48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Gambaran Umum Tempat Penelitian
4.1.1 Sejarah Jakarta Barat Jakarta Barat terkenal dengan peninggalan masa kolonial Belanda seperti Gedung Balaikota (kini menjadi Museum Sejarah), kawasan Pecinaan (Glodok) dan juga sejumlah Mesjid Tua serta benteng-benteng pertahanan masa awal pendudukan Belanda di Batavia. Kotamadya Jakarta Barat mempunyai luas wilayah : 12.615,14 Ha dan terletak antara 106 – 48 BT, 60 – 12 LU dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan : Kotamadya Jakarta Selatan dan Kabupaten / Kodya Tangerang, Sebelah Barat : Kabupaten dan Kotamadya Tangerang, Sebelah Timur : Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarta Pusat, sedangkan Sebelah Utara : Kabupaten / Kodya Tangerang dan Kodya Jakarta Utara. Wilayah ini secara administratif terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 127,11 Km2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1978, wilayah DKI Jakarta di bagi menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasif. Wilayah kotamadya Jakarta Barat merupakan salah satu bagian yang memiliki kedudukan setingkat dengan Kotamadya Tingkat II. Walikotamadya yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur KDKI Jakarta Berdasarkan
48
49
Penetapan Presiden RI No.2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta dan Penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintah di daerah, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Walikotamadya adalah menjalankan Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah. Tugas-tugas tersebut meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, sosial politik, agama, tenaga kerja, pendidikan, pemudan dan olah raga. Kependudukan perekonomian dan pembangunan fisik prasarana lingkungan serta bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemukiman di daerah sangat padat penduduk seperti Kelurahan Kali Anyar sudah tidak layak huni dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Mata pencaharian penduduk Kodya Jakarta Barat: 1. Pertanian : 1.02 % 2. Pertambangan : 0.30 % 3. Industri : 23.24 % 4. Listrik/gas/air minum : 1.17 % 5. Perdagangan : 33.28 % 6. Angkutan dan Komunikasi : 6.22 % 7. Keuangan/Asuransi : 3.47 % 8. Bagunan : 5.66 % 9. Jasa dan Lainnya : 25.64 %
50
Prestasi yang diperoleh: 1. Penataan proyek percontohan GDN Kyai Tapa; 2. Penataan kawasan Glodok Pancoran; 3. Penataan kawasan Polgar; 4. Piagam
dari
Menteri
Dalam
Negeri
tentang
keberhasilan
pembangunan revitalisasi kota tua; 5. Penataan Kali Mookervart; dan 6. Penataan Kali Angke Anyar.
4.1.2 Sejarah Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah instansi pemerintah yang bernaung di bawah Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta yang bertugas melaksanakan urusan komunikasi, Informatika dan Kehumasan di wilayah kota administrasi Jakarta Barat. Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Barat sebelumnya bernama Bagian Humas dan Protokol, terbentuk pada Bulan Februari 2009 dikarenakan adanya perubahan struktur dan tugas yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat serta adanya pemisahan tugas antara Humas dan Protokol.
51
4.1.3 Fungsi Dan Tugas Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Suku Dinas Komuniasi, Informatika dan Kehumasan merupakan unit kerja kominfomas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan komunikasi, informatika dan kehumasan di wilayah kota administrasi. Adapun fungsi dari Kominfomas adalah sebagai berikut: 1.
Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas komunikasi, informatika dan kehumasan;
2.
Perumusan
kebijakan
teknis
pelaksanaan
urusan
komunikasi,
informatika, dan kehumasan; 3.
Pelaksanaan kehumasan;
4.
Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan teknologi informasi;
5.
Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan komunikasi;
6.
Pembinaan pos dan telekomunikasi;
7.
Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;
8.
Pengembangan jejaring kerja kehumasan;
9.
Publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan pemerintah daerah;
10. Fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap pemerintah daerah; 11. Pengumpulan,
pengolahan,
penyajian,
dan
klarifikasi
masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
sikap
52
12. Pengelolaan media cetak dan elektronik; 13. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika; 14. Pemungutan.
Penatausahaan,
penyetoran,
pelaporan,
dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasi dan informatika; 15. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan informatika; 16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas komunikasi, informatika dan kehumasan; dan 18. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
4.1.4 Deskripsi Pekerjaan Suku Dinas Kominfomas Jakarta Barat 1.
Kepala Suku Dinas Kominfomas Kepala Suku Dinas Kominfomas mempunyai tugas sebagai berikut: a.
Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas;
b.
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi subbgian, seksi dan sekelompok jabatan fungsional;
c.
Melasanakan koordinasi dan kerjasama denga satuan Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan / atau
53
instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan d.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
2.
Subbagian Tata Usaha Subbagian tatausaha merupakan satuan kerja staff Suku Dinas dalam pelaksanaan tugas administrasi Suku Dinas. Subbagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: a.
Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
d.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
54
e.
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
f.
Melaksanakan pengelolaan keuangan;
g.
Melaksanakan pengelolaan barang;
h.
Melaksanakan surat-menyurat dan kerasipan;
i.
Memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
j.
Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
k.
Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas;
l.
Melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas;
m. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; n.
Mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas; dan
o.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
3.
Seksi Kehumasan Seksi kehumasan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas dalam
pelaksanaan
pengembangan
kerjasama,
kehumasan
di
kemitraan, wilayah
pembinaan
administrasi.
dan Seksi
kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Kehumasan memiliki tugas antara lain sebaga berikut:
55
a.
Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Melaksanakan penyiapan materi untuk media massa;
d.
Melaksanaan penyelenggaraan kemitraan dengan pers;
e.
Melaksanakan
penyebarluasan
informasi
dan
sosialisasi
kebijakan Pemerintah Daerah melalui publikasi di media massa; f.
Melakukan analisa dan monitoring pemberitaan si media massa;
g.
Melaksanakan
penyediaan/contributor
informasi
kota
administrasi kemudahan media center (media online, media elektronik internal dan media lainnya); h.
Melaksanakan pengelolaan radio siaran kota administrasi;
i.
Melaksanakan penerbitan serta pendistribusian media tercetak kota administrasi;
j.
Mendukung pemanfaatan informasi public melalui media luar ruang dan penerangan public kota administrasi;
k.
Melaaksanakan pengolahan dan pelayanan informasi public kota administrasi;
l.
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi kehumasan kota administrasi;
56
m. Melakukan pemantauan aspirasi masyarakat di tingkat kota administrasi; n.
Melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat di tingkat kota administrasi;
o.
Menyipkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Kehumasan; dan
p.
Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Kehumasan.
4. Seksi Teknologi Informasi, Komunikasi, Pos dan Telekomunikasi Seksi
Teknologi
Informasi,
Komunikasi,
Pos
dan
Telekomunikasi merupakan satuan kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi,
pelayanan
jasa
perposan,
pelayanan
jasa
pertelekomunikasian serta pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.
Seksi Teknologi Informasi,
Telekomunikasi
dipimpin
oleh
Komunikasi,
seorang
kepala
Pos dan
seksi
yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi
Teknologi
Informasi,
Komunikasi,
Telekomunikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
Pos
dan
57
a.
Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingup tugasnya;
b.
Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Melasanakan proses penerbitan ijin wartel dan warnet kota administrasi;
d.
Melaksanakan pendataan terhadap penyelenggara jasa perposan, jasa pertelekomunikasian, dan kegiatan informastika serta filatelis ota administrasi;
e.
Melaksanakan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) kota administrasi;
f.
Melaksanaan penerbitan izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
g.
Melaksanakan pengawasan dan pemantauan kegiatan jasa perposan, pertelekomukasian dan informatika kota administrasi;
h.
Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
teknologi
informasi
di
lingkungan
kota
administrasi; i.
Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat jaringan dan sarana penunjang teknologi informasi di lingkungan kota administrasi;
58
j.
Melaksanakan
pemantauan,
pencatatan
dan
sosialisasi
infrastruktur teknologi informasi di lingkungan kota administrasi; k.
Melaksanaan penyusunan dan sosialisasi standar prosedur operasi, petunjuk teknis, petunjuk operasional,dan dokumentasi bidang-bidang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kota administrasi;
l.
Melaksanakan back up dan recovery terhadap data/informasi dan sistem informasi, serta infrastruktur teknologi informasi di lingkungan kota administrasi;
m. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan wawasan terhdap publik dan aparatur dalam bidang pendayagunaan teknologi informasi di lingkungan ota administrasi; n.
Melaksanakan
evaluasi
dan
pengendalian
pendayagunaan
teknologi informasi di lingkungan kota administasi; o.
Melaksanakan
koordinasi
dan
kerjasama
teknis
dalam
perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bidang teknologi informasi di lingkungan kota administrasi; p.
Melaksanakan konsultasi dan penaggulangan masalah teknologi informasi tingkat kota administrasi;
q.
Melaksanakan koordinasi dan kerja sama
teknis
infrastruktur teknologi informasi tingkat kota administrasi;
bidang
59
r.
Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi
Teknologi
Informasi,
Komunikasi,
Pos
dan
Telekomunikasi; dan s.
Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi
Teknologi
Informasi,
Komunikasi,
Pos
dan
Telekomunikasi. 5. Unit Pelaksaaan Teknis Dinas Kominfomas dapat mempunyai unit pelaksanaan teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Kominfomas 6. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kominfomas dapat mempunyai jabatan funsional, pejabat fungsional melakukan tugas dalam susunn organisasi struktural Dinas Kominfomas.
Dalam
rangka
mengembangkan
profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk kelompok pejabat fungsional untuk lingkup Dinas dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas Kominfomas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
60
4.1.5 Visi, Misi, Tujuan Jakarta Barat 1.
Visi Visi Jakarta Barat adalah: “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai kota Jasa yang nyaman dan Sejahtera”.
2.
Misi Misi Jakarta Barat :
a. Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah. b. Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. c. Memberdayakan Masyarakat dgn mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial. d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat. 3. Tujuan Tujuan Jakarta Barat: a. Meningkatkan Profesional Aparatur. b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman. c. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan serta mendorong partisipasi masyarakat. d. Mewujudkan Pelayanan Prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan Masyarakat.
61
4.1.6 Visi dan Misi Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan 1. Visi Memberikan Layanan Terbaik Di Bidang Teknlogi Informasi Guna Mewujudkan Good Governance Menjadikan Teknologi Informasi sebagai pendorong terwujudnya pemerintahan dan masyarakat yang berbudaya informasi menuju bangsa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. 2. Misi 1. Mewujudkan efisiensi dan transparansi pelayanan masyarakat dengan teknologi informasi 2. Mewujudkan komunikasi data dan informasi antar instansi serta ketersediaan sarana/prasarana teknologi informasi 3. Menjadi bank data dan penyedia informasi bagi pimpinan dalam mengambil keputusan dan pelayanan masyarakat 4. Mewujudkan aparatur dan masyarakat berwawasan teknologi informasi
62
4.1.7 Susunan Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi
Suku Dinas Komunikasi, Infomatika dan Kehumasan Kota Adminstrasi
Dra.Wiwik Wijayanti,M.si
Subbagian Tata Usaha Dra.Amba Damanik,MM
Seksi Kehumasan Rahmat Mulyadi,S.soo
Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi H.Muhammad Sidik,S.sos Map
Seksi Sistem Informasi Drs.Sugiono
Seksi Pos dan Telekomunikasi Dra.Siti Maemunah
SubKelompok Pejabat Fungsional
Gambar 4.1 Struktur orgnaisasi
4.2
Hasil Penelitian 4.2.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Berdasarkan
hasil
wawancara
mendalam
dan
setelah
melakukan penelitian melalui deskriptif kualitatif yang dilakukan penulis kepada key informan yaitu Public Relations Kominfomas
63
Jakarta Barat dengan Rahmat Mulyadi bertempat di kantor Walikota Jakarta Barat dan beberapa narasumber pembanding yaitu dari Bapak Miskam staff dari Sudin Dukcapil, pegawai Kelurahan Kemanggisan, Bapak Yusuf bertempat di Kemanggisan, wawancara juga dilakukan dengan salah seorang wartawan yaitu Bapak Harry Widianto, kemudian wawancara juga dilakukan oleh salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitar Kelurahan Kemanggisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterprestasikan data yang diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh nara sumber utama dan para nara sumber lainnya untuk mengetahui
aktifitas
dari
Kominfomas
Jakarta
Bartat
untuk
mensosialisasikan program e-KTP di wilayah Jakarta Barat khususnya 1. Latar Belakang Sosialisasi Program e-KTP Sebenarnya
yang
menjadi
latar
belakang
atau
permasalahaan mengapa Pemeritah melakukan program sosialisasi tentang program e-KTP adalah pertama masyarakat masih banyak yang memiliki kartu identitas ganda bahkan ada juga yang memalsukannya, padahal jika diketahui maksudnya itu adalah untuk pendataan penduduk secara detail dan jika dipatuhi akan berefek positif bagi masyarakat. Misalnya pada Pemilu dan Pilkada biasanya kita sering bermasalah yang tidak terdata oleh kantor kelurahan dan hal tersebut tidak akan terjadi lagi karena dengan
64
adanya e-KTP ini akan membentuk pendataan secara akurat sehingga seluruh WNI juga berhak memilih terjamin hak pilhnya pada saat Pemilu dan Pilkada nanti. Kedua program sosialisasi e-KTP ini adalah sebagai solusi dari banyaknya masyarakat yang masih memiliki KTP lebih dari satu dan menutup kemungkinan untuk pemalsuan, yang biasanya teroris menggunakan kartu identitas ganda agar jati dirinya tidak diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu pemerintah melakukan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui tujuan dari pembuatan e-KTP ini, dan hal ini merupakan kewajiban kita sebagai instansi terkait untuk membantu mensosialisasikan dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP ini agar terlaksana dengan baik, terstruktur dan merata. Pada dasarnya ada di UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 64 ayat 3 menegaskan bahwa dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik bagi setiap penduduk wajib memiliki KTP di Indonesia, dan terwujudnya tertib database kependudukan. Penerbitan NIK kependudukan dapat menghindarkan adanya KTP ganda seperti yang sudah diterangkan di awal dan sehingga pemalsuan KTP semakin sulit serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain semakin optimal pula.
65
Untuk mensosialisaikan hal ini kepada masyarakat, maka dibutuhkan strategi-strategi komunikasi agar masyarakat dapat mengerti dan mengetahui tentang program e-KTP khususnya di wilayah Jakarta Barat. Mengenai program ini, salah satu dari masyarakat di Kelurahan Kemanggisan, Bapak Syarif Hidayat memberi komentar sebagai berikut: “Saya mengetahui program e-KTP awalnya lihat-lihat berita di televisi yang sedang marak di perbincangkan akhir-akhir ini dan saya juga dapat panggilan dari Kantor Kelurahan untuk pelaksanaan pembuatan e-KTP ini”.44 Kemudian ia juga menambahkan pendapatnya mengenai program pemerintah ini, yakni sebagai berikut : “Sangat bagus yah menurut saya karena kan sekarang banyak teroris-teroris yang pakai KTP ganda jadi biar lebih aman aja negara kita mudah-mudahan dengan adanya program ini, dan karena ini program Pemerintah saya yakin kalau ini baik.”.45
Salah seorang wartawan yang terlibat dalam aktifitas sosialisasi program e-KTP, Harry Widianto juga mengemukakan bahwa ia mengetahui adanya program ini dengan jawaban sebagai berikut : “ ya, saya mengetahuinya tentang mengenai e-KTP”.46
44 45 46
Hasil wawancara dengan Syarif Hidayat pada tanggal 26-12-2011 Hasil wawancara dengan Syarif Hidayat pada tanggal 26-12-2011 Hasil wawancara dengan Harry Widianto pada tanggal 22-12-2011
program pemerintah
66
Bapak Harry Widianto juga memberi pendapat mengenai kebijakan pemerintah, yakni sebagai berikut : “Menurut saya maksud dari program tersebut baik, agar masyarakat sadar akan pentingnya KTP ya, dan lagipula KTP kan juga untuk tanda pengenal atau identitas diri seseorang. Apalagi dengan program e-KTP ini untuk Pemilu tahun depan agar masyarakat mendapatkan panggilan untuk memilih hak mereka”.47 Sedangkan dari pihak Sudin Dukcapil Jakarta Barat, Bapak Miskam juga memberikan pendapat mengenai program sosialisai eKTP, yakni sebagai berikut : “Ya saya setuju sekali dengan adanya program e-KTP ini, karena ini kan program Pemerintah dan sebagai Sudin Dukcapil Jakarta Barat kami harus bekerja ekstra agar dengan adanya program ini dapat disosialisasikan secara merata dan meluas khususnya di wilayah Jakarta Barat agar program ini berjalan sesuai dengan harapan dan mampu mencapai hasil yang maksimal”.48 Staff Kelurahan Kemanggisan, Bapak Yusuf memberikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai e-KTP, yakni sebagai berikut: “Saya sangat setuju dengan diadakannya program e-KTP ini karena sebagai salah satu solusi permasalahan kependudukan di negara kita”.49 Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa semua narasumber tahu, menyetujui dan mendukung program ini dan sebagai salah satu solusi dari masalah yang terjadi tentang pendataan kependudukan di Indonesia.
