BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1

Sejarah Perusahaan Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah

untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dimaksud sebagai berikut: •

Perusahaan Firma Bekouw & Mijnssen di Jakarta.

•

Perusahaan Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta

•

Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun

berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

54 http://digilib.mercubuana.ac.id/z

55

Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia. Sebagai perusahaan negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK tersebut yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan “Ika” menjadi “Eka”.

http://digilib.mercubuana.ac.id/z

56

Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK tersebut yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya. Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.: 29495%/B.U.M.II tanggal 31 Desember 1960, penyebutan nama perusahaan-perusahaan tersebut kembali menggunakan “Ika” termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu “Ika Karya”. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961. PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu: •

Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.

•

Memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang Pendirian

Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama “Perusahaan


57

Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja”dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja. Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja pun berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri. Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Raharja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang. Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak


58

lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam UndangUndang No. 19 Prp tahun 1960. Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut. Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980


59

berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981. Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.


60

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk

lebih

fokus

menyelenggarakan

dalam Dana

menjalankan

Pertanggungan

program Wajib

asuransi Kecelakaan

sosial

yaitu

Penumpang

sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964. 4.1.2

Visi dan Misi Perusahaan Gambar 4.2 Logo PT. Jasa Raharja (Persero)

Sumber : www.jasaraharja.co.id diakses pada 30 Maret 2017 pukul 21.15

Visi Perusahaan Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Misi Perusahaan •

Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.


61

•

Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.

•

Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.

•

Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

4.1.3

Struktur Organisasi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja


62

4.2

Hasil Penelitian Implementasi merupakan salah satu aspek dan tahapan yang penting dalam

siklus kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dicapai tujuan yang dikehendaki. Salah satu BUMN yang mengimplementasikan PKBL yaitu PT. Jasa Raharja. Konsep program PKBL yang dilaksanakan BUMN merupakan praktik tanggung jawab sosial. PKBL dalam implementasi tidak hanya memberikan pembinaan/pendampingan kepada pegawai korban PHK sebagai mitra binaan. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran proses kegiatan PKBL PT. Jasa Raharja dalam mitra binaan pegawai PHK, maka peneliti melakukan proses pengumpulan data yaitu diantaranya dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, observasi-partisipan

dan

mengumpulkan

beberapa

data

pendukung dari

perusahaan tersebut. Alasan peneliti memilih Informan petama, yaitu Bapak Hery Mujiono yang merupakan kepala urusan PKBL yang menjabat dari tahun 1992 hingga sekarang. Pria berdarah Jawa ini lahir pada tanggal 02 November 1962. Bapak Hery Mujiono merupakan lulusan S1 Manajemen di UII Yogyakarta pada tahun 1986. Hery memulai karirnya dengan bekerja di PT. Benur Udang Windu Kencana di Pekalongan. Selama menjabat sebagai kepala urusan PKBL PT. Jasa Raharja, Bapak Hery sering terlibat dalam beberapa kegiatan penting seperti PT. Jasa Raharja Gelar Diklat Kewirausahaan, Jasa Raharja Gelar Diklat Public Speaking di Kantor, Jasa Raharja Bali memberikan bantuan keselamatan dan


63

sebagainya. Pria ini merupakan seorang profesional yang ramah dan merangkul semua bawahannya. Selain itu, Bapak Hery sangat bersedia membantu peneliti dalam hal mendapatkan beberapa data di sela-sela waktunya yang sering berada diluar kota, namun Hery menyempatkan untuk mau berkomunikasi dengan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Keberhasilan setiap program PKBL merupakan salah satu tanggung jawab yang selalu Bapak Hery jalani dengan baik. Informan kedua dalam penelitian ini yaitu Bapak Sugeng Prastowo Dwiputranto yang lahir di Jakarta, 11 Januari 1974 silam. Sugeng memiliki kedudukan di PT. Jasa Raharja sebagai Kasi. Dokumentasi dan Perpustakaan. Beliau merupakan lulusan Sarjana Ekonomi di salah satu Universitas. Pada tahun 1998 – 2006 Sugeng pernah ditempatkan sebagai Pelaksana Administrasi Cabang Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2006 – 2014 juga pernah menjabat sebagai Penanggung Jawab Bidang Teknik Cabang Sumatera Barat, lalu pada tahun 2014 – sekarang menjabat sebagai Kasi Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat Perusahaan. semua jabatan tersebut Sugeng peroleh di perusahaan yang sama, yaitu PT. Jasa Raharja. Informan ketiga yaitu Pak Khoirul Anam, atau lebih sering disapa Pak Anam. Bapak Anam merupakan Manager Marketing Communication di YDSF. Anam lahir di Bojonegoro, pada tanggal 29 September 1979. Saat ini, Anam menyandang gelar S1 Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebelum menjadi Manager, Bapak Anam sempat menjadi wartawan koran Suara Indonesia, Wartawan tabloid pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dan juga penulis freelance. Pak Anam memiliki sifat yang sangat ramah, dan juga mampu menjelaskan beberapa data yang peneliti butuhkan dengan sangat


64

baik. Sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Informan keempat dalam penelitian ini yaitu Ibu Dapuk Hikayati selaku salah satu peserta workshop kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja. Wanita yang memiliki tanggal lahir 16 Desember 1965 ini merupakan salah satu korban PHK dari perusahaan PT. Kertas Leees (Persero) sebagai Sistim Adm. Kes, Hyperkes & Ass pada 15 Januari 2014 lalu. Ibu Dapuk bertempat tinggal di Perum Leees Permai 610 Leees, Lumajang. Ibu Dapuk sudah bekerja di perusahaan sebelumnya selama 24 tahun 2 bulan sebelum akhirnya mengalami PHK dan memutuskan untuk mengikuti workshop kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja. 4.2.1

PKBL PT. Jasa Raharja PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT. Jasa Raharja

merupahan salah satu divisi untuk merealisasikan program-program wajib yang ditentukan oleh Pemerintah. Dalam hasil penelitian ini, disesuaikan dengan focus penelitian yaitu implementasi program PKBL yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja. Public Relations PT. Jasa Raharja dibawah bagian dari Sekretariat Perusahaan, sehingga tidak berdiri sendiri. Dalam tempat penelitian ini pun kegiatan PKBL/CSR di laksanakan oleh bagian PKBL itu sendiri, tidak dibawah naungan Public Relations. PKBL yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan BUMN, sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia atas Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer PER 09/MBU/07/2015


65

tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pada halaman 7 dituliskan bahwa dana program disalurkan dalam bentuk : 1. Bantuan korban bencana alam 2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan 3. Bantuan peningkatan kesehatan 4. Bantuan pengembangan prasarana dan.atau sarana umum 5. Bantuan sarana ibadah 6. Bantuan pelestarian alam 7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sumber : Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/12/2016

Dalam program PKBL yang dilakukan kali ini, PT. Jasa Raharja berfokus terhadap point terakhir yaitu bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk memfasilitasi para korban PHK, agar lebih terpacu dalam menapaki hidup dengan bekal keahlian baru dalam berwirausaha. Karena sudah seharusnya permasalahan PHK menjadi perhatian bersama. Sesuai dengan wawancara dengan Pak Hery Mujiono yang juga merupakan kepala urusan PKBL PT. Jasa Raharja : ”Dalam buku panduan dasar-dasar pelaksanaan PKBL, ada point mengenai pengentasan kemiskinan yang menjadi dasar dari terselenggaranya program PKBL kali ini dengan melibatkan korban PHK”45 Hasil wawancara dengan Hery Mujiono di Kantor PT. Jasa Raharja, Rasuna Said – Jakarta 10 April 2017. 45


