BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 1.1.1 Sejarah Umum BNN Sejarah1 penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.
1
Sejarah BNN [online]. Diakses pada tangga l 9 Agustus 2012 pukul 02.00. dari: http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=visi_misi&mn=1 &smn=a
48
49
Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Menghadapi
permasalahan
narkoba
yang
berkecenderungan
terus
miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.
50
BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan
kebijakan
nasional
penanggulangan
narkoba;
dan
2.
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNPBNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden,
51
Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama. 1.1.2 Visi dan Misi BNN
52
Visi Komitmen negara-negara anggota ASEAN2 yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 yang merupakan issue global, regional harus disikapi secara serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor : TAP/MPR/VII/2001 yaitu : "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara", maka Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai focal point dalam penanganan permasalahan narkoba adalah : "Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015". Misi Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci seperti: penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan dapat memberikan kejelasan visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah: 1. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
2
Visi
dan Misi BNN [online]. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2012 dari: http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8006/visi-dan-misi
53
2. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 3. Terwujudnya kondisi penegak hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum 4. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba 5. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 6. Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi 7. Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program P4GN 8. Terjalinnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia 1.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BNN Kedudukan : Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas : Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
54
Fungsi BNN: a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN; b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;. c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing; e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas; f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; h. Pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Fungsi : 1.
2. 3. 4.
Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
55
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
56
23.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
1.1.4 Logo dan Icon BNN 1. Logo
Gambar 1. Logo BNN
Penjelasan3: a. Bentuk Bulat, menandakan kebulatan tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. b. Tulisan Indonesia Bebas Narkoba 2015, berarti pencapaian Indonesia Bebas Narkoba di tahun 2015. c. Lambang Garuda Pancasila, sebagai lambang Negara Republik Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah Bangsa yang besar dan Negara yang kuat. d. Kepulauan Indonesia, menandakan wilayah Indonesia yang secara keseluruhan harus terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. e. Kaitan Pergelangan Tangan, menandakan seluruh bangsa Indonesia tidak membedakan suku dan agama maupun ras bersatu padu dan saling bahu membahu menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari bahaya narkoba. f. Dasar Warna Merah Putih, sebagai lambang bendera Indonesia yang harus senantiasa berkibar mengiringi tekad dan semangat bangsa Indonesia memerangi jaringan sindikat peredaran gelap narkoba. g. Tulisan Bersama, Kita Wujudkan, menegaskan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba di Tahun 2015 merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab lembaga, kelompok, atau golongan tertentu.
3
Logo
dan Icon BNN [online] diakses pada tanggal http://bnnkgarut.wordpress.com/category/arti-logo/
10
Agustus
2012
dari
57
2. Icon BNN
Gambar 2. Icon BNN
Penjelasan: 1. Ikon Anti Narkoba ini berbentuk kupu-kupu, bewarna kuning keemasan dengan outline hitam. 2. Warna kuning keemasan melambangkan kegiatan yang baik dan itikad yang mulia. 3. Warna hitam menunjukkan kekuatan dan keteguhan dalam memerangi penyalahgunaan Anti Narkoba. 4. Kepakan sayap menandakan dinamisasi gerakan Anti Narkoba. Posisi sayap kupu-kupu yang tidak simetris, dan mengarah ke kanan, merupakan simbol arah yang baik. 5. Garis atau outline hitam yang mengelilingi sayap secara tidak terputus mengibaratkan sebuah lintasan tanpa penghujung dan pangkal, menandakan negiatan yang beralangsung terus menerus dalam memerangi Narkoba. 6. Kupu-kupu menginspirasikan proses metamorfosis yang di mulai dari telur, menjadi ulat, kemudian kepompong, dan lahirlah kupu-kupu yang cantik. Proses ini menggambarkan suatu gerakan masyarakat yang terus menerus dan kesinambungan dalam memerangi Narkoba, dimana kupu-kupu menjadi simbol akhir keberhasilan dari sebuah proses yaitu bersih dari Narkoba, sebuah cita-cita mulia yang di harapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
58
1.1.5 Struktur Organisasi BNN BNN dikepalai oleh kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kepala BNN dibantu oleh Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan lima (5) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja sama. Inti dari koorbisnis sebagai sasaran utama BNN adalah terletak di ;ima bidang tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: 03/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010, struktur organisasi BNN. Dalam Struktur Umum terdapat Sekretariat Utama yang membawahi empat (4) Biro (Karo) yaitu: Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan, serta Biro Umum. Salah satu biro di bawah koordinasi Sekretariat Utama adalah Biro Umum. Di dalam Biro Umum, terdapat struktur khusus yang di dalamnya membawahi empat (4) bagian yang menyangkut: Bagian Tata Usaha, Bagian Logistik, Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi, serta Bagian Rumah Tangga dan Protokol. 1.1.6 Struktur Pelaksana Harian Humas BNN Humas berdiri sendiri dengan tingkatan setara eselon III karena berada di bawah koordinasi Biro Umum, maka Humas disebut sebahai “Humas Ro Um Settama” BNN yang artinya Hubungan Masyarakat yang berada di bawah koordinasi Biro Umum Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional.
