Bab-1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

PT PERTAMINA EP - PPGM

Bab-

1

PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG PT. PERTAMINA EP merencanakan akan mengembangkan lapangan gas yang terletak di

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, dibentuk Pengelola yaitu Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM). Pada saat penyusunan dokumen ini, peran PT PERTAMINA mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di mana tugas manajemen Kegiatan Minyak dan Gas Bumi Hulu dipindahkan dari Pertamina menjadi tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut PT PERTAMINA (Persero) membentuk anak perusahaan yaitu PT Pertamina-EP yang khusus menangani dalam Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PT Pertamina - EP dibentuk berdasarkan Akta Notaris nomor 4 pada tanggal 13 September 2005.

KA-ANDAL Proyek Pengembangan Gas Matindok

I-1


PPGM merupakan proyek yang penting bagi industri minyak dan gas bumi di Indonesia serta akan berperan penting dalam mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Pembangunan PPGM sangat tepat waktu karena akan meningkatkan kontribusi sektor minyak dan gas bumi dalam menyumbangkan devisa bagi negara dan kemungkinan sebagian untuk substitusi BBM dalam negeri. LNG Arun yang terdapat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sedang mengalami penurunan produksi. Oleh karena itu, Proyek LNG ini akan memperkuat produksi LNG Indonesia yang dapat dipasarkan dan akan menjadi pusat ekspor LNG keempat di Indonesia. PPGM diharapkan akan beroperasi pada tahun 2009. Proyek Pengembangan Gas Matindok merupakan kegiatan pembangunan fasilitas yang lengkap mulai dari memproduksi gas bumi dari sumur yang telah dieksplorasi maupun dari rencana sumur pengembangan yang

berasal dari 5 lapangan gas bumi, yaitu: lapangan-

lapangan gas Donggi, Matindok, Maleoraja, Sukamaju, dan Minahaki. Kemudian gas tersebut disalurkan melalui pipa menuju kilang LNG, untuk kemudian gas tersebut dipasarkan melalui pelabuhan menggunakan kapal tanker LNG. Kemampuan produksi gas dari Blok Matindok diperkirakan ± 100 MMSCFD (gross), dengan kandungan kondensat ± 850 bopd, dan air yang terikut diproduksikan diperkirakan ± 2500 bwpd, dengan prakiraan umur produksi 20 tahun yang didasarkan atas besarnya cadangan gas yang ada dan hasil kajian keekonomian pengembangan lapangan. Gas yang diproduksi mengandung CO2 ± 2,5%, Total Sulfur ± 3.000 ppm dan kemungkinan juga mengandung unsur yang lainnya. 1.2. TUJUAN DAN MANFAAT 1.2.1. Tujuan Tujuan Proyek ini adalah memproduksi gas bumi, menyalurkan gas ke kilang LNG, memproses gas menjadi Liquid Natural Gas (LNG), serta mengangkut LNG dan hidrokarbon cair (kondensat) ke pasaran. Dalam upaya untuk mencapai tujuan itu maka PPGM merencanakan akan melakukan kegiatan pengembangan Sumur Gas, pembangunan Block Station (BS) atau Fasilitas Pemrosesan Gas (Gas Processing Facility, disingkat GPF), pemasangan Pipa Penyalur Gas dan pembangunan Fasilitas Kilang LNG, termasuk fasilitas pelabuhan laut khusus. Pelabuhan laut khusus tersebut direncanakan akan dibangun pada dua alternatif lokasi yaitu di daerah Kecamatan Batui dan Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.


I-2


1.2.2. Manfaat Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM) ini sangat bermanfaat secara ekonomi, sosial dan teknologi bagi kepentingan lokal, regional, dan nasional. Manfaat PPGM itu antara lain: 1. Tersedianya Gas, Liquid Natural Gas (LNG), hidrokarbon cair (kondensat) dan belerang (sulphur) 2. Peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Banggai (tingkat lokal), Provinsi Sulawesi Tengah (tingkat regional) dan tingkat nasional melalui pajak dan royalti dari hasil penjualan LNG, kondensat dan belerang (sulphur). 3. Memberikan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal, regional dan nasional 4. Peningkatan kemampuan bangsa dalam penguasaaan teknologi produksi gas. Selain bermanfaat secara ekonomi, sosial dan teknologi, pelaksanaan Proyek Pengembangan Gas Matindok ini diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap beberapa komponen lingkungan hidup. Oleh karena itu PT

Pertamina EP – PPGM

bermaksud melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebelum dilakukan pembangunan fisik di lapangan. Hal ini sesuai dengan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Disamping itu, terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hasil studi AMDAL pada dasarnya berupa informasi tentang berbagai komponen kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang bersifat positif dan negatif, penilaian kelayakan lingkungan dari rencana kegiatan tersebut.

1.3. PERATURAN Di bawah ini adalah daftar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan rencana kegiatan dan peraturan sebagai dasar pelaksanan studi AMDAL (Tabel 1.1).


I-3


Tabel 1.1. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Sebagai Dasar Pelaksanaan Studi AMDAL PPGM Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah A. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Undang-Undang Tentang Republik Indonesia Undang-Undang No. 5 Pokok-pokok Agraria Tahun 1960 Undang-Undang No. 4 Perikanan Tahun 1985 Undang-Undang No. 5 Konservasi Sumberdaya Alam Tahun 1990 Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Tahun 1992 Undang-Undang Tahun 1992 Undang-Undang Tahun 1992 Undang-Undang Tahun 2007 Undang-Undang Tahun 1994

9.

Terkait dengan pengadaan lahan

Terkait dengan kegiatan pemasangan pipa di dasar laut Terkait dengan keberadaan berbagai ekosistem alam dan adanya Cagar Alam Bangkiriang di sekitar rencana kegiatan No. 14 Lalulintas dan Angkutan Jalan Penggunaan jalan Provinsi dan jalan-jalan umum untuk kegiatan proyek No. 21 Pelayaran Terkait dengan adanya rencana pengangkutan LNG dengan moda kapal laut No. 23 Kesehatan Terkait dengan pemeliharaan kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar rencana kegiatan No. 26 Penataan Ruang Terkait dengan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang No. 5 Pengesahan Konvensi Internasional Terkait dengan upaya pengelolaan keanekamengenai Keanekaragaman Hayati ragaman hayati yang ada di beberapa bagian lokasi proyek No. 1 Perseroan Terbatas Terkait dengan status hukum institusi pemrakarsa No. 23 Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait dengan arti penting Studi AMDAL

Undang-Undang Tahun 1995 10. Undang-Undang Tahun 1997 11. Undang-Undang No. 41 Kehutanan Tahun 1999

12. Undang-Undang No. 22 Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001 13. Undang-Undang No. 65 Pajak Daerah Tahun 2001 14. Undang-Undang No. 20 Ketenagakerjaan Tahun 2002 15. Undang-Undang Tahun 2003 16. Undang-Undang Tahun 2004 17. Undang-Undang Tahun 2004 18. Undang-Undang Tahun 2004

Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan

No. 19 Badan Usaha Milik Negara No. 7 Sumberdaya Air No. 16 Perikanan No. 32 Pemerintahan Daerah

19. Undang-Undang No. 33 Perimbangan Keuangan antara Tahun 2004 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Terkait dengan keberadaan lahan yang akan digunakan oleh proyek yang dikuasasi oleh Departemen Kehutanan dan perkebunan Terkait dengan operasional usaha peminyakan dan gas bumi Terkait dengan kewajiban pemrakarsa untuk membayar pajak untuk daerah Terkait dengan tatacara dan pengaturan rekrutmen dan hak serta kewajiban pemrakarsa terhadap tenaga kerja Terkait dengan status pemrakarsa sebagai Badan Usaha Milik Negara Terkait dengan hubungan Pemrakarsa menggunakan sungai untuk kegiatan pemboran gas Terkait dengan hubungan pemrakarsa menggunakan air laut sebagai tempat pelabuhan gas Terkait dengan hubungan pemrakarsa dengan kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom Terkait dengan pengaturan kewajiban pemrakarsa untuk membayar pajak untuk daerah dan pemerintah pusat

I-4


B. 1.

Peraturan Pemerintah Tentang Republik Indonesia PP No. 19 Tahun 1973 Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan PP No. 35 Tahun 1991 Sungai