47
Hasil wawancara dengan Bapak Harry Widianto pada tanggal 22-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 49 Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 28-12-2011 48
67
a. Pengenalan Situasi Langkah awal dalam proses kerja dan kegiatan humas adalah pengenalan situasi. Hal ini dilakukan karena setelah masalah terjadi, humas harus segera mencari tahu apa yang terjadi untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merencanakan program. Langkah ini memberikan landasan bagi semua langkah proses pemecahan masalah lainnya dengan menentukan “apa yang sedang terjadi saat ini.?” Public Relations Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi mendefinisikan permasalahan yang terjadi dengan adanya program pemerintah mengenai e-KTP:
“Hal ini karena di Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, e-KTP menjadi salah satu solusinya. Untuk mensukseskan program tersebut Public Relations Kominfomas Jakarta Barat melaksanakan Sosialisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), agar masyarakat mengetahui dan paham tentang prosedur dan pemanfaatan e-KTP. Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi ini adalah mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk.50 Dalam pengenalan situasi kemudian Public Relations Kominfomas Jakarta Barat juga menetapkan tugasnya dalam mensosialisasikan program e-KTP di Jakarta Barat: “ Tugasnya ya untuk membantu dalam aktifitas sosialisasi program E-KTP di wilayah Jakarta Barat, seperti menetapkan hal-
50
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
68
hal yang akan dilakukan dalam aktifitas ini dan menyusun strategistrateginya”.51 Sedangkan tugas dari Sudin Dukcapil Jakarta Barat selaku pelaksana dari aktifitas sosialisasi program E-KTP di Jakarta Barat, menuturkan bahwa memiliki tugas sebagai berikut: “Kalau berbicara tentang tugasnya yaitu melaksanaan persiapan teknis dan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana, melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Biro Pemerintahan, menerbitkan daftar penduduk wajib KTP WNI dan WNA dan mencetak panggilannya, menyampaikan yang ada pada daftar tersebut dan Surat panggilan penduduk kepada Lurah kepada Suku Dinas yang kemudian menyampaikan panggilan tersebut melalui Lurah untuk WNI dan kepada Suku Dinas untuk WNA, selanjutnya melakukan.52
Dalam hal sosialisasi program e-KTP ini Kelurahan Kemanggisan juga turut berperan khususnya untuk wilayah Kelurahan Kemanggisan dan memiliki tugas tersendiri untuk mencapai tujuan, berikut penuturan Bapak Yusuf selaku Staff Kelurahan Kemanggisan: ”Tugas kami sebagi instansi Kelurahan Kemanggisan dalam aktifitas sosialisasi ini ya diantaranya adalah menerima daftar penduduk wajib KTP WNI dan surat paggilannya, kemudian menandatanganinya, membuat jadwal panggilan, lalu surat panggilan tersebut diberikan kepada RT/RW untuk diberikan ke masyarakat, yang kemudian kami juga membantu dalam melakukan sosialisasi untuk bertatap muka langsung dengan pengurus RW dan tokoh masyarakat di tiap lingkungan, setelah melakukan sosialisasi kami menyediakan tempat pelayanan untuk proses pengambilan data untuk e-KTP.”53
51
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 25-12-2011 53 Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 28-12-2011 52
69
Menurut
hasil
wawancara
Kominfomas, Bapak Rahmat
dari
Public
Relations
Mulyadi menjelaskan bahwa
tugasnya dalam aktifitas sosialisasi program e-KTP adalah melakukan stategi-strategi dimana pada saat pelaksaan program eKTP dari persiapan sampai tahap evaluasi. Suku
Dinas
Kependudukan
&
Catatan
Sipil
juga
menerangkan tugasnya secara detail yang sudah diterapkan sampai saat ini walaupun belum semua sampai menunggu diterbitkannya e-KTP tersebut. Menurut hasil wawancara dari narasumber pembanding dari salah satu masyarakat di Kelurahan Kemanggisan, Bapak Syarif Hidayat terungkap bahwa mereka pun mengetahui beberapa tugas dan fungsi dari Public Relations Komifomas dengan Sudin Dukcapil Jakarta Barat pada aktifitas sosialisasi program e-KTP yakni berikut penuturannya: “ Tugasnya Sudin Dukcapil ya menginformasikan kepada masyarakat dan membantu dalam pelaksanaan sosialisasi ya, misalnya ke masing-masing kecamatan gitu terus ke kelurahan baru sampai ke masing-masing RT/RW biar lebih merata, dan fungsinya mengawasi berjalannya aktifitas tersebut kali ya”.54 Menurut Public Relations Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi dalam mendefinisikan masalah atau pengenalan situasi apa yang terjadi saat ini adalah karena di Indonesia dengan jumlah
54
Hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat pada tanggal 26-12-2011
70
penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, e-KTP menjadi salah satu solusinya. Dalam menganalisis siapa saja yang terlibat dalam aktifitas sosialisasi program e-KTP ini khususnya di Jakarta Barat, Public Relations Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi mengungkapkan bahwa: “Pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas sosialisasi ini diantaranya adalah Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil bekerjasama dalam penyampaian informasi ke tiap-tiap kecamatan, kelurahan, RW, RT dan tokoh masyarakat disana yang bertujuan agar informasi cepat sampai dan lebih cepat serta lebih merata.”55 Jadi pihak-pihak yang terkait dalam aktifitas sosialisasi ini adalah seluruh jajaran yang ada di Jakarta Barat khususnya Suku Dinas Kepedudukan & Catatan Sipil ke bawah yang langsung terjun berhadapan dengan masyarakat. Pada aktifitas sosialisasi ini pastinya ada keterlibatan Kelurahan, siapa saja pihak yang terlibat di Kelurahan, berikut penuturan dari Staff Kelurahan Kemanggisan, Bapak Yusuf: “Yang terlibat pada sosialisasi e-KTP banyak sekali ya, terutama yang pasti itu seluruh perangkat daerah turut terlibat dalam sosialisasi ini, Petugas Kelurahan, RT dan RW serta Tokoh masyarakat di tiap wilayah membantu dalam mensosialisasikan program e-KTP dan ini berlaku wajib karena merupakan tugas”.56 Pada hal ini penulis menyimpukan bahwa pihak yang terlibat dalam aktifitas sosialisasi e-KTP adalah seluruh Perangkat
55 56
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pda tanggal 28-12-2011
71
daerah yang dimulai dari Kominfomas, Suku Dinas Kependuduka &
Catatan
Sipil,
Camat,
Lurah,
RT/RW
bahkan
tokoh
masyarakatnya. b.Penetapan tujuan Langkah
selanjutnya
setelah
mengetahui
masalah
(Pengenalan Situasi) dapat dibuat penetapan tujuan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Dalam penetapan tujuan untuk menyukseskan aktifitas sosialisasi program e-KTP yang dilakukan oleh Public Relations Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi, beliau menjelaskan pentingnya membuat strategi komunikasi untuk menyosialisasikan program e-KTP yaitu: “Strategi yang digunakan untuk mensosialisasikannya banyak dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti media massa dan informasi publik.”57 Jadi pentingnya membuat strategi komunikasi dalam program e-KTP ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa e-KTP bukan hanya kartu pengenal saja. Dengan demikian tujuannya adalah masyarakat dapat mengerti, paham dan tidak keliru dan salah paham tentang e-KTP, karena ini adalah suatu perubahan paradigma baru dan
harus dilakukan
dengan mengedukasi dan mempersuasi dengan menyampaikan halhal yang sifatnya positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan
57
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
72
jajaran yang ada di wilayah Jakarta Barat tentang program e-KTP ini agar tepat sasaran. Kemudian menurut Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat juga membenarkan tentang strategi yang di lakukan untuk mempersuasi dan mengedukasi agar pesan dapat dipahami oleh masyarakat. “ Edukasi melalui pemberitaan di tayangan televisi dan siaran radio mampu mempersuasikan masyarakat akan pentingnya dan dampak positif dari e-KTP.”58 Sedangkan menurut Staff Kelurahan Kemanggisan, Bapak Yusuf mengenai strategi komunikasi yang digunakan untuk mensosialisasikan program ini adalah sebagai berikut: “Stategi yang digunakan oleh kami yaitu memberikan informasi mengenai keuntungan yang diperoleh masyarakat jika mereka sudah menggunakan e-KTP”.59 Di dalam aktifitas sosialisasi program e-KTP pastinya ada tujuan dan harapan yang ingin dicapai Bapak Rahmat Mulyadi seperti yang dikemukakan sebagai berikut: “Ya, Tujuan dari sosialisasi ini agar komunikasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas sosialisasi mampu diterima oleh masyarakat dengan baik dan mampu dipahami, sedangkankan harapannya sudah pasti kita semua disini ingin program e-KTP ini berjalan dengan baik dan mampu memberikan hasil yang.”60
58
Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 28-12-2011 60 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 59
73
Didalam
sosialisasi
program
ini
Public
Relations
Kominfomas melakukannya secara berkala, Bapak Rahmat Mulyadi menegaskan bahwa: “Sudah pasti iya, jika tidak dilakukan sosialisasi secara yang berkala maka masyarakat tidak akan peduli dengan adanya program ini.”61 Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa peran eksternal dan internal begitu
berpengaruh terhadap pembentukan program
komunikasi e-KTP. Karena sebuah lembaga harus mampu mengoptimalkan sosialisasi programnya agar informasi yang diterima masyarakat dapat dimengerti, sebab sosialisasi yang optimal menjadi input yang positif terhadap keberhasilan program e-KTP ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miskam, staff Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil terungkap bahwa tujuan utama strategi komunikasi Public Relations yang dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat yang bekerjasama
dengan
Kominfomas
Jakarta
Barat
dalam
menyosialisasikan program e-KTP itu adalah bagaimana pesan kunci yang ingin disampaikan oleh Sudin Dukcapil benar-benar sampai dan dapat diterima oleh khalayak sasaran. Seperti yang di informasikan di bawah ini:
61
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
74
Hal ini seperti yang dikomunikasikan oleh Public Relations Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi tentang keuntungan dari aktifitas sosialisasi e-KTP yaitu: “ keuntungannya adalah ternyata kerja kita selama ini membuahkan hasil walaupun masih belum 100% tapi setidaknya sudah dikatakan cukup baik, karena yang diharapkan dari sosialisasi ini mampu meberikan informasi yang cepat dan tepat sasaran dan itu merupakan keuntungannya”.62 Keuntungan dari sosialisasi tersebut tidak terlepas dari peran khalayak internal dan khalayak eksternal yang dituju Public Relations Kominfomas. Tentu saja Public Relations Kominfomas membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga mampu mendekati dengan sasaran yang diharapkan oleh Public Relations Kominfomas Jakarta Barat.
c. Penetapan Khalayak Tahap selanjutnya setelah penetapan khalayak adalah bertindak dan berkomunikasi. Setelah penetapan tujuan tersebut maka Public Relations Kominfomas Jakarta Barat menindak lanjut program yang telah dibuat. Public Relations Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi mengemukakan
kegiatan
komunikasi
yang
dilakukan
Sudin
Dukcapil dalam menyampaikan pesan kepada khalayak sasaran, adalah sebagai berikut:
62
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
75
“ Pada saat kita mengemukakan strategi sosialisasi itu berbagai macam cara yang dilakukan, yang salah satunya waktu itu Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi. Lalu Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat juga mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh seluruh Camat, Lurah, RT, dan RW yang berada di wialyah Jakarta Barat untuk turut serta mensukseskan sosialisasi program e-KTP ini.”63 Public Relations Kominfomas dalam menyampaikan pesan dilakukan melalui hampir di semua media cetak maupun media elektronik dalam menyampaikan program-program komunikasinya, karena media berfungsi sebagai penyalur informasi dan juga berperan dalam pembentukan pendapat umum dimasyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat bahwa: “ Media massa, karena media massa itu menjangkau lebih luas masyarakat yang mengetahuinya entah dengan melihat, mendengar bahkan membaca. Ilkan atau tayangan di tv sangat efektif, karena tv merupakan teknologi audio yang secara tidak langsung akan mempersuasikan masyarakat tentang e-KTP dan akan memberikan efek pehaman untuk yang melihatnya.”64 Selain itu Bapak Rahmat Mulyadi juga menanggapi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak sebagai berikut : “ Kalau kita mengkategorikan media elektronik dan cetak itu lebih spesifik ya agak sulit, kalau media elektronik itu hanya pemberitaan saja, tapi kita sudah membuatnya dengan internet, siaran radio, spanduk, baliho, dan sebagainya”.65
63
Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 65 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 64
76
Berdasarkan uraian di atas, hal ini dikuatkan dari pernyataan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang strategi komunikasi yang dilakukan Public Relations Kominfomas empat orang narasumber pembanding yaitu Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat, Bapak Miskam mengungkapkan yaitu : “ Ya, memang kita sampai saat ini baru memberikan informasi melalui pemberitaan di baliho, spanduk jalan, dan juga kominikasi langsung ke jajaran perangkat desa atau biasa kita sebut Lurah, RT atau RW untuk ikut serta.”66 Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yusuf mengenai target dari sosialisasi program ini di jelaskan bahwa: ”Pada sosialisasi ini kami menargetkan untuk seluruh warga kami khususnya yang ada di Kelurahan Kemanggisan paham mengenai e-KTP dan kedepannya semuanya sudah menggunakan e-KTP, hal ini diperkuat dengan informasiinformasi yang diberikan melalui media massa yang mebantu berjalannya kegiatan sosialisasi ini”.67 Senada dengan pernyataan Bapak Miskam : Bapak Harry Widianto salah seorang wartawan dalam kutipannya pun menuturkan hal yang sama: “ Saya membantu dari pekerjaan dari Public Relations Kominfomas Jakarta Barat untuk memberikan informasi melalui pemberitaan kepada masyarakat yang ditayangkan di media televisi yang masyarakat bisa lihat di tayangan berita.”68
66
Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 28-12-2011 68 Hasil wawancara dengan Bapak Harry Widianto pada tanggal 22-12-2011 67
77
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang masyarakat di Kelurahan Kemanggisan, Syarif Hidayat menuturkan tentang strategi komunikasi e-KTP yaitu: “ Contoh programnya waktu itu saya lihat juga di televisi tentang pemberitaan untuk pembuatan e-KTP di Indonesia secara serempak.”69 Dan Bapak Syarif Hidayat menambahkan pendapatnya tentang strategi sosialisasi program e-KTP yang dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil: “Menurut saya sih sudah baik tapi harus lebih rutin dan menyeluruh untuk penyampaian informasinya, cuma harapan saya berharap dengan adanya e-KTP ini untuk pendataan di Kelurahan akan lebih baik dan lebih mudah.”70 Karena Public Relations Kominfomas saat ini mengemban tugas
membuat
strategi
komunikasi
menyosialisaikan
dan
memberikan pemahaman program e-KTP kepada khalayak, Public Relations Kominfomas juga harus dapat membuat program tersebut agar dapat menjangkau masing-masing khalayak. Seperti dituturkan Bapak Rahmat Mulyadi sebagai berikut ini: “Seperti yang tadi saya sudah katakan, strategi komunikasinya kan melalui berbagai aliran media, jadi untuk menjangkau sasaran khalayaknya itu tergantung media yang digunakan, kalau melihat Indonesia itu kan luas, banyak berbagai pulau-pulau, media televisi itu belum tentu dilihat oleh masyarakat, media cetak nasional juga belum tentu di baca oleh masyarakat, makanya kepada Perangkat Daerah juga diharapkan ikut mengambil andil dalam sosialisasi di daerahnya masingmasing”.71 69
Hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat pada tanggal 26-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat pada tanggal 26-12-2011 71 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 70
78
Staff Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil selaku narasumber pembanding dari Bapak Miskam mengungkapkan tentang strategi komunikasi yang di lakukan adalah: “Sebenarnya strategi komunikasi yang dilakukan kami dan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil salama ini dalam menyosialisasikan program tersebut masih terbatas di media massa saja. Masih ada beberapa masyarakat yang belum tahu program ini oleh karena itu dibutuhkannya peran serta dari Pejabat dari daerah setempat untuk mensosialisasikannya.”72
d.
Pemilihan media dan teknik-teknik publik Adapun kegiatan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Public Relations Kominfomas dengan media massa dalam menyukseskan program e-KTP seperti yang dituturkan oleh Bapak Rahmat Mulyadi berdasarkan hasil wawancara berikut ini: “ Bentuk kerjasamanya, kalau Talk Show baru di saluran televisi pemerintah, bersama TVRI melakukan sosialisasi berbagai kebijakan-kebijakan Kemendagri. Kita juga membuat siaran pers e-KTP kemudian mengadakan jumpa pers memberikan penjelasan kepada wartawan maksud dari program e-KTP”.73 Bentuk dari sosialisasi program e-KTP ini tentu saja tidak lepas dari peran berbagai pihak termasuk pihak-pihak yang menyiapkan data untuk media massa seperti diutarakan oleh Bapak Rahmat Mulyadi berikut ini: “ Sudin Dukcapil itu kan unit kerja yang mempunyai tugas mengolah data kependudukan masyarakat terutama di ruang
72 73
Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
79
lingkupnya dan Sudin Dukcapil melanjutkan tindakan tersebut ke struktur yang bisa berhadapan langsung dengan masyarakat.”74 Berdasarkan uraian di atas, hal ini dikuatkan dari pernyataan salah satu Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat, Bapak Miskam: “ Iya kami berperan sebagai informan kepada masyarakat yang ada di Jakarta Barat.”75 Dan beliau menambahkan tentang beberapa media yang diajak berkerjasama diantaranya yaitu: “ Media yang digunakan diantaranya adalah stasiun pemancar milik pemerintah dan pemberitaan yang sedang marak memperbincangkan e-KTP masih banyak yah seperti baliho, spanduk, dan lain sebagainya.”76 Pada wawancara dengan Staff Kelurahan Kemanggisan, Bapak Yusuf mengungkapkan mengenai media yang digunakan untuk mensosialisasikan e-KTP sebagai berikut: “Media yang digunakan oleh pemerintah pusat yang pastinya sudah menggunakan media elektronik seperti televisi radio dan internet, namun kami hanya menggunakan spanduk, baliho dan poster-poster yang sudah disiapkan oleh Kominfomas dan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dan memasangnya di tempat-tempat yang strategis disekitar Kelurahan Kemanggisan agar masyarakat di wilayah sini mengetahui adanya sosialisasi program e-KTP”.77 Selain
pihak-pihak
tersebut
adapula
pihak
yang
berkompeten dalam menentukan media massa saja yang terlibat.
74
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal tanggal 27-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 76 Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 77 Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 28-12-2011 75
80
Pihak tersebut akan bersinergi dengan Suku Dinas Kominfomas dalam pencapaian program yang ideal dengan publik. Dalam wawancaranya dengan peneliti, Bapak Rahmat Mulyadi selaku Public Relations Kominfomas menyebutkan bahwa peran yang menentukan media mana saja itu mulai dari top pimpinan. Lebih lengkapnya, berikut penuturannya: “ Yang menentukan media mana saja itu mulai dari top pimpinan, seperti Kepala Suku Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta, sebagai Public Relations Kominfomas hanya memberikan usulan dan saran yang media yang akan digunakan untuk menunjang aktifitas sosialisasi E-KTP”.78 e. Perencanaan Anggaran Penyusunan dan perencanaan anggaran dilakukan oleh Dinas Dukcapil DKI, dalam melakukan aktivitas atau kegiatan banyak faktor yang mempengaruhi anggaran atau biaya. Faktorfaktor tersebut seringkali terdiri dari variabel dan unsur-unsur yang berlainan. Seperti yang dikemukakan oleh Public Relations Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi sebagai berikut: ”Perencanaan anggaran dilakukan oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta, pada pembicaran awal biasanya telah mendapatkan gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan dan besarnya biaya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dari situ kami bisa melakukan perencanaan anggaran untuk project tersebut.”79 Public Relations Kominfomas melakukan perencanaan anggaran sebelum diajukan kepada Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta. Pada pembicaraan awal mereka telah 78 79
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
81
mendapatkan gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan dan besarnya biaya untuk melakukan kegiatan tersebut. Pengeluaran anggaran juga harus disesuaikan dengan program
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan.
Sejauhmana
relevansinya antara anggaran dan tujuan yang ingin dicapai. Mengenai
relevansi
pencapaian
tujuan
antara yang
pengeluaran
ingin
dicapai,
anggaran Public
dengan Relations
Kominfomas, Bapak Rahmat Mulyadi mengatakan: ”Dalam penetapan anggaran elemen terpenting adalah bagaimana rencana yang kita buat dapat serealistis mungkin. Dengan adanya anggaran yang realistis, tujuan dan target sasaran dapat dicapai dengan mudah.”80
Dalam hal ini Public Relations Kominfomas melakukan perencanaan anggaran sebelum diajukan kepada Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta. Anggaran yang dibuat ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan dan project tersebut. Serta anggaran yang dibuat harus serealistis mungkin agar tujuan dan target sasaran dapat dicapai dengan mudah. Dalam menentukan anggaran biaya yang akan diajukan kepada Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta. Public Relations Kominfomas membuat anggaran biaya yang diajukan kepada Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI
80
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
82
Jakarta dengan sangat realistis dengan event atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat, Bapak Miskam menegaskan bahwa: ”Sebenarnya masalah perencanaan anggaran itu telah ditetapkan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta Barat, disini kami selaku Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil hanya menerima dari budget yang telah dianggarkan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat untuk dipergunakan dalam proses pelaksanaan program e-KTP.”81
Pada permasalah perencanaan anggaran Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat tidak memberikan perencanaan hanya saja menerima anggaran yang telah ditetapkan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta yang dipergunakan dalam program ini. Seorang wartawan, Bapak Harry Widianto mengemukakan tentang anggaran dana yang ditetapkan oleh Dinas Dukcapil untuk program E-KTP. ”Ya, pada waktu itu saya pernah mendapat kabar bahwa untuk program E-KTP ini dalam APBD 2012, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 7,4 miliar untuk pengadaan perangkat e-KTP ini yang diperkirakan harga satu perangkat e-KTP senilai Rp 41,3 juta yang terdiri dari 12 jenis barang, diantaranya kamera digital, komputer, pemindai retina mata, dan server. dan dipastikan untuk setiap kelurahan memiliki satu perangkat alat untuk memperlancar, sedangkan di Jakarta Barat sendiri memiliki 56 kelurahan.”82
81 82
Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Harry Widianto pada tanggal 22-12-2011
83
Dengan hasil wawancara dengan seorang wartawan, dapat diperoleh informasi bahwa Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah mengajukan anggaran sebesar 7,4 miliar untuk program ini dan telah diperkirakan untuk membeli seperangkat alat sebesar 41,3 juta dan diperkirakan setiap kelurahan memilikinya. Sedangkan Staff Kelurahan Kemanggisan menegaskan mengenai perencanaan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi program E-KTP sebagi berikut: ”Sebetulnya untuk perencanaan anggaran ini dilakukan oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan akan dibagikan ke setiap Sudin Dukcapil, namun di Kelurahan Kemanggisan kami mengajukan biaya yang realistis yang dikeluarkan untuk operasional penerbitan E-KTP sejauh ini masalah peralatan kami mendapatnya dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang diberikan melalui Sudin Dukcapil Jakarta Barat”83 Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa anggaran tersebut dibuat oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan peralatan yang digunakan juga melalui anggaran tersebut hanya saja untuk biaya operasionala pada saat pelaksanaan setiap instansi menyusun terlebih dahulu secara realistis untuk diajukan ke Sudin Dukcapil. f. Pengukuran hasil Setelah melakukan pengenalan situasi, penetapan tujuan, penetapan khalayak, pemilihan media dan teknik-teknik Public Relations, kemudian melakukan perencanaan anggaran, dan langkah terakhir adalah pengukuran hasil.
83
Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 28-12-2011
84
Dalam melakukan pengukuran hasil dilakukan penilaian melalui
media.
Public
Relations
Kominfomas
menuturkan
mengenai kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan strategi komunikasi yang telah dibuat yaitu: “Kendala-kendala yang dihadapi oleh tim kami adalah waktu pelaksanaan pembuatan E-KTP ini haarus disesuaikan pula di hari libur karena banyak masyarakat yang bekerja yang merasa kesulitan untuk dating dikarenakan kesulitan izin kerja. Ada juga kendala-kendala pada saat dilapangan tentang peralatn dan listrik yang bias mengganggu produktifitas.”84 Dalam wawancara dengan peneliti, Bapak Miskam selaku Sudin Dukcapil menyebutkan beberapa solusi yang ditanggapi karena adanya kendala tersebut, berikut penuturannya: “Kami sekarang melayani pembuatan E-KTP di hari kerja sampai dengan jam 6 malam tapi di hari libur kami juga melayani sampai jam 4 sore jadi tak ada alasan bagi mereka yang bekerja yang mengatakan tidak ada waktu, dan untuk kendala dilapangan kami menshare masalah tersebut dengan pemerintah pusat”.85 Pernyataan di atas dibenarkan oleh salah seorang masyarakat di Kelurahan Kemanggisan yaitu Bapak Syarif Hidayat mengemukakan mengenai kendala yang dihadapi Sudin Dukcapil dalam rangka menyosialisasikan program E-KTP : “Ya, banyak ya kendala dari segi waktu karena saya kan bekerja, untungnya saja masih bisa melayani di hari sabtu dan minggu, terus alatnya cuma satu jadinya lama nunggunya.”86
84
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 86 Hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat pada tanggal 26-12-2011 85
85
Dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Harry Widianto salah wartawan tentang tanggapan yang disampaikan oleh Sudin Dukcapil yaitu: “Ya kalau memang mereka bermasalah di waktu, maka Pihak Kelurahan pun membantu Sudin Dukcapil Jakarta Barat untuk meberikan pelayanan di hari libur.”87 Bapak
Yusuf
mengungkapkan
hasil
dari
aktifitas
sosialisasi yang telah dilakukan di lingkungan Kelurahan Kemanggisan sebagai berikut: “Untuk hasil yang diperoleh belum terlihat secara totalitas karena semuanya belum berjalan baru setengah jalan kalau dapat dikatakan karena belum adanya penerbitan E-KTP, tapi jiak hasilnya kami dapat katakana ini sudah dilakukan secara optimal dan hasilnya pun cukup memuaskan walaupun dalam pelaksanaan mengalami beberapa hambatan namun hal tersebut tidak mematahkan tujuan kita dalam mensosialisasikan program E-KTP ini”.88 Kemudian Bapak Ramhat Mulyadi menyampaikan metode yang dilakukan untuk mengevaluasi strategi kominikasi yang dijalankan pusat informasi dan humas: “ Sebenarnya kita berupaya untuk melakukan komunikasi melalui media-media, dan menganalisis berita-berita tentang kependudukan sesuai fungsinya dibidang Public Relations Kominfomas sehingga berita-berita itu bisa dianalisis, terutama pada yang kontra-kontra apa yang mereka tuntut? Melalui forum seperti talkshow kita bisa melihat langsung apa yang kita lakukan komunikasi kepada masyarakat apakah tingkat penolakan masih tinggi atau tidak walaupun sudah pasti ada dari pihak yang kontra terhadap program e-KTP ini.”89
87
Hasil wawancara dengan Bapak Harry Widianto pada tanggal 22-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 28-12-2011 89 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 88
86
Sementara Bapak Syarif Hidayat selaku masyarakat, yang ikut berpartisipasi dalam program e-KTP menyarankan tentang strategi
komunikasi
yang
dilakukan
oleh
Suku
Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil dalam menyosialisasikan program e-KTP, berikut saran dari Bapak Syarif Hidayat: “ Sebenarnya sudah cukup baik tetapi saya sarankan Sudin Dukcapil dalam menyosialisasikan program tersebut dilakukan tidak hanya lebih dominan ke media saja, tetapi juga langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat, serta lakukan pendataan yang lebih detail dan terperinci agar seluruh masyarakat ikut berpartisipasi pada program e-KTP ini”.90
Sedangkan untuk melihat strategi kominikasi ini berhasil atau tidak , menurut Bapak Miskam menjelaskan dalam penuturan sebagai berikut: “ Yaa…..kebijakan itu setidaknya membutuhkan minimal satu tahun karena setiap institusi pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan itu pasti akan mendapatkan pro dan kontra, dan untuk hasilnya belum bisa dikatakan berhasil atau tidak, lah wong programnya saja baru dimulai dan masih berjalan pengambilan data. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar”.91 Menurut Bapak Rahmat Mulyadi strategi komunikasi yang selesai dilakukan dalam mempublikasikan program e-KTP berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang memuaskan, berikut penuturannya: “Untuk hasil belum berani kita untuk mengataannya, yang pasti harapannya kan ini hasilnya baik karena pengambilan data belum 100% jadi kami tidak bisa menginformasikannya.”92 90
Hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat pada tanggal 26-12-2011 Hasil wawancara dengan Bapak Miskam pada tanggal 25-12-2011 92 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011 91
87
Jadi evaluasi dilihat dari program komunikasi tersebut dilaksanakan, yakni dengan melalui analisis media terhadap permasalahan pihak-pihak yang kontra. Meskipun demikian dari hasil yang sudah dicapai, rencana strategi Public Relations Kominfomas terhadap kebijakan lainnya tetap harus diimplementasikan. Berikut penuturan dari Public Relations Kominfomas: “Ya jika strategi komunikasinya pasti berbeda di saat kebijakan terus bergulir penekanannya itu akan lebih tinggi dan lebih mendalam tetapi program e-KTP ini pada tahun 2011 masyarakat sudah diberikan sejumlah informasi tentang e-KTP, tujuan dan fungsinya”.93 Sebaiknya Public Relations Kominfomas Jakarta Barat dalam melakukan evaluasi tidak hanya terpaku pada analisis liputan media massa saja, tetapi juga harus melakukan survey secara langsung kepada para masyarakat umum apakah mereka sudah cukup paham terhadap program e-KTP tersebut. TABEL 4.2 Enam Langkah Proses Public Relations Kominfomas Jakarta Barat Dalam Mensosialisasikan Program e-KTP di Jakarta Barat No. Langkahlangkah
1.
Pengenalan
93
Penjabaran Teori Hasil dari Proses Kerja Public Relations Proses Kerja Public Kominfomas Relations 1. Problem “ apa yang
1.Dalam
mengidentifikasi
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Mulyadi pada tanggal 27-12-2011
permasalahan
88
Situasi
sedang
terjadi
saat
ini.?”
dalam menyosialisasikan program eKTP, Public Relations Kominfomas
2. Analisis
situasi
harus segera mencari tahu apa yang
(internal dan eksternal)
terjadi
“apa
selanjutnya
tugas
dan
untuk
menentukan dalam
langkah
merencanakan
fungsinya?”, “siapa saja
program dengan terlebih dahulu mencari
yang terlibat?”
fakta
dan
data-data
yang
menjadi
permasalahan ini. Langkah ini untuk mengetahui permasalahan apa
yang
muncul pada saat Public Relations Kominfomas menyosialisasikan tentang program e-KTP tersebut. Data-data yang didapatkan Kominfomas
Public untuk
Relations
mengidentifikasi
permasalahan dalam menyosialisasikan program E-KTP didapat melalui analisia media massa. Hasil dari analisis media massa tersebut adalah sebagai berikut: a. Persepsi masyarakat yang masih keliru
tentang
program
e-KTP
bahwa dengan adanya e-KTP ini mampu
mengatasi
identitas dan KTP ganda.
pemalsuan
89
b. Tentang berbagai pihak-pihak yang kontra terhadap sebuah kebijakan pemerintah. c. Tentang
berbagai
keluhan
masyarakat
terhadap
dunia
pencatatan
kependudukan.
Salah
satunya 2. Setelah itu, Public Relations Kominfomas di dalam KTP
menyosialisasikan program e-
harus
fungsinya
mengetahui
dalam
aktifitas
tugas
dan
sosialisasi
program e-KTP , jika semuanya sudah mengetahui job desknya masing-masing maka pelaksanaan sosialisasi akan lebih terstruktur. 3. Masalah utama yang diidentifikasi oleh Public Relations Kominfomas sehinga memerlukan komunikasi
pembuatan dalam
strategi
menyosialisasikan
program e-KTP yaitu: a. Tentang pemahaman masyarakat yang masih keliru yaitu
persepsi mereka
tentang e-KTP adalah yang fungsinya
90
disamakan dengan KTP biasa, padahal sudah menggunakan rekaman foto dari sidik jari dan iris mata. b. Tentang berbagai pihak-pihak yang kontra tehadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh
sebuah
termasuk
institusi
Kemendagri
pemerintah pasti
akan
mendapatkan pro dan kontra. 2.
Penetapan tujuan
1. Tujuan program “apa Penjabaran strategi komunikasi yang disusun solusi
yang Public Relations Kominfomas dan Suku
diharapkan?”
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta
2. Publik sasaran “siapa – Barat adalah sebagai berikut: dalam
lingkungan 1. Tujuan utama perencanaan strategi Public
internal dan eksternal
Relations yang dilakukan oleh Public
ikut terlibat?”
Relations Kominfomas dan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat
adalah untuk menyosialisasikan
program e-KTP yang bertujuan untuk merombak paradigma masyarakat yang keliru dan salah paham atau distorsi tentang
program
e-KTP
dengan
91
mengedukasi dan mempersuasi sehingga masyarakat mengerti dan tidak keliru pemahamannya. 2. Untuk mengikut sertakan seluruh elemen yang
langsung
masyarakat
berhadapan
dalam
proses
dengan sosialisasi
program E-KTP. 3
Penetapan
Sasaran “apa yang harus Khalayak yang menjadi sasaran program
Khalayak
dicapai pada setiap publik komunikasi dari strategi Public Relations untuk
mencapai
program?”
tujuan Kominfomas adalah khalayak internal dan pihak
eksternal,
Pihak
internal
Public
Relations Kominfomas yaitu: a. Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
Jakarta
Barat,
Kecamatan,
Kelurahan, RW dan RW merupakan pihak internal dari Public Relations Kominfomas untuk membantu program sosialisasi e- KTP. b. Pihak ekstenal umum
dengan
adalah masyarakat memberikan
suatu
pemahaman melalui informasi yang berlatar belakang kebijakan ini, agar masyarakat benar-benar mengerti dan
92
tidak salah paham tentang program eKTP. c. Tujuan dan harapan dari terlaksananya aktifitas sosilisasi program e-KTP. 4.
