BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Radiowet oleh pemerintah Hindia Belanda

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 4.1.1 Sejarah umum Undang-undang penyiaran Pengaturan tentang penyiaran di Indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Radiowet oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij)

yang

memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculannya radio-radio siaran dan radio komunikasi terutama pada masa peralihan orde lama ke orde baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Selama hampir 27 tahun, radio siaran hanya diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun memasuki tahun 1997, dengan proses yang cukup alot, DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 September 1997. Pada masa berlakukannya, UndangUndang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro kontra terutama berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N), selain itu dengan

58

59

penghapusan Departemen Penerangan oleh Presiden (saat itu Presiden Abdurahman Wahid), membuat substansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran tidak lagi sesuai. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, beberapa pasal mengharuskan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Penyiaran Publik ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005

Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan

Penyiaran

Lembaga

Penyiaran

Komunitas;

Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Meskipun hal-hal pokok penyiaran telah dituangkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, namun peraturan perundangundangan lain juga banyak yang berkaitan dengan hal-hal penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum

60

Pidana,

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen,

Undang-Undang

Telekomunikasi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pers, Undang-UndangUndang Hak Cipta.

4.1.2 Asas, Dasar dan Tujuan Penyiaran di Indonesia Berdasarkan pasal 2 UU No. 32/2002, dasar dari Penyelenggaraan Penyiaran Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 dengan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Untuk tujuan Penyiaran, berdasarkan pasal 3 UU No. 32/2002, adalah memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri Penyiaran Indonesia. Fungsi Penyiaran Indonesia termuat dalam pasal 4 UU No. 32 /2002. Sebagai kegiatan komunikasi massa Fungsi Penyiaran yang termuat dalam pasal 4 tersebut adalah berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat social, serta ekonomi dan kebudayaan.

4.1.3 Penyiaran, Jasa Penyiaran dan Lembaga Penyiaran Maksud dari Penyiaran dalam UU No. 32/ 2002 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di

61

darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Inti dari UU No. 32/2002 adalah pengaturan tentang Jasa Penyiaran. Berdasarkan pasal 13, Jasa Penyiaran terdiri dari Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi. Kedua jasa penyiaran tersebut diselenggarankan 4 Lembaga Penyiaran yaitu : a.

Lembaga Penyiaran Publik Berdasarkan UU No. 24/1997, yaitu UU Penyiaran yang tidak berlaku lagi dengan disahkannya UU No. 32/2002, Lembaga Penyiaran Publik disebut dengan Lembaga Penyiaran Pemerintah. Berdasarkan pasal 14 UU No. 32/ 2002, yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

LPP berupa Radio

Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang keduanya memiliki lokasi stasiun pemancar di daerah ibukota negara yang lingkup siarannya nasional. Disamping berlokasi di daerah ibukota Negara, daerah provinsi, kabupaten dan kota dapat didirikan LPP yang lingkup siarannya lokal. Dalam penyelenggaraannya, LPPdiawasi oleh DPR untuk LPS di tingkat pusat, dan DPRD untuk pengawasan tingkat daerah. Disamping itu LPP diawasi oleh Dewan Pengawas, yang ditetapkan oleh

62

Presiden bagi RRI dan TVRI, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota utk LPP lokal. Dewan Pengawas akan mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi. Teknis penyelenggaraan LPP diatur dalam PP No. 11/2005 tentang Penyenlenggaraan Penyiaran LPP, yang selanjutnya diatur dalam PP No. 12 / 2005 tentang LPP RRI dan PP No. 13/2005 tentang LPP TVRI. b. Lembaga Penyiaran Swasta Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU No. 32/2002, LPS adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Beberapa pembatasan dala penyelenggaraan LPS diatur dalam pasal 16 UU No. 32/2002. Pembatasan tersebut antara lain tentang : -

Pemusatan kepemilikan ;

-

Kepemilikan silang LPS dan media lain (mdia elektronik dan media cetak)

-

Pengaturan dan jangkauan wilayah siaran Secara teknis, LPS diatur oleh PP No. 50 / 2005 tentang Penyelenggaraan

LPS. Jangkauan siaran LPS berdasarkan UU No. 32/2002 adalah local, dengan kata lain LPS tidak boleh melakukan siaran secara nasional. Namun ketentuan ini ditentang oleh LPS yang berbentuk televisi swasta karena dianggap sebuah langkah mundur dari dunia penyiaran di Indonesia.

63

c.

Lembaga Penyiaran Komunitas Berdasarkan pasal 21 UU No.32/2002, LPK adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independent dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, jangkauan wilayah yang terbatas, dan melayani kepentingan komunitasnya. Teknis penyelenggaraan

LPK

terdapat

dalam

PP

No.

51/2005

tentang

Penyelenggaraan LPK. d. Lembaga Penyiaran Berlangganan Berdasarkan pasal 25 UU No. 32 2005, LPB adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan yang memencarkan atau menyalurkan materi siaran khusus kepada pelanggan melalui media radio, televisi, multi-media atau media informasi lain. LPB terdiri dari 3 bentuk yaitu : -

LPB melalui satelit;

-

LPB melalui kabel;

-

LPB melalui terestrial.

Dalam penyelenggaraannya, LPB memiliki batasan-batasan yang harus ditaatinya. Batasan tersebut antara lain : - kewajiban melakukan sensor internal kepada seluruh materi siaran; - kewajiban menyediakan minimal 10% dari kapasitas kanal, untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS.

64

- Kewajiban menyediakan 1 kanal untuk siaran produksi dalam negeri berbanding 10 kanal siaran produlsi luar negeri (1:10).

Teknis Penyelenggaraan LPB diatur dalam PP No. 52 / 2005 tentangPenyelenggaraan

LPB.Disamping

keempat

lembaga

penyiaran

tersebut, UU No. 32 / 2002 memuat hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Asing (LPA) yang diatur dalam pasal 30 yang mengatur larangan LPA didirikan di wilayah Indonesia. Teknis Penyelenggaraan LPA diatur dalam PP No. 49/2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan LPA.

4.2 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Keberadaan KPI diatur dalam UU Penyiaran.

KPI sebagai lembaga

independen secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI dalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Lebih lanjut, dasar hukum pembentukan KPI dimuat dalam pasal 7 UU Penyiaran.

KPI Pusat terdiri dari 9 orang anggota, sedangkan KPI Daerah

terdiri dari 7 orang. Syarat menjadi anggota KPI Pusat dan Daerah diatur dalam pasal 10 UU Penyiaran.

65

Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki

kewenangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, yaitu : a. Menetapkan standar program siaran ; b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran ; c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ; d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ; e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Untuk tugas dan kewajiban KPI, diatur dalam pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran, yaitu : a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM ; b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ; c. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ; d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan merata serta seimbang ;

66

e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kriik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ; dan f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sesuai pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, KPI dibentuk ditingkat pusat dan dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi sesuai pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran.

4.2.1 Jangkauan Siaran dan Sarana Teknik Penyiaran UU Penyiaran mengatur soal jangkauan siaran dalam pasal 31 UU Penyiaran. Akan tetapi dalam perkembangan pelaksanaannya, pasal ini ditentang oleh kalangan LPS terutama Televisi. Hal tersebut disebabkan, jangkauan siaran yang diatur dalam pasal 31 tersebut, hanya diperbolehkan sebatas jangkauan local, sedangkan hal tersebut dianggap sebagai kemunduran, karena selama ini penyelenggara TV swasta sudah memiliki jangkauan siaran nasional. Oleh karena itu pelaksanaan dari pasal 31 tersebut seolah-olah mandul dan sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut.

67

Untuk pengaturan sarana teknik penyiaran diatur dalam pasal 32, yang berisi bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.

4.2.3 Perizinan & Pelaksanaan Siaran Perizinan untuk penyelenggaraan radio siaran swasta terdiri dari dua tahap yaitu izin untuk penyelenggaraan dan izin alokasi serta penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran

Indonesia

(KPI).24

Selanjutnya

secara

administratif

penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

izin Untuk

pendiriannya, radio siaran swasta harus dengan modal awal yang seluruhnya milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU Penyiaran. Untuk hal cakupan wilayah siaran, satu penyelenggaraan radio siaran swasta hanya dapat beroperasi dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran. Pelaksanaan siaran, diatur dalam pasal 35 UU Penyiaran yang mengatur bahwa isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya, dan tidak boleh megutamakan kepentingan golongan tertentu. Selain itu, isi siaran juga harus memuat 60 % mata acara yang berasal dari dalam negeri. Isi siaran tidak bleh bersifat fitnah, menghasut, 24

Pasal 33 ayat (4) UU Penyiaran

68

menyesatkan,

bohong,

menonjolkan

unsur

kekerasa,

cabuk,

perjudian,

penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Isi siaran juga dilarang memperolokkan, merendahkan,

melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martbat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Bahasa pengantar yang dipergunakan dalam isi siaran harus mempergunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.25 Setiap mata acara siaran wajib memiliki hak siar yang dicantumkan dalam mata acara tersebut. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan dengan ketentuan khusus. Bahasa daetah dipergunakan untuk muatan lokal dan mendukung acara tertentu, sedangkan bahasa asing dipergunakan sesuai dengan mata acara siaran. Berkaitan dengan relai dan siaran besama dapat dilakukan dengan pihak dalam negeri atau pihak dalam negeri. Dalam hal siaran iklan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu siaran iklan dan iklan layanan masyarakat.

4.2.4 Pengawasan Siaran Bentuk pengawasan untuk penyelenggaraan Radio Siaran Swasta sedikitnya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers dan pengawasan lain yang dilakukan oleh organisasi terkait. Untuk kaitannya dengan masalah penyiaran, bentuk pengawasan yang diuraikan adalah yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keberadaan KPI diatur dalam UU Penyiaran.

KPI sebagai lembaga

independen secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang 25

Psal 37 UU Penyiaran

69

menebutkan bahwa KPI dalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Lebih lanjut, dasar hukum pembentukan KPI dimuat dalam pasal 7 UU Penyiaran. Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki

kewenangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, yaitu : a. Menetapkan standar program siaran ; b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran ; c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ; d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ; e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Mengenai standar siaran dan pedoman perilaku penyiaran, KPI telah mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan tgl 30 Agustus 2004. P3SPS tersebut diharapkan berlaku sebagai code of conduct bagi seluruh pelaku penyelenggara siaran.

70

Untuk tugas dan kewajiban KPI, diatur dalam pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran, yaitu : a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM ; b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ; c. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ; d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan merata serta seimbang ; e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kriik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ; dan f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sesuai pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, KPI dibentuk ditingkat pusat dan dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi sesuai pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran. Selain KPI, pengawasan juga dilakukan oleh organisasi penyiaran radio dan televisi, meskipun setelah KPI berdiri, pengawasan yang dilakukan oleh organisasi tersebut telah melalui banyak kompromi, yang beberapa kali

71

menimbulkan konflik antara KPI dan organisasi-organisasi tersebut.Organisasiorganisasi yang dimaksud adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI). PRSSNI didirikan pada tanggal 17 Desember 1974 saat para penyelenggara radio siaran swasta menyelenggarakan Kongres I Radio Siaran Swasta. Tujuan pendirian PRSSNI adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan peran anggota dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dengan memperjuangkan dan membela kepentingan anggota serta turut menciptakan kondisi menguntungkan bagi pengembangan industri radio. Berdasarkan

anggaran

dasarnya,

PRSSNI

menetapkan

dan

memberlakukan Standar Profesional Radio Siaran Swasta Nasional untuk melaksanakan peran dan fungsi dari sebuah radio siaran swasta nasional Standar Profesional ini adalah perwujudan dari self regulation industri radio siaran yang disusun, dikembangkan serta disosialisasikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI sebagai pedoman bagi penyelenggaraan radio siaran. Pedoman tersebut mengalami evaluasi di setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat, negara dan kemajuan teknologi industri radio siaran swasta. Meskipun demikian, pedoman tersebut tetap menjamin kebebasan berkreasi, berekspresi, dan menjalankan bisnis serta beroperasi sesuai dengan kebijakan dalam hal kebebasan individu yang sejalan dengan tanggung jawab sosial.

72

Prinsip bagi penyelenggaraan radio siaran swasta adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab dalam rangka mengutamakan kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.

Disamping itu pedoman tersebut mengarah pada

standar profesionalisme radio siaran yang tinggi. Dalam hal pengawasan, sesuai anggaran dasar PRSSNI, pengawasan terhadap pelaksanaan standar profesional radio siaran dilakukan oleh Dewan Pengawas Standar Profesional radio Siaran.

4.3 Sejarah Indosiar Indosiar mulai mengudara (on air) secara penuh pada tanggal 11 Januari 1995 Indosiar mengudara secara nasional dan diresmikan oleh Menteri Penerangan RI Bapak Harmoko di Kantor Pusat Indosiar Jl. Damai No. 11 Daan Mogot Jakarta Barat, sehingga pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal lahir atau ulang tahunnya Indosiar. Indosiar merupakan televisi pertama di Indonesia yang memeperkenalkan sistem NICAM (Near Instamously Companden Auto Multiplex) yaitu teknologi yang memeberikan gambar sangat jernih dan tanpa desis sehingga seperti memiliki kualitas compact disc di televisi. Pada dasarnya sistem NICAM ini memberikan kenyamanan yang lebih untuk para pemirsa Indosiar di rumah. Pada awal kegiatan penyiarannya, Indosiar adalah perusahaan televisi pertama di Indonesia yang menggunakan sistem peralatan teknologi yang canggih (digital) sehingga dapat menyajikan kualitas gambar yang lebih baik 20 dari teknologi analog yang ada. Untuk menunjang kegiatan penyiarannya hingga saat

73

ini Indosiar telah membangun relay transmiter di 34 kota besar di Indonesia dengan jangkauan yang dapat diterima oleh lebih dari 180 kota di Indonesia. Berkecimpung dalam lingkungan yang sangat kompetitif dengan perubahan yang

kian cepat bergulir, Indosiar terus berupaya meningkatkan

kemampuan kreatifitas dan inovasi dalam menciptakan program acaranya agar lebih tanggap terhadap kebutuhan pasar dan langkah-langkah competitor sambil terus mengikuti perubahan selera, keinginan, dan perilaku menonton pemirsa Indonesia yang majemuk. Sebagai kepanjangan tangan Indosiar kepada pemirsanya dan para netters, situs indosiar.com hadir dalam jaringan internet sejak 1996 dan sampai sekarang telah menjalani banyak pengembangan dan layanan interaktif. Indosiar adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang pernah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta tahun 2001 dan Bursa Efek Surabaya tahun 2003. Restruksturisasi perusahaan yang ditempuh pada akhir tahun 2004 membawa indosiar secara resmi menjadi anak perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk, sebuah perusahaan induk operasional usaha penyiaran televise yang memiliki potensi besar untuk mengeksplorasi berbagai peluang diversifikasi usaha. Sejak awal tayang tanggal 11 Januari 1995 dan sampai saat ini Indosiar telah menyajikan berbagai jenis program televisi dengan mengutamakan program produksi sendiri yang berkualitas, baik dalam drama, musik, reality show, variety show, program anak-anak, serta program pemberitaan

74

4.3.1 Visi dan Misi PT Indosiar Visual Mandiri 4.3.1 Visi Indosiar Visi Indosiar adalah “Menjadi stasiun televisi terkemuka dengan tayangan yang bersumber pada in-house production, krativitas dan sumber daya manusia yang handal. 4.3.2 Misi Indosiar Sudah menjadi tekad dari Indosiar dpat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, maka misi yang diemban oleh Indosiar adalah terwujud pada kata “FISH“ yang merupakan singkatan dari kata-kata : a. Futuristic bermakna “Berorientasi maju dengan terobosan baru“ dalam arti Indosiar selalu berorientasi ke depan dengan 21 menggunakan teknologi baru. Teknologi baru ini telah menjadi suatu tradisi bagi Indosiar agar selalu berorientasi ke masa depan dan menjadi yang terdepan. b. Inovative . bermakna “Menjadi trendsetter dengan ide orisinil“ dalam arti Indosiar selalu mempunyai ide-ide baru dan orisinil dalam setiap program yang disuguhkan sehingga dapat menyajikan program-program baru yang disukai masyarakat. c. Satisfaction bermakna “Mengutamakan kepuasan para stakeholder“ dalam arti Indosiar selalu berusaha memberikan perhatian pada kualitas acara ditambah dengan memperluas jangkauan siarannya dengan fasilitas NICAM sehingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik untuk pemirsanya di rumah.

75

d. Humanity Yang bermakna “Peduli terhadap lingkungan sekitar“ dalam arti Indosiar berusaha untuk peka terhadap lingkungan sekitar.

4.3.3 Logo siaran

Logo Indosiar yang digunakan pada sudut kiri atas Layar TV pada tahun 20042012.

Logo Indosiar digunakan pada tahun 1995-sekarang. Pada tahun 2004-2012, logo ini dijadikan Station ID dan Logo Perusahaan dan dipergunakan kembali pada tahun 2012-sekarang.

4.3.4. Program Siaran Perseroan memiliki berbagai jenis program ditinjau dari sumber perolehannya, yaitu program in-house yang meliputi program drama, non drama,

76

news (berita) dan program outhouse. Perseroan menghasilkan program yang bersifat serial dan film televisi yang kebanaykan ditujukan untuk kelompok pemirsa remaja. Program non 22 drama i-house memperoduksi aneka jenis program yang dapat menghibur berbagai kelompok pemirsa seperti program anak, tv magazine, kuis/game show, variety show, sport, infotainment, talkshow, dan lain-lain. Sementara program news dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan pemirsa akan informasi aktual dan edukatif. Sebagai televisi yang membidik segmen keluarga (family tv), Perseroan terus berupaya menghadirkan programprogram yang dapat dinikmati oleh segala usia, jenis kelamin, tingkat penididikan maupun strata social dan ekonomi dengan senantiasa mempelajari perilaku pemirsa dan perubahannya baik dalam hal selera maupun pola menonton. Berdasarkan

hasil

pendataan

ini

kemudian

menyusun

strategi

penempatan program dengan memilah waktu tayang program dan menyajikan program-program yang sesuai dengan segmen pemirsa yang dibidik. Saat ini program acara yang menjadi unggulan di tahun 2010 yakni, Take Celebrity Out, Take Me Out, Take Him Out, Mama Mia,, Indonesia Got Talent, AFI 2010, News, Sinetron dan sederet program acara lainnya. Selain program lokal program drama asia telah lama mendapatkan tempat di hati pemirsa Indosiar dan selalu masuk dalam top program televise kategori forign series setiap tahunnya. Di tahun 2005-2007 program drama serial Asia mendominasi top program televise kategori foreign series, beberapa diantaranya program “Jewel In the Palace” , “Full House”, dan “Pricesss Hour”.

77

Berdasarkan jumlah jam tayang selama bulan Juni 2010, komposisi program Indosiar terdiri dari program film asing (film barat dan India) sebesar 31% program hiburan lokal (Take Me Out, Take Him Out, Take Celebrity Out, Mama Mia) sebesar 27%, film local/FTV sebesar 8%, informasi (infotainment dan talkshow) sebesar 8%, drama asing (drama Korea) sebesar 7 %, drama lookal/sinetron sebesar 4% dan berita sebesar 3%. Komposisi program ini bias dirubah tergantung tren yang disukai pemirsa. Namun secara umum Indosiar tetap menitikberatkan pada program-program hiburan (entertainment, movie, dan series) dibandingkan program non hiburan (news & information).

4.3.5 Gambaran umum drama Korea Berbeda dengan budaya pop Jepang yang hanya menjangkau anak-anak dan remaja, budaya pop Korea mampu menjangkau segala usia, mulai dari anakanak sampai orang dewasa. Menurut Kim Song Hwan, seorang pengelola sindikat siaran televisi Korea Selatan, produk budaya Korea berhasil menjangkau penggemar

di

semua

kalangan

terutama

di

Asia

disebabkan

teknik

pemasaran Asian Values-Hollywood Style. Artinya, mereka mengemas nilai-nilai Asia yang dipasarkan dengan gaya modern. Istilah ini mengacu pada cerita-cerita yang dikemas dengan nuansa kehidupan Asia, namun pemasarannya memakai cara internasional dengan mengedepankan penjualan nama seorang bintang atau menjual style.

78

Serial Endless Love tayang setiap Senin-Kamis pukul 18.00 WIB di Indosiar mula 1 Juli 2002. Pada dua episode pertama saja, banyak penonton sudah terharu. Melalui kisah tertukarnya dua bayi perempuan dari latar belakang keluarga berbeda kasta, emosi penonton diaduk-aduk. Apalagi menyangkut persoalan cinta. Mendukung hubungan Eun Suh dan Joon Suh, atau dengan Tae Suk Penampilan wajah cantik dan ganteng pemainnya, ikut jadi pertimbangan penonton. Enaknya Song Hye Kyo (Eun Suh) disandingkan dengan Song Seung Hun (Joon Suh), tapi sayang kalau Won Bin (Tae Suk) yang juga ganteng tak kesampaian cintanya. Rasa dilema penonton diakhiri dengan sad ending khas Korea.

Gambar 1 Drama Korea Auntumn Fairy Tale (Endless Love)

Setelah drama Korea sukses tayang di Indosiar, mulai banyak drama Korea yang menjadi hits dan diulang penayangannya. Contoh beberapa drama Korea yang paling banyak diminati dari tahun 2002 hingga kini menurut rating

79

Indosiar: 1. Drama Korea Princess Hours

Gambar 2

Diperankan oleh Yoon Eun Hye sebagai Shin Chae-kyung sangat kreatif. Seorang gadis SMA normal yang bersekolah di sekolah yang sama dengan Lee Shin, putra mahkota dari Korea. Kakek Chae-kyung bersahabat dengan Raja korea. Untuk menghormati temannya, Raja menetapkan bahwa Chae-kyung untuk menjadi Putri Mahkota, yang berarti bahwa dia akan dinikahkan dengan siapa pun yang akan menjadi Putra Mahkota (Lee Shin). Meskipun dia sering tampak dewasa dan menjengkelkan, dia adalah seseorang yang baik hati, polos, jujur. Sering disebut "Pig" oleh adik laki-lakinya, Chae-kyung menikah dengan pangeran karena janji yang dibuat antara kakeknya dan kakek Shin. Reaksi awalnya pada Lee Shin adalah kejengkelan yang berubah menjadi sebuah cinta. Tapi disisi lain datanglah cinta dari Lee Yul (sepupu Lee Shin). Meskipun Chaekyung menganggap Lee Yul hanya sebagai teman, tapi Lee-yul tetap berusaha untuk mendapatkan cinta Chae-kyung.

80

2. Drama Korea Boys Before Flower

Gambar 3

Drama yang diangkat dari novel Jepang berjudul Hana Yori Dango dan sempat dibuat versi Jepangnya ini sukses di-remake kembali oleh Korea. Bahkan bisa dibilang drama Boys Before Flower versi Korea lebih sukses dibanding dengan versi Taiwan (Meteor Garden) dan versi Jepang. Bercerita tentang gadis miskin (Geum Jandi) yang mendapatkan beasiswa di sekolah elit yang sahamnya dimiliki 4 pemuda tampan. Karena sifat gadis miskin yang keras dan suka menolong, akhirnya dia harus berhubungan dengan orang paling berpengaruh di sekolah (Goo Jun Pyo). Pertengkaran antara Jandi dan Junpyo membuat mereka saling jatuh cinta. Didukung ketiga sahabatnya akhirnya jandi dan Jun pyo pun bersama walaupun orang tua Jun Pyo bersikeras menolak Jandi yang berasal dari keluarga miskin.

81

3. Full House

Gambar 4

Drama Full House termasuk drama yang sering diputar ulang karena banyaknya permintaan pemirsa. Saat ini televisi ANTV juga meanyangkan kembali drama Korea ini. Drama Korea ini diperankan oleh aktor dan aktris berbakat Song Hye Kyo (Han Ji Eun) dan Rain ( Lee Young Jae) yang menceritakan perebutan hak milik sebuah rumah mewah di pinggir pantai yang berbuntut percintaan antara keduanya.

4. Jewel in the Palace (Dae Jang Geum)

Gambar 5

82

Jewel In The Palace menceritakan tentang dokter perempuan kerajaan pertama dinasti Joseon yang berawal dari koki istana yang bernama Dae Jang Geum. Drama ini sukses besar di negara Indonesia, Iran, Jepang, RRC, Taiwan, Kanada, Hongkong, Singapura, Malaysia, Filiphina, Thailand bahkan negara bagian Amerika.

5. Queen Seon Deok

Gambar 6

Queen Seon Deok adalah Korean drama yang populer di Indonesia. Film serie ini mengisahkan sejarah ratu Korea pertama yang diperankan oleh Lee Yo Won sebagai The Great Seon Deok. Seperti Jewel in the Palace, drama Korea ini juga menarik dan penuh intrik. Karena sejarah Korea selalu menarik untuk diikuti. Genre dari drama seri ini adalah drama history, romance, tragedy.

83

6. City Hunter

Gambar 7

Drama City Hunter adalah Korean drama yang saat ni sedang populer di indonesia. Drama ini menceritakan tentang balas dendam seorang anak (diperankan oleh Lee Min Ho) karena ayahnya menjadi korban lima politisi yang menyebabkan sang ayah meninggal. Kisah ini diselingi dengan kisah cinta dan balas dendam. City Hunter dibintangi oleh Lee Min Ho sebagai Lee Yoon Sung/Johnny Lee/PooChai, Park Min Young sebagai Kim Na Na dan lainnya. Drama seri ini bergenre action, romantis, thriller.

