BAB 4 HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN
Sistematika pembahasan yang dilakukan terhadap KOPKAR ADIS adalah berdasarkan akun-akun yang terdapat di dalam laporan keuangan dengan melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan Permen KUKM No. 4/Per/M.KUKM/VII/2012 terhadap komponen-komponen dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas (modal), dan laporan arus kas. Seperti yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya mengenai kondisi laporan keuangan KOPKAR ADIS secara umum, berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai masing-masing komponen yang disajikan dalam laporan keuangan KOPKAR ADIS . Adapun pembahasan ini akan penulis tinjau berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada akun-akun yang ada. Namun pada komponen pengakuan dan pengukuran penulis membatasi ulasannya berdasarkan akun-akun tertentu saja yang memiliki nilai material seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1 bagian Ruang Lingkup Masalah.
4.1
Pengaruh Pencabutan PSAK 27 Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara pertama yang
dijelaskan pada Bab 3, bahwa Laporan Keuangan KOPKAR ADIS tahun 2010 dan 2011 ini ternyata tidak terbukti menggunakan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 27. Adapun penjelasan bahwa pada Laporan Keuangan KOPKAR ADIS tahun 2010 dan 2011 tidak terbukti menggunakan PSAK 27 adalah terlihat dari Laporan 50
Keuangan koperasi yang hanya menyajikan Neraca dan Laporan Hasil Usaha saja. Sementara dalam PSAK 27 halaman 13 paragraf 74 menyatakan bahwa “Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.” Selain itu, ketidak sesuaian ini dapat dilihat dari lampiran yang akan disajikan pada bagian akhir penulisan skripsi ini. Pengakuan: Pada KOPKAR ADIS pengakuan bahwa Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas terdapat pada kelompok Neraca. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan PSAK 27 paragraf 75 yang menyatakan “Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.” Pengukuran: Pencatatan nilai nominal dari akun-akun yang tersedia pada Laporan Keuangan KOPKAR ADIS telah dicatat sebesar harga perolehan saat transaksi itu terjadi. Penyajian dan Pengungkapan: Pada laporan Neraca dan laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2010 dan 2011, hanya ada beberapa kelompok akun saja yang tidak Disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK 27. Beeberapa akun tersebut adalah: Akun pendapatan dan beban yang Disajikan koperasi dalam Laporan Keuangan pun masih belum sesuai dengan PSAK 27. Hal ini dikarenakan pada Laporan Hasil Usaha koperasi tahun 2010 dan 2011 tidak ada pemisahan antara pendapatan
dan
beban
yang
didapatkan
dari
anggota
dan
non-anggota.
Pengelompokan pendapatan yang dicatat oleh KOPKAR ADIS adalah Pendapatan Operasional dan Non Operasional. Sedangkan dalam PSAK 27 paragraf 68 menyatakan bahwa “Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi.
51
Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.” Kemudian ditinjau dari sisi beban KOPKAR ADIS, pencatatan tergabung menjadi satu kelompok yaitu Biaya Administrasi dan Umum. Sementara pada PSAK 27 paragraf 72 dipaparkan bahwa “Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus Disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.” Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam Laporan Keuangan KOPKAR ADIS tahun 2010 dan 2011 tidak menggunakan PSAK 27 revisi 1998. Karena itulah, tidak ada pengaruh atas pencabutan PSAK 27 ini terhadap keadaan Laporan Keuangan KOPKAR ADIS tahun 2010 dan 2011.
4.2 Penerapan Standar Akuntansi Koperasi Terbaru Berdasarkan informasi yang diperoleh dan telah Disajikan pada Bab 3, Laporan Keuangan tahun 2012 oleh KOPKAR ADIS dinyatakan telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku saat ini. Namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian dan hasil interview berikutnya terhadap pihak KOPKAR ADIS ternyata Laporan Keuangan 2012 masih menggunakan sistem pelaporan yang lama seperti yang telah dilakukan koperasi ini pada Laporan Keuangan tahun 2010 dan 2011. Untuk Laporan Keuangan tahun 2012 ini akan penulis jelaskan lebih lanjut yang didasarkan dengan Standar Akuntansi Industri Koperasi dan SAK ETAP sebagai acuan lainnya apa bila dalam standar akuntansi industri koperasi ini sendiri belum memaparkan secara jelas mengenai kegiatan akuntansi yang ada pada koperasi, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.
52
4.2.1 Neraca Pada Neraca yang disajikan oleh KOPKAR ADIS terdapat beberapa akun yang material untuk ditinjau pengakuan dan pengukurannya, serta penyajian dan pengukurannya untuk beberapa akun material ini dan untuk akun-akun lainnya. Akun-akun tersebut terdapat dalam kelompok : 1) Aset Aset pada KOPKAR ADIS masih menggunakan istilah aktiva. Dalam neraca yang Disajikan, aset pada KOPKAR ADIS dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Aktiva Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aktiva Tetap. Penggunaan istilah ini terus dicatat dengan serupa pada periode Desember 2010, 2011, dan 2012. Pengakuan : Akun-akun yang dinilai material berdasarkan neraca bagian aset yang Disajikan oleh KOPKAR ADIS periode 2010, 2011, dan 2011 adalah akun Kas, Bank, Deposito, dan Piutang. Berdasarkan SAK ETAP pada Bab 4 halaman 19 bahwa akun Kas dan Setara Kas dan piutang merupakan kelompok dari aset. Pengakuan Aset ini sendiri diungkapkan pada SAK ETAP halaman 12 paragraf 2.34 yang menyatakan “Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluarannya telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif
transaksi tersebut
menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.” Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengakuan kas dan setara kas (bank) pada KOPKAR ADIS telah sesuai. Hal ini ditinjau atas pengakuan SAK ETAP yang menyatakan bahwa aset mendatangkan manfaat ekonomi pada masa depan telah dipenuhi oleh koperasi ini. Pihak koperasi menyatakan bahwa akun-akun seperti kas,
53
bank, deposito, dan piutang ini diakui dan dicatat setiap harinya saat transaksi itu terjadi. Namun, pengakuan ini hanya sebatas pencatatan saja tanpa ada penjurnalan. Jadi sebagai sample dari kegiatan pokok koperasi atas transaksi yang berhubungan dengan kas adalah saat koperasi menerima uang simpanan dari para anggotanya, baik simpanan sukarela maupun simpanan pokok.penjurnalan. Hal ini seharusnya dapat dicatat pada jurnal seperti berikut ini: Dr. Kas Cr. Simpanan Pokok
xxx xx
Pengukuran : Pengukuran pada akun-akun yang ada di kelompok aset ini pun sama, yaitu pada akun Kas, Bank, Deposito, dan Piutang. SAK ETAP halaman 11 paragraf 2.31 menyatakan “Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: (a) Biaya Historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. (b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.” Dalam pengukuran pada akun-akun ini, KOPKAR ADIS telah menentukan jumlah kas, bank, deposito dan piutangnya berdasarkan nilai perolehan saat terjadinya transaksi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pengukuran berdasarkan Biaya Historis pada SAK ETAP. Pada akun Kas pengukuran dicatat sebesar harga perolehan sebesar Rp 280,903,600. Pada akun Bank pecatatan dilakukan dengan lebih rinci berdasarkan lembaga bank tertentu dengan jumlah seluruh nominal pada akun bank sebesar Rp
54
2,449,555,610. Dan untuk akun Deposito jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,091,049,980. Khusus pada akun Piutang, koperasi telah menyiapkan alokasi untuk kemungkinan adanya Piutang Tak Tertagih yang dicatat sebagai Piutang Tidak Lancar. Pengukuran pada akun ini ditetapkan berdasarkan hasil perundingan RAT yang dilakukan oleh KOPKAR ADIS. Adapun penjabaran piutang tak lancar pada koperasi ini adalah sebagai berikut: Untuk periode terakhir yaitu pada tahun 2012, jumlah piutang tak lancar KOPKAR ADIS adalah sebesar Rp 9,956,685 dari total seluruh piutang sebesar Rp 18,465,645,795. Sehingga persentase piutang tak lancar ini adalah sebesar 0.054% dari total seluruh piutang yang ada. Sehingga jumlah piutang tak lancar pada tahun 2012 ini pun masih bisa ditutupi oleh cadangan yang ada sebesar Rp 3,861,747,692 sehingga jumlah cadangan yang tersedia saat ini setelah dikurangi nominal dari akun piutang tak lancar adalah sebesar Rp 3,851,791,007. Dalam pemenuhan piutang tak lancar ini, KOPKAR ADIS melimpahkannya dalam cadangan yang telah ditetapkan ditahun berjalan. Selanjutnya, keputusan mengenai alokasi cadangan terhadap piutang tak lancar akan dibahas pada RAT tahun berikutnya. Kejadian dalam hal Piutang Tidak Lancar ini akan disampaikan pada Catatan atas Laporan Keuangan, karena hal ini merupakan kejadian yang terjadi setelah tanggal pelaporan neraca. Penyajian dan Pengungkapan: Pada bagian pertama yaitu Aktiva Lancar terdapat beberapa akun yang disajikan didalamnya, diantaranya adalah akun kas, bank, deposito, persediaan, dan piutang. Dalam Aktiva lancar ini pun ditemukan akun tagihan yaitu pada neraca tahun 2012. Kemudian akun-akun yang disajikan pada bagian Investasi Jangka Panjang adalah simpanan non anggota dan kepersertaan
55
anggota koperasi. Komponen terakhir yaitu Aktiva tetap terdiri dari dua akun yang disajikan, yaitu akun nilai perolehan dan akumulasi penyusutan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penyajian aset dalam neraca KOPKAR ADIS masih belum tepat dan belum sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku saat ini. Istilah Aktiva seharusnya sudah digantikan dengan Aset. Selain itu, pengelompokan Aset pada neraca ini seharusnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Pengelompokan akun-akun yang terdapat pada aset lancar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan akun-akun tersebut pun bersifat liquid dengan masa manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan pada golongan Aset Tidak Lancar seharusnya terdiri dari 2 (dua) kelompok akun yang sebelumnya disajikan terpisah oleh KOPKAR ADIS, yaitu Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap beserta akunakun lainnya yang termasuk pada golongan aset tidak lancar yang ada pada koperasi ini seperti akumulasi aset tetap, properti investasi, akumulasi properti investasi, dan aset tidak lancar lainnya. Untuk pengelompokan pada Aset Tetap, koperasi menyajikannya dengan total dalam akun harga perolehan. Harga perolehan ini didapatkan dari penjumlahan akun-akun yang terdiri dari tanah, bangunan, inventaris dan peralatan kantor, mesin dan kendaraan. Untuk gambaran lebih spesifik mengenai Aset pada neraca koperasi ini, penulis akan melampirkannya dalam lampiran khusus. 2) Kewajiban Pengakuan: Pada bagian kewajiban koperasi ini terdapat beberapa akun yang memiliki nilai material yaitu pada akun Hutang Simpanan Sukarela dan Hutang Bank. Dalam SAK ETAP halaman 12 paragraf 2.35 “Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi
56
akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.” Dalam hal ini, KOPKAR ADIS telah mengakui kewajibannya dengan tepat, karena koperasi mencatat akun-akun kewajibannya diposisi neraca sesuai dengan nilai nominal dari transaksi yang terjadi. Pada akun Hutang Simpanan Sukarela pencatatan diakui tiap kali transaksi terjadi, karena pengambilan uang kas pada simpanan sukarela ini dapat dilakukan kapan saja oleh para anggota yang ingn mengambilnya. Pengukuran: Pada akun Hutang Simpanan Sukarela dan Hutang Bank, pengukuran yang dilakukan oleh koperasi untuk menetapkan nilai nominalnya adalah, pada akun Hutang Simpanan Sukarela diukur berdasarkan jumlah kas yang masuk dan disetorkan oleh para anggota tiap kali ada transaksi. Pada proses pencairan simpanan ini, anggota mendapatkan imbalan 1% sebebesar nilai nominal dari saldo terendah yang pernah mereka setorkan. Sedangkan pada Hutang Bank jumlah yang dicatat sudah termasuk dengan bunga pinjaman yang diberikan oleh bank tiap tahunnya yaitu sebesar 9% pertahun. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan oleh pihak koperasi diukur berdasarkan nilai historis sebesar harga perolehan saat transaksi dilakukan. Penyajian dan Pengungkapan: Kewajiban yang memiliki nama lain dari liabilitas ini oleh KOPKAR ADIS disajikan menjadi satu kelompok dengan ekuitas (modal), dan pengelompokan ini masih menggunakan istilah terdahulu yaitu pasiva. Pada neraca yang disajikan, kewajiban koperasi ini hanya dikelompokan berdasarkan kewajiban lancar saja. Sementara seperti yang telah penulis paparkan pada bab 2, kewajiban menurut peraturan koperasi saat ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berikut ini adalah akun-akun yang disajikan pada neraca KOPKAR bagian kewajiban tahun 2012.
57
Tabel 4-Neraca Awal KOPKAR ADIS Berdasarkan tabel diatas akun-akun yang seharusnya masuk dalam kelompok kewajiban jangka pendek adalah Hutang Dagang, Hutang Simpanan Sukarela, Hutang Jasa Anggota, SHU Pengurus dan Pegawai, Dana Pendidikan, Dana Sosial, Titipan Anggota BTN, Titipan Asuransi, Titipan Biaya RAT. Karena pada akun-akun tersebut koperasi hanya memiliki jangka waktu ≥1 tahun saja dalam pemenuhan kewajibannya, baik pada anggota maupun pada non-anggota. Sedangkan sisanya dapat dikelompokan pada Kewajiban Jangka Panjang, karena akun-akun tersebut memiliki keterlibatan terhadap lembaga keuangan (bank) yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan investasi, yang mana koperasi memiliki waktu lebih dari 1 tahun untuk memenuhi kewajibannya itu. 3) Ekuitas Penyajian dan Pengungkapan: Berdasarkan analisis neraca tahun 2011 dan 2012 yang dilakukan pada akun-akun yang tergolong dalam ekuitas penyajiannya 58
sudah sesuai dengan standar peraturan koperasi yang berlaku saat ini. Akun-akun yang disajikan diantaranya adalah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Cadangan dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sementara untuk laporan ekuitas dalam neraca tahun 2010 ditemukan adanya kesalahan pencatatan, yaitu akun Dana Sosial, Dana Pendidikan dan Dana Pengembangan pada kelompok ekuitas. Selain itu, sebaiknya dilakukan pengkodean untuk tiap akun yang terdapat pada tiap-tiap komponen yang ada pada neraca KOPKAR ADIS . Berikut ini adalah ilustrasi dalam pengkodean akun sesuai dengan kelompoknya masing-masing: 1
ASET 2 LIABILITAS 2.1 Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek 1.1.1 Kas 2.1.1 Simpanan Anggota 1.1.2 Bank 2.1.2 SHU bag. Anggota 1.1.3 Piutang,dsb 2.1.3 Utang Usaha,dsb 1.2 2.2 Aset Tidak Lancar Kewajiban Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Jangka Panjang 2.2.1 Utang Bank/ LK lain 1.2.2 Properti Investasi Imbalan Pasca 2.2.2 Kewajiban 1.2.3 Aset Tetap: Kerja,dsb 1.2.3.1 Tanah 3 EKUITAS 1.2.3.2 Bangunan 3.1 Simpanan Pokok 1.2.3.3 Inventaris dan Peralatan 3.2 Simpanan Wajib Cadangan, dsb Kantor 1.2.3.4 Akum. Penyusutan 1.2.4 Aset Tidak Lancar Lainnya Tabel 5 – Pengelompokan nomor akun dineraca 1.1
4.2.2 Perhitungan Hasil Usaha Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 PHU (Perhitungan Hasil Usaha) ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja koperasi, baik itu dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) untuk para anggota maupun rugi atau laba yang diperuntukan untuk nonanggota. Adapun PHU yang Disajikan oleh KOPKAR ADIS ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, dan Biaya Administrasi dan Umum. Hal ini masih perlu dikoreksi lebih lanjut terkait 59
dengan
kesesuaian
penyajiannya
terhadap
PERMEN
No.
04/
Per/
M.KUKM/VII/2012, terutama dalam hal penggunaan istilah dalam pengelompokan komponen yang ada pada PHU. Menurut peraturan ini, komponen PHU terdiri dari Pelayanan Anggota, Pendapatan dari Non Anggota, Sisa Hasil Usaha Kotor, Beban Operasional, Pendapatan dan atau Beban Lainnya, Beban Pajak, dan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak. 1) Pelayanan Anggota Pada komponen Pendapatan Operasional yang disajikan oleh koperasi, seharusnya diganti dengan komponen Pelayanan Anggota. Dalam komponen ini terdiri dari dua kelompok akun yaitu Pelayanan Bruto Anggota yang dihasilkan dari transaksi ekonomi kepada para anggota koperasi berupa pendapatan dan akun Beban Pokok Pelayanan yang dihasilkan dari nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan anggota dalam satu periode akuntansi. Dari kedua akun ini akan dihasilkan Pelayanan Neto Anggota yang didapatkan dari selisih antara Pelayanan Bruto Anggota dengan
Beban Pokok
Pelayanan. Namun berdasarkan pengamatan terhadap akun-akun yang disajikan koperasi pada komponen ini adalah akun Penjualan. HPP, dan Pendapatan dari Unit Simpan Pinjam (USP), yang mana seharusnya akun-akun ini merupakan akun yang sebenarnya disajikan pada komponen Pendapatan Non Anggota. Kemudian koperasi juga mencatat hasil pengurangan antara Penjualan dan HPP dijumlahkan dengan Pendapatan USP menjadi Jumlah Pendapatan Operasional yang dicatat pada kelompok akun ini.
60
2) Pendapatan dari Non Anggota Komponen kedua yang disajikan oleh KOPKAR ADIS adalah Biaya Administrasi dan Umum seharusnya disajikan sebagai komponen Pendapatan dari Non Anggota yang terdiri dari akun-akun kegiatan transaksi koperasi diluar anggotanya, seperti transaksi penjualan atau pemberian barang atau jasa kepada para khalayak umum yang bukan anggota dari koperasi. Tidak hanya itu, koperasi pun juga mencantumkan nama akun yang kurang tepat pada SHU Bruto atau SHU Kotor yang dituliskan dengan akun Jumlah Pendapatan Bruto hasil dari penjumlahan antara total Pendapatan Operasional dengan Total Pendapatan Non Operasional. SHU Kotor ini merupakan komponen ketiga dari laporan PHU yang disajikan oleh koperasi yang nantinya akan mempengaruhi hasil SHU Neto koperasi.
3) Beban Operasional Komponen keempat yang disajikan dalam PHU koperasi adalah Biaya Administrasi dan Umum yang seharusnya dituliskan sebagai komponen akun Beban Operasional. Pada kelompok ini akun-akun yang disajikan oleh koperasi berisi rincian dari Akun Beban Usaha, Beban Perkoperasian dan Beban Operasional Lainnya yang tidak dapat digolongkan dalam akun Beban Usaha dan Beban Perkoperasian kemudian disajikan menjadi satu kelompok akun saja yang dituliskan oleh koperasi sebagai komponen akun Biaya Administrasi dan Umum. Adapun rincian akun yang disajikan oleh KOPKAR ADIS yang dikelompokannya sebagai komponen Biaya Administrasi dan Umum diantaranya adalah biaya gaji karyawan, biaya alat tulis kantor, biaya telepon, biaya jasa simpanan sukarela, biaya jasa dari lembaga keuangan/ bank (dirincikan berdasarkan
61
nama bank), biaya transportasi, biaya THR, biaya operasional, biaya pengobatan pegawai, biaya kebersihan, biaya seragam, biaya penyusutan, biaya RAT, biaya kartu, biaya pajak pasal 25 dan 21, dan biaya lainnya. Berdasarkan rincian tersebut penyajian komponen biaya yang dilakukan oleh koperasi masih kurang tepat. Seharusnya pada akun biaya gaji karyawan, biaya alat tulis kantor, biaya transportasi, biaya penyusutan, biaya telepon, listrik dan air disajikan pada kelompok Beban Usaha pada komponen Beban Operasional. Selanjutnya rincian dari akun-akun yang terdiri dari biaya jasa simpanan sukarela, biaya RAT dan biaya kartu seharusnya dikelompokan dalam Biaya Perkoperasian dimana seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwa biaya perkoperasian ini adalah biaya-biaya yang timbul bukan karena akibat kegiatan langsung operasional koperasi, melainkan akibat adanya kegiatan pengembangan organisasi koperasi. Terakhir yaitu rincian dari akun-akun biaya jasa lembaga keuangan/ bank, biaya THR, biaya kebersihan, biaya seragam dan biaya kartu merupaka kelompok dari Biaya Operasional Lain. Sedangkan sisa dari biaya-biaya lainnya akan dikelompokan kedalam kelompok Biaya Lain-lain.
4) Pendapatan dan/ atau Beban Lainnya Dari keempat komponen diatas akan dihasilkan total SHU operasional yang didapatkan dari selisih antara SHU Bruto dengan Jumlah Beban Operasional koperasi. Setelah itu barulah disajikan komponen Pendapatan dan Beban lain-lain (jika ada) yang akan mengurangi total SHU Operasional dan hasil dari pengurangan ini ditulis dengan SHU Sebelum Bunga dan Pajak.
62
Adapun rincian dari akun yang seharusnya termasuk dalam komponen Pendapatan dan Beban Lainnya pada koperasi ini adalah akun biaya pengobatan pegawai, biaya iuran jamsostek dan biaya kebersihan. Alasan akun-akun ini dikelompokan kedalam komponen Pendapatan dan Beban Lainnya adalah karena akun-akun ini merupakan transaksi yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilakukan dan
bukan merupakan aktivitas utama dalam kegiatan koperasi. Jika
koperasi memiliki akun biaya bunga, maka akun ini pun harus Disajikan dalam komponen ini yang biasa dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun yang telah disajikan sebelumnya.
5) Beban Pajak dan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Langkah selanjutnya adalah mengurangi SHU Sebelum Pajak dengan Beban Pajak Penghasilan yang hasilnya akan dicatat sebagai SHU Neto Setelah Pajak. Adapun rincian akun pajak yang seharusnya dikelompokan dalam komponen ini adalah Biaya Pajak Pasal 25 dan 21. Berdasarkan laporan PHU yang Disajikan oleh KOPKAR ADIS, SHU Neto dihasilkan dari hasil selisih antara SHU Bruto dengan Jumlah Beban Operasional koperasi. Sehingga tidak ada komponen Pendapatan dan Beban Lain-lain serta Beban Bunga dan Pajak Penghasilan yang disajikan oleh koperasi ini untuk mencapai hasil SHU yang benar-benar bersih.
4.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas (Modal) Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, KOPKAR ADIS belum menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas (Modal) dalam satu lampiran khusus seperti
63
yang telah diterapkan pada Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan atas Laporan Keuangan. KOPKAR ADIS hanya melakukan perhitungan ekuitas dalam Neraca saja, hal itu pun tidak menggunakan istilah Ekuitas. Ekuitas ini sendiri seharusnya disajikan dalam laporan keuangan koperasi dengan komponen Akun Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Cadangan, Hibah (jika ada), dan SHU. Padahal tahap ini merupakan tahap sebelum koperasi membuat laporan Neraca yang seharusnya didapatkan dari laporan perubahan modal yang telah disajikan tersendiri sebelum neraca disusun. Untuk itu penulis akan menyajikan Laporan Ekuitas yang akan dilampirkan pada bagian lampiran untuk periode tahun 2012 saja, yang mana pada tahun ini lah telah diterapkan peraturan akuntansi untuk industri koperasi yang terbaru.
4.2.4 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas KOPKAR ADIS tidak dibuat atau disajikan pada Laporan Keuangan ditiap periode akuntansi. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, arus kas yang dapat dibuat dan disajikan pada koperasi ini menggunakan metode tidak langsung. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan informasi mengenai keterangan arus kas yang masuk dan keluar yang dilakukan koperasi, sehingga tidak bisa diterapkan dengan menggunakan metode langsung. Selain itu SAK ETAP halaman 30 paragraf 7.7 menyatakan “Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di
64
masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.”
Dalam hal ini, arus kas tahun 2012 yang akan disajikan pada lampiran dinilai dari selisih hasil perbandingan antar Neraca pada tahun 2011 dengan tahun 2012. Pada lampiran arus kas ini terdapat asumsi pada akun yang terdapat dalam aktivitas operasional koperasi, hal ini dilakukan karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari koperasi tidak dapat menjelaskan posisi keuangan yang sesungguhnya. Dimana pencatatan yang dilakukan koperasi tidak terus diperbaharui setelah terjadinya keputusan dalam RAT pasca tanggal pelaporan akhir periode. Adapun asumsi yang dilakukan adalah dengan memasukan akun Pengeluaran atas Cadangan kedalam aktivitas operasional yang didasarkan dengan standar yang ditetapkan oleh KOPKAR ADIS ini sendiri yang menyatakan “apabila terjadi pengeluaran uang setelah tanggal laporan keuangan maka akan diambil dari cadangan, dan biasanya ini terjadi terkait dengan transaksi yang terjadi pada aset”. Asumsi ini dilakukan dengan melihat bahwa pada akun cadangan merupakan akun yang setara dengan laba ditahan (R/E), sehingga apa bila terjadi kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset yang mana pengeluaran atau pemasukannya bersumber dari cadangan maka ini tergolong dalam kegiatan arus kas pada aktivitas koperasi. Pedoman standar untuk mendukung asumsi ini adalah dengan melihat perlakuan dividen yang diperoleh dari R/E pada SAK ETAP halaman 31 paragraf 7.12 yaitu “Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena dividen dibayarkan dari arus kas operasi”. Jadi akun Pengeluaran atas Cadangan dalam arus
65
kas KOPKAR ADIS diasumsikan memiliki posisi yang disetarakan dengan dividen yang diperoleh dari R/E.
4.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan Pada laporan keuangan yang disajikan oleh KOPKAR ADIS sebenarnya telah mencakup komponen Catatan atas Laporan Keuangan, hanya saja penjelasan mengenai informasi yang disajikan pada komponen ini masih kurang tepat dan belum sesuai dengan aturan perkoperasian yang berlaku saat ini. Adapun kondisi Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh KOPKAR ADIS berisikan penjelasan-penjelasan mengenai komponen laporan keuangan dari Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Rincian dari tiap komponen itu pun hanya menjelaskan saldo yang didapatkan dari tiap akun berasal dari saldo akhir per 31 Desember ditiap tahun yang bersangkutan. Berikut ini adalah sebagian pencatatan yang disajikan oleh KOPKAR ADIS dalam komponen Catatan atas Laporan Keuangan:
A. POS-POS NERACA I. AKTIVA LANCAR Kas……………………………………………………………… Rp xxx Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 201X Bank…………………………………………………….………
Rp xxx
Jumlah tersebut merupakan saldo Bank per 31 Desember 201X a.
Bank BTN
Rp xxx
Bank…………………………………………………….………
Rp xxx
Jumlah tersebut merupakan saldo Bank per 31 Desember 201X
66
b.
Bank BPR
Rp xxx
(pencatatan seperti ini dilakukan untuk akun tiap bank) Piutang Usaha Anggota Waserda………………………………. Rp xxx Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 201X. Berikut Perinciannya: a. Saldo piutang anggota
Rp xxx
Piutang Usaha Anggota USP……………………………..…….
Rp xxx
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang usaha per 31 Desember 201X (pencatatan seperti ini dilakukan untuk tiap akun piutang) Untuk komponen-komponen pada neraca lainnya seperti Investasi Jangka Panjang, Aktiva Tetap dan Kewajiban Lancar Disajikan serupa seperti pencatatan diatas untuk tiap akunnya. B. PENJELASAN PERHITUNGAN HASIL USAHA I. PENDAPATAN Penjualan Unit waserda………………………………………… Rp xxx Jumlah tersebut merupakan hasil penjualan barang selama 12 bulan Harga Pokok Penjualan…………………………………………
Rp xxx
Jumlah tersebut merupakan harga pokok penjualan selama 12 bulan (pencatatan seperti ini dilakukan untuk tiap akun yang Disajikan pada kelompok pendapatan)
II. PENDAPATAN NON OPERASIONAL……………………
Rp xxx
Jumlah tersebut merupakan pendapatan non operasional dengan rincian sebagai berikut: Fee Pedagang
Rp xxx
Jasa Kolektif
Rp xxx
67
Jasa Perumahan
Rp xxx
(dan akun-akun lainnya yang tergolong pada kelompok pendapatan non operasional yang dijulahkan dan hasilnya disajikan pada komponen ini) Untuk komponen-komponen pada laporan PHU lainnya Hasil Usaha Bruto, Biaya Operasional, dan Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak disajikan serupa seperti pencatatan diatas untuk tiap akunnya. Hasil analisis mengenai Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh KOPKAR ADIS tersebut adalah masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PERMEN No. 04/Per/ M. KUKM/VII/2012. Dimana pada peraturan ini Catatan atas Laporan Keuangan adalah harus berisi pengungkapan secara jelas mengenai perlakuan, pengakuan, penilaian mengenai kebijakan akuntansi pada aset, piutang, dan persediaan. Serta Catatan atas Laporan Keuangan harus memaparkan mengenai kegiatan pelayanan utama koperasi pada anggotanya aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan memberdayakan anggotanya, informasi kegiatan bisnis koperasi, informasi mengenai penyelenggaraan dan keputusan dari RAT, dan hal lainnya yang bersifat material yang harus disajikan secara rinci. Selain itu, menurut SAK ETAP halaman 34 paragraf 8.2, catatan atas laporan keuangan harus: a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 (mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan)
dan 8.6 (informasi tentang
pertimbangan entitas yang terkait dengan estimasi yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam laporan keuangan).
68
b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. Berdasarkan kedua aturan tersebut, pembahasan mengenai Catatan atas Laporan Keuangan yang seharusnya disaijikan oleh KOPKAR ADIS akan dibahas pada bab ini dan tidak menggunakan lampiran seperti pada poin-poin sebelumnya. Berikut ini adalah pembahasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang seharusnya dicatat dan Disajikan oleh KOPKAR ADIS menurut buku Perkoperasian & Pedoman Umum Akuntansi Koperasi pada Bab X:
1) Piutang Berdasarkan informasi yang didapatkan dari keputusan RAT KOPKAR ADIS, nominal pada akun piutang tak lancar ternyata dihapuskan karena masih bisa ditutupi oleh nominal dari akun cadangan. Namun, setelah adanya keputusan ini pun nyatanya pihak koperasi tidak melakukan pencatatan lebih lanjut mengenai piutang tidak lancar ini. Adapun pencatatan yang seharusnya dicatat oleh koperasi terkait keputusan mengenai penghapusan piutang tidak lancar ini adalah sebagai berikut: Dr. Beban Piutang Tak Tertagih Cr. Piutang Tidak Lancar
xxx xxx
Pencatatan atas piutang tak tertagih ini seharusnya dilakukan setelah koperasi benar-benar merealisasikan penghapusan piutang yang telah diputuskan dalam RAT. Pencatatan dimaksudkan agar koperasi benar-benar mengetahui secara riil jumlah arus kas yang masuk dan keluar sehingga dapat mempermudah koperasi dalam menyusun laporan arus kasnya kelak.
69
2) Aset Tetap Berdasarkan hasil wawancara lanjutan, KOPKAR ADIS mengakui bahwa aset tetap dicatat sebesar harga perolehan, ini berarti koperasi menerapkan sistem pencatatan biaya historis pada aset tetapnya. Untuk penyusutan aset tetap ini koperasi menggunakan metode garis lurus. Hal ini telah sesuai dengan penrnyataan SAK ETAP paragraf 15.22 “Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit produksi (sum of the unit of production method).”
3) Persediaan Dalam pemaparannya, pihak KOPKAR ADIS menyatakan bahwa persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Hal ini telah sesuai dengan pernyataan dalam SAK ETAP halaman 56 paragraf 11.15 “Entitas harus menentukan biaya persediaan, selain yang terkait dengan paragraf 11.14, dengan menggunakan rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Rumus biaya yang sama harus digunakan untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang serupa. Untuk persediaan dengan sifat atau pemakaian yang berbeda, penggunaan rumus biaya yang berbeda dapat dibenarkan. Metode masuk terakhir keluar pertama (MTKP) tidak diperkenankan oleh SAK ETAP." Selain ditinjau dari ketiga akun diatas, Catatan atas Laporan Keuangan koperasi pun seharusnya membuat pencatatan atas informasi-informasi yang terkait
70
dengan kegiatan usahanya. Pada KOPKAR ADIS, informasi-informasi ini dapat ditinjau dari: 1.
Pelayanan Anggota. KOPKAR ADIS melayani kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh seluruh anggotanya. Simpanan yang berlaku di koperasi ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu simpanan pokok, simpanan, wajib, dan simpanan sukarela. Untuk Simpanan Pokok yang dibayarkan anggota sekali saja saat anggota tersebut bergabung menjadi anggota koperasi dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan. Simpanan wajib dibayarkan setiap 3 bulan sekali oleh anggota dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan. Dan simpanan sukarela dapat disetorkan oleh anggota kapan saja dengan ketentuan pembayaran minimal Rp 10.000, dengan bunga sebesar 1% dari setoran minimal yang akan didapatkan oleh para anggota tiap kali transaksi penarikan dihitung. Selain itu, koperasi juga melayani anggota yang ingin membayarkan cicilan motor, listrik, air, dan rumah. Hal ini dilaksanakan koperasi dengan tujuan untuk membantu memudahkan para anggotanya.
2.
Informasi mengenai bisnis koperasi dengan non-anggota yang ditargetkan dan apakah pencapaiannya sudah terlaksana dan tercapai dengan baik. Dalam hal ini KOPKAR ADIS dapat menjelaskannya lebih rinci dari masing-masing pihak yang menjadi relasi bisnisnya seperti lembaga bank mana saja yang menjalin kerjasama dengan koperasi dan dalam bentuk apakah kerja sama itu dilakukan, kemudian dari sisi supplier KOPKAR ADIS dseharusnya dapat memaparkan siapa saja supplier tetap yang menjalin kerjasama dengan koperasi serta kesepakatan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Serta penjelasan mengenai bisnis oleh pihak-pihak non-anggota lainnya yang memanng menjalin kerjasama dengan koperasi.
71
3.
Koperasi dapat menginformasikan apa saja kegiatan promosi yang telah dilakukan dan pengembangan dan pelatihan apa saja yang dilakukan oleh koperasi dalam kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pengurus KOPKAR ADIS kegiatan promosi yang biasa dilakukan oleh koperasi ini biasanya dalam bentuk pembuatan spanduk yang dibuat jika koperasi hendak melakukan acara-acara tertentu terkait dengan kegiatan promosi perkoperasiannya.
4.
Koperasi menyampaikan hasil keputusan dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi khususnya pada bagian laporan keuangan yang disajikan. Sehingga KOPKAR ADIS akan memiliki data historical yang akan menjadi acuan atau perbandingan mengenai perlakuan akuntansi pada transaksi dan kegiatan yang dilakukan koperasi sebelum dan sesudah RAT, serta untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan diperiode berikutnya.
5.
Koperasi Karyawan ADIS seharusnya mejelaskan secara lebih terperinci mengenai pembagian SHU dan penggunaan cadangan yang didasarkan oleh standar atau peraturan yang berlaku dalam koperasi itu sendiri, sehingga nominal yang terdapat pada tiap-tiap akun dalam laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.
72