Pemilihan media
3. Bagaimana dan
memilih 1. Mengadakan
rapat
koordinasi
media yang digunakan
Kominfomas
teknik-teknik
untuk sosialisasi? Dan
pejabat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan
Public Relations
apa
RT yang ada di wilayah Jakarta Barat.
saja
tekniknya
teknik-
Jakarta
Barat,
dengan Pejabat-
dalam 2. Mengisi talk show di stasiun televisi
aktifitas sosialisasi?
nasional untuk kepada
memberikasn edukasi
masyarakat
melalui
dialog
interaktif dari pihak Kemendagri. a. Melakukan kunjungan langsung ke masyarakat b. Membuat siaran pers tentang e-KTP dan mengirimkan ke para wartawan media massa. c. Mengadakan memberikan
jumpa
pers
penjelasan
dengan tentang
program e-KTP kepada para wartawan media massa. 3. Isi
pesannya
adalah
Suku
Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil ingin
93
menjadikan e-KTP sebagai solusi dari penggandaan identitas yang semakin mudah dan pemalsuan identitas yang biasanya sering digunakan oleh teroris sehingga
membuat
masyarakat
tidak
nyaman. e-KTP juga bias membantu pendataan penduduk secara akurat dalm Pemilu dan Pilkada yang akan datang agar mengurangi masalah yang timbul karena banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu dan Pilkada yang lalu. 5
Perencanaan
Perencanaan
Anggaran
yang Public
di
anggaran Dalam hal ini Public Relations Kominfomas
lakukan
Relations
membantu
oleh menyusun anggaran secara realistis sebelum untuk anggaran tersebut di ajukan oleh Suku Dinas
aktifitas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta.
sosialisasi program e-KTP
Dimana setiap Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil hanya menerima dana sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil sesuai dengan keperluan masing-masing daerahnya. Menurut pemberitaan di media massa yang ada bahwa dikemukakan bahwa Anggaran
94
APBD
Tahun
2012
Suku
Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta menganggarkan 7,4 miliar rupiah untuk sosialisasi
program
e-KTP
dan
untuk
membeli peralatan dalam aktifitas ini yang 6.
Pengukuran hasil
1. Rencana
evaluasi harga satu setnya sebesar 41,3 juta rupiah
“bagaimana hasil yang yang pada kemungkinan setiap kelurahan disebutkan tujuan
dalam akan memiliki alat tersebut.
dan
sasaran 1. Untuk mengevaluasi hasil akhir program,
program akan diukur?” 2. Umpan
balik
dan
Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil menggunakan analisis media untuk
penyesuaian
program
mengetahui
“bagaimana
hasil
masyarakat
evaluasi
akan
Melalui hasil evaluasi sederhana dari
top
analisis media massa yang di lakukan oleh
manajer program dan
Suku Dinas Kependudukan & Catatan
dipakai untuk membuat
Sipil dalam jangka waktu kurang dari satu
perubahan program?”
tahun.
dilaporkan
ke
tingkat tentang
Terlihat
pemahaman
program
bahwa
dari
e-KTP.
jumlah
pemberitaan dan kualitas pemberitaan yang dimuat di beberapa media, maka target penyebaran berita sudah tercapai. Di mana
dalam
pemberitaan
tersebut
menyebutkan bahwa pelaksaan pembuatan
95
e-KTP. 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber
pembanding, yaitu Suku
Dinas Kominfomas yang terlibat dalam aktifitas sosialisasi program e-KTP, RT sebagai pihak yang terjun langsung ke masyarakat
dalam
mensosialisasikan
program e-KTP dan masyarakat
yag
merasakan dari sosialisasi program e-KTP yang
sekarang
membantu
dalam
pembuatan e-KTP agar rogram ini berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengetahuan mereka tentang program eKTP baik melalui pemberitaan media massa maupun melalui individu yang memuat publikasi tentang program e-KTP. Selain
itu,
mereka
umumnya
dapat
memahami maksud dari tujuan yang dikeluarkan
oleh
Kemendagri
dalam
menyosialisasikan program e-KTP sebagai solusi dari mahalnya pemalsuan identitas dan penggandaan identitas serta pendataan penduduk yang akurat.
96
4.3
Analisa Data Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran Suku Dinas
Kependudukan
&
Catatan
Sipil
Jakarta
Barat
dalam
menyosialisasikan program e-KTP bekerja secara bersama-sama dengan unit-unit internal. Sejalan dengan teori bahwa Public Relations harus menentukan ruang lingkup, menentukan efek yang diinginkan, serta pembentukan team work yang solid dan profesional agar terciptanya citra yang positif. Proses menganalisa hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari hubungan antara teori atau konsep yang ada dengan hasil penelitian yang diperoleh. Dalam analisa data ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan data-data lain sehingga dapat memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat dalam menyosialisasikan program e-KTP. Dalam melaksanakan tugas untuk menyosialisasikan program eKTP, Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil memerlukan perencanaan strategi Public Relations yang baik agar dapat menjangkau khalayak sasarannya. Untuk itu, mereka menerapkan enam (6) langkah proses kerja Publik Relations. Langkah pertama yaitu Pengenalan merupakan langkah awal yang dilakukan Public Relations Kominfomas dalam proses kerja tersebut. Langkah pertama ini termasuk penyelidikan, pemeriksaan dan mengawasi
97
pengetahuan, opini, tingkah laku, dan perbuatan yang berhubungan dan mempengaruhi tindakan serta kebijakan organisasi. Mendefinisikan masalah (analisis situasi) adalah mencari informasi apa yang terjadi saat ini. Menurut hasil penelitian dalam menganalisis situasi yang terjadi, Public Relations Kominfomas mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dan data-data dengan menganalisis persepsi masyarakat yang masih keliru tentang program e-KTP tersebut tersebut di berbagai media massa. Kemudian mereka membuat rancangan tugasnya dari Public Relations Kominfomas dan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dalam aktifitas sosialisasi program e-KTP, agar dalam pelaksanaan sosialisasi dapat lebih terarah karena sudah mengetahui job desknya dan bias mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai sasaran. Setelah itu baru Public Relations Kominfomas Jakarta Barat mengidentifikasi masalah utama program ini yakni tentang pemahaman masyarakat yang masih keliru yaitu
persepsi mereka tentang e-KTP.
Tentang berbagai pihak-pihak yang kontra tehadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh sebuah institusi pemerintah termasuk Kemendagri pasti akan mendapatkan pro dan kontra. Langkah Public Relations Kominfomas Jakarta Barat dalam menganalisis situasi sudah sesuai dengan proses perencanaan strategi Public Relations dan berjalan dengan baik, dan hasil dari analisis situasi di atas juga terungkap bahwa masyarakat umumnya sudah pernah mendengar
98
E-KTP yang akan diterapkan di Indonesia sehingga sebelum diadakan sosialisasi ini telah dibuat pemberitaan kepada media massa tentang perencanaan tersebut. Langkah
Kedua
yaitupenetapan
tujuan
dengan
membuat
keputusan mengenai tujuan program, publik, tindakan, strategi dan taktik. Perencanaan strategi komunikasi Public Relations Kominfomas untuk menyosialisasikan program e-KTP dirumuskan oleh Public Relations Kominfomas yang bekerja sama dengan beberapa unit kerja internal di Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat untuk mensosialisasikan program e-KTP. Sejalan dengan teori bahwa Public Relations harus menjalin hubungan baik antara organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal,
dalam
rangka
menanamkan
pengertian
dalam
upaya
menciptakan opini publik yang bertujuan agar terciptanya image atau citra yang positif bagi instansi. Tujuan utama perencanaan strategi Public Relations yang dilakukan
oleh
Public
Relations
Kominfomas
adalah
untuk
mensosialisasikan program e-KTP yang bertujuan untuk merombak paradigma masyarakat yang keliru dan salah paham atau distorsi tentang program e-KTP
dengan mengedukasi dan mempersuasi sehingga
masyarakat mengerti dan tidak keliru. Dalam menyusun rencana dan program (strategi), khalayak yang menjadi sasaran program komunikasi Public Relations Kominfomas
99
adalah masyarakat umum dengan memberikan suatu pemahaman melalui informasi yang berlatar belakang kebijakan ini, agar masyarakat benarbenar mengerti dan tidak salah paham tentang program e-KTP. Selain masyarakat umum, para khalayak internal Public Relations Kominfomas Jakarta Barat yang bekerjasama dengan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat juga menjadi sasaran sosialisasi program ini yakni Pejabat-pejabat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT yang ada di wilayah Jakarta Barat. Adapun pesan kunci yang ingin disampaikan kepada khalayak sasaran di atas adalah “e-KTP sebagai solusi dari pemalsuan identitas dan penggandaan identitas, dan juga merupakan solusi dalam tingkat keamanan masyarakat dari teroris karena biasanya teroris mempunyai identitas ganda, serta solusi pada saat Pemilu dan Pilkada di kemudian hari agar pendataan penduduk yang akurat mampu mendata masyarakat dengan tepat agar mereka bias mimilih haknya pada saat Pemilu dan Pilkada berikutnya.” Pesan kunci Public Relations Kominfomas tersebut cukup sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa isi pesan harus memuat informasi yang bermanfaat bagi khalayak. Di sini khalayak sasaran Public Relations Kominfomas yang dari dahulu selalu dikeluhkan dengan persoalan Pemilu dan Pilkada pendataannya tidak merata dan tidak semuanya memiliki hak pilih karena tidak ada dalam daftar panggilan dalam Pemilu dan Pilkada.
100
Perencanaan strategi yang dilakukan oleh Public Relations Kominfomas disesuaikan dengan kesanggupan khalayak yakni dalam memilih media harus dilakukan dengan selektif dan disesuaikan kepada keadaan dan kondisi (situasi) Hal ini sesuai dengan teori bahwa khalayak dan pemilihan media harus dapat menjangkau semua khalayak yang dituju yang disesuaikan dengan kehidupan, kemampuan, kebiasaan dan pengetahuan
khalayak
tersebut.
Karena
itulah
Public
Relations
Kominfomas merencanakan membuat sebuah acara tanya jawab atau talkshow di berbagai media elektronik dengan menghadirkan Kemendagri. Acara ini diharapkan akan dapat menjangkau khalayak yang dituju di atas (masyarakat umum serta pihak internal Public Relations Kominfomas) karena isi acara yang sangat sesuai dengan keingin tahuan berbagai pihak tentang program e-KTP. Pada 2011 fungsi Public Relations Kominfomas akan dioptimalkan menjadi wadah program e-KTP bagi seluruh masyarakat di Indonesia, kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran. Dan hal ini juga selaras dengan teori tentang publikasi bahwa publikasi merupakan tugas seorang Public Relations dalam menceritakan atau menyampaikan informasi sebanyak mungkin mengenai kegiatan program tersebut kepada masyarakat luas. Perencanaan
komunikasi
dari
strategi
Public
Relations
Kominfomas juga memikirkan kesesuaian saluran yang menyarankan untuk mempergunakan saluran komunikasi yang selektif yang diperlukan
101
untuk mencapai khalayak sasaran. Sesuai dengan konteks, Public Relations Kominfomas memilih media-media yang dapat mendukung maksud dan tujuan dari pesan kunci yang ingin disampaikan agar dapat diterima dengan baik dan benar oleh khalayak sasaran. Tujuan dari strategi Public Relations Kominfomas ini sesuai dengan definisi strategi komunikasi yang mengatakan bahwa strategi komunikasi
merupakan
perpaduan
dari
perencanaan
komunikasi
(communication planning) dan komunikasi manajemen (communication management) untuk mencapai tujuan, dimana pendekatannya dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi. Untuk mencapai tujuan program secara maksimal, Public Relations Kominfomas melakukan berbagai kegiatan talk show di berbagai media elektronik. Langkah Ketiga proses kerja Public Relations adalah penetapan khalayak. Setelah merumuskan penetapan tujuan untuk menyosialisasikan program E-KTP, khalayak yang menjadi sasaran program komunikasi dari strategi Public Relations Kominfomas adalah khalayak internal dan pihak eksternal, Pihak internal Public Relations Kominfomas yaitu: a.
Sudin Dukcapil Jakarta Barat, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RW merupakan pihak internal dari Public Relations Kominfomas untuk membantu program sosialisasi e- KTP.
b.
Pihak ekstenal adalah masyarakat umum dengan memberikan suatu pemahaman melalui informasi yang berlatar belakang kebijakan ini,
102
agar masyarakat benar-benar mengerti dan tidak salah paham tentang program e-KTP. Keberhasilan program e-KTP yang dilakukan oleh Public Relations Kominfomas Jakarta Barat juga tidak terlepas dari kerjasama dengan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Barat yang bersama-sama menginformasikan program e-KTP yang sangat solid dalam bekerja hingga mencapai kesuksesan dalam pembagian tugas yang didasarkan pada fungsi masing-masing unit tersebut. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pembentukan team work yang solid dan professional agar program-program atau kegiatan Public Relations dapat berhasil. Langkah keempat yaitu pemilihan media dan teknik-teknik Public Relations, adalah langkah keempat yang dilakukan dalam proses kerja Public Relations. Tujuan dan harapan dari terlaksananya aktifitas sosilisasi program E-KTP. 1. Mengisi talk show dimana kebijakan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil yang menghadirkan Kemendagri mengisi acara talkshow dengan melakukan sosialisasi berbagai kebijakan e-KTP secara lansung. 2. Mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT untuk turut terlibat dalam aktifitas sosialisasi program eKTP. 3. Melakukan kunjungan langsung ke masyaraat untuk menjelaskan program e-KTP kepada masyarakat luas.
103
4. Membuat siaran pers e-KTP dan mengadakan jumpa pers dengan memberikan penjelasan tentang program e-KTP kepada wartawan. 5. Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak internal dan ekstrenal agar pelaksanaan sosialisasi e-KTP mampu mencapai sasaran yang diharapkan. Media massa yang dipilih oleh Public Relations Kominfomas adalah media cetak lokal di dibeberapa daerah dan media cetak nasional. Kemudian media televisi lokal dan menjadi salah satu media partner. Melalui program talk show dengan menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman tentang program Kemendagri.
Pemilihan media dengan memperhatikan
keadaan dan kondisi khalayak ini. Melalui berbagai aliran media massa lokal maupun nasional, baik cetak maupun elektronik untuk menyosialisasikan program e-KTP. Untuk media elektronik, televisi yang jangkauannya dapat mencakup nasional dan melakukan pendekatan secara langsung dengan pihak-pihak yang kontra. Tahap Kelima yaitu Perencanaan anggaran, setelah proses pemilihan media dan teknik-teknik Public Relations. Penyusunan dan perencanaan anggaran dilakukan oleh Dinas Dukcapil DKI, dalam melakukan aktivitas atau kegiatan banyak faktor yang mempengaruhi anggaran atau biaya. Faktor-faktor tersebut seringkali terdiri dari variabel dan unsur-unsur yang berlainan. Public Relations Kominfomas melakukan perencanaan anggaran sebelum diajukan kepada Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta. Pada pembicaraan awal mereka telah
104
mendapatkan gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan dan besarnya biaya untuk melakukan kegiatan tersebut. Dimana setiap Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil hanya menerima dana sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil sesuai dengan keperluan masing-masing daerahnya. Menurut pemberitaan di media massa yang ada bahwa dikemukakan
bahwa
Anggaran
APBD
Tahun
2012
Suku
Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta menganggarkan 7,4 miliar rupiah untuk sosialisasi program e-KTP dan untuk membeli peralatan dalam aktifitas ini yang harga satu setnya sebesar 41,3 juta rupiah yang pada kemungkinan setiap kelurahan akan memiliki alat tersebut. Pengeluaran anggaran juga harus disesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Sejauhmana relevansinya antara anggaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini Public Relations Kominfomas melakukan perencanaan anggaran sebelum diajukan kepada Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta. Anggaran yang dibuat ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan dan project tersebut. Serta anggaran yang dibuat harus serealistis mungkin agar tujuan dan target sasaran dapat dicapai dengan mudah. Dalam menentukan anggaran biaya yang akan diajukan kepada Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta. Oleh sebab itulah Public Relations Kominfomas membuat anggaran biaya yang diajukan kepada DKI
105
Jakarta dengan sangat realistis dengan kegiatan yang akan Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dilaksanakan. Tahap terakhir adalah tahap keenam, yaitu Pengukuran hasil, setelah melalui tahapan berbagai pengerjaan, perencanaan strategi komunikasi Public Relations Kominfomas mendapatkan kendala dan hambatan. Salah satu yang menjadi kendala Public Relations Kominfomas dalam menyosialisasikan program e-KTP tidak terlepas dari kendala geografis Indonesia yang luas, karena kendala ini pasti akan dialami oleh semua institusi pemerintah lainnya juga dalam menyosialisasikan suatu kebijakan dan semua itu akan membutuhkan waktu dalam memberikan pemahaman, Karena selain kendala di atas kemejemukan masyarakat Indonesia dan siklus tingkat
ekonomi menengah kebawah dapat
mempengaruhi. Dalam Pelaksanaannya yang menjadi kendala dimasyarakat adalah program e-KTP hanya dilayani di jam kerja namun sekarang dari Pihak Kelurahan sudah melayani di hari libur untuk mempermudah orang yang bekerja. Berdasarkan dari hasil penelitian yang di peroleh melalui analisis media, terungkap bahwa Public Relations Kominfomas dalam mengevaluasi akhir hasil program menggunakan analisis liputan media yaitu dengan melihat tingkat pemahaman masyarakat tentang program e-KTP. Melalui hasil evaluasi sederhana dari analisis media massa yang di lakukan oleh Public Relations Kominfomas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Menurut hasil penelitian yang didasarkan pada wawancara dengan (Public
106
Relations
Kominfomas)
selaku
perwakilan
dari
Public
Relations
Kominfomas, penyebaran berita dianggap sudah tercapai berdasarkan hasil evaluasi program yang dilihat dari jumlah pemberitaan dan kualitas pemberitaan positif yang dimuat di beberapa media nasional, maka target penyebaran berita sudah tercapai. Di mana dalam pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa e-KTP dapat menutup peluang untuk penggandaan KTP dan pemalsuan KTP karena setiap penduduk hanya bisa memiliki satu NIK.
