BAB 2 TINJAUAN TEORETIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaga
penyelenggara
jaminan
sosial
nasional
diselenggarakan
berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga penyelenggara jaminan sosial nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya. Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia adalah: 1.
Perusahaan
Perseroan
(Persero)
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja
(JAMSOSTEK); 2.
Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
3.
Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
4.
Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Sementara itu, jenis program jaminan sosial meliputi:
1.
Jaminan Kesehatan;
2.
Jaminan Kecelakaan Kerja;
3.
Jaminan Hari Tua;
4.
Jaminan Pensiun; dan.
32
10
5.
Jaminan Kematian. Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga
Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.1.2 Jaminan Sosial Kesehatan 1. Pengertian Jaminan Sosial Tidak ada definisi universal untuk jaminan sosial. Secara umum jaminan sosial diartikan sebagai penyedia perlindungan yang dilakukan lewat prosedur publik atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan karena sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat, usia lanjut, dan kematian. Asuransi kesehatan sering dianggap bagian dari jaminan sosial. Jaminan Sosial Nasional adalah program Pemerintah dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk
dapat
memenuhi
kebutuhan
hidupnya
menuju
terwujudnya
11
kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan. Jaminan Sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh pasal 22 dan 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Secara keseluruhan adanya jaminan sosial nasional dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan dalam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan santunan kematian (Setiawan, 2011: 41). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan, kesehatan adalah hal esensial yang dibutuhkan oleh manusia, dan menjadi hak warga atas pemerintah. Dimanapun warga tersebut berada serta bagaimanapun status sosial ekonominya, pelayanan kesehatan harus diwujudkan dengan baik untuk menjawab tantangan-tantangan yang datang pada bidang kesehatan.
2. Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Bastian (2008:14) jaminan sosial kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi dan sosial serta prinsip ekuitas. Jaminan sosial kesehatan ini diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta
12
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan sosial kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). Peserta jaminan sosial kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran dan iurannya dibayar oleh Pemerintah. Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Selain itu, setiap peserta juga dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Jika peserta setelah 6 bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Manfaat jaminan sosial kesehatan yang bersifat pelayanan perseorangan dapat berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
13
3. Prinsip Jaminan Sosial Kesehatan Pelaksanaan jaminan sosial kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004), yaitu: a.
Prinsip Kegotong royongan Arti prinsip gotong royong adalah peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi. Melalui prinsip ini, program jaminan sosial dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.
Prinsip Nirlaba Pengelolaan dana amanat pada jaminan sosial kesehatan adalah nirlaba, bukan untuk mencari laba. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya akan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta.
c.
Prinsip Keterbukaan Prinsip keterbukaan berarti mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap masyarakat atau peserta.
d.
Prinsip Kehati-hatian Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip pengelolaan dana yang dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14
e.
Prinsip Akuntabilitas Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
f.
Prinsip Portabilitas Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g.
Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Tahapan awal dimulai dari pekerja di sektor formal, setelah itu pekerja sektor informal, sehingga pada akhirnya seluruh rakyat menjadi peserta jaminan sosial kesehatan.
h.
Prinsip Dana Amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
i.
Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dana yang diterima seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta.
2.1.3 Perencanaan Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan
15
sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (planning) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. 1. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah sebagai proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai. 2. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh dan wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi. 3. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan,
bagaimana
melakukannya,
kapan
dan
siapa
yang
akan
melakukannya. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi,
16
aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Fungsi perencanaan (Bastian, 2010: 167) adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Secara singkat, perencanaan strategis untuk sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Dipisahkan antara rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis memuat antara lain visi, misi, dan strategi (arahan kebijakan). Sedangkan rencana operasional memuat program dan rencana tindakan (aksi). 2. Penyusunan rencana strategik melibatkan secara aktif semua stakeholders di masyarakat (dengan kata lain, pemerintah adalah satu-satunya pemeran dalam proses perencanaan strategik). 3. Tidak semua isu atau masalah dipilih untuk ditangani. Dalam proses perencanaan strategik, ditetapkan isu-isu yang dianggap paling strategis atau fokus-fokus yang paling diprioritaskan untuk ditangani. 4. Kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinu dilakukan agar pemilihan strategi selalu “diperbarui” berkaitan dengan peluang serta ancaman di lingkungan luar, dan mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan yang ada di lingkungan internal. Dalam setiap organisasi, rencana disusun menurut hierarki yang sesuai dengan struktur organisasinya. Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang
17
dibawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang diatasnya. Ada dua jenis rencana menurut Bastian (2010:168), yaitu: (1) Rencana strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan (2) rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan. 1. Rencana strategik, yang juga sering disebut perencanaan jangka panjang (long range planning), adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut, program kerja yang terinci juga harus disusun yang mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, siapa yang harus bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya, perencanaan strategik adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan dan digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya. 2. Rencana operasional, terdiri dari (1) rencana sekali pakai (single use plan), yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan segera dibubarkan setelah tujuan itu tercapai, dan (2) rencana permanen (standing plans), yakni pendekatan yang sudah di standardisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. Siklus perencanaan mengikutsertakan semua aspek perencanaan kedalam satu proses yang terpadu. Siklus perencanaan ini akan mengawal perjalanan
18
rencana tersebut dengan matang, terfokus dengan baik, ulet, hemat biaya, dan praktis. Selain itu, pelajaran dari kesalahan yang pernah dibuat serta memberikan umpan balik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan juga tercakup dalam proses perencanaan publik. Tahapan prapelaksanaan perencanaan publik terdiri dari berikut ini. 1. Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan Evaluasi ini menggambarkan tentang pelaksanaan aktivitas dapat ditentukan mana yang telah berjalan dengan baik atau yang kurang optimal, sehingga perencanaan bisa menyusun strategi perencanaan baru yang bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang kurang optimal serta mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik. 2. Organisasi pendukung perencanaan Strategi perencanaan dari hasil evaluasi tahun lalu dan prosedur perencanaan akan dapat dilaksanakan oleh organisasi pendukung perencanaan. Melalui organisasi ini langkah-langkah pelaksanaan perencanaan akan dilakukan. 3. Penetapan asumsi perencanaan Setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun lalu, hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam membuat asumsi perencanaan untuk tahun berjalan.
19
4. Kriteria evaluasi hasil perencanaan Agar perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan hasil yang telah ditetapkan, perlu disepakati terlebih dahulu berbagai kriteria evaluasi hasil perencanaan. Kriteria inilah yang dapat menilai apakah hasil perencanaan dikatakan berhasil atau tidak. 5. Penyusunan indikator program Pelaksanaan perencanaan juga membutuhkan indikator program. Indikator program ini akan mengkerangkai bagaimana input, benefit, outcome, output dan impact suatu program harus dijalankan. Dengan demikian, pelaksanaan program akan dapat dikendalikan semaksimal mungkin. Sedangkan tahapan pelaksanaan dari siklus perencanaan publik terdiri dari berikut ini. 1. Penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program Tahapan pelaksanaan perencanaan publik dimulai dengan pembuatan kertas kerja perencanaan strategi dan program. Kertas kerja ini dibuat sebagai konsep awal atau usulan-usulan yang terkait dengan strategi dan program yang hendak dilakukan. 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tahapan berikutnya setelah pembuatan kertas kerja perencanaan strategi dan program tahun berjalan adalah pembicaraan atau permusyawarahan perencanaan bertahap. Hal ini dilakukan untuk menjaring berbagai aspirasi masyarakat, atau memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan program dalam kebutuhan riilnya.
20
3. Penentuan usulan perencanaan strategik Dari kertas kerja perencanaan strategi dan program yang telah dibuat dan dimusyawarahkan, pada akhir musyawarah akan dihasilkan usulan-usulan perencanaan strategik berdasarkan keputusan bersama. 4. Penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran Tidak semua kebutuhan dan aspek perencanaan dimasukkan dalam draft dokumen perencanaan. Karena keterbatasan sumber daya yang ada, skala prioritas dan anggaran perlu disusun dalam draft dokumen perencanaan. Skala prioritas dan plafon anggaran disusun dalam rangka mengakomodir kepentingan dari yang paling mendesak dan segera membutuhkan tindakan hingga kepentingan yang paling ringan. 5. Penentuan usulan rencana program kerja Draft dokumen perencanaan yang disertai dengan skala prioritas dan plafon anggaran akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif untuk mencapai kesepakatan bersama tentang struktur draft usulan rencana program kerja yang tepat dan sesuai dengan kondisi organisasi beserta lingkungannya. 6. Penyelesaian draft dokumen perencanaan Usulan rencana program kerja yang telah ditentukan kemudian dinyatakan ke dalam draft dokumen perencanaan, sebelum pembahasan akhir dilakukan. 7. Pembahasan draft dokumen perencanaan Draft dokumen perencanaan yang telah dihasilkan kemudian dibahas dalam rapat paripurna untuk menghasilkan kesepakatan akhir dokumen perencanaan.
21
8. Penetapan dokumen perencanaan Melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama, draft dokumen perencanaan tersebut ditetapkan dan disahkan menjadi dokumen perencanaan yang berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.
2.1.4 Penganggaran Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran model tahunan. Contoh jenis anggaran publik, antara lain APBN atau APBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Proses penyusunan anggaran publik umumnya menyesuaikan dengan peraturan organisasi yang berlaku. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk renncana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Singkatnya
22
adalah anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran atau belanja) dan (2) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan) (Mardiasmo, 2002: 62). Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fungsi anggaran adalah: 1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
23
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratasan serta bawahan. 4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. 6. Anggaran merupakan instrumen politik. 7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Dalam
anggaran
sektor
publik
terdapat
beberapa
karakteristik,
karakteristik anggaran publik terdiri dari: 1. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. 2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun. 3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Bastian, dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (2010:192), menyatakan bahwa karakteristik anggaran yang baik adalah 1. Berdasarkan program; 2. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi); dan 3. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
24
Siklus penganggaran publik, menurut Bastian (2010: 208), terdiri dari: 1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim anggaran tahun terkait. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran, karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan material. Sedangkan tim penganggaran nantinya agar bertugas menyusun anggaran tahun terkait. 2. Penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa). 3. Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program dan anggaran tahun terkait, pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 4. Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja. 5. Pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap anggaran yang dibuat, selain juga
25
memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan. 6. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran, proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Dalam penyusunan anggaran periode berikutnya, tahapan bisa kembali ke tahapan pertama.
2.1.5 Pelaksanaan (Realisasi Anggaran) Dalam siklus akuntansi sektor publik, setelah proses penganggaran selesai, anggaran itu kemudian direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. Dengan kata lain, realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah “operational management”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien (Krajewski atau Ritzman dalam Bastian, 2010: 231). Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik, atau penyedia layanan, mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Siklus realisasi anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan setelah penganggaran ditetapkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan anggaran tersebut. Siklus realisasi anggaran dibagi ke dalam 3 tahapan kegiatan, yakni persiapan,
26
pelaksanaan, dan penyelesaian (Bastian, 2010:239). Setiap tahapan realisasi anggaran publik terbagi kedalam tiga kegiatan utama, yakni (1) pencairan anggaran (pengeluaran), (2) realisasi pendapatan, dan (3) pelaksanaan. Masingmasing kegiatan utama tersebut berlaku sebagai siklus realisasi anggaran. Setiap kegiatan utama itu terbagi lagi ke dalam kegiatan per tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Kegiatan utama yang pertama, yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan belanja barang, jasa, dan modal. Tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktifitas jasa. Kegiatan utama yang kedua, yaitu realisasi pendapatan, dimulai dengan tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan. Dan tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif. Kegiatan utama yang ketiga adalah pelaksanaan program, yang dimulai dari tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan.
27
2.1.6 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, blameworthiness, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab. Istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Istilah
akuntabilitas
dapat
dimaknai
sebagai
kewajiban
untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam
organisasi
sektor
publik,
pertanggungjawaban
adalah
pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat (Bastian, 2010: 385). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap organisasi sektor publik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkannya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate agar penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik dapat
28
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari KKN. Sistem pertanggungjawaban publik pada organisasi publik bergantung pada sistem pemerintahan yang ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintahan berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang diselenggarakan oleh „pemerintah‟ dalam arti luas (semua lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparaturnya). Siklus akuntabilitas publik menurut Bastian (2010:394) adalah: 1. Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi Tahapan pertama dalam siklus pertanggungjawaban sektor publik adalah menetapkan aturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Regulasi ini merupakan hal penting dalam proses pertanggungjawaban, karena regulasi diatur dalam mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban. 2. Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi Pada tahapan ini akan dibentuk tim yang terdiri dari individu-individu yang
kompeten
dibidangnya,
yang
akan
menyusun
laporan
pertanggungjawaban dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan organisasi sektor publik selama satu periode.
29
3. Penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi Pada tahap ini tim penyusun harus jeli dan teliti agar tidak ada kesalahan atau hal-hal yang seharusnya dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan justru tidak dilaporkan. 4. Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi dengan pimpinan organisasi Draft yang telah disusun, akan dibahas oleh tim penyusun dengan pimpinan organisasi sektor publik dalam tahapan ini. Hal tersebut sebagai tindakan koreksi dan evaluasi agar draft laporan pertanggungjawaban yang dibuat
sudah
mencantumkan
segala
sesuatu
yang
akan
dipertanggungjawabkan. 5. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi Setelah draft disepakati oleh pimpinan, tim penyusun akan melengkapi draft tersebut hingga menjadi laporan pertanggungjawaban akhir yang siap untuk dipertanggungjawabkan. 6. Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi ke lembaga legislatif atau parlemen Setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat, laporan tersebut diajukan kepada legislatif atau parlemen. Lembaga legislatif atau parlemen akan memeriksa dan menilai kebenaran dari laporan pertanggungjawaban tersebut.
30
7. Pemaparan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh pimpinan organisasi ke lembaga legislatif atau parlemen Setelah laporan pertanggungjawaban diterima lembaga legislatif atau parlemen, pemimpin akan membacakan dan memaparkan isi dari laporan tersebut kepada legislatif atau parlemen. 8. Pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen Dari pemaparan yang disampaikan pimpinan, lembaga legislatif atau parlemen akan mengadakan musyawarah atau pembahasan terkait dengan laporan pertanggungjawaban tersebut. Musyawarah akan menghasilkan jawaban dari legislatif atau parlemen mengenai laporan pertanggungjawaban tersebut. 9. Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi Dari hasil pembahasan dan musyawarah yang dilakukan, lembaga legislatif atau parlemen membuat penilaian berdasarkan regulasi dan aturan yang berlaku. Penilaian tersebut nantinya juga akan disertai rekomendasi. 10. Penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi Setelah lembaga legislatif atau parlemen selesai melakukan penilaian, laporan pertanggungjawaban siap untuk dipublikasikan atau disampaikan kepada masyarakat agar dapat dinilai oleh masyarakat mengenai kinerja dari organisasi sektor publik tersebut.
31
2.2
Rerangka Pemikiran
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur
Mekanisme Pengelolaan Dana
1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pertanggung jawaban
Kesimpulan
Gambar 1 Rerangka Pemikiran Mekanisme Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur
