BAB 3 OBJEK DAN METODA PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian 3.1.1. Sejarah Perusahaan Umum DAMRI 3.1.1.1 Sejarah Singkat Pada tahun 1943 terdapat 2 (dua) usaha angkutan dizaman pendudukan Jepang yaitu Java Unyu Zigyosha khusus angkutan barang dengan truk, gerobak/cikar, dan Zidosha Sokyoku sebagai angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor. Tahun 1945 dibawah pengelolaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Java Unyu Zigyosha diubah menjadi Djawatan Pengangkoetan untuk angkutan barang sedangkan Zidosha Sokyoku diubah menjadi Djawatan Angkoetan Darat untuk angkutan penumpang. Pada tanggal 25 November 1946 kedua usaha tersebut digabung berdasarkan Maklumat Menteri Perhoeboengan Repoeblik Indonesia Nomor: 01/DAM/46 dibentuklah “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia” disingkat DAMRI dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tanggal 29 September 1982, hingga kini BUMN ini berstatus Perusahaan Umum (Perum) dengan tugas yang diemban sebagai Dinamisator dan Stabilisator. Susunan Direksi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-268/MBU/2010 tanggal 23 Desember 2010
tentang
Pemberhentian
dan
Pengangkatan
Anggota-anggota
Direksi
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, adalah direktur utama Ir. Agus S. Subrata, MBA., Sarmadi Usman SE., MM. Direktur Usaha, Bagus Wisanggeni SH., MM. Direktur teknik dan Drs. I Ketut Mudita MM. Direktur keuangan, SDM, dan Umum. Dalam mempertahankan eksistensi DAMRI yang sebagai penyedia jasa angkutan jalan raya yang aman, handal, terjangkau serta unggul dalam kinerja, dengan mengutamakan kualitas pelayanan, keamanan dan kepuasan pelanggan serta jaringan operasional dari angkutan perkotaan, antar kota antar provinsi, lintas batas negara hingga daerah terpencil yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang siap
39
40 melayani mengangkut penumpang dan barang dengan didukung 60 Kantor Cabang dengan 7 (tujuh) segmentasi usaha dan 2 (dua) Strategic Bisnis Unit (SBU) yaitu: Angkutan Kota termasuk layanan BRT (Bus Rapid Transit) atau sejenisnya terdapat di Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Jember. Dengan membentuk Strategic Bisnis Unit (SBU) Transjakarta Busway pada koridor 11 sebagai operator yang melayani Kampung Melayu-Pulo Gebang. Dan koridor 1 (Blok M-Kota) dan koridor 8 (Harmoni-Lebak Bulus) dengan mengoperasikan 66 unit Articulated Hi-Deck Bus Euro V yang pertama kali di Indonesia. Angkutan Antar Kota (AKAP/AKDP) di Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Serang, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Purwokerto, Cilacap, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Ponorogo, Malang, Banyuwangi, Denpasar, Mataram, Pamekasan, Kendari, Palu, Gorontalo dan Ambon. Dan telah dioperasikan Royal Class Bus Khusus untuk trayek Jakarta- Bandar Lampung. Angkutan Lintas Batas Negara di Pontianak (Kuching/ Malaysia dan Brunei Darussalam), dengan layanan super eksekutif dan Royal Class Bus. Angkutan Barang di Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, Makassar, Palu, Mamuju, Surabaya dan Gorontalo, Angkutan Travel & Pariwisata, Angkutan Pemadu Moda di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Juanda-Surabaya, Sultan Iskandar Muda-Aceh, Minangkabau-Padang, Sultan Thaha-Jambi, HangNadim Batam, Depati Amir-Pangkal Pinang, Adi Sucipto-Yogyakarta, Hasanuddin-Makassar, LombokMataram, Pattimura-Ambon, Sentani-Jayapura, Blimbing Sari-Banyuwangi, Kuala Namu-Medan dan Samratulangi-Manado. Angkutan Perintis merupakan penugaan Pemerintah di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Mataram, Waingapu, Ende, Kupang, Ambon, Kefamenanu, Manado, Palu, Kendari, Gorontalo, Halmahera, Mamuju, Jayapura, Sorong, Biak, Merauke, Manokwari, Mimika, Serui, Nabire, Sarmi, Sorong Selatan dan Namlea. Disamping itu perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mewajibkan menanam pohon dilingkungan kerja sebagai perwujudan dari gerakan penghijauan (go green) dan memberikan bantuan untuk pembangunan tempat ibadah (masjid) di beberapa Kantor Cabang Perum DAMRI serta
41 melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak terbatas pada bidang sosial saja, tetapi mengenai genderpun DAMRI menyediakan bus kota khusus wanita pada trayek Ciburu–Kebon Kalapa di Bandung dan Surabaya pada trayek Darmo-Tunjungan hingga Tanjung Perak. DAMRI selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa yang dibuktikan dalam Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2012 untuk tingkat provinsi menerima Piagam Penghargaan Pengemudi Teladan Tahun 2012 sebanyak 8 Pengemudi DAMRI dari Bandar Lampung menuju Pangkal Pinang, Pontianak, Bus Kota Bandung, Makassar, Palangkaraya dan Denpasar. Dan pada tanggal 18 Oktober 2012 Perum DAMRI meraih 5 kategori dari 7 kategori Pelayanan Prima Unit Layanan Jasa Angkutan Penumpang Bus Tahun 2012 yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yaitu
Angkutan
Khusus Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan prima utama dengan nilai 85,70 disusul Bandar Lampung mendapat prima madya dengan nilai 84,50 dan Bus Kota Bandung mendapat prima madya dengan nilai 82,94 diikuti Lintas Batas Negara (Pontianak) dengan nilai 82,09 serta Manado mendapat Prima Pratama dengan nilai 66,79 hal ini merupakan prestasi yang luar biasa terhadap pelayanan. Dan sebagai maniprestasi DAMRI yang patut dibanggakan, selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa angkutan DAMRI. 3.1.1.2 Visi dan Misi 3.1.1.2.1 VISI Menjadi penyedia jasa angkutan jalan yang aman, terjangkau, berkinerja unggul andalan masyarakat Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara. 3.1.1.2.2 MISI 1. Menyajikan layanan jasa angkutan jalan yang aman, terjangkau, dan berkualitas prina yang dapat memuaskan pengguna jasa. 2. Menjalankan prinsip pengelolahan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam rangka memenuhi harapan pemangku kepentingan.
42 3. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya Nasional dan Kawasan Asia Tenggara sekaligus menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.1.1.3. Tujuan Perusahaan Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan jasa angkutan umum, penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor yang bermutu tinggi dengan memperoleh keuntungan sesuai prinsip pengelolahan perusahaan (pasal 6 PP 31/2002).
3.1.1.4 Budaya Perusahaan Terdapat lima budaya perusahaan yang telah diterapkan oleh DAMRI diantaranya yaitu: 1. Damai, 2. Aman, 3. Menyenangkan, 4. Ramah, dan 5. Iman 3.1.1.5 Arah Pengembangan Perusahaan Perusahan Umum DAMRI memiliki arahan pengembangan perusahaan yang telah diterapkan selama ini. Terdapat lima arah pengembangan Perusahaan Umum DAMRI diantaranya yaitu: 1. Melayani
angkutan
publik
dari
berbagai
segmen
pasar
(atas, menengah, dan bawah) dan dikelola secara proporsional yang menjamin keberlangsungan pengembangan usaha. 2. Selain mengembangkan angkutan penumpang, juga mengembangkan angkutan barang dan pariwisata guna mendukung kebijakan pemerintah pada MP3EI. 3. Memanfaatkan teknologi maju alat transportasi disamping mampu memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien, juga mampu menekan efek negatif dari pemanasan global. 4. Mengoptimalkan peran aktif sumber daya manusi yang berkompetensi dan bersemangat kerja tinggi serta organisasi yang ramping namun kaya fungsi.
43 5. Mengoptimalkan pengelolahan pendapatan berbasis tunai. 3.1.1.6 Nilai Perusahaan dan Makna Logo Damri Logo DAMRI resmi ditetapkan pada tahun 1963. Sebelumnya selama awal berdirinya Djawatan Angkutan Motor RI sampai perubahan status menjadi perusahaan negara tidak menggunakan Logo. Pada akhirnya terciptalah logo yang dimaksudkan, dengan argumentasi bahwa bus yang digunakan sarana angkutan diatas jalan raya mengangkut penumpang mempunyai dua roda depan yang dapat di arahkan sesuai dengan arah yang dituju, mempunyai alat kemudi dan mesin bersinergi mengatur jalannya bus yang didalam hal ini dimaksudkan adalah bus DAMRI sebagai perusahaan. Selanjutnya kalau suku kata D, A, M, R dan I. Mesin digambarkan sebagai sayap kanan dan kiri yang masing-masing berlapis dua dan tiap-tiap lapis mempunyai 4 dan 6 lembar bulu, yang berfungsi sebagai penggerak bus DAMRI untuk mencapai tujuan, yakni sejahtera adil dan makmur. Sejahtera adil dan makmur digambarkan dengan kapas yang berbunga sebanyak 8 bunga dan pada tangkai padi mempunyai 17 biji padi. Satu tangkai bunga kapas dan satu tangkai padi membentuk dengan angka 11. Satu tangkai kapas dan satu tangkai padi digambarkan sebagai angka 8 dan 17, menunujkan arti tanggal 17 agustus dimana pada tahun 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan indonesia dan setahun kemudian tanggal 25 Nopember 1946 DAMRI lahir, masih dalam suasana perang fisik kemerdekaan.
3.1.1.7 DAMRI Memiliki Filosofi DAMRI memiliki arti sendiri, arti-arti tersebut dapat dijelaskan dibawa ini: 1) D = Damai dan sejahtera merupakan dasar pelayanan perusahaan 2) A = Aman, Nyaman dan selamat mengantar pelanggan sampai tujuan 3) M = Maju berkembang bersama pelanggan 4) R = Rasa memiliki menjadi motifasi para karyawan 5) I = Iman dan taqwa kepada tuhan yang maha Esa senantiasa diamalkan.
44 Untuk mencapai tujuan perusahaan, setiap insan DAMRI memiliki sikap bekerja keras, jujur (terbuka) dan pantang menyerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat
dan
mempertahankan
kemandirian
perusahaan
dengan
menciptakan suasana damai melalui kerja sama, sama - sama bekerja dalam suasana kebersamaan, serta dapat memberikan rasa aman dengan menjaga lingkungan kerja yang menyenangkan dan perilaku Ramah dilandasi kekuatan iman dan taqwa. 3.1.2 Bidang Usaha 3.1.2.1 Penghargaan Perum Damri 3.1.2.1.1 Perum Damri Raih Nominasi Website BUMN Terbaik 2013 Versi Beritasatucom Sebanyak 38 situs BUMN dinominasikan sebagai website BUMN terbaik versi Beritasatu.com dalam acara Web BUMN Awards 2013. Pada kesempatan tersebut disampaikan nominasi website BUMN terbaik dan salah satunya yang meraih nominasi website BUMN terbaik adalah Perum DAMRI. Ketua Dewan Juri, Muhammad Said Didu mengatakan penentuan pemenang dilakukan melalui beberapa proses seleksi. Menurutnya seleksi awal dilakukan terhadap Website BUMN yang terindeks oleh mesin pencarian google, ia mengatakan dari 140 BUMN yang ada di Indonesia, 126 website BUMN berhasil teridentifikasi oleh Google. Dari
jumlah
yakni website harus
tersebut masuk
melakukan update informasi
kemudian dalam
dilakukan peringkat
selambatnya
pada
1
beberapa Alexa Januari
seleksi Indonesia
2013
dan
mencatat Technical Error di bawah 150. Hasilnya sebanyak 38 situs BUMN dinyatakan
masuk
nominasi
untuk
meraih
penghargaan,
dalam
acara
"Penganugerahan Web BUMN Awards 2013" di Hotel Arya Duta, Jakarta. Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong bagi BUMN di Indonesia untuk menjadikan website sebagai sarana utama dalam melakukan promosi sekaligus sebagai sarana transaksi. BUMN merupakan aset nasional, kinerja BUMN yang baik tercermin pada tampilan dan pengelolaan website yang bagus sebagai media komunikasi dan transaksi bagi stakeholders. Teknologi dan Informasi terus
45 berkembang dan website merupakan media komunikasi dan transaksi yang sangat efektif, BUMN harus memanfaatkan website seoptimal mungkin. Staf Ahli Kementerian BUMN Bagus Rumbogo menjelaskan saat ini jumlah BUMN yang ada di Indonesia berjumlah 140 BUMN, BUMN tersebut bergerak di berbagai macam sektor seperti perkebunan, keuangan, dan infrastruktur. Dia mengatakan agar bisa meningkatkan daya saing maka BUMN tersebut harus memanfaatkan teknologi khususnya dalam penggunaan website. Website merupakan solusi terbaik tidak hanya dalam peningkatan daya saing tetapi juga bisa meningkatkan kinerja BUMN, ia menjelaskan website BUMN tentunya
harus
bersifat
menambah value added
akuntabel,
akurat
dan auditable
sehingga
bisa
perusahaan. Diakuinya jika sudah mempunyai value
added maka akan berdampak kepada pengunjung website dimana para pengunjung akan datang dan melakukan transaksi dengan perusahaan.
3.1.2.1.2 Penghargaan BUMN 2013 Pada tanggal 19 Mei 2013, dalam acara “Rapat Akbar dan Penghargaan BUMN” bertempat di Gedung Pertamina (Ruang Mezzanine), dihadiri oleh Bapak Menteri BUMN, Para Direksi BUMN, Mantan Menteri BUMNProf. Dr. Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina). Pada tanggal 19 Mei 2013, dalam acara “Rapat Akbar dan Penghargaan BUMN” bertempat di Gedung Pertamina (Ruang Mezzanine), dihadiri oleh Bapak Menteri BUMN, Para Direksi BUMN, Mantan Menteri BUMN dan Prof. Dr. Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina). Diawali, Bapak Menteri BUMN dengan Prof. Dr. Anis Baswedan (Rektor Universitas
Paramadina)
menyampaikan
terkait
dengan “Gerakan
Direksi
Mengajar” dilanjutkan dengan penjelasan mengenai “PKBL Lama dan Baru”oleh Bapak Wahyu Hidayat (Deputi Restrukturisasi & Perencanaan Strategis), kemudian Bapak Menteri BUMN menyampaikan Pengurangan Emisi oleh BUMN dan Mobil Listrik. Dalam kesempatan ini, DAMRI mendapatkan 2 (dua) Penghargaan sekaligus yaitu : 1. Penghargaan atas pencapaian kinerja dan terobosan yang dilakukan dalam BUMN Penyambung Nusantara.
46 2. Penghargaan atas pencapaian kinerja dan terobosan yang dilakukan dalam BUMN Pelaksana PSO Kemanfaatan Umum Bidang Perintisan. 3.1.2.1.3 Penghargaan Pelayanan Prima Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub)
memberikan
penghargaan
pelayanan prima pada beberapa unit pelayanan publik (UPP) sektor transportasi tahun 2012. Penghargaan tersebut diberikan kepada 13 penyedia layanan transportasi dari ke 13 kategori. Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub)
memberikan
penghargaan
pelayanan prima pada beberapa unit pelayanan publik (UPP) sektor transportasi tahun 2012. Penghargaan tersebut diberikan kepada 13 penyedia layanan transportasi dari ke 13 kategori. Kemenhub merinci ada 188 UPP yang berhasil memperoleh penghargaan diantaranya dari 13 kategori yakni 22 UPP mendapatkan Penghargaan Pelayanan Prima Utama, 69 UPP Penghargaan Prima Madya, dan 27 Unit UPP mendapatkan Penghargaan Pelayanan Prima Utama. Perum DAMRI adalah salah satu penerima penghargaan pelayanan prima utama dari kategori unit layanan jasa angkutan penumpang bus yang diberikan kepada unit Angkutan Khusus Bandara Soekarno – Hatta. Selain UAKB Soekarno-Hatta yang meraih penghargaan sebagai pelayanan prima utama kategori unit layanan jasa angkutan penumpang bus, juga diraih oleh UABK Bandung, Stasiun Pontianak dan Stasiun Bandar Lampung sebagai pelayanan prima madya, sedangkan Stasiun Manado meraih penghargaan pelayanan prima pratama.
3.1.3 Produk Damri Terdapat enam segmen usaha komersial pada Perusahan Umum (PERUM) DAMRI. Segmen-segmen usaha komersial tersebut adalah: 3.1.3.1 Angkutan Bus Kota Pelayanan dalam jaringan trayek Kota (dalam wilayah kota, Ibu kota profinsi dan Kabupaten). Jaringan Pelayanan meliputi 12 (dua belas) kota di Indonesia
47 Meliputi Medan, Batam, SBU Koridor 1 & 8, SBU Koridor 11, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Jember, Denpasar, Makassar, dan Manado.
3.1.3.2 Angkutan Antar Kota Pelayanan dalam jaringan Trayek Antar Kota Antar Profinsi (AKAP) dan meliputi Antar Kota Dalam Profinsi (AKDP). Jaringan Pelayanan meliputi 22 Kota besar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
3.1.3.3 Angkutan Pariwisata Unit Angkutan Travel merupakan salah satu unit kerja pada Perum DAMRI yang Khusus melayani angkutan dengan menggunakan kendaraan minibus. Dalam kegiatannya unit ini juga bekerjasama dengan Depnakertrans dalam pengangkutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari terminal kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke daerah-daerah asal TKI.
3.1.3.4 Angkutan Bandara Unit Angkutan Khusus Bandara Perum DAMRI, merupakan salah satu segmen pelayanan yang saat ini beroperasi dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta). Melayani trayek strategis di wilayah Jabotabek antara lain Blok M, Gambir, Kemayoran, Rawamangun, Bekasi, Kampung Rambutan, Pasar Minggu, Lebak Bulus, Bogor dan Jababeka.
3.1.3.5 Angkutan Barang Angkutan barang melayani pengiriman barang dengan menggunakan Truk Box. Disamping melayani angkutan barang regular juga melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk tujuan Medan, Dumai, Surabaya dan Mataram. Angkutan barang perum Damri tersebar di beberapa wilayah di Indonesia antara lain Angkutan barang/paket Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, Makassar, Palu, Ambon dan Gorontalo.
48 3.1.3.6 Angkutan Antar Negara DAMRI mempelopori transportasi lintas-batas antar Negara Indonesia Malaysia, dengan melayani trayek dari Pontianak (Indonesia) tujuan Kuching (Malaysia). Selain itu DAMRI juga telah membuka layanan baru dari Pontianak menuju Brunai Darussalam.
3.1.3.7 Angkutan Keperintisan Melayani angkutan di daerah-daerah terisolir sebagai angkutan perintis, dimana di daerah tersebut tidak tersedia sarana angkutan yang memadai dengan tarif yang terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan di 29 kota diseluruh Indonesia.
3.1.4 Struktur Organisasi / Manajemen / Mekanisme dan Prosedur Perum Damri 3.1.4.1 Struktur Organisasi Perum Damri Perushaan diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perum DAMRI. Dalam rangka penerapan struktur organisasi pada Perum DAMRI, Direksi menyusun struktur organisasi manual yang diantaranya memuat Dewan Direksi, Direktur Utama yang terdiri dari Direktur Usaha, Direktur Teknik, Direktur Keuangan, SDM Dan Administrasi Umum. Para direksi (BOD) memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian dan bidangnya. Tugas dewan pengawas yaitu melaksanakan pengawasan mengenai rencana pengembangan perusahaan (RPP), rencana jangka panjang perusahaan serta rencana kerja dan anggran perusahaan. Sedangkan pada dewan direksi memiliki tugas dan kewajiban yaitu memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai tujuan perusahan dengan senantiasa berusaha meningkatkan saya guna dan hasil guna dari perusahaan, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan serta mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
49 Sedangkan tugas dari pada organ pendukung dalam struktur organisasi Perum DAMRI yaitu membantu dewan pengawas dan dewan direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Penyusunan struktur organisasi Perum DAMRI merupakan keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 yang ditetapkan pada tanggal 27 desember 2011 dan yang telah disetujuin oleh Direksi Perum DAMRI yaitu Direktur Utama atas nama Ir. Agus S. Subrata, MBA. Struktur organisasi Perusahaan Umum DAMRI lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawa ini.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PERUM DAMRI Sumber: PERUM DAMRI buku Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang organisasi dan tata kerja kantor pusat perusahaan DAMRI
50 3.1.4.2 Struktur Manajemen Perum Damri 3.1.4.2.1 Susunan Dewan Pengawas PERUM DAMRI Surat keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-362/MBU/2010 tanggal 25 Desember 2013 prihal pemberhentian dan pengangkatan serta pengalihan tugas anggota Dewan pengawas Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.
Bagan 3.1 Bagan Dewan Pengawas PERUM DAMRI Sumber: Rencana jangka panjang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI tahun 2014-2018 3.1.4.2.2 Susunan Direksi PERUM DAMRI Surat keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-268/MBU/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.
Bagan 3.2 Bagan Direksi PERUM DAMRI Sumber: Rencana jangka panjang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI tahun 2014-2018
51 3.1.4.2.2 Mekanisme dan Prosedur Good Corporate Governance (GCG) Perum Damri Perusahaan diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan perundangundnagan dengan tetap memperhatikan kententuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perum DAMRI. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG), Direksi menyusun Good Corporate Governance (GCG), manual yang diantaranya memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman prilaku etika (Code of Conduct). A.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), meliputi:
1.
Transparansi Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan
informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).
Perusahaan
Umum
(PERUM)
DAMRI
wajib
menyampaikan kepada kementerian (pemerintah) selaku otoritas pengawas BUMN di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para stakeholder dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan terjadinya efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam perusahaan. Transparansi ini terdapat pada Keputusan Direksi PERUM DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI diantaranya yaitu:
52
Tabel 3.1 Transparansi Pada Mekanisme dan Prosedur Good Corporate Governance (GCG) Perum Damri. Keputusan Direksi PERUM DAMRI Keterangan
Nomor:
SK.693/HK.101/DAMRI-2011
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI Pasal 37: Fungsi Biro Perencanaan, Biro
Perencanaan,
Pnelitian,
Pnelitian, Pengembangan dan Teknologi Pengembangan dan Teknologi Informasi Informasi
memiliki fungsi penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan,
penelaahan,
pengendalian dan pelaporan kegiatan perencanaan, penelitian, pengembangan berskala
korporat
serta
teknologi
informasi melalui penyediaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) guna mendukung akurasi dan kecepatan proses-proses transaksi dan pengambilan
keputusan
manajemen
perusaaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar
strategik,
tersedia
hasil
pengembangan kesiapan
pakai
performance)
perencanaan
penelitian
dan
perusahaan (service fasilitas
serta ability teknologi
informasi perusahaan yang optimal. (Sumber: Keputusan Direksi PERUM DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI)
2.
Akuntability (Akuntabilitas) Komisaris
mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya
dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme checks and balances kewenangan
53 dan peran dalam mengelola perusahaan. Dalam PERUM DAMRI telah adanya fungsi dan tanggung jawab organ pendukung diantaranya yaitu Satuan Pengawasan Intern, yang
disusun
dalam
Keputusan
Direksi
PERUM
DAMRI
Nomor:
SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI.
Tabel 3.2 Akuntability (Akuntabilitas) Pada Mekanisme dan Prosedur Good Corporate Governance (GCG) Perum Damri. Keputusan Direksi PERUM DAMRI Nomor: Keterangan
Tugas dan Fungsi
SK.693/HK.101/DAMRI-
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor
Pusat
Perusahaan
Umum DAMRI Bagian kelima, Pasal 32 Fungsi Satuan Satuan Tata
Kerja Pengawasan Intern
Pengawasan
Intern
memiliki
fungsi
Perusahaan
Satuan
penyelenggaraan
pengawasaan
Pengawasan
internal dan panyiapan saran-saran
Intern
konstruktif
dalam
transaksi
perusahaan
pengurusan agar
penyelenggaraan perusahaan
kegiatan
berlangsung
sesuai
dengan asas kepatuhan menurut ketentuan yang berlaku dan dpaat dicapai kinerja perusahaan sesuai dengan yang direncanakan. Pasal 33 Tugas Satuan a.
Menyiapkan
Pengawasan Intern
jangka
rencana
panjang,
kerja jangka
menengah, jangka pendek dan program
kerja
perushaan
dibidang pengawasan internal perusahaan.
54
Keputusan Direksi PERUM DAMRI Nomor: Keterangan
Tugas dan Fungsi
SK.693/HK.101/DAMRI-
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor
Pusat
Perusahaan
Umum DAMRI Pasal 33 Tugas Satuan Pengawasan Intern
b. Menyiapkan
pengaturan
kebijaksanaan berskala korporat dibidang Pengawasan Internal perusahaan
yang
menjamin
diselenggarakannya
setiap
transaksi
sesuai
perusahaan
dengan asas kepatuhan menurut ketentuan yang berlaku serta dapat dicapainya target kinerja perusahaan
sesuai
dengan
rencananya. c. Melaksanakan Pengawasan
kegiatan Intern
dan
pemberian
saran
pengurusan
perusahaan
agar
berlangsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
memenuhi
asas
kepatuhan dan dapat dicapainya target kinerja perusahaan sesuai dengan yang direncanakan pada unit kerja kantor pusat, kantor divisi regional, unit pelaksana teknis dan SBU.
55
Keputusan
Direksi
PERUM
DAMRI Keterangan
Tugas dan Fungsi
Nomor:
SK.693/HK.101/DAMRI-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI
Pasal 33 Tugas Satuan
d. Melaksanakan
kegiatan
pendampingan
(counterpart)
Pengawasan Intern
bagi
kegiatan
pemeriksaan
yang dilakukan oleh auditor eksternal dan surpervisi tindak lanjut temuan auditor pada seluruh unit kerja perusahaan. e.
Menyaiapkan laporan berkala hasil
kegiatan
intern dengan
pengawasan
perusahaan
sesuai
ketentuan
yang
berlaku. (Sumber: Keputusan Direksi PERUM DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perusahaan Umum DAMRI)
3.
Responsibility (Pertanggungjawaban) Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa
dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.
56
Tabel 3.3 Responsibility (Pertanggungjawaban) Pada Mekanisme dan Prosedur Good Corporate Governance (GCG) Perum Damri. No. 1.
Penempatan Pekerja
Pengembangan Pekerja
Penempatan pekerja dilakukan sesuai Pengembangan dengan
kebutuhan
berdasarkan
perjanjian
pekerja
perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kerja
yang pengetahuan
disepakati berdasarkan prinsip-prinsip melalui
dan
jalur
kompetensi
pendidikan
dan
the right man on the right place dan pelatihan serta jalur penugasan equal pay for equal job.
khusus guna pencapaian tujuan dan peningkatan
kinerja
pemenuhan
perushaan,
kompetensi
dan
sekaligus pengembangan karir. 2.
Penempatan pekerja untuk jabatan- Pengembangan jabatan tertentu dilakukan melalui fit untuk and propertest atau assesment.
karir
mengisi
dilakukan
jabatan-jabatan
diperusahaan
berdasarkan
kompetensi pekerja serta proyeksi jenjang karir (career path). 3.
Setiap
pekerja
harus
bersedia Pengembangan karir meliputi jalur
ditempatkan di wilayah atau unit kerja manajerial atau struktural yang perusahaan sesuai dengan kebutuhan mengiktui perusahaan.
jenjang
struktur
organisasi perusahaan dan jalur tenaga ahli atau spesialis dengan dukungan
Profesional
Development Program. 4.
Pekerja
yang
menolak
penempatan Perusahaan harus membentuk suatu
dapat diberikan sanksi oleh perusahaan tim
atau
dewan
atau
badan
sesuai dengan peraturan perusahaan dan pembinaan yang ditugaskan untuk bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
melakukan
pemilihan
jabatan
perusahaan dari semua tingkatan.
57
No.
Penempatan Pekerja
5.
Pengembangan Pekerja Sampai
pada
tertentu,
tingkat
jabatan
perencanaan
seksesi
pejabat perusahaan diselaraskan dengan karir
rencana pekerja
pengembangan dan
kebutuhan
perusahaan serta dilaporkan oleh direksi kepada dewan pengawas. (Sumber: Draft Final Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI)
4.
Independency (Kemandirian) Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.
Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, Perusahaan Umum DAMRI telah menerapkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek untuk menghindari benturan kepentingan dan pengungkapan adanya benturan kepentingan, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya. Tabel 3.4 Independency (Kemandirian) Pada Mekanisme dan Prosedur Good Corporate Governance (GCG) Perum Damri.
keterangan 1. Benturan kepentingan terjadi, apabila:
Draft Final Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) a. Melakukan transaksi atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri senidri, keluarga atau golongan. b. Menerima atau memberikan hadiah atau
58 manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya didalm perusahaan.
Draft Final Pedoman Tata Kelola Perusahaan
keterangan Benturan
(Code Of Corporate Governance)
kepentingan
terjadi, apabila:
c. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan. d. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan perusahaan mitra atau calon mitra lainnya. e. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota
direksi
dan
anggota
Dewan
Pengaawas. 2.
Pengungkapan benturan kepentingan
adanya c. Anggota Direksi dan Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada pemilik modal tentang situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya situasi atau kondisi tersebut. d. Pemilik modal meneliti situasi atau kondisi yang menunjukann indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5(lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut. e. Para pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang tentang situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya benturan kepentingan.
59
keterangan
Draft Final Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) f. Direksi meneliti situasi atau kondisi yang menunjukan
indikasi
adanya
benturan
kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut. (Sumber: Draft Final Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI) 5.
Fairness (Kewajaran) Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak stakeholder berdasarkan
sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsikolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain. Di Perusahaan Umum DAMRI juga telah membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak stakeholders dan berbagai peraturan yang telah disesuai dengan udangan-undang dan peraturan Menteri yang berlaku saat ini tentang penerapan Good Corporate Governance yang baik.
60
Tabel 3.5 Fairness (Kewajaran) Pada Mekanisme dan Prosedur Good Corporate Governance (GCG) Perum Damri. No. 1.
Hak dan Partisipasi Stakeholders Hak Stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kontrak atau karena nilai etika/ norma dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.
Hak-hak Stakeholders dihormati, dilindungin dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain melalui pemberian informasi yang relavan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dengan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika.
3.
Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan Stakeholders berpatisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Perusahaan
mempunyai
mekanisme
untuk
menampung
dan
menindaklanjuti saran dan keluhan daari Stakeholders. (sumber: Draft Final Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI)
