4 OD C RU -C IJ ER AS IJ ER UK CT UK -D R AY 5 DA EU RU YE HK AS UH ... KO CT LO R 6 RU T BU -B AS U. RU .. CT JU R L -N 7 NA AN NJ JU UN NG GSA G UL IN G

I AR

AS

RU

RU

AS

CT

R

1

CI SA N

S DA

SU B

S DA SU B

SU B

DA

S

CI PA LA S

CI TA

RI K

EA CI RA S

S DA

S DA SU B

SU B

CI SA N

GK U

Y

0.00

Sub DAS atau Ruas Citarum


IV - 59

POTENSI BEBAN PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI DI KAB.BANDUNG 80.00 70.00

FENOL kg/hari

60.00

Cr TOTAL kg/hari AMONIA kg/hari

50.00

SULFIDA kg/hari

40.00

MINYAK kg/hari

30.00 20.00 10.00

Ci ta lu gt ug S. C is an S. gk C uy ik ac em ba S. ng C ip ad au lu n C iw al en gk e S. Ci m an de S. Ci ta rik C ip al as ar C is i iru R ua ng s ,IP CT A R L 2 R M ua aj s al CT ay R a R ua 4 s C CT ip ar R ay 5 Ba R ua le e s nd CT ah R 7 Na nj un g

0.00

S.

POTENSI BEBAN PENCEMARAN AIR (kg/hari)


SUNGAI/ANAK SUNGAI

Grafik 4.7. Beban Pencemaran Air Sungai dari Limbah Industri Pada Sungai di Kabupaten Bandung Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2009

Jenis parameter pencemaran air yang berasal dari air limbah penduduk (limbah tinja) adalah TSS, BOD, COD, Nitrogen, Fospor dan bakteri coli tinja. Sesungguhnya parameter mikrobiologi menunjukkan potensi pencemaran bakteri dihasilkan setiap kecamatan. Sungai Citarum hulu dan anak-anak sungainya, pada umumnya memiliki status mutu tercemar berat yang antara lain disebabkan oleh jumlah bakteri yang tinggi dalam air sungai. Beban pencemaran air limbah penduduk dihitung berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Dengan jumlah penduduk tahun 2008 sebesar 3,127,008 jiwa (BPLH Kabupaten Bandung, 2010), perkiraan potensi debit air limbah penduduk adalah 3.023 l/sec atau 3,02 m3/sec., dengan potensi beban BOD sebesar 90,86 ton/hari dan COD sebesar 122,66 ton/hari. Sumber beban pencemaran tersebut tersebar di 31 kecamatan dengan jumlah yang bervariasi, dimana beban pencemar terbesar berasal dari kecamatan-kecamatan Baleendah, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Pengalengan, Soreang, Pacet, Paseh dan Banjaran.


IV - 60


Tabel 4.16. Beban Pencemaran Limbah Penduduk Berdasarkan Sungai Penampung Air Limbah

No

Sungai

Debit

TSS

BOD

COD

l/sec

Kg/hari

Kg/hari

Kg/hari

1

Ciwidey

2

Cisangkuy

591,88

16.898,03

17.787,40

24.012,99

3

Citarik

676,54

19.314,94

20.331,51

27.447,54

4

Cikeruh

304,81

8.702,24

9.160,25

12.366,34

5

Cirasea

249,35

7.118,93

7.493,61

10.116,37

6

Cidurian

55,58

1.586,68

1.670,19

2.254,75

7

Cicadas

53,86

1.537,78

1.618,72

2.185,27

8

Cikapundung

156,88

4.478,94

4.714,68

6.364,81

9

Cikaro

58,57

1.672,22

1.760,23

2.376,32

10

Cihejo

47,43

1.354,24

1.425,52

1.924,45

11

Cibiuk

24,52

699,96

736,80

994,68

12

Cibeureum

21,16

604,20

636,00

858,60

13

Cipanya

14,31

408,56

430,06

580,58

14

Cicukang

36,22

1.034,09

1.088,51

1.469,49

15

Citepus

24,41

696,89

733,57

990,32

16

Cirangrang

89,30

2.549,59

2.683,78

3.623,11

3.023

86.318

90.861

122.663

JUMLAH

618,60 17.660,82 18.590,34

25.096,96

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2010


IV - 61

Ci w id ey Ra nc a Pa ba si rja li m bu Ci Pa ma ng un g al en ga Ke n rta sa ri Pa ce t Ib un P Ci as e ka h nc u Ci ca ng le ng ka Na Ra gre g nc ae ke k M aj So al lo ay ka a nj er u Ci k p Ba ara y le en da h Ar ja s Ba ari nj ar Ca a Pa ngk n ua m eu ng ng pe Ka u k ta pa So ng re an M g ar ga a M si ar h g Da aha y ye uh u Bo ko jo ng lot so an g Ci le Ci u ny le ng i kr Ci ang m en ya n

BEBAN kg/hari

Ci w Ra ide nc y Pa a s i ba rja li m b C Pa im u ng au al ng en Ke g a rta n sa ri Pa ce t Ib un P Ci as ka eh Ci ncu ca ng le ng k Na a Ra g r nc eg ae ke So Maj k lo a la ka y nj a er Ci u k Ba par le ay en d Ar ah ja s Ba ar i C nja Pa ang ran k m eu ua n ng g p Ka euk ta p So ang r M ea n ar g g M aa ar si h Da gah ay y Bo euh u jo ko ng lo so t a Ci n g l Ci le eun ng yi k C ran Ku ime g ta ny wa an ri n gi n

BEBAN kg/hari


BEBAN PENCEMARAN AIR LIMBAH PENDUDUK

12000

10000 TSS Kg/hari

8000

350

BOD Kg/hari

COD Kg/hari

6000

4000

2000

0

KECAMATAN

BEBAN PENCEMARAN AIR LIMBAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG

400

Total-N kg/hari

300 Tot-P kg/hari

250

200

150

100

50

0

KECAMATAN

Grafik 4.8. Beban Pencemaran Air Limbah Penduduk Kabupaten Bandung Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2010


IV - 62


Pencemaran lingkungan dilengkapi dengan IPAL, atau

akibat

banyaknya

besarnya limbah industri yang melebihi daya tampung

beban pencemaran sungai mengakibatkan kerusakan Industri

industri di Jawa Barat tidak kualitas air sungai. Kawasan

sepeti yang ada di Kabupaten Karawang, Bekasi, Kabupaten Bandung,

Kabupaten Purwakarta. Pada Gambar dibawah ini adalah industri kertas yang membuang limbah cair kerap kali tampa menggunakan IPAL sehingga mencemari sungai (Lokasi Kecamatan Bojongsoang -

Kabupaten Bandung).Padahal di Kabupaten Bandung

Daya Tampung

Beban Pencemarannya sudah sangat rendah. Industri yang ada di Wilayah cenderung meningkat padahal di wilayah ini sudah tidak memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Gambar 4.37. Industri Kertas yang Membuang Limbah Cair Lokasi: Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang –Kabupaten Bandung


