BAB 4 HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 4.1
Hasil dan Analisis Penelitian Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) pertanyaan yang akan di bahas pada bab 4 ini, diantaranya yaitu:
1.
Gambaran penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang terdapat pada 4.1.1.
2.
Hasil evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang terdapat pada 4.1.2.
4.1.1 Gambaran Penerapan Good Corporate Governance Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI terdapat beberapa landasan hukum, antara lain yaitu Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang diterapkan oleh Perusahaan Umum DAMRI diantaranya yaitu: 1.
Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum),
2.
Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI,
3.
Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,
4.
Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara,
5.
Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Hukum Badan
61
62 Usaha Milik Negara, Selain itu ada pula Anggaran Dasar Perum DAMRI, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri yang terdiri dari: 1.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/BUM/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara,
2.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/BUM/2012 tanggal 6 Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/BUM/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Miliki Negara,
3.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/BUM/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara,
4.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-16/BUM/2012 tanggal 01 Oktober 2012, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/BUM/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara,
5.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-19/BUM/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan Kecurangan.
6.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-21/BUM/2012 tentang Pedoman Penerapan akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara,
7.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/BUM/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Dan adanya Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI yang menyangkut penerapan Good Corporate Governance (GCG) yaitu:
1.
Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata
63 Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, 2.
Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.417/HK.101/DAMRI-2013 tanggal 05 Juli 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Divisi Regional dan Kantor Cabang Perum DAMRI. Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dimulai sejak tahun 2013. Dikarenakan sebelum tahun
2013 belum di buatnya pedoman Good Corporate Governance (GCG) seperti Code Of Corporate Governance dan Code Of Condect. Code Of Corporate Governance merupakan salah satu bentuk komitmen antara Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perum DAMRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Arahan Pemilik Modal yang ditetapkan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance (GCG). Selain itu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) ini diharapkan dapat menjamin: 1.
Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi maupun hubungan kerja diantara kedua organ perusahaan tersebut.
2.
Semakin mudahnya bagi organ Dewan Pengawas dan organ Direksi untuk memahami tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi maupun organ Dewan Pengawas dan organ Direksi. Diharapkan dengan adanya pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) ini, akan tercipta suatu pola hubungan
kerja yang baku dan saling menghormati yang dituangkan dalam piagam-piagam kerja organ Dewan Pengawas maupun dalam kebijakankebijakan Direksi bagi organ Direksi.
64 4.1.1.1 Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI bertujuan untuk: 1.
Mengoptimalkan nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaanya dan hidup berkelanjutan untuk menciptakan maksud dan tujuan perusahaan.
2.
Mendorong Pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3.
Mendorong agar organ pendukung perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan.
4.
Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
5.
Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
4.1.1.2 Kesesuian Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Di PERUM DAMRI Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Salah satu perusahaan pemerintah yang menerapkan good
corporate
governance
adalah
Perusahaan
Umum
(PERUM) DAMRI, pada pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan
65 berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka penerapan Good Corporate Governance pada BUMN, Direksi menyusun GCG manual yang memuat manajemen risiko manual, sistem pengawasan intern, pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (Code of Conduct). Pada tabel 4.1 menyebutkan tentang peraturan-peraturan yang menyangkut penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), diantaranya yaitu: 1.
Pasal 3 & 4 : Prinsip dan Tujuan
2.
Pasal 5 sampai dengan 11 : Pemegang Saham
3.
Pasal 12 sampai dengan 18 : Dewan Komisaris
4.
Pasal 19 sampai dengan 30 : Direksi
5.
Pasal 31 : Auditor Eksternal
6.
Pasal 32 sampai dengan 35 : Informasi
7.
Pasal 36 & 37 : Keselamatan dan Kesempatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan
8.
Pasal 38 & 39 : Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
9.
Pasal 40, 41, dan 42 : Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi
10. Pasal 43 : Program Pengenalan BUMN 11. Pasal 44 : Pengukuran Terhadap Penerapan GCG Lebih lanjut lagi akan dibahas dalam tabel 4.1 tentang kesesuian penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PERUM DAMRI dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011
6
66 Tabel 4. 1 Hasil Evaluasi Kesesuaian Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PERUM DAMRI dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Sesuai Tidak Keterangan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Sesuai Pasal 2: Kewajiban BUMN menerapkan GCG: Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah 1. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan menerapkan GCG dengan berpedoman pada berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012, Perubahan dan norma yang berlaku √ serta anggaran dasar BUMN. Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER09/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah membuat Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, of Corporate Governance) PERUM DAMRI yang manajemen risiko manual, berisikan Direksi menyusun sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme GCG manual yang diantaranya dapat memuat √ pelaporan atas dugaan board manual, manajemen risiko manual, penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola sistem pengendalian intern, sistem pengawasan teknologi informasi, dan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan pedoman perilaku etika (code of conduct). penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct). Pasal 3 & 4 : Prinsip dan Tujuan Pasal 3 Prinsip:
67
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
Sesuai
√
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
√
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
√
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
√
Tidak Sesuai
Keterangan Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lainnya kepada portal internal perusahaan DAMRI, dan mengembangan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini (IFRS) yaitu manual book dan memiliki software sendiri. Kejelasan fungsi dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sudah dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dan telah disusun dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PERUM DAMRI. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI memiliki program kemitraan dan lingkungan yang saat ini masih tergolong kecil dan adanya profesionalisme dan pematuhan etika dan prilaku terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah menetapkan aturan-aturan perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham serta peraturan-peraturan yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola
68 68
Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Keterangan
Sesuai
√
Pasal 4 Tujuan: 1. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara √ nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN. 2. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan √ fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum. 3. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
√
√
Tidak Sesuai
Ya, kerena telah mengacu pada peraturanperaturan pemerintah dan telah dibuatnya pedoman tentang pemenuhan hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI 67
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.
Sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh DAMRI yang disusun dalam buku Pedoman GCG DAMRI pada halaman 4-5 tentang tujuan DAMRI, Sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh DAMRI yang disusun dalam buku Pedoman GCG DAMRI pada halaman 4-5 tentang tujuan DAMRI. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah menyusun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tujuan BUMN yang disesuaikan dengan tujuan Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.
Adanya tarif yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI pada setiap transportasi DAMRI guna membantu
69
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
Sesuai √
Tidak Sesuai
perekonomian nasional. Keterangan Sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh DAMRI yang disusun dalam buku Pedoman GCG DAMRI pada halaman 4-5 tentang tujuan DAMRI
Pasal 5 sampai dengan pasal 11 : Pemegang Saham Pasal 5 Bagian Kesatu Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal: 1. Hak pemegang saham/pemilik modal yang harus dilindungi, antara lain adalah: Sudah adanya aturan yang dituliskan dalam buku a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus √ bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan satu saham pedoman GCG DAMRI tentang menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; b. mengambil keputusan tertinggi pada Perum, khusus bagi pemilik Ya, sudah diatur dalam buku Pedoman GCG √ modal Perum; DAMRI. c. memperoleh informasi material mengenai BUMN, secara tepat Ya, informasi yang dibeikan oleh PERUM waktu, terukur, dan teratur; DAMRI sudah secara tepat waktu, terukur dan √ teratur yang dapat dilihat pada web site DAMRI sendiri yaitu www.damri.co.id. d. menerima pembagian dari keuntungan BUMN yang Ya, sesuai dengan undang-undang yang telah diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk berlaku. √ dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya; e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundangYa, hak-hak pemegang saham yang telah √ undangan. diperoleh sesuai dengan peraturan undangnundang.
69
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 2. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undangundang yang mengatur perseroan terbatas.
70
70
Sesuai √
√
Tidak Sesuai
Keterangan Ya, pada perusahaan DAMRI sendiri semua hakhak pemegang saham diterapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perusahaan DAMRI menjalankan sesuai dengan udang-undang perseroan terbatas
Pasal 6: Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya: Ya, Perum DAMRI memiliki peraturan yang a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai mengatur tentang tugasnya, Dewan setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang Komisaris/Dewan Pengawas yang terdapat pada direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan √ ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat Pedoman GCG Perum DAMRI. dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dani atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan. b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dani Laporan tahunan yang dilaporan dapat diakses dan diperlihatkan pada Rapat Umum Pemegang atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Saham (RUPS) Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, daniatau √ tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan.
71
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 c. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung; (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
Sesuai
Tidak Sesuai
Keterangan
√
Sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh DAMRI yang disusun dalam buku Pedoman GCG DAMRI tentang rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero.
√
Perusahaan DAMRI yang terlihat pada web site DAMRI yaitu www.damri.co.id sudah dicantumkannya hal-hal yang menyangkut persero yang terdapat pada target laba damri pada RKAP 2013 sebesar rp.67,193 m dan laba PERUM DAMRI tahun 2012 semester I.
√
√
√
Sudah diatur dalam pedoman GCG DAMRI
Sudah diatur dalam pedoman GCG DAMRI
Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya maka keptusan atas acara tambahan pada Perum DAMRI disetujui dengan suara bulat pada RUPS. 71
72 72
(4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris. (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.
√
√
√ √
Pasal 7 : (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, √ dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud. (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat √ (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.
Setiap penyelenggaraan RUPS di Perum DAMRI dibuat oleh organ pendukung pada Perum DAMRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap RUPS DAMRI ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Sudah diatur dalam pedoman GCG DAMRI.
Sudah diatur dalam pedoman GCG DAMRI.
Ya, karena telah diatur dalam peraturan menteri yang telah diterapkan oleh Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI. Karena Damri telah membuat peraturan tentang RUPS yang harus di ikuti.
Pasal 8: Bagian Ketiga, Menteri Selaku Pemilik Modal Perum: (1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Menteri, Ya, karena selaku pemiliki modal PERUM Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan DAMRI sendiri yaitu Menteri sehingga keptusan √ secara lengkap kepada Menteri. akan sesuatu hal harus disampaikan dan dilaporan secara lengkap dan jelas oleh PERUM DAMRI.
73
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (2) Dalam rangka pengambilan keputusan, Menteri selaku pemilik modal berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan. (3) Setiap keputusan Menteri selaku pemilik modal, atas suatu usulan Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis.
Sesuai
Tidak Sesuai
Keterangan
√
Ya, yang telah disusun pada pedoman GCG DAMRI dalam tugas dan kewajiban Direksi.
√
Ya, yang telah disusun pada pedoman GCG DAMRI dalam tugas dan kewajiban Direksi pada halaman 19.
Pasal 9: Bagian Keempat, Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal: Ya sudah dibuatnya surat keputusan yaitu Surat (1) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: 7 dan Keputusan Menteri selaku pemilik modal sebagaimana SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk surat Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan √ mengikat sebagai Keputusan RUPS/Menteri. Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.417/HK.101/DAMRI-2013 tanggal 05 Juli 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Divisi Regional dan Kantor Cabang Perum DAMRI. (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Ya sudah dibuatnya surat keputusan yaitu Surat dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 √ Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI.
74 74 Pasal 11: Bagian Keenam, Akuntabilitas Pemegang Saham/Pemilik Modal: Pemegang saham/Pemilik Modal melaksanakan GCG sesuai dengan Pengelolaan Pemegang saham/Pemilik Modal di √ wewenang dan tanggungjawabnya. Perum DAMRI didasarkan pada GCG yang terlampir dalam pedoman GCG Perum DAMRI. Pasal 12 sampai dengan pasal 18 : Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Ya, Perum DAMRI memiliki peraturan yang √ Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang tugasnya, Dewan dan/atau anggaran dasar. Komisaris/Dewan Pengawas Pengelolaan Pemegang saham/Pemilik Modal di (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan Perum DAMRI didasarkan pada GCG yang berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, √ terlampir dalam Pedoman GCG Perum DAMRI. jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi. (3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan DAMRI mengenai tanggung jawab dan √ maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. kepentingan pihak atau golongan tertentu. (4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat pembagian tugas Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum √ yang diatur oleh mereka sendiri. DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum (5) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana √ DAMRI mengenai tanggung jawab dan kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
73
Pasal 10: Bagian Kelima, Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham: Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Sesuai Tidak Keterangan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Sesuai Ya, pada perusahaan damri telah diatur didalam Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang √ peraturan damri. sama harus diperlakukan setara (equal treatment).
75 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (6) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri. (7) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. (8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapatrapat yang dilakukan honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan. (9) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. (10) Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
Sesuai
Tidak Sesuai
√
√
√
wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Keterangan Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
√
Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
√
Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Pasal 13: Bagian Kedua, Komposisi:
75
76 76
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (1) Dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
(2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (3) Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen. (4) Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen bagi BUMN tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMN yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.
Sesuai
√
Tidak Sesuai
Keterangan Komposisi pada Perum DAMRI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
√
√
√
Dalam Perum DAMRI telah diatur dalam buku pedoman GCG Perum DAMRI tentang anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen.
Sesuai dengan usaha Perum DAMRI yaitu di bagain transportasi.
Pasal 14: Bagian Ketiga, Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: (1) Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus diadakan Pada Perum DAMRI sendiri rapat diadakan sekali √ secara berkala, sekurangkurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam satu bulan atau setiap waktu bila mana
77 dalam rapat tersebut Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (3) Setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, apabila ada. (4) Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut.
(5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. (6) Jumlah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
Sesuai
Tidak Sesuai
dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atas kesepakatan tertulis. Keterangan Sudah diterapkan oleh Perum DAMRI, dan dijalankan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rapatnya. Telah dibuat oleh perusahaan DAMRI dan dimuat dalam agenda rapat
√
√
Telah diatur didalam pedoman GCG DAMRI pada halaman 50 tentang pendokumentasian hasil rapat pada bagian c yang menyebutkan bahwa setiap anggota dewan pengawas berhak menerima salinan notule rapat dewan pengawas.
√
√
√
Notulen rapat asli dari setiap rapat dewan pengawas harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Dewan Pengawas serta harus selalu tersedia. Didalam laporan tahunan DAMRI belum dibuatnya jumlah rapat dan kehadiran anggota dewan Komisaris atau Dewan pengawas.
Pasal 15: Bagian Keempat, Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
77
78 78 Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Sesuai Tidak Keterangan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Sesuai (1) RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum Performance Indicators) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas DAMRI mengenai tanggung jawab dan √ berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. bersangkutan. (2) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan DAMRI mengenai tanggung jawab dan √ dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar: (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum √ laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian DAMRI mengenai tanggung jawab dan Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri. wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Pasal 16: Bagian Kelima, Informasi untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: Didalam Perusahaan DAMRI telah dijalankan Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMN dapat sesuai dengan peraturan undang-undang yang diperoleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, berlaku dan telah disusun dalam Pedoman GCG terukur dan lengkap. pada tugas dan tanggung jawab Direksi yang terdapat pada point ke 20 (dua puluh) yaitu melaporkan informasi-informaasi yang relavan √ kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/ promosi/ demosi untuk satu tahun tingkat dibawa direksi dan kepala UPT dengan kelas tertentu, Program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, pelaksanaan Program
79 Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi. Keterangan
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Sesuai Tidak Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Sesuai Pasal 17: Bagian Keenam, Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi: Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang melakukan Perum DAMRI telah menerapkan peraturan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of tentang larangan pengambilan keuntungan dan √ interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan apabila terjadi akan adanya saksi yang keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah. berlaku. Pasal 18: Bagian Ketujuh, Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: (1) Organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari: Telah tercamtum dalam a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan; √ DAMRI b. Komite Audit; Telah tercamtum dalam √ DAMRI Telah tercamtum dalam c. Komite Lainnya, jika diperlukan. √ DAMRI (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Telah tercamtum dalam terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen DAMRI √ Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha. (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada Telah tercamtum dalam √ ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan DAMRI Pengawas. Telah tercamtum dalam (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat, Komite Audit dan √ DAMRI Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
pedoman GCG Perum pedoman GCG Perum pedoman GCG Perum pedoman GCG Perum
pedoman GCG Perum
pedoman GCG Perum
80 80
Peraturan Menteri tersendiri.
(2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
(3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak
√
√
Telah melaksanakan pasal 19 ayat 2 dengan membuat ketentuan dalam Keputusan Direksi PERUM DAMRI NOMOR: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang organisasi dan tata kerja kontor pusat Perusahaan Umum Damri, Telah melaksanakan pasal 19 ayat 3 dengan membuat ketentuan dalam Keputusan Direksi PERUM DAMRI NOMOR: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang organisasi dan tata kerja kontor pusat Perusahaan Umum Damri,
79
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Sesuai Tidak Keterangan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Sesuai Pasal 19 sampai dengan pasal 30 : Direksi Pasal 19: Bagian Kesatu, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi: (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk Telah melaksanakan pasal 19 ayat 1 dengan membuat ketentuan dalam Keputusan Direksi kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab PERUM DAMRI NOMOR: sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang organisasi dan tata kerja kontor pusat Perusahaan Umum Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang√ undangan. Damri, dan Keputusan Direksi NOMOR: SK.417/HK.101/DAMRI-2013 tentang organisasi dan tata kerja kantor divisi regional dan kantor cabang Perusahaan Umum Damri.
81 perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
Sesuai
√
Tidak Sesuai
Keterangan Telah melaksanakan pasal 19 ayat 4 dengan membuat ketentuan dalam Keputusan Direksi PERUM DAMRI NOMOR: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang organisasi dan tata kerja kontor pusat Perusahaan Umum Damri,
Pasal 20: Bagian Kedua, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang Perum DAMRI telah membuat Rencana Jangka √ merupakan rencana strategis Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis untuk tahun 2014-2018 (2) RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: Perum DAMRI telah membuat Rencana Jangka a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis √ untuk tahun 2014-2018 yang tercantum pada page 10 sampai dengan page 14 yang menyangkut kinerja perusahaan tahun 2009-2013. b. posisi BUMN saat ini; Perum DAMRI telah membuat Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis √ untuk tahun 2014-2018 yang tercantum pada page 15 sampai dengan page 18 yang menyangkut Posisi Perusahaan Saat Ini. c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP; Sudah dijabarkan pada buku pedoman GCG √ DAMRI mengenai tugas dan tanggung jawab
82 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 81
83 82
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerj a jangka panjang. (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
Sesuai √
√
Pasal 21: (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran √ Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP. (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
√
√
√
Tidak Sesuai
Keterangan Perum DAMRI telah membuat Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis untuk tahun 2014-2018. Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Direksi. DAMRI telah menjalankan dan membuat RKAP dalam buku pedoman GCG DAMRI. DAMRI telah menjalankan dan membuat RKAP dalam buku pedoman GCG DAMRI yang terdapat pada halaman 43 tentang muatan rencana kerja dan anggaran perusahaan. DAMRI telah menjalankan dan membuat RKAP dalam buku pedoman GCG DAMRI yang terdapat pada halaman 43 tentang muatan rencana kerja dan anggaran perusahaan pada point d anggaran perusahaan.
84
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
Sesuai
√
d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri. √
(3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
√
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah adanya proyeksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.417/HK.101/DAMRI-2013 tanggal 05 Juli 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Divisi Regional dan Kantor Cabang Perum DAMRI. Pada perusahaan DAMRI sendiri keputusan atau hal persersetujuan tentang RKAP dilakukan oleh direksi dan jajaran manajemen perusahaan yang ada di buku pedoman GCG DAMRI yang terdapat pada halaman 43 tentang penyusunan dan pengesahan RKAP. DAMRI telah menjalankan dan membuat RKAP dalam buku pedoman GCG DAMRI.
Pasal 22: Bagian Ketiga, Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi: Sudah dibuatnya Penyelenggaraan Daftar-Daftar (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib: dan Dokumen oleh Direksi yang dimuat dalam laporan tahunan DAMRI dan dibuat dalam peraturan damri. a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum √
83
85 84
dan Risalah Rapat Direksi, Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
Sesuai √
c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya,
√
d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
√
(2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.
√
Tidak Sesuai
DAMRI mengenai tanggung jawab sekretaris perusahaan. Keterangan Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab dan wewenang Direksi. Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab sekretaris perusahaan. Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab sekretaris perusahaan. Sudah terdapat pada Pedoman GCG Perum DAMRI mengenai tanggung jawab sekretaris perusahaan, Dewan Pengawas, dan Dewan Direksi.
Pasal 23: Bagian Keempat, Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mengambil Sesuai dengan peraturan yang telah dibuat maka √ keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perum DAMRI sendiri telah meneapkanya. dari pengambilanmempunyai benturan kepentingan, dan Pasal 24: Bagian Kelima, Rapat Direksi: (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurangPada Perum DAMRI telah membuat dalam buku √ kurangnya sekali dalam setiap bulan,dan dalam rapat tersebut pedoman GCG yang menjelaskan tentang rapat Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Direksi.
86 (2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (3) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada. (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut. (5) Risalah ash dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan.
√ Sesuai
Tidak Sesuai
Risalah rapat direksi dibuat oleh seketaris perusahaan damri dan diberikan pada rapat direksi.
√
√
√
(6) Laporan Tahunan BUMN harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.
Adanya tata tertib yang dibuat oleh perum DAMRI dalam rapa Direksi. Keterangan
√
Salinan hasil rapat Direksi Perum DAMRI selalu diberikan dan berhak menerimanya dalam rapat Direksi. Pada perusahaan DAMRI risalah hasil rapat asli dari setiap rapat Direksi harus didokumentasikan dan disimpan oleh sekretaris perusahaan serta harus selalu tersedia, yang terdapat pada buku pedoman GCG DAMRI pada halaman 52, point ke 4 (empat) tentang pendokumentasian hasil rapat. Belum dibuatnya pada masing-masing anggota direksi.
Pasal 25: Bagian Keenam, Manajemen Risiko (Risk Management): (1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus Perum DAMRI telah membuat dan menerapkan mempertimbangkan risiko usaha. Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: √ SK.174/HK.003/DAMRI-2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Perum DAMRI
85
87 86
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
Sesuai
(3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan: a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
√
√
√
b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
(4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
√
√
Tidak Sesuai
Keterangan Didalam Perusahaan DAMRI telah dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan telah disusun dalam Pedoman GCG pada tugas dan tanggung jawab Direksi yang terdapat pada point ke 13 (tiga belas) tentang malaksanakan manajemen risiko.
Perusahaan DAMRI telah membentuk unit kerja yang disusun dalam Pedoman GCG PERUM DAMRI yatu organ pendukung yang membantu direksi. Perusahaan DAMRI telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk membantu menjalankan fungsi manajemen risiko yang terdapat pada Pedoman GCG PERUM DAMRI. Sudah terlampir didalam Pedoman GCG perum DAMRI tentang tugas dan kewajiban direksi dalam menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
Pasal 26: Bagian Ketujuh, Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System):
88
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
Sesuai
√
(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari: 1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; 2) filosofi dan gaya manajemen;
3) cara yang ditempuh manajemen kewenangan dan tanggungjawabnya;
√ √
dalam
melaksanakan
√
4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan √
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah terlaksana tetapi dalam Keputusan Direksi PERUM DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI pada pasal 8 tentang Fungsi dan Tugas Pokok Direksi ayat 1 point b menyatakan bahwa pemimpin dan pengelola perusahaan yang menguasai dan mengurus kekayaan perusahaan.
Dilihat dari etika karyawan Perum DDAMRI dengan sikap sopan dan tata krama yang baik. Sudah dijabarkan pada buku pedoman GCG DAMRI mengenai tugas dan tanggung jawab Sistem pengendalian intern. Sudah dijabarkan pada buku pedoman GCG DAMRI mengenai tugas dan tanggung jawab Sistem pengendalian intern. Pada Perum DAMRI sendiri pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan program orintasi, penempatan, pengembangan dan suksesi/promosi/ mutasi/ demosi serta pemberhentian pekerjaan.
Sesuai √
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah terlampir didalam Pedoman GCG perum DAMRI tentang tugas dan kewajiban direksi Sudah terlampir didalam Pedoman GCG perum DAMRI tentang tugas dan kewajiban direksi
√
√
Sudah terlampir didalam Pedoman GCG perum DAMRI tentang tugas dan kewajiban direksi
√
Sudah terlampir didalam Pedoman GCG perum DAMRI tentang tugas dan kewajiban direksi
Pasal 27:
87
5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan. c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan. d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN. e. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
88
89
90
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan.
Sesuai
√
Tidak Sesuai
Keterangan Pada PERUM DAMRI anggota direksi atau dewan pengawas wajib melaporkan kepada pemilik modal tentang situasi atau kondisi yang merujuk indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya situasi atau kondisi tersebut, yang tersusun didalam buku Pedoman GCG DAMRI pada halaman 52 tentang pengungkapan adanya benturan kepentingan.
Pasal 28: Bagian Kedelapan, Pengawasan Intern: (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. Ya, perusahan DAMRI telah membuat peraturan √ yang mengatur tentang pengawasan intern yang ada pada Pedoman GCG PERUM DAMRI. (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan: a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan Sudah dibentuk dan diatur didalam Pedoman √ GCG PERUM DAMRI. b. membuat Piagam Pengawasan Intern. Sudah adanya piagam SPI didalam Pedoman √ GCG PERUM DAMRI yang terdapat pada point c. (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Telah terlaksana dan telah disusun dalam huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan Pedoman GCG PERUM DAMRI yang terdapat √ diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal pada point a kedudukan dan kualifikasi SPI. perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan
91 Pengawas.
89
92 90
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
(5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.
Sesuai
√
√
√
√
Tidak Sesuai
Keterangan
Sudah dibuatnya peraturan yang mengatur tentang pengendalian intern, pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan didalam Pedoman GCG PERUM DAMRI Sudah adanya peraturan yang mengatur tentang sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya pada Keputusan Direksi PERUM DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI Pada perushaaan DAMRI sendiri fungsi dan tanggung jawab SPI sendiri dilaporkan secara berlaka terdapat pada Pedoman GCG PERUM DAMRI. Sudah diaturnya dalam Pedoman GCG PERUM DAMRI.
Pasal 29: Bagian Kesembilan, Fungsi Sekretaris Perusahaan: (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan. Dalam Pedoman GCG PERUM DAMRI direksi √ wajib menyenggaraka fungsi seketaris perusahaan yang dijalankan oleh PERUM DAMRI.
93
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi BUMN dengan sifat khusus. (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Sesuai √
√
(4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
√
b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
√
Tidak Sesuai
Keterangan Dalam buku Pedoman GCG PERUM DAMRI sekretaris perusahaan diangkat dan di berhentikan oleh Direktur utama dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Sudah sesuai dengan pedoman GCG DAMRI pada halaman 24 tentang kualifikasi sekretaris perusahaan yaitu Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
Sudah dijalankan dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, pada pasal 34 tentang fungsi Biro Sekretariat Perusahaan. Sudah sesuai dengan pedoman GCG DAMRI pada halaman 24 tentang kualifikasi sekretaris perusahaan yaitu Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
91
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 c. sebagai penghubung (liaison officer); dan
92
94
Sesuai
√
d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
(5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.
√
√
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah dijalankan dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, pada pasal 36 tentang fungsi dan tugas bagian pada Biro Sekretariat Perusahaan pada ayat 1 sebagai penghubung. Sudah sesuai dengan pedoman GCG DAMRI pada halaman 24 tentang kualifikasi sekretaris perusahaan yaitu Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Direksi, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi.
Pasal 30: Bagian Kesepuluh, Tatakelola Teknologi Informasi: (1) Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI √ efektif tentang kualifikasi Direksi, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi. (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI √ teknologi informasi secara periodik kepada Dewan tentang kualifikasi Direksi, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi. Komisaris/Dewan Pengawas.
95
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di perusahaan.
Sesuai
Tidak Sesuai
√
Keterangan Sudah pada peraturan DAMRI yaitu Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum8 DAMRI, pasal 39 tentang Fungsi Dan Tugas Bagian pada Biro Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Teknologi Informasi pada ayat 4 point e.
Pasal 31: AUDITOR EKSTERNAL
93
94
96
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN (stakeholders). BUMN harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatazasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMN dengan standar akuntansi keuangan.
Sesuai
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
√
BAB VII, INFORMASI Pasal 32: Bagian Kesatu, Akses Informasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang
√
Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
97 diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012
Sesuai
Tidak Sesuai
Keterangan
Pasal 33: Bagian Kedua, Kerahasiaan Informasi (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangSudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor tentang kualifikasi Dewan Komisaris/Dewan √ eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. melaksanakan tugasnya. (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Komisaris/Dewan jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi √ perusahaan. Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangSudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi tentang kualifikasi Dewan Komisaris/Dewan √ rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. ketentuan perusahaan. Pasal 34: Bagian Ketiga, Keterbukaan Informasi: BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Ya. Informasi penting dalam laporan tahunan dan √ Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan laporan keuangan BUMN dapat dilihat pada situs perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. web site www.bumn.co.id dan www.damri.co.id. Pasal 35: Bagian Keempat, Kepemilikan Informasi dan Intangible Asset:
95
98 96
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Informasi dan segala intangible asset, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian.
Sesuai
√
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah adanya peraturan yang mengatur tentang kepemilikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER06/BUM/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Miliki Negara,
BAB VIII, Keselamatan Dan Kesempatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan Pasal 36: Bagian Kesatu, Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas tentang kualifikasi Dewan Direksi Pengawas, BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan √ tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi. berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Pasal 37: Bagian Kedua, Kesempatan Kerja yang Sama: (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Direksi Pengawas, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi. persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang √ etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari tentang kualifikasi Dewan Direksi Pengawas, segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai √ tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi. akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
99 √ BAB IX Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Sesuai Tidak Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Sesuai Pasal 38 BUMN harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
Keterangan
√
Sudah ada di Pedoman GCG DAMRI pada BAB V tentang pengelolaan hubungan dengan stakeholders pada bagian B tentang hak dan partisipasi stakeholders.
Pasal 39 Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan √ dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Direksi Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi.
BAB X ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan Sudah adanya didalam pedoman GCG DAMRI karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau yang disusun didalam etika direksi pada halaman menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang 22. √ berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada Sudah adanya didalam pedoman GCG DAMRI √ ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang disusun didalam hak dan wewenang direksi
100
Sesuai √
Pasal 41 (1) Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan √ Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/Menteri. (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
√
Pasal 42 BUMN dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang√ undangan.
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah dibuat didalam Pedoman GCG DAMRI tentang pedoman prilaku etika (code of conduct)
Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Direksi Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi. Sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Direksi Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Direksi.
DAMRI sendiri juga mematuhi dalam pemberian donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dapat dilihat pada web site damri sendiri.
√ BAB XI PROGRAM PENGENALAN BUMN Pasal 43
97
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (3) BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (code of conduct), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.
pada halaman 21 pada point ke 8 dan 9 tentang pemberian insentif.
98
yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
101 (1) Kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
(3) Program pengenalan meliputi: a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN; b. gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; d, keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
Pada Perum DAMRI sendiri telah melaksanakan dan menjalankan sesuai dengan peraturan yang belaku.
√
Sesuai
√
√
√
√
√
Tidak Sesuai
Keterangan Sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, pada pasal 34 tentang Fungsi Biro Sekretariat Perusahaan.
Sudah diterapkannya prinsip-prinsip GCG pada BUMN. Sudah ada dalam buku pedoman GCG DAMRI yang memuat tentang tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya. Adanya komite audit yang berkaitandengan kewenangan yang didelegasikan oleh perum DAMRI Sudah dijabarkan pada buku pedoman GCG DAMRI mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
102 100 99
Sudah terdapat pada buku pedoman GCG (4) Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program DAMRI. √ lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMN dimana program tersebut dilaksanakan. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Sesuai Tidak Keterangan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 Sesuai BAB XII, Pengukuran Terhadap Penerapan GCG Pasal 44 (1) BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk: a. penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi Belum diterapkan karena pada perusahaan umum pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan DAMRI sendiri prinsip GCG baru diterapkan √ penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap pada tahun 2013, dan baru berjalan selama 1 2 (dua) tahun; (satu) tahun. b. evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak Sudah diterapkan dan diikuti sesuai dengan lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan paraturan menteri yang berlaku tiap tahunnya. √ pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada Sudah ada pada Surat Keputusan Direksi Perum ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 BUMN yang bersangkutan. Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi √ dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, pasal 36 ayat 4 pada point c menyangkut tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan.
103
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
(4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung. (5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. (6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
Sesuai
√
√
√
√
Tidak Sesuai
Keterangan Ya, Perum DAMRI telah melakukan penilaian pada prinsip GCG yang di tunjuk oleh dewan komisaris atau dewan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI pada pasal 18 dan pasal 19 tentang pelayanan jasa Sudah dijabarkan pada buku pedoman GCG DAMRI mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Ya, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Ali mengatakan bahwa adanya instasi pemerintah yang ditunjuk dan berkompeten di bidang GCG Ya, Perum DAMRI telah mengikuti ketetapan yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
101
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-00/MBU/2012 (7) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
102
104
Sesuai
√
Tidak Sesuai
Keterangan Ya, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Ali mengatakan bahwa sudah ada dari kementerian dan undang-undang yang penilai independen, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. Sudah diterapkan dalam buku peedoman GCG DAMRI.
(8) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangani perjanjianikesepakatan √ kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurangkurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan. (9) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Ya, setiap RUPS Perum DAMRI akan dibahas √ RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. evaluasi dan penilaian penerapan GCG. (sumber : Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 dan analisa pada Perusahaan Umum DAMRI)
105
4.1.1.5 Wawancara Berdasarkan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data, penulis memakai alat penelitian berbentuk wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung para pejabat yang berwewenang atau pada bagian yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudjana dan Ibrahim (2004) yaitu; “alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, keyakinan dan lainlain dari individu atau responden. Selain menggunakan wawancara, pada penelitian ini penulis juga melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Proses wawancara dilakukan dengan Bapak Ali Umar, SE., MMTr ( Senior Manager Sekretariat Perusahaan). Wawancara dilakukan pada tanggal 12 May 2014, dikantor Bapak Ali Umar, SE., MMTr yang terletak di jalan Matraman Raya, Jakarta Selatan pada pukul 12.30.
4.1.2 Hasil Evaluasi Penerapan Prinsip GCG pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI 4.1.2.1 Transparancy (Keterbukaan) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance. Pengertian transparency adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku seperti standar IFRS yang dipakai saat ini.
106 Pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI prinsip Transparancy (Keterbukaan) diperlihatkan dalam pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keterbukaan dalam mengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam pelaporannya telah terbukti bahwa prinsip yang diterapkan oleh Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG). 1.
Pasal yang sudah sesuai dengan transparansi pada perusahaan umum DAMRI pasal 5 Bagian Kesatu Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal ayat 1 point c tentang memperoleh informasi material mengenai BUMN,
secara tepat waktu, terukur, dan teratur. Pasal 6: Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ayat (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya: a.
Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dani atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan.
c.
Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
d.
Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
e.
Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung; Pasal 7 yaitu ayat (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud dan ayat (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.
107 Pasal 9 bagian ke empat, Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal yaitu ayat (1) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Menteri selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/Menteri dan ayat (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Pasal 16 bagian kelima, Informasi untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMN dapat diperoleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, terukur dan lengkap. Pada perusahaan umum DAMRI telah dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan telah disusun dalam Pedoman GCG pada tugas dan tanggung jawab Direksi yang terdapat pada point ke 20 (dua puluh) yaitu melaporkan informasi-informaasi yang relavan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/ promosi/ demosi untuk satu tahun tingkat dibawa direksi dan kepala UPT dengan kelas tertentu, Program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi. Pasal 32 bagian kesatu, Akses Informasi yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi hams memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Pada perusahaan umum DAMRI sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2.
Pasal yang belum sesuai dengan transparansi pada perusahaan umum DAMRI Pasal 14 Bagian Ketiga, Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ayat (6) Jumlah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jumlah
kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN dan Pasal 24 Bagian
108 Kelima, Rapat Direksi ayat 6 tentang Laporan Tahunan BUMN harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi. Pada laporan tahunan perushaan DAMRI yang terlihat pada web site DAMRI yaitu www.damri.co.id tidak adanya mencakup jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi tetapi hanya mencakup:
a) Laba PERUM DAMRI Tahun 2012 Semester I Angkutan pemadu moda khususnya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menjadi penyumbang utama laba usaha Perum Damri selama Semester I/2012 yang mencapai Rp. 24,1 miliar. Laba usaha 6 bulan pertama tahun ini tercatat naik 39,3% dari periode yang sama tahun lalu yang masih Rp. 17,3 miliar. Laba usaha ini mayoritas disumbang dari angkutan pemadu moda khususnya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, begitu juga dari pengoperasian Bus Trans Jakarta Koridor XI. Dengan pencapaian keuangan pada semester I ini, optimistis bisa memenuhi target laba usaha sepanjang 2012 bahkan bisa melampaui target. Tahun ini, Damri mengincar laba usaha Rp. 56,8 miliar, sementara hingga Juli 2012, telah meraih laba usaha sebelum pajak sekitar Rp. 42,5 miliar. Biasanya pada semester II pendapatan akan lebih besar dibandingkan dengan semester I atau mencapai 60% dari total pendapatan setahun. Ditambah lagi akan ada tambahan pemasukan yang belum dihitung dari hasil pengoperasian 72 bus baru dan operasional busway (bus Trans Jakarta) koridor satu dan delapan. Peningkatan laba usaha pada semester pertama 2012 terjadi seiring kenaikan pendapatan usaha. Damri berhasil meraih pendapatan usaha Rp. 360,5 miliar atau naik 15% dari realisasi tahun lalu. Mayoritas sumber pendapatan Damri memang meningkat, diantaranya pendapatan operasi naik 13,9% menjadi Rp. 315,8 miliar dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan dari hasil subsidi juga meningkat 44% menjadi Rp. 38,3 miliar. Sumber pemasukan lain dari usaha lain-lain juga melonjak 64% menjadi Rp. 6,4 miliar.
109
b) Target laba DAMRI pada RKAP 2013 sebesar Rp 67,193 M Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI dan keputusan Menteri BUMN nomor : 101 tahun 2002 tentang Peyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN yang mewajibkan Direksi untuk menyampaikan RKAP kepada Menteri BUMN selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebalum memasuki tahun anggaran baru atau paling lambat tanggal 1 Nopember, maka mulai tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2012 Tim Penyusunan RKA Perum DAMRI melakukan kegiatan konsinyering penyusunan RKA Perum DAMRI tahun 2013 di Villa Bukit Pinus Caringin Bogor. Bila memperhatikan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perum DAMRI tahun 2012 – 2016, target laba yang akan diprogramkan sebesar Rp. 60, 882 Milyard, namun dari taksasi realisasi RKA Perum DAMRI tahun 2012, pada akhir tahun nanti DAMRI akan meraup laba sebesar Rp. 59,675 Milyard dari program laba tahun 2012 sebesar Rp. 56,804 Milyard atau tercapai 5 % di atas program, maka proyeksi target laba pada tahun 2013 akan menjadi sebesar Rp. 67,193 Milyard. Peningkatan yang cukup siginfikan ini dikarenakan adanya ekspansi usaha dari pelayanan Transjakarta Busway koridor 11, 1 dan 8, pengembangan angkutan pemadu moda di 6 (enam) bandar udara serta pengembangan angkutan barang.
4.1.2.2 Akuntability (Akuntabilitas) Akuntability berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ pendukung sehingga pengelolahan perusahaan terlaksana secara efektif. Beberapa pasal yang terkait dengan akuntabilitas dan sesuai dengan Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yaitu: Pada pasal 11, bagian ke enam tentang akuntabilitas
110 pemegang saham atau pemilik modal. Didalam prinsip-prinsip akuntabilitas ini pemimpin diharapkan dapat mempetanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan terbuka, sehingga dapat menerapkan tanggung jawab dan tugas-tugas para organ pendukung sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI memilik beberapa organ pendukung yang membantu dalam melaksanakan penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Organ Pendukung 1.
Sekretaris Perusahaan Pasal 29, bagian ke sembilan tentang fungsi sekretaris perusahaan. Perusahaan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai
pejabat penghubungan (liassion officer) antara perusahaan dengan organ pendukung maupun stakeholders. Didalam organ pendukung sekretaris perusahaan ini terdapat beberapa kualifikasi diantaranya yaitu: 1.
Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
2.
Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademisi, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Beberapa kualifikasi pada Sekretaris Perusahan telah dijabarkan bahwa Sekretaris juga memiliki tugas dan tanggungjaawab. Terdapat 9
(sembilan) tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Tugas dan tanggungjawab tersebut yaitu: 1.
Mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Pembahasan Teknis, Rapat Pembahasan Bersama dan rapat lainnya.
2.
Menghadiri rapat Direksi dan rapat antara Direksi dan Dewan Pengawas dan membuat notulen rapat.
3.
Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan perusahaan yang akan disampaikan kepada instansi terkait.
111 4.
Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolahan perusahaan.
5.
Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin.
6.
Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksi dan memantau tindaklanjut hasil rapat.
7.
Menghimpun informasi penting mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampikan sebagai public document.
8.
Memelihara dan memberikan informasi yang relavan tentang perusahaan yang disampaikan kepada stakeholders, berupa website dan media informasi yang lainnya.
9.
Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report) telah mencantumkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan perusahaan.
2.
Satuan Pengawas Intern (SPI) Pada pasal 28, bagian ke 8 (delapan) tentang Satuan Pengawas Intern (SPI). Satuan Pengawas Intern (SPI) memiliki kedudukan dan
kualifikasi, tugas dan tanggungjawab, dan terdapat pula piagam yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab. Beberapa kedudukan dan kualifikasi yang ada di Satuan Pengawas Intern (SPI), diantaranya yaitu: a.
SPI mempunyai kedudukan langsung dibawa Direktur Utama untuk menjamin independensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit.
b.
Kapala SPI harus memliki kualifikasi akademisi dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
c.
Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.
112 Sedangkan tugas dan tanggungjawab Satuan Pengawas Intern (SPI) didalam organ pendukung perusahaan, terdapat 12 (dua belas) tugas dan tanggungjawab didalam Satuan Pengawas Intern (SPI), diantaranya yaitu: a.
Membuat strategi, kebijakan dan rencana kegiatan pengawasaan.
b.
Memonitor pencapaian target, tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan dan melaporkan secara berkala.
c.
Memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berfungsi secara efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
d.
Melakukan pemeriksaan terhadap penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pelaporan dari setiap unit kerja.
e.
Melakukan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas perusahaan yang meliputi antara lain: bidang akuntansi dean keuangan, sumber daya manusia dan umum, teknik, usaha serta operasional.
f.
Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhaan perudang-undangan baik kepada karyawan maupun manajemen.
g.
Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengukap kasus yang mempunyai indikasi terjadi penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewerngan dan kecurangan (fraud).
h.
Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
i.
Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efisiensi, manajemen risiko dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan.
j.
Mendukung penerapan Good Corporate Governance dilingkungan perusahaan.
k.
Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisa untuk Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Dewan Pengawas.
l.
Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasan langsung kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Pengawas melalui Komite Audit.
113 Piagam SPI berkaitan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta hubungan kelembagaan antara SPI dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam SPI (Audit Charter) yang ditandatangani oleh Kepala SPI dan Direktur Utama.
3.
Komite-komite Dewan Pengawas Dewan Pengawas dapat membentuk komite-komite sebagai pendukung untuk membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Pengawas sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan pembentukan komite-komite dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas dan setiap komite diketahui oleh salah satu anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk. Komite audit adalah komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Pengawas, sedangkan komite lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan diantaranya Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan komite lainnya yang dianggap perlu. (Draf Final Pedoman Tata Kelola Perusahaan PERUM DAMRI) Dewan Pengawas dapat membentu komite lainnya dengan kebutuhan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dengan persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Komposisi dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan atau kualifikasi personil, masa kerja, pemberhentian dan perpanjangan masa keanggotaan serta tugas dan tanggungjawab dari komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam suatu Piagam Komite.Dewan Pengawas telah membentuk dan memiliki 2 (dua) komite, yaitu:
a.
Komite Audit
114 Pasal 18 bagian ketujuh, Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ayat 1 point b tentang komite audit. Didalam Komite Audit terdapat pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit, ada 4 (empat) bentuk pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit diantaranya yaitu: 1.
Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit, terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai anggota derngan komposisi sebagai berikut: pertama ketua Komite Audit adalah berasal dari anggota Dewan Pengawas, kedua anggota Komite Audit adalah berasal dari luar perusahaan, ketiga ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
2.
Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Komite Audit dilaporkan kepada Pemilik Modal.
3.
Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
4.
Dalam hal terdapat anggotan Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota dewan Pengaws, maka Ketua Komite Audit wajib digantikan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Tugas Komite Audit, bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas dan Komite Audit bersifat mandiri
baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pengawas. Komite Audit bertugas untuk: 1.
Memantau Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2.
Memasttikan bahwa pelaksaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan tindaklanjut temua hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
3.
Memberikan rekomendasi mengenai penyempernaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4.
Memastikan telah terdapat prosedutr evaluasi yang memuaskan terhadap segla informasi yang dikeluarkan perusahaan.
115 5.
Melaksanakan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.
6.
Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Komite Audit memiliki beberapa persyaratan yang digunakan untuk menjadi anggota dalam Komite Audit yang harus diikuti untuk setiap
orang yang ingin menjadi anggota Komite Audit atau yang sudah menjadi anggota Komite Audit. Persyaratan-persyaratan tersebut, yaitu: 1.
Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan atau pemeriksaan.
2.
Tidak memiliki kepentingan dan ketertarikan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
3.
Mampu berkomunikasi secara efektif.
4.
Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5.
Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, jika diperlukan.
6.
Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri atau bisnis perusahaan.
b. Komite Pemantau Manajemen Risiko Pasal 25 bagian keenam, Manajemen Risiko (Risk Management) pada perushaan umum DAMRI yaitu setiap Komite memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing yang berhubungan dengan pemantauan yang dilakukan manajemen untuk mengurangi terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Yang dapat disebut sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko. Didalam Komite Pemantau Manajemen Risiko ini terdapat 4 (empat), diantaranya yaitu:
116 1.
Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko, terdiri atas seorang Ketua dan sebanyk-banyaknya 2 (dua) orang sebagai anggota dengan komposisi sebagai berikut: a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah berasal dari Anggota Dewan Pengawas. b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah berasal dari luar perusahaan. c. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
2.
Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dilaporkan kepada pemiliki modal.
3.
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
4.
Dalam hal terdapat anggota Dewan Ppengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhenti sebagai Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko digantikan oleh anggota Dewan Pengawasan lainnyya dalam waktu lambat 30 (tiga puluh) hari. Selain pengangkatan dan pemberhentian didalam Komite Pemantau Manajemen Risiko terdapat pula tugas-tugas didalam Komite Pemantau
Manajemen Risiko yang harus dijalankan. Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas dan Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan tanggungjawab langsung kepada Dewan Pengawas. Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.
c.
Rencana Kerja dan Penganggaran Komite
117 Pasal 20 dan pasal 21 bagian kedua, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yaitu sebelum tahun buku berjalan, para Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ketetapan. Adanya salinan kerja dan anggara komite termasuk kebutuhan biaya pelaksanaanya disampaikan oleh dewan pengawas kepada direksi untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggran Perusahaan (RKAP). Pelaksanaan renacana kerja dan anggran tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk dimasukan ke dalam laporan tahunan perusahaan, seperti Annual Report.
d. Rapat-Rapat Komite Pasal 14 bagian ketiga, Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggran dasar. Setiap rapat komite dituangkan dalam salah risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir. Risalah rapat disampaikan secara tertulis ileh Komite kepada Dewan Pengawas. Kehadiran anggota Komite rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite. Selain itu terdapat pelaporan yang dilakukan oleh komite bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dan wajib menyapaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas. Dan laporan komite ini ditandatangani oelh ketua Dewan Pengawas dan anggota Komite. Setiap rapat komite memiliki akses dan kerahasian informasi yang telah diterapkan oleh Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite dapat mengakses catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan
118 Pengawas. Komite juga wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perushaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
4.1.2.3 Responsibility (Pertanggungjawaban) Responsibility bersadarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 adalah kesesuaian didalam pengelolahan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 1.
Pasal yang sudah sesuai dengan transparansi pada perusahaan umum DAMRI Yang terdapat pada Pasal 15 bagian ke empat, Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ayat (2) Indikator Pencapaian Kinerja
merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI juga memilik tanggung jawab sosial didalam setiap program dan prosedur yang telah dilakukan, tetapi program yang dijalankan oleh perusahaan DAMRI ini masih tergolong kecil karena baru sebatas program kemitraan dan lingkungan saja untuk saat ini. Sebagai suatu institusi bisnis yang memiliki core business dalam bidang transportasi, Perum DAMRI berorientasi pada peningkatan laba dalam setiap aktivitas bisnisnya. Namun demikian, Perum DAMRI menyadari bahwa keberlanjutan dari keuntungan setiap bisnis dipengaruhi oleh praktik-praktik ketenagakerjaan dan kerja yang layak kepada karyawan di dalamnya, aktivitas menjalin komunikasi baik dengan komunitas di sekitarnya, keberlanjutan dari lingkungan dan faktor-faktor lainnya, sehingga perhatian Perum DAMRI tidak hanya terimplementasi pada faktor keuntungan semata, melainkan juga terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan dan penjagaan hubungan baik dengan stakeholdersdi dalamnya.
119 Keberlanjutan dari bisnis Perum DAMRI merupakan faktor fundamental yang menjadi perhatian dari Perusahaan. Menyadari bahwa keberlanjutan dari bisnis ini dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, Perusahaan berupaya untuk tetap menjaga eksistensi bisnis dengan berlandaskan pada semangat baru memperkuat kebersamaan dalam membangun dan memajukan usaha, termasuk kebersamaan dalam mengambil setiap keputusansebagai landasan aktivitas dalam menjaga keberlanjutan dari bisnis yang dijalankan. Perum DAMRI percaya bahwa melalui aktivitas keberlanjutan yang dikemasi dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan perusahaan tumbuh dan berkembang dari akar yang sama atau dengan kata lain bahwa kepentingan akan keberlanjutan terhadap pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan merupakan dua usaha yang dilakukan oleh Perusahaan yang datang dari visi yang sama dan saling melengkapi. Sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan Perum DAMRI menyerahkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan bakti sosial tahun 2013 kepada Badan Tadzkir Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.
2.
Pasal yang belum sesuai dengan pertanggungjawaban pada perusahaan umum DAMRI. BAB XII, Pengukuran Terhadap Penerapan GCG ayat 1 point a. penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi
pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; Pada perusahaan umum DAMRI sendiri penerapan GCG terbentuk pada tahun 2013 dan baru berjalan kurang lebih selama 1 tahun lamanya, dikarenakan sebelumnya Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI belum adanya Pedoman Good Corporate Governance (GCG) sehingga untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun belum dapat dijalankan secara maksimal.
120 4.1.2.4 Independency (Kemandirian) Pengertian Independency berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pada pasal 23 bagian keempat, Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi yaitu pengelolaan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan anatara: a.
Dimensi bisnis yang berotoritas pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasaan pelanggan.
b.
Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggungjawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta keserjahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan.
c.
Dimensi lingkungan yang mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup disekitar unit kerja.
Pengelolaan stakeholders berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparancy, akuntability, responsibility, independency, fairnes. Hak stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kontrak atau karena nilai etika atau norma dan tanggungjawab sosial perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain melalu pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dengan mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholders
121 berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari stakeholders.
4.1.2.5 Fairness (Kewajaran) Pengertian Fairness berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada BAB IX Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) pasal 38 dan pasal 39, Perusahaan Umum DAMRI telah membuat peraturan-peraturan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat terjadi, apabila: 1.
Melakukan transaksi atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri senidri, keluarga atau golongan.
2.
Menerima atau memberikan hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya didalm perusahaan.
3.
Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
4.
Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
5.
Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota direksi dan anggota Dewan Pengaawas. Terjadinya benturan kepentingan ini juga dapat dicegah dan diungkapkan dengan beberapa cara pengukapan adanya benturan
kepentingan, diantaranya yaitu: 1.
Anggota Direksi dan Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada pemilik modal tentang situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya situasi atau kondisi tersebut.
122 2.
Pemilik modal meneliti situasi atau kondisi yang menunjukann indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5(lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut.
3.
Para pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang tentang situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya benturan kepentingan.
4.
Direksi meneliti situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut.
4.1.3 Struktur Governance Ekternal Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus: 1.
Memperhatikan aspek-aspek peraturan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usaha.
2.
Mematuhi kebijakan atau regulasi atau peraturan instansi pemerintah terkait.
3.
Mematuhi kebijakan atau regulasi atau peraturan yang membidangi peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha disektor transportasi darat.
4.
Dalam hal pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah, maka penugasan tersebutwajib terlebih dahulu dikaji oleh direksi dan mendapat persetujuan Menteri Negara BUMN.
123 4.1.4 Proses Corporate Governance A.
Program Pengenalan Terdapat pada BAB XI program pengenalan BUMN pasal 43 yaitu keberadaan program pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan
mengingat perbedaan latar belakang anggota dewan pengawas dan anggota direksi. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke lokasi unit kerja atau dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. program pengenalan mengenai perusahaan wajib diberikan kepada dewan pengawas dan anggota yang baru pertama kali menjadi sebagai anggota dewan pengawas dan anggota direksi di perusahaan. Prosedur pelaksanaan program pengenalan, sebagai berikut: 1.
Dewan Pengawas dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai perusahaan dan dilakukan segera mengkin setelah pengangkatannya.
2.
Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang baru berada pada sekretaris perusahaan, atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
3.
Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi direksi yang baru berada pada direktur utama, atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggungjawab pelaksanaan program pengenalan dimaksud berada pada ketua Dewan Pengawas atau Direksi lainnya.
4.
Program pengenalan bagi Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang baru mencakup hal-hal, sebagai berikut: a. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan, tujuan dan strategi perusahaan, unit-unit usaha, kinerja keuangan dan usaha, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha serta masalah-masalah strategis lainnya. b. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi.
124 c. Penjelasaan mengenai stakeholders perusahaan dan tanggungjawab sosial perusahaan. d. Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuan-temuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukum yang melibatkan perusahaan. e. Pelakasanaan Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan perusahaan.
B.
Porgram Peningkatan Kapabilitas Program peningkatan kapabilitas merupakan salah satu program penting agar dewan pengawas dan dewan direksi dapat selalu
memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dewan pengawas dan direksi. Prosedur peningkatan kapabilitas, meliputi: 1.
Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Pengawas dan Direksi dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Dewan Pengawas.
2.
Setiap anngota Dewan Pengawas dan Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas, seprti: seminar diwajibkan untuk berbagai informasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.
C.
Pendelegasian Wewenang Dewan Pengawas dan Direksi Pendelegasian wewenang Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dapat mendelegasikan wewenang kepada yang dikuasakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga Independensi anatr organ perusahaan, hal kuasa Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan bukan diberikan kepada Dewan Pengawas.
125 Pengdelegasian wewenang Dewan Pengawas, dewan pengawas dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Dewan Pengawas lainnya melalui surat kuasa dengan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya. Dewan Pengawas dpat menugaska hal-hal yang berkenaan dengan kewenangannya kepada komite-komite dan sekretaris Dewan Pengawas. Pengdelegasian wewenang direksi, direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksi lainnya melalui surat kuasa dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya. Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota direksi lainnya, perlu ditetapkan kententuan meneganail bentuk-bentuk keputusan Direksi yang dapat diambil oleh: anggota Direksi secara individual,
dan anggota Direksi yang
mengatasnamakan Direksi secara kolektif. Direksi dapat menugaskan pekerjaan atau pihak diluar perusahaan untuk menjalankan hal-hal berkenaan dengan kewenangannya dengan dikukuhkan dalam surat keputusan, surat edaran, dan surat kuasa direksi.
D.
Pembidangan Tugas Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya dilakukan pembidangan tugas
diantara anggota Direksi. Pembidangan tugas diantara Direksi tidak menghilangkan tanggungjawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan atau pengelolaan perusahaan. pembidangan tugas Direksi sesuai ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan, penjabaran dari pembidangan tugas tersebut ditetapkan dalam struktur organisasi melalui persetujuan penetapan oleh Dewan Pengawas. 1.
Direktur Utama, mengkoordinir pelaksanaan tugas Direksi dan membidangi: a. Satuan Pengawasan Intern (SPI): - Pengawasan Intern Area I, - Pengawasan Intern Area II, - Pengawasan Intern Area III, dan
126 - Pengawasan Intern Area IV. b. Sekretaris Perusahaan: - Hukum dan Hubungan Korporat, - Kesekretariatan Direksi dan GCG c. Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Usaha dan IT: - Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, - Teknologi dan Informasi, dan secara garis lurus membawahi: a. Divisi Regional I, II, III, IV, b. Unit Pelaksana Teknis (UPT), c. Unit Bisnis Strategis.
2.
Direktur Keuangan, SDM dan Administrasi Umum, membidangi: a. Akuntansi: - Akuntansi Keuangan - Akuntansi Manajemen b. Perbendaharaan: - Administrasi Keuangan - Perpajakan dan PKBL c. Sumber Daya Manusia: - Administrasi Personalia
127 - Pengembangan SDM dan Organisasi d. Asministrasi Umum: - Administrasi dan Rumah Tangga Kantor - Pengembangan, Pengawasan dan pengelolaan Aset Umum 3.
Direktur Usaha, membidangi: a. Pemasaran dan Pengembangan Usaha: - Pemasaran - Pengembangan Usaha b. Pelayanan Jasa: - Operasi - Jaminan Keselamatan dan Kualitas Jasa c. Direktur Teknik, membidangi: - Perencanaan dan Rekayasa Teknik: Perencanaan Teknik dan Rekayasa Teknik. - Teknik Pemeliharaan: Teknik Pemeliharaan dan Teknik Perbaikan.
