Bab-1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

PT PERTAMINA EP - PPGM

Bab-

1

PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

PT. PERTAMINA – EP merencanakan akan mengembangkan lapangan gas yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, dibentuk Pengelola yaitu Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM). Pada saat penyusunan dokumen ini, peran PT PERTAMINA – EP mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di mana tugas manajemen Kegiatan Minyak dan Gas Bumi Hulu dipindahkan dari PERTAMINA menjadi tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut PT. PERTAMINA (Persero) membentuk anak perusahaan yaitu PT. PERTAMINA – EP yang khusus menangani dalam Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PT. PERTAMINA – EP dibentuk berdasarkan Akta Notaris nomor 4 pada tanggal 13 September 2005.

ANDAL Proyek Pengembangan Gas Matindok

I-1


PPGM merupakan proyek yang penting bagi industri minyak dan gas bumi di Indonesia serta akan berperan penting dalam mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Pembangunan PPGM sangat tepat waktu karena akan meningkatkan kontribusi sektor minyak dan gas bumi dalam menyumbangkan devisa bagi negara dan kemungkinan sebagian untuk substitusi BBM dalam negeri. Proyek LNG ini akan memperkuat produksi LNG Indonesia yang dapat dipasarkan dan akan menjadi pusat ekspor LNG ke empat di Indonesia. PPGM diharapkan akan beroperasi pada tahun 2012. Proyek Pengembangan Gas Matindok merupakan kegiatan pembangunan fasilitas yang lengkap mulai dari memproduksi gas bumi dari sumur yang telah dieksplorasi maupun dari rencana sumur pengembangan yang berasal dari 5 lapangan gas bumi, yaitu: lapangan-lapangan gas Donggi, Matindok, Maleo Raja, Sukamaju, dan Minahaki. Kemudian gas tersebut disalurkan melalui pipa menuju kilang LNG, untuk kemudian gas tersebut dipasarkan melalui pelabuhan menggunakan kapal tanker LNG. Kemampuan produksi gas dari Blok Matindok diperkirakan ± 100 MMSCFD (gross), dengan kandungan kondensat ± 850 bopd, dan air yang terikut diproduksikan diperkirakan maksimum sebesar 2500 bwpd, dengan prakiraan umur produksi 20 tahun yang didasarkan atas besarnya cadangan gas yang ada dan hasil kajian keekonomian pengembangan lapangan. Gas yang diproduksi mengandung CO2 ± 2,5%, Total Sulfur ± 3.000 ppm dan kemungkinan juga mengandung unsur yang lainnya. 1.2.

TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1. Tujuan Tujuan proyek ini adalah memproduksi gas bumi, menyalurkan gas ke kilang LNG, memproses gas menjadi Liquid Natural Gas (LNG), serta mengangkut LNG dan hidrokarbon cair (kondensat) ke pasaran. Dalam upaya untuk mencapai tujuan itu maka PPGM merencanakan akan melakukan kegiatan pengembangan Sumur Gas, pembangunan Block Station (BS) atau Fasilitas Pemrosesan Gas (Gas Processing Facility, disingkat GPF), pemasangan Pipa Penyalur Gas dan pembangunan Fasilitas Kilang LNG, termasuk fasilitas pelabuhan laut khusus. Pelabuhan laut khusus tersebut direncanakan akan dibangun pada dua alternatif lokasi yaitu di daerah Kecamatan Batui dan Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini adalah cakupan rencana kegiatan pengembangan Lapangan Gas Matindok.


I-2


1. Pemboran 21 sumur yang terdiri dari 17 sumur pengembangan dan 4 sumur kerja ulang (work over ) dengan perincian: No.

Lapangan

Jenis Kegiatan Pemboran

Wilayah

1.

Donggi

4 sumur work over 4 sumur pengembangan

Kecamatan Toili Barat

2.

Minahaki

4 sumur pengembangan

Kecamatan Toili

3.

Sukamaju


Kecamatan Batui

4.

Matindok


Kecamatan Batui

5.

