B A B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda

B A B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Sejarah DPR Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: 1.

Ketua Mr. Kasman Singodimedjo

2.

Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo

3.

Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary

4.

Wakil Ketua III Adam Malik

DPR mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan, selain eksekutif atau pemerintah dan yudikatif atau MA. Ketiga lembaga memiliki kekuasan yang besar dalam pemerintahan. Pada sistem ketatanegaraan kita, posisi DPR sangat menentukan, hal itu tercermin dalam beberapa pasal dalam konstitusi kita yaitu, amandemen IV UUD 1945. Yakni terdapat pada pasal 2 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 7A, 7B ayat 1 sampai 7, pasal 7C, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 19, pasal 20 dan 20A, pasal 21, pasal 22 ayat 2, pasal 22B, pasal 23 ayat 2 dan 3, pasal 23E ayat 2, pasal 23F ayat 1, pasal 24A ayat 3, pasal 24B ayat 3, pasal 24C ayat 2 dan 3. DPR mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting yakni membuat undang-undang, menetapkan APBN dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, selaku anggota MPR, DPR memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden bila melanggar konstitusi. DPR juga memiliki kewenangan untuk memilih Panglima TNI, Kapolri, anggota MA, anggota BPK, Gubernur BI, para deputi Gubernur BI, anggota Komisi Yudisial, KPK, duta besar dan sederet kekuasaan penting lainnya. DPR periode 2009-2014 yang dilantik pada 1 Oktober 2009 beranggotakan 560 orang anggota dan terdiri dari 9 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPR RI dibantu Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk undang-undang yang dibahas dengan

Presiden untuk mendapat persetujuan terpisah yang bersama, membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I. Mengundang DPD ntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I, memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat; menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang

ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undangundang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Sementara anggota DPR RI mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif. Sedangkan kewajiban anggota DPR RI adalah mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya, mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait, membuatan undang-undang. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan UndangUndang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undangundang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada

Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. DPR mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting yakni membuat undang-undang, menetapkan APBN dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, selaku anggota MPR, DPR memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden bila melanggar konstitusi. DPR juga memiliki kewenangan untuk memilih Panglima TNI, Kapolri, anggota MA, anggota BPK, Gubernur BI, para deputi Gubernur BI, anggota Komisi Yudisial, KPK, duta besar dan sederet kekuasaan penting lainnya.

4.1.2. Proses Pembahasan RUU dari Pemerintah di DPR RI RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD.

Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden. 4.1.3. Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI RUU beserta penjelasan/keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, kemudian dalamRapat Paripurna Pembuatan Undang-undang DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan UndangUndang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undangundang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

4.1.4. Posisi Pansus Century

Pelaksanaan hak angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century atau dikenal dengan Pansus Angket Century dilakukan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam Pasal 77 ayat 3 UU No. 27 Tahun 2009 disebutkan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undangundang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pansus Angket Century ini berbasis dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi BPK tanggal 20 November 2009, ia berupaya melakukan pengujian terhadap fakta-fakta temuan BPK. Dari hasil pemeriksaan pansus, beberapa temuan utama BPK terbukti akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Angket Century adalah sebuah langkah yang penting dan signifikan dalam mempromosikan stabilitas sektor keuangan dan perekonomian secara transparan dan kredibel. Adalah sangat keliru memandang hak angket Century sebagai upaya manuver politik pragmatis jangka pendek. Sebaliknya, hak angket Century ini harus dipandang sebagai upaya fundamental jangka panjang dalam memfasilitasi transparansi pembuatan kebijakan publik dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Dalam satu dekade terakhir, dunia keuangan kita terus diguncang oleh berbagai skandal. Dimulai dengan penyelesain akhir dari kasus BLBI, skandal Bank Global, Redemption Reksa Dana, Pembobolan Bank BNI, Kasus Sari Jaya dan Antaboga, hingga terakhir, Kasus Bank Century.

Dimana tak ada satupun dari skandal-skandal tesebut yang betul-betul tuntas penanganannya, baik itu menyangkut pelaku utama, pejabat publik hingga kepada tatanan sistem keuangan yang bisa lebih menjamin tidak terjadinya peristiwa tersebut secara berulang, simultan dan dengan hasil yang sama; lumpuhnya institusi negara dalam mengatasi skandal besar semacam itu.

Penggunaan hak angket DPR untuk melakukan pengusutan kasus Bank Century ini sangat strategis dalam mengembalikan fungsi dan peran DPR sebagai lembaga pengawas dan pengontrol pemerintah (check and balances) dan sekaligus mendorong akuntabilitas pengambilan kebijakan publik yang berimplikasi luas ke masyarakat.

Yang menarik, pemeriksaan oleh PANSUS terhadap saksi-saksi dalam kasus Bank Century dilakukan secara terbuka. Banyak yang hadir menyaksikan pemeriksaan tersebut dan diliput secara luas oleh mass media baik cetak maupun elektronik. Segala keterangan yang diberikan dengan cepat terpublikasi. Siaran langsung oleh media elektronik terutama dalam hal ini televise dan yang diikuti pula komentatior-komentator yang seolah-olah menggiring opini public kea rah tertentu, menjadi tontonan sehari-hari. Kita juga melihat pada saat pemeriksaan saksi-saksi, ada Anggota Pansus tertentu yang memberikan opini-opini di televisi, radio dan sebagainya. Pansus Kasus Bank Century beranggotakan 30 orang anggota DPR dari 9 fraksi di DPR, dengan komposisi Fraksi Demokrat 8 orang, Fraksi partai Golkar 6 orang, Fraksi PDI-P 6 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, Fraksi PPP 2 orang, Fraksi PKB 2 orang, Fraksi Gerindra 1 orang dan Fraksi Hanura 1 orang.

Anggota dari Fraksi Partai Demokrat terdiri dari Ruhut Sitompul, Yahya Sacawiria, Agus Hermanto, Gondo Radityo Gambiro, Anas Urbaningrum, Achsanul Qosasi, I Wayan Gunastram, Benny K. Harman.

Fraksi Partai Golkar (F-PG) : Ade Komarudin, Agun Gunanjar Sudarsa, Bambang Soesatyo, Melchias Marcus Mekeng, M.Idrus Marham, dan Ibnu Munzir. Fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP): Gayus Lumbuun, Hendrawan Supratikno, Maruarar Sirait, Ganjar Pranowo, Eva Kusuma Sundari.

Anggota dari Fraksi PKS : Mahfudz Siddiq, Fahri Hamzah, Andi Rahmat. Fraksi PAN: Asman Abnur, Tjatur Sapto Edy. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) : HM Romahurmuziy, Ahmad Yani, Fraksi PKB : Marwan Ja’far, Anna Mu’awanah, Fraksi Gerindra : Ahmad Muzani dan Fraksi Hanura : Akbar Faizal.

Pimpinan pansus ada 4 orang yakni Idrus Marham dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua, sementara wakil ketuanya 3 orang yakni Yahya Sacawiria dari Fraksi Demokrat, T Gayus Luumbun dari Fraksi PDI-P dan Machfudz Siddiq dari Fraksi PKS.

Diskripsi Kasus Century

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan temuan-temuan dalam proses pemeriksaaan serta kesaksian dari saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan pansus angket Bank Century, dapat terungkap bahwa :

Pertama, sebelum proses merger, terdapat temuan bahwa telah terjadi pembiaran atas berbagai penyimpangan yang dilakukan Bank CIC dan proses pemberian izin akuisisi 2 bank

kepada Pemegang Saham Pengendali-nya, Chinkara Capital, untuk di-merger dengan Bank CIC dalam rangka menutupi penyimpangan-peyimpangan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, Bank Indonesia diduga kuat mengetahui dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Bank CIC yang melibatkan Chinkara Capital seperti L/C fiktif, kredit fiktif, manipulasi data, windows dressing dan accounting engineering.

Walau telah mengetahui berbagai pelanggaran Bank CIC yang melibatkan Chinkara Capital, BI justru memberikan izin akuisisi pada 21 November 2001 ke Chinkara Capital untuk mengakuisisi Bank Pikko dan Bank Danpac dengan mempersyaratkan ke-2 bank harus di merger dengan Bank CIC, dalam rangka menghindari penutupan Bank CIC.

Sekalipun proses akusisi tersebut dilakukan melalui pasar modal, namun BI sesuai dengan kewenangannya seharusnya tidak menyetujui atau membatalkan akuisisi tersebut. Akuisisi yang mempersyaratkan merger pada dasarnya merupakan bentuk liniensi yang dapat dipandang sebagai pembiaran terhadap fakta bahwa pada prinsipnya Chinkara Capital tidak layak untuk melakukan akuisisi tersebut.

Namun kinerja Bank CIC tidak menunjukkan perbaikan karena Bank CIC justru masuk dalam status pengawasan khusus BI antara 26 Maret 2002 s.d. September 2002 dan kemudian diperpanjang hingga Desember 2002. Pelanggaran Chinkara ternyata tidak hanya pada kegiatan perbankan dari Bank CIC tetapi juga dalam proses akuisisi dengan tidak memenuhi persyaratan akuisisi.

Kedua, dalam proses merger Bank CIC dengan Bank Danpac dan Bank Pikko menjadi Bank Century pada 6 Desember 2004, BI nyata-nyata tidak mematuhi aturan perundangundangan, tidak konsisten dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri dan tidak menerapkan aspek prudential sebagai aspek paling mendasar dalam menjalankan fungsi dan otoritas yang dimilikinya.

Proses merger 3 bank ini mulai dilakukan secara intensif sejak 14 April 2004. BI terindikasi mendorong merger Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac untuk menutupi masalah Bank CIC sekaligus melindungi citra BI dari dampak negatif jika terjadi pencabutan izin usaha Bank CIC.

Dalam proses merger ini juga terjadi berbagai pelanggaran antara lain: menganggap lancar surat-surat berharga macet Bank CIC, manipulasi simulasi proforma CAR bank hasil merger yang tidak berdasarkan due dilligence, pemegang saham pengendali dan pengurus bank tidak melalui fit and proper test, dan menggunakan laporan keuangan Bank Pikko dan CIC yang mendapat opini disclaimer dari KAP.

Karena sejak kerusakan Bank CIC tidak diperbaiki dan proses merger yang penuh pelanggaran, kinerja Bank Century tidak membaik dan tetap melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Pasca merger pada 28 Februari 2005, CAR Bank Century negatif 132,58%.

Menurut keterangan saksi-saksi, CAR Bank Century menjadi negatif disebabkan oleh pemberlakuan PBI 7/2005 ttg Penilaian Kualitas Aktiva Produktif, yang menyebabkan SuratSurat Berharga yang dimiliki oleh Bank Century menjadi dikategorikan macet.

Untuk mengatasi itu, Direktorat Pengawasan Bank BI kemudian melayangkan surat kepada Bank Century untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, setelah melalui berbagai proses, melalui mekanisme AMA (Asset Management Agreement) SSB yang macet tersebut dinyatakan lancar pada bulan januari tahun 2006.

Dengan demikian sepanjang tahun 2005, sesungguhnya Bank Century beroperasi dalam kondisi insolvent dan tidak prudent. Kondisi ini seharusnya menjadi dasar penetapan Bank Century pada waktu itu untuk menjadi bank dalam pengawasan khusus BI semenjak Februari 2005. Dan sesuai dengan ketentuan, pada bulan September 2005, seharusnya bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal dan untuk selanjutnya dilikudidasi sesuai denngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Setelah merger menjadi Bank Century, terus saja terjadi berbagai praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak terkait sepanjang 2005-2008 yang merugikan Bank Century sekurang-kurangnya Rp 6,3 trilyun yang kemudian akhirnya ditutup dengan dana PMS dari LPS pasca bailout Bank Century.

BI tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005-2008, terutama dengan membiarkan rekayasa akuntansi terkait Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga seolah-olah Bank Century masih memenuhi ketentuan CAR.

Berbagai pelanggaran tersebut, yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan, dapat dipandang sebagai usaha untuk mempertahankan praktek-praktek tidak sehat yang berlangsung didalam Bank Century. Penyimpangan dilakukan dengan memanipulasi informasi

dan BI selaku pengawas tidak melakukan tindakan yang seharusnya sehingga terlihat justru ikut melakukan upaya-upaya dengan sengaja untuk menutupi masalah Bank Century.