59
KALAKHAR BNN
SEKRETARIS
KA BIRO REN
KA BIRO UMUM
KABAG HUMAS
KSB MEDIA MASSA PENDAPAT UMUM & PEMBERITAAN
KSB HUB MASY DAN ANTAR LEMBAGA
KSB PUBLIKASI DOK DAN PERPUSTAKAAN
Gambar 3. Bagan Pelaksana Harian Humas BNN
1.1.7 Tugas dan Fungsi Humas BNN Tugas dan Fungsi humas BNN4 tertuang dalam Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BNN: Pasal 34 : Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 4
Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional. Jakarta. 2007
60
pengkajian pendapat umum dan pemberitaan, koordinasi kehumasan dan hubungan masyarakat serta kerja sama antar lembaga. Pasal 35: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kerjasama media massa, pengkajian pendapat umum dan pemberitaan serta penyiapan naskah hak jawab institusional; b. koordinasi hubungan masyarakat dan antar lembaga; c. pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan. Pasal 36: Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas : a. Subbagian Media Massa, Pendapat Umum dan Pemberitaan; b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga; c. Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan. 1.1.8 Kegiatan Humas BNN Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menekan penyalahgunaan narkoba, juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan preventis sebagai berikut5: 1. Pembentukan jaringan pemuda Indonesia melawan penyalahgunaan narkoba pada perguruan tinggi di berbagai provinsi 2. Pembentukan kader penyuluhan P4GN di 9 provinsi pada lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan. 3. Pembekalan 1500 kader anti narkoba pada lingkungan pelajar dan mahasiswa di 10 provinsi 4. Kegiatan kelompok diskusi di 5 provinsi: Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut melibatkan pihak media massa, 5
Press Release Humas BNN Tahun 2010
61
akademisi, perbankan, BUMN dan bertujuan menampung aspirasi pihak terkait selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program P4GN 5. Di bidang diseminasi informasi dengan kegiatan: a. Pameran informasi narkoba b. Pertemuan jurnalis pemerhati narkoba c. Penayangan iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik d. e. f. g. 1.2
Penerbitan majalah Pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul dan balon udara Pendistribusian secara gratis: brosur, stiker, poster, vcd dan pin anti narkoba Penerbitan majalah internal BNN
Hasil Penelitian Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah lembaga
pemerintah
nonkementerian
(LPNK)
Indonesia
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN sebagai LPNK adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Salah satu publik yang menjadi target dari aktivitas Humas BNN adalah para sipir. Sipir merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan lapas atau rutan dari peredaran gelap narkoba. Strategi kampanye yang dilakukan harus
62
seefektif mungkin agar BNN dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan para sipir penjara dibawah naungan Kemenkumham. Latar belakang mengapa perlu diadakannya kampanye pencegahan peredaran gelap narkoba di dalam Lapas karena banyaknya kasus peredaran narkoba di Lapas semakin terkuak. Berbagai kalangan berbicara seperti praktisi hukum namun belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi maraknya peredaran narkoba di lapas-lapas se-Indonesia. Banyaknya tudingan bahwa petugas Lapas dengan para Bandar narkoba bekerjasama dalam peredaaran narkoba di dalam lapas. Terbukti dengan hasil penggerebekkan yang dilakukan Denny Indrayana dan BNN di Lapas Kelas II Pekanbaru, Riau ditemukannya barang bukti berupa sabu-sabu. Kerjasama yang dilakukan BNN dan Kemenkumham ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) pada tanggal 6 Desember 2011 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di dalam Lapas dan Rutan6 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syamsuddin dan Kepala BNN Komjen Pol Goerries Mere. Kerjasama ini dilakukan sebagai wujud nyata keseriusan Kemenkumham dan BNN untuk menjadikan Lapas dan Rutan sebagai tempat yang bersih dari Narkoba. Kerjasama ini sempat dinonaktifkan dikarenakan kasus penamparan yang diduga dilakukan wamenkumham, Denny Indrayana dan kembali diaktifkan
6
BNN dan Kemenkumham Kerjasama (2012,3 April). Kompas [online]. Diakses pada 21 Desember 2012 dari http://nasional.kompas.com/read/2012/04/03/19565589/BNNKemenkumham.Kerjasama.
63
setelah adanya beberapa perbaikan berupa kerjasama koordinasi antara BNN dengan pihak Kemenkumham.7 1.2.1 Pengumpulan Data (Fact Finding) Dalam tahap ini, penelitian yang berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi dari publik sasaran yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaankebijaksanaan organisasi dalam hal ini BNN. Kemudian melakukan evaluasi yang didapat dari temuan fakta dan informasi yang didapat untuk menentukan tindakan apa saja yang harus diambil. Pada tahap ini akan menetapkan suatu fakta yang ada dan informasi yang diperoleh demi kepentingan pihak organisasi. Sebelum melakukan strategi yang akan dilakukan oleh Humas BNN dalam program kampanye pemberantasan narkoba kepada para sipir di beberapa penjara di Jakarta. Pihak BNN terlebih dahulu mengumpulkan data-data, informasi dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebelum dilakukannya kampanye. Pada tahun 2012 ini tercatat sudah 12 peredaran gelap narkoba di dalam Lapas. Beberapa temuan yakni delapan ons paket ganja kering di Lapas Pekanbaru dan delapan paket sabu di Lapas Papua. Fakta tersebut menunjukkan bahwa lapas dan rutan belum steril dari narkoba.8 Informan Krisna Anggara menjelaskan: Lapas dan Rumah tahanan (Rutan) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) belum terbebas dari peredaran narkoba. Peredaran narkoba itu melibatkan narapidana dan petugas lapas dan rutan sendiri. Penyalahgunaan narkoba di lapas dan rutan merupakan sebuah fakta yang tak bisa dipungkiri. Berdasarkan fakta pada kurun waktu 2011, tercatat 7
Berantas Narkoba lagi di LP, MoU BNN-Kemenkumham diaktifkan lagi (2012,24 April). Politik Indonesia [online]. Diakses pada 28 Februari 2013 dari http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=33586 8 Hasil wawancara dengan Bapak Krisna Anggara, Kasubag Humas BNN, tanggal 5 Oktober 2012
64
ada 98 kali upaya peredaran gelap narkoba yang digagalkan petugas. Pada tahun 2012 ini saja tercatat sudah 12 peredaran gelap narkoba dan beberapa temuan yakni delapan ons paket ganja kering di Lapas Pekanbaru dan delapan paket sabu di Lapas Papua, dari fakta tersebut menunjukkan bahwa lapas dan rutan belum steril dari narkoba. BNN dan Kemenkumham berupaya keras untuk membersihkan peredaran narkoba dengan salah satu caranya dengan menindak tegas para petugas yang terbukti terlibat. Pada tahun 2010 tercatat ada 32 orang petugas yang terkena sanksi disiplin berat dan 254 orang yang dijatuhi hukuman ringan dan sedang.9 Adanya kerjasama dalam bentuk MoU yang dilakukan oleh BNN dan Kemenkumham, setidaknya pemberantasan narkoba di dalam lapas harus lebih ditekan mengingat adanya kesamaan misi antara dua lembaga terkait, hal ini dijelaskan oleh key informan kabag humas BNN berikut ini: Key Informan Sumirat Dwiyanto menjelaskan: Adanya MoU tentang pemberantasan narkoba di dalam lapas berarti ada kesepahaman semangat yang sama antara Kemenkumham dengan BNN. Meskipun, untuk memberantas narkoba di dalam lapas, BNN tidak melulu membutuhkan adanya MoU itu. Berdasarkan undang-undang kita ini bisa memberantas narkoba di mana saja termasuk di dalam lapas dengan ada atau tidaknya MoU. Jadi kalau ada indikasi peredaran narkoba di dalam lapas kita tetap masuk.10 Permasalahan yang sering dialami oleh para petugas BNN dan Kemenkumham adalah pengawasan yang kurang tepat, para petugas sipir yang lengah sengaja dimanfaatkan oleh para bandar narkoba di dalam lapas. Hal ini dijelaskan oleh informan kasubag humas BNN berikut: Informan Krisna Anggara menjelaskan:
9
Ibid Hasil wawancara dengan Bapak Sumirat Dwiyanto, tanggal 5 Oktober 2012.