4.4 Hasil Penelitian 1. UU Penyiaran no 32 th 2002 Dibuat oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan di industri penyiaran. Seperti yang dijelaskan pada pasal 4 tentang fungsi penyiaran, peran undang-undang dalam pasal ini menjelaskan tentang apa sebenarnya fungsi penyiaran yang tentu saja perannya penting untuk menjadi acuan dalam produksi penyiaran. Kemudian pada pasal 5 J mengenai arahan penyiaran terhadap

84

kebudayaan nasional, menjadikan tujuan dari pasal ini semata-mata untuk memajukan kebudayaan nasional. Penjelasan pada

pasal 7 tentang Komisi

Penyiaran Indonesia , dan pasal 8 tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia sudah jelas adalah sebuah lembaga yang mengurusi masalah yang berkaitan dengan penyiaran baik dalam hal siaran yang melanggar norma hukum, budaya serta menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan strandar program siaran. Hingga kini, salah satu problem mendasar dalam dunia penyiaran di Indonesia ialah adanya indikasi kepincangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Banyak publik tidak bisa memahami poin-poin penting dalam undang-undang tersebut. Salah satunya, misalnya ketika undangundang itu dikaitkan dengan standar kepemilikan media. 2.

Peran P3SPS 2012 Dikhususkan untuk membuat batasan siaran untuk melindungi pemirsa

dalam penayangan-penayangan yang memiliki dampak negatif dalam industri penyiaran karena tidak semua program siaran itu sudah sesuai sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang penyiaran perihal fungsi siaran. Banyak cara yang dilakukan KPI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini isi siaran. Seperti misalnya, adanya penggolongan klasifikasi program siaran berdasarkan usia, kemudian tentang bagaimana anak-anak dan remaja harus dilindungi dari pengaruh atau dampak media yang terus berkembang.

85

4.5 Pembahasan Sejak tahun 2002, drama Korea mulai ditayangkan di televisi swasta Indonesia, saat itu pula pembelian dan minat beli terhadap produk Korea Selatan meningkat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah drama Korea yang ditayangkan di Indonesia dari tahun 2002 hingga tahun 2012 tercatat lebih dari 50 drama Korea yang ditayangkan di Indonesia. Sebuah tren yang didominasi kembali oleh Asia Timur, yang dulunya didominasi Negara Jepang kini bergeser ke Negara Korea Selatan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha Korea yang secara tidak langsung menjual produk ke negara lainnya dengan cara menyelipkan setiap produk dalam image artis atau dalam drama yang diproduksi Korea terutama dalam entertainment atau industry hiburan. Hal ini membuat pergeseran kembali budaya Indonesia menjadi mengikuti budaya Korea. Banyaknya boyband dan girlband yang bisa menyanyi sambil menari dan menjadi icon produk. Bukan hanya itu label Korea juga terus menerus menjadi pasar di Indonesia. Sebagai contoh beberapa produk Korea seperti Samsung, LG, Hyundai dan sebagainya kini menjadi saingan ketat dalam perindustrian teknologi oleh produk barat, Jepang maupun China. Sedangkan Indonesia sebagai objek pasar masih terus menerima produk asing secara tidak langsung karena selain berbagai penawaran yang menarik, produk Korea selalu disuguhkan melalui serial drama Korea yang sering tayang di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan dosen Junalistik

Universitas Padjadaran yang menyatakan bahwa:

86

“ Drama Korea merupakan sebuah Strategi marketing seperti yang pernah dilakukan oleh Hollywood yang sudah memprediksi film batman dari sebuah cerita fiksi menjadi tokoh superhero yang disukai anak –anak maupun dewasa. Ini merupakan strategi komunikasi yang bagus, sama halnya dengan drama Korea merupakan strategi marketing yang di dalamnya terdapat pesan penjualan produk yang terselip dalam setiap dramanya”. 26

Sebuah tren yang diciptakan Korea ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia bahkan mendunia, bahkan yang terjadi memang saat ini penjualan produk Korea senakin meningkat. Drama Korea tidak lepas dengan para aktor tampan dan aktris yang cantik yang menjadikan drama Korea menarik di mata pemirsa. Bukan hanya disukai oleh anak-anak bahkan orang dewasa pun banyak yang memiliki koleksi DVD drama Korea. Seperti halnya para remaja lain, Atika adalah penggemar drama Korea yang sudah sejak tahun 2007 menyukai drama Korea.

“ Awalnya lebih sering menonton drama Jepang, tapi setelah menonton drama Korea Princess Hour, jadi lebih suka pemerannya yang bernama Kim Sun Ah dan Eun Hye (pemeran Princess Hour), dan pemeran favorit prianya Cha Seung Won.”27

Menurutnya, tidak semua drama Korea bagus, tapi karena situasi di Indonesia itu jika ada sesuatu yang sedang booming, pasti jadi „menjamur‟

26 27

Hasil wawancara dengan Dosen Jurnalistik, Bambang Irawadi, 3 Agustus 2012. Hasil wawancara dengan Atika, pecinta drama Korea, tanggal 4 Agustus 2012

87

dimana-mana. Banyak juga yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan Korea, tapi jadinya ikut-ikutan nonton padahal sebenarnya tidak mengerti juga. “Menurut saya, harus ada pengertian juga dari pihak statsiun tv bahwa tidak harus menayangkan drama Korea secara terus menerus untuk masyarakat Indonesia. Pilih aja yang benar-benar bagus bagus dan bisa dijadikan pelajaran untuk industri pariwisata misalnya, atau pelajaran untuk para pembuat sinetron di Indonesia agar tidak membuat sinetron yang tidak bermutu.”28

Gelombang korea mulai menguasai Asia,termasuk Indonesia. Banyak sebab mengapa korean drama jadi “booming” di Indonesia Raya. Diantaranya, mengakibatkan beberapa dampak, misalnya sinetron menjadi tontonan yang monoton ( episode yang panjang, tema klise). Drama korea lebih variatif dan kreatif dalam ide cerita, setting, latar, visual dan musicnya. Di Indonesia kualitas sinetron dan film jauh beda. Kemudahan dalam mencari judul-judul film terbaru yang sedang hits di korea juga menjadi pendukung semakin banyak orang menonton drama korea. Tidak perlu menunggu tayang di stasiun TV, kini masyarakat bisa langsung ke toko dvd dan searching judul yang terbaru, hanya dengan beberapa rupiah perkeping, kita sudah bisa menonton drama Korea. Banyak cara agar bisa menonton drama Korea selain membeli dvdnya. Dengan mudahnya kita bisa download atau menonton di situs internet. Banyak situs yang sedia “free watching Korean Drama”.

28

Hasil wawancara dengan Atika, pecinta drama Korea, tanggal 4 Agustus 2012

88

Banyaknya permintaan penayangan drama Korea di Televisi juga diungkapkan Gufron selaku produser penayangan drama Korea di Indosiar yang menyatakan bahwa:

“Indosiar dari awal penayangan konsisten membeli program drama terbaik dilihat dari hasil rating baik di wilayah Asia terutama di Korea misalnya EndlessLove, Jang geum, Dong yi dan yang terbaru City Hunter”.29

Keadaan ini bertentangan terbalik dari sisi akademisi yang memberikan kritik terhadap pertelevisian Indonesia yang mengedepankan tren tanpa melihat adanya filterisasi terhadap tayangan asing yang ditayangkan di Indonesia. Padahal dari segi pertelevisian, adanya program penanyangan drama Korea justru memberikan respon positif yang membuat stasiun televisi banyak ditonton masyarakat. Sebagai wujud dari pengaruh masuknya budaya Korea di Indonesia tidak lepas dari program drama Korea yang saat ini semakin banyak ditayangkan di Indonesia. Tayangan lokal dan budaya nusantara penting untuk sering hadir di lembaga penyiaran, guna mendekatkan masyarakat dengan akar budayanya sendiri. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menayangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya pada awal da akhir mengudara. Demikian disampaikan Azimah Subagijo, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat saat melaksanakan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) sebuah lembaga penyiaran berbayar (LPB) di Jakarta. 29

Hasil wawancara dengan Gufroni, produser penayangan drama Korea di Indosiar, tanggal 7 Agustus 2012

89

Menurut Bambang Irawadi, selaku dosen Jurnalistik Universitas Padjadjaran,

“Tayangan apapun sebetulnya adalah sebuah hasil budaya, logis dalam budaya yang didokumentasikan dalam film. Jadi tidak bisa dipisahkan antara drama dan budaya. Tayangan televisi merupakan penyerapan sempurna yang dicerna oleh otak paling banyak yaitu 80% dibandingan dengan media audio saja. Orang produksi harus bisa membuat penontonya terbawa efek drama. Ini adalah pegolahan budaya sehingga unsur budaya tidak bisa dipisahkan dengan perkebangan film atau drama.”30

Berkembangnya drama Korea yang masuk ke Indonesia, membuat adanya aturan yang memberikan keleluasaan dan keterbatasan pihak media dan masyarakat untuk memberika perlindungan bagi remaja dari dampak negatif setelah menonton drama Korea yang tercantum dalam undang-undang penyiaran no. 32 tahun 2002

dan P3SPS ( Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran) dalam melindungi masyrakat khusunya para remaja. Dalam kedua peraturan perundangan, terlihat sebagai anak-anak dan remaja, ada klasifikasi khusus yang dibuat agar ada batasan penanyangan seharusnya dibatasi pemerintah. Sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). KPI selaku wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat sangat penting perannya. Walupun KPI sendiri masih dibatasi dalam beberapa hal misalnya terkait undang-undang perfilman, KPI tidak

30

Hasil wawancara dengan Dosen Jurnalistik, Bambang Irawadi, 3 Agustus 2012

90

berhak mensensor film jadi masih dalam batasan perundangan penyiaran dalan P3SPS. Dalam kaitannya terhadap perlindungan remaja dalam dampak negatif menonton drama Korea, anggota KPI, Dadang Rahmat HIdayat menerangkan bahwa: “UU penyiaran

dan P3SPS membuat pengertian khusus terhadap

masyarakat yang harus dilindungi karena tidak semua isi siaran dapat dianggap aman bagi pemirsanya. Jadi dibuat perlindungan khusus bagi anak-anak dan remaja dengan cara : membuat klasifikasi tayangan, agar anak-anak dan remaja mngetahui seperti apa pola tontonan yang seharusnya ditonton dengan klasifikasi SU (Semua Umur), D (dewasa), R (remaja) dan A (anak-anak). Kedua, pembatasan jam tayang yang dijelaskan pada P3SPS. Misalnya untuk tayangan dewasa, mistik ataupun supranatural boleh ditayangkan diatas pukul 22.00. ini untuk melindungi anak-anak dan remaja dalam penayangan yang bersifat negative dan melindungi hak-hak anak-anak dan remaja. Banyak pandangan secara psikologis sebagai manusia yang belum dewasa, dan belum stabil dalam hal eksplorasi pemikiran. “31

Sebagai bentuk tanggung jawab dari KPI sendiri, ada beberapa program khusus yang memang diterapkan di masing-masing KPID. Seperti misalnya pernah ada program ketika anggota KPI Dadang Rahmat Hidayat masih menjadi ketua KPID Bandung, yaitu program GEMAS PEDAS (Gerakan Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas) kepada para pelajar terutama para ketua OSIS di daerah yang bertujuan agar mereka mengeathui hak-hak mereka sebagi pononton televisi. Mereka diberikan pemahaman seputar dunia penyiaran, dan banyak tanggapan positif yang sebetulnya mereka pun sadar terhadap tayangan31

Hasil wawancara anggota KPI, Dadang Rahmat Hidayat, tanggal 7 agustus 2012

91

tayangan yang tidak mendidik.hal ini bertujuan untuk memfilterisasi anak-anak dan remaja dari dampak negative media seperti adanya penanaman psikologis penanaman polistik, pengaruh capital, pengaruh modal atau yang membuat masyarakat konsumtif dalam siaran televisi. Peraturan perundangan pun membahas dalam Undang-undang Penyiaran no 32. Tahun 2002 mengenai arahan penyiaran terkait dengan masuknya budaya asing ke Indonesia khususnya drama Korea yang sedang banyak tayang di Indonesia. pada pasal 5 dijelaskan sebagai arahan penyiaran yang beberapa poinnya menjelaskan bahwa penyiaran harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab dan bisa memajukan kebudayaan nasional. Terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha menjaga utuh kebudayaan nasional agar tidak dirusak pada praktisi media Beberapa poin penting juga menjelaskan mengenai peran KPI dalam hal penyiaran di Indonesia yang tertuang dalam pasal 7 mengenai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

yang merupakan lembaga negara yang bersifat

independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran serta fungsi KPI dalam pasal 8

yaitu: menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan

menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI memiliki peraturan peundangan sendiri yang disebut P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). P3 SPS ini yang menjadi acuan bagi media untuk filterisasi tayangan. Dalam melindungi

92

anak-anak dan remaja, KPI memiliki pandangan khusus mengenai literasi media yang dijalankan dan menjadi tanggung jawab KPI. Seperti yang diungkapkan anggota KPI, Dadang Rahmat Hidayat :

“Bentuk literasi media sebetulnya bukan hanya KPI saja yang harusnya memiliki awareness terhadap tayangan yang ada. Literasi media tidak hanya untuk anak-anak dan remaja saja tetapi juga untuk tayangan dewasa sehingga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap tayangan yang ada, sehingga mampu memilih dan memilah tontonan. Untuk mendapatkan hak penonton, media literisai dilakukan oleh KPI, walaupun tidak spesifik, tapi KPI sadar harus diberikan pengetahuan dan pemahaman menganai tayangan yang dianggap tidak perlu ditayangkan. Ada media sosialisasi juga kepada media penyiaran yang harus ditaati sebagai tanggung jawab moral, sosial dan formal.”32

Pada pembahasan P3SPS, pengertian anak jelas dituliskan dalam undangundang P3 pasal 1. 13 yang menjelaskan Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan perlindungan kepada anak tertera pada pasal 14 P3 yang berisikan (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Dan pada SPS juga dijelaskan pada pasal 15 yang menyatakan (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anakanak 32

Hasil wawancara anggota KPI, Dadang Rahmat Hidayat, tanggal 7 agustus 2012

93

dan/atau remaja. (2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja. (3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya. (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat. Perihal ini, anggota KPI ,Dadang Rahmat Hidayat menyatakan bahwa :

“KPI memiliki cara dalam hal pemantauan siaran televisi yaitu Dengan cara pengaduan dan pemantauan.

Pengaduan yang dilakukan masyarakat

langsung ke KPI dan tentunya KPI juga tanpa aduan memiliki wewenag khusus untuk menegur tayangan yang seharusnya ditonton maupun tidak. Tentu saja ada sanksi yang akan diterima media. Sanksi akan diberikan ke media yang menayangkan pelanggaran, bukan artisnya yang kita panggil, tapi media siarannya yang kita tegur untuk diperbaiki siarannya, penghentian siaran sementara dan sanksi paling berat adalah pencabutan izin siaran yang melalui proses peradilan.”33

Pentingnya

perlindungan anak-anak dan remaja terhadap tayangan

televisi khususnya drama Korea membuat KPI juga memiliki program khusus dalam memfilterisasi tayangan yang dianggap memiliki dampak negative bagi anak-anak dan remaja seperti misalnya, program yang pernah dilakukan oleh KPID Bandung ada program sosialisi bernama GEMAS PEDAS (Gerakan Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas) kepada para pelajar terutama para 33

Hasil wawancara anggota KPI, Dadang Rahmat Hidayat, tanggal 7 agustus 2012

94

ketua OSIS di daerah yang bertujuan agar mereka mengeathui hak-hak mereka sebagi pononton televisi. Mereka diberikan pemahaman seputar dunia penyiaran, dan banyak tanggapan positif yang sebetulnya mereka pun sadar terhadap tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Jika media sehat, pemirsa tidak perlu cerdas, dipastikan dampaknya aman. Tapi media saat ini sulit, perlindungan ini diperlukan karena ketidak- independenanan media, padahal media sudah seharusnya independen. Kalau media seperti itu, maka masyarakat harus cerdas dan tahu orientasi tontonan seperti apa dan supaya masyarakat sadar dampak negative dari tayangan televisi, karena ada penanaman psikologim penanaman polistik, pengaruh capital, pengaruh modal atau yang membuat masyarakat konsumtif. Menurut anggota KPI, dalam menyikapi tayangan televisi khusunya drama Korea, KPI jelas memiliki pandagan berbeda dengan praktisi media, namun KPI sadar dalam pertimbangan media siaran yang utama adalah perlembangan Tren, dan bagaimana membuat program yang menguntungkan, selama penanyangan program drama maupun music Korea tidak melebihi dari 10% isi siaran seperti yang tertera pada P3SPS pasal 45 tentang program siaran asing.

“Menyikapi dampak negatif dalam dama Korea saya rasa lebih banyak aduan mengenai sinetron kita. Kita harus realistis dalam hal ini, bisa jadi janganjangan yang merusak juga adalah lagu-lagu Indonesia sendiri. Ini yang saya lihat dengan adanya tren ini membuat masyarakat kita menjadi peniru. Seperti misalnya sinetron

muncel karena ada telenovela. Tren itu memang penting

namun tidak wajib diikuti. Itu yang terjadi dalam industri penyiaran,

95

salah satunya adanya pertimbangan tentang budaya polpuler dan budaya massa yang berkembang dan memiliki potensi yang dijadikan komoditas bagi pemirsa. Yang terpenting masih dalam batasan yang tercantum di P3SPS seperti dalam pasal 45.4 yang berisikan Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari”34

Walaupun drama Korea hingg saat ini masih dalam kategori aman dalam penayangan di Indonesia, namun menurut anggota KPI Dadang Rahmat Hidayat menyatakan bahwa :

“Saya lihat drama Korea masih dalam batas-batas siaran asing yang sopan dibandingkan dengan siaran dari barat yang memperlihatkan SARA dan sebaginya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada aduan mengeani drama Korea, kami bisa menegurnya,, misalnya dari aturan yang ditetapkan 20%, siaran asing melebisi kapsitas siaran, atau semua televisi menayangkan drama Korea, bisa saja kita bicarakan ke media, seperti misalnya ditanyakan apakah tidak ada siaran Indonesia yang layak ditonton, tapi biasanya akan balik lagi karena keterbatasan penayangan Indonesia yang kurang bagus.”35

Sebenarnya beberapa remaja juga sadar akan euphoria Korea di Indonesia yang mulai tampak berlebihan dalam aplikasinya misalnya begitu antusiasmenya orang menonton konser Korea yang bisa dibilang tidak murah. Seperti yang diungkapkan Atika, pecinta drama Korea, memberikan alasannya 34 35

Hasil wawancara anggota KPI, Dadang Rahmat Hidayat, tanggal 7 agustus 2012 Hasil wawancara anggota KPI, Dadang Rahmat Hidayat, tanggal 7 agustus 2012

