BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN. Analisis yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN Analisis yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif

komparatif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan

membandingkan penagihan pajak yang dilaksanakan dalam periode 2010 sampai dengan 2012 serta pencairan tunggakan dalam periode 2010 sampai dengan 2012, dengan surat teguran dan surat paksa serta atas dilakukannya tindakan penyitaan kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk pemblokiran rekening milik Wajib Pajak oleh Fiskus terhadap pencairan tunggakan pajak. Pembahasan juga dilakukan dengan melakukan penghitungan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak terhadap realisasi pencairan tunggakan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua. Penulis

menggunakan

metode

ini

untuk

menggambarkan

dan

membandingkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak terhadap realisasi pencairan tunggakan piutang pajak berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pembahasan didasarkan pada Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Teguran, Surat Paksa dan hal yang berkaitan dengan tindakan penyitaan kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk pemblokiran rekening milik Wajib Pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak). Penulis dalam bab ini membahas lebih jauh tentang Surat Teguran, Surat Paksa dan penyitaan yang berkaitan dengan tindakan pemblokiran rekening Wajib Pajak yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan pemblokiran rekening milik Wajib Pajak serta pencairan tunggakan piutang pajak

49

yang terjadi setelah penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan pemblokiran rekening Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua. Penagihan tunggakan pajak merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan secara langsung oleh Juru Sita Pajak. Dalam penelitian ini, mulai dari penerbitan Surat Teguran sudah menjadi bagian dari proses penagihan pajak aktif yang pelaksanaannya sendiri telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak. 4.1

Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Seksi Penagihan di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua mempunyai tugas

melakukan penerimaan dan pengarsipan sehubungan dengan tunggakan pajak, usulan penundaaan pembayaran pajak, usulan penghapusan piutang pajak, penagihan aktif. Seksi Penagihan terdiri dari dua orang Juru Sita Pajak dan satu pelaksana di Seksi Penagihan. Seksi Penagihan telah menggunakan SIDJP yang terhubung secara intranet. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya modernisasi di bidang perpajakan untuk mempermudah dalam administrasi perpajakan. Meskipun begitu, pencatatan secara manual masih tetap dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pencatatan secara manual masih dilakukan dalam hal pencatatan pemberkasan dan kartu pengawasan tunggakan pajak. Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Seksi Penagihan di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua mengacu pada Standard Operating Procedures Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor B008 yang disahkan tanggal 19 Februari 2007, uraian ini sekaligus akan menjelaskan flow chart 4.1 yaitu : 1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Juru Sita Pajak mencetak konsep Surat Teguran (Lampiran 1)

50

Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal dua rangkap yaitu : a. Lembar ke - 1 untuk Wajib Pajak b. Lembar ke – 2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, Juru Sita Pajak harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut. 3. Kepala Kantor menandatangani Surat Teguran Penagihan kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditatausahakan dan dikirimkan ke Wajib Pajak / Penanggung Pajak. 4. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Juru Sita Pajak untuk mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak, mengarsipkan Surat Teguran, dan menyampaikan Surat Teguran Penagihan kepada Subbagian Umum untuk dikirim kepada Wajib Pajak 5. Proses selesai. Jangka waktu penyelesaian paling lama dua hari kerja.

51

Gambar 4.1 Flow chart Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran WAJIB PAJAK

JURU SITA PAJAK

KEPALA S.PENAGIHAN

KEPALA KPP

Meneliti dan memaraf

menandatangani

Meneruskan, menugaskan untuk menatausahakan dan mengirimkan

Surat Teguran tagihan

Mulai

Data dari sistem

Meneliti dan mencetak konsep Surat Teguran penagihan

Konsep Surat Teguran Konsep Surat Penagihan Teguran Penagihan

SOP peyampain doukumen

Menatausahakan dan mengirimkan

Z

Surat Teguran penagihan

Selesai

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua

4.2

Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Paksa Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa, Seksi

Penagihan di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua mengacu pada Standard Operating Procedures Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat

52

Jenderal Pajak Nomor B009 yang disahkan tanggal 19 Februari 2007, uraian ini sealigus akan menjelaskan flowchart 4.2 yaitu : 1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat dari sistem, Juru Sita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa (Lampiran 2) dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (Lampiran 3) serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Juru Sita Pajak. 4. Juru Sita Pajak menerima, kemudian memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Sebelum memberitahukan Surat Paksa, Juru Sita Pajak akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Melaksanakan Surat Paksa (Lampiran 4) terlebih dahulu kepada Wajib Pajak atau Penanggunga Pajak. 5. Juru Sita Pajak membuat sekaligus menandatangani LPSP (Laporan Pelaksanaan Surat Paksa) (Lampiran 5) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan. 6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani LPSP kemudian menyerahkan kembali kepada Juru Sita Pajak untuk ditatausahakan. 7. Juru Sita Pajak menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP. 8. Proses selesai. Jangka waktu penyelesaian paling lama tujuh hari kerja.