Maleoraja


Kecamatan Batui

2. Pembangunan Block Station (BS) di Donggi, Sukamaju dan Matindok, sedangkan gas yang berasal dari sumur-sumur Matindok, Maleoraja dan Minahaki akan dialirkan melalui

Manifolding Station (MS); 3. Pembangunan fasilitas pemrosesan gas atau Gas Processing Facility (GPF) akan ditempatkan satu area dengan Block Station yang berada di dua lokasi yaitu di Donggi dan Matindok; 4. Pembangunan Kilang LNG dalam hal ini adalah Donggi-Senoro LNG (DSLNG) beserta fasilitas pendukung seperti perkantoran dan pelabuhan khusus akan ditempatkan di dua alternatif lokasi yaitu Uso, Kecamatan Batui atau Padang, Kecamatan Kintom. 5. Pemasangan pipa: a. Pemasangan pipa flow line berdiameter 4” s/d 6" di darat sepanjang sekitar 35 km dari sumur-sumur ke BS di masing-masing lapangan; b. Pemasangan pipa gathering line diameter 16” dan 18”, sepanjang 40 km dari BS ke GPF kemudian diteruskan ke fasilitas bersama JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi di Senoro yang akan melewati beberapa desa di Kecamatan Toili Barat, Toili dan Batui. c.

Pemasangan pipa trunk line penyaluran gas berdiameter 32" di darat sepanjang sekitar 23 km dari Fasilitas bersama JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi di Senoro ke Kilang LNG, yang terletak di Desa Uso Kecamatan Batui atau Desa Padang Kintom, yang akan melewati beberapa desa di Kecamatan Batui dan Kintom

6. Pengangkutan kondensat dengan mobil tangki Kondensat dari Block Station Donggi, Sukamaju dan Matindok ke Tangki Penampung Kondensat JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi di Bajo. 7. Pembebasan lahan untuk rencana

kegiatan pemboran sumur, pemasangan pipa,

pembangunan BS, GPF, Kilang LNG, pelabuhan dan pemasangan pipa darat seluruhnya sekitar 595 ha.


I-3


1.2.2. Manfaat Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM) ini sangat bermanfaat secara ekonomi, sosial dan teknologi bagi kepentingan lokal, regional dan nasional. Manfaat PPGM itu antara lain: 1. Tersedianya Gas, Liquid Natural Gas (LNG), hidrokarbon cair (kondensat) dan belerang (sulphur) 2. Peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Banggai (tingkat lokal), Provinsi Sulawesi Tengah (tingkat regional) dan tingkat nasional melalui pajak dan royalti dari hasil penjualan LNG, kondensat dan belerang (sulphur). 3. Memberikan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal, regional dan nasional 4. Peningkatan kemampuan bangsa dalam penguasaan teknologi produksi gas. Selain bermafaat secara ekonomi, sosial dan teknologi, pelaksanaan Proyek Pengembangan Gas Matindok ini diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap beberapa komponen lingkungan hidup. Oleh karena itu PT. PERTAMINA EP – PPGM bermaksud melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebelum dilakukan pembangunan fisik di lapangan. Hal ini sesuai dengan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Disamping itu, terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hasil studi AMDAL pada dasarnya berupa informasi tentang berbagai komponen kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang bersifat positif dan negatif, penilaian kelayakan lingkungan dari rencana kegiatan tersebut dan alternatif rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.

1.3. PERATURAN Tabel 1.1 berikut ini disajikan daftar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan rencana kegiatan dan peraturan sebagai dasar pelaksanaan Studi AMDAL.


I-4

PT PERTAMINA EP -PPGM

Tabel 1.1. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Sebagai Dasar Pelaksanaan Studi AMDAL PPGM di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah A.

Undang-Undang Republik Indonesia

Tentang

Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan

1. Undang-Undang No. 5 Pokok-pokok Agraria Tahun 1960

Terkait dengan pengadaan lahan

2. Undang-Undang No. 4 Perikanan Tahun 1985

Terkait dengan kegiatan pemasangan pipa di dasar laut

3. Undang-Undang No. 5 Konservasi Sumberdaya Alam Terkait dengan keberadaan berbagai ekosistem alam dan Tahun 1990 Hayati dan Ekosistemnya adanya SM Bakiriang di sekitar rencana kegiatan 4. Undang-Undang No. 14 Lalulintas dan Angkutan Jalan Penggunaan jalan Provinsi dan jalan-jalan umum untuk Tahun 1992 kegiatan proyek 5. Undang-Undang No. 21 Pelayaran Tahun 1992

Terkait dengan adanya rencana pengangkutan LNG dengan moda kapal laut

6. Undang-Undang No. 23 Kesehatan Tahun 1992

Terkait dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat sekitar rencana kegiatan

7. Undang-Undang No. 26 Penataan Ruang Tahun 2007

Terkait dengan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

8. Undang-Undang No. 5 Pengesahan Konvensi Tahun 1994 Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati

Terkait dengan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati yang ada di beberapa bagian lokasi proyek

9. Undang-Undang No. 1 Perseroan Terbatas Tahun 1995

Terkait dengan status hukum institusi pemrakarsa

pekerja dan

10. Undang-Undang No. 23 Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait dengan arti penting Studi AMDAL Tahun 1997 11. Undang-Undang No. 41 Kehutanan Tahun 1999

Terkait dengan keberadaan lahan yang akan digunakan oleh proyek yang dikuasasi oleh Departemen Kehutanan dan perkebunan

12. Undang-Undang No. 22 Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001

Terkait dengan operasional usaha peminyakan dan gas bumi

13. Undang-Undang No. 65 Pajak Daerah Tahun 2001

Terkait dengan kewajiban pemrakarsa untuk membayar pajak untuk daerah

14. Undang-Undang No. 13 Ketenagakerjaan Tahun 2003

Terkait dengan tatacara dan pengaturan rekrutmen dan hak serta kewajiban pemrakarsa terhadap tenaga kerja

15. Undang-Undang No. 19 Badan Usaha Milik Negara Tahun 2003

Terkait dengan status pemrakarsa sebagai Badan Usaha Milik Negara

ANDAL Proyek Pengembangan Gas Matindo

I-5


A.

Undang-Undang Republik Indonesia

Tentang


16. Undang-Undang No. 7 Sumberdaya Air Tahun 2004

Terkait dengan hubungan Pemrakarsa menggunakan sungai untuk kegiatan pemboran gas

17. Undang-Undang No. 16 Perikanan Tahun 2004

Terkait dengan hubungan pemrakarsa menggunakan air laut sebagai tempat pelabuhan gas

18. Undang-Undang No. 32 Pemerintah Daerah Tahun 2004

Terkait dengan hubungan pemrakarsa dengan kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom

19. Undang-Undang No. 33 Perimbangan Keuangan antara Tahun 2004 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 20. Undang-Undang No.51 Baku Mutu Air Laut Tahun 2004 Peraturan B. Pemerintah Tentang Republik Indonesia 1. PP No. 19 Tahun 1973 Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

Terkait dengan pengaturan kewajiban pemra-karsa untuk membayar pajak untuk daerah dan pemerintah pusat

2. PP No. 11 Tahun 1979

Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Migas

Terkait dengan keselamatan pekerja

3. PP No. 35 Tahun 1991

Sungai

Terkait dengan keberadaan banyak sungai yang terpotong oleh pemasangan pipa dan penggunaan air sungai dalam kegiatan proyek.