Terkait dengan tata cara pengaturan dan pengawasan untuk keselamatan kerja di bidang pertambangan 2. Terkait dengan keberadaan banyak sungai yang terpotong oleh pemasangan pipa dan penggunaan air sungai dalam kegiatan proyek. 3. PP No. 41 Tahun 1993 Angkutan Jalan Terkait dengan pengaturan dan pengawasan moda angkutan darat yang digunakan dalam proyek 4. PP No. 43 Tahun 1993 Prasarana dan Lalulintas Jalan Terkait dengan pengaturan dan pengawasan prasarana dan lalulintas kendaraan darat yang digunakan dalam proyek 5. PP No. 47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata Nasional ruang 6. PP No. 62 Tahun 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Terkait adanya kemungkinan penyerahan Pemerintah di Bidang Kehutanan sebagian urusan pemerintah di bidang Kepada Daerah kehutanan kepada daerah yang terkait dengan rencana kegiatan 7. PP No. 68 Tahun 1998 Konservasi Sumberdaya Alam dan Terkait dengan upaya konservasi di sekeliling Kawasan Pelestarian Alam wilayah studi 8. PP No. 85 Tahun 1999 Perubahan PP. No. 18 Tahun 1999 Terkait dengan pengaturan dan pengawasan Tentang Pengelolaan Limbah limbah B3 yang dihasilkan oleh rencana Bahan Berbahaya dan Beracun kegiatan 9. PP No. 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Pengaturan dan pengendalian pencemaran dan/ dan/atau Perusakan Laut atau perusakan laut yang terkait dengan kegiatan di pantai 10. PP No. 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Terkait dengan arti penting pelaksanaan studi Lingkungan AMDAL 11. PP No. 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara Terkait dengan pengaturan dan pengendalian pencemaran udara yang mungkin ditimbulkan oleh rencana kegiatan 12. PP No. 82 Tahun 1999 Angkutan di Perairan Pengaturan dan pengawasan tentang lalulintas kapal laut yang digunakan dalam rencana kegiatan 13. PP No. 81 Tahun 2000 Kenavigasian Terkait dengan operasional dermaga 14. PP No. 150 Tahun Pengendalian Kerusakan Tanah Terkait dengan pengaturan dan pengendalian 2000 untuk Produksi Biomasa kerusakan tanah yang ditimbulkan oleh proyek untuk produksi biomasa 15. PP No. 74 Tahun Pengelolaan Bahan Berbahaya Terkait dengan pengaturan, penanganan dan 2001 dan Beracun (B3) pengawasan limbah B3 yang dihasilkan oleh rencana kegitan


I-5


Peraturan Pemerintah Tentang Republik Indonesia 16. PP No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air B.

17. PP No. 42 Tahun 2002

18. PP No. 51 Tahun 2002 19. PP No. 20 Tahun 2006 20. PP No. 109 Tahun 2006 21. PP No. 6 Tahun 2007

22. PP No. 38 Tahun 2007

Terkait dengan pengaturan dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh rencana kegiatan, terutama pada tahap operasional. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Terkait dengan hak dan kewajiban Badan Hulu Minyak dan Gas Bumi Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam pembinaan kegiatan migas oleh pemrakarsa. Perkapalan Terkait dengan operasional dermaga Irigasi Pengaturan dan pengawasan terhadap pemboran yang akan mencemari irigasi masyarakat Penanggulangan Keadaan Darurat Terkait dengan upaya penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut tumpahan minyak di laut Tata Hutan dan Penyusunan Pengaturan yang terkait dengan adanya Rencana Pengelolaan, Pemanfaatan penggunaan sebagian kawasan hutan untuk dan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan migas Pembagian Urusan Pemerin-tahan Terkait dengan hubungan pemrakarsa dengan antara Pemerintah, Pemerintah kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tentang Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan

C. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keppres No. 18 Tahun Ratifikasi International Convention 1978 on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1969) 2. Keppres No. 46 Tahun Pengesahan Convention for the 1986 Prevention of Pollution from Ships (Marpol 1973/1978 Annex I & II) 3. Keppres No. 32 tahun Pengelolaan Kawasan Lindung 1990 4.

5.

6.

Keppres No. 43 Tahun Konservasi Energi 1991 Keppres No. Tahun 2006


102

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Perpres No. 65 Tahun Pengadaan Tanah Bagi 2006 Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum


Terkait dengan pengaturan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak Terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air laut yang diakibatkan oleh kegiatan lalulintas kapal laut Terkait dengan pengaturan pengelolaan kawasan lindung yang terpengaruh oleh rencana kegiatan. Terkait dengan upaya-upaya konservasi energi yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam operasionalisasi proyek. Terkait dengan pengaturan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak Pengaturan dan pengawasan pengadaan tanah bagi pemrakarsa yang terkait untuk kepentingan umum.

I-6


D. Keputusan Menteri Tentang Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan 1. Kep.Men Perhubungan Pengadaan Fasilitas Penampungan Terkait adanya kewajiban pemrakarsa untuk No. 215/N.506/PHB-87 Limbah dari Kapal mengadakan fasilitas penampungan limbah dari kapal-kapal. 2. Kep.Men.Neg Kependu- Pedoman Penetapan Baku Mutu Terkait dengan batas Baku Mutu Lingkungan dukan dan Lingkungan Lingkungan untuk berbagai parameter lingkungan yang Hidup No. 02/MEN harus diacu oleh pemrakarsa KLH/I/ 1988 3. Kep.Men.Hub. No. KM Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Terkait dengan pekerjaan pemasangan pipa 23 Tahun 1990 Bawah Air (PBA) 4. Kep.Men Perhubungan Pencegahan Pencemaran Minyak Terkait dengan upaya-upaya pengaturan, No. KM 86 Tahun 1990 dari Kapal-kapal pengawasan dan pencegahan terjadinya pencemaran minyak dari kapal-kapal. 5. Kep. MPE No. Pemeriksaan Keselamat-an Kerja Adanya kewajiban untuk melakukan 06P/0746/M.PE/ 1991 Untuk Instalasi, Peralatan, dan pemeriksaan keselamatan kerja untuk instalasi, Teknis peralatan dan teknis secara rutin. 6. Kep. MNLH No. Kep- Ambang Batas Emisi Gas Buang Adanya batasan emisi gas buang bagi 35/ MENLH/10/1993 Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor yang digunakan oleh pemrakarsa 7. Kep.Men PU No. Batas Badan Sungai, Per-untukan Terkait dengan pengaturan dan pengawasan 63/PRT/ 1993 Sungai, Daerah Pengawasan penggunaan badan dan air sungai yang digunaSungai dan Bekas Sungai kan oleh pemrakarsa 8. Kep.Men Hub No. KM Tata Cara Pemeriksaan Teknik dan Terkait dengan pemeriksaan kelaikan jalan 67/ 1993 Laik Jalan Kendaraan Bermotor di kendaraan bermotor yang digunakan oleh Jalan pemrakarsa 9. Kep.Men Hub No. KM Penyelenggaraan Angkutan Barang Adanya pedoman yang harus diikuti oleh 69/ 1993 di Jalan pemrakarsa dalam penyelenggaraan angkutan barang di jalan 10. Kep. MPE No. 103.K/ Pengawasan atas Pelaksanaan RKL dan RPL nanti akan dilaksanakan dan 008/ MEM/ 1994 Rencana Pengelolaan Lingkungan dilaporkan dengan tertib oleh pemrakarsa, dan Rencana Pemantauan karena pelaksanaan dan laporan itu akan selalu Lingkungan Dalam Bidang dievaluasi oleh institusi pembina kegiatan Pertambangan dan Energi migas. 11. Kep.Men LH No. 13/ Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Baku mutu emisi sumber tidak bergerak ini akan MENLH/1995 Bergerak diacu dalam setiap operasi alat non mobil yang mengeluarkan emisi 12. Kep. MNLH No. Kep- Baku Tingkat Kebisingan Baku mutu tingkat kebisingan ini akan diacu 48/ MENLH/ 11/1996 dalam setiap operasi alat yang mengeluarkan kebisingan


I-7


D.

Keputusan Menteri

Tentang

13. Kep. MNLH No. Kep- Baku Mutu Tingkat Getaran 49/ MENLH/ 11/1996 14. Kep. MNLH No. Kep- Kebauan 50/ MENLH/ 11/1996 15. Kep. MPE No. Keselamatan Kerja Pipa Penyalur 300.K/38/ M/ PE/ 1997 Minyak dan Gas Bumi 16. Kep. MESDM No. 1457 Pedoman Teknis Pengelolaan K/ 38/MEM/2000 Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi 17. Kep.Men.Neg. LH No. 4 Kriteria Baku & Pedoman Tahun 2001 Penentuan Kerusakan Terumbu Karang 18. Kep.Men.Hub. No. KM Tatanan Kepelabuhanan 53 Tahun 2002 19. Kep.Men.Hub. No. KM Pengelolaan Pelabuhan Khusus 55 Tahun 2002 20. Kep.Men.Hub. No. KM Organisasi Tata Kerja Kantor 63 Tahun 2002 Pelabuhan (KANPEL) 21. Kep.Men.Kes. No. 876/ Pedoman Analisis Dampak Men.Kes/SK/VII/2001 Kesehatan Lingkungan 22. Permen Kesehatan No. Syarat-syarat dan Penga-wasan 416 Tahun 1990 Kualitas Air Bersih 23. Kep. MNLH No. 112 Baku Mutu Air Limbah Domestik Tahun 2003 24. Kep. MNLH No. 128 Tatacara dan Persyaratan Teknis Tahun 2003 Pengelolaan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis 25. Kep. MNLH No. 129 Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Tahun 2003 Kegiatan Minyak dan Gas Bumi 26. Per.Men.Hut No. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan 19/Men.Hut-11/2004 Suaka Alam dan Pelestarian Alam 27. Per.Men.Hub. No. KM 7 Sarana Bantu Navigasi Pelayanan Tahun 2005 (SBNP) 28. Kep.Men.LH No. 51 Baku Mutu Air Laut Tahun 2004 29. Kep.MN.LH No. 45 Pedoman Penyusunan Laporan Tahun 2005 Pelaksanaan RKL dan RPL 30. Per. Men. Negara Pedoman Penyusunan Analisis Lingkungan Hidup Mengenai Dampak Lingkungan No. 08 Tahun 2006 Hidup. 31. Kep.Men. PU No. 63 Batas Badan Sungai, Peruntukan PRT Tahun 1993 Sungai, Daerah Pengawasan Sungai dan Bekas Sungai


Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan Baku mutu tingkat ini akan diacu dalam setiap operasi alat atau kegiatan penyebab getaran. Baku mutu kebauan ini akan diacu dalam setiap operasi kegiatan yang menimbulkan kebauan. Pedoman ini akan dijadikan acuan bagi pemrakarsa dalam pemasangan pipa Pedoman ini akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Dokumen AMDAL Terumbu karang merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan Terkait dengan operasional dermaga Terkait dengan operasional dermaga Terkait dengan operasional dermaga Pedoman untuk mengkaji aspek kesehatan masyarakat dalam AMDAL Terkait dengan syarat-syarat pengawasan kualitas air untuk keperluan domestik Terkait dengan pengaturan mutu air limbah domestik yang keluar dari IPAL rencana kegiatan Pedoman ini akan digunakan oleh pemrakarsa dalam penanganan tanah yang kemungknan terkontaminasi oleh kegiatan Pedoman ini akan dijadikan acuan dalam upaya pengendalian emisi dari kegiatan operasional Terkait dengan lokasi rencana kegiatan dengan kawasan lindung Terkait dengan operasional dermaga Pedoman dalam pengelolaan kualitas air laut Pedoman dalam penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Pedoman ini digunakan acuan dalam penyusunan dok. AMDAL Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan peruntukan sungai

I-8


D.

Keputusan Menteri

Tentang

32. Per. Men. Negara Jenis Rencana Usaha dan atau Lingkungan Hidup No. Kegiatan yang Wajib Dilengkapi 11 Tahun 2006 dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 33. Per.Men. ESDM No. Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah 045 Tahun 2006 Lumpur dan Serbuk Bor pada kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi 34. Per.Men.Hut No. Perubahan Permen Hut No. 64/Men. Hut-11/2006 P.14/MENHUT-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan E. Keputusan/PeraTentang turan Kepala BPN, Bapedal dan lainnya 1. Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan No. Pol. Juklak Pengamanan Bahan Peledak Non 29/VII/1991 Organik ABRI 2. Peraturan Kepala BPN Tatacara Memperoleh Izin Lokasi No. 2 Tahun 1993 dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Perusahaan 3. Keputusan Kepala BPN Petunjuk Peraturan Kepala BPN No. No. 22 Tahun 1993 2 Tahun 1993

4. 5.

6. 7.

8.

Kep.Ka. Bapedal No. Pedoman Mengenai Ukuran 56/ BAPEDAL/ 1994 Dampak Penting Kep.Ka. Bapedal No. Tatacara dan Persyaratan Teknis 01/ BAPEDAL/09/1995 Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun – B3 Kep.Ka. Bapedal No. Dokumen Limbah B3 02/ BAPEDAL/09/1995 Kep.Ka. Bapedal No. Persyaratan Teknis Pengolahan 03/ BAPEDAL/09/1995 Limbah B3

Kep.Ka. Bapedal No. 04/BAPEDAL/09/1995

Tatacara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3


Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan Berdasarkan Peraturan ini rencana kegiatan PPGM termasuk dalam rencana kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen AMDAL Sebagai acuan dalam pengelolaan lumpur bor, limbah lumpur dan serbuk bor yang dihasilkan kegiatan ini Terkait dengan lokasi rencana kegiatan dengan kawasan hutan.

Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan Bahan peledak kemungkinan akan digunakan terutama dalam pelaksanaan konstruksi. Prosedur yang harus diikuti pemrakarsa dalam memperoleh izin lokasi dan hak-hak atas tanah untuk perusahaan Petunjuk ini merupakan penjelasan dari tatacara yang harus diikuti pemrakarsa dalam memperoleh izin lokasi dan hak-hak atas tanah untuk perusahaan Pedoman ini akan diacu untuk menentukan dampak penting dalam studi AMDAL Akan diacu oleh pemrakarsa dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3

Akan diacu dalam sistem pelaporan penyimpanan dan penanganan Limbah B3 Hanya sebagai pertimbangan bahwa persyaratan teknis pengolahan limbah B3 sangat berat, sehingga kemungkinan pengolahan limbah B3 oleh pemrakarsa akan diserahkan pihak ketiga yang berkompeten. Hanya sebagai pertimbangan bahwa persyaratan teknis pengolahan limbah B3 sangat berat, sehingga kemungkinan pengolahan limbah B3 oleh pemrakarsa akan diserahkan pihak ketiga yang berkompeten

I-9


E.

Keputusan/PeraTentang turan Kepala BPN, Bapedal dan lainnya 9. Kep.Ka. Bapedal No. Simbol dan Label Limbah B3 05/ BAPEDAL/09/1995 10. Kep.Ka. Bapedal No. Tata Cara & Persyaratan 255/ BAPEDAL/01/1995 Penyimpanan dan pengumpulan Minyak Pelumas Bekas 11. Kep.Ka. Bapedal No. Metode Pemantauan Emisi Udara 205/ 1996

Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan Simbol dan Label Limbah B3 yang akan diacu oleh pemrakarsa Sebagai pedoman dalam pengelolaan minyak pelumas bekas Pedoman dan metode ini akan diikuti oleh pemrakarsa dalam pelaksanaan pemantauan emisi udara akibat rencana kegiatan dan tertuang dalam dokumen RPL Pedoman ini akan diacu dan untuk pertimbangan dalam proses penyusunan dok. AMDAL Prosedur ini akan diikuti oleh pemrakarsa dalam mekanisme penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas Pedoman ini akan diacu dan untuk pertimbangan dalam proses penyusunan dok. AMDAL

12. Kep.Ka. Bapedal No. Pedoman Teknis Kajian Aspek 229/11 /1996 Sosial Dalam Penyusunan AMDAL 13. Kep.Ka. Bapedal No. Tatacara dan Persyaratan 255/BAPEDAL/08/ 1996 Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas 14. Kep.Ka BAPEDAL No. Panduan Kajian Aspek Kesehatan 124/12/ 1997 Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL 15. Kep. Ka BAPEDAL No. Keterlibatan Masyarakat dan Pedoman ini diacu dalam pelaksanaan kegiatan 08 Tahun 2000 Keterbukaan Informasi Dalam sosialisasi dan konsultasi masyarakat Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup F. Peraturan Daerah 1. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Panduan dalam penetapan keterkaitan lokasi Propinsi Sulawesi Propinsi Sulawesi Tengah rencana kegiatan dengan rencana tata ruang Tengah No. 2 Tahun wilayah di daerah 2004 G. Lain-lain Tentang Keterkaitan Dengan Rencana Kegiatan 1. Panduan Pengelolaan Panduan ini akan diacu oleh pemrakarsa dalam Lumpur Bor penanganan lumpur bor PERTAMINA-BPPKA Tahun 1994 2. Standard Sistem Perpipaan Transmisi dan Panduan ini akan diacu oleh pemrakarsa dalam Pertambangan Migas Distribusi Gas pembangunan dan pemeliharaan sistem No. 50.54. 2-1994 perpipaan transmisi dan distribusi gas 3. Codes and Standards Panduan ini akan diacu oleh pemrakarsan dalam pelaksanaan kegiatan dalam proyek PGM. (Lihat Lampiran 8) 4. Protokol 1996 atas Pedoman dalam upaya pencegahan pencemaran Konvensi tentang Penlaut oleh berbagai bahan pencemar cegahan Pencemaran Laut oleh Dumping Limbah dan Bahan lain, 1972 dan Resolusi yang diadopsi oleh Sidang Khusus


I-10

Bab-1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents