BAB II TINJAUAN UMUM 2.1 Konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang disingkat dengan BPJS menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat indonesia yang bersifat nasional. 2.1.1 Bentuk-Bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undang-undang BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 1. BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI atau POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. 2. BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari
16
tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka undangundang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawab dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan. 2.1.2 Fungsi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Undang-Undang BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut Undang-Undang SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS
Ketenagakerjaan
menurut
Undang-Undang
BPJS
berfungsi
menyelenggarakan empat program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UndangUndang nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat
17
pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan
program
jaminan kematian diselenggarakan secara
nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. 2.1.3 Tugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
diatas Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial bertugas untuk: 1. Melakukan dan menerima pendaftaran peserta; 2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
18
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran
manfaat
atau
membiayai
pelayanan
kesehatan
dan
tugas
penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta. 2.1.4 Wewenang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berwenang: 1. Menagih pembayaran Iuran; 2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehatihatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
19
3. Melakukan pengawasan dan pemriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan jaminan sosial nasional. 4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standard tariff yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. 6. Mengenakan sanksi administratife kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak melakukan kewajibannya, 7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial. 15 Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik
Jamsos Indonesia, 2013, “Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS”, Serial Online, URL http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268 Diakses Tanggal 29 April 2014 15
20
Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat dengan program JKN adalah suatu program dan masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. 2.1.5 Asas-Asas Penyelenggaraan BPJS Di dalam penyelenggaraan program JKN yang di selenggarakan oleh BPJS berlandaskan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Asas kemanusiaan Asas Kemanusiaan yaitu asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. 2. Asas Manfaat Asas Manfaat adalah asas yaitu bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. 3. Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu asas yang bersifat idiil.
21
2.2 Pengertian Tentang Jaminan Kesehatan Negara Republik Indonesia lahir sebagai suatu Negara yang bertujuan mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. 16 Didalam gagasan negara hukum, penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.17 Termasuk untuk mendapatkan akses kesehatan. Salah satu sistem akses kesehatan yang di berikan oleh pemerintah berupa sistem jaminan kesehatan. Dalam sistem ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai penyelenggara, pemberi kerja yang harus ikut membayar iuran, dan bahkan sebagai penanggung jawab kelangsungan hidup program jaminan tersebut, termasuk memberikan subsidi bagi masyarakat miskin. 18 Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 2.3 Pengertian Asuransi Kesehatan Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur sebagai
16 E.Utrecht, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, h.47 17 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 94. 18 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi, Jakarta, h.21
22
ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi dimasa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. 19 Asuransi Kesehatan merupakan suatu alat
yang dapat membantu
masyarakat agar tetap dapat melakukan pemeliharaan kesehatan tanpa harus terbebani dengan masalah ekonomi dan keuangan. Asuransi kesehatan secara klasik dapat dibagi menjadi tiga pihak yang saling mempengaruhi dan beruhubungan. Ketiga pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Peserta Peserta ialah mereka yang terdaftar sebagai anggota, membayar iuran sejumlah premi dan dapatkan dengan mekanisme atau aturan-aturan tertentu dikarenakan tanggung biaya kesehatan. 2. Badan Asuransi yang dimaksud dengan badan asuransi adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola iuran serta pembayaran biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta. 3. Penyediaan Pelayanan Penyediaan pelayanan adalah yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk mendapatkan imbal jasa Dari badan asuransi. 20
19 20
Zian Farodis, 2014, Buku Pintar Asuransi, Laksana, Jakarta, h.11 Dedi Alamsyah,2011, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, h.134
23
2.4 Pelayanan Kesehatan Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian alat yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba), yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen. Jadi pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.21 Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah pengunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu. 1. Bersifat terjangkau Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang terjangkau (affordable) oleh masyarakat, dimana diupayakan biaya pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.
21
Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Promosi Kesehatan, Teori dan Aplikasi, Rineke Cipta, Jakarta, h.5
24
2. Kualitas Pelayanan Bermutu Mutu (kualitas) yaitu menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan menunjukkan kesembuhan penyakit serta keamanan tindakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2.5 Cara Pendaftaran Untuk Menjadi Anggota BPJS Ada 2 jenis keanggotaan Bandan Penyelenggaraan Jaminan Sosial: 1. Keanggotaan Bukan Penerima Bantuan Iuran ( Non-PBI ) Keanggotaan Bukan Penerima Bantuan Iuran yang meliputi warga yang tergolong mampu untuk membayar premi seperti karyawan perusahaan swasta, anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan sebagainya, 2. Keanggotaan Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) Keanggotaan Penerima Bantuan Iuran yang meliputi warga yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah atau kurang mampu, bagi warga yang kurang mampu nantinya jika berobat menggunakan kartu BPJS maka biayanya akan di tanggung oleh pemerintah a. Cara mendaftar bagi pekerja penerima upah bukan pegawai pemerintah 1. Pihak perusahaan mendaftar terlebih dahulu ke BPJS Kesehatan
25
2. Pihak BPJS Kesehatan akan melakukan proses registrasi kepersertaan atau memberikan informasi tentang virtual account untuk perusahan ( dimana satu virtual account berlaku untuk satu perusahaan). 3. Perusahaan membayar ke bank dengan virtual account yang sudah diberikan BPJS Kesehatan. 4. Perusahaan mengkorfirmasikan pembayaran ke BPJS Kesehatan. 5. Dan yang terakhir BPJS Kesehatan memberikan kartu BPJS kesehatan kepada perusahaan. b. Cara mendaftar bukan pekerja penerima upah dan bukan pekerja. 1. Setiap calon peserta melakukan pendaftaraan ke BPJS Kesehatan dengan mengisi formulir daftar isian peserta dan menunjukkan kartu identitas ( KTP, SIM, KK ATAU Paspor). 2. Pihak BPJS Kesehatan akan memberikan informasi tentang virtal account peserta. Virtual account berlaku untuk masing-masing individu calon peserta. 3. Calon peserta melakukan pembayaran ke bank dengan virtual account yang sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan. 4. Peserta melakukan konfirmasi pembayaran iuran pertama ke BPJS Kesehatan.
26
5. Dan yang terakhir BPJS Kesehatan memberikan kartu BPJS kesehatan Kepada peserta.
27