66

Program PKBL diselenggarakan sesuai periode yang sudah ditentukan oleh pihak Pemerintahan. Kali ini, PT. Jasa Raharja memiliki kesempatan untuk melaksanakan program PKBL dengan mengusung tema pelatihan program PHK yang merupakan program dalam periode di Bulan November 2016 – Mei 2017 dengan nama Workshop Kemandirian dengan tema “Sukses Berawal sari Sekarang”. Pelatihan kemandirian korban PHK ini diikuti sebanyak 40 orang yang berasal dari wilayah Surabaya dan sekitarnya. Mereka terdiri dari korban PHK. Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) adalah salah satu lembaga sosial berstatus Lembaga Amil Zakat Nasional. YDSF merupakan pihak ketiga yang terlibat dalam program PKBL yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja. 4.2.2

Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) telah dikukuhkan menjadi

Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No. 523 tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Melalui Divisi Penyaluran YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana secara syar’i, efektif dan produktif. Didirikan pada 1 Maret 1987, YDSF telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 provinsi di Indonesia. Paradigm prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan professional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia. Sejak tahun 1987 hingga sekarang, YDSF memiliki lebih dari 161.000 donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas dan otoritas dari kalangan


67

birokrasi, profesionalm swasta dan masyarakat umum telah merajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Salah satu tujuan para donatur tergabung dalam YDSF adalah untuk ikut serta dalam membantu merealisasikan visi yang dimiliki oleh YDSF, yang juga merupakan tugas dari masyarakat yang beragama Islam. Tidak hanya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, tetapi juga YDSF menerapkan sistem menjalin silaturahmi dengan cara membantu para donatur pula yang mengalami musibah, seperti terkena bencana alam atau lainnya. Dalam hal ini, YDSF mengutamakan donatur-donatur yang tersebar di berbagai kota di Provinsi Jawa Timur. Kali ini, YDSF membantu PT. Jasa Raharja untuk membuat program pelatihan terhadap korban-korban PHK yang merupakan beberapa donatur maupun masyarakat biasa. Selain membantu PT. Jasa Raharja dalam merealisasikan program PKBL, YDSF juga memiliki beberapa bidang garapan, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam dengan cara memberi santunan dan beasiswa terhadap sekolah-sekolah yang berada di sekitar YDSF Surabaya. 2. Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin dan terlantar dengan memberikan santunan terhadap panti-panti asuhan yang sudah tercatat di YDSF Surabaya. 3. Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkannya dengan cara setiap tahunnya YDSF melakukan pengecekan rutin terhadap masjid-masjid yang diberdayakannya.


68

4. Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan para da’i, khususnya yang berada di daerah pedesaan/terspencil. 5. Memberikan bantuan kemanusiaan tinggi bagi anggota masyarakat yang mengalami musibah dengan cara memberikan santunan-santunan berupa bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. PT. Jasa Raharja sudah melakukan kerja sama sejak tahun 2016 tepatnya pada bulan Juli, beberapa bulan sebelum pelaksanaan program PKBL tersebut. Dalam program PKBL kali ini, PT. Jasa Raharja tidak dapat berjalan sendiri, oleh sebab itu PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan YDSF dalam pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, kedua belah pihak yang terkait ini memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan peduli kemanusiaan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Anam, salah satu perwakilan dari pihak YDSF dalam wawancara langsung sebagai berikut : “Jadi kita salurkan melalui 5 bidang garap. Nah, salah satu kegiatan yang kita angkat adalah pemberdayaan korban PHK, korban PHK ini termasuk di ranah kemanusiaan.”46 Salah satu mengapa PT. Jasa Raharja mengajak YDSF untuk bekerja sama dalam program ini dikarenakan pihak YDSF sudah memiliki data yang pasti siapa saja korban PHK yang tercatat dan tersebar di Provinsi Surabaya. Bagi PT. Jasa Raharja, program ini merupakan program pertama yang dilakukan, sedangkan bagi YSDF program pendampingan pelatihan pegawai PHK itu sudah lama. Setiap bulannya, donatur ada yang mengalami PHK sehingga sudah tugas dari YDSF untuk mendampingi donatur tersebut pada saat jaya atau sedang terpuruk 46

Hasil wawancara dengan Anam di Kompas TV, Palmerah Barat – Jakarta 12 Mei 2017.


69

seperti terkena PHK tersebut. Tujuannya adalah agar silaturahmi tetap terjaga dengan baik antara yayasan dan donatur, bagaimana pun keadaan donatur dari yayasan tersebut. 4.2.3 Program PHK Saat ini, banyak perusahaan terpaksa melakukan perampingan usaha dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi global. Salah satu bentuk perampingan yang paling popular adalah PHK karyawan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. YDSF sendiri memiliki catatan grafik dalam perusahaannya, yaitu selama dua tahun terakhir ini tercatat banyak yang mengalami PHK. “Kali ini, kegiatan PHK dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Provinsi Jawa Timur, salah satunya PT. Philips yang melakukan PHK ke ribuan orang. Lemahnya nilai tukar Rupiah hingga angka 14 ribu per dollar Amerika Serikat merupakan alasan utama mengapa PT. Philips melakukan PHK massal. Sekitar 3.000 tenaga kerja menjadi korban PHK dari PT. Philips.”47 Alasan perusahaan PT. Philips melakukan PHK diatas, dialami oleh beberapa macam karyawan dan dampak yang dirasakan secara langsung, seperti :

47



70

1. Karyawan yang terkena PHK awalnya mempunyai penghasilan yang tetap, yang sudah disepakati sebelumnya, sebelum karyawan diterima oleh perusahaan. Setelah mengalami PHK, masyarakat tersebut tidak memiliki pemasukan alias menganggur. 2. Sasaran karyawan yang mengalami PHK di usia 30 – 40 tahun, dimana pada usia tersebut manusia sedang berada di masa produktif atau menghasilkan sesuatu. 3. Pada usia tersebut pula, korban PHK rata-rata sudah memiliki suami/istri bahkan anak. Sehingga, peristiwa PHK ini sangat sulit diterima dengan baik oleh korban karena korban masih mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarganya. Dari beberapa fakta diatas mengenai korban PHK, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PHK yang dilakukan oleh PT. Philips terhadap ribuan karyawannya merupakan sebuah musibah bagi korbannya. Bukan hanya mengancap pemasukan korban tetapi juga merusak pemikiran korban yang akhirnya menyebabkan keterpurukan. Faktanya, PHK sampai saat ini masih terjadi dan tidak memandang perusahaan ternama manapun, sehingga bisa kapan saja dialami oleh pihak – pihak yang tidak bersalah. 4.2.4

Pra-program (Perencanaan) PKBL PT. Jasa Raharja (Persero) Sebelum melaksanakan kegiatan program PKBL, tahap pertama yang

harus dilakukan yaitu Pra-Program yang nantinya akan diterapkan oleh tim panitia yang terdiri dari pihak PT. Jasa Raharja cabang Jawa Timur dan YDSF Surabaya.


71

Pelaksanaan Pra-Program meliputi kegiatan pengidentifikasian kebutuhan atas program tersebut. Pra-program merupakan tahap awal menentukan perencanaan strategis dari sebuah program yang akan dijalankan agar program tersebut sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan judul penelitian, pra-program yang dilakukan tim panitia PKBL cabang Jawa Timur dengan YDSF Surabaya, dibutuhkan adanya tujuan yang ingin dicapai, siapa saja target sasaran dari program PKBL ini, siapa saja yang akan hadir dan budget yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Dalam hal perencanaan, PT. Jasa Raharja akan melaksanakan program PKBL pegawai PHK ini sebanyak dua kali dalam jangka waktu satu tahun. Setiap periode, akan berlangsung selama 6 bulan termasuk kegiatan evaluasi. 4.2.4.1 Tempat Pelaksanaan Program PKBL PT. Jasa Raharja Tempat pelaksanaan disepakati oleh beberapa pihak seperti PT. Jasa Raharja cabang Jawa Timur dan YDSF Surabaya. PT. Jasa Raharja melihat adanya wadah dari pegawai yang terkena PHK di Provinsi Jawa Timur, sehingga dari situlah mengapa tempat pelaksanaan program PKBL kali ini berada di Surabaya. Sesuai dengan wawancara dengan Pak Hery Mujiono yang juga merupakan kepala urusan PKBL PT. Jasa Raharja : “Di Surabaya karena lebih semangat, Provinsi lain tidak semangat. Belum ketemu saya, makanya setelah ini berhasil, saya pengen coba paling engga ke pemerintah setempat tolong belajar ke Jawa Timur, dari pemprov setempat yang punya ide


72

biar berangkat ke Jawa Timur, Timur”48

belajar, biar seperti Jawa

Menurut pernyataan Pak Hery, di Kota Surabaya lebih semangat dalam hal untuk bangkit dari keterpurukan, serta ada data yang diolah oleh pihak YDSF, bagaimana kenaikan presentase masyarakat terkena PHK dan berapa banyak yang tercatat dalam YDSF itu sendiri. Kantor pusat dari YDSF itu sendiri bertempat di Provinsi Jawa Timur tepatnya di kota Surabaya, maka dari itu pemilihan tempat untuk pelaksanaan program ini ditetapkan di kota Surabaya. Dan pemilihan tersebut atas kesepakatan antara PT. Jasa Raharja dan YDSF. 4.2.4.2 Anggaran Program PKBL PT. Jasa Raharja Setelah menentukan tempat pelaksanaan yang sudah disepakati beberapa pihak, PT. Jasa Raharja kemudian membuat rencana anggaran biaya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hery Mujiono sebagai berikut : “Setelah kita mendapatkan tempat yang sesuai untuk program ini, barulah kita membuat rencana anggaran biaya yang kemudian diajukan ke bagian direksi untuk mendapatkan persetujuan.”49 Dalam sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mendapatkan anggaran biaya dari pihak pemerintah. Tim PKBL PT. Jasa Raharja bersama YDSF Surabaya menyusun semua rencana anggaran biaya, yang kemudian diserahkan kepada Dewan Direksi untuk diperiksa dan Hasil wawancara dengan Hery Mujiono di Kantor PT. Jasa Raharja, Rasuna Said – Jakarta 10 April 2017. 49 Hasil wawancara dengan Hery Mujiono di Kantor PT. Jasa Raharja, Rasuna Said – Jakarta 10 April 2017 48


73

diketahui oleh semua Dewan Direksi. Apabila sudah di terima atau sudah dilegalkan oleh Dewan Direksi, kemudian PT. Jasa Raharja mengajukannya kepada pihak Pemerintah, khususnya Pemerinta Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Pemerintah, PT. Jasa Raharja lalu mulai menjalankan program tersebut melalui PT. Jasa Raharja Jawa Timur dan juga YDSF Surabaya. Namun, walaupun program tersebut dijalankan di kota Surabaya, akan tetapi PT. Jasa Raharja pusat pun harus mengikuti segala kegiatan yang berlangsung dan kegiatan tersebut harus mempunyai perincian yang jelas, terutama dalam hal anggaran, sehingga tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dalam hal ini, bantuan dari pihak YDSF untuk menyusun anggaran biaya juga sangat penting, karena selain PT. Jasa Raharja, YDSF juga terlibat langsung dalam setiap kegiatan dalam program PKBL kali ini. Namun, data rincian rencana anggaran biaya tidak dapat diberikan oleh pihak Jasa Raharja maupun YDSF karena dianggap privasi perusahaan. 4.2.4.3 Target Khalayak dari Program PKBL PT. Jasa Raharja Dalam program PKBL kali ini, PT. Jasa Raharja tidak hanya menentukan secara sepihak saja, tetapi juga kesepakatan bersama dengan pihak YDSF. Target khalayak yang ditetapkan bermula dengan adanya YDSF. YDSF tersebut menampung beberapa korban PHK yang memang bertujuan untuk diberikan pelatihan oleh pihaknya.


74

Adapun target khalayak yang terdapat di laporan kegiatan program dari pihak YDSF adalah korban PHK yang tersebar di beberapa lokasi di Jawa Timur, Seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Kediri dan Probolinggo. Hal tersebut juga disampaikan Pak Hery pada saat wawancara : “Target nya memang Jasa Raharja itu tidak muluk, artinya dalam setiap program atau diadakan pelatihan itu maksimal 40, dari 40 itu targetnya ya diatas 50% berhasil artinya sekitar 30 bagus. YDSF tau berapa jumlah orang yang kena PHK di Provinsi Jawa Timur bukan hanya di Surabaya, tapi juga di Provinsi. Jasa Raharja milihnya yang usia produktif artinya ya 25 sampai 35, disitulah yang harus kita targetkan.50 Jadi, target khalayak yang ditetapkan bisa dari berbagai macam kalangan, ada yang memang jabatannya sudah tinggi ataupun yang memang baru merintis. PT. Jasa Raharja tidak membedakan hal tersebut untuk melakukan pelatihan bagi mereka. Semuanya dianggap sama, dan memiliki tujuan yang sama pula. 4.2.4.4 Sosialisasi Program PKBL PT. Jasa Raharja Sosialisasi merupakan salah satu strategi PT. Jasa Raharja yang dibantu oleh pihak YDSF untuk memberikan informasi mengenai program PKBL pegawai PHK ke masyarakat luas, khususnya perusahaan yang melakukan kegiatan PHK.

Hasil wawancara dengan Hery Mujiono di Kantor PT. Jasa Raharja, Rasuna Said – Jakarta 10 April 2017. 50


75

PT. Jasa Raharja melakukan sosialisasi terhadap perusahaanperusahaan besar yang melakukan kegiatan PHK, seperti PT. Philips dan juga sosialisasi ke pihak donatur dari YDSF yang mengalami PHK oleh perusahaannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anam dari YDSF : “Bentuknya sosialisasi ke simpul-simpul perusahaan yang banyak PHK, juga melalui koordinator-koordinator donatur YDSF yang ada di beberapa perusahaan dan juga melalui fundraising YDSF yang rutin melakukan pengambilan donasi ke kantor-kantor dan instansi.”51 Kebanyakan dari perusahaan BUMN tidak terlalu memerlukan sponsor sebagai media untuk melakukan kegiatan CSR (PKBL), karena BUMN sendiri sudah memiliki anggaran untuk melakukan program-program yang di wajibkan oleh Negara. Namun memang pada dasarnya kegiatan sosialisasi bukan hanya membantu PT. Jasa Raharja terhadap program yang dilakukan, tetapi juga mampu memperkenalkan lebih dalam mengenai perusahaan yang melaksanakan program tersebut. 4.2.5

Pelaksanaan Program PKBL PT. Jasa Raharja Selain pra-program, dalam implementasi program juga ada tahap kedua

yaitu realisasi perencanaan. Realisasi perencanaan merupakan tindakan untuk menjalankan semua konsep yang sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan. Pada tahap ini bukan hanya berupa sebuah konsep atau gambaran, melainkan sudah pada action. Dalam hal ini, PT. Jasa Raharja melakukan beberapa kegiatan,

51



76

seperti Workshop Kemandirian, pelatihan sampai dengan pendampingan. Program ini dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan November 2016 – Mei 2017. 4.2.5.1 Isi Kegiatan Program PKBL PT. Jasa Raharja Berdasarkan observasi peneliti saat pelaksanaan, perencanaa, yang sudah ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja Jawa Timur dan YDSF Surabaya berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa kendala yang dialami pada saat kegiatan berlangsung. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Pak Hery, sebagai berikut : “Itu yang pertama ada teori fifty fifty. Teori 50%, praktek 50%. Nah teori kita serahkan ke yasasan YDF, kalo praktek ada bantuan dari kita. Seperti misalkan mereka memilih service elektronik, apa yang dibutuhkan dalam service itu kita sediakan alatnya”52 Kegiatan ini digelar dalam bentuk Workshop atau pelatihan yang menghadirkan beberapa narasumber yang meliputi motivator, praktisi kewirausahaan, pelaku usaha dan mantan korban PHK yang sudah sukses mengembangkan usaha yang dilakukan pada tanggal 2 – 5 November 2016. Materi yang disampaikan menurut Pak Anam dalam wawancara sebagai berikut : 1. Motivasi dan membangun mindset agar lebih bersemangat menjalani hidup



77

Hampir semua korban PHK mengalami stress seketika karena kehilangan pekerjaan atau satu-satunya mata pencaharian. Menjadi pengangguran yang tidak dikehendaki menciptakan rasa hilang harapan, apalagi yang mengalaminya adalah kepala keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab.

Dalam

hal

ini,

motivasi

yang

diberikan

mengarah

ke

menyembuhkan rasa putus asa dan membangkitkan keinginan untuk membuka usaha baru dengan mendatangkan atau mengundang beberapa motivator yang dulunya mengalami PHK dan akhirnya memiliki usaha sendiri. 2. Strategi membuka usaha baru dan penanganannya Bagi korban-korban PHK, membuka usaha adalah hal baru yang harus dipelajari, pasalnya korban PHK tersebut dulunya merupakan buruh-buruh yang tidak mengetahui ilmu tentang berbisnis. Program ini mengajarkan bagaimana korban-korban PHK melihat adanya peluang bisnis yang mereka bisa capai dengan cara membuka usaha baru. Dalam program kali ini, usaha yang ditawarkan adalah kuliner dan bidang elektro. Beberapa narasumber kembali didatangkan untuk mengajarkan bidang-bidang yang telah ditawarkan. Dalam bidang kuliner, didatangkan dari pihak PT. Bogasari. 3. Testimony korban PHK setelah sukses membuka usaha Beberapa motivator yang didatangkan memilik background yang berbedabeda. Mereka masing-masing memperkenalkan latar belakang usaha mereka

hingga

mampu

meraih


kesuksesan

dengan

cara

78

mempresentasikannya dan memberi beberapa tips untuk korban PHK agar mampu menangani usaha yang akan mereka buat. 4. Pelatihan pembuatan kuliner yang meliputi tata boga (masak, kue dsb) dan keterampilan elektro seperti (gulung mesin dynamo, maintenance AC) 5. Sinergy building dan games Sama seperti halnya yang disampaikan oleh pak Anam dari YDSF, sebagai berikut : “Materinya ada motivasi, kemudian ada testimoni. Testimoni itu adalah orang yang dulu kena PHK, kondisinya jatuh, lalu awal dia usaha, kemudian sampai bangkit dan berhasil. Kemudian disamping motivasi untuk usaha, kita juga pendekatannya lewat spiritual, seperti ngasih motivasi lewat ceramah agama, termasuk yang pendampingan itu juga seperti itu, sebenarnya tidak hanya mengelola bisnis secara managerialnya, tetapi secara batiniah spiritualnya kita sentuh juga.”53 Adapun sedikit penjelasan yang diberikan oleh Ibu Dapuk selaku salah satu peserta yang mengikuti workshop tersebut melalui media telepon sebagai berikut : “Yang pertama ilmu yang mengenai bagaimana usaha, terutama kemarin kan diajari jajanan pasar itu, bagaimana memproduksi, bagaimana mencari pasar, nah itu juga motivasi buat kami untuk lebih semangat lagi bahwa sebenarnya kita itu punya potensi yang bisa kita kembangkan dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari workshop kemarin”54

53


54

Hasil wawancara dengan Dapuk Hikayati melalui telepon, Larangan – Tangerang 9 Juni 2017.


79

Hasil observasi peneliti menunjukkan beberapa gambaran tentang program yang dilakukan PKBL PT. Jasa Raharja, seperti dalam program pemberdayaan berikut : 1. Pelatihan keahlian kuliner, elektro dsb. Pelatihan kuliner dipandu oleh tim ahli dari PT. Bogasari dengan beberapa bahan, perlengkapan dan tempat pelatihan. Menu masakan yang diajarkan meliputi masakan tradisional, jajanan kaki lima, kue, roti dll. Peserta mendapatkan modul dan setfikat sebagai bentuk kompetensi. Jumlah peserta yang ikut sebanyak 25 orang dengan lokasi oelatihan di gedung pelatihan PT. Bogasari, Tegal Sari Surabaya. Waktu pelatihan yang dibutuhkan selama 3 hari.

Gambar 4.4 Pelatihan Keahlian Kuliner 2. Pelatihan Elektronika Pelatihan servis motor listrik seperti dynamo kipas, AC, pompa air dan pengenalan cara kerja kelistrikan. Ada pula maintenance pendingin ruangan (AC), meliputi pembongkaran dan pencucian AC. Kegiatan ini dipandu oleh teknisi ahli yang dihadirkan oleh pihak PT. Jasa Raharja Jawa Timur dan YDSF Surabaya. Peserta mendapatkan modul, praktik di


80

lab dan perlengkapan listrik. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 15 orang. Lokasi kegiatan di PENS Surabaya dengan waktu kegiatan selama 3 hari.

Gambar 4.5 Pelatihan Elektronik 3. Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan kewirausahaan memiliki kegiatan seperti memotivasi agar memiliki kemauan dan kemampuan menjadi wirausahawan, agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah, agar memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha dan menjalankan usaha secara professional. Mampu merancang rencana wirausaha dimasa yang akan datang. Kegiatan ini dipandu oleh tim ahli kewirausahaan dan beberapa praktisi usahawan yang sukses di bidangnya. Jumlah peserta yang ikut serta sebanyak 40 dalam waktu kegiatan selama 2 hari.


81

4.6 Pelatihan Kewirausahaan Setelah pelatihan selesai dilaksanakan, kemudian ada beberapa kegiatan lagi seperti pendampingan dan pembinaan. Kegiatan program pendampingan meliputi : 1. Membantu proses pengembangan usaha selama berjalannya program Selama peserta membangun usaha nya, baik individu maupun kelompok, Jasa Raharja dan YDSF membantu setiap langkah yang diambil oleh peserta untuk membangun usahanya agar menjadi berkembang. 2. Memberikan konsultasi usaha berupa manajemen usaha, pemasaran, cashflow keuangan Peserta mendapat pinjaman modal usaha dari Jasa Raharja yang diharapkan dapat mengembangkan usaha para peserta. 3. Membantu promosi dan peningkatan kualitas produk Jasa Raharja membantu kegiatan promosi dengan cara mengadakan pameran, setiap mitra binaan dapat mengikuti pameran tersebut. Promosi


82

juga dilakukan melalui lisan ke rekan-rekan kantor, atau pada saat kantor mengadakan acara. 4. Monitoring dan supervisi pada kegiatan yang dijalankan Jasa Raharja melakukan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh divisi PKBL dengan cara melihat dan memantau angsuran per bulan yang dibayar, jika pembayaran ada yang bermasalah, divisi PKBL akan melakukan pembinaan kendalanya disebabkan oleh masalah apa. Jasa Raharja juga memiliki laporan triwulan untuk kepentingan perusahaan. Adapun kegiatan pembinaan diberikan untuk terus memupuk tali silaturahim sekaligus memberikan motivasi, sebagai berikut : 1. Supervisi/kunjungan rutin ke peserta pelatihan (Laras Food) Peserta mampu belajar dan mengambil ilmu membuka usaha dan mengembangkannya secara langsung. 2. Diskusi dan sharing bersama peserta Selain belajar, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab langsung kepada pihak perusahaan Laras Food, beberapa karyawan Laras Food membantu menjawab pertanyaan dari para peserta sehingga terjadi kontak langsung antara peserta dan perusahaan. 3. Studi banding ke UKM/mitra binaan YDSF Peserta diberi kesempatan untuk melakukan studi banding ke masingmasing bidang perusahaan yang mereka kuasai dan mengikuti pelatihan


83

sebelumya. Mitra binaan kali ini melalui pihak YDSF, peserta dikenalkan oleh banyak perusahaan mitra binaan pihak YDSF. Pendampingan dilakukan selama 3 bulan, Maret, April dan Mei. Penanggungjawab pendampingan dilakukan oleh bagian komunitas usaha mandiri YDSF. Kegiatan pendampingan dan monitoring dilakukan bertahap setiap bulan : 1. Pertemuan pertama, dilakukan dengan mapping dan penggalian data anggota

serta

kebutuhan-kebutuhan

pelatihan

tambahan

selama

pendampingan. 2. Pertemuan kedua, diisi dengan pemberian motivasi dan sharing. 3. Pertemuan selanjutnya dengan kegiatan pelatihan tambahan berupa pembuatan kue hantaran Pada saat pelaksanaan pendampingan juga diikuti oleh petugas dari Jasa Raharja untuk monitoring kegiatan. Beberapa kegiatan diatas juga dipaparkan oleh Pak Hery dalam wawancaranya, sebagai berikut : “Jadi dari awal dididik, terus ada alat praktek, kemudian langsung terjun ke masyarakat di restoran atau ditempat service atau tempat industry nah dari situ dia harus berdiri sendiri dia buka usaha sendiri. YDSF juga punya kenalankenalan para pengajar. Apalagi ini diselipi dengan bidangbidang rohani, jadi malam hari, ya seperti model lampu,


84

dikumpulkan, mereka merenung, mengakui dosa dan sebagainya, akhirnya disitulah, caranya YDFS menyentuh.”55 4.2.6

Evaluasi Pelaksanaan Workshop Kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja Pelaksanaan sebuah program pastilah tidak selamanya sempurna. Perlu

adanya evaluasi dari pihak penyelenggara agar pada pelaksanaan program selanjutnya tidak mengalami kesalahan atau kekurangan yang serupa. Evaluasi juga berguna sebagai pedoman penyelenggara agar setiap tahunnya dapat melakukan perubahan dan perbaikan demi terciptanya citra yang baik dimata public atau stakeholders. Begitu pula dengan Workshop Kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja. Pelaksanaannya tahun ini memiliki beberapa evaluasi yang harus diperbaiki dan diperhatikan untuk tahun depan. Sehingga di tahun selanjutnya, entah program ini akan dilakukan lagi atau berganti dengan program lain akan semakin baik dan mengurangi kekurangan di tahun-tahun sebelumnya. 4.2.6.1 Laporan Keuangan Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, keuangan atau anggaran merupakan salah satu hal yang bersifat privasi. Sehingga, penulis tidak dapat mendeskripsikan bagaimana rincian dari rencana anggaran biaya. Namun, pada kesempatan kali ini penulis mampu mendapat data laporan kegiatan



85

program PKBL yang dimiliki oleh pihak YDSF sebagai salah satu pihak yang terlibat secara langsung dalam program PKBL ini. Berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Pak Anam dari YDSF adalah sebagai berikut : “kalau dana kita total kemarin Rp 206.000,- yah, kan kita pelaksanaannya itu ada tas pelatihannya, note book, kemudian kan di hotel menginap 3 hari dan sebagainya.”56 Adapun rincian lebih jelasnya sebagai berikut :

56



86

4.2.6.2 Evaluasi Kegiatan Tahap akhir dalam menjalankan suatu program kegiatan adalah tahap evaluasi. Merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk menentukan atau memperlihatkan nilai suatu program termasuk pengelolaan maupun hasil ataupun dampak pelaksanaannya. Salah satu hal yang menjadi krusial bagi PT. Jasa Raharja adalah mindset para peserta yang diluar dari perkiraan. Pasalnya, pikiran setiap individu tidak bisa kita kuasai sepenuhnya, apalagi dengan latar belakang mereka yang memang kondisinya kurang baik dari segi mental disebabkan oleh beban menjadi seorang korban PHK. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus PT. Jasa Raharja Jawa Timur dan YDSF Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Hery selaku kepala urusan PKBL PT. Jasa Raharja pusat : “Hambatannya sepertinya optimis akan diberi pinjaman dan mau dibantu kreditnya karna program kemitraan kan ada Jasa Raharja nih, itu kelemahan menurut saya, seharusnya kita berusaha dulu 6 bulan baru kasih kredit. Makanya sebelum acara dimulai Jasa Raharja memberikan statement dari awal untuk program kemitraan diberikan kepada pengusaha kecil yang ada kriteria, modalnya ada batasnya, kekayaannya ada batasnya, penjualannya ada batasnya, kemudian sudah melakukan usaha itu setahun, kurang setahun engga bisa, minimal setahun. Ini benar-benar kita bina orang dari nol, istilahnya PHK, kemudian bisa kerja, bisa berusaha, kita kasih kredit, untuk menilai harus butuh waktu setahun, ini yang mereka engga bisa dan engga sabar, maunya begitu lepas, dia buka usaha, saat itu juga dia harus menerima pinjaman dari Jasa Raharja.”57



87

Hal tersebut cukup sulit diatasi disebabkan mindset peserta yang mengharapkan untuk selalu diberikan bantuan tanpa adanya usaha terlebih dahulu. Pasalnya hal tersebut tidak dibenarkan oleh pihak PT. Jasa Raharja dan YDSF Surabaya, apalagi pihak Pemerintah BUMN RI. Karena jika hal tersebut dibenarkan, para peserta tidak akan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau keinginan tertentu dan akan menimbulkan sifat tangan dibawah daripada berusaha. Tujuan dari terselenggaranya program Workshop Kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja adalah bukan menghasilkan mindset yang seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Hery, sebagai berikut : “Itu permasalahannya menurut saya, jangan berharap harusnya, berusaha dulu 6 bulan, entah apa mau dijual.”58 Berbeda halnya dari pihak YDSF, menurut YDSF ada beberapa kesimpulan dalam evaluasi yang dilakukannya. Terlebih lagi, beberapa peserta memang direkomendasikan oleh pihak YDSF. YDSF melihat adanya hambatan yang dialami selama melakukan program PKBL ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Anam sebagai berikut : “Hambatan, mungkin gini salah satunya, karena beda orang beda motivasi. Saya sebenernya kesulitan juga kalo mungkin dalam pelatihan pertama waktu kita indoor itu orang gampang kita koordinasikan ya tapi setelah pendampingan itu orang ada yang ikut, ada yang engga nah begitu. Jadi tidak semuanya ikut, tidak semuanya datang karena ada yang bertahan didesa itu, untuk dengan kelompoknya, ada yang pergi keluar kota gitu, jadi memang ada beberapa yang tidak



88

bisa ikut pendampingan secara berkelanjutan karena kondisi jarak dan sebagainya.”59 4.2.6.3 Dampak

yang

Ditimbulkan

dari

Program

Workhsop

Kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja Setiap program yang dilakukan pasti memiliki tolak ukur dalam keberhasilannya melalui dampak yang ditimbulkan setelah program berakhir. Artinya, setiap penyelenggaraan kegiatan memiliki dampak yang ingin dicapai setelah program yang dijalankannya berlangsung. Selain itu, dengan mengadakan evaluasi terhadap setiap program kegiatan yang sudah berlangsung, suatu program akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Pada program Workshop Kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja, peneliti melihat terdapat tiga dampak setelah adanya program ini. Pertama, dampak bagi penyelenggara, yaitu PT. Jasa Raharja khususnya cabang Jawa Timur. Kedua, dampak bagi pihak penyelenggara yang kedua, yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Ketiga, dampak yang dihasilkan lebih besar, yakni untuk peserta pegawai yang terkena PHK. Setelah program ini berlangsung, menjadi acuan tersendiri bagi perusahaan BUMN lainnya. Khususnya pandangan mereka tentang PT. Jasa Raharja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hery sebagai berikut : “Dampaknya yang dirasakan oleh bagian PKBL, program yang unik yang orang lain belum pernah menyentuh, kita sudah 59



89

menyentuh. kita pilih program PHK orang yang kena PHK lebih mengena, makanya yang dirasakan punya rasa seneng karna tepat sasaran.”60 Dampak kedua yaitu dampak yang dirasakan oleh pihak YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah). Karena program ini salah satu tujuan dari berdirinya YDSF, maka dampak yang ditimbulkan dari YDSF adalah mampu mencapai tujuan yang sudah disepakati untuk mendirikan YDSF itu sendiri, kemudian dampak itu berlanjut kepada terlaksananya salah satu program utama dari YDSF sendiri yang menimbulkan citra positif dari masyarakat sekitar maupun stakeholders dari YDSF itu sendiri. Hal itu membantu

untuk

memudahkan

YDSF

dalam

melakukan

kegiatan

berikutnya. Dalam hal lain, program ini mampu mengajak lebih banyak lagi donatur untuk YDSF. Karena, YDSF melakukan program-program utamanya dengan mengajak kerja sama ke berbagi pihak perusahaan, salah satunya PT. Jasa Raharja yang merupakan BUMN. Dari situlah, donatur mampu melihat adanya kesesuaian dari tujuan YDSF dengan program yang dilaksanakan. Dampak ketiga yang ditimbulkan oleh program ini dapat dirasakan oleh peserta yang mengikuti atau terlibat dalam program PKBL PT. Jasa Raharja. Pasalnya, peserta merupakan salah satu unsur yang penting dalam program ini. Tingkat keberhasilan dari program ini juga ditentukan oleh



90

peserta yang terlibat. Dari segi pihak peserta, dampak yang dirasakan merupakan bertambahnya ilmu pengetahuan dari berbagai macam bidang. Seperti, ilmu untuk memiliki motivasi yang tinggi disaat-saat titik terendah yang mereka rasakan. Adapula ilmu untuk membuka usaha dari berbagai macam pilihan, ada yang memapu menguasai teknik pembuatan kue, memperbaiki AC dan sebagainya. Mungkin pada awalnya memang dari berbagai peserta memahami dasar-dasar dari ilmu tersebut, seperti pembuatan kue. Namun dalam program ini, bukan hanya mempelajari teknik pembuatan kue, ada juga bagaimana mengemas produk tersebut sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi, bagaimana mereka mengatur sendiri usaha yang mereka punya sehingga mampu mengembangkan usahanya keberbagai kota. Salah satu contoh yang peneliti ambil adalah dalam bidang pembuatan kue seperti yang diikuti oleh Ibu Dapuk Hikayati yang merasakan dampaknya secara langsung seperti hal nya yang disampaikan oleh beliau, sebagai berikut “Yang pertama mungkin lebih pede, lebih semangat, artinya kalau dulu saya tidak berani menerima pesanan membuat mie, padahal saya ada mesin. Cuma karena saya engga tau ilmunya cara membuat mie, dalam pelatihan kemarin banyak hal yang bisa saya serap, saya manfaatkan ternyata bikin mie itu mudah, ternyata bikin pangsit itu mudah, yaa banyak ide lah yang mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat itu, jadi lebih pede lah menerima pesanan. Kemarin memang pelatihannya hanya bagaimana mengembangkan potensi dengan itu membuat kue saja, sementara itu, walaupun pada dasarnya memang tidak menyentuh ke pasar ke manajemen


91

pasar dan sebagainya, engga. Cuma kita memang focus bagaimana menggali potensi untuk bisa sebenarnya ada banyak hal yang bisa dikerjakan dirumah ketika kita kena PHK itu, itu aja”61

Dari hasil observasi peneliti, bahwa dampak yang dirasakan oleh peserta sesuai dengan yang ingin dicapai oleh peserta itu sendiri, yang disampaikan sebagai berikut : “Mungkin yang ingin dicapai yang pertama ya mengasah ilmu sementara kita kan sebenernya punya potensi kita kan mencari lapangan kerja, terus manfaat lah menjadi orang yang bermanfaat itu mungkin goals nya atau tujuannya kesana, kita engga mungkin diam diri merenungi atau menerima nasib, jadi kita ingin jadi orang manfaat ditengah masyarakat dan punya nilai lebih lah gitu ya pendapatan dan sebagainya”62 Dari hasil yang diperoleh Ibu Dapuk setelah menyelesaikan pelatihan hingga pembinaan, beliau terapkan semua ilmu-ilmu tersebut dalam satu usaha pembuatan adonan kue miliknya sendiri yang berada dirumahnya. Beliau juga mendapatkan pinjaman dari PT. Jasa Raharja, pinjaman yang ringan dan sangat membantu Ibu Dapuk untuk membuka usahanya sendiri. Seperti yang beliau jelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti : “Yaa ini bikin kue, kulit-kulit kue gitu, jadi saya buka adonan kue, setengah jadi gitu lah, jadi orang pesan ke saya misalnya buat pastel hanya kulitnya yang saya buatkan, biar mereka isi sendiri dirumah, menyelesaikan untuk oven dan sebagainya. 61 62

Hasil wawancara dengan Dapuk Hikayati melalui telepon, Larangan – Tangerang 9 Juni 2017. Hasil wawancara dengan Dapuk Hikayati melalui telepon, Larangan – Tangerang 9 Juni 2017.


92

Donat juga gitu, saya adoni saja lalu saya kasih mentahan gitu setengah jadi, mereka tinggal bentuk sama goreng sudah jadi. aktivitas saya juga kan dirumah, bikin kue dirumah, jadi ya engga masalah, malah ada hikmahknya gituloh. Iya, istilahnya pinjaman murah, bukan pinjaman murni. Kalau bantuan secara material mungkin kemarin pas di workshop itu mereka menyediakan peralatan itu, tapi kalau pinjaman kita memang juga dapat pinjaman modal untuk pengembangan dan sebagainya itu dari PT. Jasa Raharja dengan bunga yang murah. Saya dikasih jangka waktu selama 3 tahun, dengan bunga 0.6 % kalau engga salah. Sedikit memang bunganya jadi meringankan saya juga.”63

4.3

Pembahasan Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Bagi perusahaan, merumuskan rencana yang strategis dengan baik maupun membuat konsep menarik adalah hal yang paling penting. Namun, tidak semua perusahaan yang mampu mengimplementasikan semua perencanaan secara sempurna. Pasalnya, program ini adalah program yang pertama dilakukan oleh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, yaitu PT. Jasa Raharja (Persero). Peneliti akan menjabarkan secara lengkap hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam (In-depth interview) dan kata-kata lain sehingga dapat

63

Hasil wawancara dengan Dapuk Hikayati melalui telepon, Larangan – Tangerang 9 Juni 2017.


93

memberikan gambaran mengenai Implementasi Program PKBL Workshop Kemandirian yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Pada penelitian terdahulu yang penulis masukkan kedalam skripsi ini, memiliki pencapaian yang hamper sama, seperti pada jurnal yang ditulis oleh Ella Nur Indriawati, Agus Suryono dan Mochamad Rozikin yang menyatakan bahwa hasil penelitian yang ada pada jurnal tersebut Implementasi program PKBL berjalan dengan baik dan mendapat respon yang positif dari pengrajin batik. Namun, dibalik lancarnya program tersebut terdapat pula kendala yang timbul dari sumber daya manusia dan kredit pinjaman yang macet yang ditimbulkan oleh mitra binaan. Akan tetapi, penulis belum bisa menyimpulkan apakah PT. Jasa Raharja mengalami kesulitan atau kendala seperti diatas, dikarenakan evaluasi yang sedang dilakukan belum selesai dan masih harus melalui catatan kelancaran pembayaran kredit yang baru berjalan 3 bulan, sehingga belum dapat dikatakan mitra binaan mengalami kemacetan atau tidak dalam hal pembayaran kredit kepada PT. Jasa Raharja. Pada penelitian terdahulu yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Benny Andhika Sesa dari Universitas Atma Jaya, menjelaskan bahwa kegiatan PKBL yang dilakukan oleh PT. PLN Persero Cabang Jayapura mengalami kendala pada kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang PKBL, sehingga masyarakat kurang mendukung PKBL yang disebabkan bukan hanya oleh masyarakat itu sendiri, melainkan juga dari PT. PLN Persero Cabang Jayapura yang kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait. Berbeda halnya dengan PKBL yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja yang bekerja sama dengan


94

YDSF dalam hal melakukan sosialisasi terhadap para pegawai korban PHK yang berada di Surabaya melalui data yang dimiliki oleh YDSF itu sendiri. Sehingga dari 40 target khayalak, semuanya menghadiri kegiatan PKBL tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Workshop Kemandirian PKBL PT. Jasa Raharja, konsep Public Relations dijalankan oleh Kepala Urusan PKBL PT. Jasa Raharja dan beberapa tim yang merumuskan tema tersebut seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Pada intinya, PT. Jasa Raharja yang merupakan perusahan BUMN memiliki tim khusus untuk menyelenggarakan PKBL atau yang sering dikenal sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) sehingga, setiap kegiatan-kegiatan yang bernuansa untuk menimbulkan citra bahkan reputasi positif berada dibawah naungan PKBL itu sendiri. Sedangkan, Humas di dalam PT. Jasa Raharja berada dibawah naungan Sekretariat Perusahaan,. Namun tetap terlibat dalam setiap kegiatan PKBL yang dilakukan. Seperti halnya mensosialisasikan program-program yang sudah dilakukan oleh berbagai bagian dari PT. Jasa Raharja melalui beberapa media, seperti media massa, elektronik dan juga cetak. Walaupun tidak memiliki public relations dalam structural, PT. Jasa Raharja memberi kepercayaan terhadap bagian PKBL dalam hal melaksanakan beberapa kegiatan Public Relations. PT. Jasa Raharja bekerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya untuk membentuk sebuah tim yang menyelenggarakan program tersebut dengan taktik yang mendukung program tersebut.

PKBL PT. Jasa

Raharja melakukan segala bentuk kegiatan implementasi program mulai dari praprogram, pelaksanaan, hingga evaluasi.


95

Pra-program yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data untuk mulai membuat suatu konsep, meeting internal, pembuatan anggaran biaya. Setelah selesai selesai melakukan pra-program masuk pada pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan

program,

PKBL PT.

Jasa

Raharja

beserta

YDSF

mulai

merealisasikan pra-program, mulai dari menentukan PIC dari tiap-tiap kegiatan, dari workshop kemandirian, pelatihan, hingga pembinaan. Dan juga menentukan siapa saja yang harus terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, seperti para pengisi acara. Setelah program selesai, divisi PKBL PT. Jasa Raharja melakukan evaluasi dari program tersebut untuk melihat tingkat keberhasilan dari terlaksananya program yang dilakukan. Terlebih lagi untuk mengetahui apa-apa saja hal positif dan negative yang timbul dari program tersebut untuk pembelajaran di program selanjutnya. Otto Lerbinger menjelaskan bahwa Public Relations merupakan suatu kegiatan

untuk

menanamkan

dan

memperoleh

pengertian

kepercayaan,

penghargaan dari public terhadap perusahaan khususnya dan masyarakat umum. Dalam Public Relations, terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu korporat dengan public, usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan menyenangkan, sehingga akan timbul opini public yang menguntungkan

bagi

kelangsungan

hidup

suatu

perusahaan

tersebut.64

Pelaksanaan kegiatan Public Relations yang dijalankan oleh divisi PKBL PT. Jasa Raharja ini berfokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan berdampak pada PT. Jasa Raharja itu sendiri, yaitu untuk menimbulkan citra positif untuk 64

Otti Lerbinger, Informations, Influence &Communication. Omie, 2001, hal 27.


96

mencapai reputasi yang baik dimata masyarakat sehingga, hal tersebut membantu PT. Jasa Raharja untuk lebih mudah dalam melaksanakan program berikutnya. Jika diringkas dari tinjauan pustaka bab 2, mengenai penjelasan diatas tentang konsep implementasi Public Relations maka sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu : Konsep Implementasi Program Public Relations :65 1. Defining Public Relations Problem (Mendefinisikan problem atau peluang) 2. Planning and Programming (Perencanaan dan pemrograman) 3. Taking Action and Communicating (Mengambil tindakan dan berkomunikasi) 4. Evaluating the Program (Mengevaluasi program) Prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance 66: 1. Transparency (Keterbukaan Informasi) 2. Accountability (Akuntabilitas) 3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 4. Independency (Kemandirian)

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom Effective Public Relations Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia 2009 Hal 319 66 Achmad Daniri, Good Corporate Governance :Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta : Ray Indonesia , 2005, hal.9 65


97

Pada konsep implementasi program public relations ini, terdapat dalam divisi PKBL PT. Jasa Raharja, yang kemudian menjadi salah satu strategi dalam melaksanakan sebuah program agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Divisi PKBL merupakan divisi khusus untuk melakukan kegiatan Public Relations dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang biasa dilakukan oleh divisi Public Relations sendiri.


98

NO

1.

2.

Konsep Implementasi Program Public Relations

Defining Public Relations Problem

Planning and Programming

Penjelasan Salah satu fungsi PR berada di divisi PKBL untuk melakukan penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait dan dipengaruhi. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui situasi yang terjadi saat ini. PR harus jeli dalam melihat data dan fakta yang erat sangkut pautnya dengan pekerjaan yang akan digarap.:What’s happening now?” merupakan kata-kata yang menjelaskan tahap ini. Segala keterangan harus diperoleh selengkap mungkin. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi PR harus mengolah data factual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan dan menghasilkan penilaian sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari data factual yang telah didapat. Setelah mengumpulkan informasi, divisi PKBL PT. Jasa Raharja pada langkah pertama digunakan untuk


Pelaksanaan 1. Research mengenai permasalahan korban PHK khususnya di Surabaya 2. Meeting dengan pihak YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) mengenai program kemitraan dan bina lingkungan 3. Observasi ke lapangan mengenai hasil meeting dengan pihak YDSF

1. Meeting internal oleh PT. Jasa Raharja pusat dengan cabang Provinsi Jatim 2. Menentukan target dan

99

NO

2.

3.


Penjelasan

Planning and Programming

membuat keputusan 3. tentang program public, strategi tujuan, tindakan dan komunikasi, taktik 4. dan sasaran. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program 5. kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan public. Kata kunci dari tahap ini adalah “What should we do and why ?” 6.

Taking Action and Communicating

Langkah ini meliputi 1. implementasi program aksi dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing public dalam rangka mencapai tujuan program. Tahap ini dilewati untuk mendapatkan jawaban pertanyaan “How do we do it and say it.”. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi PR. Ia harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan mereka


Pelaksanaan sasaran dari program PKBL PT. Jasa Raharja Membuat Schedule job desk masing-masing pihak Membuat rancangan anggaran biaya untuk kemudian di sosialisasikan ke pihak dewan direksi dari PT. Jasa Raharja Menentukan lokasi atau wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan program, dan mensosialisasikan hasilnya ke dewan direksi. Membuat Time Table program tersebut. Pengerjaan semua planning yang telah dibuat, meliputi : a. Mensosialisasikan ke pihak perusahaan di Surabaya yang melakukan kegiatan PHK, mensosialisasikan ke pihak donatur dari YDSF yang terkena PHK. b. Mengumpulkan data peserta yang akan terlibat dalam program ini. c. Memesan tempat untuk pelaksanaan program tersebut (Bogasari Baking Center, PENS dan G Suite Hotel).

100

NO

3.



Penjelasan

untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, ia juga harus melakukan aksi dan melakukan kegiatan PR sebaikbaiknya.


Pelaksanaan d. Melaksanakan “Workshop Kemandirian” yang dilaksanakan pada tanggal 2-5 November di tiga lokasi : Bpgasari Baking Center Jl. Kedungdoro Surabaya, PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) Jl. Mulyosari-ITS Surabaya, dan G Suite Hotel, Jl. Raya Gubeng Surabaya. e. Melaksanakan pelatihan kuliner yang dipandu oleh tim ahli dari PT. Bogasari dengan waktu pelatihan selama 3 hari. f. Melaksanakan pelatihan elektronika di lokasi PENS Surabaya selama 3 hari g. Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan dengan dipandu oleh praktisi usahawan sukses di bidangnya dengan waktu kegiatan selama 2 hari. h. Melaksanakan pendampingan dengan kegiatan : memberikan

101

NO

3.

4.


Penjelasan

Pelaksanaan

Langkah terakhir ini meliputi evaluasi terhadap langkahlangkah sebelumnya yaitu pada langkah perencanaan, implementasi dan hasil dari program yang dilaksanakan oleh PKBL PT. Jasa Raharja. Penyesuaian akan dilakukan sembari program diimplementasikan dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program berhasil atau tidak. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifitasan proses

konsultasi usaha berupa manajemen usaha, pemasaran dan cashflow keuangan, membantu promosi dan peningkatan kualitas produk, monitoring dan supervise pada kegiatan yang dilakukan. i. Melaksanakan pembinaan seperti : Kunjungan rutin ke peserta pelatihan, diskusi dan sharing bersama peserta dan studi banding ke UKM/Mitra Binaan YDSF. 1. Mengukur keberhasilan dari program ini dengan cara mengumpulkan data dari peserta yang mampu survive dengan memiliki usaha sendiri, meskipun melalui pinjaman dari pihak PT. Jasa Raharja, namun dengan mendirikan usaha sendiri sudah memperlihatkan bahwa pelatihan yang dilakukan berhasil dan membawa dampak. 2. PT. Jasa Raharja merasa ada kendala pada saat melaksanakan program di outdoor karena, kebanyakan dari peserta susah untuk diatur dan beberapa dari mereka agak kesulitan untuk


Evaluating the Program


102

NO

4.


Evaluating the Program

Penjelasan

Pelaksanaan

secara keseluruhan. Pada hadir karena lokasi tempat tahap ini, praktisi PR pelaksanaan jauh dari rumah dituntut untuk teliti dan mereka. seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Dengan demikian, tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa mendatang. Singkat kata “How did we do ?”

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran Public Relations yang dijalankan oleh divisi PKBL PT. Jasa Raharja telah sesuai dengan teori dan konsep yang sudah ada di BAB II dan divisi PKBL telah melaksanakan konsep implementasi program Public Relation tersebut. Keempat tahap konsep impelentasi program Public Relations tersebut merupakan hal penting untuk dilakukan seorang Public Relations, karena mampu memudahkan PR dalam melaksanakan program-program PR yang mayoritas dilakukan oleh divisi PKBL PT. Jasa Raharja. Semua program PKBL PT. Jasa Raharja menjadi lebih terstruktur dan memiliki strategi yang mudah dipahami karena sudah melakukan beberapa serangkaian kegiatan sehingga memudahkan tim

dalam

bekerja

sama

serta

mampu

meminimalisir

terjadinya

miscommunications. Sementara itu, dalam mewujudkan Good Corporate Governance PT. Jasa Raharja mengacu kepada prinsip-prinsip dasar daro GCG itu sendiri. Dari


103

keempat prinsip, peneliti hanya menggunakan dua diantaranya sebagai acuan teori, karena dilihat dari penjabaran dan isi dari penelitian ini, hanya ada dua yang sesuai dengan teori dari prinsip GCG. Yaitu :

NO

1.

Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Penjelasan Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Transparency (Keterbukaan Informasi)


Pelaksanaan 1. PKBL PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan beberapa divisi untuk melaksanakan programnya, seperti Humas dan Keuangan. 2. PKBL PT. Jasa Raharja selalu menyampaikan informasi apapun kepada divisi lain, sehingga semua divisi mengetahui bagaimana proses berjalannya program. 3. Dalam pembuatan budgeting, PKBL PT. Jasa Raharja update ke dewan direksi perusahaan 4. Setiap tahap-tahap program, selalu di share ke berbagai divisi yang terkait. 5. Divisi humas biasanya mengirimkan perwakilan untuk meliput segala kegiatan yang dilakukan oleh divisi PKBL PT. Jasa Raharja

104

NO

2.

Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Penjelasan

Pelaksanaan

Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku

1. PKBL merupakan suatu kewajiban yang tertulid di UndangUndang yang harus dilakukan PT. Jasa Raharja sebagai salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. 2. Setiap program harus memiliki kesinambungan dan keberlangsungan dengan adanya program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja 3. Program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja memunculkan UKMUKM baru di Indonesia melalui pelatihan untuk korban PHK contohnya.

Responsibility (PertanggungJawaban)

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Jasa Raharja telah menggunakan prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance untuk mewujudkannya. PT. Jasa Raharja melakukan semua program yang dibuat secara terbuka, baik antar divisi maupun pimpinan. Semua program dibuat secara matang dan sesuai dengan acuan yang ada didalam perusahaan PT. Jasa Raharja tersebut. Atas kerjasama tersebut, PT. Jasa Raharja mampu mewujudkan tujuan dari dilakukannya program ini yaitu Good Corporate Governance.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda

Recommend Documents