BAB 3 OBJEK DAN METODA PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian 3.1.1
Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Jakarta Duren Sawit yang
dibentuk sebagai bagian dari Reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, mulai beroperasi tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Duren Sawit meliputi wilayah Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 2.280 ha yang terdiri dari 7 Kelurahan yakni 1.
Kelurahan Pondok Bambu
2.
Kelurahan Malaka Jaya
3.
Kelurahan Duren sawit
4.
Kelurahan Pondok Kopi
5.
Kelurahan Pondok Kelapa
6.
Kelurahan Klender
7.
Kelurahan Malaka Sari Sebagai KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern,
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki karakteristik organisasi berdasarkan 49
fungsi dan diharapkan memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai serta tata kerja yang transparan. Sumber Daya Manusia Aspek kepegawaian yang mendukung operasional KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dapat digambarkan sebagai berikut : Jabatan Jabatan
Jumlah
Kepala Kantor
1
Kasi,Kasubbag
10
Fungsional
13
AR
22
Pelaksana
45 91
50
3.1.2
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut : A. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. B. Tugas KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (mulai tahun 2013, pengelolaan PBB diserahkan kepada Pemda DKI) dalam wilayah Kecamatan Duren Sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan 51
subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (mulai tahun 2013 fungsi ini dijalankan oleh Pemda DKI); b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; d. penyuluhan perpajakan; e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; f. pelaksanaan ekstensifikasi; g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; h. pelaksanaan pemeriksaan pajak; i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; j. pelaksanaan konsultasi perpajakan; k. pelaksanaan intensifikasi; l. pembetulan ketetapan pajak; m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (mulai Tahun 2013 kewenangan diserahkan ke Pemda DKI) n. pelaksanaan administrasi kantor.
52
3.1.3
Visi dan Misi
1. Visi Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit adalah Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Visi tersebut merefleksikan cita-cita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya dengan tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih. 2. Misi Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit
adalah
Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.
3.1.4
Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun ke depan. Oleh karena itu sebagai penjabaran visi dan 53
misi yang telah ditetapkan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki tujuan sebagai berikut : a.
Peningkatan Pelayanan Perpajakan;
b.
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum;
c.
Peningkatan Efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi;
d.
Peningkatan Profesionalisme dan Integritas SDM;
3.1.5
Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran tujuan yang ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki sasaran yaitu : a.
Meningkatkan kualitas pelayanan;
b.
Meningkatkan efektivitas penyuluhan;
c.
Meningkatkan efektivitas kehumasan;
d.
Mengefektifkan pengawasan WP nonfiler;
e.
Meningkatkan kepatuhan WP melalui pembetulan SPT;
f.
Mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi;
g.
Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan;
h.
Meningkatkan kegiatan intelijen perpajakan;
i.
Meningkatkan efektivitas pemeriksaan;
j.
Meningkatkan efektivitas penyidikan; 54
k.
Melaksanakan reformasi kebijakan;
l.
Melaksanakan reformasi proses bisnis;
m. Melaksanakan reformasi organisasi; n.
Melaksanakan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi;
o.
Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran;
p.
Mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi;
q.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM.
3.1.6
Strategi Demi tercapainya dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, ditetapkan kebijakan-kebijakan dalam bentruk strategi kinerja yang dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit yakni: a.
Meningkatkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b.
Menyiapkan standar pelayanan;
c.
Mempersingkat waktu pelayanan;
d.
Meningkatkan dan memperbanyak sarana untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
e.
Menyiapkan standar penanganan pengaduan Wajib Pajak;
f.
Menyederhanakan formulir dan persyaratan perpajakan;
g.
Meningkatkan frekuensi penyuluhan;
h.
Menyempurnakan materi dan metode penyuluhan; 55
i.
Mensosialisasikan hak dan kewajiban WP (Taxpayer’s Bill of Right );
j.
Mempublikasikan misi, visi dan nilai;
k.
Meningkatkan publikasi kinerja, peran dan manfaat pajak;
l.
Memanfaatkan database DJP untuk menguji WP non-filer;
m. Menyusun kebijakan persuasif kepada WP non-filer; n.
Memetakan kepatuhan Wajib Pajak;
o.
Menggali potensi perpajakan sektor usaha tertentu dengan cara persuasif;
p.
Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi WP;
q.
Mengefektifkan penanganan transaksi berindikasi Transfer Pricing (TP)
r.
Mengembangkan sistem administrasi pemeriksaan pajak
s.
Meningkatkan mutu hasil pemeriksaan
t.
Membentuk budaya organisasi yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai organisasi
u.
Menyempurnakan jaringan komunikasi yang terintegrasi
v.
Membudayakan komunikasi berbasis teknologi informasi kepada seluruh pegawai
w. Menyempurnakan basis data x.
Mengembangkan sistem pembinaan pegawai
y.
Mengembangkan sistem pengawasan pegawai
z.
Menerapkan kode etik secara tegas dan konsisten
56
3.1.7
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan menteri keuangan Nomor 167/PMK.01/2012
tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki struktur organisasi yang menunjukkan fungsi dan wewenang dari puncak pimpinan sampai dengan satuan organisasi atau jabatan terendah. Susunan organisasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tersebut terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3) Seksi Pelayanan 4) Seksi Penagihan 5) Seksi Pemeriksaan 6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (ada 4 seksi)
3.1.8
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing seksi adalah
sebagai berikut: 57
1. Sub Bagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 2. Seksi Pengolahan data dan informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan iSISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. (Mulai Tahun 2013, kegiatan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah DKI Jakarta kewenangannya telah diserahkan ke Pemda DKI) 3. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 4. Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif,
58
usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan. 5. Seksi pemeriksaan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi
Ekstensifikasi
Perpajakan
mempunyai
tugas
melakukan
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan 59
pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding. (Mulai Tahun 2013, kegiatan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah DKI Jakarta kewenangannya telah diserahkan ke Pemda DKI).
3.1.9
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak diukur berdasarkan
beberapa indikator, diantaranya: A. Indikator Kinerja Utama bagi Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak 1. Persentase jumlah penambahan Wajib Pajak terdaftar 2. Persentase jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru terdaftar 3. Persentase kepatuhan Wajib Pajak baru 4. Persentase jumlah objek pajak PBB sektor P3 yang dilakukan pendataan 5. Persentase
jumlah
data/alket
yang
tidak
ber-NPWP
yang
ditindaklanjuti 6. Persentase Surat Himbauan KMS yang ditindaklanjuti Bisa termasuk kedalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak berhubungan dengan Undang-undang PPN Pasal 16C tentang kegiatan membangun sendiri dalam kegiatan usahanya. 60
Tindakan yang dilakukan: 1) Dihimbau; 2) Apabila Wajib Pajak membayar kewajibannya, maka dikenakan 2% dari jumlah pengeluarannya termasuk PPN; 3) Kalau himbauan yang diberikan tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, maka dilakukan klarifikasi untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang secara jabatan. 7. Persentase pencarian data 8. Persentase pengiriman data 9. Persentase penyelesaian penatausahaan surat masuk dan surat keluar 10. Persentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategis
B. Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Seksi Ekstensifikasi Wajib Pajak 1. Persentase jumlah penambahan Wajib Pajak terdaftar 2. Persentase jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru terdaftar 3. Persentase kepatuhan Wajib Pajak baru 4. Persentase jumlah objek pajak PBB sektor P3 yang dilakukan pendataan 5. Persentase penambahan Pengusaha Kena Pajak hasil Himbauan 6. Persentase Surat Himbauan KMS yang ditindaklanjuti 7. Persentase jumlah data/alket yang tidak ber-NPWP yang tidak ditindaklanjuti 8. Persentase pengiriman data 61
9. Persentase penyelesaian penatausahaan surat masuk dan surat keluar 10. Persentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategis
Dalam hal pengukuran indikator kinerja kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, yang paling penting untuk seksi ekstensifikasi terdapat pada point 1, 2, dan 3.
3.2
Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru di KPP Pratama Jakara Duren Sawit Prosedur kerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) tentang tata cara pelaksanaan pengamanan penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru adalah sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menugaskan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak WP OP Baru. 2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dari Kepala Kantor selanjutnya meminta bantuan Kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Kepala Seksi Pelayanan untuk memberikan data WP OP Baru yang dibutuhkan untuk pengamanan penerimaan pajak WP OP Baru. 3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memberikan data yang diperlukan untuk pengamanan penerimaan pajak WP OP Baru kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
62
4. Kepala Seksi Pelayanan memberikan rekapitulasi data Surat Keterangan Terdaftar atau pemberian NPWP Baru kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 5. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima data dari Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Kepala Seksi Pelayanan selanjutnya menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk melakukan inventarisasi dan pemilahan data WP OP Baru yang sudah dan belum melaksanakan kewajiban perpajakan. 6. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan inventarisasi dan pemilahan data WP OP Baru yang sudah dan belum melaksanakan kewajiban perpajakan selanjutnya menyampaikan hasil inventaris dan hasil pemilahan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 7. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima hasil inventarisasi dan pemilahan data dari Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk dianalisa guna menentukan prioritas kegiatan penyampaian himbauan dan atau edukasi, selanjutnya menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk melaksanakan: a. Pengawasan kepatuhan terhadap WP OP Baru yang melaksanakan kewajiban perpajakan; b. Penyampaian himbauan dan atau edukasi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melaksanakan pengawasan kepatuhan,
penyampaian
himbauan
dan
atau
edukasi
selanjutnya 63
melaporkan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Proses selesai.
Jangka waktu penyelesaian: Dilakukan setiap bulan laporan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3.3
Tata Cara Pelaksanaan Penggalian Potensi Wajib Pajak Orang Pribadi Baru di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Prosedur kerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) tentang tata cara pelaksanaan penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi Baru adalah sebagai berikut: 1.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menugaskan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk melaksanakan penggalian potensi WP OP Baru.
2.
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dari Kepala Kantor dan selanjutnya meminta bantuan Kepala Seksi PDI untuk memberikan data yang diperlukan untuk penggalian potensi WP OP Baru.
3.
Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi memberikan data yang diperlukan untuk penggalian potensi WP OP Baru kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
4.
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima data dari Kepala Seksi PDI,
dan
selanjutnya
menugaskan
Pelaksana
Seksi
Ekstensifikasi 64
Perpajakan untuk melakukan inventaris dan pemilahan data WP OP potensial yang belum memiliki NPWP. 5.
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan inventarisasi dan pemilahan data WP OP potensial yang belum memiliki NPWP, dan selanjutnya menyampaikan hasil inventarisasi dan hasil pemilahan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
6.
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima hasil inventarisasi dan pemilahan data dari Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan menganalisa untuk menentukan prioritas kegiatan ekstensifikasi, dan selanjutnya menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk melaksanakan ekstensifikasi.
7.
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melaksanakan ekstensifikasi dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.
Proses selesai.
Jangka waktu penyelesaian: Paling lama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya penugasan dari kepala seksi sampai dengan diperoleh Hasil Inventarisasi dan Pemilahan Data WP OP Potensial yang belum ber-NPWP.
65
