BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2. 1
Kerangka Teori dan Literatur
2. 1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Menurut Wibowo (2007:86) dalam Desiana (2012) Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi mengemukakan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa “Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efeketif dan efisien”. Menurut Prayitno (BKN, 2003:11) dalam Desiana (2012), standar kompetensi mencakup tiga hal yang disingkat dengan KSA yaitu: 12
1) Pengetahuan (Knowledge), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis. 2) Keterampilan (Skills), yaitu kemampuan untuk menunjukan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit. 3) Sikap (Attitude), yaitu yang ditunjukan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.
2. 1.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. 1.2.1
Pengertian SAP Menurut PP RI NO. 71 TH. 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP, yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yaitu komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP. 2. 1.2.2
Sejarah SAP
1) Latar Belakang Terbitnya SAP Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintahan Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntasi pemerintahan pusat daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamatkan bahwa laporan
13
pertanggung jawaban APBN/APBD harus disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2) Proses Penyiapan SAP Komite standar yang dibentuk oleh Menteri keuangan sampai dengan tahun pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, kesemuanya telah disusun melalui due process. Dalam PP NO. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan tahap-tahap penyiapan SAP sebagai berikut: a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan menjadi Standar Tahap ini merupakan proses pengindentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan yang berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya. c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja Untuk pembahasan suatu topik, pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktikpraktik akuntansi yang sehat (best practices), peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya di bahas oleh pokja secara mendalam. e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja Draf yang telah disusun oleh Pokja tersebut dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan II lebih diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar yang berkualitas. Dalam pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh pokja. Pada tahap ini, Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.
14
f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan Komite kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP. g. Peluncuran Draf publikasian SAP (Exposure Draft) KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholders, antara lain masyarakat, Legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan. h. Dengan pendapatan terbatas (Limited Hearing) dan dengan pendapatan public (public hearing) Dengan pendapatan dilakukan dua tahap, yaitu dengan pendapat terbatas dan dengan pendapat publik. Dengan pendapat terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademis, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan untuk memperoleh tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf publikasian. j. Finalisasi Standar Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP oleh seluruh anggota KSAP. 3) Penetapan Standar Proses penetapan PP. SAP berjalan dengan koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan oleh presiden. 4) KSAP melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan professional berkelanjutan, training of trainers (TOT), dan lain–lain. 2. 1.2.3
Komponen Pernyataan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah berisi pernyataan-pernyataan berikut ini: 15
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Tujuan pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realiasasi dan anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan. PSAP 03 : Laporan Arus Kas Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. PSAP 05 : Akuntasi Persediaan Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. PSAP 06 : Akuntansi Investasi Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntasi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. PSAP 07 : Akuntani Asset Tetap Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap. Masalah utama akuntansi untuk asset tetap adalah saat pengakuan asset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) asset tetap. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa 16
asset tetap dapat diakui sebagai asset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakauan suatu asset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk : 1. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan 2. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca 3. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi PSAP 09 : akuntansi kewajiban Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan. Penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntasi, dan Peristiwa Luar Biasa Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasi Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 1.3 Pendidikan dan Pelatihan 2. 1.3.1
Definisi Pendidikan
1) Menurut definisi awam Secara universal, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara mengembangkan ketrampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan membuat seseorang menjadi warga negara yang baik, tujuannya mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi dan konasi seseorang.
17
2) Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang, dll. Usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan. 3) Menurut John Dewey Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin terjadi didalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi dengan sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup. 4) Menurut Undang-Undang Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara (instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya) untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Secara khusus pendidikan dilakukan oleh pelaksana pendidikan yaitu pendidik (guru, pamong belajar, tutor, pelatih, instruktur) terhadap peserta didik (siswa, warga belajar, peserta pelatihan) untuk menyiapkan para peserta didik supaya
18
lebih mampu berperan dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan kehidupan di masa depan. 2. 1.3.2
Definisi Pelatihan
1) Menurut Nitisemito (2003 : 86) dalam Syahiruddin (2010) Pelatihan adalah suatu kegiatan dari organisasi atau lembaga yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan para Pegawai Negeri sesuai dengan keinginan dari organisasi yang bersangkutan. 2) Menurut Ivancevich (2001:383) dalam Nasaruddin (2008) Pelatihan adalah proses sistematik yang mengubah perilaku karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berhubungan dengan peningkatan kemampuan dan keahlian dari pekerjaan karyawan pada saat ini. 3) Menurut Undang-Undang Pelatihan adalah salah satu kegiatan pendidikan (USPN NO. 2/1989). Kini pelatihan menjadi satuan pendidikan nonformal (USPN NO. 20/2003), dan termasuk pada ilmu pendidikan praktis. Dilihat dari filsafat ilmu, pelatihan dapat dikaji dari segi ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Pelatihan adalah upaya sadar untuk menumbuh kembangkan perubahan bagi peserta didik, lembaga penyelenggara, masyarakat, dan bangsa. 2. 1.3.3
Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai 19
Negeri Sipil. Instansi pembinaan pendidikan dan pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara. Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 1) Diklat Prajabatan Diklat prajabatan adalah diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika pegawai negeri sipil serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaran pemerintahan Negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan pegawai negeri sipil. Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS mmenjadi PNS yang terdiri dari: a. Diklat prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I b. Diklat prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II c. Diklat prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III 2) Diklat dalam jabatan Diklat dalam jabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan teridiri atas: a. Diklat kepemimpinan Diklat kepemimpinan, yang selanjutnya disebut DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang seusai dengan jenjang jabatan struktural. PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberi sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi pengendali. 20
Penyelenggaraan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural disesuaikan dengan formasi jabatan struktural pada instansi masing-masing sesuai dengan waktu yang ditentukan. Diklatpim teridiri dari: 1. Diklatpim tingkat IV adalah diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV. 2. Diklatpin tingkat III adalah diklatpim untuk jabatan struktural eselon III. 3. Diklatpin tingkat II adalah diklatpim untuk jabatan struktural eselon II. 4. Diklatpin tingkat I adalah diklatpim untuk jabatan struktural eselon I. b. Diklat Fungsional Diklat fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan bagi pegawai negeri sipil sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan. Instansi pemerintah secara fungsional mengelola secara langsung program diklat. c. Diklat Teknis Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional. Masing-masing jenis dan jenjang diklat fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional bersangkutan.
21
2. 1.3.4
Metode Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Estiningsih (2008) dalam menyatakan ada dua strategi pendidikan/pelatihan yang
dapat dilakukan organisasi, yaitu metode di luar pekerjaan (off the job side) dan metode di dalam pekerjaan (on the job side). 1) Metode diluar pekerjaan (off the job side) Pada metode ini pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya, mengikuti pendidikan dan pelatihan secara intensif, metode ini terdiri dari 2 teknik, yaitu: a. Teknik presentasi informasi, yaitu menyampaikan informasi yang tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, sikap dan keterampilan baru kepada peserta. Teknik ini dapat dilakukan melalui ceramah biasa, teknik diskusi, teknik pemodelan perilaku (behavioral modeling), metode kelompok T, yaitu mengirim pekerja
ke
organisasi
yang
lebih
maju
untuk
dipelajari
teori
dan
mempraktikkannya. b. Teknik simulasi, simulasi adalah meniru perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga peserta pendidikan dan latihan merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Teknik ini seperti : simulator alat 0 alat kesehatan, studi kasus (case study), permainan peran (role playing), dan teknik dalam keranjang (in basket), yaitu dengan cara memberikan bermacam-macam masalah dan peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan teori dan pengalamannya. 2) Metode didalam pekerjaan (on the job side) Pelatihan ini berbentuk penguasaan pekerja baru, yang dibimbing oleh pegawai yang berpengalaman atau senior (Wilson, 1983; Sloane dan Witney, 1998). Pekerja senior 22
yang bertugas membimbing pekerja baru diharapkan memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik, dan memperlihatkan penanganan suatu pekerjaan yang jelas. Selain kedua metode di atas, Estiningsih (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode lain yang dapat dilakukan dalam organisasi, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan, organisasi langsung di tempat kerja, yaitu belajar sendiri (selflearning), tutorial, studi kasus, gugus kendali mutu. a. Belajar sendiri (Self - Learning) Belajar secara mandiri merupakan suatu pembelajaran melalui modul, yaitu materi yang berisi langkah–langkah proses belajar yang sistematis, Modul disusun sedemikian rupa, sehingga peserta atau pembaca modul dapat dengan mudah dituntut untuk mempelajarinya langkah demi langkah. Peserta harus mengikuti langkah–langkah atau tahapan yang ada dalam modul tersebut. Dalam menggunakan modul, diperlukan adanya narasumber atau instruktur yang dapat memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta, setelah mengikuti pembelajaran melalui modul, biasanya diikuti dengan lembar evaluasi, untuk menilai seberapa jauh para peserta dapat memahami isi modul tersebut. Kelebihan dari cara pembelajaran ini adalah menjamin kemampuan belajar tiap peserta, dapat menjangkau banyak peserta serta dengan cepat dapat menilai kecakapannya. Sedangkan kelemahannya, memerlukan banyak waktu dalam menyusul modul biaya pembuatan modul tinggi. Dalam hal ini diperlukan motivasi yang kuat dari peserta untuk belajar.
23
b. Tutorial – Tutorial Tutorial adalah suatu metode dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada suatu kelompok dengan topik tertentu yang kemudian di diskusikan dalam kelompok tersebut. Tujuan dari cara ini adalah memantapkan pemahaman peserta terhadap materi. Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan referensi atau buku–buku dan waktu yang cukup untuk pembahasan, tutor/narasumber, dalam sistem ini peserta berinteraksi melalui diskusi ilmiah berdasarkan referensi yang tersedia dan hasilnya disusun dalam suatu makalah untuk kemudian dipresentasikan. Kelebihan metode ini adalah analisis suatu topik dibahas secara mendalam, sehingga menjamin dasar ilmiahnya dan terjadinya interaksi dalam kelompok. c. Studi Kasus Studi kasus adalah suatu metode pembelajaran dengan mengajak peserta menganalisis masalah dan memilih alternatif–alternatif pemecahan masalah. Metode ini bertujuan untuk membantu peserta mengembangkan daya intelektualnya dan keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, kasus yang dibahas harus memberikan pengalaman yang realistik, aktual, praktis, dan mempunyai keterkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Pemilihan kasus perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan peserta, penggunaan metode ini didahului dengan penjelasan mengenai prinsip–prinsip pendekatan dan pemecahan masalah, sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuannya untuk menganalisis suatu permasalahan. 24
d. Gugus Kendali Mutu Gugus Kendali Mutu merupakan proses perbaikan kinerja staf secara terus– menerus, melalui suatu wadah yang melibatkan staf pada tingkat pelaksana dalam kelompok kecil (3 – 8 orang) dan berada dalam satu lingkup kerja yang sama. Tujuan dari gugus kendali mutu ini adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan semua staf berperan serta dalam memecahkan masalah di tempat kerjanya, guna meningkatkan mutu dan produktifitas kerja.
2. 1.4 Latar Belakang Pendidikan Menurut Badan pemeriksa keuangan (BPK) (2006) dalam Enho (2008). “Jumlah SDM Aparatur yang berlatar belakang akuntansi pada satuan kerja pengelola keuangan baik di pusat maupun di daerah, jumlahnya sangat terbatas”. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakakuratan proses pencatatan, keterbatasan dalam penyajian laporan, dan penerapan sistem akuntansi yang benar (BPK) (2006) dalam Enho (2008). Menurut Nasution (2007) dalam Enho (2008), “Kualitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan masih terbatas karena sebagian besar sumber daya manusia saat ini masih memiliki latar belakang pendidikan di luar akuntansi”.
2. 1.5 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 2. 1.5.1
Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan bagian dari Sistem
Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP). Sistem ini dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. Pengertian Sistem 25
Akuntansi Instansi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 pasal 1 ayat (26), sebagai berikut : “ Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga”. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk menghasilkan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) digunakan untuk penyusunan neraca, laporan Barang Milik Negara (BMN), dan laporan manajerial lainnya. 2. 1.5.2
Dasar Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Penyelenggaraan
sistem
akuntansi
dan
pertanggungjawaban
keuangan
Kementerian/Lembaga diatur berdasarkan ketentuan : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Barang (Lembaran Negara Republik
26
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3) Undang-Undanga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442) 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Lampiran III tentang Sistem Akuntansi Instansi.
2. 1.6 Laporan Keuangan 1) Menurut Munawir (2010), Laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. 27
2) Menurut Wikipedia, Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan
pada
suatu
periode
akuntansi
yang
dapat
digunakan
untuk
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 3) Menurut Sugiono dan Untung (2008), Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada didalam (internal) perusahaan maupun pihak yang ada diluar (eksternal) perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan, dan karena inilah maka sering disebut juga language of business. 2. 1.6.1
Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: -
Masyarakat
-
Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
-
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
-
Pemerintah Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. dengan:
28
1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan. 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer dana cadangan, pembiayaan, aktiva, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 2. 1.6.2
Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan pokok, terdiri atas:
1) Laporan Realisasi Anggaran 2) Neraca 3) Laporan Arus Kas 29
4) Catatan atas Laporan Keuangan Selain laporan keuangan tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinejra dan laporan perubahan ekuitas. 2. 1.6.3
Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 1) Asumsi kemandirian entitas 2) Asumsi kesinambungan entitas 3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang 2. 1.6.4
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1) Relevan Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi hasil masa depan (predictive value), dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (feedback value). Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 30
2) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiablility), netralitas. 3) Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4) Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 31
2. 2
Kerangka Pemikiran Berdasarkan latar belakang masalah tinjauan teoritis, dan tinjuan penelitian
pendahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut: Pemahaman SAP (X1) Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Pelatihan (X2) Latar Belakang Pendidikan (X3)
Implementasi SAI (X4)
Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 2. 3
Hipotesis
2. 3.1 Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Jamason Sinaga, SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Menurut penelitian terdahulu Dinar (2012), pemahaman SAP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas,
32
penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh antara pemahaman SAP terhadap laporan keuangan. Ho1: Pemahaman SAP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ha1: Pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. 3.2 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Citra (2011), pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Peningkatan SDM melalui pelatihan (training) sangat penting untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalisme para pegawai. Menurut penelitian terdahulu Nasaruddin (2008), faktor pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan. Ho2: Pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ha2: Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
33
2. 3.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Fontanella (2010), latar belakang pendidikan sebagai bagian dari kapasitas SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia, kesiapan SDM pemerintah menuju tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan masih menjadi dilema. Negara kita masih kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang berlatar belakang ilmu akuntansi. Menurut penelitian terdahulu Enho (2008), latar belakang pendidikan mempunyai hubungan positif tetapi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ho3: Latar Belakang Pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ha3: Latar Belakang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. 3.4 Pengaruh Implementasi SAI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Supeno (2011), Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan langkah pemerintah dalam membangun sistem aplikasi pengelolaan dana yang ada di instansi pemerintah, guna mendukung tercapainya pengelolaan dana yang efektif, efisien. Pengembangan dan pengaplikasian akuntansi instansi sangat penting sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Menurut penelitian terdahulu Amin (2011), SAI berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan 34
keuangan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh implementasi SAI terhadap kualitas laporan keuangan. Ho4: Implementasi SAI tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ha4: Implementasi SAI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. 4
Pustaka Acuan Tabel 2.1 Pustaka Acuan
No Nama
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Pengaruh
Independen
Pemahaman
Peneliti (Tahun Penelitian) 1.
Enho (2008)
pemahaman Pendidikan
serta Pendidikan Belakang Pelatihan,
Pendidikan
dalam Latar
penyusunan Laporan pendidikan. keuangan pada
Pendidikan
dan pemahaman
Pelatihan, Latar
SAP, Variabel:
SAP, Pelatihan
tidak
serta pengaruh
yang
belakang signifikan
serta
memiliki hubungan
Pemerintah Penyusunan Laporan sedangkan Keuangan
dan
dan mempunyai
Daerah Dependen Variabel: yang
Kota Medan
SAP,
negatif, latar
belakang pendidikan mempunyai hubungan
positif
35
namun
tidak
mempunyai pengaruh
yang
signifikan terhadap penyusunan Laporan Keuangan. 2.
Dinar (2012)
Pengaruh
Independen :
Pemahaman
pemahaman
SAP, Pemahaman
SAP, memiliki
pendidikan
dan pendidikan
dan positif
pelatihan serta latar pelatihan,
SAP
pengaruh dan
latar signifikan.
belakang pendidikan belakang pendidikan
Pendidikan
terhadap
pelatihan
penyusunan laporan Dependen :
pengaruh positif dan
keuangan pada
dan memiliki
SKPD Penyusunan Laporan signifikan. kabupaten keuangan SKPD
Latar
belakang pendidikan
Samosir
tidak
memiliki
pengaruh signifikan. 3.
Aidil (2011)
Faktor-faktor
yang Variabel
Secara parsial dan
mempengaruhi
independen:
kemampuan
Peraturan,
simultan latar peraturan,
pemerintah
pelatihan,
latar
belakang
penyusunan laporan pendidikan, keuangan
variabel
dan pendidikan,
daerah komitmen
serta pelatihan,
dan
(studi empiris pada perangkat
komitmen
serta
pemerintah
perangkat
kota pendukung
Tebing Tinggi)
pendukung Variabel dependen:
berpengaruh
Kemampuan SKPD terhadap dalam laporan
penyusunan kemampuan SKPD keuangan dalam
penyusunan 36
pemerintah daerah
laporan
keuangan
pemerintah daerah. 4.
Nasaruddin
Pengaruh
Variabel x :
Pendidikan,
(2008)
pendidikan,
Pendidikan,
pelatihan,
pelatihan
dan pelatihan
pengalaman terhadap
kerja pengalaman kerja kualitas Variabel y :
penyajian informasi Kualitas
5.
Amin (2011)
dan pengalaman
kerja
berpengaruh positif dan
signifikan
penyajian terhadap
kualitas
akuntansi pada PT. informasi akuntansi
penyajian informasi
BNI Tbk.
akuntansi.
Pengaruh
Variabel
Kompetensi
dan
kompetensi dan SAI Independen:
SAI secara simultan
terhadap
berpengaruh
kualitas Kompetensi, SAI
pertanggungjawaban
terhadap
laporan
pertanggungjawaban
keuangan
pada unit pelaksana teknis
kualitas
laporan keuangan.
(UPT) Variabel Dependen:
Kementerian
Kualitas
Pendidikan Nasional Pertanggungjawaban Provinsi Sumut
Laporan Keuangan
37