53

Gambar 4.2 Flow chart Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa Wajib Pajak

Juru Sita Penagihan Pajak

Kepala S.Penagihan

Kepala KPP

Mulai

Data dari sistem

Meneliti dan mencetak konsep SP,berita acara, pemberitahuan SP

Konsep SP dan berita acara

Proses pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa

Meneliti dan memaraf

Menerima SP kemudian memberitahukan ke WP

menandatangani

Surat Paksa

Mencetak dan menandatangani LPSP

LPSP

Menatausahakan

Meneliti dan menandatangani

SP dan berita acara LPSP

Z

Kartu Pengawasan

Selesai Sumber : KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua


4.3

Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Seksi Penagihan di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua

54

mengacu pada Standard Operating Procedures Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor B010 yang disahkan tanggal 19 Februari 2007, uraian ini sekaligus akan menjelaskan flow chart 4.3 yaitu : 1. Juru Sita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya (SSP/STTS/SSB/bukti

Pbk)

atau

pengurangan

(keputusan

pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi),

membuat

konsep

SPMP

(Lampiran

6)

dan

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menyetujui konsep SPMP dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP dan mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 4. Kepala Seksi Penagihan meneruskan SPMP kepada Juru Sita Pajak. 5. Proses Selesai. Jangka waktu penyelesaian paling lama satu hari.

55

Gambar 4.3 Flow chart Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Setelah mendapatkan kepastian akan tunggakan Wajib Pajak dan persetujuan dari Pejabat yang berwenang maka prosedur pemblokiran yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Penagihan mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank (Lampiran 7) disertai dengan penyampaian salinan Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan; 2. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala Seksi Penagihan dan membuat berita acara pemblokiran serta 56

menyampaikan salinannya kepada Kepala Kantor Seksi Penagihan dan Penanggung Pajak; 3. Juru Sita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberikan kuasa kepada bank (Lampiran 8) agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan di bank kepada Juru Sita Pajak. 4. Penanggung Pajak yang memberikan kuasa akan membuat Surat Kuasa (Lampiran 9) untuk memberitahukan saldo kekayaannya di Bank. Apabila penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank (Lampiran 10) sebagaimana dimaksud, maka Kepala Seksi Penagihan meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan (Lampiran 11) untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank yang dimaksud; 5. Setelah diketahui saldo kekayaan yang tersimpan di Bank, juru Sita akan melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita (Lampiran 12) dan menyampaikannya kepada penanggung pajak dan bank yang bersangkutan (Lampiran 13); 6. Kepala Seksi Penagihan mengajukan pencabutan pemblokiran (Lampiran 14) apabila penanggung pajak telah melunasi tunggakan pajak beserta bunganya.

57

Gambar 4.4 Flow Chart Tata Cara Tindakan Pemblokiran Rekening Milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Dalam tahun 2010 – 2012,

penerbitan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua, dilakukan sebelum Juru Sita Pajak melakukan penyitaan aset / harta Wajib Pajak

58

yang dilakukan dalam bentuk pemblokiran atas rekening milik Wajib Pajak dalam rangka menjadikannya jaminan pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak. 4.4

Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Di KPP Jakarta Taman Sari Dua Tabel 5.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010 – 2012 (Dalam Rupiah Penuh) Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Nilai

Nilai

Nilai

23.766.127.257

16.838.884.695

15.343.861.834


Penagihan pajak dengan Surat Teguran merupakan tindak lanjut setelah adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak. Adanya selisih dari tindakan penerbitan berdasarkan penelitian dapat disebabkan oleh : 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebenarnya sudah melakukan pembayaran tunggakan pajak di Bank. Namun oleh Bank datanya belum ditransfer ke MPN (Modul Penerimaan Negara). 2. Tunggakan Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum jatuh tempo untuk ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Teguran. 3. Penanggung Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak. 4.

Penanggung Pajak atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan karena terkendala alamat, sehingga masuk kedalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dan tindakan penagihan untuk sementara dihentikan. Berdasarkan tabel 5.1, pada umumnya mengalami kenaikan dan penurunan.

Penagihan pajak dengan nilai nominal paling besar terjadi pada tahun 2010, Hal ini 59

disebabkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dengan nilai nominal paling kecil terjadi pada tahun 2012. Berdasarkan data yang diperoleh hal ini dapat dipengaruhi oleh Wajib Pajak pada tahun 2012 lebih patuh dalam membayar pajak untuk semua jenis pajak terutama dengan Pajak Penjualan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 4.5

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Jakarta Taman Sari Dua Tabel 5.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh) Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Nilai

Nilai

Nilai

22.268.085.108

6.789.368.578

12.210.685.769


Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan tindak lanjut setelah adanya penerbitan Surat Teguran. Adanya selisih dari tindakan penerbitan berdasarkan penelitian dapat disebabkan oleh : 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebenarnya sudah melakukan pembayaran tunggakan pajak di Bank. Namun oleh Bank datanya belum ditransfer ke MPN (Modul Penerimaan Negara). 2. Tunggakan Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum jatuh tempo untuk ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Paksa. 3. Penanggung Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak. 4.

Penanggung Pajak atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan karena terkendala alamat, sehingga masuk kedalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dan tindakan penagihan untuk sementara dihentikan.

60

Berdasarkan tabel 5.2, penagihan pajak dengan Surat Paksa pada umumnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penagihan pajak dengan nilai nominal paling besar terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Sedangkan penagihan dengan Surat Paksa dengan nilai nominal paling kecil terjadi pada tahun 2011. Berdasarkan data yang diperoleh hal ini dapat dipengaruhi oleh Wajib Pajak lebih patuh dalam membayar pajak untuk semua jenis pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 4.6

Penagihan Pajak Dengan Pemblokiran Rekening Di KPP Jakarta Taman Sari Dua Tabel 5.3 Penagihan Pajak dengan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh) Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Nilai

Nilai

Nilai

18.982.246.000

3.116.027.078

627.473.113


Penagihan Pajak sebagai tindak lanjut dari Surat Paksa adalah tindakan penyitaan harta kekayaan milik Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, pada KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua tindakan penyitaan Objek Sita Tertentu berupa kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank dapat berupa deposito, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Tujuan dari penyitaan kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pemblokiran rekening ini adalah sebagai jaminan pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak. Tindakan penagihan seperti ini dilakukan karena dinilai lebih sederhana jika dibandingkan dengan penyitaan dalam bentuk barang dimana kemudian harus dilakukan lelang.

61

Adanya selisih dari tindakan penerbitan berdasarkan penelitian dapat disebabkan oleh : 1. Tunggakan Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum jatuh tempo untuk ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Paksa. 2. Penanggung Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak. 3. Tidak semua Bank menindaklanjuti permintaan pemblokiran pajak yang sudah dilakuakan oleh KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua. Berdasarkan tabel 5.3, penagihan pajak dengan Surat Teguran pada umumnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penagihan pajak dengan nilai nominal paling besar terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah tunggakan pajak yang terjadi, sebagai tindak lanjut dari banyaknya tunggakan pajak yang masih belum diluniasi oleh Wajib Pajak setelah diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa. Sedangkan penagihan dengan Surat Teguran dengan nilai nominal paling kecil terjadi pada tahun 2012. Berdasarkan data yang diperoleh hal ini dapat dipengaruhi oleh Wajib Pajak pada tahun 2012 lebih patuh dalam membayar pajak untuk semua jenis pajak terutama dengan Pajak Penjualan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 4.7

Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Di KPP Jakarta Taman Sari Dua Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan tunggakan pajak yang

dimiliki oleh Wajib Pajak. Pelunasan tunggakan pajak dapat menyebabkan meningkatnya penerimaan KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua, sehingga membantu realisasi dari target penerimaan pajak bagi KPP yang bersangkutan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

62

Tabel 5.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Nilai

Nilai

Nilai

1.474.933.918

9.265.903.257

2.949.815.105


Tabel 5.4.1 Selisih Penerimaan Pajak dengan Tahun Sebelumnya KPP Pratama Jakarta Taman Sari Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun

Selisih dengan tahun sebelumnya

Kesimpulan

2010-2011

7.790.969.339

kenaikan penerimaan

2011-2012

6.316.088.152

penurunan penerimaan

Data sudah diolah (2013)

Berdasarkan tabel 5.4 dan tabel 5.4,1 penerimaan pajak setelah penerbitan Surat Teguran mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pajak paling tinggi setelah diterbitkannya Surat Teguran terjadi Rp9.265.903.257.

pada tahun 2011 yaitu sebesar

Meskipun pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan

penerimaan, tapi jika dihitung selisihnya dengan tahun sebelumnya tahun 2011 tetap menghasilkan nilai penerimaan yang paling besar. Selain terjadi kenaikan penerimaan, juga dialami penurunan penerimaan tunggakan pajak. Dari tabel 5.4, dapat diketahui bahwa penurunan penerimaan pajak terjadi di tahun 2012. Penurunan penerimaan pada tahun 2012 dengan nilai Rp2.949.815.105 dan selisih dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp6,316,088,152.

63

4.8

Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Jakarta Taman Sari Dua Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan tunggakan pajak yang

dimiliki oleh Wajib Pajak. Pelunasan tunggakan pajak dapat menyebabkan meningkatnya penerimaan KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua, sehingga membantu realisasi dari target penerimaan pajak bagi KPP yang bersangkutan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tabel 5.5 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Nilai

Nilai

Nilai

2.438.375.577

1.579.956.872

1.172.298.716


Tabel 5.5.1 Selisih Penerimaan Pajak dengan Tahun Sebelumnya KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun


Kesimpulan

2010-2011

858.418.705


2011-2012

407.658.156



Berdasarkan tabel 5.5 dan tabel 5.5.1, penerimaan pajak setelah penerbitan Surat Paksa mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pajak paling tinggi setelah diterbitkannya Surat Paksa terjadi Rp2.438.375.577.

pada tahun 2010 yaitu sebesar

Selain terjadi kenaikan penerimaan, juga dialami penurunan

64

penerimaan tunggakan pajak. Dari tabel 5.5.1, dapat diketahui bahwa penurunan penerimaan pajak terjadi di dua titik yaitu tahun 2011 dan tahun 2012. Namun, penurunan penerimaan yang paling besar terjadi pada tahun 2011 dengan nilai Rp1.579.956.872 dan selisih dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp858.418.705. 4.9

Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Pemblokiran Rekening Di KPP Jakarta Taman Sari Dua Tabel 5.6 Penerimaan Pajak dengan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Nilai

Nilai

Nilai

1.924.271.000

1.000.390.752

28.789.293


Tabel 5.6.1 Selisih Penerimaan Pajak dengan Tahun Sebelumnya KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun


Kesimpulan

2010-2011

923.880.248


2011-2012

971.601.459



Pemblokiran dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut dari penagihan tunggakan pajak karena sampai diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, Wajib Pajak masih tidak melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan tabel 5.6 dan tabel 5.6.1, penerimaan pajak setelah pemblokiran Rekening Wajib Pajak mengalami

65

kenaikan dan penurunan. Penerimaan pajak paling tinggi setelah pemblokiran rekening Wajib Pajak terjadi

pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp1.924.271.000.

Selain terjadi kenaikan penerimaan, juga dialami penurunan penerimaan tunggakan pajak. Dari tabel 5.7, diketahui bahwa penurunan penerimaan pajak terjadi di dua titik yaitu tahun 2011 dan tahun 2012. Namun, penurunan penerimaan yang paling besar terjadi pada tahun 2012 dengan nilai Rp28.789.293 dan selisih dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp971.601.459. 4.10

Efekivitas Terhadap Pencairan Tunggakan Di KPP Jakarta Taman Sari Dua 4.10.1 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Efektivitas penerbitan Surat Teguran diukur dengan membandingkan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan Surat Teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran yang dalam hal ini merupakan Surat Teguran yang diterbitkan dalam rangka tindakan penagihan tunggakan pajak. Pengukuran efektivitas ini dilakukan dengan asumsi bahwa semua tunggakan pajak yang diterbitkan Surat Teguran dapat ditagih seluruhnya. Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dihitung dengan rumus berikut : Efektivitas = Tabel

x 100% berikut

akan

menunjukan

penerbitan

Surat

Teguran,

pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran tersebut berdasarkan data di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua untuk tahun 2010-2012.

66

Tabel 5.7 Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun

Surat Teguran terbit

Surat Teguran bayar

Tingkat Efektivitas

Nilai

Nilai

2010

23.766.127.257

1.474.933.918

6,21%

2011

16.838.884.695

9.265.903.257

55,03%

2012

15.343.861.834

2.949.815.105

19,22%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua (data sudah diolah,2013)

Berdasarkan data dari tabel diatas pada tahun 2010 KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua menerbitkan Surat teguran dengan jumlah nominal Rp23.766.127.257 dan pembayaran yang terjadi atas penerbitan Surat Teguran tersebut tersebut Rp1.474.933.918 atau sekitar 6,21% dari total seluruh tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan yang terjadi di tahun 2010 tidak efektif. Pada tahun 2011, jumlah nominal dari penerbitan Surat Teguran yang dilakukan sebesar Rp16.838.884.695 dengan pembayaran yang dilakukan atas penerbitan Surat Teguran sebesar Rp9.265.903.257 atau sekitar 55,03% dari jumlah seluruh tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan yang terjadi pada tahun 2011 tidak efektif. Sedangkan, pada tahun 2012 penerbitan Surat Teguran dengan jumlah nominal Rp15.343.861.834 dan nilai pembayaran sebesar Rp2.949.815.105 atau sekitar 19,22% dari total tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator efektivitas penagihan pada tahun 2012 tidak efektif. 4.10.2 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Efektivitas penerbitan Surat Paksa diukur dengan membandingkan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan Surat

67

Paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa yang dalam hal ini merupakan Surat Paksa yang diterbitkan dalam rangka tindakan penagihan tunggakan pajak. Pengukuran efektivitas ini dilakukan dengan asumsi bahwa semua tunggakan pajak yang diterbitkan Surat Paksa dapat ditagih seluruhnya. Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dihitung dengan rumus berikut : Efektivitas =

x 100%

Tabel berikut akan menunjukan penerbitan Surat Paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut berdasarkan data di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua untuk tahun 2010-2012. Tabel 5.8 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh) Tahun

Surat Paksa terbit

Surat Paksa bayar

Nilai

Nilai

Tingkat Efektivitas

2010

22.268.085.108

2.438.375.577

10,95%

2011

6.789.368.578

1.579.956.872

23,27%

2012

12.210.685.769

1.172.298.716

9,60%


Berdasarkan data dari tabel diatas, pada tahun 2010 KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua menerbitkan Surat Paksa dengan jumlah nominal Rp22.268.085.108 dan pembayaran yang terjadi atas penerbitan Surat Paksa tersebut tersebut Rp2.438.375.577 atau sekitar 10,95% dari total seluruh tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan yang terjadi di tahun 2010 tidak efektif. Pada tahun 2011, jumlah nominal dari penerbitan Surat Paksa yang dilakukan sebesar Rp6.789.368.578 dengan pembayaran yang dilakukan atas

68

penerbitan Surat Paksa sebesar Rp1.579.956.872 atau sekitar 23,27% dari jumlah seluruh tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan yang terjadi pada tahun 2011 tidak efektif. Sedangkan, pada tahun 2012 penerbitan Surat Paksa dengan jumlah nominal Rp12.210.685.769 dan nilai pembayaran sebesar Rp1.172.298.716 atau sekitar 9,60% dari total tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator efektivitas penagihan pada tahun 2012 tidak efektif. 4.10.3 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Pemblokiran Rekening Efektivitas atas dilakukannya pemblokiran rekening diukur dengan membandingkan

antara

jumlah

pencairan

tunggakan

pajak

melalui

pemblokiran rekening dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan pemblokiran rekening dalam rangka tindakan penagihan tunggakan pajak. Pengukuran efektivitas ini dilakukan dengan asumsi bahwa semua tunggakan pajak yang atasnya dilakukan pemblokiran rekening dapat ditagih seluruhnya. Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Pemblokiran Rekening dihitung dengan rumus berikut : Efektivitas =

x 100%

Tabel berikut akan menunjukan jumlah pemblokiran rekening, pembayaran akibat pemblokiran rekening, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Pemblokiran Rekening tersebut berdasarkan data di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua untuk tahun 2010-2012. Tabel 5.9 Pembayaran atas Pemblokiran Rekening di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun 2010

Pemblokiran Rekening

Pembayaran

Nilai

Nilai

18.982.246.000

1.924.271.000

Tingkat Efektivitas 10,14%

69

2011

3.116.027.078

1.000.390.752

32,10%

2012

627.473.113

28.789.293

4,59%


Berdasarkan data dari tabel diatas, pada tahun 2010 KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua pemblokiran rekening dengan jumlah nominal Rp18.982.246.000 dan pembayaran yang terjadi atas pemblokiran rekening tersebut tersebut Rp1.924.271.000 atau sekitar 10,14% dari total seluruh tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan yang terjadi di tahun 2010 tidak efektif. Pada tahun 2011, jumlah nominal dari pemblokiran rekening yang dilakukan sebesar Rp3.116.027.078 dengan pembayaran yang dilakukan atas penerbitan Surat Paksa sebesar Rp1.000.390.752 atau sekitar 32,10% dari jumlah seluruh tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan yang terjadi pada tahun 2011 tidak efektif. Sedangkan, pada tahun 2012 pemblokiran rekening dengan jumlah nominal Rp627.473.113 dan nilai pembayaran sebesar Rp28.789.293 atau sekitar 4,59% dari total tunggakan pajak yang ditagih. Berdasarkan indikator efektivitas penagihan pada tahun 2012 tidak efektif. Hal yang menyebabkan tidak seluruh tindakan penagihan yang dilakukan ditindaklanjuti dengan pelunasan oleh Wajib Pajak, sehingga hasil analisisnya tidak efektif adalah : 1. Penanggung pajak sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak baik sehingga pelunasan tunggakan pun sulit untuk itu biasanya 2. Wajib Pajak menunggak atau mengangsur pembayaran tunggakan.

70

3. Terkait dengan pemblokiran rekening Wajib Pajak, pelunasan tunggakan tidak dapat dilakukan karena saldo rekening Wajib Pajak tidak cukup untuk melunasi tunggakan dan akan ditindaklanjuti dengan mengangsur.

4.11

Kontribusi Penagihan Pajak Di KPP Jakarta Taman Sari Dua 4.11.1 Kontribusi Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerbitan Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak yang terjadi. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan pencairan tunggakan pajak di KPP dengan jumlah seluruh pencairan tunggakan pajak di KPP. Kontribusi ini diukur dengan perincian rumus sebagai berikut: Kontribusi Surat Teguran =

x 100% Tabel 5.10 Pencairan Tunggakan dengan Surat Teguran KPP Pratama Jakarta Taman Sari DuaTahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun

Jumlah Pencairan Tunggakan

Pencairan Tunggakan

Rasio Kontribusi

2010

Nilai

Nilai

Presentase

11.321.035.008

1.474.933.918

13,03%

2011

16.366.721.716

9.265.903.257

56,61%

2012

6.811.792.080

2.949.815.105

43,30%


Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Teguran di tahun 2010 sebesar 13,03%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak tergolong kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak. 71

Pada tahun 2011, penerbitan Surat Teguran memberikan kontribusi sebanyak 56,61% dalam pencairan tunggakan pajak. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan pencairan tunggakan pajak yang merupakan peran aktif Juru Sita Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan kinerja keuangan negara, maka pencairan tunggakan tersebut tergolong baik dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran. Sedangkan di tahun 2012, pencairan tunggakan kembali mengalami penurunan menjadi 43,30%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pencairan tunggakan pajak dengan peneritan Surat Teguran di tahun tersebut tergolong baik. 4.11.2 Kontribusi Surat Paksa Terhadap Pencairan Piutang Pajak Tabel 5.11 Pencairan Tunggakan dengan Surat Paksa KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun

Jumlah Pencairan Tunggakan Nilai

Pencairan Tunggakan Nilai

Rasio Kontribusi

2010

11.321.035.008

2.438.375.577

21,54%

2011

16.366.721.716

1.579.956.872

9,65%

2012

6.811.792.080

1.172.298.716

17,21%


Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Paksa di tahun 2010 sebesar 21,54%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak tergolong sedang dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak.

72

Pada tahun 2011, penerbitan Surat Paksa memberikan kontribusi sebanyak 9,65% dalam pencairan tunggakan pajak. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan pencairan yang hampir setengahnya dari tahun sebelumnya yang dilakukan dengan penerbitan Surat Paksa. Berdasarkan kinerja keuangan negara, maka pencairan tunggakan tersebut tergolong sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan di tahun 2012, pencairan tunggakan kembali mengalami peningkatan menjadi 17,21%. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, berdasarkan kriteria kinerja keuangan, pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Paksa di tahun tersebut tergolong kurang. 4.11.3 Kontribusi Pemblokiran Rekening Terhadap Pencairan Piutang Pajak Tabel 5.12 Pencairan Tunggakan dengan Pemblokiran KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah Penuh)

Tahun

Jumlah Pencairan Tunggakan

Pencairan Tunggakan

Rasio Kontribusi

Nilai

Nilai

2010

11.321.035.008

1.924.271.000

2011

16.366.721.716

1.000.390.752

6,11%

2012

6.811.792.080

28.789.293

0,42%

17%


Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan Pemblokiran Rekening di tahun 2010 sebesar 17%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh Pemblokiran Rekening terhadap pencairan tunggakan pajak tergolong kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak. 73

Pada tahun 2011, Pemblokiran Rekening milik WP memberikan kontribusi sebanyak 6,11% dalam pencairan tunggakan pajak. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan pencairan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kinerja keuangan negara, maka pencairan tunggakan tersebut tergolong sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak. Dan, di tahun 2012 pencairan tunggakan

kembali mengalami

penurunan yang cukup megecewakan menjadi 0,42%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Pemblokiran Rekening di tahun tersebut tergolong sangat kurang. Hal yang menyebabkan tidak seluruh tindakan penagihan yang dilakukan ditindaklanjuti dengan pelunasan oleh Wajib Pajak, sehingga kontribusinya tidak terlalu baik bagi penerimaan pajak KPP tersebut antara lain : 1. Surat yang dikirimkan terkait dengan tindakan penagihan pajak aktif tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak karena petugas pos tidak dapat menemukan alamat Wajib Pajak yang dimaksud. 2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan setelah surat – surat terkait diterima oleh Wajib Pajak. 4.12

Hambatan-Hambatan Dan Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Penagihan Pajak Petugas seksi penagihan berupaya semaksimal mungkin agar dapat mencapai

target pencairan tunggakan pajak. Namun, dalam menjalankan tugasnya petugas seksi penagihan juga menghadapi hambatan yang mengganggu proses penagihan tunggakan pajak. Hambatan – hambatan yang ada sudah menjadi bagian dari tugas

74

penagihan tunggakan pajak. Oleh karena itu, agar kendala tersebut dapat diperkecil pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan sehingga mengganggu proses penagihan tunggakan pajak, maka berikut hambatan – hambatan yang dihadapi sekaligus dengan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah : 1. Hambatan : Jumlah Juru Sita Pajak yang masih kurang. Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua hanya memiliki dua orang Juru Sita Pajak. Jika dilihat jumlah tunggakan pajak yang nilainya sangat besar maka dengan hanya dua orang Juru Sita pelaksanaan penagihan tunggakan pajak

menjadi tidak terlalu efektif disertai dengan

adanya proses yang sulit dan tidak sederhana. Karena pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan cara membagi rata Wajib Pajak yang akan diproses dalam tindakan penagihan. Hambatan dari kurangnya Juru Sita Pajak ini disampaikan secara langsung oleh salah seorang Juru Sita Pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua, Riky Haryanto : “Ada kendala mengenai jumlah juru sita yang hanya dua orang sementara tunggakan pajak dan Wajib Pajaknya sangat banyak. Kita sebenarnya butuh satu orang Juru Sita lagi kalau melihat kondisi di lapangan. “ Alternatif Pemecahan masalah : Perekrutan Petugas Penagihan Pajak yang Baru Perekrutan ini seharusnya lebih diutamakan bagi penambahan Juru Sita Pajak. Agar banyak yang berminat maka perlu adanya pemberian insentif khusus bagi Juru Sita Pajak karena tugas Juru Sita Pajak yang berat dan sulit.

75

2. Hambatan : Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran pajak masih rendah. Tidak adanya kesadaran atau kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak berdampak besar dalam kepatuhan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Wajib Pajak akan mengelak ketika disampaikan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan masih memiliki tuggakan pajak. Akibatnya, dari surat-surat penagihan yang diterbitkan bahkan tidak setengahnya dibayar oleh Wajib Pajak. Hal ini diungkapkan juga oleh Juru Sita Pajak, Riky Haryanto : “ Kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah, bisa juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak. Jika dibandingkan, Wajib Pajak Orang Pribadi lebih tidak patuh. “ Alternatif pemecahan masalah : Sosialisasi perpajakan, sangat penting untuk memberikan pembekalan materi pajak kepada Wajib Pajak guna menunjang pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang pajak maka diharapkan Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan sukarela. Juru Sita Pajak sendiri harus diberi pembekalan materi pajak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya secara berkala untuk meningkatkan kemampuannya. Mengingat Juru Sita Pajak akan bertemu secara langsung dengan Wajib Pajak.

3. Hambatan : Akses SIDJP mengalami error. Terbatasnya bandwidth (volume data yang dapat ditransfer) SIDJP memperlambat akses data sehingga memperlambat proses pekerjaan sehingga

76

waktu terbuang. Apabila sistem sedang mengalami masalah maka pegawai tidak dapat bekerja dengan sebagaimana mestiya. Kendala ini juga diutarakan secara langsung oleh Riky Haryanto selaku salah seorang Juru Sita Pajak di KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua : “ Kalau error hal itu terjadi. Tapi, biasanya hari itu juga langsung bisa diakses kembali. “

4. Hambatan : Data yang ditampilkan SIDJP belum menunjukan keadaan yang sebenarnya. Dengan adanya jaringan intranet yang terhubung dengan SIDJP seharusnya data lebih mudah untuk diakses dan lebih cepat untuk diperbaharui. Pembaharuan data baru akan terjadi setelah data diinput oleh petugas penagihan. Tapi, dalam beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, misalnya untuk data pelunasan tunggakan pajak. Selain memiliki resiko yang lebih besar, pencatatan secara manual juga kurang efektif karena akan lebih lama dari segi waktu. Alternatif pemecahan masalah : Pendidikan dan pelatihan kepada pegawai tentang SIDJP Meskipun SIDJP dalam pemrogramannya sudah dibuat sedemikian rupa, apabila penggunaannya kurang kompeten maka sistem tersebut tidak akan berfungsi secara optimal. SIDJP tidak akan menunjukan keadaan yang sebesnarnya apabila tidak adanya input data oleh pegawai sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan agi pegawai terkait dengan SIDJP.

77

5. Hambatan : Wajib Pajak atau Penanggung pajak tidak dapat ditemukan oleh Juru Sita Pajak. Apabila Juru Sita tidak dapat menemukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka proses penagihan akan terhenti. Kendala ini salah satunya terjadi karena alamat yang diberikan Wajib Pajak kurang lengkap atau pindah alamat dan tidak adanya. Pemberitahuan kembali oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pihak KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua. Apabila hal ini terjadi, nama Wajib Pajak akan masuk ke DPO (Daftar Pencarian Orang). Sehingga pada waktu pelaporan SPT Masa / Tahunan tiba Wajib Pajak harus menghadap ke seksi penagihan terlebih dahulu. Alternatif pemecahan masalah : Pemutakhiran data Wajib Pajak secara berkala Apabila terjadi perubahan data mengenai Wajib Pajak, maka seksi PDI maupun pegawai pajak yang lain yang saling terkait harus tanggap dalam memuktakhirkan data tersebut. Sehingga masalah seperti alamat Wajib Pajak dapat diminimalisir.

6. Hambatan : Juru Sita Pajak sulit mengidentifikasi objek sita. Hal ini terutama terkait dengan pemblokiran rekening Wajib Pajak. Faktor penghambat dalam proses ini antara lain : a. Kelengkapan berkas STP/SKP atau SP yang tidak lengkap. b. Tidak mengetahui bank Wajib Pajak memiliki rekening. c. Terdapat bank yang tidak selalu menanggapi surat permintaan blokir. Alternatif pemecahan masalah :

78

Peningkatan kerja sama dengan pihak – pihak terkait. Dalam Undang-undang Tahun 2000 Pasal 5 ayat (4) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Juru Sita Pajak berwenang dapat melibatkan pihak lain untuk meminta bantuan dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undang, Pemerintah Daerah Stempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderak Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau Pihak lain. Dalam hal pemblokiran rekening Wajib Pajak, kerjasama dengan pihak Bank sangat penting untuk dilakukan untuk mempermudah Juru Sita Pajak dalam bertugas. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menghalangi Juru Sita dalam melaksanakan tugasnya diancam dengan hukuman pidana berdasarkan KUHP dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum Pasal 216 yang berbunyi : (1)“ Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undangundang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu , atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah,

menghalang-halangi

atau

menggagalkan

tindakan

guna

menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

79

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN. Analisis yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis

Recommend Documents