BI juga terus memberikan liniensi walau berbagai komitmen tidak pernah dipenuhi. Bentuk liniensi ini antara lain berupa pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk merekayasa struktur kepemilikan, membiarkan pemegang saham mengontrol pergerakan SuratSurat Berharga, accounting engineering, untuk kemudian disahkan oleh Bank Indonesia.

Upaya ini pada akhirnya mengalami kebuntuan juga manakala memasuki tahun 2008, dimana terdapat tidak kurang dari US$ 160 juta SSB yang akan jatuh tempo telah menciptakan lubang besar didalam bank Century. Setelah Direktur Pengawasan Bank BI, Sdr Zainal Abidin melakukan enforcement kepada Bank Century, termasuk kepada Pemegang Saham, barulah kemudian praktek-praktek tidak sehat tersebut tidak lagi efektif untuk menutupi liubang didalam Bank Century.

Keempat, BI terindikasi kuat melakukan rekayasa agar Bank Century mendapat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Bank Century sejak awal dapat terus bertahan hanya karena adanya keistimewaan yang diberikan pengawas dan Dewan Gubernur BI kepada bank ini. Upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelamatkan bank ini oleh BI adalah pemberian FPJP.

Pemberian FPJP Rp 689 milyar kepada Bank Century pada 14-18 November 2008 dilakukan BI dengan cara merubah persyaratan CAR bank penerima FPJP yang kuat diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh FPJP. Pada 30 Oktober 2008 BC mengajukan permohonan repo aset sebesar Rp 1 trilyun ke BI, dan tidak pernah mengajukan FPJP.

Posisi CAR BC per 30 September 2008 adalah 2,35% sehingga tidak memenuhi syarat CAR minimal 8% bagi bank penerima FPJP sesuai PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. Dengan syarat CAR minimal 8%, hanya Bank Century satu-satunya bank yang tidak bisa mengakses FPJP. Per September 2008, CAR bank-bank lain berkisar antara 10,39%-476,34% dengan rata-rata CAR 34,6%.

Pada 14 November 2008, PBI No. 10/26/PBI/2008 diubah menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008 bahwa syarat minimal CAR bank penerima FPJP adalah positif, di tanda tangani Gubernur BI Pk. 11.00 dan dana FPJP tahap pertama untuk Bank Century keluar Pk. 20.40 di hari yang sama.

Pada 5 November 2008, RDG BI sebenarnya telah mengetahui bahwa surat berharga US$ 56 juta Bank Century macet, sehingga seharusnya CAR Bank Century anjlok dari 2,35% per 30 September 2008 menjadi -3,56% per 31 Oktober 2008. Namun surat berharga ini baru dimacetkan BI pada 20 November 2008 ketika Bank Century dibawa ke KSSK.

Dengan demikian, sebelum pengucuran FPJP tanggal 14 November 2008 inipun CAR Bank Century telah negatif sehingga juga tidak memenuhi syarat CAR minimal positif sebagaimana diatur PBI No. 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008.

Kelima, Proses pemberian FPJP kepada BC mengandung banyak sekali kejanggalan yang diduga kuat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Antara lain, fakta bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2008 hingga pada saat pemberian FPJP, BC hanya mengajukan satu kali permohonan. Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia, yang merupakan pengaturan teknis

mengenai Peraturan Bank Indonesia dan sekaligus juga menjadi dasar bagi proses pemberian FPJP, diberlakukan surut untuk meloloskan pemberian FPJP.

Keenam, BI seharusnya dapat mengantisipasi terjadinya praktek manipulatif yang diduga kuat dilakukan oleh nasabah-nasabah besar BC dan pemegang saham BC. Diantaranya dengan membawa SSB BC yang berkualitas untuk dijual dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan pemegang saham, dimana pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku PS ini harus ditutupi melalui dana PMS .

Menurut temuan audit investigasi BPK nilai kerugian yang diakibatkan praktek tidak sehat (wrong doing) Pemegang Saham yang ditutupi melalui dana PMS sebesar Rp 5.864,48 Miliar. SSB LROI sebanyak US$ 7,48 Juta dibawa oleh FGAH, US$ 13 Juta SSB UTS dibawa dan dikuasi oleh FGAH. Termasuk juga UTS yang oleh BI telah diperintahkan untuk dijual pada tanggal 4 November 2008 senilai US$ 41 Juta, telah dijual oleh pada tanggal yang sama sebesar US$38.66 Juta dan kemudian digunakan oleh PSP, diantaranya oleh FGAH sebagai jaminan kredit FGAH di DBSL sebesar US$ 30,28 Juta.

Selain itu, juga dilakukan dengan memecah dana deposan kedalam bentuk NCD sesuai dengan ketentuan penjaminan LPS. Setidak-tidaknya, Fraksi PKS menduga kuat praktek ini berhubungan dengan dua deposan besar BC yaitu BS dan AR, melibatkan dana senilai Rp 560 Miliar, dalam 280 bentuk pecahan masing-masing sebesar Rp 2 Miliar.

Ketujuh, diduga kuat telah terjadi pemberian informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan rapat KSSK. Diantara upaya rekayasa tersebut adalah dengan melakukan perubahan surat dari Gubernur Bank Indonesia kepada ketua KSSK yang pada

intinya melakukan perubahan terhadap tiga informasi penting menyangkut situasi BC. Pertama berkaitan dengan faktor penyebab negatifnya CAR BC.

Dalam hal ini BI merubah isi surat dari draft awal yang dibuat oleh Direktur dan Dep. Direktur Pengawasan Bank I yang merupakan hasil analisis terhadap Neraca BC per 30 Oktober 2008, yang memuat informasi mengenai penggolongan SSB Valas senilai US$121 juta yang default hingga tanggal 3 November 2008 dirubah menjadi US$ 76 Juta yang default hingga tanggal 20 November 2008. Kedua, dengan merubah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai CAR 8% dari sebelumnya sebesar Rp. 1.770 Miliar menjadi sebesar Rp 632 Miliar.

Kedelapan, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK semata-mata didasarkan pada pertimbangan psikologis. Proses penyelamatan Bank Century oleh BI dan KSSK dilakukan dalam beberapa kali rapat yaitu rapat tanggal 14, 17, 18, 19, 21 dan 24 November 2008.

Dengan demikian, kondisi dan permasalahan Bank Century secara keseluruhan telah diketahui oleh KSSK sebelum rapat tanggal 21 November 2008. Dalam rapat-rapat tersebut, terungkap bahwa hasil stress test bank Indonesia terhadap situasi perbankan nasional tidak menunjukkan adanya korelasi langsung dengan situasi BC yang dianggap dapat mengancam perbankan nasional.

Dengan melakukan pembandingan antara dokumen dan analisis terhadap kemungkinan dampak sistemik BC dengan dokumen dan analisis dokumen terhadap Bank Indover yang dimiliki BI di Belanda yang juga dianggap dapat berdampak sistemik.

Termasuk dengan memperhatikan analisis LPS terhadap pilihan kebijakan atas BC yang menyarankan apabila bank ini diserahkan penanganannya kepada LPS sebagai Bank Gagal, maka LPS akan memilih untuk menutupnya. Hal yang sama juga telah disarankan oleh Narasumber dalam rapat-rapat tersebut yang menyarakan agar BC di tangani dengan mempergunakan pasal 37 Undang-Undang Perbankan yang intinya mengatur tentang likuidasi bank.

Kesembilan, dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Bank Century, baik pihak BI maupun pihak Departemen Keuangan secara sengaja menutup-nutup informasi terkait BC dan langkah-langkah kebijakan yang diambil kepada Presiden/Wkl. Presiden RI.

Hal ini diduga kuat terkait dengan perselisihan pandangan antara pihak-pihak yang merupakan anggota KSSK dengan Wakil Presiden RI yang melaksanakan tugas sehari-hari Presiden RI sepanjang periode antara tanggal 13 November s/d 25 November berkaitan dengan kebijakan untuk menghadapi situasi perekonomian dunia.

Dan itu dapat dilihat secara jelas dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dikantor Wakil Presiden RI pada tanggal 20 November pkl 16.00 yang tidak memberikan informasi apapun berkaitan dengan Bank Century.

Kesepuluh, keberadaan sejumlah deposan BUMN dan Yayasan Kesejateraan Karyawan BI, Yayasan Kesejahteraan Karyawan BRI, eksposure Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan besarnya dana deposan BS didalam Bank Century juga merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi penanganan BC.

Teleconference tanggal 13 November 2008 dan dokumentasi surat pertama Gubernur BI pada tanggal 20 November 2008 menunjukkan besarnya concern dan dampak yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tersebut, terutama jika BC dinyatakan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik.

Kesebelas, keberadaan Komite Koordinasi (KK) berikut hubungan tugas dan fungsinya dengan KSSK patut diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga proses penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik oleh LPS berupa Penyertaan Modal Sementara kepada BC sebesar Rp 6.762,36 Miliar juga dapat diragukan keabsahannya.

Diantara persoalannya adalah tidak adanya pengaturan hubungan antara KK dengan KSSK baik itu didalam Perpu No.4 tentang JPSK maupun didalam UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS. Saksi-saksi sepanjang proses pemeriksaan tidak dapat menunjukkan adanya rapat yang menunjukkan berfungsinya KK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) UU No 24 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c pada bagian penjelasan.

Dalam Perppu No. 4/2008 tentang JPSK, penyerahan bank gagal dilakukan secara langsung dari KSSK ke LPS. Padahal berdasarkan UU No. 24/2004 tentang LPS, LPS hanya melakukan penanganan bank gagal berdampak sistemik setelah diserahkan oleh Komite Koordinasi. Pembentukan Komite Koordinasi mengacu pada UU No. 24/2004 tentang LPS dan tata caranya berdasarkan pada UU No. 3/2004 tentang BI.

Keduabelas, LPS tidak melakukan ketentuan pasal 41 ayat (1) UU No 24/2004 tentang LPS yang menyebabkan seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh pemegang saham dan/atau manajemen BC yang lama menjadi tanggungan LPS. Apabila LPS melakukan hal ini, maka

pembengkakan biaya penanganan datau Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS tidak akan terjadi.

Pengabaian ini telah menyebabkan Pemegang Saham Pengendali memperoleh manfaat berupa pengambilalihan resiko kerugian yang seharusnya ditanggung PSP menjadi resiko kerugian yang ditanggung oleh LPS.

Ketigabelas, terdapat penambahan biaya penanganan berupa PMS LPS di BC yang tidak dibahas secara lengkap dengan Komite Koordinasi. Terdapat satu tambahan PMS yaitu PMS kedua sebesar Rp 2.201,00 miliar yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2008, yang tidak dibahas dengan Komite Koordinasi (KK).

Selain itu, terdapat tambahan biaya penanganan berupa Penyertaan Modal Sementara LPS yang tidak dibahas secara lengkap dengan Komite Koordinasi. Penyaluran dana PMS setelah 18 Desember 2008 sebesar Rp 2,88 trilyun juga tidak memiliki dasar hukum karena DPR telah menolak Perppu No. 4/2008 tentang JPSK pada 18 Desember 2008. Selain itu LPS juga tidak melakukan menetapkan perkiraan besarnya biaya penanganan.

Keempatbelas, LPS telah membiarkan terjadinya konversi NCD menjadi CD yang dilakukan oleh dua orang deposannya, kendati proses tersebut dilakukan oleh manajemen lama dengan cara yang patut diragukan dan diduga berpotensi menjadi tidak pidana sebesar 560 Miliar. Sekalipun NCD merupakan sertifikat kepemilikan atas unjuk yang dapat diperdagangkan, namun sudah sepatutnya LPS melakukan penelitian mendalam terhadap persoalan ini agar tidak menimbulkan implikasi hukum yang lebih rumit.

Pendapat terhadap hasil pemeriksaan pansus tersebut diatas, bukanlah merupakan upaya untuk

memojokkan,

mengorbankan pihak-pihak

tertentu,

melainkan

bertujuan untuk

menempatkan secara proporsional berbagai fakta temuan berikut subjek yang terkait dengan temuan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, selama proses Pansus Angket DPR RI ini berjalan, terungkap fakta bahwa keberadaan Bank Century telah memiliki dan membawa masalah sejak sebelum dilakukannya proses merger terhadap tiga Bank yakni Pikko, Danpac dan CIC, namun Bank Indonesia tetap memberikan izin merger padahal tak memenuhi persyaratan.

Kedua, terkait kejahatan perbankan dan kelemahan dalam fungsi pengawasan perbankan, BI diduga melanggar undang-undang tentang Bank Indonesia dan peraturan BI dengan membiarkan praktek perbankan tersebut tetap berjalan sehingga nasabah dirugikan.

Karena itu, perlu segera dibentuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, dan di saat yang sama dilakukan pembenahan internal yang mendasar di BI. Selain itu, DPR dan Pemerintah agar menetapkan OJK sebagai lembaga ad-hoc yang selama masa tugasnya berkewajiban melakukan koordinasi yang intensif antara otoritas moneter (BI) dan otoritas perbankan (OJK) untuk pengelolaan moneter dan nilai tukar.

Ketiga, Bank Century (BC) sejak awal dapat terus bertahan hanya karena adanya keistimewaan yang diberikan pengawas dan Dewan Gubernur BI kepada bank ini. Upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelamatkan bank ini oleh BI adalah pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Pemberian FPJP Rp 689 milyar, yang kemudian membengkak menjadi 6,7 triliun kepada BC pada 14-18 November 2008 dilakukan BI dengan cara merubah persyaratan CAR bank penerima FPJP yang patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar BC dapat memperoleh FPJP.

Keempat, keberadaan Undang Undang Bank Indon esia maupun Undang Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki ketentuan yang secara tegas mengatur tentang sanksi yang bisa diberikan bagi pejabat BI dan/atau LPS manakala tidak melakukan tugasnya sebagaimana diatur Undang Undang tersebut.

Hal ini menjadikan potensi terjadinya penyimpangan sangat tingi, karena norma-norma yang tertulis tersebut tidak dilengkapi dengan pranata punishment yang tegas dan jelas bagi yang melanggarnya (Lex Imperfecta). Atas dasar hal tersebut, Fraksi PKS juga berpandangan perlunya dilakukan amandemen terhdap kedua Undang Undang tersebut.

Kelima, mempertimbangkan bahwa dimensi kasus Bank Century ini terkait dengan persoalan kebijakan, indikasi perbuatan kriminal, dan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak , maka adalah penting menindaklanjuti temuan-temuan Pansus Angket Kasus Bank Century tersebut oleh penegak hukum, karena secara normatif, proses hukum bisa dijadikan dasar dalam mengambil tindakan politik lebih lanjut.

4.1.5. Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal

dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR. DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI Sebagai unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara. Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI : 1. Memberikan Bantuan teknis kepada DPR RI 2. Memberikan Bantuan Administratif kepada DPR RI 3. Memberikan Bantuan Keahlian kepada DPR RI 4.1.6. Visi Sekretariat Jenderal DPR RI Memberikan bantuan optimal kepada DPR RI sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis. 4.1.7. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI : 1. Meningkatkan kualitas bantuan teknis dan administrasi kepada DPR RI 2. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam bidang informasi,kajian dan analisis kepada DPR RI 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI 4.1.8. Tugas dan Fungsi Utama Sekretaris Jenderal : 1. Memimpin Setjen DPR RI sesuai dengan tugas pokoknya

2. Membina seluruh satuan organisasi di Lingkungan Setjen DPR RI agar berdaya guna dan berhasil guna 3. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Setjen DPR RI 4. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/ lembaga lain diluar Setjen DPR RI Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Perundang-undangan yaitu memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR di bidang legislasi Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan yaitu memberikan dukungan teknis, administrasi dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di Bidang anggaran dan pengawasan. Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen yaitu membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administrasi dibidang persidangan dan kerjasama antar Parlemen. Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Administrasi yaitu membina dan melaksanakan perencanaan serta pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. 4.2.

Hasil Penelitian Berikut penjabaran hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara

deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh berupa data-data dari hasil wawancara dengan lima narasumber. Yakni, dari tiga orang mahasiswa Fikom Universitas Mercu Buana (UMB), Kampus Meruya - Jakarta Barat, dalam hal ini adalah Eva Tri Nurmalasari dari jurusan

Marketing Communications, Harun Alrasyid dari jurusan Broadcasting dan Mohammad Hendrajaya dari jurusan Public Relation. Untuk mendapatkan data pembanding, wawancara juga dilakukan dengan seorang wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban dari Harian Media Indonesia yang sehari-hari meliput kegiatan di DPR, serta Kasubag Penerangan, Bagian Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, Dra. Etmita Ardem, MSi. Wawancara dengan tiga mahasiswa UMB dilakukan dari tanggal 1 -20 Pebruari 2010, sementara dengan wartawan Harian Media Indonesia pada tanggal 24-25 Pebruari 2010 dan dengan pejabat Humas Setjen DPR pada tanggal 2-3 Maret 2010. Adapun fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yakni opini mahasiswa pada kasus korupsi Bank Century di DPR yang dimuat media massa periode Januari-April 2010 dan opini mahasiswa pada kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR di media massa. 1.

Kinerja Pansus Century Pendapat atau opini mahasiswa terhadap kinerja Pansus Century, dalam kaitan ini para

narasumber dimintai pendapat mengenai apakah mereka puas terhadap Pansus Century? Apakah para anggota pansus telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal? Berikut hasil wawancara dengan Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM UMB Jurusan Marketing Communications. Ia mengatakan cukup puas dengan kinerja pansus karena berani menyimpulkan adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proses bailout Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun. Ia berpendapat : ’’Sejauh ini saya cukup puas dengan kinerja pansus Century karena berani menyimpulkan terdapat penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proses bailout Bank Century. Ini patut menjadi pelajaran penting dan berharga bagi penguasa dan partainya yang

selalu berupaya membungkamkan suara kritis wakil rakyat, demi menjaga citra dan keberlangsungan kekuasaan meski tak memihak kepada rakyat.’’ Pendapat

senada disampaikan Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM UMB jurusan

Broadcasting. Ia mengaku cukup lega terhadap kinerja pansus. Ia melihat ada spirit untuk mengungkap kebathilan yang terjadi dalam kasus Century. Harun Alrasyid berpendapat : ’’Kendati kinerjanya belum maksimal, tapi saya cukup lega mas, saya melihat sudah ada spirit untuk mengungkap kebatilan yang terjadi dalam kasus Century. Saya yakin, kalau spirit seperti ini dipertahankan DPR untuk membela kepentingan rakyat, pasti ada dampak positifnya. Rakyat tidak keberatan kalau anggota DPR digaji besar, diberi tunjangan yang cukup sehingga tidak menjadikan DPR sebagai tempat mencari nafkah.’’ Sedangkan Muhammad Hendrajaya dari mahasiswa FIKOM UMB jurusan Public Relations selain menyatakan kepuasannya juga memuji kinerja Pansus Century berbeda dengan pansus-pansus sebelumnya, yakni pemeriksaan saksi dilakukan secara terbuka sehingga rakyat bisa melihat dengan jelas. Kejelasan ini bisa menambah kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di DPR. Ia berpendapat : ’’Ini menggembirakan. Masyarakat luas bisa mengawasi apakah terjadi politik bargaining atau tidak. Pengawasan oleh publik tersebut tentu akan berdampak positif bagi DPR untuk memperbaiki kinerjanya. Salah satu hikmah yang bisa kita petik dengan terbentuknya Pansus Angket Kasus Century ini ialah, kepercayaan rakyat terhadap kinerja DPR bertambah. Sebagai dampaknya, citra DPR pun ikut terangkat. Menurut saya, pengawasan DPR melalui rapat-rapat komisi hendaknya mengambil model rapat pansus Century. Yakni, rapatnya terbuka, isunya menarik sehingga rakyat bisa ikut menikmati serta mengawasi.’’ Wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban juga menyampaikan pendapat yang tidak jauh berbeda. Ia menilai, kinerja Pansus Century sudah baik tetapi belum puas karena pansus masih meninggalkan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Ia mengatakan : ’’Kinerja pansus sudah baik, ada flair play dalam pansus. Tapi kalau ditanya, apakah puas, saya akan mengatakan, tentu saja tidak. Karena pansus masih meninggalkan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya saja, mengapa pansus tidak mengundang kalangan perbankan dan praktisi perbankan untuk mengetahui situasi yang disebut krisis saat itu. Selain itu pansus hingga sekarang tidak bisa membuka dan mengungkap detail aliran dana.’’

Sedangkan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR RI, Dra Etmita Ardem, MSi berpendapat, kinerja pansus cukup bagus, tidak ada anggota yang mangkir sidang dan bekerja sesuai target waktu yang diagendakan. Ia berpendapat:

’’Kinerja Pansus sudah cukup bagus, anggotanya tidak ada yang mangkir, mereka bekerja sesuai target waktu yang diagendakan. Hasilnya juga memenhui rasa keadilan masyarakat. Ya, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Mereka bekerja hingga larut malam, bahkan hari libur pun tetap bekerja. Jadi, kinerjanya cukup memuaskan, bahkan sangking kritisnya, ada kesan para anggota pansus seperti ingin menjatuhkan pemerintah yang berkuasa. Padahal tidak juga, mereka bekerja cukup serius.’’ 2.

Yang menonjol dalam pansus Pendapat atau opini mahasiswa mengenai hal-hal yang menonjol dalam pansus, dalam hal

ini para narasumber dimintai pendapatnya mengenai hal-hal apa saja yang menonjol dalam persidangan pansus Century selama tiga bulan mereka bekerja. Eva Tri Nurmalasari, mahasiswa FIKOM UMB jurusan Marketing Communications melihat 4 hal yang menonjol dalam persidangan Pansus Century, misalnya, pertanyaannya menggelitik, rapatnya berlangsung terbuka, pansus melakukan penyitaan dokumen dan terakhir pansus menjadikan data dan fakta sebagai dasar pembuatan keputusan politik. Berikut petikannya : ’’Pertama, muncul pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik. Misalnya, menanyakan komitmen pimpinan, ini mearik karena sebelumnya tak pernah ada. Saya kira ini suatu pembaharuan, yang harus konsisten lakukan ke depan. Kedua, Pansus selalu menggelar rapat dengan terbuka. Pembahasan pun terbuka kepada masyarakat. Pansus sebelumnya tak pernah terbuka, rapat selalu tertutup. Ketiga, Pansus berhasil melakukan banyak penyitaan dokumen terkait usaha yang sebelum-sebelumnya dilarang oleh hukum. Keempat, tentang kinerja, Pansus menjadikan data dan fakta sebagai dasar, bukan opini.’’ Sementara Harun Alrasyid, mahasiswa jurusan Broadcasting mengatakan, anggota pansus yang berjumlah 30 orang terbelah jadi dua kelompok yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa dan

Fraksi Demokrat yang mendukung kebijakan bailout Century, sementara 7 fraksi lainnya yakni Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, Gerindra dan Hanura terus berupaya untuk membongkar kasus Century. Ia berpendapat, meskipun pansus melakukan penyitaan dokumen tapi pelaksanaannya tidak lancar. BPK dan PPATK menolak menyerahkan dokumen sehingga mengharuskan pansus untuk meminta fatwa MA yang akhirnya memerintahkan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyita data dari BPK dan PPATK untuk diserahkan kepada Pansus Century. Ia menyatakan : ’’Keputusan rapat pleno Pansus Angket Century yang mengimbau Sri Mulyani dan Boediono non aktif dari kabinet tidak digubris. Suratnya sempat ditahan oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan tidak diteruskan kepada pemerintah, tapi akhirnya dikirim bersamaan dengan hasil keputusan dan rekomendasi DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada awal Maret 2010.’’

Sedangkan Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM UMB jurusan Public Relations berpendapat, beberapa anggota pansus terikat oleh kontrak politik yang dilakukan oleh partainya untuk mendukung kebijakan SBY sehingga mereka tidak bisa bersuara sesuai dengan hati nuraninya. Ia mengatakan : ’’Saya lihat, anggota pansus dari Fraksi Demokrat, PAN, PKB, dan PPP tidak bisa tidak, mereka harus mengikuti keputusan partainya mendukung kebijakan bailout Century. Sementara anggota Pansus dari Fraksi Golkar dan PKS yang meskipun termasuk partai yang ikut dalam koalisi partai-partai mendukung SBY-Boediono, mereka tetap pada pendiriannya, menganggap kebijakan bailout Century itu salah, menabrak UU dan peraturan BI sehingga pada keputusannya, kedua fraksi itu menyatakan tidak mau ikut menutupi bangkai gajah gemuk Century. Mereka bergabung dengan anggota Pansus dari Fraksi PDI-P, Gerindra dan Hanura untuk menolak kebijakan bailout Century.’’ Pendapat wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban lain lagi. Ia mengatakan, pansus akhirnya bisa membuktikan, dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun adalah uang negara.

Dalam persidangan terungkap peran Sri Mulyani dan Boediono dalam bailout Century. Ia menyatakan : ’’Yang menonjol dalam pansus misalnya, ada usaha serius untuk menggali apakah dana bail out sebesar Rp6,7 triliun itu uang negara atau bukan. Publik merasa terpuaskan karena keseriusan itu akhirnya meyakinkan publik bahwa uang itu ya uang negara. Hal lain misalnya peran Boediono dan Sri Mulyani. Terungkap apa saja peran Boediono dan apa saja peran Sri Mulyani. Meski keduanya relatif bersih tetapi dari sisi kebijakannya mereka telah mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan keuntungan bagi orang lain dan merugikan negara.’’ Sementara Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR RI, Dra. Etmita Ardem, MSi. Ia mengatakan :

‘’Dalam Pansus Century, yang menonjol adalah kepentingan politik, tapi itu biasa, karena kerja DPR itu adalah kerja politik yang positif. Jadi nuansanya ya nuansa politik. Itulah yang menonjol dalam persidangan Pansus Century.’’ 3.

Keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century Pendapat atau opini mahasiswa mengenai keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus

Century, dalam kaitan ini para narasumber dimintai pendapatnya mengenai apakah keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century sudah sesuai aspirasi mahasiswa? Berikut hasil wawancara dengan Eva Tri Nurmalasari dari jurusan Marketing Communications, ia mengatakan : ‘’Sejauh ini iya, namun saya kira SBY segera menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi DPR secara bijaksana terutama mengenai Sri Mulyani dan Budiono yang dianggap paling bertanggungjawab.’’ Pendapat hampir senada disampaikan Harun Alrasyid dari jurusan Broadcasting. Ia bisa menerima keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century. Ia berharap, presiden melaksanakan keputusan itu dan ia menghimbau agar Sri Mulyani dan Boediono mengundurkan diri karena sudah tidak punya legitimasi politik setelah adanya keputusan itu. Ia berpendapat :

‘’Meskipun keputusan dan rekomendasi DPR belum sepenuhnya memuaskan saya karena dalam rekomendasinya tidak menyebutkan nama secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus Century, tetapi secara umum, saya bisa menerima. Saya berharap, sebelum presiden SBY sungguh-sungguh melaksanakan keputusan dan rekomendasi itu, Sri Mulyani dan Boediono mengundurkan diri karena sudah tidak punya legitimasi politik setelah adanya keputusan itu.’’ Muhammad Hendrajaya dari jurusan Public Relations mengatakan keputusan dan rekomendasi DPR tentang pansus Century sudah sesuai harapan rakyat dan ia bisa menerima keputusan itu. Sependapat dengan Harun Alrasyid, ia juga meminta agar Sri Mulyani dan Boediono segera mengundurkan diri dari kabinet sebagai pertanggungjawaban moral dan politik atas kebijakannya tentang bailout Century. Ia mengemukakan : ‘’Saya berpendapat, dengan kesimpulan dan rekomendasinya itu, Pansus sudah maksimal bekerja. Saya bisa menerima hasilnya. Saya berharap, Sri Mulyani dan Boediono yang mengenyam pendidikan cukup lama di AS, seharusnya mampu membuat tradisi baru dalam sistem ketatanegaraan yakni mengundurkan diri dari kabinet setelah tidak mendapat legitimasi politik dari DPR. Hal semacam itu sangat berlaku di Barat dan dijalankan oleh pemimpinpemimpin dunia. Sebagai ilustrasi, manager kesebelasan di negara-negara maju kalau kesebelasannya kalah, mereka mengundurkan diri. Nah, saya berharap Sri Mulyani dan Boediono mau lakukan itu. Keduanya harus lakukan pecah telor mundurnya seorang pejabat jika ia gagal menjalankan tugasnya. Itu yang saya harapkan, keduanya harus memberikan keteladanan tentang nilai-nilai kejujuran.’’ Di sisi lain, wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban berpendapat, keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tidak cukup memuaskan. Karena sebagai lembaga politik, DPR tidak membuat rekomendasi tentang penyelesaian politik tetapi menyerahkan penyelesaiannya pada penegak hukum. Seharusnya DPR mendorong pelaksanaan hak menyatakan pendapat. Ini menandakan bahwa sikap DPR tidak konsisten. Ia mengatakan : ‘’Rekomendasi dan kesimpulan tidak cukup memuaskan. Meski sebagian besar fraksi menyebutkan nama-nama yang bertanggungjawab dan harus diproses secara hukum, tetapi pansus tidak memuat rekomedasi penyelesaian politik. Rekomendasi penyelesaian hukum adalah satu soal, sedangkan penyelesaian politik adalah hal lain.’’

‘’Setelah memberikan rekomendasi penyelesaian hukum kepada pemerintah, sebenarnya pansus atau DPR tidak perlu lagi mendesak-desak pemerintah melaksanakan rekomendasi karena penyelesaian hukum bukan lagi masuk dalam domain DPR.’’ ‘’Semestinya DPR konsentrasi atau fokus pada domain politik yakni mendorong pelaksanaan hak menyatakan pendapat. Yang terjadi sekarang DPR mendorong-dorong dan mendesak pemerintah atau aparat penegak hukum untuk melaksanakan rekomendasi DPR tetapi DPR sendiri tidak menggunakan haknya yakni hak menyatakan pendapat. Inil sikap inkonsistensi DPR.’’ Sependapat dengan para nara sumber lainnya, Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR, Dra. Etmita Ardem, MSi menyatakan, keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century cukup bagus meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Sama dengan pendapat Kleden Suban, Dra. Etmita Ardem, MSi juga mengatakan, bahwa sebaiknya DPR menindaklanjutinya dengan menggunakan hak menyatakan pendapat.

‘’Cukup bagus tetapi belum sepenuhnya sesuai. Tetapi hal itu bisa kita maklumi, karena mungkin DPR tidak ingin situasi politik memanas sehingga tidak ditindaklanjuti dengan menggunakan hak menyatakan pendapat. Mungkin mereka masih berfikir, kalau hak itu digunakan apakah akan berhasil atau tidak dan sebagainya.’’ 4.

Peran Media Massa Pendapat atau opini mahasiswa mengenai peran media massa, dalam kaitan ini para

narasumber diminta pendapatnya tentang seberapa jauh peran media massa dalam mengkomunikasikan rapat-rapat Pansus Century kepada masyarakat secara maksimal? Menurut Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM Jurusan Marketing Communications, peran media massa dalam mengkominikasikan rapat-rapat Pansus Century cukup besar dan gencar. Justru karena kegencarannya stasiun TV menyiarkan peristiwa itu secara langsung itulah, ia menduga para pemilik TV ingin memanfaatkan peristiwa itu sebagai alat politik untuk memenuhi kepentingannya.

’’Peran media cukup besar dan gencar, saya merasa cukup gerah dengan liputan media massa mengenai rapat, baik secara volume dan intensitas. Baik berita headline, berita pagi, siang, sore, malam, diskusi, sampai acara live tanpa iklan. Darimana keuntungan stasiun TV tersebut, padahal biaya untuk siaran live itu tidak murah.’’ ‘’Saya semakin melihat adanya kepentingan-kepentingan yang ingin membentuk opini publik yang dicirikan dalam teori agenda setting di mana media massa memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap pembentukan “apa yang dianggap penting” saat ini. Di sinilah kemandirian dan ke-independen-an sebuah media massa diuji.’’ ‘’Apakah dapat mewakili masyarakat sebagai sebuah media cerdas yang mengungkapkan banyak kasus penting demi kemajuan bangsa, atau justru menjadi sebuah alat politik sang pemilik (dan pihak-pihak tertentu) demi kepentingan tertentu. Walau cukup gerah dan jenuh, namun saya kira konten pemberitaan masih dalam batas kewajaran, saya juga yakin masyarakat semakin pandai memilah mana yang dicampuri kepentingan tertentu dan mana yang tidak. Namun saya juga melihat peranan media massa yang semangat dan mobilitasnya tak pudar, di dalam pemberitaan seluruh gerak gerik dan kesepakatan pansus direkam.’’ Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM Jurusan Broadcasting mengatakan, dari sisi pemberitaan sangat bagus. Peran media massa dalam mengkomunikasikan persidangan Pansus Century kepada masyarakat sangat besar dan itu baik untuk demokrasi. Media massa mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini masyarakat terhadap kasus Century. Pemberitaanya sangat bagus. Peran media massa sangat besar dalam mensosialisasikan rapat-rapat pansus. Pengungkapan skandal Century oleh pansus disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV, malah Metro TV dan TV One menyiarkan secara langsung jalannya persidangan kasus Century sehingga rakyat bisa mengetahui kebobrokan yang terjadi pada kasus tersebut. Demikian juga media cetak. Tidak satu pun media cetak yang tidak memuat berita tentang jalannya persidangan Pansus Century. Sebetulnya ini iklan gratis untuk mendongkrak citra DPR. Pendapat hampir senada disampaikan Muhammad Hendrajaya. Mahasiswa FIKOM Jurusan Public Relations ini mengatakan, peran media massa sangat luar biasa karena tidak henti-hentinya menyiarkan persidangan kasus Century seperti tidak pernah lelah. Selalu ada kejutan-kejutan yang muncul persidangan dan ini baik bagi saya ’’Menurut saya, peran media massa dalam mengkomunikasikan rapat-rapat Pansus Century sangat besar. Mereka begitu antusias menyiarkan jalannya persidangan pansus secara

intens. Malah dua stasion TV yakni TV One dan Metro TV menyiarkan detik demi detik jalannya sidang pansus sehingga rakyat di seluruh pelosok nusantara bisa melihat skandal yang merugikan uang negara Rp 6,7 triliun.’’ Sementara Kleden Suban dari Harian Media Indonesia menilai, peran media massa dalam mengkomunikasikan rapat-rapat Pansus Century tidak bisa dinafikan. Media telah mengawal kasus itu secara konsisten. Melalui rapat yang terbuka, publik bisa menyimpulkan sendiri kasus itu. Ia juga berpendapat : ’’Mengenai peran media massa dalam pansus Century tidak dapat dinafikan. Karena melalui rapat pansus yang terbuka dan disiarkan atau dipublikasikan secara luas dan masuk ke ruang-ruang privat masyarakat, maka isu pansus Century mendapat perhatian publik yang sangat luas. Melalui media massa, publik membentuk kesimpulannya mereka sendiri. Media massa telah mengawal secara konsisten pansus century sehingga mereka tidak bisa berjalan di luar itu.’’ ’’Hasil hasil pansus sekarang adalah berkat pengawalan media massa dan dorongan media massa agar pansus melaksanakan sidangs ecara terbuka. Publik mendapat sajian utuh tentang berbagai sepak terjang pansus sehingga hal itu sekaligus mengikat fraksi-fraksi dalam sikap mereka. Berkat publikasi yang luas, ruang-ruang untuk barter kepentingan dari fraksifraksi diperkecil bahkan nyaris tidak terjadi.’’ Namun pendapat berbeda disampaikan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR RI, Dra Etmita Ardem, MSi. Ia berpendapat, peran media massa dalam mengkomunikasikan rapat-rapat Pansus Century kurang netral. Ia mengatakan :

’’Media massa banyak yang berpihak, masih kurang netral. Mereka punya kepentingan bisnis dan kepentingan kelompok tertentu.’’ 5.

Peran Sekretariat Pansus dan Humas DPR Pendapat atau opini mahasiswa mengenai peran Sekretariat Pansus dan Humas DPR, dalam

kaitan ini para narasumber diminta pendapatnya mengenai

apakah Sekretariat Pansus dan

Humas DPR telah melaksanakan fungsinya sebagai media relations dengan baik.

Pendapat Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM Jurusan Marketing Communications mengenai apakah Sekretariat Pansus dan Humas DPR telah melaksanakan fungsi media relation, adalah sebagai berikut : ’’Secara konten, nilai berita Century sangat newsworthy untuk media, baik untuk menarik khalayaknya maupun iklan. Saya yakin kinerja Sekretariat Pansus dan Humas Setjen DPR RI dalam melakukan media relations sudah cukup baik, namun dari segi pemberitaan; dikaitkan dgn banyaknya kepentingan politik yang terlibat, saya agak meragukan mana pemberitaan yang asli dilakukan melalui effort-effort media relations atau mana yg memang terbit karena adanya dukungan pihak-pihak tertentu.’’ Sementara Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM Jurusan Brioadcasting mengatakan : ’’Oleh karena skandal Century merupakan peristiwa politik yang sangat besar, maka otomatis media relatuionnya berjalan dengan sendirinya. Sebagai contoh, wartawan media cetak yang tidak bisa leluasa meliput di balkon KK I, tempat berlangsungnya rapat pansus, bisa meliput jalannya persidangan dari tayangan TV Parlemen di ruang press room gedung DPR. Mereka bisa meliput sambil duduk-duduk santai tanpa harus berdesak-desakan dan berebut tempat di balkon.’’ Sependapat dengan Harun Alrasyid, Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM Jurusan Public Relations mengatakan : ’’Saya berpendapat, kalau isunya menarik, media massa dan wartawan pasti akan memberitakan peristiwa itu dengan tanpa diminta. Jiwanya akan terpanggil dengan sendirinya. Ibarat semut, mereka akan mengerubuti ’gula’ yang mereka butuhkan. Jadi, saya pikir, media relationsnya jalan dan ini memudahkan Bagian Humas DPR. Jadi sering-sering saja ada pansus seperti ini, karena akan membuat citra DPR meningkat. Liputan pers yang sangat antusias ini harus menjadi pemikiran petinggi DPR, mereka harus merancang bagaimana supaya mengedepankan isu-isu yang punya nilai jual tinggi.’’ Namun, Kleden Suban, wartawan Harian Media Indonesia

berpendapat lain.

Menurutnya, Sekretariat Pansus belum melaksanakan fungsi media relation dengan baik. Ia mengatakan : ’’Mengenai peran sekretariat belum cukup signifikan. Semestinya, sekretariat pansus dan Humas DPR memudahkan akses pers memperoleh berbagai bahan yang berkembang dalam

pansus. Seharusnya sidang yang terbuka harus ditunjang oleh humas dan sekretariat yang gesit sehingga informasi yang sampai ke publik lengkap, utuh dan aktual.’’ Sebaliknya, Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR RI, Dra Etmita Ardem, Msi tidak sependapat dengan wartawan Harian Media Indonesoa itu. Karena menurut dia, Sekretariat Pansus dan Humas Setjen DPR RI telah melaksanakan fungsi media relation dengan cukup baik. Ia berpendapat :

’’Cukup baik. Melalui TV Parlemen, rapat-rapat pansus dapat distreaming ke situs DPR sehingga dapat diakses oleh TV lain, dengan begitu masyarakat dapat menyaksikan tayangan langsung rapat Pansus.’’ 6.

Sikap anggota Pansus Century

Pendapat atau opini mahasiswa terhadap sikap anggota Pansus Century, dalam kaitan ini para narasumber dimintai pendapat tentang apakah sikap para anggota Pansus Century tetap konsisten atau mudah berubah. Pendapat Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM jurusan Marketing Communications sebagai berikut : ’’Dari hasil Pansus Century ini sebenarnya bisa dibaca bahwa partai-partai kita terlihat pragmatis. Tidak ada konsistensi dari visi misi partai tersebut. Pola yang sering terjadi adalah para politisi ini garang di awal dan melembek di akhir.’’ Sementara Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM Jurusan Broadcasting mengatakan, sikapnya ada yang konsisten tapi ada juga yang tidak. Ia berpendapat: ’’Ada yang sikapnya konsiten, ada juga yang tidak. Yang konsisten menolak kebijakan bailout Century dari awal adalah anggota Fraksi Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra dan Hanura. Yang konsisten membela bailout Century dari awal adalah Fraksi Demokrat dan PKB, sementara yang sikapnya gampang berubah ’seperti air di daun talas’ adalah anggota Fraksi PAN dan PPP.’’ Senada dengan Harun Alrasyid, Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM Jurusan Public Relations mengatakan, sikap anggota pansus tergantung dari sikap partainya. Ia menyatakan :

’’Sikap para anggota pansus ditentukan oleh sikap partainya. Dengan demikian, sudah tentu para anggota Fraksi Demokrat sejak awal harus patuh pada instruksi partainya untuk mendukung kebijakan bailout Century. Makanya tidak heran jika di rapat-rapat pansus, mereka berupaya pansus ini tidak menghasilkan apa-apa. Para anggota Fraksi PKB juga begitu, mereka mendukung bailout Century.’’ ’’Meskipun demikian, mereka tidak semenyolok Demokrat yang terang-terangan membuat kegaduhan di rapat-rapat pansus. Saya melihat sikap anggota pansus dari Fraksi PAN dan PPP sering tidak jelas, kadang-kadang ngotot dan sejalan dengan Fraksi Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra dan Hanura yang sejak awal menolak bailout Bank Century, tetapi kadangkadang menyeberang ke Demokrat.’’ Sedangkan wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban berpendapat:

’’Sikap anggota-anggota tidak gampang berubah karena memang mereka terikat dengan kebijakan fraksi dan partai. Publikasi yang terbuka membuat anggota tidak mudah berlari dari sikap-sikap awal.’’ Kasubag Penerangan, Bagian Humas, Setjen DPR RI, Dra Etmita Ardem, MSi mengatakan :

’’Cukup konsisten. Buktinya, pendapat fraksi yang pro pemerintah tetap seperti pada kesimpulan awal pansus yaitu Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat.’’ 7.

Citra DPR Pendapat atau opini mahasiswa tentang citra DPR. Dalam kaitan ini, para narasumber

dimintai pendapat mengenai citra DPR. Apakah setelah adanya keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century, citra DPR meningkat atau sebaliknya? Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM Jurusan Marketing Communications berpendapat, karena rekomendasinya tanpa kekuatan politis, maka citra DPR bisa menurun. Ia mengatakan : ’’Pengungkapan demi pengungkapan berbagai manipulasi dalam skandal Bank Century secara telanjang ke depan publik hanya kian meningkatkan ketidakpercayaan (distrust) kepada lembaga sekaligus kepemimpinan politik dan pemerintahan; apalagi sejauh ini DPR belum

mampu menuntaskan apa pun dari skandal Bank Century, dan hanya mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tanpa kekuatan politis berarti. Jika dibiarkan berlarut-larut citra DPR yang menurun ini akan menyeret kondisi pemerintahan kepada sinisme rakyat, baik secara ekonomi dan demokrasi.’’ Sementara Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM Jurusan Broadcasting berpendapat sebaliknya. Menurutnya, pasca keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century, maka citra Dewan meningkat. Ia mengatakan : ’’Citra DPR jelas meningkat pasca Pansus Century ini, karena jalannya persidangan pansus disiarkan langsung lewat TV. Meskipun peningkatan citra positif tersebut sempat diciderai oleh kericuhan di rapat paripurna DPR tanggal 2 Maret lalu, tetapi saya kira masyarakat tahu bahwa Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin persidangan yang sangaja memicu kericuhan, dengan menutup persidangan pada saat terjadi hujan interupsi.’’ ’’Saya berharap, pasca Pansus Century, citra DPR terus membaik, jangan malah sebaliknya. Yang bisa menurunkan dan merusak citra DPR di antaranya adalah adanya anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi, terima gaji buta, suka membolos alias sering mangkir dalam persidangan, tidak pernah bertanya dalam rapat-rapat DPR. Yang terakhir ini perlu saya tekankan karena anggota DPR itu pada dasarnya digaji untuk bicara, bukan untuk diam. Tetapi bicaranya harus berbobot, tidak asal bicara.’’ Pendapat senada juga disampaikan Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM Jurusan Public Relations, ia berpendapat, citra DPR ikut terangkat Pansus Century. Ia berpendapat :

’’Melihat kinerja Pansus Angket Century yang cukup gencar, maka kepercayaan rakyat terhadap kinerja DPR mulai pulih. Dengan sendirinya citra DPR pun ikut terangkat. Saya juga mencatat, citra DPR terangkat karena peran anggota Fraksi Golkar dan PKS yang sejak semula berani dan gigih melawan arus.’’ ’’Sebagai anggota fraksi koalisi mendukung SBY, seharusnya para anggota Fraksi Golkar dan PKS membela kepentingan SBY tapi mereka malah memilih sikap berseberangan. Sikap yang kritis ini sangat ditunggu-tunggu.’’ Sementara wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban masih meragukan keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century bisa mendongkrak citra DPR. Menurutnya, pada titik tertentu memang bisa mendongkrak, tetapi citra Dewan tidak hanya ditentukan Pansus Century. Ia mengatakan :

’’Sikap dan rekomendasi pada titik tertentu bisa mendongkrak citra DPR. tetapi citra DPR tidak hanya ditentukan oleh satu kasus yakni pansus Century. Sudah terlalu sering terjadi DPR mengabaikan suara rakyat sehingga pansus century tidak cukup membantu. Justru citra orang-orang tertentu naik seperti Andi Rahmat (PKS), Romahurmusy (PPP), Maruarar Sirait (PDIP).’’ ’’Citra itu melekat pada orang-orang itu melebihi kepada partai mereka. Artinya, ketika partainya berubah sikap, publik masih bisa mempercayai kader-kader tersebut. Citra DPR sudah terlampau buruk sehingga sangat sulit bangkit atau naik hanya karena pansus century. Dibutuhkan banyak pansus serupa century untuk bisa mengubah citra dewan.’’ Tetapi keragu-raguan Kleden dibantah Kasubag Penerangan, Bagian Humas, Setjen DPR RI, Dra Etmita Ardem, Msi. Menurutnya, pasca keputusan dan rekomendasi DPR, citra Dewan naik. Ia mengatakan :

’’Citra DPR dengan adanya Pansus Century memang cenderung meningkat. Karena masyarakat dapat melihat kinerja anggota Dewan yang serius, yang bekerja hingga larut malam. Padahal saat pertama dibentuk, Pansus yang dipimpin Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dihujat, dianggap remeh dan diragukan kemampuannya mengungkap skandal yang menelan uang rakyat Rp 6,7 triliun.’’ ‘’Tapi, penilaian berbalik 180 derajat. Pansus panen pujian karena dinilai berhasil menguak misteri skandal Century. Bahkan berbagai kalangan yang dulu menghujat, kemudian berbalik sikapnya. Mereka memohon maaf, memuji, bahkan menghadiahi pansus karangan bunga, mawar putih dan merah sebagai symbol penghargaan. Tak hanya terhadap pansus, apresiasi juga disampaikan kepada Ketua Pansus Idrus Marham.’’ 8.

Sepak terjang Ruhut Sitompul Pendapat atau opini mahasiswa tentang sepak terjang Ruhut Sitompul, dalam kaitan ini

para nara sumber dimintai pendapatnya tentang sepak terjang anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menjawab pertanyaan tersebut, Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM Jurusan Marketing Communications mengatakan : ’’Sebagai seorang praktisi hukum, seharusnya ia dapat membedakan bahwa rapat Pansus bukanlah ruang sidang hukum yang biasa duhadapi sehari-hari. Ruhut sering

mengeluarkan kosa kata yang tidak patut, dia harus sadar bahwa ruang rapat Pansus ini diamati atau disaksikan jutaan pasang mata rakyat Indonesia. ini semakin menegaskan bahwa karakter Ruhut yang hanya berani bluffing dengan intonasi yang keras, namun sama sekali tidak memahami konteks ruang publik. Free publicity? Yes. Good image? Absolutely No.’’ Sementara Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM Jurusan Broadcasting menilai sikap dan perilaku Ruhut kurang patut karena bertentangan dengan etika. Ia berpendapat : ’’Sikap dan perilakunya agak memalukan. Ia mempertontonkan perilaku yang bertentangan dengan etika. Ruhut suka memotong pernyataan atau pandangan anggota pansus yang lain, juga menunjukkan sikap arogan sebagai anggota partai yang menang pemilu, sehingga itu mengecewakan masyarakat. Interupsi yang dilakukan Ruhut sering kali tidak ada hubungannya dengan pokok persoalan yang sedang dibahas dalam rapat pansus sehinggabisa mengganggu konsentrasi. Beberapa kali, Ruhut Sitompul mengeluarkan pernyataan yang tidak substansial. Ia juga mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas ketika memotong pembicaraan para anggota pansus yang lain dan pernah menyebut Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun dengan ungkapan kata-kata yang tidak patut, sayangnya Gayus ikut terpancing untuk menanggapi.’’

Sependapat dengan Harun Alrasyid, Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM Jurusan Public Relations mengatakan :

’’Sikap dan perilaku Ruhut Sitompul menambah buruknya penilaian masyarakat terhadap DPR. Seharusnya seorang politisi yang telah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan bisa bersikap sebagaimana layaknya seorang wakil rakyat yang punya kapasitas dan kompetensi yang baik. Begitu juga Gayus Luumbun, sebagai pimpinan sidang, seyogyanya tidak melayani aksi kampungan anggota Dewan dari Fraksi Demokrat itu. Seharusnya, Gayus cepat meng-over pertanyaan kepada anggota Dewan yang lain.’’ ’’Kelakuan Ruhut yang sering memaki dan mengeluarkan kata-kata kotor bukanlah sikap yang terpuji. Untuk itu, tidak ada alasan lain bagi BK DPR untuk tidak memberikan sanksi yang keras. Ini agar tidak menjadi preseden buruk yang bisa mencoreng citra DPR. Kalau tidak ada sanksi tegas dari BK, maka citra DPR akan tercoreng oleh perilaku anggota-anggotanya yang menganggap hal ini sebagai hal yang wajar.’’ Kleden Suban, wartawan Harian Media Indonesia mengatakan :

’’Salah satu titik lemah Fraksi Demokrat dalam pansus ada pada Ruhut Sitompul. Sikap Ruhut yang membuka permusuhan dengan hampir semua fraksi tidak menguatkan lobi

Demokrat. Rusaknya koalisi SBY dengan Demokrat sebagai lokomotifnya salah satunya akibat peran Ruhut.’’ Namun, Dra Etmita Ardem, MSi, Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR berpendapat sebaliknya. Ia mengatakan :

’’Sepak terjang Ruhut tidak ada masalah. Meskipun dia terkesan kasar dan kurang santun dalam mengeluarkan kata-kata pada saat perdebatan dengan anggota DPR lainnya, seperti misalnya Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuu, itu tidak apa-apa. Itu hanya dinamika dalam berdemokrasi.’’ ’’Itu menunjukan DPR kita lebih maju dari DPR para era Orde Baru yang hanya sekedar yes man. Perdebatan seperti itu hal yang wajar karena Ruhut melakukan itu masih dalam konteks memperjuangkan kepentingah rakyat yg diwakilinya, bukan kepentingan pribadi. Di parlemen negara lain bahkan ada yang lebih parah dari Ruhut. Seperti Parlemen Korsel, Inggris, dan sebagainya, mereka bahkan ada yang saling lempar kursi, adu jotos atau kekerasan fisik lainnya.’’ 9.

Pion Fraksi Demokrat Pendapat atau opini mahsiswa mengenai pion Fraksi Demokrat, dalam kaitan ini para

narasumber dimintai pendapat tentang apakah Ruhut Sitompul memang pion Fraksi Demokrat karena dia tidak pernah ditegur pimpinan fraksi maupun pimpinan partainya meskipun sikapnya cukup kontroversial. Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM Jurusan Marketing Communications mengatakan : ’’Di balik gaya bicaranya yang sering kelepasan, timbul pertanyaan, apakah Ruhut menggunakan strategi ini untuk menggelitik lawan politiknya. Toh, Partai Demokrat selama ini memang terkesan mendiamkan, padahal Ruhut tengah memainkan peran politik yang berseberangan dengan citra umum Partai Demokrat.’’

’’Kan SBY dan Demokrat selama ini dicitrakan sebagai figur yang low profile, santun, dan berhati-hati, tapi Ruhut adalah kebalikannya. Ia terkesan arogan, vulgar, dan ceplas-ceplos. Permainan politik yang dilakukan SBY dan Demokrat selalu diarahkan pada tokoh yang

protagonis dan tidak tercela. Sepertinya kader-kader seperti Ruhut memang sengaja dipasang untuk memainkan peran antagonis agar memancing reaksi publik atas isu politik yang sedang dimainkan.’’ Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM Jurusan Broadcasting mengatakan: ’’Sepertinya Ruhut memang memainkan peran sebagai pengganggu dan perusak irama pansus, harapannya mungkin supaya pansus menjadi tidak fokus. Ia memang dipasang untuk menjalankan tugas itu. Makanya, apapun tindakannya tidak pernah disemprit oleh partai maupun fraksinya. Kalau tidak, Ruhut kan sudah diperingatkan dan diganti karena sepak terjangnya sangat tidak elok dan merugikan partai. Tapi karena diberi peran begitu, ya tidak diapa-apakan.’’ Sedangkan Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM Jurusan Public Relations mengatakan: ’’Saya kira, peran Ruhut yang kontroversial memang disetting demikian dan Ruhut berhasil menjalankan peran itu. Kenapa saya katakan disetting? Karena dalam Pansus itu ada Anas Urbaningrum yang Ketua Fraksi Demokrat. Makanya, kalau tidak ada tugas khusus itu, mungkin tiap hari Ruhut diperingatkan. Nyatanya kan tidak toh? Jadi, kendati tindakannya dikecam banyak orang, Ruhut tenang-tenang saja, karena ia menjalankan tugas dari partainya.’’ Wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban mengatakan, Ruhut memang disiapkan jadi destroyer. Ia berpendapat : ’’Dia hadir sebagai anggota pansus dengan misi tertentu sebagai destroyer, merusak lapangan. Akan tetapi peran itu sudah dipahami lawan-lawan mainnya termasuk dari koalisi sehingga mereka tidak terpengaruh. Akibatnya, sikap sebagaian partai koalisi malah berubah menjadi oposisi berseberangan dengan Demokrat. Coba dengar apa yang dikatakan Ruhut. Ketua Dewan pembina (SBY) tidak menegur saya. Itu berarti langkah dan sikapnya disetujui dan direstui elite Demokrat. Ini yang sangat disesalkan. Sebagai sebuah partai yang menjunjung tinggi dan etika, ternyata sikap Ruhut masih dipandang sebagai etis. Saya kira salah satu titik lemah dari gagalnya lobi Demokrat mempengaruhi partai lain ada pada sikap Ruhut Sitompul.’’ Sedangkan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR, Dra Etmita Ardem, MSi mengatakan :

’’Mereka memainkan peran sebagai anggota Dewan yang berjuang untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya, dalam hal ini tentu rakyat pendukung Partai Demokrat.’’ 10.

Kepemimpinan Idrus Marham

Pendapat atau opini mahasiswa tentang kepemimpinan Idrus Marham, dalam kaitan ini para narasumber dimintai pendapat mengenai kepemimpinan Idrus Marham dalam Pansus Century. Apakah ia bersikap netral atau mengikuti kehendak penguasa seperti yang diisukan di media massa. Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM Jurusan Marketing Communications mengatakan : Saya melihat Idrus yang semula diragukan kepemimpinannya, tapi nyatanya cukup bagus dan netral karena berhasil meyakinkan publik melalui semangatnya yang pro rakyat dalam memimpin rapat-rapat Pansus Century. Pendapat senada disampaikan Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM Jurusan Broadcasting. Ia mengatakan : ’’Kepemimpinan Idrus cukup baik, ia cakap dan matang, ada humornya sedikit sehingga membuat suasana tidak tegang. Mungkin pengalamannya di KNPI dan organisasi lainnya, membuatnya ia tenang memimpin sidang.’’ Senada dengan dua rekannya, Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM Jurusan Public Relations mengatakan : ’’Pada walnya, Idrus sempat terlihat grogi dan sedikit agak kaku tapi dia bisa mengatasi keadaan sehingga bisa memimpin rapat-rapat pansus dengan tenang, elegan, dan tidak meledak-ledak. Suaranya memang melengking-melengking tetapi memang ciri khasnya begitu.’’ Sedangkan wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban mengatakan: ’’Kepemimpinan Ketua Pansus Idrus Marham cukup akomodatif meski pada akhir pansus dia berhadapan dengan persoalan internal Golkar. Tetapi sepanjang memimpin pansus, dia memberikan keleluasaan dan tidak membatasi anggota untuk bersikap kritis. Idrus bisa menepis berbagai anggapan sebelumnya yang meragukan kepemimpinan dia dan seolah-olah dia adalah kaki tangan Demokrat atau SBY. Anggapan bahwa dia mudah dikendalikan dari istana tidak terbukti.’’

Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR, Dra Etmita Ardem, MSi, mengemukakan :

’’Kepemimpinan Idrus Marham cukup bagus, sikapnya netral. Saya lihat, Idrus bisa ’mengemong’ anggota pansus sehingga irama penyelidikannya berjalan dengan baik. Semula memang ada pihak-pihak yang meragukan kepemimpinannya, tetapi dalam perjalanannya, ternyata Idrus mampu memainkan peran itu. Ia memimpin secara cukup elegan sehingga ia menuai dukungan dari publik.’’ 11.

Tidak Mengikat

Pendapat atau opini mahasiswa tentang keputusan dan rekomendasi DPR tidak mengikat, dalam kaitan ini para narasumber dimintai pendapatnya tentang pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang mengatakan keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tidak mengikat sehingga tidak perlu dibentuk tim pengawas kasus Century.

Mahasiswi FIKOM jurusan Marketing Communications, Eva Tri Nurmalasari mengatakan, pernyataan itu tidak tepat. Ia berpendapat :

’’Marzuki kurang cakap memimpin DPR karena tingkah laku dan berbagai pernyataan kontroversialnya yang melecehkan lembaga itu sendiri sebagai institusi negara. Rekomendasi Pansus yang telah disepakati DPR mengikat aparat penegak hukum untuk segera mengambil keputusan dan segera menindaklanjutinya. Keputusan DPR adalah keputusan politik yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintahan. Presiden SBY sendiri dalam pidatonya, sudah menyatakan keputusan DPR tentang kasus Bank Century akan ditindaklanjuti. Saya tidak paham dan terheran-heran kalau Marzuki membuat pernyataan seperti itu.’’ Sementara Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM UMB jurusan Broadcasting mengatakan:

’’Menurut saya, statemen dia tentang rekomendasi Pansus Century cukup konyol, dalam arti tidak tepat. Karena Ketua DPR itu tidak boleh berat sebelah, harus adil. Tidak bisa seorang Ketua DPR tidak cepat meneruskan keputusan rapat pansus karena menyangkut kepentingan partainya.’’

Sependapat dengan dua rekannya, Muhammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM jurusan Public Relations mengemukakan :

’’Saya sering geram lihat manuver politik Ketua DPR Marzuki Alie. Ia memang sering bikin blunder. Memimpin sidangnya kacau, pernyataannya pun hanya mengedepankan kepentingan partainya. Tidak pantas kalau Ketua DPR menyatakan keputusan rapat paripurna DPR tidak tidak mengikat.’’ Wartawan Harian Media Indonesia, Kleden Suban menilai, tidak sepantasnya Ketua DPR menyatakan keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tidak mengikat. Menurutnya, itu blunder besar. Ia berpendapat :

’’Marzuki Alie, dalam banyak hal lebih menampilkan diri sebagai anggota Partai Demokrat daripada Ketua DPR. Benar bahwa sebagai anggota Demokrat dia harus menyelamatkan sejumlah agenda Demokrat, tetapi sebagai pimpinan DPR apalagi ketika memegang palu pimpinan, dia harus menempatkan diri sebagai Ketua Dewan. Ancaman dia tidak akan menandatangani surat kepada Presiden, memperlihatkan ada agenda yang dia atau partainya tidak setuju hendak dia sembunyikan. Kepentingan Demokrat sangat diutamakan padahal dia hanya penjaga lalu lintas.’’ Sedangkan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR, Dra. Etmita Ardem, MSi mengatakan :

’’Tidak betul beliau mengatakan seperti itu tolong dicek apakah konteksnya seperti itu? Beliau sangat paham bahwa pada dasarnya, keputusan dan rekomendasi pansus pasti mengikat, karena sudah menjadi kesepakatan seluruh fraksi DPR yang diputusankan dalam forum tertinggi, yaitu rapat Paripurna DPR.’’ 12.

Badan Kehormatan DPR

Pendapat atau opini mahasiswa mengenai Badan Kehormatan (BK) DPR, dalam hal ini, para narasumber dimintai pendapatnya tentang aktivis sejumlah LSM (lembaha swadaya masyarakat) yang mengadukan Ketua DPR Marzuki Alie ke Badan Kehormatan (BK) DPR

terkait statemennya tentang keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tidak mengikat.

Eva Tri Nurmalasari, mahasiswi FIKOM jurusan Marketing Communications mengatakan :

’’Saya tidak keberatan bila masalah itu dilaporkan ke BK DPR. Saya menilai, Marzuki terkesan mengulur-ngulur penandatanganan dengan sempat mencoret salah satu kalimat dalam rekomendasi Pansus Hak Angket Bank Century yang sudah disahkan di sidang paripurna. Sepertinya demi menjaga nama baik dirinya dan Partai Demokrat, ia mencabut kembali coretan tersebut dan menandatangani rekomendasi yang disahkan 3 Maret 2010 itu.’’ Harun Alrasyid, mahasiswa FIKOM, Jurusan Broadcasting juga mendukung bila ada yang melaporkan Marzuki ke BK DPR. Ia mengatakan : ’’Saya dukung BK DPR segera memproses laporan sejumlah LSM tentang tindakan Ketua DPR Marzuki Alie. Misalnya, dia tidak segera menulis surat kepada presiden terkait keputusan rapat Pansus Century yang mengimbau Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono lakukan non aktif. Dalam berita di media massa, keputusan tidak dikirim ke presiden setelah diputusan di rapat internal pansus Century dan baru dikirim bersamaan dengan keputusan dan rekomendasi DPR. Itu tidak elok, makanya dia dilaporkan sejumlah LSM ke BK DPR.’’ Senada dengan dua rekannya terdahulu, Mohammad Hendrajaya, mahasiswa FIKOM jurusan Public Relations malah mendorong aktivis LSM supaya segera melaporkan Marzuki Ali ke BK DPR. Ia mengatakan :

’’Karena itu, saya malah mendorong bila sejumlah LSM melaporkan tindakan Marzuki Alie ke Badan Kehormatan DPR. Musah-mudahan, BK DPR memberikan sanksi yang tegas kepada Marzuki Alie supaya dia kapok.’’ Kleden Suban, wartawan Harian Media Indonesia juga sependapat. Ia mengatakan :

’’Saya setuju jika ada LSM yang hendak membawa kasus Marzuki Alie ke Badan Kehormatan DPR termasuk mengadukan Gayus Luumbun dan Ruhut Sitompul ke BK DPR. Ketiganya telah sangat menodai citra DPR sehingga patut dibawa ke sidang BK DPR. Kalau BK masih membenarkan mereka, maka BK sendiri sebaiknya dibubarkan. Mosi tidak percaya pantas saja diberikan kepada Marzuki Alie.’’

Di sisi lain, Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR, Dra. Etmita Ardem, MSi mengatakan:

‘’Sah-sah saja siapa pun melaporkan anggota DPR ke BK kalau mereka menganggap anggota DPR telah melanggar sumpah janji, kode etik, tatib, atau dianggap melakukan tindak pidana korupsi atau pidana lainnya.’’ 4.3.

Pembahasan

Proses pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara teori yang ada dengan hasil penelitian yang diperoleh. Pada tahap pembahasan ini, peneliti akan menguraikan analisis hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan data yang lain sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pendapat mahasiswa program kelas karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Pada Citra DPR RI yang dikemas dalam media massa periode Januari – April 2010.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang anggotanya mewakili rakyat seluruh Indonesia, tentu menjunjung tinggi arti penting sebuah citra, karena citra yang sudah terbentuk dan kesan yang sudah diperoleh, harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik mungkin. Citra yang memiliki pengertian kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan, terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang.

Pada pembahasan ini, peneliti akan menganalisa mengenai pendapat mahasiswa program kelas karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Pada Citra DPR RI yang dikemas dalam media massa periode Januari – April 2010 dengan studi kasus pada kasus

korupsi Bank Century di DPR yang dimuat di media massa dan kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR di media massa.

Dalam penelitian ini para narasumber diminta pendapatnya mengenai apakah apakah mereka puas terhadap Pansus Century dan apakah para anggota pansus telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Penelitian yang sama juga dilakukan terhadap wartawan Media Indonesia dan Kasubag Penerangan Bagian Humas Setjen DPR.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum, pendapat para mahasiswa menyatakan sudah cukup puas dengan kinerja pansus Bank Century tetapi jawabannya beragam.

Ada yang mengatakan kepuasan itu karena pansus berani menyimpulkan, terdapat penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proses bailout Bank Century.

Ada yang berpendapat, kendati kinerjanya belum maksimal, tetapi cukup lega karena ada spirit untuk mengungkap kesalahan yang terjadi dalam kasus Century. Sementara mahasiswa lainnya mengatakan, kinerja pansus cukup menggembirakan sehingga hal itu menambah kepercayaan terhadap kinerja DPR secara umum.

Tetapi hasil penelitian terhadap wartawan menyatakan kinerja pansus Century belum memuaskan karena masih meninggalkan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.

Sedangkan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR berpendapat, kinerja pansus sudah cukup bagus, anggotanya tidak ada yang mangkir, mereka bekerja sesuai target waktu yang diagendakan bahkan mereka terus bekerja di hari libur dan hasilnya juga memenui rasa keadilan masyarakat.

Pada penelitian ini para narasumber juga diminta pendapatnya mengenai, hal-hal apa saja yang menonjol dalam persidangan pansus Century selama tiga bulan bekerja. Sesuai hasil penelitian, diketahui bahwa pendapat mereka beraneka ragam. Ada yang menilai, pertanyaan yang diajukan cukup menggelitik, rapatnya berlangsung terbuka, pansus melakukan penyitaan dokumen dan terakhir pansus menjadikan data dan fakta sebagai dasar pembuatan keputusan politik. Ada yang mengatakan, anggota pansus yang berjumlah 30 orang terbelah menjadi dua kelompok, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat mendukung kebijakan bailout Century, sementara 7 fraksi lainnya yakni Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, Gerindra dan Hanura terus berupaya untuk membongkar kasus Century. Sementara mahasiswa lainnya berpendapat, anggota Fraksi Golkar dan Fraksi PKS akhirnya menyatakan, tidak mau ikut menutupi bangkai gajah gemuk Century dan bergabung dengan anggota Pansus dari Fraksi PDI-P, Gerindra dan Hanura untuk menolak kebijakan bailout Century. Sedangkan wartawan Media Indonesia mengatakan, akhirnya bisa dibuktikan bahwa, dana bailout

Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun adalah uang negara. Persidangan juga

mengungkap peran Sri Mulyani dan Boediono dalam bailout Century.

Tetapi Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR RI menyatakan, yang menonjol dalam pansus Century adalah adalah kepentingan politik. Menurutnya, itu biasa, karena kerja DPR itu adalah kerja politik yang positif sehingga nuansa yang muncul sangat politis.

Dalam penelitian ini para narasumber juga diminta pendapat atau opininya mengenai apakah keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century sudah sesuai aspirasinya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendapat mahasiswa senada, yakni menyatakan keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century sesuai dengan harapannya dan mereka mengimbau kepada Sri Mulyani dan Boediono, sebaiknya mengundurkan diri dari Kabinet Indonesua Bersatu karena hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Tetapi wartawan Media Indonesia menyatakan keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tidak cukup memuaskan, karena tidak membuat rekomendasi tentang penyelesaian politik dan hanya menyerahkan penyelesaiannya pada penegak hukum. Sedangkan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR mengakui, keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century cukup bagus meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Namun demikian ia setuju bila DPR menindaklanjutinya dengan hak menyatakan pendapat. Dalam penelitian ini para narasumber diminta pendapatnya tentang apakah peran media massa dalam mengkomunikasikan rapat-rapat pansus Century kepada masyarakat sudah maksimal. Dari hasil penelitian terungkap bahwa secara umum, pendapat mahasiswa hampir senada. Mereka mengatakan, peran media massa cukup besar tetapi alasannya bervariasi. Ada yang berpendapat, peran media massa cukup besar, semangat dan mobilitasnya sangat tinggi. Media massa merekam seluruh gerak gerik dan kesepakatan di pansus dan memberitakannya.

Ada yang berpendapat, dari sisi pemberitaan sangat bagus dan tidak satupun media cetak yang tidak memuat berita tentang jalannya persidangan pansus Century. Menurutnya, itu merupakan iklan gratis untuk mendongkrak citra DPR. Ada juga mahasiswa yang berpendapat, peran media massa sangat luar biasa karena menyiarkan persidangan kasus Century secara kontinyu dan memunculkan kejutan-kejutan yang terjadi di persidangan. Pendapat senada juga disampaikan wartawan dari Harian Media Indonesia. Ia berpendapat, media telah mengawal kasus itu secara konsisten. Melalui rapat yang terbuka, publik bisa menyimpulkan sendiri kasus itu. Dan berkat publikasi yang luas, ruang-ruang untuk barter kepentingan dari fraksi-fraksi diperkecil bahkan nyaris tidak terjadi. Namun pendapat berbeda disampaikan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR. Ia berpendapat, peran media massa dalam mengkomunikasikan rapat-rapat Pansus Century masih kurang netral. Ada media massa yang berpihak kepada kepentingan bisnis atau kepentingan tertentu. Pada penelitian ini, para narasumber diminta pendapatnya tentang, apakah Sekretariat Pansus Century dan Humas Setjen DPR telah melaksanakan fungsi sebagai media relations dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pendapat mahasiswa tidak sama, jawabannya beragam. Ada yang berpendapat, sekretariat pansus dan bagian Humas Setjen DPR

telah

melakukan fungsi media relations dengan cukup baik. Ada yang menyatakan, karena skandal Century merupakan peristiwa politik yang sangat besar, maka otomatis media relations-nya berjalan dengan sendirinya.

Mahasiswa lainnya mengatakan, karena isunya sangat menarik, maka media massa memberitakan peristiwa itu secara leluasa sehingga hal itu memudahkan pelaksanaan tugas sekretariat pansus dan Bagian Humas Setjen DPR. Tetapi, wartawan Harian Media Indonesia berpendapat lain. Menurutnya, Sekretariat Pansus dan Humas Setjen DPR belum melaksanakan fungsi media relation secara signifikan. Sidang yang terbuka itu seharusnya ditunjang oleh humas dan sekretariat yang gesit, misalnya memberikan bahan-bahan aktual yang dibutuhkan atau yang diminta wartawan secara cepat dan sebagainya, sehingga informasi atau berita yang sampai ke publik lengkap, utuh dan aktual.

Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR berpendapat, Sekretariat Pansus dan Humas Setjen DPR telah melaksanakan fungsi media relation dengan cukup baik. Sebagai contoh, Bagian Humas Setjen DPR menstreaming berita-berita TV Parlemen ke situs DPR, sehingga dapat diakses oleh stasiun TV lainnya.

Dalam penelitian ini para narasumber diminta pendapat atau opininya tentang, apakah sikap para anggota Pansus Century konsisten atau mudah berubah? Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pendapat mahasiswa cukup bervariasi.

Ada yang mengatakan, sikap anggota pansus tidak konsisten, biasanya garang di awal tetapi lembek di akhir. Ada lagi yang berpendapat, sikap anggota pansus ada tiga, yakni konsisten menolak kebijakan bailout Bank Century, konsisten membela kebijakan bailout Bank Century dan ada yang berubah-ubah seperti air di daun talas.

Mahasiswa lainnya berpendapat, sikap anggota pansus tidak jelas, ada yang kadangkadang membela kebijakan bailout Century, tapi kadang-kadang juga berbalik arah atau ikut menyerang.

Namun wartawan Harian Media Indonesia berpendapat, sikap anggota pansus tidak gampang berubah karena terikat oleh kebijakan fraksi dan partainya. Menurutnya, publikasi yang terbuka, membuat anggota pansus tidak mudah lari dari sikap awal. Pendapat senada disampaikan Kasubag Penerangan, Bagian Humas, Setjen DPR. Ia mengatakan, sikap anggota pansus cukup konsisten.

Pada penelitian ini para narasumber diminta pendapatnya mengenai, apakah setelah adanya keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century, citra DPR meningkat atau sebaliknya? Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pendapat atau opini mahasiswa bervariasi. Ada yang berpendapat, karena keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tanpa keputusan politis, maka citra DPR bisa menurun. Tetapi ada juga mahasiswa yang berpendapat, citra DPR jelas meningkat pasca Pansus Century, karena persidangan pansus disiarkan langsung lewat TV. Tetapi mahasiswa yang lain berpendapat, citra DPR terangkat karena peran anggota Fraksi Golkar dan PKS yang sejak semula berani dan gigih melawan arus. Sikap berseberangan itulah yang bisa mendongkrak citra DPR. Sementara wartawan Harian Media Indonesia berpendapat, citra DPR sudah terlampau buruk sehingga sangat sulit bangkit atau meningkat hanya karena Pansus Century. Masih dibutuhkan banyak lagi pansus serupa Pansus Century untuk bisa mengubah citra dewan.

Kasubag Penerangan, Bagian Humas, Setjen DPR berpendapat lain lagi. Menurutnya, pasca keputusan dan rekomendasi DPR, citra Dewan jelas meningkat, masyarakat puas melihat kinerja anggota Dewan yang mewakilinya cukup serius hingga larut malam. Dalam penelitian ini narasumber diminta pendapat atau opininya mengenai sepak terjang Ruhut Sitompul dalam persidangan Pansus Century. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pendapat mahasiswa bervariasi tetapi hampir semuanya mengecam. Ada yang berpendapat, sebagai pejabat negara, Ruhut Sitompul tidak sepatutnya mengeluarkan kosa kata yang tidak patut dan tidak memahami konteks ruang publik. Ada juga yang menilai sikap dan perilaku Ruhut memalukan serta mempertontonkan perilaku yang bertentangan dengan etika. Selain itu, ada juga mahasiswa yang berpendapat, sikap dan perilaku Ruhut Sitompul menambah buruknya penilaian masyarakat terhadap DPR. Sebagai politisi, seharusnya Ruhut Sitompul bersikap sebagai wakil rakyat yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang baik.

Wartawan Harian Media Indonesia berpendapat, salah satu titik lemah Fraksi Demokrat dalam Pansus Century ada pada diri Ruhut Sitompul. Sikapnya yang membuka permusuhan dengan hampir semua fraksi tidak menguatkan lobi Fraksi Demokrat dengan fraksi lain.

Namun Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR berpendapat, sepak terjang Ruhut Sitompul tidak ada masalah. Meskipun dia terkesan kasar dan kurang santun dalam mengeluarkan kata-kata, tetapi pada dasarnya, ia orang baik. Pada penelitian ini para narasumber diminta pendapatnya tentang apakah Ruhut Sitompul memang pion Fraksi Demokrat karena dia tidak pernah ditegur oleh pimpinan fraksi maupun

pimpinan partainya, meskipun sikapnya cukup kontroversial. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pendapat bervariasi. Ada yang menyatakan, sikap politik yang berseberangan dengan citra umum Partai Demikrat itu memang strategi Ruhut Sitompul untuk menggelitik lawan-lawan politiknya. Ada yang menyatakan, Ruhut memang memainkan peran sebagai pengganggu dan perusak irama pansus supaya perhatian para anggota pansus pecah alias tidak fokus. Ruhut Sitompul memang dipasang untuk menjalankan tugas itu sehingga apapun tindakannya tidak pernah ditegur oleh partai atau pimpinan fraksinya. Ada juga mahasiswa yang berpendapat, peran Ruhut Sitompul yang kontroversial itu memang di-setting sejak awal. Ruhut hanya menjalankan tugas Partai Demokrat, karena kalau tidak, pasti sudah diperingatkan. Sependapat dengan mahasiswa, wartawan Harian Media Indonesia mengatakan, Ruhut memang disiapkan menjadi destroyer untuk merusak lapangan dan hal itu sudah dipahami oleh lawan-lawan politiknya. Sedangkan Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR berpendapat, sikap dan perilaku Ruhut Sitompul masih wajar sehingga tidak perlu dipersoalkan. Ruhut memang berupaya sebagai anggota Dewan yang berjuang untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dalam penelitian ini narasumber juga diminta pendapatnya mengenai kepemimpinan Idrus Marham sebagai Ketua Pansus Century, apakah ia bersikap netral atau mengikuti kehendak penguasa seperti yang diisukan di media massa.

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pendapat atau opini mahasiswa relatif sama, mereka menyatakan kepemimpinan Idrus Marham cukup bagus dan netral sehingga mampu memimpin rapat dengan tenang dan elegan. Sedangkan wartawan Harian Media Indonesia berpendapat, kepemimpinan Idrus Marham cukup akomodatif, tidak membatasi anggota untuk bersikap kritis. Dengan sikapnya itu, maka anggapan bahwa Idrus Marham mudah dikendalikan dari Istana, menjadi tidak terbukti. Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR mengatakan, kepemimpinan Idrus Marham cukup bagus, sikapnya pun netral. Menurut dia, Idrus Marham bisa mengemong para anggota pansus sehingga rapat berjalan dengan lancar. Dalam penelitian ini para narasumber diminta pendapatnya mengenai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang mengatakan bahwa keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tidak mengikat, sehingga tidak perlu dibentuk tim pengawasan kasus Century. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendapat atau opini mahasiswa sangat beragam. Ada yang mengatakan pernyataan Marzuki melecehan DPR sebagai lembaga yang terhormat. Ada yang berpendapat pernyataannya konyol, berat sebelah dan tidak adil. Mahasiswa yang lain menilai pernyataan Marzuki Alie hanya mengedepankan kepentingan partainya. Wartawan Harian Media Indonesia yang diminta pendapatnya juga mengatakan hal yang sama, yakni tidak sepantasnya Ketua DPR menyatakan keputusan dan rekomendasi politik yang dibuat DPR tidak mengikat, itu merupakan blunder.

Namun Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR meyakinkan bahwa tidak mungkin Marzuki Alie mengatakan seperti itu, mungkin ada persepsi yang salah saat wartawan mengutip pernyataannya. Ketua DPR sangat memahami bahwa seluruh keputusan DPR bersifat mengikat, apalagi keputusan itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR. Dalam penelitian ini para narasumber diminta pendapatnya tentang kehendak sejumlah aktivisa LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang ingin mengadukan Ketua DPR Marzuki Alie ke BK (badan kehormatan) DPR terkait pernyataannya yang menyebut keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century tidak mengikat. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pendapat atau opini mahasiswa relatif sama tetapi bervariasi. Misalnya, ada yang mengatakan tidak keberatan bila aktivis LSM melaporkan Marzuki Alie ke BK DPR. Ada yang menyatakan setuju dan mendukung keinginan tersebut, malah mendorong BK DPR segera memproses laporan LSM. Mahasiswa lainnya malah berharap BK DPR menjatuhkan sanksi yang berat kepada Marzuki Alie supaya jera.

Wartawan Harian Media Indonesia yang kami wawancarai juga menyatakan sependapat dengan para mahasiswa, ia malah berpendapat, mosi tidak percaya perlu diberikan kepada Marzuki Alie.

Tetapi pejabat Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR mengatakan, tidak perlu melaporkan kasus pernyataan Marzuki Alie ke BK DPR. Karena persoalan belum begitu jelas, apalagi rapat paripurna DPR yang dipimpin Marzuki Alie juga menyetujui pembentukan Tim Pengawas DPR tentang kasus Century.

Tetapi pejabat Kasubag Penerangan, Bagian Humas Setjen DPR juga mengatakan, tidak perlu. Karena persoalan belum begitu jelas apalagi rapat paripurna DPR yang dipimpin Marzuki Alie juga menyetujui pembentukan Tim Pengawas DPR tentang kasus Century.

Selain itu, pimpinan DPR juga telah mengirimkan keputusan dan rekomendasi DPR tentang kasus Century kepada presiden dan lembaga penegak hukum terkait.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pengungkapan kasus korupsi di Bank Century yang dilakukan oleh Pansus Century DPR dan kasus-kasus lain yang melibatkan anggota DPR pasca Pansus Kasus Century di media massa.

Keinginan masyarakat yang demikian besar terhadap pengungkapan kasus korupsi di Bank Century dan gencarnya media massa menyiarkan rapat-rapat Pansus Century, membuktikan bahwa ternyata para anggota DPR mampu menunjukkan kinerja yang baik. Melalui kinerja yang baik tersebut, maka secara tidak langsung membuat citra DPR di mata masyarakat meningkat dan itu harus dipertahankan.

Charles J Fombrun dalam Reputation Realizing Value From The Corporate Image, 1996 mengakui, bahwa memang tidak mudah membangun citra.

Kebanyakan politisi mendapat

kesulitan besar dalam membangun citranya supaya tetap dikenal. Membangun dan menjaga citra memang bukan pekerjaan yang mudah, citra dapat dibangun namun bila tidak dikelola dengan baik pada akhirnya bisa luntur. Dalam konteks Indonesia, kebanyakan politisi gagal membangun citra karena mereka sering mengabaikan peran politik yang semestinya.

Kenyataan yang sering dijumpai, politisi sering bertindak hanya atas nama kelompok atau partai yang mengantarkannya duduk menjadi anggota DPR. Bahkan adakalanya yang bertindak

hanya atas dasar untuk kepentingan pribadi. Karena itulah

para politisi sering kesulitan

membangun citra. Pembentukan citra positif memerlukan proses yang terus-menerus karena citra bisa mengalami pasang surut. Dia bisa terangkat menjadi positif, tetapi pada waktu tertentu dia bisa merosot atau luntur. Karena itu, citra perlu terus dijaga, dimanage atau dikelola. Newman menulis: Penciptaan citra harus terus diletakkan dalam setiap benak khalayak atau publik. Citra politisi sebagian besar sangat ditentukan oleh karakter, potensi kepemimpinan, peran media dan cara berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Citra dibentuk, termasuk melalui imppresi visual (seperti tingkah laku fisik/gesture/body language), media dan rekam jejak politisi yang bersangkutan. Pembangunan citra harus diiringi pemahaman penuh bahwa reputasi maupun citra akan selalu berkorelasi dengan usaha membangun kredibilitas (credibility), program-program yang bisa tahan uji (reliability), mampu menjaga amanah publik sehingga layak dipercaya (trustworhiness) serta bertanggungjawab (responsibility). Bagaimanapun citra sangat menentukan eksistensi pejabat publik, termasuk DPR. Citra merupakan kata kunci bagi penerimaan masyarakat atas keberadaan DPR. Kalau DPR memiliki citra positif, maka kemungkinan besar gagasan-gagasan, pemikiran dan ide-idenya dapat dengan mudah diterima masyarakat.