96

menyukai drama Korea yaitu karena banyak mengangkat tentang budaya mereka dan pengenalan tempat-tempat wisata di Korea, jadi buat orang tertarik untuk datang ke Korea. Itu yang dianggap berlebihan ketika kita tidak bisa menyaring budaya negative yang dipertontonkan misalnya berbicara kasar, mabuk, atau sekedar gaya hidup Korea yang glamor. Seperti jadi terbawa dengan budaya hidup di sana yang lebih bebas. Menurut Atika,

“Drama Korea itu adalah wujud Budaya Korea dalam film yang sebenarnya menurut saya lebih seperti budaya barat yang bebas tapi masih lebih sedikit sopan dan masih memiliki nuansa Asia(seperti percampuran budaya).”36 Ketika pemerintah Indonesia mempromosikan Pulau Komodo sebagai salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia Baru atau New7Wonders. Terlepas dari sejumlah pro kontra dan konflik di dalamnya, yang kemudian menarik bagi saya adalah Jeju Island (Pulau Jeju) di Korea Selatan yang juga masuk salah satu Tujuh Keajaiban Dunia Baru. Pemerintah Korea Selatan (Korsel) tidak hanya memanfaatkan promosi melalui iklan-iklan di televisi dan sejumlah media lainnya, namun juga memanfaatkan drama Korea-nya. Salah satu drama Korea berjudul “Lie to Me” yang menceritakan seorang pegawai negeri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Korea. Meskipun jelas ini hanya sebuah komedi romantis, namun hal menarik lainnya, di serial ini juga mengangkat keindahan pulau Jeju sebagai salah satu tempat pariwisata di Korea. Serial tersebut sepertinya dibuat khusus mempromosikan pulau Jeju yang kini menjadi salah satu 36

Hasil wawancara dengan Atika, pecinta drama Korea, tanggal 4 Agustus 2012

97

Tujuh Keajaiban Baru Dunia. Bahkan banyak sekali adegan-adegan seperti dalam kisah nyata di mana pemeran utama mempromosikan pulau Jeju dengan mempresentasikan dan mengantarkan para pejabat dan turis-turis local maupun internasional keliling pulau Jeju dan menikmati pemadangan menarik, mulai dari hotel-hotel mewah dan unik yang ada di sekitarnya hingga puncak tertinggi di Korea Selatan, dan pantai-pantai indahnya. Budaya Korea, utamanya yang disosialisasikan melalui industri hiburannya, telah menarik minat masyarakat dunia. “Lie to Mie” hanyalah satu dari sekian banyaknya drama Korea yang menurut saya cukup berkualitas. Jika dibandingkan dengan sinetron Indonesia, siapapun penikmat drama Korea pasti bisa menilai dan membandingkan dengan sinetron Indonesia yang masih sangat jauh dari berkualitas. Korea memiliki kelebihan dan keunikan yang sulit bisa ditemukan di sinetron Indonesia. Mulai dari setting ceritanya, akting pemainnya, kostumnya, hingga jumlah episodenya yang tidak begitu pajang seperti sinetron Indonesia. Nilai yang juga tidak pernah ketinggalan dari drama-drama Korea adalah nilai edukasi (pendidikan), seperti pada penghormatan dan pelestarian budaya leluhur. Bagaimana menghormati orang tua atau yang lebih tua, menjaga dan melestarikan makanan tradisional seperti sup Kimchi atau kue beras untuk perayaan tertentu. Tidak heran kemudian budaya Korea melanda dunia khususnya Indonesia, atau yang popular disebut Korean Wave (gelombang Korea).

98

Secara jujur kita harus mengakui bahwa gelombang budaya Korea ini memang sangat luar biasa dahsyat. Dunia mengakuinya. Kesuksesan mengekspor budaya ini, pasti tidak lahir secara tiba-tiba. Korea berhasil menciptakan gelombang budaya ini berkat kebijakan budaya yang sepenuhnya mendukung industri kreatif negara. Industri film misalnya, dikelola dan dibuat untuk memperkenalkan budaya Korea ke dunia luar. Pajak rendah untuk film lokal diberlakukan, bahkan diberikan bantuan dana khusus untuk produksi film yang mengusung budaya Korea. Bahkan menurut Kepala Pendidikan Indonesian and Korean Cultural Studies (IKCS), Chang Ik Hwan yang dilansir Republika Online, mulai 20 tahun silam Pemerintah Korea memberikan beasiswa besar-besaran kepada artis dan seniman untuk belajar di Eropa dan Amerika. Kemudian artisartis dibentuk sedemikian rupa hingga benar-benar menjadi artis „‟jadi‟‟ untuk kemudian diluncurkan. Kini, Korea memetik hasil dari keseriusan mereka menggarap industri kreatifnya. Di sisi lain, dunia pertelevisian Indonesia sendiri hingga saat ini masih belum beranjak dari sejumlah persoalan di bidang penyiaran terutama kebijakankebjikannya, seperti yang masih hangat terkait kepemilikan media (media ownership) yang kini telah dikuasai oleh segelintir orang (pengusaha) yang secara tidak langsung akan berdampak pada isi media. Hingga hari ini, kita masih masih prihatin terhadap berbagai tayangan televisi kita. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002, dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang, menetapkan standar program

99

siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran pun, masih ada tayangan “bermasalah” yang lolos dari monitoring KPI. Berkembangnya budaya pop Korea (KoreanWave) di Indonesia merupakan perwujudan globalisasi dalam dimensi komunikasi dan budaya. Globalisasi dalam dimensi ini terjadi karena adanya proses mengkreasikan, menggandakan,

menekankan,

dan

mengintensifikasi

pertukaran

serta

kebergantungan informasi dalam dunia hiburan, dalam hal ini adalah dunia hiburan Korea. Kebergantungan ini masih dalam dimensi konkrit. Meskipun demikian, jika korean wave ini tidak disertai dengan apresiasi terhadap kebudayaan nasional, maka dikhawatirkan ekstensi kebudayaan nasional bergeser nilainya menjadi budaya marginal (pinggiran). Apalagi prosentase terbesar penerima korean wave di Indonesia adalah remaja. Padahal, remaja merupakan tonggak pembangunan nasional. Jika remaja sekarang sudah tidak mengenal kebudayaannya sendiri, maka kebudayaan nasional dapat mengalami kepunahan dan berganti dengan kebudayaan baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kepribadian nenek moyang negara kita.