4. PP No. 41 Tahun 1993

Angkutan Jalan

Terkait dengan pengaturan dan pengawasan angkutan darat yang digunakan dalam proyek

5. PP No. 43 Tahun 1993

Prasarana dan Lalulintas Jalan Terkait dengan pengaturan dan pengawasan prasarana dan lalulintas kendaraan darat yang digunakan dalam proyek

6. PP No. 47 Tahun 1997

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

7. PP No. 62 Tahun 1998

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah

Terkait adanya kemungkinan penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah yang terkait dengan rencana kegiatan

8. PP No. 68 Tahun 1998

Swaka Margasatwa dan Kawasan Pelestarian Alam

Terkait dengan rencana kegiatan yang terletak di sekitar Suaka Margasatwa

9. PP No. 7 Tahun 1999

Pengelolaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Lokasi kegiatan terkait dengan kawasan SM Bakiriang

10. PP No. 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan jo PP No. 85 Thun 1999 Berbahaya dan Beracun


Terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan khusus Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan Terkait dengan tata cara pengaturan dan pengawasan untuk keselamatan kerja di bidang pertambangan

moda

Terkait dengan pengaturan dan pengawasan limbah B3 yang dihasilkan oleh rencana kegiatan

I-6


Peraturan Pemerintah Tentang Republik Indonesia 11. PP No. 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Pengaturan dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut yang terkait dengan kegiatan di pantai

12. PP No. 27 Tahun 1999

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Terkait dengan arti penting pelaksanaan studi AMDAL

13. PP No. 41 Tahun 1999

Pengendalian Pencemaran Udara

Terkait dengan pengaturan dan pengendalian pencemaran udara yang mungkin ditimbulkan oleh rencana kegiatan

14. PP No. 82 Tahun 1999

Angkutan di Perairan

Pengaturan dan pengawasan tentang lalulintas kapal laut yang digunakan dalam rencana kegiatan

15. PP No. 25 Tahun 2000

Kewenangan Pemerintah dan Batas kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang terkait dengan realisasi dan Daerah Otonom operasionalisasi PPGM di Kab. Banggai, SULTENG.

16. PP No. 81 Tahun 2000

Kenavigasian

B.


Terkait dengan operasional pelabuhan khusus

17. PP No. 150 Tahun 2000 Pengendalian Kerusakan Terkait dengan pengaturan dan pengendalian kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa tanah yang ditimbulkan oleh proyek untuk produksi biomasa 18. PP No. 69 Tahun 2001

Kepelabuhanan

19. PP No. 74 Tahun 2001

Pengelolaan Bahan Berbahaya Terkait dengan pengaturan, penanganan dan pengawasan dan Beracun (B3) limbah B3 yang dihasilkan oleh rencana kegitan

20. PP No. 82 Tahun 2001

Pengelolaan Kualitas Air dan Terkait dengan pengaturan dan pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air pengendalian pencemaran air oleh rencana kegiatan, terutama pada tahap operasional.

21. PP No. 42 Tahun 2002

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Terkait dengan hak dan kewajiban Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam pembinaan kegiatan migas oleh pemrakarsa.

22. PP No. 51 Tahun 2002

Perkapalan


23. PP No. 20 Tahun 2006

Irigasi

Pengaturan dan pengawasan terhadap pemboran yang akan mencemari irigasi masyarakat

24. PP No. 6 Tahun 2007

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan

Pengaturan yang terkait dengan adanya penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kegiatan migas


Terkait dengan pengaturan dan pengawasan operasional pelabuhan khusus

I-7


Keputusan Presiden Tentang Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan Republik Indonesia 1. Keppres No. 18 Tahun Ratifikasi International Con- Terkait dengan pengaturan, pencegahan dan penang1978 ventional on Civil Liability for gulangan pencemaran minyak Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1969) C.

2. Keppres No. 46 Tahun 1986

Pengesahan Convention for Terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian the Prevention of Pollution pencemaran air laut yang diakibatkan oleh kegiatan from Ships (Marpol 1973/1978 lalulintas kapal laut. Annex I & II)

3. Keppres No. 32 tahun 1990

Pengelolaan Kawasan Lindung Terkait dengan pengaturan pengelolaan kawasan lindung yang terpengaruh oleh rencana kegiatan.

4. Keppres No. 43 Tahun 1991

Konservasi Energi

Terkait dengan upaya-upaya konservasi energi yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam operasionalisasi proyek.

5. Perpres No. 109 Tahun Penanggulangan Keadaan Terkait dengan pengaturan, 2006 Darurat Tumpahan Minyak di penanggulangan pencemaran minyak Laut 6. Perpres No. 65 Tahun 2006

D.

Peraturan Menteri

pencegahan

Pengadaan Tanah Bagi Pelak- Pengaturan dan pengawasan pengadaan tanah sanaan Pembangunan untuk pemrakarsa yang terkait untuk kepentingan umum. Kepentingan Umum Tentang

1. Per.Men.Kes No. 416/ Syarat-Syarat Pengawasan MenKes/Per/IX/1990 Kualitas Air 2. Per.Men.Hub. No. KM 7 Sarana Bantu Navigasi Tahun 2005 Pelayanan (SBNP)

dan

bagi

Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan Sebagai acuan dalam pengawasan kualitas air Terkait dengan operasional pelabuhan khusus

3. Per.Men.Neg. L.H . 08 Pedoman Penyusunan Analisis Pedoman ini digunakan acuan dalam penyusunan dok. Tahun 2006 Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL Hidup. 4. Per.Men.Neg. L.H No. 11 Tahun 2006

Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 5. Per.Men. ESDM No. 045 Pengelolaan Lumpur Bor, tahun 2006 Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi 6. Per.Men.LH No. 4 Baku Mutu Air Limbah bagi Tahun 2007 Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi 7. Per.Men.Hut No.14/ Pinjam pakai kawasan hutan Menhut-II/2006 jo No 64/Menhut-II/2007


Berdasarkan Peraturan ini rencana kegiatan PPGM termasuk dalam rencana kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen AMDAL Sebagai acuan dalam pengelolaan lumpur bor, limbah lumpur dan serbuk bor yang dihasilkan kegiatan ini Pedoman dalam pengelolaan air limbah yang dihasilkan saat kegiatan berlangsung Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang baru ini akan dijadikan landasan kerja bagi pemrakarsa yang akan menggunakan kawasan hutan untuk dipakai untuk kegiatan migas

I-8


E.

Keputusan Menteri

Tentang


1. Kep.Men Perhubungan Pengadaan Fasilitas Penam- Terkait adanya kewajiban pemrakarsa untuk mengadakan No. 215/N.506/PHB-87 pungan Limbah dari Kapal fasilitas penampungan limbah dari kapal-kapal. 2. Kep.Men.Neg Kependu- Pedoman Penetapan dukan dan Lingkungan Mutu Lingkungan Hidup No. 02/MEN KLH/I/ 1988

Baku Terkait dengan batas Baku Mutu Lingkungan untuk berbagai parameter lingkungan yang harus diacu oleh pemrakarsa

3. Kep.Men.Hub. No. KM Usaha Salvage dan/atau Terkait dengan pekerjaan pemasangan pipa 23 Tahun 1990 Pekerjaan Bawah Air (PBA) 4. Kep.Men Perhubungan Pencegahan Pencemaran Terkait dengan upaya-upaya pengaturan, pengawasan dan No. KM 86 Tahun 1990 Minyak dari Kapal-kapal pencegahan terjadinya pencemaran minyak dari kapalkapal. 5. Kep. MPE No. Pemeriksaan Keselamatan Adanya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan 06P/0746/ M.PE/ 1991 Kerja Untuk Instalasi, keselamatan kerja untuk instalasi, peralatan dan teknis Peralatan, dan Teknis secara rutin. 6. Kep. MNLH No. Kep-35/ Ambang Batas Emisi Gas Adanya batasan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor MENLH/10/1993 Buang Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh pemrakarsa 7. Kep.Men PU 63/PRT/ 1993

No. Batas Badan Sungai, Per- Terkait dengan pengaturan dan pengawasan penggunaan untukan Sungai, Daerah badan dan air sungai yang digunakan oleh pemrakarsa Pengawasan Sungai dan Bekas Sungai

8. Kep.Men.Hub No. KM Marka Jalan 60/1993

Terkait dengan kegiatan transportasi saat kegiatan

9. Kep.Men.Hub No. KM Rambu-Rambu 61/1993 Jalan

Lalulintas

10. Kep.Men.Hub No. KM Alat Pemberi 62/1993 Lintas

Syarat

di Terkait dengan kegiatan transportasi saat kegiatan Lalu Terkait dengan kegiatan transportasi saat kegiatan

11. Kep.Men Hub No. KM Tata Cara Pemeriksaan Teknik Terkait dengan pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan 67/ 1993 dan Laik Jalan Kendaraan bermotor yang digunakan oleh pemrakarsa Bermotor di Jalan 12. Kep.Men Hub No. KM Penyelenggaraan 69/ 1993 Barang di Jalan 13. Kep.Men Hub No. KM 3/ Alat Pengendali 1994 Pengaman jalan

Angkutan Adanya pedoman yang harus diikuti oleh pemrakarsa dalam penyelenggaraan angkutan barang di jalan dan Terkait dengan kegiatan transportasi saat kegiatan

14. Kep. MPE No. 103.K/ Pengawasan atas Pelak008/ MEM/ 1994 sanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi


RKL dan RPL nanti akan dilaksanakan dan dilaporkan dengan tertib oleh pemrakarsa, karena pelaksanaan dan laporan itu akan selalu dievaluasi oleh institusi pembina kegiatan migas.

I-9


E.

Keputusan Menteri

Tentang

15. Kep.Men LH No. 13/ Baku Mutu Emisi MENLH/1995 Tidak Bergerak 16. SK Men.Hut 41/Kpts/II/ 1996

Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan Sumber Baku mutu emisi sumber tidak bergerak ini akan diacu dalam setiap operasi alat non mobil yang mengeluarkan emisi

No. Perubahan Pasal 16 SK Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini akan dijadikan Men.Hut No. 41/Kpts/II/ 1996 landasan kerja bagi pemrakarsa yang akan menggunakan Pedoman Pinjam Pakai kawasan hutan untuk dipakai kegiatan migas Kawasan Hutan

17. Kep. MNLH No. Kep-48/ Baku Tingkat Kebisingan MENLH/ 11/1996

Baku mutu tingkat kebisingan ini akan diacu dalam setiap operasi alat yang mengeluarkan kebisingan

18. Kep. MNLH No. Kep-49/ Baku Mutu Tingkat Getaran MENLH/ 11/1996

Baku mutu tingkat getaran ini akan diacu dalam setiap operasi alat atau kegiatan penyebab getaran.

19. Kep. MNLH No. Kep-50/ Kebauan MENLH/ 11/1996

Baku mutu kebauan ini akan diacu dalam setiap operasi kegiatan yang menimbulkan kebauan.

20. SK Men.Hut No. 641/ Perubahan Pasal 8 dan 18 SK Kpts/ II/1997 Menhut No. 41/ Kpts/II/1996 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang baru ini akan dijadikan landasan kerja bagi pemrakarsa yang akan menggunakan kawasan hutan untuk dipakai untuk kegiatan migas

21. Kep. MPE No. 300.K/38/ Keselamatan Kerja Pipa Pedoman ini akan dijadikan acuan bagi pemrakarsa dalam M/PE/ 1997 Penyalur Minyak dan Gas Bumi pemasangan pipa 22. Kep. MESDM No. 1457 Pedoman Teknis Pengelolaan K/38/MEM/2000 Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi

Pedoman ini akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Dokumen AMDAL

23. Kep.Men.Neg. LH No. 4 Kriteria Baku & Pedoman Tahun 2001 Penentuan Kerusakan Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan

24. Kep.Men.Hub. No KM Kelas Jalan di Pulau Sulawesi 13/2001

Sebagai acuan dalam operasional transportasi saat kegiatan

25. Kep.Men.Kes. No. 876/ Pedoman Analisis Dampak Men. Kes/SK/VII/2001 Kesehatan Lingkungan

Pedoman untuk mengkaji aspek kesehatan masyarakat dalam AMDAL

26. Kep.Men.Hub. No. 24 Penyelenggaraan Pemanduan Sebagai acuan dalam operasional pelabuhan khusus Tahun 2002 27. Kep.Men.Hub. No. KM Tatanan Kepelabuhanan 53 Tahun 2002


28. Kep.Men.Hub. No. KM Pengelolaan Pelabuhan Khusus Terkait dengan operasional pelabuhan khusus 55 Tahun 2002 29. Kep.Men.Hub. No. KM Organisasi Tata Kerja Kantor 63 Tahun 2002 Pelabuhan (KANPEL)



I-10


E.

Keputusan Menteri

Tentang


30. Kep.Men Kesehatan No. Syarat-syarat dan Penga- Terkait dengan syarat-syarat pengawasan kualitas air untuk 907/MENKES/SK/VII/ wasan Kualitas Air Minum air minum bagi kesehatan pekerja dan masyarakat 2002 31. Kep. MNLH Tahun 2003

No.

112 Baku Mutu Air Limbah Domestik

Terkait dengan pengaturan mutu air limbah domestik yang keluar dari IPAL rencana kegiatan

32. Kep. MNLH Tahun 2003

No.

128 Tatacara dan Persyaratan Pedoman ini akan digunakan oleh pemrakarsa dalam Teknis Pengelolaan Tanah penanganan tanah yang kemungknan terkontaminasi oleh Terkontaminasi oleh Minyak kegiatan Bumi Secara Biologis

33. Kep. MNLH Tahun 2003

No.

129 Baku Mutu Emisi Usaha dan Pedoman ini akan dijadikan acuan dalam atau Kegiatan Minyak dan pengendalian emisi dari kegiatan operasional Gas Bumi

upaya

34. Kep.Men.LH No. 51 Tahun Baku Mutu Air Laut 2004

Pedoman dalam pengelolaan kualitas air laut

35. Kep.MN.LH No. 45 Tahun Pedoman Penyusunan 2005 Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL 36. Kep.Men.Hub. No KM 14 Manajemen Rekayasa Lalu Tahun 2006 Lintas

Pedoman dalam penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL

F 1. 2.

Keputusan/Peraturan Kepala BPN, Bapedal Tentang dan lainnya Petunjuk Pelaksanaan No. Pengawasan, Pengendalian Pol. Juklak 29/VII/ 1991 dan Pengamanan Bahan Peledak Non Organik ABRI Peraturan Kepala BPN No. Tatacara Memperoleh Izin 2 Tahun 1993 Lokasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Perusahaan

Terkait dengan aspek transportasi pada saat kegiatan

Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan Bahan peledak kemungkinan akan digunakan terutama dalam pelaksanaan konstruksi. Prosedur yang harus diikuti pemrakarsa dalam memperoleh izin lokasi dan hak-hak atas tanah untuk perusahaan

3.

Keputusan Kepala No. 22 Tahun 1993

BPN Petunjuk Peraturan Kepala Petunjuk ini merupakan penjelasan dari tatacara yang BPN No. 2 Tahun 1993 harus diikuti pemrakarsa dalam memperoleh izin lokasi dan hak-hak atas tanah untuk perusahaan

4.

Kep.Ka. Bapedal No. 56/ Pedoman Mengenai Ukuran Pedoman ini akan diacu untuk menentukan dampak penting BAPEDAL/ 1994 Dampak Penting dalam studi AMDAL

5.

Kep.Ka. Bapedal No. 01/ Tatacara dan Persyaratan Akan diacu oleh pemrakarsa dalam penyimpanan sementara BAPEDAL/09/1995 Teknis Penyimpanan dan dan pengumpulan limbah B3 Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun – B3


I-11


F 6. 7.

8.

Keputusan/Peraturan Kepala BPN, Bapedal Tentang Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan dan lainnya Kep.Ka. Bapedal No. 02/ Dokumen Limbah B3 Akan diacu dalam sistem pelaporan penyimpanan dan BAPEDAL/09/1995 penanganan limbah B3 Kep.Ka. Bapedal No. 03/ Persyaratan Teknis Pengo- Hanya sebagai pertimbangan bahwa persyaratan teknis BAPEDAL/09/1995 lahan Limbah B3 pengolahan limbah B3 sangat berat, sehingga kemungkinan pengolahan limbah B3 oleh pemrakarsa akan diserahkan pihak ketiga yang berkompeten. Kep.Ka. Bapedal No. 04/ Tatacara Persyaratan BAPEDAL/09/1995 Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3

Hanya sebagai pertimbangan bahwa persyaratan teknis pengolahan limbah B3 sangat berat, sehingga kemungkinan pengolahan limbah B3 oleh pemrakarsa akan diserahkan pihak ketiga yang berkompeten

9.

Kep.Ka. Bapedal No. 05/ Simbol dan Label Limbah B3 Simbol dan label limbah B3 yang akan diacu oleh BAPEDAL/09/1995 pemrakarsa 10. Kep.Ka. Bapedal No. 255/ Tata Cara & Persyaratan Sebagai pedoman dalam pengelolaan minyak pelumas BAPEDAL/01/1995 Penyimpanan dan bekas pengumpulan Minyak Pelumas Bekas 11. Kep.Ka. Bapedal No. 205 Metode Pemantauan Emisi Tahun 1996 Udara

Pedoman dan metode ini akan diikuti oleh pemrakarsa dalam pelaksanaan pemantauan emisi udara akibat rencana kegiatan dan tertuang dalam dokumen RPL

12. Kep.Ka. Bapedal No. 229 Pedoman Teknis Kajian Tahun 1996 Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL 13. Kep.Ka. Bapedal No. 255/ Tatacara dan Persyaratan BAPEDAL/08/ 1996 Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas 14. Kep.Ka BAPEDAL No. Panduan Kajian Aspek Kese124/12/ 1997 hatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL 15. Kep. Ka BAPEDAL No. 08 Keterlibatan Masyarakat dan Tahun 2000 Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pedoman ini akan diacu dan untuk pertimbangan dalam proses penyusunan dok. AMDAL

16. Kep.Dirjen Perhubungan Pedoman Teknis PenyelengDarat No. SK 726/As.307/ garaan Alat Berat di Jalan DRJD/2004 17. Peraturan Daerah Prop. Rencana Tata Ruang Sul.Tengah No. 2 Tahun Wilayah Provinsi Sulawesi 2004 Tengah 18. Kep Dirjen Per.Hub Darat Penyelenggaraan PengNo. SK.725/AJ/302/DRJD/ angkutan B3 2004

Terkait kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan material


Prosedur ini akan diikuti oleh pemrakarsa dalam mekanisme penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas Pedoman ini akan diacu dan untuk pertimbangan dalam proses penyusunan dok. AMDAL Pedoman ini diacu dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat

Sebagai acuan dalam penetapan tata batas wilayah studi AMDAL Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengangkutan B3

I-12


G

Lain-lain

Tentang

1. Panduan Pengelolaan Lumpur Bor PERTAMINA-BPPKA Tahun 1994 2. Standard Pertambangan Sistem Perpipaan Migas No. 50.54. 2- dan Distribusi Gas 1994

Keterkaitan dengan Rencana Kegiatan Panduan ini akan diacu oleh pemrakarsa dalam penanganan lumpur bor

Transmisi Panduan ini akan diacu oleh pemrakarsa dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas

3. Codes and Standards

Panduan ini akan diacu oleh pemrakarsa dalam pelaksanaan kegiatan dalam proyek PGM. (Lihat Lampiran “List of Code...)

4. Protokol 1996 atas Konvensi tentang Pencegahan Pencemaran Laut oleh Dumping Limbah dan Bahan lain, 1972 dan Resolusi yang diadopsi oleh Sidang Khusus

Pedoman dalam upaya pencegahan pencemaran laut oleh berbagai bahan pencemar

5. Mijn Politie Regkment Peraturan Keselamatan Kerja Peroman dalam upaya keselamatan kerja pertambangan No. 341 Tahun 1930 Tambang


I-13

Bab-1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents