BAB 3 OBJEK DAN METODA PENELITIAN
3.1.
Objek Penelitian Objek penelitian adalah PT ASABRI (Persero) dengan memusatkan
penelitian terhadap performa kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
3.1.1. Sejarah Singkat PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS berdasarkan PP No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan kedudukan, tugas, dan wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. PT ASABRI (Persero) didirikan sejak Tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI. Kemudian pada Tahun 1991 status hukum Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahan Perseroan (PERSERO). Ketentuan mengenai Pendirian Perusahaan PT ASABRI (Persero) tertuang pada Akta Muhani Salim, S.H. Notaris di 29
Jakarta Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Peraseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham.
3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan Visi: Menjadi perusahaan pengelola program asuransi sosial nasional terbaik yang mampu memberikan manfaat atau jaminan yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran asuransi atau pensiun, serta pelayanan terbaik bagi peserta dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai. Misi: Meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, anggota TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan atau Polri, dengan memberikan pelayanan pembayaran asuransi atau pensiun dengan prinsip 5 T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, Tepat orang dan Tertib Administrasi) dan 4 S (Senyum, Salam, Sapa dan Sabar) yang dilandasi keakuratan data berbasis teknologi informasi dan didukung sarana dan prasarana pelayanan yang maksimal serta sumber daya manusia yang profesional.
3.1.3. Filosofi Perusahaan Seperti perusahaan asuransi sosial pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan asuransi PT ASABRI (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi yaitu kegotongroyongan, "dimana yang muda membantu yang lemah, yang
30
berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah, yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, yang sehat membantu yang sakit".
3.1.4. Tugas Perusahaan Secara makro PT ASABRI (Persero) bertugas mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penanaman dana investasi dan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), yang kemudian berkembang menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Secara
mikro
PT
ASABRI
(Persero)
bertugas
menunjang
upaya
meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan dan Polri beserta keluarganya melalui penyelenggaraan program asuransi sosial dan pembayaran pensiun.
3.1.5. Bidang Usaha PT ASABRI (Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan TNI dan Polri.
3.1.6. Produk Perusahaan Produk-produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT ASABRI (Persero) yaitu: a) Santunan Asuransi (SA) Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun.
31
b) Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA) Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun. c) Santunan Risiko Kematian (SRK) Santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif. d) Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) Santunan yang diberikan kepada peserta yang gugur/tewas dalam menjalankan tugas negara. e) Santunan Biaya Pemakaman (SBP) Santunan yang diberikan kepada para peserta pensiunan yang meninggal dunia. f) Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD) Santunan yang diberikan kepada peserta akibat tindakan langsung lawan maupun bukan tindakan langsung lawan dan atau dalam tugas kedinasan bagi Prajurit TNI. g) Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCKBD) Santunan yang diberikan kepada peserta yang terjadi dalam masa kedinasan bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan/Polri. h) Santunan Biaya Pemakaman Isteri/Suami (SBPI/I) Santunan yang di berikan kepada peserta ASABRI aktif/Pensiunan Peserta/Ahli Waris, dalam hal Isteri/Suami Peserta/Pensiunan peserta meninggal dunia.
32
i) Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA) Santunan
yang
diberikan
kepada
peserta
dalam
hal
Anak
Peserta/Pensiunan Peserta meninggal dunia.
3.1.7. Struktur Organisasi Perusahaan Berikut ini adalah gambaran struktur singkat organisasi perusahaan. Struktur lengkapnya disajikan pada lampiran. a) Kantor Pusat Tabel 3.1 Struktur Singkat Organisasi Kantor Pusat
Sumber: PT ASABRI (Persero)
33
b) Kantor Cabang Tabel 3.2 Struktur Singkat Organisasi Kantor Cabang
Sumber: PT ASABRI (Persero)
34
3.2.
Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 3.2.1. Gambaran Struktur Organisasi Tabel 3.3 Struktur Organisasi Divisi PKBL
Sumber: PT ASABRI (Persero)
3.2.2. Fungsi Jabatan Divisi PKBL Sesuai dengan struktur organisasi yang sudah digambarkan diatas, maka tugas pokok utama dan tanggung jawab dari masing-masing bagian akan diuraikan sebagai berikut: 1. Kepala Divisi PKBL Tugas utama dari kepala divisi PKBL ini adalah untuk membantu Direktur SDM dan Umum dalam menyelenggarakan pembinaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) guna meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah, agar menjadi tangguh dan mandiri serta dapat memberdayakan kondisi sosial masyarakat guna
35
mencapai
kesejahteraan
untuk
mendukung
pencapaian
tujuan
perusahaan. Kepala Divisi PKBL akan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Dir. SDM dan Umum. 2. Sekretaris Sekretaris bertugas sebagai penata/verifikator/administrator untuk membantu Kepala Divisi PKBL dalam mempersiapkan dan memastikan terlaksananya kegiatan unit kerja, serta melakukan komunikasi yang baik antara Kepala Divisi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan dengan tujuan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan. 3. Kepala Bidang Operasi PKBL Kepala Bidang Operasi PKBL bertugas untuk membantu Kepala Divisi PKBL dalam mengendalikan dan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyalurkan dana Bina Lingkungan kepada masyarakat. Kepala Bidang Operasi PKBL akan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Kepala Divisi PKBL. 4. Penata Pembinaan dan Evaluasi Kemitraan Bertugas membantu Kepala Bidang Operasi dalam melakukan analisa kelayakan usaha calon mitra binaan untuk penyaluran Program Kemitraan.
36
5. Analisis Program Kemitraan Bertugas membantu Kepala Bidang Operasi dalam melakukan analisa kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat untuk penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 6. Administrator Program Bina Lingkungan Bertugas membantu Kepala Bidang Operasi PKBL dalam melakukan analisa kondisi sosial masyarakat untuk penyaluran dana program Bina Lingkungan. 7. Kepala Bidang Perencanaan PKBL Bertugas untuk membantu Kepala Divisi PKBL mengendalikan dan melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran PKBL serta menyajikan laporan keuangan PKBL sesuai dengan kebijakan akuntansi PKBL. Kepala Bidang Perencanaan PKBL ini mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kepala Divisi PKBL. 8. Penata Laporan Keuangan Bertugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melakukan kegiatan analisa, evaluasi dan kelancaran aplikasi Perencanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan tujuan untuk memastikas penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. 9. Penata Perencanaan dan Pengendalian Program Bertugas membantu Kepala Bidang Perencanaan PKBL dalam menyusun, mengendalikan, dan merealisasikan rencana kerja dan anggaran PKBL sesuai standard operating procedure (SOP).
37
10. Administrator Pengendalian Program Bertugas untuk membantu Kepala Bidang Perencanaan PKBL dalam menjalankan rencana kerja anggaran PKBL dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengadministrasian data dan pembukuan telah disajikan sesuai dengan kebijakan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan. 11. Kepala Bidang Keuangan Bertugas untuk membantu Kepala Divisi PKBL dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan dana PKBL. Kepala Bidang Keuangan berkewajiban mempertanggunng jwabkan kinerjanya kepada Kepala Divisi PKBL. 12. Penata Akuntansi Bertugas membantu Kepala Bidang Keuangan PKBL melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan PKBL dengan cara menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi PKBL. 13. Verifikator Keuangan Bertugas membantu Kepala Bidang Keuangan PKBL dalam melakukan kegiatan verifikasi keuangan PKBL, dengan tujuan untuk menyajikan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. 14. Kasir Bertugas membantu Kepala Bidang Keuangan PKBL dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan uang dalam bentuk kas atau cek dengan
38
tujuan untuk memastikan semua transaksi sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
3.3. Produk Kegiatan Divisi PKBL Produk kegiatan divisi PKBL ini terbagi menjadi dua yaitu: 1. Program Kemitraan a) Pinjaman modal kerja berupa uang kepada usaha mikro yang bergerak di sektor: i.
Industri/Teknologi Informasi
ii.
Perdangangan
iii.
Pertanian
iv.
Perikanan/Peternakan
v.
Perkebunan
vi.
Jasa
vii.
Koperasi/Jasa Lain
b) Hibah untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Mitra Binaan berupa: i.
Diklat, studi banding, dan pelatihan untuk Mitra Binaan.
ii.
Pameran, Bazaar, dan promosi bagi Mitra Binaan.
2. Bina Lingkungan a) BUMN Peduli Kegiatan yang biasa dilakukan adalah penjualan sembilan bahan pokok dengan harga yang sangat murah dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
39
b) BUMN Pembina Pemberian sumbangan atau hibah dengan kategori sebagai berikut: i.
Bencana Alam
ii.
Pelestarian Alam
iii.
Pendidikan dan Pelatihan
iv.
Peningkatan Kesehatan
v.
Pengembangan Prasarana Umum
vi.
Sarana Ibadah
Untuk rincian kegiatan dari program bina lingkungan BUMN Pembina, akan disajikan pada lampiran 1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini dilaksanakan di 12 kota besar seluruh wilayah Indonesia yang terdapat Kantor Cabang dari perusahaan agar lebih mudah terjangkau dan mudah penyalurannya. Berikut ini daftar mitra binaan PT ASABRI (Persero) tahun 2012: Tabel 3.4 Daftar Mitra Binaan Tahun 2012
No. Kota 1. Kantor Cabang Medan 2. Kantor Cabang Palembang 3. Kantor Cabang Bandung 4. Kantor Cabang Semarang 5. Kantor Cabang Surabaya 6. Kantor Cabang Balikpapan 7. Kantor Cabang Makassar 8. Kantor Cabang Jayapura 9. Kantor Cabang Denpasar 10. Kantor Cabang Jakarta 11. Kantor Cabang Ambon 12. Kantor Cabang Aceh 13. Kantor Pusat TOTAL Sumber: PT ASABRI (Persero)
Unit 14 25 29 31 25 22 36 17 13 38 27 22 28 327
40
3.4.
Prosedur Penyaluran Dana Program Kemitraan Penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan dilaksanakan oleh Pelaksana
Unit PKBL di seluruh kantor cabang PT ASABRI (Persero) setelah para mitra binaan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan semua persyaratan telah terpenuhi. Selanjutnya dana tunai dapat diberikan kepada masing-masing mitra binaan sesuai dengan jumlah pinjaman yang telah disepakati bersama. Gambar 3.1 Flowchart Penyaluran Dana Program Kemitraan Prosedur Penyaluran Dana Program Kemitraan
Calon Mitra Binaan
Kantor Cabang
Penata Pembinaan dan Evaluasi Kemitraan
Analisis Program Kemitraan
Kasir
mulai
Membuat proposal
Menerima proposal Menerima proposal
Proposal Permohonan Proposal Permohonan Proposal Permohonan
Meneliti atas dokumen pendukung
Ya Tidak Membuat surat penolakan
Menerima proposal
Surat penolakan Proposal Permohonan
Surat penolakan
Melakukan analisa kelayakan
Melakukan survei
Mengeluarkan dana
Tidak Ya
Membuat kontrak
Menerima dana Penetapan dan perjanjian kontrak
selesai
Sumber: PT ASABRI (Persero) 41
3.4.1. Pendaftaran Calon Mitra Binaan Pendaftaran calon mitra binaan dilaksanakan pada semester satu setiap tahun anggaran atau sesuai kebutuhan. Dalam pendaftaran tersebut, calon mitra binaan mengajukan permohonan jumlah dana yang akan dipinjam serta usaha yang telah dan akan dilakukan sehubungan rencana pinjaman.
3.4.2. Persyaratan Umum Berikut ini adalah standar dari persyaratan umum yang diberlakukan bagi calon mitra binaan: a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. b) Milik Warga Negara Indonesia. c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun secara tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. d) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun,kecuali bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina. g) Belum memenuhi persyaratan perbankan.
42
3.4.3. Pengajuan Pinjaman Dana Pengajuan pinjaman dana program kemitraan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut: 1. Usaha Kecil a) Nama dan alamat unit usaha b) Nama dan alamat pemilik atau pengurus unit usaha c) Bukti identitas dari pemilik atau pengurus d) Bidang usaha e) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada) f) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha) g) Rencana usaha dan kebutuhan dana 2. Koperasi a) Nama dan alamat unit usaha b) Nama dan alamat pemilik atau pengurus unit usaha c) Bukti identitas dri pemilik atau pengurus d) Bidang usaha e) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada) f) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha) g) Rencana usaha dan kebutuhan dana
43
h) Badan hukum koperasi i) Melampirkan hasil rapat anggota tahunan (RAT) tahun terakhir j) Bukti identitas anggota koperasi k) Diketahui oleh dansatker bagi koperasi angkatan
3.4.4. Penelitian Administrasi Calon Mitra Binaan Setelah calon mitra binaan mengajukan proposal, diadakanlah penelitian administrasi tentang proposal tersebut. Penelitian tersebut dilakukan terhadap kelengkapan surat pengajuan dan dokumen pendukung.
3.4.5. Survei Calon Mitra Binaan Setelah penelitian administrasi selanjutnya dilaksanakan survei calon mitra binaan di wilayah binaan yang telah ditentukan dengan sasaran survei adalah: 1. Pengecekan alamat, disesuaikan dengan alamat pada pengajuan dan surat izin badan usaha/badan hukum koperasi. 2. Pengecekan surat-surat/dokumen asli sesuai pengajuan dan tidak menerima usaha kecil/koperasi yang telah dibina oleh BUMN lain. 3. Pengecekan usaha yang dilakukan meliputi tempat usaha, persediaan barang atau peralatan usaha, pegawai/karyawan perusahaan, persaingan usaha sejenis disekitar calon mitra binaan. 4. Pengecekan meliputi perkembangan situasi dan kondisi, untuk usaha yang dilakukan perlu diteliti tantang kendala yang mungkin timbul misalnya hewan/unggas/ikan yang rawan penyakit, usaha yang rawan kebakaran, usaha di daerah yang rawan banjir dan lain-lain.
44
5. Hasil survei dibuat laporan untuk menentukan dan menetapkan usaha kecil/koperasi yang diterima sebagai mitra binaan. 6. Membuat laporan analisa pengajuan pinjaman UMKM dan Koperasi.
3.4.6. Penetapan Mitra Binaan dan Penyelesaian Perjanjian/Kontrak Untuk penetapan dan perjanjian kontrak mitra binaan, akan dilakukan sesuai tahap-tahap berikut ini: 1. Laporan Survei dan Laporan Analisa Pengajuan Pinjaman disampaikan kepada pembina PKBL, selanjutnya diadakan penetapan mitra binaan, kemudian dibuat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat: a) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan b) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan c) Jumlah pinjaman dan peruntukannya d) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman), jadwal dan besaran angsuran pokok dan bunga) e) Tata cara transfer dana dan nomor rekening PKBL PT ASABRI (Persero) f) Sanksi terhadap keterlambatan pembayaran dan atau wanprestasi. 2. Besarnya bunga pinjaman disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan sistem bunga tetap. 3. Lampiran perjanjian/kontrak merupakan dokumen yang tidak dapat dipisajkan dari pejanjian/kontrak, yaitu; a) Dokumen-dokumen yang dapat mengikat mitra binaan selama masa perjanjian
45
b) Surat pernyataan bahwa tidak/belum menerima dana Program Kemitraan dari BUMN lain
3.4.7. Pendidikan dan Pelatihan Mitra Binaan Para mitra binaan yang memenuhi persyaratan sesuai hasil survei dilapangan dan ditetapkan untuk menjadi mitra binaan akan diundang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Lama pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan untuk materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut: 1. Pengenalan terhadap BUMN Pembina dan paparan singkat tentang Program Kemitraan. 2. Tata cara pembuatan laporan keuangan triwulan/semester. 3. Tata cara pembukuan sederhana. 4. Manajemen usaha 5. Pemasaran produksi
3.5.
Prosedur Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Penyaluran dana program bina lingkungan dilaksanakan dalam rangka
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar kantor pusat atau kantor cabang PT ASABRI (Persero) melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui kegiatan penampungan pengajuan permohonan, survei dan evaluasi, serta penyaluran dana program bina lingkungan. Bantuan dana diberikan dalam bentuk materiil melalui kantor cabang PT ASABRI (Persero) kecuali untuk yang bersifat khusus/darurat. Penyaluran dituangkan dalam perjanjian
46
atau berita acara yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian dan berita acara. Gambar 3.2 Flowchart Penyaluran Dana Bina Lingkungan Prosedur Penyaluran Bina Lingkungan Calon Mitra Binaan
Kantor Cabang
Administrator Program Bina Lingkungan
Kasir
Mulai mulai
Membuat proposal
Menerima proposal Menerima proposal
Proposal Permohonan Proposal Permohonan Proposal Permohonan
Meneliti atas dokumen pendukung
Melakukan survei
Ya Tidak
Membuat surat penolakan
Membuat perjanjian
Mengeluarkan dana
Surat penolakan
Perjanjian
Menerima dana
Selesai
Sumber: PT ASABRI (Persero)
47
3.5.1. Penampungan Pengajuan Permohonan Permohonan diajukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga, Badan, atau Pengurus di wilayah usaha kantor pusat dan kantor cabang PT ASABRI (Persero). Permohonan dana program bina lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sebagai berikut: 1. Bantuan Korban Bencana Alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam berupa: a) Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih, dan mandi cuci kakus pengungsi b) Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis c) Bantuan tenda pengungsi/tempat penampungan sementara d) Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi dan sewa alat-alat berat e) Bantuan rehabilitasi gedung, rumah tinggal, sarana, dan prasarana umum lainnya. 2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa: a) Umum 1) Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah 2) Bantuan biaya pendidikan 3) Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah 4) Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
48
b) Khusus Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak-anak TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan yang ingin menambah wawasan keilmuan untuk menciptakan lapangan kerja dan berwiraswasta. 3. Bantuan Peningkatan Kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berupa: a) Renovasi balai kesehatan masyarakat b) Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat 4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat berupa: a) Pembanguanan/rehabilitasi rumah ibadah b) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana umum 5. Bantuan pelestarian alam, yaitu bantuan untuk penghijauan. 6. Bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli, yaitu yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN.
3.5.2. Survei Calon Bina Lingkungan Untuk ketepatan dalam penyaluran dana program bina lingkungan, diadakan survei calon penerima bantuan bina lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Penelitian usulan dan biaya yang diajukan 2. Penelitian terhadap lingkungan 3. Penetapan calon penerima dana program bina lingkungan
49
