6
BAB 2 TINJAUAN TEORETIS 2.1 Tinjauan Teoretis 2.1.1 Pengertian Aktiva Tetap Menurut
Kusnadi
et
al.
(1998:342)
dalam
bukunya
mengatakan
bahwa,”Aktiva tetap adalah semua benda yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai guna ekonomis serta mempunyai umur (masa) manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) dan diakui serta diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum”. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tahun 2012, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang: a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain ,atau untuk tujuan administratif. b) Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun. Dibawah ini terdapat beberapa definisi-definisi pendukung yang berkaitan dengan aktiva tetap dan sewa guna usaha antara lain: 1. Penyusutan adalah pengalokasian harga pokok aset tetap selama masa penggunaannya atau dapat juga disebut sebagai biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aset tetap itu dalam proses produksi.
6
7
2. Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. 3. Biaya perolehan adalah biaya akuisisi aset tetap meliputi semua jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap dan membuatnya siap digunakan. 4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 5. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi (Harahap, 2002:76) 1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud 2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 2.1.2 Pengertian Sewa Guna Usaha (Leasing) Usaha Leasing diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri
8
Perdagangan Dan Mentri Perindustrian No. Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/1/74 Tanggal 7 Februari 1974 tentang perjanjian usaha leasing yang isinya menyebutkan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan barang modal yang digunakan oleh perusahaan penyewa dalam suatu waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala disertai hak opsi yakni hak untuk membeli barang modal tersebut atau memperpanjang sewa. Singkatnya, leasing dalam pasal 1 SKB Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri perindustrian hanya menyatakan satu jenis sewa guna usaha yaitu sewa guna usaha pembiayaan (finance lease). Istilah leasing tersebut kemudian dikenal dengan istilah sewa guna usaha dan jenisnya lebih diperluas lagi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.001-1988 tanggal 20 Desember 1988 yang menyatakan bahwa perusahaan sewa guna usaha (leasing company) dalam melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal untuk pihak penyewa guna (lessee) dapat memberikan hak opsi (finance lease) membeli obyek sewa guna usaha atau memperpanjang kontrak atau hanya memperlakukan kegiatan pembiayaan sebagai sewa menyewa biasa (operating lease). Dibawah ini terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian sewa guna usaha (leasing) antara lain: Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 tahun 2004 tentang sewa guna usaha (leasing)
9
“Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal bersangkutan atau memperpanjang jangka leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”. Sedangkan menurut Kieso et al. (2002:232) dalam bukunya mengatakan “Lease adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang (sewa) yang sudah ditentukan, yang umumnya dilakukan secara periodik.” Menurut Suandy (2006:51) dalam bukunya menyebutkan : “ Leasing adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lessee (pengguna barang modal), lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan lessee, dimana lessee dapat diberikan hak opsi (option right) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak”. Menurut Waluyo (2007:119) juga mengungkapkan : “Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa komponen dalam sewa guna usaha (leasing) antara lain:
10
1. Pembiayaan perusahaan 2. Penyediaan barang-barang modal 3. Jangka waktu tertentu 4. Pembayaran secara berkala 5. Adanya hak opsi 6. Adanya nilai sisa yang di sepakati bersama 7. Adanya pihak Lessor 8. Adanya pihak Lessee Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha (Anwari, 1987:10) terdiri dari: 1. Lessor Lessor adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Disebut juga investor, equity holder, owner participants atau truster owner. 2. Lessee Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor dengan membayar biaya sewa dan mempunyai hak opsi untuk membeli barang tersebut. 3. Kreditur
11
Kreditur adalah pihak yang terkait dalam perjanjian leasing yang pada umumnya terdiri dari Bank, perusahaan asuransi, trust dan yayasan. 4. Supplier Supplier adalah
perusahaan
atau pihak
yang mengadakan atau
menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. 2.1.3 Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha (Leasing) Secara umum sewa guna usaha terbagi menjadi empat jenis antara lain: 1. Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha sebagai
pemilik barang modal tersebut,
melakukan
pemesanan,
pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value) jika ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Ciri-ciri dari finance lease ini antara lain:
12
a. Jangka waktu berlakunya leasing relatif panjang b. Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang dan keuntungan yang diharapkan oleh lessor. c. Diberikan hak opsi untuk lessee untuk membeli barang modal di akhir masa sewa. d. Harga sewa yang dibayar secara berkala oleh lessee dapat dengan jumlah yang tetap, maupun dengan cara berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. e. Biasanya lessee yang menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak dan asuransi. f. Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan sepihak. 2. Operating Lease (Sewa-Menyewa Biasa) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.
13
Dalam sewa guna usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa guna usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewagunausahakan, berbeda dengan finance lease, perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Operating Lease memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Jangka waktu berlakunya leasing relatif lebih singkat dari umur ekonomis barang yang di lease. b. Besarnya harga sewa lebih kecil dibandingkan harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan oleh lessor. c. Tidak ada hak opsi bagi lessee untuk membeli barang pada akhir masa leasing. d. Biaya sewa secara berkala dibayar dengan jumlah yang tetap. e. Biasanya lessorlah yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi. f. Kontrak
leasing
dapat
dibatalkan
sepihak
oleh
mengembalikan barang yang bersangkutan kepada lessor. 3. Sale-Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan)
lessee
dengan
14
Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. 4. Leveraged Lease Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha (lessee), prusahaan sewa guna usaha (lessor) dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha (leasing). 2.1.4 Kriteria Pengelompokan Transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) Berhubung dasar pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi, maka suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capital lease bagi penyewa guna usaha atau finance lease bagi perusahaan sewa guna usaha apabila dipenuhi semua kriteria berikut ini: 1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha dengan harga yang telah di setujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan
15
barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease). 3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun. Jika salah satu kriteria tersebut diatas tidak terpenuhi maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). 2.1.5 Perlakuan Akuntansi Leasing 1. Perlakuan Akuntansi leasing oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) a. Finance Lease 1. Penanaman
neto
dalam
aktiva
yang
disewagunausahakan
harus
diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income), dan simpanan jaminan (security deposit) 2. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan harga perolehan aktiva yang disewa guna usahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income)
16
3. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala (periodic rate of return) atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. 4. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewaguna usaha (lessee) sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. 5. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi leasing harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. b. Operating Lease 1. Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. 2. Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.
17
3. Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 4. Jika aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. 2. Perlakuan Akuntansi Leasing oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) a. Capital Lease 1. Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh lessee pada akhir masa sewa. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha. 2. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha. 3. Aktiva yang disewagunausahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
18
4. Jika aktiva yang disewagunausahakan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha. 6. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sale and leaseback) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewagunausaha apabila leaseback merupakan capital lease atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila lease merupakan operating lease. b. Sewa Menyewa Biasa (Operating lease) Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.
19
2.1.6 Manfaat Sewa Guna Usaha (Leasing) Pembiayaan melalui leasing memberikan beberapa keuntungan antara lain: 1. Menghemat modal/pembiayaan Untuk memulai usaha, lessee tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar untuk memperoleh barang-barang modal, dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent. 2. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan Adanya sumber pembiayaan selain dari Bank akan memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan pengetatan ekspansi kredit perbankan yang akan membahayakan kelanjutan usahanya. 3. Persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel Dipandang dari sisi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena dapat dengan lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan keuangan lessee. 4. Biaya lebih murah Penggunaan suatu barang atau peralatan melalui metode leasing jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan perhitungan nilai sekarang (present value) 5. Di luar neraca (off-balance sheet)
20
Tidak adanya ketentuan yang mengharuskan untuk mencantumkan transaksi leasing dalam neraca perushaan, memberi daya tarik tersendiri bagi lessee yang berarti prosedur pembelian kativa tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena masih dalam batas kewenangan direksi. 6. Menguntungkan arus kas keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti bagi pendapatan lessee. 7. Proteksi inflasi Leasing dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi dimana dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan khususnya apabila leasing berdasarkan suku bunga tetap maka lessee membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan dimasa lalu. 8. Perlindungan akibat kemajuan teknologi Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau system yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. 9. Sumber pelunasan kewajiban
21
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang disewa. 10. Kapitalisasi biaya Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, intalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing. 11. Risiko keusangan Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan. Sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. 12. Kemudahan penyusunan anggaran Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee. 13. Pembiayaan proyek skala besar Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang sering kali menjadi masalah diantara pemberi dana biasanya.
22
2.1.7 Kelemahan dari Leasing 1. Bagi Lessee: a) Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan Lessor untuk melindungi peralatannya, misalnya dalam bentuk pembatasan pengoperasian barang, perlindungan asuransi dan lain-lain b) Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir lease untuk beberapa jenis barang c) Lease khususnya financial lease mungkin kurang tepat bila lessee hanya membutuhkan aset dalam jangka pendek, karena jika dibatalkan sebelum perjanjian selesai, akan menimbulkan biaya yang cukup besar. d) Karena barang yang di lease tidak dapat dicatat sebagai aset maka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank e) Hak menggunakan barang lease merupakan intangible aset yang tidak dapat disajikan dalam neraca sebagai aset tetap. 2. Bagi lessor a) Sebagai pemilik, lessor memiliki resiko besar jika barang yang di lease mendapatkan tuntutan dari pihak ketiga, misalnya jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh barang yang di lease tersebut
23
b) Dalam hal adanya complaint lessor tidak bisa mengklaim pabrik atau supliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai barang tersebut c) Lessor tetap bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban tertentu kaena kepemilikan barang d) Walaupun mempunyai hak secara hukum menjual barang lease, namun lessor belum tentu bebas dari berbagai ikatan, seperti gadai atau kewajiban lain. 2.1.8 Prosedur Mekanisme Sewa Guna Usaha (Leasing) Berikut mekanisme leasing SUPPLIER
5
1 8
6
9
7 2
LESSOR
3 10
4
ASURANSI
Gambar 1 Mekanisme Leasing
LESSEE
24
Prosedur mekanisme leasing menurut Anwari (1986:49) secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Lessee bebas memilih dan menentukan barang yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier barang yang dimaksud. 2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, mengirimkan kepada lessor disertai dokumen pelengkap. 3. Lessor
mengevaluasi
kelayakan
kredit
dan
memutuskan
untuk
memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lease (lama
kontrak
pembayaran
lease),
maka
kontrak
lease
dapat
ditandatangani. 4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangi kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. 5. Kontrak pembelian barang akan ditandatangani lessor dengan supplier barang tersebut. 6. Supplier dapat mengirim barang yang di lease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.
25
7. Lessee menandatangani tanda terima barang dan menyerahkan kepada supplier. 8. Supplier surat tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. 9. Lessor membayar harga barang yang di lease kepada supplier. 10. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. 2.2 Rerangka Pemikiran Dengan adanya tujuan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan afektivitas operasional perusahaan, maka salah satu langkah yang harus diupayakan adalah menambah barang modalnya, dalam hal ini adalah aktiva tetap perusahaan yaitu penambahan armada truck. Namun terkadang karena keadaan keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membeli aktiva tetap tersebut secara tunai (dananya dialokasikan untuk keperluan lain) maka dari itu pimpinan perusahaan beserta staf pendukung lainnya mengambil kebijaksanaan untuk menggunakan alternatif sumber pembiayaan yang lebih fleksibel atau dapat menyesuaikan dengan dengan keadaan keuangan dan anggaran perusahaan yaitu dalam hal ini adalah (Sewa Guna Usaha) Leasing. Skema Rerangka Pemikiran :
26
PT. Jokotole Transport
Sewa Guna Usaha (Leasing)
Menambah Aktiva Tetap
1. Fleksibel 2. Penghematan Modal 3. Kecepatan Pelayanan 4. Terhindar dari risiko keusangan
Gambar 2 Rerangka Pemikiran
2.3 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah dibaca oleh penulis diantaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Trihastuti, SH. Tahun 1998, dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Leasing Sebagai Alternatif Lembaga Pembiayaan Penyediaan Barang Modal”. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan leasing sebagai alternatif lembaga pembiayaan penyediaan barang modal?”. Dan hasil yang ditemukan dalam
27
penelitian ini sangat signifikan dengan kebutuhan modal perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di indonesia saat ini, salah satu manfaat leasing bagi dunia usaha adalah financial leasing di Indonesia yang dapat memberikan jalan keluar kepada para pengusaha yang ingin mendirikan suatu perusahaan (pabrik) baru dengan mesin-mesin dan alat-alat yang modern, tanpa perlu memiliki dana yang cukup untuk membeli mesin-mesin dan peralatan tersebut. Iwan Setiawan tahun 2001, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Alternatif Pembiayaan Dalam Penambahan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Otobis Gembira Ria”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Alternatif manakah yang paling menguntungkan dalam pengadaan aktiva tetap antara kredit bank dan leasing?”. Maka untuk mengujinya peneliti menggunakan perhitungan present value of cash out flow alternatif leasing memberikan present value sebesar Rp.250.080.469,20.
secara
kuantitatif
lebih
menguntungkan
karena
ada
penghematan dari pada alternatif kredit bank yang memberikan present value sebesar Rp.254.338.290,42. dari segi kualitatif alternatif leasing memiliki keunggulan dalam segi efisiensi dalam administrasi, segi jaminan dan keusangan aktiva. Sementara hutang bank meskipun lebih unggul dalam hal kepemilikan aktiva akan tetapi memiliki resiko keusangan aktiva yang lebih besar.