IV - 63


4.1.8. Sumber Daya Energi A. Energi Listrik Potensi energi panas bumi sebesar 6.101 MW, yang

sebagian besar berada di

kabupaten- kabupaten Bogor, Bandung, dan Garut Saat ini sudah berstatus terbukti sebesar 1.442 MW, yang sudah berproduksi

1.075

MWdi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Jumlah pelanggan listrik di Jawa Barat pada tahun 2011 adalah 8.699.814 dengan penggunaan listrik 34.053.591.476 KWH. Jumlah pelanggan terbesar adalah rumah tangga yaitu 8.204.882, akan tetapi jumlah konsumsi listrik terbesar adalah industri yaitu 17.050.460.110 KWH. Sumber energi listrik pada saat ini adalah PLTU dengan bahan bakar BBM dan batubara, dan PLTA, serta pembangkit listrik panas bumi. B. Energi Minyak Bumi Sisa cadangan minyak bumi pada tahun 2012 adalah 159.716,42 ribu barrel, sedangkan sisa cadangan gas bumi masih tinggi yaitu 1.077.950.378,89 mmbtu. Semuanya berada di Pantura Jawa Barat. Energi minyak bumi banyak dimanfaatkan juga untuk kendaraan bermotor dan industri, sehingga banyak membuang emisi yang dapat menurunkan kualitas udara.

4.1.8.1. Masalah Sumber Daya Energi •

Penggunaan bahan bakar minyak dan gas bumi menimbulkan pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca

•

Penggunaan bahan bakar batubara menimbulkan limbah padat dan emisi debu. Limbah tersebut berpotensi mengandung B3.

•

Penggunaan energi panas bumi relative ramah lingkungan, akan tetapi perlu dilakukan pemantauan potensi limbah B3 dari dalam bumi yang terkandung dalam uap air.


IV - 64


Tabel 4.17.Sumber Daya Energi Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan Gambaran Singkat


Isu penting

Data baseline


Sumber daya energi Jumlah pelanggan listrik di Jawa Barat pada tahun 2011 adalah 8.699.814 dengan penggunaan listrik 34.053.591.476 KWH. Jumlah pelanggan terbesar adalah rumah tangga yaitu 8.204.882, akan tetapi jumlah konsumsi listrik terbesar adalah industri yaitu 17.050.460.110 KWH. Sumber energi listrik pada saat ini adalah PLTU dengan bahan bakar BBM dan batubara, dan PLTA, serta pembangkit listrik panas bumi. Sisa cadangan minyak bumi pada tahun 2012 adalah 159.716,42 ribu barrel, sedangkan sisa cadangan gas bumi masih tinggi yaitu 1.077.950.378,89 mmbtu. Semuanya berada di Pantura Jawa Barat. Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi dengan target tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 6 jenis Air, yaitu Surya, Biomasa, Biofuel, Angin, dan Gelombang Lautl Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas dengan target tingkat eksplorasi potensi panas bumi 70 % Penggunaan bahan bakar minyak dan gas bumi menimbulkan pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca Penggunaan bahan bakar batubara menimbulkan limbah padat dan emisi debu. Limbah tersebut berpotensi mengandung B3. Penggunaan enersi panas bumi relative ramah lingkungan, akan tetapi perlu dilakukan pemantauan potensi limbah B3 dari dalam bumi yang terkandung dalam uap air. Potensi energi panas bumi sebesar 6.101 MW, yang sebagian besar berada di kabupaten- kabupaten Bogor, Bandung, dan Garut Saat ini sudah berstatus terbukti sebesar 1.442 MW, yang sudah berproduksi 1.075 MW di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Pencemaran lingkungan yang bersumber dari bahan bakar terdapat di kawasan industri dan sepanjang jalur transportasi yang padat dengan lalu lintas kendaraan. Din ESDM


IV - 65


4.1.9. Lingkungan Permukiman Salah satu masalah sosial yang sering melanda masyarakat lapisan menengah ke bawah adalah kekurangan tempat tinggal, sehingga terbentuklah permukiman kumuh. Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi dengan berbagai dampak lainnya telah menciptakan kesempatan berkembang sektor industri, khususnya industri properti. Upaya

transformasi

fisik

lingkungan

dan

perumahan

seharusnya

tetap

mampumendukung karakteristik sosial ekonomi penghuninya. Kondisi perkotaan menjadi memburuk dan kotor, penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman ini. Disisi lain bahwakehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah : •

Ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk bangunan layak huni

•

Rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran

•

Jaringan listrik yang semrawut sehingga rawan akan konsleting

•

Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai

•

Rendahnya Sanitasi lingkungan sekitarnya

•

Tidak tersedianya jaringan drainase

•

Kurangnya suplai air bersih Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga sebagian belum terpenuhi dan belum

merata, terutama di daerah pedesaan. Sarana sanitasi lingkungan belum banyak terpenuhi oleh IPAL, sedangkan tingkat kepemilikan tangki septik juga masih rendah. Demikian juga limbah sampah sebagian besar belum dapat terangkut ke TPS dan TPA. Banyak sampah yang dibuang ke saluran air dan sungai.


IV - 66


Tabel 4.18. Jumlah Permukiman Kumuh di Indonesia No

Provinsi

Permukiman Kumuh Jumlah Jumlah Jumlah Lokasi Bangunan Keluarga 99 4.959 5.857

1.126.488

Jumlah Desa 6.424

51.287

2.989.384

5.767

2.575

2.972

1.154.180

143 128 619 123 155 16 118

7.543 3.600 21.958 3.873 8.809 563 7.741

8.438 3.771 31.523 4.233 11.986 590 8.981

1.230.336 763.386 1.826.918 458.092 1.909.355 300.526 388.183

580

86.417

121.884

2.035.846

2.848 1.048 37 496 596 65 166 109 345

88.879 31.076 398 15.867 19.748 1.357 9.083 3.403 10.432

109.716 38.553 565 19.414 21.220 2.248 10.527 4.447 12.241

10.955.436 9.117.179 928.230 10.600.718 2.384.253 878.917 1.314.372 1.049.723 1.081.171

267 5.871 8.574 438 8.505 1.504 712 913 2.803 1.791

Kalimantan Tengah

111

6.195

9.380

545.425

1.448

22

Kalimantan Selatan

8

157

246

926.738

1.974

23

Kjalimantan Timur

312

12.041

15.622

87.971

1.417

24 25 26

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

159 24 797

4.951 614 27.287

5.533 860 35.726

614.928 625.107 1.918.726

1.494 1.686 2.946

27

Sulawesi Tenggara

-

-

-

526.287

2.028

28 29 30 31 32 33

Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah

60 92 26 21 100

1.316 1.382 574 673 3.801

1.574 1.842 651 944 5.708

265.513 276.228 325.472 237.183 261.833 671.101

584 536 906 1.036 1.205 3.311

10.578

433.842

548.539

59.775.205

75.410

1

Aceh

2

Sumatera Utara

898

46.570

3

Sumatera Barat

79

4 5 6 7 8 9 10

Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Riau

11

DKI Jakarta

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat

21

Jumlah Keluarga

924 1.604 1.303 3.079 1.351 2.339 344 326

Sumber Potensi Desa 2008 - BPS


IV - 67


4.1.9.1. Masalah Sanitasi Jumlah

dan

kepadatan

penduduk yang tinggi

merupakan

sumber

beban

pencemaran air yang besar, yang disebabkan kurangnya sarana sanitasi lingkungan untuk limbah cair dan limbah padat (sampah). Lahan permukiman berkembang terus yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. a. Penyediaan air minum penduduk PDAM sebesar 276.373,86 dan non PDAM sebesar 32.677,23 m3/tahun b. Sarana IPAL komunal bagi penduduk masih kurang c. Sarana pelayanan dan pengolahan sampah masih kurang



Isu penting

Tabel 4.19.Lingkungan Permukiman Lingkungan Permukiman Kependudukan Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Jawa Barat adalah 43,83 juta jiwa, yang terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 4, 9 juta jiwa dan diikuti oleh Kabupaten Bandung 3,2 juta jiwa. Kepadatan Penduduk di Jawa Barat padatahun 2011 adalah 1181 orang/km², dengan luas wilayah sebesar 37.116,54 km². Diantara Kabupaten/kota se Jawa Barat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Bandungyaitu sebesar 14491 orang/km², disusul olehKota Cimahi 13371 orang/km² dan terendah di kabupaten Ciamis 569 orang/km². Penyediaan air bersih dan sarana sanitasi Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga sebagian belum terpenuhi dan belum merata, terutama di daerah pedesaan. Sarana sanitasi lingkungan belum banyak terpenuhi oleh IPAL, sedangkan tingkat kepemilikan septic tank juga masih rendah. Demikian juga limbah sampah sebagian besar belum dapat terangkut ke TPS dan TPA. Banyak sampah yang dibuang ke saluran air dan sungai. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan target sebagai berikut: Cakupan umah tangga yang menggunakan jamban sehat 80 %. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 75 % Program Pengembangan Perumahan dengan cakupan rumah layak huni mencapai 100 % dari 100.000 unit. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan target sebagai berikut: a. Cakupan layanan air minum 74-76 % b. Cakupan pelayanan air limbah penduduk 68-69 % c. Cakupan layanan persampahan perkotaan 70-71 % d. Peningkatan kinerja drainase permukiman e. Tingkat sanitasi kawasan kumuh 70-71 % Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Persampahan Regional). Cakupan layanan persampahan perkotaan 70-71 % Jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan sumber beban pencemaran air yang besar, yang disebabkan kurangnya sarana sanitasi


IV - 68


Data baseline


lingkungan untuk limbah cair dan limbah padat (sampah). Lahan permukiman berkembang terus yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. d. Penyediaan air minum penduduk PDAM sebesar 276.373,86 dan non PDAM sebesar 32.677,23 m3/tahun e. Sarana IPAL komunal bagi penduduk masih kurang f. Sarana pelayanan dan pengolahan sampah masih kurang Dinkes Diskimrum


IV - 69


4.1.10. Lingkungan Industri Sektor

industri

merupakan

sektor

utama

dalam

perekonomian

Indonesia

yangmemberikan kontribusi terbesar dalampertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. DiIndonesia sector indistri dibagi menjadi tempat kelompok yaitu: Industri berskalabesar, sedang, industri kecil, dan industriusaha kerajinan rumah tangga. Dalam pengumpulan data Statistik, pengelompokan industri berdasarkan jumlahtenaga kerja yang terserap di sektor ini. Industri besar yang menyerap tenaga kerja100 orang atau lebih, industri sedang yangmempekerjakan antara 20 sampai dengan99 orang, adapun industri berskala kecilmemiliki 5 – 19 orang tenaga kerja, danusaha kerajinan rumah tangga yangmempunyai tenaga kerja kurang dari 5 orang. Berdasarkan hasil sensus BPS, Industri Besar/Sedang di Jawa Barat tahun 2009 sebanyak 6.204 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.012.386 orang. Sementaraitu untuk Pengeluaran Tenaga Kerja di sektor ini mencapai 19.023.029 juta rupiah. NilaiOutput industri besar sedang tahun 2009adalah 586.893.276 juta rupiah, Biaya input sebesar 330.349.267 sedangkan NilaiTambah mencapai 236.583.096 juta rupiah Berdasarkan Buku Jawa Dalam Angka Tahun 2013 menunjukkan bahwa unit usaha Industri kecil hingga besar di Provinsi Jawa Barat sebesar 203.419 unit usaha. Beberapa kota dan kabupaten yang memiliki unit usaha yang cukup besar berada di Kabupaten Sukabumi sebesar 15471 unit usaha atau 7,6 %, selanjutnya adalah Kabupaten Bogor sebanyak 14975 unit usaha atau 7,4 %, dan Kabupaten Bandung sebesar 13.483 unit usaha atau 6,6 %.


IV - 70


4.1.10.1 Pencemaran Industri Permasalahan yang diakibatkan kegiatan industri adalah sebaga berikut: •

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri

•

Alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan industri sehingga mengurangi produksi pertanian

•

Alih fungsi saluran irigasi menjadi saluran penampung air limbah industri sehingga persawahan di sekitarnya gagal panen


IV - 71


Tabel 4.20. Jumlah Unit Industri Kecil Menengah dan Besar di Jawa Barat Tahun 2012 No.

Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kab.Bogor Kab.Sukabumi Kab.Cianjur Kab.Bandung Kab.Garut Kab.Tasikmalaya Kab.Ciamis Kab.Kuningan Kab.Cirebon Kab.Majalengka Kab.Sumedang Kab.Indramayu Kab.Subang Kab.Purwakarta Kab.Karawang Kab.Bekasi Kab.Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaaya Kota Banjar JUMLAH

Unit Usaha 14.975 15.471 1.244 13.483 9.813 1.480 1.408 2.430 10.699 7.396 5.130 2.377 3.410 10.850 9.341 10.704 52 8.227 9.436 10.821 9.379 9.891 10.308 6.112 9.734 9.248 203.419

% 7,4 7,6 0,6 6,6 4,8 0,7 0,7 1,2 5,3 3,6 2,5 1,2 1,7 5,3 4,6 5,3 0,0 4,0 4,6 5,3 4,6 4,9 5,1 3,0 4,8 4,5 100

Tenaga Kerja 338.687 214.278 159.294 189.850 168.188 171.899 189.917 191.760 88.972 143.681 159.477 123.391 140.693 117.395 215.580 194.221 2.251 268.543 130.131 121.120 158.320 107.582 165.573 187.215 118.064 155.203 4.221.285

% 8,0 5,1 3,8 4,5 4,0 4,1 4,5 4,5 2,1 3,4 3,8 2,9 3,3 2,8 5,1 4,6 0,1 6,4 3,1 2,9 3,8 2,5 3,9 4,4 2,8 3,7 100,0

Investasi (Rp Juta) 8.321.681,86 419.557,49 13.211,30 1.121.566,29 3.331.022,61 3.350.046,07 3.465,31 579.274,92 843.630,34 3.458.385,25 4.960.586,90 5.414,00 1.319.528,20 105.230.936,87 16.555.445,92 7.995.276,21 5.764.877,60 23.266.318,37 8.295,65 8.560.783,48 5.097,55 7.681.058,93 5.189.834,16 3.068.699,06 921.916,05 1.100.779,45 213.076.689,84



IV - 72

% 3,91 0,20 0,01 0,53 1,56 1,57 0,00 0,27 0,40 1,62 2,33 0,00 0,62 49,39 7,77 3,75 2,71 10,92 0,00 4,02 0,00 3,60 2,44 1,44 0,43 0,52 100


Grafik 4.9. Jumlah Industri Kecil, Menengah dan Besar di Jawa Barat Tahun 2012


IV - 73




Isu penting

Data baseline Pemangku kepentingan

Tabel 4.21. Lingkungan Industri Perindustrian Statistik Jawa Barat tahun 2012 menunjukkan data berdasarkan hasil sensus BPS, IndustriBesar/Sedang di Jawa Barat tahun 2009sebanyak 6.204 yang menyerap tenaga kerjasebanyak 1.012.386 orang. Sementara ituuntuk Pengeluaran Tenaga Kerja di sektor ini mencapai 19.023.029 juta rupiah. Nilai Outputindustri besar sedang tahun 2009 adalah 586.893,276 juta rupiah, Biaya input sebesar 330.349.267 juta rupiah, sedangkan Nilai Tambah mencapai236.583,096 juta rupiah. Jumlah unit industri kecil, menengah dan besar di Jawa Barat pada tahun 2011 adalah 203.312 unit usaha yang menyerap tenaga kerja 4.221.285 orang dengan investasi Rp 212.529 milyar Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan target jumlah UKM 265.425 unit a. jumlah wirausaha UKM 10.623 unit b. jumlah tenaga kerja UKM 2.625.000 orang Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPemahaman Idengan target industri Ramah Lingkungan 90 % Pencemaran lingkungan akibat limbah industri Alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan industri sehingga mengurangi produksi pertanian Alih fungsi saluran irigasi menjadi saluran penampung air limbah industri sehingga persawahan di sekitarnya gagal panen Pencemaran lingkungan berada pada daerah industri dan kawasan industri di Jawa Barat pada DAS Citarum, DAS Bekasi, DAS Ciliwung dan DAS Cisadane Dnas KUKM Disperindag


IV - 74




Isu penting

Data baseline


Tabel 4.22. Perhubungan Sarana Perhubungan Transportasi darat Panjang jalan di Jawa Barat pada akhirtahun 2011 adalah 21.761 km. Jika dirincimenurut jenis permukaan jalan maka sepanjang18.275.3 km atau sebesar 83,98 persen sudahberaspal, 2552,0 km atau 11,73 persen berkerikil, sisanya sepanjang 933.7 km atausebesar 4,29 persen masih tanah dan tidakdirinci. Transportasi udara Jumlah penumpang domestik yangberangkat melalui Bandara HuseinSastranegara, dari bulan Januari sampai denganDesember 2011 tercatat sebanyak 472.147orang dan yang datang sebanyak 476.325orang.Banyaknya bagasi yang dibongkar diBandara Husein Sastranegara Bandung, 328.4739 kg sementara barang yang dibongkarsebesar 126.841 kg. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan target tingkat aksesibilitas jalan 0,99248 % Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan target: a. Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara 0,51 % b. Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya 89-100 % Pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sehingga mengurangi produksi pangan Sarana jalan yang kurang dilengkapi dengan sarana drainase yang baik menyebabkan genangan banjir di musim hujan karena terhambatnya aliran air Pencemaran udara akibat peningkatan transportasi mengganggu kesehatan penduduk sepanjang jalur jalan Genangan banjir sering terjadi sekitar jalan tol yang melintas dan memotong aliran air hujan (surface run off), karena kurangnya sarana atau kurangnya pemeliharaan saluran drainase Pencemaran udara dari lalu lintas kendaraan meningkatkan kandungan gas rumah kaca Dis. Binamarga Dishub


IV - 75


4.1.11.

Kualitas Udara di Provinsi Jawa Barat Kondisi kualitas udara di Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi yang berbeda

beda.Permasalahan kualitas udara sangat ekstrim berada pada wilayah perkotaan karena kegiatannya yang heterogen yaitu besarnya jumlah volume lalu lintas menghasilkan emisi danindustri besar yang menghasilkan emisi udara yang cukup besar terutama pada wilayah perkotaan yang memiliki beberapa sentra zona atau kawasan industri. Salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki permasalahan menurunnya kualitas udara adalah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pemantauan emisi terbesar berasal dari sumber transportasi. Berbeda dengan pencemaran air yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan berdasarkan hasil pemantauan dan uji kualitasnya, tingkat pencemaran udara di wilayah Kabupaten Bandung nampaknya belum terlalu parah. Hal ini merupakan kesimpulan dari hasil pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Bandung yang telah dilakukan sejak tahun 2001. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa umumnya hanya parameter TSP (Total Suspended Solids) dan PM10yang melampaui baku mutu. Pada tahun 2001 parameter HC melampaui baku mutu pada hampir semua lokasi yang diuji (42 kecamatan), pada tahun 2003 dan 2005 parameter CO melebihi baku mutu pada lokasi-lokasi

Jalan

Raya

Kopo

Sayati,

Zona

Industri

Majalaya,

maupun

Pasar

Sindangkerta, dan pada tahun 2008 dan 2009 parameter TSP melebihi baku mutu di jalan Raya Kopo Sayati. Patut diduga bahwa parameter tersebut berasal dari sumber transportasi. Seiring dengan terjadinya pengalihan pemakaian bahan bakar minyak (solar, atau residu/IDO) menjadi batubara pada hampir 123 kegiatan/usaha (BPLH, 2010), diperkirakan bahwa parameter pencemar udara dominan selanjutnya akan berubah. Jenis emisi gas buang dari pembakaran bahan bakar batubara adalah SO2, NO2, dan partikulat berupa fly ash dan bottom ash (Suprapto, 2006). Namun demikian, berdasarkan pengukuran tahun 2010, hanya parameter TSP yang melebihi baku mutu pada 2 lokasi di zone industri di mana batubara digunakan secara intensif, yaitu pada site dan downwind zona industri Majalaya. Parameter TSP tersebut diduga berasal dari kegiatan transportasi dan abu batubara. Pada 2 lokasi lainnya, yaitu site dan downwind TPA Babakan parameter TSP juga melebihi baku mutu yang diduga berasal dari kegiatan bongkar muat sampah dan kegiatan transportasi truk keluar masuk lokasi penimbunan.


IV - 76


Melihat kondisi udara dari tahun ke tahun, hal ini nampaknya perlu diwaspadai mengingat konsentrasi parameter mengalami kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun serta banyaknya pengaduan masyarakat, terutama sekitar industri yang berbahan bakar batubara. Berdasarkan data pada BPLH (2010), dari sekira 123 kegiatan/usaha yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar pada tahun 2010, jumlah pemakaian batubara sekira 1.701,06 ton per hari (rata-rata 13,83 per kegiatan/usaha) dan menimbulkan limbah fly ash dan bottom ash sekira 119,381 ton per hari (rata-rata 0,97 per kegiatan/usaha), terdiri dari 53,47 ton fly ash per haridan 38,17 ton bottom ash per hari, sertacampuran 45,74 ton per hari. Terdapat sekira 4 (empat) industri yang membangun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berbahan bakar batubara. Sebagai gambaran, salah satu PLTU PT. Daliatex dengan kapasitas 12 MW membutuhkan batubara sekira 200 ton per hari.

Dari hasil

inventarisasi dan pemantauan pada tahun 2010, nampaknya konsumsi batubara relatif tidak ada peningkatan secara signifikan; yaitu dari 123 kegiatan/usaha dengan jumlah pemakaian batubara 1.701,06 ton per hari (13,83 ton per hari per kegiatan/usaha) dengan jumlah limbah 119,381 ton per hari (0,97 ton per hari per kegiatan/usaha). Sumber pencemaran udara dominan adalah kegiatan transportasi, industri, permukiman, dan persampahan (Soedomo, 2001). Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1992 di 5 (lima) kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan, transportasi merupakan kegiatan yang secara umum mengemisikan polutan dengan persentase tertinggi. Di Kota Bandung, sektor transportasi merupakan kontributor utama emisi CO, NOx, dan hidrokarbon.

Sementara sektor industri merupakan

kontributor utama emisi SOx dan permukiman merupakan kontributor utama emisi debu. Karakteristik Kota Bandung tersebut dianggap merupakan referensi yang paling mendekati dan saling mempengaruhi kondisi Kabupaten Bandung.


IV - 77


Tabel 4.22. Distribusi Emisi Pencemar Udara di Kota Bandung

Parameter CO NOx SOx Hidrokarbon Debu

Emisi (ton/ tahun) 97.300,0 2.800,0 2.092,0 2.270,0 1.121,1

Transportasi Permukiman Persampahan Industri (%) (%) (%) (%) 97,4 56,3 12,6 78,5 27,4

0,1 11,1 18,8 2,2 33,2

2,4 3,0 0,7 17,5 19,4

0,1 29,6 68,0 1,8 20,0

Sumber: Soedomo, 2001

Adapun

berdasarkan

data

dari

Departemen

Perhubungan

(2008), sektor

transportasi menyumbang 70% pencemaran udara, sementara sector industri 20%, dan rumah tangga 10% (Grafik 4.10).

Grafik4.10.ProporsiKontribusiSektorterhadapPencemaranUdara Namun demikian, berbeda dengan pencemaran air yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan berdasarkan hasil pemantauan dan uji kualitasnya, tingkat pencemaran udara ambien di wilayah Kabupaten Bandung nampaknya belum terlalu parah. Hal ini merupakan kesimpulan dari hasil pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Bandung yang telah dilakukan sejak tahun 2001. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa hanya parameter TSP (Total Suspended Solids) dan PM10 yang melampaui baku mutu.


IV - 78


Tabel4.23. Hasil Pengujian Kualitas Udara di Jalan Raya Kopo Sayati

Parameter

Sep 2006 (Lab. Unpad)

Baku Mutu* (1 jam)

Nov 2008 (Lab. BPLH)

23-24 Jul 2009 (Lab. BPLH)

3-4 Agu 2010 (Lab. BPLH)

Baku Mutu (24 jam)*

FISIKA Getaran (mm/detik) Kebisingan (dBA)

-

-

61,7-79,1

70**

- Rata-rata

-

75,6

-

76,60

79,04

- Minimum

56,20

60,70

- Maksimum

81,50

81,80

70

KIMIA SO2 (sulfur dioksida)

26,3

900

10

128

1

900

17.372

30.000

-

-

-

-

NO2 (nitrogen dioksida)

98,6

400

19

16

24

400

O3 (oksidan)

26,1

235

24

22

0

235

HC (hidro karbon)

85,4

160

-

-

-

-

PM10 (partikel < 10 µm)

40,2

150

-

-

-

-

PM2,5 (partikel < 2,5

4,5

65

-

-

-

-

TSP (debu)

87,1

230

262

401,312

395

230

Pb (timah hitam)

0,03

2

-

-

-

-

-

-

-

-

CO (karbon monoksida)

µm)

Dustfall (debu jatuh)

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2011 Namun demikian, hal ini nampaknya perlu diwaspadai mengingat konsentrasi parameter mengalami kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun serta banyaknya pengaduan masyarakat, terutama sekitar industri yang berbahan bakar batubara. Adapun hasil pengujian emisi kendaraan bermotor pada tahun 2007 yang dilakukan di 6 (enam) lokasi terhadap 1.120 unit kendaraan bermotor, dapat disimpulkan bahwa 34% kendaraan melampaui baku mutu emisi, dengan mayoritas kendaraan umum roda empat berbahan bakar solar (57%). Frekuensi perawatan ternyata lebih merupakan faktor penentu kualitas emisi dibandingkan dengan usia kendaraan. Terbukti bahwa 46% kendaraan buatan setelah tahun 2008 yang dapat digolongkan sebagai kendaraan baru ternyata kualitas emisinya melampaui baku mutu.


IV - 79


Hasil pengujian pada tahun 2008, 2009, dan 2010 menunjukkan fenomena yang hamper sama, yaitu bahwa parameter TSP tidak memenuhi bakumutu.

Hal ini

merupakan kejadian yang hampir selalu terjadi sejak tahun 2001, yang dapat menyimpulkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang pencemaran udara yang cukup signifikan, terutama dalam bentuk partikulat. Dengan demikian, nampaknya diperlukan manajemen lalu lintas dan upaya pengendalian, misalnya dengan melakukan penghijauan di sepanjang jalan. Pemantauan kualitas udara ambien non-AQMS dilakukan di beberapa lokasi yang tersebar pada 4 (empat) lokasi

yang terdiri dari 10 (sepuluh) titik di Kabupaten

Bandung pada tahun 2011. Pemantauan dilakukan di TPA Babakan Kecamatan Ciparay (3 titik) ; Zona Industri Majalaya (3 titik); Zona Industri Cisirung (3 titik) dan Jalan Raya Kopo Sayati (1 titik). Kualitas udara ambien mengacu ketentuan yang terdapat dalam PP No. 41/1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang meliputi SO2, CO2, NO2, O3 dan debu.


IV - 80


Tabel4.25. Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Bandung

No.

Parameter

μg/Nm3

Lama Pengukuran 1 jam 24 jam 1 tahun 1 jam 24 jam 1 tahun 1 jam 24 jam 1 tahun 1 jam 1 tahun 3 jam 24 jam 24 jam 1 tahun 24 jam 1 tahun 24 jam 1 tahun 30 hari 24 jam 90 hari 30 hari

μg/Nm3

24

jam

μg/Nm3

30

hari

Satuan

1

SO2

μg/Nm3

2

CO

μg/Nm3

3

N02

μg/Nm3

4

O3

μg/Nm3

5 6

HC PM10

μg/Nm3 μg/Nm3

7

PM2.5

μg/Nm3

8

TSP

μg/Nm3

9

Pb

μg/Nm3

10

Dustfall Total Fluorides sebagai F Fluor Index Khlorine & Khlorine Dioksida

μg/Nm3

Sulphat Index

11 12 13 14

μg/Nm3

1

2

3

4

5

Lokasi 6

7

8

9

10

3

1

1

1

2

1

2

1

3

3

9

6

10

3

6

2

6

6

2

9

1

tt

1

tt

3

44

44

95

71

71

2

144

58

38

44

2

3

144 2

1

1

1

2

1

2

1

3

Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011 Keterangan : Lokasi Sampling 1 :

Lokasi Sampling 9 : TPA Desa Rancaekek Kecamatan Arjasari (site) LS 07o 04’ 53,3”; BT 107o 41’ 08,6”

Lokasi Sampling 2 :

TPA Babakan RT 05 RW 01 Kampung Bakung Desa Ancol Mekar Kecamatan Arjasari (downwind) LS 07o 05’ 00,0”; BT 107o 40’ 59,2”

Lokasi Sampling 3 :

TPA Babakan Kampung Babakan Desa Babakan (upwind) LS 07o 04’ 45,9”; BT 107o 41’ 03,8”

Lokasi Sampling 4 :

PT. Sipatex, Jalan Raya Laswi Majalaya (site); LS 07o 03’ 00,6”; BT 107o 44’ 45,8”

Lokasi Sampling 5 :

SMKN 1 Majalaya, Jl. Idris RT 01 RW 07 (downwind); LS 07o 03’ 40,8”; BT 107o 44’ 40,9”

Lokasi Sampling 6 :

RT 02 RW 01 Kp. Kebon Tiwu Desa Padaulun Majalaya (upwind); LS 07o 03’ 40,7”; BT 107o 44’ 39,9”

Lokasi Sampling 7 :

PT. Panasia Indonsyntec (site); LS 06o 58’ 14,6”; BT 107o 36’ 20,0”

Lokasi Sampling 8 :

Jl. Radio Kecamatan Dayeuhkolot (downwind); LS 06o 58’ 21,2”; BT 107o 35’ 36,1”

Lokasi Sampling 9 :

Kampung Cibogo Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot (upwind); LS 06o 58’ 23,0”; BT 107o 35’ 35,2”

Lokasi Sampling 10 :

Jln. Raya Kopo Sayati


IV - 81


Berdasarkan hasil pemantauan semua

lokasi berada di bawah baku mutu,

parameter yang di pantau akan dibahas secara rinci pada sub bab berikut ini. a) Sulfur Dioksida Konsentrasi

Sulfur Dioksida di semua kecamatan di Kabupaten Bandung relatif

rendah, yaitu berkisar antara 1-3 µg/Nm3, sehingga statusnya tidak tercemar karena memenuhi Baku Mutu udara ambient konsentrasi Sulfur Dioksida sebesar 365 µg/Nm3

KOnsentrasi SO2 (Mikrogram/m3)

untuk pemantauan 24 jam, seperti terlihat pada Grafik4.11 berikut. 3

3

2.5

2

2 1.5 1

1

1

1

2

3

4

3

3

9

10

2

1

1

0.5 0 1

5

6

7

8

Lokasi Pemantauan

Grafik 4.11. Konsentrasi SO2 Tahun 2011 Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011


IV - 82


b) Nitrogen Dioksida Konsentrasi Nitrogen Dioksida relatif rendah yaitu berkisar antara 2–10 µg/Nm3. Kadar rata-rata untuk Kabupaten Bandung 5,9 µg/Nm3. Konsentrasi tersebut masih jauh di bawah batas maksimum Baku Mutu udara ambient sebesar 150 µg/Nm3, sehingga

Konsentrasi NO2 (Mikrogram/m3)

kondisi udara tidak tercemar Nitrogen Dioksida. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10

9

9

6

6

6

6

3 2

1

2

3

4

5

6

2

7

8

9

10

Lokasi Pemantauan

Grafik 4.12. Konsentrasi NO2 Tahun 2011 Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011 Dibandingkan dengan hasil pemantauan tahun 2009, maka konsentrasi NO2 di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. c) Oksidan (O3) Konsentrasi Oksidan (O3) pada semua lokasi di Kabupaten Bandung relatif rendah, yaitu berkisar antara 1-3 µg/Nm3 dengan nilai rata-rata 0,7 µg/Nm3 sehingga statusnya tidak tercemar karena memenuhi Baku Mutu udara ambient sebesar 235 µg/Nm3 .


IV - 83

Konsentrasi O3 (mikrogram/m3)


3

3 2.5

2

2 1.5

1

1 0.5 0

0

0

1

2

0 3

4

1

0 5

6

0 7

8

0 9

10

Lokasi Pemantauan

Grafik 4.13.Konsentrasi O3 Tahun 2011 Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011 O3 atau yang lebih dikenal sebagai Ozon merupakan pencemar udara yang sangat reaktif. Rendahnya konsentrasi O3 di udara sangat tergantung dari keberadaan NO2 dan HC. O3 terbentuk dari proses fotokimia yang sangat kompleks yang melibatkan NO3, HC dan sinar matahari. Dari hasil pemantauan terhadap kedua parameter pencemar ini, pada tahun ini konsentrasi kedua pencemar tersebut relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sepenjang tahun ini banyak sekali mendung dan curah hujan yang menyebabkan proses fotokimia pembentukan O3 terhambat. Di lapisan troposfir atau lapisan atmosfir yang paling dekat dengan bumi, keberadaan O3 ini memberikan dampak negative bagi manusia karena antara lain menyebabkan iritasi pada mata dan pernafasan, menurunkan elastisitas karet dan membuat kain cepat belel.

Berbeda

stratosfir bumi berdampak positif

dengan di troposfir, keberadaan O3 di lapisan karena akan memberikan perlindungan kepada

makhluk hidup di bawahnya dengan peranannya sebagai

perisai dari sinar ultraviolet

matahari ke bumi. d) Debu Konsentrasi

Debu bervariasi 38-144µg/Nm3, dengan kadar rata-rata untuk

Kabupaten Bandung 75,3 µg/Nm3 sedangkan Baku Mutunya 230 µg/Nm3.


IV - 84


160

144

144

Konsentrasi TSP

140 120 95

100 80

71

71

8

9

58

60

38

40

44

44

44

4

5

6

20 0 1

2

3

7

10

Lokasi Pemantauan

Grafik 4.14.Konsentrasi Debu (TSP) Tahun 2010 Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011

4.1.11.1. Bahan Perusak Ozon. Beberapa zat kimia dapat bereaksi dengan ozon di stratosfer, sehingga proses perusakan ozon berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukan kembali. Zat-zat itu di sebut Ozone Depleting Substances (ODS) atau Bahan Perusak Ozon (BPO). BPO terutama adalah: a. CFC (chlorofluorocarbon) adalah sekumpulan zat kimia yang terdiri atas tiga jenis unsur yaitu Cl, F, dan C.

CFC merupakan bahan hasil proses industri dan

mempunyai sifat-sifat tidak beracun, tidak dapat dibakar, dan sangat stabil karena tidak mudah bereaksi. CFC juga merupakan salah satu gas rumah kaca. b. Halon dengan susunan kimia terdiri atas unsur-unsur klor, flour, dan karbon ditambah unsur brom (Br). Halon mempunyai potensi merusak lapisan ozon lebih besar dibandingkan dengan CFC. Selain itu halon mempunyai sifat-sifat tidak dapat dibakar, beracun, dan sangat stabil karena tidak mudah reaksi. c. N2O (dinitrogen oksida) yang umumnya terjadi karena adanya proses perombakan oleh mikroorganisme di tanah. d. Methylbromida.


IV - 85


Kemampuan BPO merusak lapisan ozon secara umum disebut Ozone Depleting

Potential (ODP). ODP CFC berkisar antara 0,8 sampai 1, sementara ODP halon berkisar antara 3-10. CFC biasanya digunakan pada industri dan bahan pendingin dalam kulkas dan AC mobil, bahan pembuatan busa, bahan pelarut untuk membersihkan microchip, gas pendorong pada aerosol dalam industri kosmetik dan insektisida. Halon sangat ideal untuk bahan pemadam kebakaran. Perusakan ozon di atmosfer oleh ODS mengakibatkan semakin tipisnya lapisan ozon. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak sinar UV-B yang dapat mencapai bumi yang berakibat negatif terhadap kehidupan di darat dan di laut (manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mikroorganisme). Pada tahun 2010 BPLH Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan Pengawasan Peredaran BPO bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup melalui United

Nations Development Programme (UNDP)No. 00013085 PhaseOut Management Plan forCFCs in Refrigeration (Manufacturing) Sector in Indonesia-SPMCU underthe Montreal Protocol. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2010 dimulai dengan rapat persiapan kegiatan dan diakhiri dengan rapat evaluasi kegiatan. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan survey dan pengawasan pada 59 objek, terdiri dari 35 bengkel AC kendaraan, 4 tempat service AC ruangan/rumah tangga, 7 industri makanan dan minuman, 4 industri kasur busa dan busa, 3 industri plastik, 2 industri sepatu, 2 industri farmasi, 1 industri PCB, dan 1 gudang bulog (lihat Gambar 31).

Adapun data lebih rinci dari hasil kegiatan Pengawasan Peredaran BPO tersebut

dapat dilihat pada Lampiran B. Hasil dari kegiatan tersebut adalah: a. Refrigeran/bahan yang digunakan dan beredar di lapangan yang termasuk BPO adalah CFC (R12), HCFC (R22), atau campuran, dan halon; sementara yang nonBPO adalah HC dan HFC (R134a); b. Refrigeran oplosan umumnya terdiri dari CFC dan HFC; CFC, HFC, dan HCFC; atau CFC, HFC, HCFC, dan HC; c. Telah terjadi pemalsuan terhadap isi tabung refrigeran, yaitu tabung refrigeran berlabel R134a (HFC), namun isinya adalah R12 (CFC) yang ditemukan pada 12 bengkel; namun juga terdapat 1 (satu) tabung refrigeran berlabel R12 (CFC), namun berisi R134a (HFC);


IV - 86


d. Dari 32 bengkel AC dan service AC yang diawasi, 13 (33%)bengkel sudah menggunakan refrigeran yang mengandung bahan HFC, 12 (31%) bengkel masih menggunakan refrigeran yang mengandung bahan CFC, 1 (3%) bengkel menggunakan refrigeran jenis HC, dan 3 bengkel AC dan 3 tempat service AC (total 15%) menggunakan bahan campuran (oplosan); e. Dari 7 industri yang refrigeran/bahan kimianya diuji, 4 (20%) industri masih menggunakan refrigeran jenis HCFC, 2 (10%) industri menggunakan HFC, dan 1 (5%) menggunakan refrigeran jenis HC; f. Semua refrigeran/bahan diperoleh dari pemasok di luar Kabupaten Bandung.

4.1.11.2. Gas Rumah Kaca Beberapa gas rumah kaca (GRK, yaitu CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, dan SF6) berpotensi ditimbulkan

dari

kegiatan

Kabupaten Bandung. gas-gas fenomena

yang

-

kegiatan

di

GRK dianggap sebagai

bertanggung

pemanasan

jawab

global.

dalam

Kegiatan-

kegiatan yang berpotensi menimbulkan GRK di Kabupaten Bandung adalah : pembakaran bahan bakar fosil di sektor transportasi dan Gambar 4.39. Tumpukan Sampah di TPA Babakan yang Berpotensi Mengemisikan Gas Methan Sumber: BPLH, 2008 dan 2009

industri,

kegiatan

pertanian,

deforestasi,

penimbunan sampah di TPA, dan kegiatan rumah tangga yang menggunakan aerosol

serta pendingin yang masih menggunakan freon. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di TPA Jelekong (KNLH, 2007 dari Driejana, 2007), setiap kilogram sampah bisa mengemisikan 0,0003335 kg CH4 ke atmosfir. Data lain menyebutkan bahwa setiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas methana yang selanjutnya, berdasarkan penelitian Jegers & Peters pada 1985 (KNLH, 2008), hanya 70% dari gas methan yang terbentuk di TPA yang diemisikan ke atmosfer, sementara 30% yang terbentuk dioksidasi oleh bakteri aerob ketika bergerak menuju permukaan timbunan sampah.


IV - 87


Dengan demikian, jika dilakukan perhitungan dengan mengacu pada Driejana (2007), maka total sampah Kabupaten Bandung yang sekira 948 ton per hari (Bapeda & LPPM ITB, 2007) dapat mengemisikan 316 kg CH4 ke atmosfer per hari atau setara dengan 6,64 ton CO2. Adapun emisi CH4dari tumpukan sampah di TPA Babakan adalah 34,8 kg CH4 per hari atau setara dengan 0,695 ton CO2.

Sementara, jika dilakukan

perhitungan dengan mengacu pada Jegers & Peters (1985), maka total sampah Kabupaten Bandung yang sekira 948 ton per hari (Bapeda & LPPM ITB, 2007) dapat mengemisikan 33,18 ton CH4 ke atmosfer per hari atau setara dengan 696,78 ton CO2. Adapun emisi CH4dari tumpukan sampah di TPA Babakan adalah 3,64 ton CH4 per hari atau setara dengan 76,64 ton CO2. Telah dilakukan pula perhitungan potensi GRK dari sumber kegiatan pertanian, peternakan, dan penggunaan bahan bakar dengan menggunakan metode Inventarisasi Gas Rumah Kaca, IPCC (KNLH, 2009) data selengkapnya dapat dilihat pada sub bab berikut: 

Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian Tahun 2010 emisi gas CH4 dari lahan sawah untuk luas lahan sawah 29.984 Ha untuk 1x penanaman dan 1.089 Ha untuk > 2x penanaman adalah berturut-turut 840.996 dan 1.493.302, dengan jumlah total 2.334.298 ton CH4/tahun. Tahun 2011 emisi gas CH4 dari lahan sawah untuk luas lahan sawah 6.110 ha untuk 1x penanaman, 16.907 Ha untuk 2x masa penanaman, dan 17.947 Ha untuk 3x penanaman adalah berturut-turut 953.160 ton CH4/tahun, 5.599.464 ton CH4/tahun, dan 5.792.436 ton CH4/tahun



Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Peternakan o

Tahun 2010 emisi gas CH4 dari fermentasi pencernaan kegiatan peternakan sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, dan kambing adalah berturut-turut 1.650, 649, 198, 38, 1.027, dan 99 atau total 3.661 ton CH4/tahun.

o

Tahun 2011 emisi gas CH4 dari fermentasi pencernaan kegiatan peternakan sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, dan kambing adalah berturut-turut 1.812, 783, 168, 36, 1.117, dan 103 atau total 4.019 ton CH4/tahun.

o

Tahun 2010 emisi gas methan dari pupuk kandang kegiatan peternakan sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras,


IV - 88


ayam petelur, dan ayam pedaging adalah berturut-turut 839, 14, 7, 5, 1.975, 4, 25, 7, 69, dan 9, dengan total 2.954 ton CH4/tahun. o

Tahun 2011 emisi gas methan dari pupuk kandang kegiatan peternakan sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, dan ayam pedaging adalah berturut-turut 921, 17, 6, 4, 49, 4, dengan total 1.001 ton CH4/tahun.

o

Tahun 2011 emisi gas methan dari ternak unggas berturut-turut untuk ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik adalah 34, 12, 82, 14, dengan total 141 ton CH4/tahun.



Penggunaan pupuk urea untuk jenis tanaman kelapa, kopi, teh, dan cengkeh berturut – turut adalah 7,6, 3.197.812, 1.203.906, dan 33.855 kg/tahun dengan total emisi CO2/tahun adalah 0,002, 639,56, 240,78, 0,007, dengan total 880,352 ton CO2/tahun.



Emisi gas CO2 dari konsumsi energi menurut sektor penggunaan bahan bakar bensin, solar, minyak tanah, dan batubara, 17.027.149, 38.720.881, 9.227.934, 10.868.499 dengan jumlah total 75.844.463 ton CO2/tahun.



Total emisi gas methan dari sektor pertanian sebesar 5.792.436 CH4/tahun dan sektor peternakan sebesar 5.161 CH4/tahun sehingga total emisi gas methan adalah 5.797.597 CH4/tahun. Total emisi CO2 dari penggunaan pupuk urea sebesar 880,352 CH4/tahun, dan dari sector energi sebesar 75.844.463 ton CO2/tahun sehingga total emisi CO2 adalah 76.724,76 ton CO2/tahun.


IV - 89


Tabel 4.26. Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim


Tujuan Target dan Indikator Isu penting

Data baseline


Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Udara yang mengandung limbah metan dan karbon dioksid selain mengganggu kesehatan juga akan berakumulasi di atmosfer dan menimbulkan efek rumah kaca, sehingga disebut gas rumah kaca (GRK). GRK menyebabkan efek panas cahaya matahari berada dalam atmosfer bumi sehingga menimbulan penguapan air laut dan danau serta waduk. Sebagian akan turun lagi ke bumi dalam bentuk curah hujan. Namu GRK tersebut menyebabkan juga perubahan pola iklim global dan lokal. Indusri yang menggunakan bahan bakar BBM dan batubara akan menimbulkan emisi GRK gas karbon dioksida Demikian juga rumah tangga dan kendaraan yang menggunakan BBM. Sampah dan limbah ternak akan mengeluarkan GRK gas metan dan sedikit karbon dioksid. Demikian juga jerami sisa panen di sawah Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim memiliki target penurunan tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 5% Pencemaran udara akibat penggunaan bahan bakar untuk industri, transporasi dan rumaah tangga menimbulkan emisi gas rumah kaca berpotensi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut menyebabkan perubahan waktu musim hujan dan musim kemarau serta intensitas curah hujan Sumber emisi gas rumah kaca adalah sebagai berikut: a. Indusri yang menggunakan bahan bakar b. Transportasi c. Rumah tangga,yang berasal dari bahan bakar dan limbah sampah d. Limbah peternakan e. Limbah jerami sisa panen hasil sawah Dinas ESDM Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Pertanian Dinas Peternakan


IV - 90


4.2. Pelingkupan Pelingkupan isu pembangunan dan isu lingkungan hidup digunakan untuk mengkaji program pembangunan di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 1) Penataan ruang: pemanfaatan ruang 2) Sumber daya hutan dan lahan: 3) Sumber daya pesisir 4) Sumber daya pangan 5) Sumber daya air 6) Sumber daya energi 7) Lingkungan permukiman 8) Lingkungan industri

9) Perhubungan: 10) Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim: Peranan tiap isu lingkungan tersebut terhadap program pembangun tidak sama, ada yang berkaitan sangat erat dan ada yang tidak berhubungan sama sekali. Selain itu dampak positif dan dampak negative dari program pembangunan akan dinilai dengan kategori berikut: 1) Nilai 1 tidak berdampak 2) Nilai 2 berdampak sedang 3) Nilai 3 berdampak besar


IV - 91



IV - 92

BAB 4 Isu Pembangunan dan Lingkungan Hidup Strategis

Recommend Documents