10
65
Salah satu permasalahan peredaran narkoba adalah beredarnya narkoba di lapas, lapas yang seharusnya pengawasannya ketat dari peredaran narkoba di dalamnya. Pemakai narkoba banyak yang ditahan di lapas dan realitanya saat tertangkap mereka belum dalam kondisi sembuh dan masih ketergantungan narkoba. Kondisi ini menyebabkan mereka akan berusaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Mulai dari menyogok oknum sipir, menyelundupkan narkoba lewat pengunjung, melempar bungkus narkoba dari luar tembok lapas dan berbagai modus lainnya.11 Sudah menjadi rahasia umum bahwa transaksi narkoba masih merajarela di lapas. di tempat para terhukum pidana itu, bahkan bandar narkoba bisa leluasa menjalankan bisnisnya. Selain didukung praktik kolusi dengan petugas sipir, bandar narkoba dapat berkuasa di lapas juga karena upaya penindakannya sulit. Upaya petugas lapas Cipinang menangkap bandar narkoba justru direspon dengan serangan balik dari para narapidana lainnya. Berangkat dari kejadian ini Kemenkumham dan BNN bertekad akan memperkuat koordinasi. Key Informan sumirat Dwiyanto menjelaskan: Upaya petugas lapas menangkap bandar narkoba justru direspon dengan serangan balik dari para narapidana lainnya. Alhasil, sejumlah petugas lapas babak belur. Berangkat dari kejadian ini BNN dan Kemenkumham akan memperkuat koordinasi. Maka dari itu akan dibentuk satu jabatan fungsional yang mengkoordinasikan BNN dengan Ditjenpas 12 Kemenkumham. Kericuhan yang sering terjadi saat petugas BNN dan Kemenkumham saat melakukan operasi mendadak sering menimbulkan kericuhan dikarenakan para petugas lapas yang kurang sigap dan sengaja menutup-nutupi barang bukti yang ada di dalam lapas. Mengurangi dampak kericuhan yang sering terjadi, maka 11 12
Hasil wawancara dengan Bapak Krisna Anggara, tanggal 5 Oktober 2012. Hasil wawancara dengan Bapak Sumirat Dwiyanto, tanggal 5 Oktober 2012.
66
dibentuk satu jabatan fungsional yang nantinya akan mengkoordinasikan segala hal antara BNN, Ditjenpas dan Kemenkumham. Informan Petugas Sipir Cipinang menjelaskan: Salah satu tugas pejabat fungsional adalah memberikan informasi kepada BNN tentang adanya bandar narkoba di Lapas. nantinya, pejabat fungsional itu juga membantu BNN dalam proses penangkapan bandar narkoba yang mendekam di lapas. koordinasi ini penting dilakukan agar penindakan terhadap bandar narkoba di lapas tidak mengganggu napi- napi lain sehingga tak terjadi kericuhan. Sehingga kita tepat memperlakukan orang di dalam lapas.13 Manfaat dibentuknya petugas pejabat fungsional ini adalah memperkokoh koordinasi BNN dengan Kemenkumham. Koordinasi ini penting dilakukan agar penindakan terhadap bandar narkoba di dalam lapas tidak mengganggu ketertiban dan aktifitas para narapidana lainnya juga menimalisir adanya kericuhan yang ditimbulkan. 1.2.2 Perencanaan dan Penyusunan Program (Planning and Programming) Tahapan ini memberikan opini, ide dan reaksi yang berkaitan dengan kebijakan serta menetapkan program kerja kampanye yang sejalan dengan keinginan-keinginan pihak yang berkepentingan. Setelah pengumpulan data langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Humas BNN adalah perencanaan yang merupakan proses kedua dalam rangkaian strategi kampanye BNN pada pencegahan peredaran narkoba di lingkungan
13
Hasil wawancara dengan petugas Lapas Cipinang, tanggal 18 September 2012.
67
aparatur negara di lapas atau rutan di wilayah Jakarta. Maka yang menjadi target dari pesan kampanye ini adalah para petugas penjara atau yang disebut sipir. Sesuai dengan visi BNN yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) pada tahun 2015”. Hal tersebut yang menjadi semangat para petugas BNN dalam memberantas narkoba, kalau di dalam lapas saja narkoba masih beredar dengan bebas maka program kampanye yang harus dilakukan harus mempunyai ketepatan dan penyuluhan informasi yang tepat untuk para sipir. Tujuan dilakukannya kampanye pencegahan peredaran narkoba bagi para sipir ini diharapkan lebih baik dalam berpikir, bertindak dan bersikap dan turut berpartisipasi mencegah peredaran narkoba khususnya di dalam lapas. Strategi yang dilakukan dari BNN ialah membentuk pola pikir yang diinginkan agar para sipir tersebut menjadi lebih bertanggung jawab akan tugas negara yang diembannya untuk mengamankan situasi yang kondusif, bebas narkoba dan segala transaksi haram lainnya di dalam lapas. Serta budaya tanggung jawab harus diciptakan karena para petugas sipir merupakan garda pertama mencegah peredaran narkoba di dalam lapas. Key Informan Sumirat Dwiyanto menjelaskan: Menciptakan budaya tanggung jawab akan tugas yang diemban para sipir penjara. Untuk dapat mewujudkan budaya kerja tidak dapat tercipta secara instan, namun memerlukan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat di dalam lapas. keteladanan atau panutan dari setiap
68
pimpinan Kalapas dan semua unit kerja mutlak diperlukan. Sebab, dengan adanya keteladanan akan memudahkan penerapan budaya kerja di setiap lapas/rutan. Banyak hal yang harus dipersiapkan dalamb pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk kampanye pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas ini. Hal yang mendasar yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan pihak Kemenkumham maupun pihak internal BNN sendiri. Selain itu diperlukan konsep kegiatan yang efektif dan inovatif agar program kampanye ini berhasil. Komunikasi yang baik dari pihak Humas kepada pihak Kemenkumham ini merupakan salah satu wujud MoU antara BNN dan Kemenkumham untuk mewujudkan Lapas bersih dari peredaran gelap narkoba.14
Seperti penjelasan Bapak Sumirat Dwiyanto, untuk membentuk budaya tanggung jawab akan tugas yang diemban, maka dari itu BNN bekerjasama dengan Kemenkumham membuat program kampanye pencegahan peredaran narkoba dengan membuat seminar penyuluhan kepada kepala Lapas dan Rutan seIndonesia yang nantinya diimplementasikan kepada para anak buahnya di lapas dan rutannya masing-masing. Informan Krisna Anggara menjelaskan: Banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan suatu kegiatan pelaksanaan kampanye. Kegiatan kampanye pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas merupakan hasil koordinasi antara BNN dan Kemenkumham dengan anggaran dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.15
BNN membuat strategi kampanye untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lapas, banyak hal yang nantinya akan dilakukan selama kampanye
14
Hasil wawancara dengan Bapak Sumirat Dwiyanto, selaku kepala Humas BNN, tanggal 5 Oktober 2012 15 Hasil wawancara dengan Bapak Krisna Anggara, tanggal 5 Oktober 2012.
69
berlangsung dan nantinya hasil dari kampanye ini merupakan koordinasi antara BNN dan Ditjenpas dibawah pengawasan Kemenkumham. 4.2.3 Komunikasi – Aksi (communication – Action) Tahapan ini menjelaskan dan mendramatisirkan informasi terkait langkahlangkah yang akan dilakukan, sehingga bisa menimbulkan kesan- kesan yang efektif untuk dapat memberikan pengaruh yang baik bagi target sasaran kampanye, yakni sipir. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sudah direncanakan eksekusi akhir merupakan hal yang penting mengingat bahwa pada tahapan ini bisa dapat diketahui bagaimana hasil dari kegiatan kampanye pencegahan peredaran narkoba ini yang dilakukan aparat BNN dengan bekerjasama dengan Kemenkumham. BNN bersama Kemenkum HAM dan direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyusun program aksi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lapas dan rutan. Penyusunan program ini merupakan implementasi pelaksanaan perjanjian kerjasama dan juga merupakan aksi bersama Satuan Petugas Keamanan dan Tertib Masyarakat (Satgas Kamtib) Ditjen PAS bersama BNN yang meliputi langkah preventif, prefektif dan represif. Kemenkum HAM dan BNN telah melakukan MoU atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2011. Untuk menghormati tugas dan kewenangan masing-masing institusi ada regulasi yang jelas dan tegas mengenai teknik pelaksanaan operasi P4GN.
70
Bentuk kerjasama dalam bentuk MoU antara BNN dan Kemenkum HAM dan program yang sudah dijalankan dalam bentuk penyuluhan kepada para petugas Lapas tentang bahayanya peredaran narkoba di dalam lapas serta pembentukan kader anti narkoba. Peran aktif sipir dalam koridor pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri lagi banyaknya kasus peredaran narkoba di dalam lapas didukung juga oleh para petugas negara karena itu BNN menggandeng para petugas sipir lapas untuk berkontribusi dalam pencegahan peredaran narkoba. Sebagai langkah konkretnya, BNN mengumpulkan puluhan para petugas sipir dari beberapa rumah tahanan di Jakarta untuk dijadikan kader-kader yang akan menjadi perpanjangan tangan BNN dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berikut ini adalah gambar wakil menteri Hukum dan HAM Denny Indraya saat membuka acara seminar pendidikan dan pelatihan bagi petugas lapas.
Gambar 4. Wamenkum HAM Saat Membuka Seminar Pelatihan
71
Sebanyak 140 peserta dari kepala Lapas/Rutan/Bapas seluruh Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi (Jabodetabek) mengikuti seminar sehari tentang program Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada tanggal 23 Juli 2012.16 Manfaat dari seminar pelatihan ini, upaya peningkatan kualitas para petugas pemasyarakatan, dan petugas mendapatkan gambaran bahwa peredaran gelap narkoba sudah semakin canggih dengan memanfaatkan kelengahan petugas, kurangnya sistem pengawasan yang ketat. Metode-metode yang digunakan dalam penyebarannya selalu berbeda-beda karena itu dengan mengadakannya seminar pendidikan dan pelatihan ini para sipir harus semakin siaga dan sigap. Tujuan untuk memahami standar pelaksanaan tugas bagi petugas pemasyarakatan. Acara ini dibuka oleh Wakil Kementerian Hukum dan HAM, Denny Indrayana menurutnya standar pelaksanaan tugas diperlukan khususnya bagi para pemimpin agar mudah dalam mengambil sebuah keputusan yang telah terbentuk suatu sistem standarisasi pelaksanaan tugas bagi para petugas pemasyarakatan maka harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh aturan yang telah dibuat. Berikut Penjelasan dari Bapak Sumirat Dwiyanto mengenai kampanye pencegahan peredaran narkoba ini: Kampanye untuk para petugas sipir, kita menggunakan cara seperti seminar kepada kalapas, yang nantinya bisa diterapkan kepada para bawahannya. Kita juga membentuk kader anti narkoba di dalam lapas, hal ini nantinya 16
Ibid
72
sebagai corongnya informasi dari BNN yang disampaikan kepada kader tersebut yang nantinya akan disampaikan kepada para sipir lainnya.17 Pernyataan Kabag Humas BNN diatas senada dengan informan petugas sipis lapas Cipinang. Seminar pelatihan tersebut bermanfaat untuk para petugas di lapangan agar nantinya para petugas bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak BNN apabila ada informasi-informasi mengenai transaksi yang mencurigakan di dalam lapas. Informan Sipir menjelaskan: Dengan menghadiri seminar pelatihan yang diadakan oleh BNN dan Kemenkumham ini, para petugas nantinya akan lebih mengetahui pelaksanaan kegiatan kampanye pencegahan peredaran gelap narkoba. Hal yang mendasar yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan pihak BNN dan pihak internal Ditjenpas. Komunikasi yang baik dari berbagai pihak khususnya humas BNN kepada Ditjenpas, Kemenkumham. Ini merupakan salah satu wujud MoU antara BNN dan Kemenkumham untuk mewujudkan Lapas dan rutan bersih dari peredaran narkoba.18 Ada beberapa program yang dilakukan BNN dengan Kemenkum HAM untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas, yaitu: 1. Tes Urine Tes urine dilakukan untuk mendeteksi para narapidana dan pegawai lapas apakah turut mengkonsumsi narkoba atau tidak. Tes ini lebih cepat diketahui positif atau negatifnya pengguna narkoba.
17
Hasil wawancara dengan Bapak Sumirat Dwiyanto, Kepala Humas BNN, tanggal 5 Oktober 2012 18 Hasil wawancara dengan petugas Lapas Cipinang, tanggal 18 September 2012.
73
2. Tes Rambut Tes rambut dapat mendeteksi pengguna yang sudah lama menggunakan narkoba. 3. Pembentukan Kader Anti Narkoba (Satgas P4GN) Pembentukan Satgas P4GN ini nantinya akan menjadi perpanjangan tangan BNN dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Sebagai tahap awal, 140 petugas sipir yang merupakan pengurus lembaga pemasyarakatan di Jabodetabek hadir dalam acara pembentukan kader anti narkoba yang diselenggarakan oleh Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan dan Humas BNN untuk mendapatkan pembekalan-pembekalan, tentang materi narkoba di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 22 September 2012.
Gambar 5. Satgas P4GN Melakukan Tes Rambut kepada Petugas Lapas
74
Pada tanggal 25 September 2012 diadakannya serangkaian tes kepada para petugas sipir di lapas Cipinang. Rangkaian tes ini terdiri dari tes urine juga tes rambut. rangkaian tes ini diadakan untuk mendukung program kampanye yang dilakukan oleh Humas BNN. Informan petugas Lapas menambahkan: Tes urine dan tes rambut diadakan untuk mengecek para pegawai di dalam lapas apakah turut mengkonsumsi narkoba atau tidak. Selama program ini berlangsung belum pernah ada petugas lapas yang terbukti mengkonsumsi narkoba.19
Key Informan Sumirat Dwiyanto menambahkan: Melakukan serangkaian tes rambut dapat mendeteksi seorang pengguna menggunakan narkoba dalam jangka waktu lama. Sedangkan untuk tes urine dilakukan agar dapat diketahui secara cepat positif dan negatifnya kandungan narkoba. Jika BNN menemukan pengguna akan diselidiki lebih lanjut dan akan direhabilitasi20. Informan Direktur Advokasi BNN, Dr. Victor Pudjiadi menambahkan: Diperlukan kesadaran yang tinggi bagi seluruh petugas sipir untuk tidak ikut terjerumus dalam peredaran narkoba di dalam lapas karena apabila terbukti ikut serta sangsinya tegas berupa pemecatan. Gerakan nyata dalam penanggulangan masalah peredaran narkoba harus disadari dengan kesadaran secara moral sehingga program P4GN menjadi maksimal. Melalui kegiatan pembentukan kader ini, para petugas dapat meningkatkan
19 20
Ibid Hasil wawancara dengan Bapak Sumirat Dwiyanto, tanggal 5 Oktober 2012.
75
pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran terhadap bahaya peredaran narkoba di dalam lapas.21 Menciptakan jejaring anti narkoba di kalangan para petugas sipir memang bukan hal yang mudah. Berbagai kendala yang dihadapi sangat banyak mulai dari banyaknya keuntungan yang didapatkan dengan turut serta membantu mengedarkan narkoba di dalam lapas, perdagangan dan peredaran narkoba bisa dijalankan dan dikendalikan dari sel penjara itu karena oknum sipir membuka akses bagi para Bandar besar yang sudah dibui. Selain menyediakan sarana telekomunikasi, oknum sipir pun menyediakan diri sebagai orang yang bisa disuruh-suruh para napi karena ada imbalannya. Banyaknya petugas sipir yang nakal tidak lain karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan buruknya kualitas rekrutmen di lingkungan penjara. Sebagian staff petugas sipir saling memiliki hubungan keluarga, yang artinya dapat ditemui petugas maupun sipir penjara yang masih memiliki hubungan saudara. Kompleksitas masalah yang dihadapi warga binaannya banyak sehingga membutuhkan petugas lapas yang sangat berkompeten, berkualitas, professional dan mengerti betul tugas dan tanggung jawabnya. Apabila SDM yang tidak berkompeten seperti sekarang ini tetap dipelihara maka sampai kapanpun akan sulit mengurai permasalahan peredaran narkoba di dalam penjara. Informan Bapak Krisna Anggara menambahkan: Modus Operandi peredaran narkoba di dalam lapas terjadi dengan sangat rapi. Misalnya, ada orang yang tugasnya khusus mendistribusikan narkoba 21
Hasil wawancara dengan Bapak dr. Victor Pundjiadi, Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, tanggal 5 Oktober 2012
76
dan ada juga orang yang menjadi otak peredaran. Untuk menangkal ini, maka diperlukan strategi khusus yang tak boleh diketahui pihak luar sebelum dilakukan penggerebekan.22 Modus operandi yang dilakukan para bandar untuk mengedarkan narkoba di dalam lapas sangat rapi, ini merupakan tantangan bagi para petugas lapas untuk menangkalnya. Kedua belah pihak dalam hal ini BNN dan Kemenkumham sepakat
bahwa
implementasi
pelaksanaan
kerjasama
tersebut
harus
memperhatikan beberapa aspek yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut penjelasannya: Informan Petugas Lapas menambahkan: Kedua belah pihak sepakat bahwa implementasi pelaksanaan kerjasama tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek: Pertama; Integratif dan kordinatif yaitu melibatkan unsur kementrian hukum dan ham dengan BNN yang merupakan satu kesatuan yang saling memahami peran dan kewenangan masing-masing. Kedua; Profesionalisme dan proporsionalitas, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan harus diarahkan pada tujuan keberhasilan kegiatan sesuai dengan batas kewenangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga; mengutamakan penanganan yang bersifat preventif dan represif. Keempat; efektif dan efisien, yang memperhatikan keseimbangan anatara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan. Kelima; pelaksanaan kegiatan harus bersifat proaktif, transparan dan akuntabel. Rencana aksi ini diutamakan pada upaya pencegahan dan ini merupakan bukti bahwa ditjenpas tidak membiarkan narkoba beredar di dalam Lapas/Rutan.23 Banyaknya petugas sipir yang nakal tidak lain karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan buruknya kualitas rekrutmen di lingkungan penjara. Sebagian staff petugas sipir saling memiliki hubungan keluarga, yang artinya 22 23
Hasil wawancara dengan Bapak Krisna Anggara, tanggal 5 Oktober 2012. Hasil wawancara dengan Petugas Lapas, tanggal 18 September 2012
77
dapat ditemui petugas maupun sipir penjara yang masih memiliki hubungan saudara. Kompleksitas masalah yang dihadapi warga binaannya banyak sehingga membutuhkan petugas lapas yang sangat berkompeten, berkualitas, professional dan mengerti betul tugas dan tanggung jawabnya. Apabila SDM yang tidak berkompeten seperti sekarang ini tetap dipelihara maka sampai kapanpun akan sulit mengurai permasalahan peredaran narkoba di dalam penjara.
Informan Petugas Lapas memaparkan: Razia yang dilakukan satgas P4GN selama ini dilakukan secara manual karena keterbatasan peralatan canggih dan sumber daya manusia yang ada. Selama satu bulan terakhir, tim satgas P4GN berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas dan rutan. Barang bukti yang ditemukan seperti, 188 handphone dalam berbagai merk, satu tablet, gunting sebanyak 6 buah, paku dan benda terlarang lainnya. Selain melakukan razia, tim satgas P4GN juga melakukan pemeriksaan narkotika terhadap pegawai Lapas se-Jabodetabek. Pemeriksaan ini bukan diambil dari tes urine namun dari rambut pegawai, karena alat yang digunakan mampu mendeteksi seseorang yang menggunakan narkotika. Apabila hasil tes membuktikan ada pegawai lapas yang positif mengkonsumsi narkotika, segera ditindak tegas secara administratif. Namun, apabila tertangkap tangan maka sanksi berupa administratif dan pidana.24
Kerjasama antara pihak BNN dan Ditjenpas dibawah pengawasan Kemenkumham harus berjalan dengan baik. BNN terus mencari cara yang tepat untuk mencegah peredaran narkoba ini karena jaringan sindikat narkoba ini bisa berpindah-pindah tempat kemana saja, juga perlunya konsistensi antara petugas
24
Ibid
78
lapas dengan satgas P4GN yang sudah dibentuk agar kondisi yang kondusif dan bebas narkoba tidak saat operasi berlangsung. 1.2.4 Evaluasi (Evaluation) Pada tahapan ini humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program kerja atau aktifitas humas lainnya yang telah dilaksanakan, serta keefektifitas dari teknik manajemen dan komunikasi yang telah digunakan selama proses program kerja berjalan. Tahap yang terakhir ini merupakan tahap dimana hasil dari seluruh kegiatan selama program kampanye tersebut berlangsung akan dievaluasi. Dalam tahap ini juga akan diketahui kegiatan yang telah dilakukan berhasil, tepat sasaran atau tidak. Humas BNN melakukan evaluasi mengenai kegiatan kampanye yang telah dijalankan sesuai dengan perencanaan. Informan Krisna Anggara menjelaskan: Evaluasi kegiatan kampanye pencegahan ini itu pasti dilakukan karena untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan sesuai rencana awal, tepat sasaran atau tidak. Evaluasi biasanya dilakukan oleh pihak internal BNN, kita mengadakan briefing evaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan kampanye kemarin? Apa yang menjadi kendalanya? Kekurangan kita apa saja selama program tersebut berjalan? Dengan harapan kejadian tersebut tidak terulang lagi. Cara mengatasi kendala tersebut dengan mengadakan komunikasi dari internal BNN dan pihak Kemenkumham supaya program kerjasama ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.25 Beliau juga menambahkan cara lain untuk evaluasi program ini, berikut penjelasannya: Dengan cara perbandingan kepada lapas lain, misalnya kenapa lapas / rutan cipinang pencapaian targetnya tinggi tapi lapas salemba tidak? Ya kita Tanya bagaimana cara atau teknis yang digunakan seperti apa kepada para 25
Hasil wawancara dengan Bapak Krisna Anggara, tanggal 5 Oktober 2012.
79
petugas P4GN. Maka dengan evaluasi yang dilakukan kita mempunyai tolak ukur keberhasilan untuk menjadi fondasi apakah program kampanye yang telah diinstruksikan oleh BNN dan Kemenkumham telah berhasil atau tidak26 Untuk mengetahui mengenai efektivitas kampanye yang dilakukan BNN dibantu dengan kader anti narkoba yang dipilih, penulis mengajukan pertanyaan kepada Kepala Humas BNN mengenai feedback dari kader anti narkoba di dalam lapas mengenai program P4GN, berikut penjelasan beliau: Meskipun satgas P4GN atau kader anti narkoba berasal dari lapas, namun sistem kerja dalam pengawasan dan penindakan berada dalam perintah BNN dan Kemenkumham. Satgas P4GN ini akan melakukan penindakan dan pengawasan di luar lapas atau rutan lainnya yang berada di wilayah Jakarta. Sehingga dalam penindakan dan pengawasan terhadap peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan bisa berjalan dengan baik. Kami juga mengakui bahwa pengawasan dan penindakan dalam peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan masih lemah. Hal ini disebabkan keterbatasan peralatan canggih. Dalam setiap razia yang dilakukan oleh satgas masih secara manual.27
Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya kegiatan yang lancar dan sukses di masa yang akan datang dan program ini tidak hanya berlaku di lapas / rutan se Jakarta saja akan tetapi seluruh Indonesia tetapi dengan strategi pendekatan yang berbeda pula. Berikut penjelasan dari Bapak dr. Victor Pundjiadi, Sp.B, FICS, DFM, selaku Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN:
26
Ibid. Hasil wawancara dengan Bapak Sumirat Dwiyanto, Kepala Humas BNN, tanggal 5 Oktober 2012 27
80
Kalau adanya issue yang berkembang di masyarakat luas bahwa semua petugas sipir turut terlibat dalam peredaran gelap narkotika di dalam lapas, tentu tidak benar seutuhnya. Masih banyak yang antusias program kampanye pencegahan ini berjalan lancar, buktinya dengan kerelaan mereka untuk menjadi kader anti narkoba di dalam lapas.28 Informan petugas lapas menambahkan: Kegiatan kampanye tersebut tidak luput dari beberapa kendala, saat program kampanye berlangsung di lapas, kericuhan terjadi karena adanya seorang provokator yang berteriak histeris saat BNN akan menangkap seorang bandar narkoba, akibatnya banyak napi yang lain merespon dengan menyerang balik petugas BNN. Sepanjang tahun 2012, sebanyak 72 petugas Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta tengah diproses hukum. Mereka terlibat peredaran narkoba dan ponsel di dalam lapas. Seluruhnya diserahkan pada kepolisian dan BNN. Ditjenpas akan selalu menerapkan sanksi tegas bagi petugas pemasyarakatan yang terbukti mengedarkan narkoba. Menkumham sudah memiliki kebijakan untuk pegawai yang berkaitan dengan masalah narkoba, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat.29 Program pencegehan peredaran gelap narkoba di lingkungan aparatur negara saja tidak cukup, pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNN dapat disimpulkan bahwa untuk kesekian kalinya jeruji besi dan vonis hukuman mati bukanlah menjadi penghalang bagi para bandar narkoba untuk mengendalikan bisnisnya. Mereka melakukan berbagai cara untuk menjalankan bisnis haram tersebut. Untuk itulah dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, aparat hukum dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama para petugas aparatur negara yang seharusnya
28
Hasil wawancara dengan Bapak dr. Victor Pundjiadi, Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, tanggal 5 Oktober 2012 29 Hasil wawancara dengan petugas lapas, tanggal 2 Januari 2013.
81
menjadi
cerminan
bagi
masyarakat
untuk
memberantas
narkoba
demi
mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba. 1.3
Pembahasan Berdasarkan hasil yang diperoleh selama penelitian mengenai strategi
humas BNN dalam kampanye pencegahan peredaran narkoba bagi aparatur negara di Jakarta, pada dasarnya mereka telah melakukan strategi kampanye sesuai dengan teori dari Scott M. Cutlip dan Allen H. Center yang dikutip oleh Rusady Ruslan mengenai empat tahapan proses perencanaan program kerja, yaitu: Menentukan masalah (Defining the problem), Perencanaan dan Penyusunan Program (planning- programming), Melakukan Tindakan dan Berkomunikasi (taking actions and communicating), Evaluasi (evaluating the program)30 Salah satu publik yang menjadi target dari aktivitas Humas BNN adalah para sipir. Sipir merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan lapas atau rutan dari peredaran gelap narkoba. Strategi kampanye yang dilakukan harus seefektif mungkin agar BNN dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan para sipir penjara dibawah naungan Kemenkumham. Latar belakang mengapa perlu diadakannya kampanye pencegahan peredaran gelap narkoba di dalam Lapas karena banyaknya kasus peredaran narkoba di Lapas semakin terkuak. Berbagai kalangan berbicara seperti praktisi hukum namun belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi maraknya peredaran narkoba di lapas-lapas se-Indonesia. Banyaknya tudingan bahwa petugas Lapas 30
Ruslan, Rosady. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 hal 96-97.
82
dengan para Bandar narkoba bekerjasama dalam peredaaran narkoba di dalam lapas. Terbukti dengan hasil penggerebekkan yang dilakukan Denny Indrayana dan BNN di Lapas Kelas II Pekanbaru, Riau ditemukannya barang bukti berupa sabu-sabu. Kerjasama yang dilakukan BNN dan Kemenkumham ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) pada tanggal 6 Desember 2011 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di dalam Lapas dan Rutan31 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syamsuddin dan Kepala BNN Komjen Pol Goerries Mere. Kerjasama ini dilakukan sebagai wujud nyata keseriusan Kemenkumham dan BNN untuk menjadikan Lapas dan Rutan sebagai tempat yang bersih dari Narkoba. Kerjasama ini sempat dinonaktifkan dikarenakan kasus penamparan yang diduga dilakukan wamen kemenkumham, Denny Indrayana. Dalam
suatu
organisasi
Humas
atau
Public
Relations
berfungsi
mengintegrasikan informasi dan kegiatan komunikasi antara publik dan organisasi. Kampanye yang dilakukan Humas Badan Narkotika Nasional selaras dengan konsep yang disuguhkan dalam teori. Acuan Konsep strategi PR yang digunakan Cutlip and Center32, yang kesemuanya dapat disimak dalam uraian berikut:
Salah
satu
cara
menerapkan
pendekatan
ini
adalah
dengan
mengelompokkan faktor-faktor yang ada dengan menggunakan analisis SWOT. 31
BNN dan Kemenkumham Kerjasama (2012,3 April). Kompas [online]. Diakses pada 21 Desember 2012 dari http://nasional.kompas.com/read/2012/04/03/19565589/BNNKemenkumham.Kerjasama. 32 Cutlip, Scott M., et al, Effective Public Relations edidi kesembilan, Jakarta: Kencana 2009, hal 365.
83
Menganalisa unsur kekuatan (strength) program, kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) sebagai tahapan dalam penggagasan suatu program kampanye. Menurut hasil penelitian, kekuatan (strength) Badan Narkotika Nasional, yakni: dukungan dari pemerintah, komitmen penuh dari badan Legislatif dan Eksekutif sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Kekuatan ini mengacu pada UU. No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimana BNN mempunyai kewenangan operasional. Pihak legislatif dan eksekutif secara bertahap memberikan dukungan anggaran dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Hal ini bentuk kepercayaan pemerintah kepada BNN untuk melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkoba. BNN bersifat vertikal dengan didukung BNP (provinsi) dan BNK (kota). Sehingga BNN memiliki kekuatan dengan dibentuknya BNP dan BNK yang tentunya akan semakin giat mengimplementasikan program P4GN. Selain itu BNN juga mempunyai kewenangan penuh untuk mengusut, menindak perkara kasus narkoba. Kelemahan (weakness) diantara beberapa lembaga pemerintahan terdapat ego sektoral yang tinggi. Masing-masing instansi pemerintah ingin tampil menonjol sehingga kurang adanya komunikasi dan bekerjasama memerangi masalah yang sama yaitu narkoba, seharusnya lembaga pemerintahan saling mendukung satu sama lain. Jika pemerintah daerah mendukung seharusnya akan memberikan anggaran yang cukup karena hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program kegiatan. Adanya birokrasi yang berbelit-belit dan lama dapat menghambat dalam proses kegiatan.
84
Peluang (opportunity) adanya perhatian penuh dari Eksekutif, Legislatif dan Yudiktif. Tingkat pemahaman masyarakat meningkat akan kesadaran dampak dari peredaran gelap narkoba. Hal ini turut serta membantu proses kinerja BNN dalam memerangi narkoba. Ancaman (threat) Badan Narkotika Nasional adalah para sindikat narkoba didukung dana finansial yang besar dan terus mengembangkan modus baru untuk mengedarkan barang haram tersebut agar beredar di masyarakat. Ancaman yang lain yaitu banyaknya bandar narkoba yang tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan menjadikan lapas/rutan sebagai lahan bisnis baru untuk mengedarkan narkoba. Masih kurangnya kesejahteraan bagi para pegawai atau petugas lapas sehingga para bandar dengan mudahnya menawarkan uang kepada mereka untuk mempermudah transaksi barang haram tersebut. Peneliti melihat kasus peredaran narkoba di dalam lapas sangat mengkhawatirkan karena lemahnya pengawasan dan mudahnya para petugas tergiur dengan uang yang besar, padahal resikonya jika tertangkap tangan hukumannya dipecat dan ditambah hukuman pidana lainnya. Oleh karena itu pentingnya peran dan kesadaran para petugas lapas untuk tidak turut andil dalam peredaran narkoba di dalam lapas. Program-program strategis dan secara kontinu harus dilakukan lembaga atau Humas untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Dalam hal ini Humas harus bisa menjalankan fungsi dan perannya 33 yaitu menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama, membina
33
Rosady Ruslan,op cit, 19
85
hubungan harmonis antara badan dan organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya dan melayani keinginan publiknya dan memberikan saran kepada pemimpin manajemen demi tujuan dan manfaat bersama serta menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau pun sebaliknya untuk menciptakan citra positif bagi kedua belah pihak. Tahap kedua yaitu tujuan dari program kampanye tersebut. Untuk penyusunan rencana program kerja kampanye yang realistis ke dalam bentuk tulisan agar kampanye yang akan dilaksanakan nantinya fokus sesuai pijakan untuk mencapai tujuan program tersebut. Tujuan yang diusung dalam kegiatan kampanye pencegahan peredaran gelap narkotika ini agar menciptakan para petugas aparat yang bertanggung jawab akan tugas yang diembannya dan tidak tergoda dengan ajakan para bandar besar di dalam lapas untuk mengendalikan bisnis gelap mereka. 1.
Tujuan jangka panjangnya Menciptakan komitmen dari para petugas ini bukan hanya pekerjaan biasa yang mereka emban akan tetapi mereka diharapkan memegang komitmen besar untuk turut mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjadi perpanjangan tangan bagi Badan Narkotika Nasional, sehingga apabila ada tindakan yang mencurigakan segera memberi informasi tersebut ke BNN
86
agar segera ditindak lanjuti, sedikit informasi yang mereka laporkan turut serta mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika. 2.
Tujuan jangka pendek Memberikan informasi dan edukasi kepada para petugas lapas dan rutan tentang komitmen pemberantasan narkotika. Memberikan gambaran dampak negatif dari peredaran narkoba khususnya di dalam lapas dan sangsi tegas yang akan mereka terima apabila turut membantu mengedarkan narkoba di dalam lapas. Proses pengumpulan data dan fakta yang dilakukan oleh penulis dengan
melakukan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber Kepala Humas BNN, Kasubag BNN, Direktur Advokasi bidang Pencegahan BNN dan Sipir. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon atau persepsi kampanye yang dilakukan BNN dengan menggandeng Kemenkumham. Gambaran umum mengenai instansi pemerintah ini yaitu Badan Narkotika Nasiobal Jakarta beserta susunan organisasi, pembagian program kerja dan hal penunjang lainnya terkait penelitian ini. Instansi Pemerintah seperti BNN ada karena untuk membentuk masyarakat luas dalam kaitan penelitian ini sasarannya sipir, sadar akan tanggung jawab negara yang diembannya. Sipir merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan lapas atau rutan dari peredaran gelap narkoba. Menjaga para warga binaannya agar bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar dari penjara. Kalau sipirnya saja ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba di dalam
87
penjara, bagaimana nasib para penghuninya. Kerjasama yang dilakukan BNN dan Kemenkumham dalam bentuk penandatanganan MoU menandakan keseriusan pemerintah
dalam
memberantas
narkotika.
Sesuai
dengan
visi
BNN,
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) pada tahun 2015”34. Strategi yang dilakukan BNN agar program kampanye dapat berjalan sesuai dengan rencana, keterbatasan sumber daya manusia tidak menjadi halangan oleh BNN karena mereka menggunakan cara perekrutan kader anti narkoba atau satgas P4GN untuk mengkampanyekan program BNN ini. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh BNN dan Kemenkumham melalui program ini adalah menyukseskan program pemerintah untuk Indonesia terbebar dari jeratan narkotika, memperbaiki sistem hukum agar para bandar narkoba jera, apabila hukum selalu ditegakkan, hal tersebut tertuang dari hasil wawancara dengan narasumber pada point fact finding (pengumpulan fakta). Pada tahap perencanaan dan pemograman BNN membuat rencana program kegiatan kampanye pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas. Kegiatan tersebut sesuai dengan target sasarannya yakni para sipir penjara dan teknik komunikasi yang dilakukannya. Seperti yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas bahwa dalam melakukan setiap kegiatan yang bertujuan mengkampanyekan program P4GN di dalam lingkungan lapas. Bentuk kampanye 34
www.bnn.go.id [online] diakses pada tanggal 22 April 2012 dari http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn
88
yang dilakukan berupa tindakan pencegahan berupa razia, pemeriksaan urine dan tes rambut. BNN menggunakan anggaran yang telah disetujui oleh pihak Dirjen / Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan program tersebut diadakan kampanye, berupa seminar yang dihadiri oleh para Kalapas se-jabodetabek yang nantinya program dari hasil seminar tersebut disosialisasikan kepada bawahannya, dan memilih kader anti narkoba atau satgas P4GN yang nantinya akan turut serta menyuseskan program kampanye ini. Adapun tolak ukur keberhasilan progam kampanye ini adalah tingkat antusiasme para sipir yang ingin menjadi satgas P4GN pada periode yang telah ditentukan yakni September-November 2012. Pada tahap aksi dan komunikasi BNN melakukan aktifitasnya dengan melakukan aksi sebagai wujud yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. BNN beserta kader P4GN sebagai media external menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan sehingga menimbulkan tindakan dan persepsi yang baik dari para petugas sipir dan warga binaannya. Pesan atau informasi yang ingin disampaikan melalui kegiatan kampanye pencegahan peredaran gelap narkotika ini adalah menyukseskan program P4GN yang dicetuskan BNN agar terwujudnya msyarakat Indonesia bebas narkoba di tahun 2015. BNN dalam melaksanakan kampanyenya sudah menerapkan kampanye sebagaimana semestinya dan telah memanfaatkan secara maksimal media pendukung yang mereka gunakan. Point di bawah ini tertuang dalam hasil
89
wawancara yang disampaikan narasumber pada point aksi dan komunikasi sebagai berikut: 1. Adanya penandatanganan bentuk kerjasama pemberantasan narkoba antara BNN dan Kemenkumham, sebagai media komunikasi. 2. Adanya seminar kepada para Kalapas se-Jakarta sebagai bentuk media komunikasi program kampanye. 3. Adanya pembentukan kader anti narkoba atau satgas P4GN di lingkungan sipir dan turut serta mendukung program kampanye. 4. Poster, pamflet, pin yang diberikan kepada Sipir dari Badan Narkotika Nasional. Dalam penentuan media yang digunakan oleh BNN dalam melakukan aktifitasnya
sesuai dengan karakteristik dari khalayak sasarannya yaitu para
petugas sipir penjara. Pada tahapan ini ada beberapa kendala seperti adanya salah paham antara petugas dengan warga binaan sehingga menimbulkan keributan di dalam lapas. Kendala tersebut bisa diatasi dengan cara mendengarkan apa keluhan mereka mengenai kegiatan ini dan berusaha menjelaskan sebaik-baiknya. Maka dapat disimpulkan media yang digunakan sendiri ialah media internal dari petugas sipir dengan cara membentuk satgas P4GN dengan memenuhi kriteria yang diajukan BNN. Pada tahap akhir aktifitas yang dilakukan oleh BNN adalah dengan melakukan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai dan mengukur
90
program kerja dan perencanaan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan awal atau mengukur tingkat keberhasilan dan keefektifitasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam tahapan ini, BNN mempunyai tolak ukur keberhasilan, yaitu tingginya antusiasme para petugas sipir yang ingin menjadi kader P4GN. Program P4GN yang disosialisasikan kepada kalapas se-Jakarta dijelaskan dengan baik kepada bawahannya dan adanya statement dari Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin bahwa kerjasama antara BNN dan lembaganya sukses, dengan terungkapnya praktek bisnis narkoba di Lapas dan juga adanya ketegasan hukum yang jelas bagi para aparat yang turut serta mengedarkan peredaran narkoba di dalam lapas dengan sanksi yang tegas berupa pemecatan.35 Setelah melihat hasil yang diperoleh penulis, disimpulkan bahwa strategi kampanye yang dilakukan BNN sudah sesuai dengan konsep dari teori strategi perencanaan PR. BNN telah melakukan aktifitasnya sesuai dengan tujuan dari kampanye yaitu menyebarkan informasi dengan adanya upaya tindak lanjut yang berkesinambungan. Aktifitas kampanye yang dilakukan BNN sudah cukup berhasil. Terbukti dengan berhasil diungkapnya jaringan bisnis narkotika di dalam lapas dan antusiasnya para sipir untuk menjadi satgas P4GN. Hanya saja strategi program kampanye yang mereka lakukan terlampau sederhana dan kurang kreatif, hanya 35
Menkumham Klaim Kerjasama dengan BNN Sukses (2012, 29 November). Okezone [online] Diakses pada tanggal 21 Desember 2012 dari http://news.okezone.com/read/2012/11/29/339/725203/menkumham-klaim-kerjasamadengan-bnn-sukses.
91
berupa seminar-seminar, penyebaran brosur, melakukan inspeksi mendadak dan pembentukan kader. Bisa dikatakan bahwa aktifitas yang mereka lakukan sudah efektif dan tepat sasaran namun kurang sempurna.
