AUDIT PADA PT BANK BRP PROSEDUR PENELAAHAN KREDIT YANG DIBERIKAN LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

AUDIT PADA PT BANK BRP – PROSEDUR PENELAAHAN KREDIT YANG DIBERIKAN

LAPORAN MAGANG

RONALD SITANGGANG 0706290884

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JANUARI 2014

Universitas Indonesia

Audit pada ..., Ronald Sitanggang, FE UI, 2014

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Laporan magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Ronald Sitanggang

NPM

: 0706290884

Tanda Tangan

:

Tanggal

: 13 Januari 2014

ii Universitas Indonesia


TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG

Nama Mahasiswa

: Ronald Sitanggang

Nomor Pokok Mahasiswa

: 0706290884

Judul Laporan Akhir Magang

: Audit Pada PT Bank BRP - Prosedur Penelaahan Kredit Yang Diberikan

Tanggal

: 13 Januari 2014

Pembimbing Magang

: Viska Anggraita M.S.Ak.

TTD

(Viska Anggraita M.S.Ak.)

iii Universitas Indonesia


HALAMAN PENGESAHAN Laporan magang ini diajukan oleh : Nama

: Ronald Sitanggang

NPM

: 070290884

Program Studi

: Akuntansi

Judul Laporan Magang

: Audit Pada PT Bank BRP - Prosedur Penelaahan Kredit Yang Diberikan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Strata 1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Pembimbing : Viska Anggraita, M.S.Ak.

(

)

Penguji

: Widhi Astono, S.E.

(

)

Penguji

: Eliza Fatima, S.E., M.E.

(

)

Ditetapkan di : Depok Tanggal

: 13 Januari 2014

iv Universitas Indonesia


KATA PENGANTAR Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa, karena atas segala penyertaan dan perlindunganNya serta berkat-Nya yang tak pernah terduga, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, dari masa sebelum dan selama perkuliahan, selama magang, hingga pada penyusunan laporan magang ini, hampir tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan karya akhir laporan magang ini. Oleh karena itu, saya (penulis) ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Dekan, semua dosen, pengajar, karyawan di dekanat, labkom, perpustakaan, penjaga kantin, OB, satpam dan lainnya. Terima kasih sudah membentuk ekosistem yang kondusif dan memungkinkan saya untuk beraktivitas dengan aman dan nyaman di Fakultas Ekonomi terbaik di Indonesia. 2. Ibu Viska Anggraita M.S.Ak. sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi isi laporan magang saya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menjadi mahasiswa bimbingan Ibu. Tanpa Ibu, laporan magang saya akan menjadi hambar dan mungkin tidak akan layak untuk dijadikan syarat kelulusan. 3. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (Deloitte) khususnya grup FSI 3 yang telah memberi kesempatan untuk magang selama 5 bulan: Ci Silvy, Koh Bayu, Rio, Yohana, Mutia, Ana, Tati, Rita, Emil, Nindya, Timothy, Ricky, Ibu Memy, Mbak Andi dan Pak Dodin. Terima kasih atas segala bimbingan, pertemanan, dan pengalaman berharga yang saya dapatkan selama magang. 4. Poltak Sitanggang, seorang abang, seorang mentor, seorang motivator, seorang yang berjasa menuntun dan membimbing saya untuk masuk ke Universitas Indonesia. Tanpa beliau, saya bahkan tidak akan pernah berpikir untuk bisa masuk UI. v Universitas Indonesia


5. Bapak, Mama, serta kedua adik. Keluarga yang kompak dan selalu memberi dukungan baik moral maupun material bagi saya selama menjalani suka duka dunia perkuliahan. 6. Keluarga Sitanggang dan keluarga dari pihak Mama, terima kasih atas segala dukungan baik moral maupun material selama saya berkuliah di UI. 7. Teman-teman di semua aktivitas kampus yang pernah saya ikuti. Temanteman OBM UI: Diana, Dimas, Naomi, Mamduh dan lainnya yang menjadi teman-teman lintas fakultas pertama saya di kampus ini. Teman-teman OPK FE UI Tim Audit: Rizki, Windi, Reza, Ratih, dan lainnya; sebuah kebetulan yang unik kalau kelompok kita bernama Audit. Teman-teman Pengmas Addict: Gifar, Fina, Mei, Stefi, Zara, Au, dan Reski. Pengmas, pengmas, pengmas BEM FEUI! Teman-teman BEM FEUI: Noval, Shelly, Alm. Badrul (Rest In Peace bro), Dara, Lingga, Dewir, Agung, Ira 1, Ira 2, Onez, Ucup, Acha, Timmy, Akam, Abay, Kholid, Pras, Kak Cia dan lainnya. Saya tidak akan pernah melupakan kenangan dalam ruangan BEM FEUI yang memorable. Teman-teman Master goes to campus dan pengurus serta murid YABIM: Leput, Hain, Pak Rochim, Dawa, Ais, Tika dan lainnya, semoga perjuangan untuk memasukkan anak yang tidak mampu untuk berkuliah di UI akan terus berlanjut demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Temanteman Badan Audit Kemahasiswaan UI: Fandi, Dewi, Hensi dan lainnya. 8. Teman-teman PABO SONE: Akmal, Ochi, Tyas, Mayang, Deash. We stay fresh by being PABO. 9. Semua teman-teman FEUI angkatan 2007 jurusan Manajemen, Ilmu Ekonomi dan khususnya jurusan Akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga semangat FEUI 2007 terus melekat dalam diri kita dimanapun kita berada. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak disebutkan di atas yang turut membantu dalam proses penyusunan laporan magang ini. Depok, Januari 2014 Penulis

vi Universitas Indonesia


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Ronald Sitanggang

NPM

: 0706290884

Program Studi : Akuntansi Departemen

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis Karya

: Laporan Magang

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Audit Pada PT Bank BRP – Prosedur Penelaahan Kredit Yang Diberikan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini,

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di

: Depok

Pada tanggal : 13 Januari 2014 Yang menyatakan,

(Ronald Sitanggang)

vii Universitas Indonesia


ABSTRAK Nama : Ronald Sitanggang Program Studi : Akuntansi Judul : Audit Pada PT Bank BRP - Prosedur Penelaahan Kredit Yang Diberikan Laporan magang ini membahas prosedur audit atas penelaahan kredit yang diberikan Bank BRP yang merupakan salah satu dari prosedur audit umum atas kredit. Proses penelaahan kredit meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kredit, pengisian kertas kerja penelaahan kredit, dan pemeringkatan kualitas kredit dari debitur yang bersangkutan. Proses penelaahan kredit bertujuan untuk memeriksa kesesuaian pemberian kredit Bank BRP dengan peraturanperaturan yang berlaku. Temuan audit dari penelaahan kredit Bank BRP antara lain kurang cukupnya agunan atas beberapa debitur dan kurang lengkapnya dokumen yang diberikan beberapa debitur. Kata kunci : penelaahan kredit, pemeringkatan, bank, prosedur audit

ABSTRACT Name : Ronald Sitanggang Study Program: Accounting Title : Audit At PT Bank BRP - Loan Review Procedure This internship report discusses about the audit procedure of loan review at Bank BRP which is one of the general audit procedures of credit. The loan review process includes inspecting the completeness of credit document, filling the loan review working paper, and grading the credit quality of related debtor. The loan review process is intended to examine the conformity of credit facility granted by Bank BRP to the prevailing rules. Audit findings from the loan review are inadequacy of guarantee from some debtors and insufficiency of documents that are provided by some debtors. Keywords loan review, grading, bank, audit procedure

viii Universitas Indonesia


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................... ii TANDA PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG .............................................. iii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iv KATA PENGANTAR ............................................................................................v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ........................... vii ABSTRAK .......................................................................................................... viii ABSTRACT ........................................................................................................ viii DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi DAFTAR TABEL ................................................................................................ xii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii 1.

PENDAHULUAN ..........................................................................................1 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang ........................................1 1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang .................................................1 1.3 Aktivitas Selama Magang .........................................................................2 1.4 Latar Belakang Tema Laporan Magang ...................................................2 1.5 Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang .............................................3 1.6 Tujuan Penulisan Laporan Magang ..........................................................3 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang ...................................................3

2.

LANDASAN TEORI .....................................................................................5 2.1 Definisi Perbankan ....................................................................................5 2.1.1 Kegiatan Bank ...............................................................................5 2.1.2 Risiko Perbankan ..........................................................................7 2.1.2.1 Risiko Kredit .......................................................................8 2.2 Definisi Kredit ...........................................................................................8 2.2.1 Jenis-jenis Kredit............................................................................9 2.2.2 Perlakuan Akuntansi ....................................................................11 2.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran ...............................................11 2.2.2.2 Penyajian ............................................................................14 2.2.2.3 Ilustrasi Jurnal ....................................................................15 2.3 Penilaian Kualitas Kredit ..........................................................................17 2.4 Penurunan Nilai Kredit .............................................................................19 2.4.1 Penurunan Nilai Kredit dalam PSAK 55 (revisi 2011) ...........19 2.4.2 Penurunan Nilai Kredit dalam PAPI (2008) ...........................22 2.5 Audit .........................................................................................................36 ix Universitas Indonesia


2.5.1 Pengertian Audit.......................................................................36 2.5.2 Jenis Audit................................................................................37 2.5.3 Risiko Audit .............................................................................38 2.5.4 Bukti Audit ...............................................................................38 2.5.5 Tahapan Audit ..........................................................................39 2.5.5.1 Tahapan Audit Atas Piutang ..............................................42 3

PROFIL PERUSAHAAN ............................................................................48 3.1 Profil Kantor Akuntan Publik OBSE ......................................................48 3.1.1 Jasa Profesional yang Disediakan KAP OBSE ...........................48 3.1.2 Metodologi Audit KAP OBSE ....................................................50 3.2 Profil Perusahaan Klien Bank BRP ........................................................52

4

PEMBAHASAN ...........................................................................................54 4.1 Prosedur Pemberian Kredit Bank BRP ....................................................55 4.1.1 Pembukaan Fasilitas Kredit ........................................................56 4.1.2 Penilaian Jaminan ........................................................................58 4.1.3 Drawdown (Pencairan Pinjaman) ...............................................62 4.2 Prosedur Loan Review oleh KAP OBSE .................................................65 4.2.1 Model Audit Program (MAP) KAP OBSE .................................65 4.2.2 Prosedur Audit Loan Review .......................................................67 4.2.2.1 Penetapan Sampel Debitur ....................................................68 4.2.2.2 Pengumpulan Dokumen Terkait Kredit ................................68 4.2.2.3 Pemeriksaan Dokumen dan Penilaian Serta Pembandingan Kualitas Kredit ......................................................................69 4.2.3 Contoh Loan Review ....................................................................97 4.3 Analisis Prosedur Audit atas Kredit yang Diberikan Bank BRP ............101 4.4 Analisis Hasil Temuan Audit Selama Proses Loan Review ....................102

5

KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................108 5.1 Kesimpulan .............................................................................................108 5.2 Saran .......................................................................................................109 5.2.1 Saran untuk KAP OBSE ............................................................109 5.2.2 Saran untuk Bank BRP .............................................................110

DAFTAR REFERENSI ......................................................................................112 LAMPIRAN ........................................................................................................113

x Universitas Indonesia


DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Tahap dalam Audit Laporan Keuangan .........................................40

Gambar 2.2

Summary of Audit Process .............................................................41

Gambar 2.3

Metodologi Dalam Merancang Test of Detail of Balances untuk Piutang ..........................................................................................43

Gambar 3.1

Susunan Pengurus Bank BRP ........................................................53

Gambar 4.1

Alur Pembukaan Fasilitas Kredit ..................................................58

Gambar 4.2

Alur Proses Drawdown...................................................................64

Gambar 4.3

Proses Loan Review .......................................................................68

Gambar 4.4

Data Debitur dan Ringkasan Fasilitas Kredit ................................72

Gambar 4.5

Latar Belakang Debitur .................................................................75

Gambar 4.6

Keterangan Perjanjian Kredit ........................................................76

Gambar 4.7

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Debitur .........................78

Gambar 4.8

Rasio Keuangan ..............................................................................79

Gambar 4.9

Komentar Pemeriksa Dan Keterangan Lainnya .............................80

Gambar 4.10 Data Agunan ...................................................................................86 Gambar 4.11 Total Nilai Agunan .........................................................................87 Gambar 4.12 Matriks Kualitas Kredit – Prospek Usaha Debitur .........................88 Gambar 4.13 Matriks Kualitas Kredit – Kondisi Keuangan Debitur ...................92 Gambar 4.14 Matriks Kualitas Kredit – Kemampuan Membayar Debitur (1) ....95 Gambar 4.15 Matriks Kualitas Kredit – Kemampuan Membayar Debitur (2) ....96 Gambar 4.16 Matriks Kualitas Kredit – Nilai Total .............................................96

xi Universitas Indonesia


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Kategori Kredit dan Pencatatan Pada Saat Pencairan ....................12

Tabel 2.2

Kategori Kredit dan Pencatatan Setelah Pencairan ........................13

Tabel 2.3

Kategori Kredit dan Penyajian Pada Neraca ..................................14

Tabel 2.4

Hubungan Antara Dua Tujuan Utama Audit Terkait Piutang ........45

Tabel 4.1

Tabel MAP Loan Review................................................................65

Tabel 4.2

Nilai Kolektabilitas PT C Oleh Beberapa Bank ...........................103

Tabel 4.3

Daftar Agunan Yang Tidak Menutupi Nilai Pinjaman Debitur ...104

Tabel 4.4

Daftar Asuransi Yang Tidak Menutupi Nilai Jaminan Debitur ....105

Tabel 4.5

Daftar Agunan Debitur Yang Belum Diasuransikan ....................105

Tabel 4.6

Daftar Debitur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Keuangan ....106

Tabel 4.7

Daftar Debitur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Penilai Independen Untuk Jaminan ..........................................................106

Tabel 4.8

Daftar Debitur Yang Tidak Menyerahkan Sertifikat Dan Akta Jaminan Fidusia ............................................................................107

xii Universitas Indonesia


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Struktur Organisasi KAP OBSE...................................................113

Lampiran 2

Audit Approach Diagram KAP OBSE .......................................114

xiii Universitas Indonesia


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang Dalam era globalisasi serta derasnya informasi, seorang individu yang profesional dituntut untuk memiliki kecakapan yang mumpuni tidak hanya dalam hal akademis, namun juga soft skill untuk dapat menghadapi persaingan yang ada. Seorang calon tenaga kerja yang ideal tidak hanya memahami teori mengenai bidangnya yang didapat selama bangku sekolah dan kuliah, namun juga mengerti praktik nyata di dalam dunia kerja. Banyak perusahaan menginginkan calon karyawan yang memiliki pengalaman dalam dunia kerja agar karyawan tersebut tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja perusahaan. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) memiliki program laporan magang sebagai salah satu pilihan Karya Akhir dengan bobot 6 sks untuk mahasiswa yang mengikuti program magang di tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan FEUI. Program magang ini diharapkan dapat

membantu memfasilitasi

kebutuhan mahasiswa untuk

mendapatkan pengalaman praktik kerja nyata sebelum lulus kuliah dan dapat menjadi simbiosis mutualisme dengan perusahaan yang membutuhkan fresh graduate yang siap terjun di dunia kerja. Penulis memilih laporan magang sebagai pilihan Karya Akhir dan mengikuti program magang dengan tujuan untuk merasakan secara langsung dunia kerja nyata sebagai auditor. Selain memberikan manfaat berupa input untuk laporan magang, penulis juga berharap pengalaman yang didapatkan selama magang sebagai auditor berguna bagi penulis ketika sudah lulus dan siap bekerja.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Penulis memperoleh kesempatan untuk melaksanakan program magang di Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (OBSE) yang merupakan anggota firma dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited. OBSE berkantor pusat di The Plaza Office Tower lantai 32, Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta. Program magang berlangsung selama 5 bulan, dimulai dari 7 Desember 2012 dan berakhir 1 Universitas Indonesia


2

pada 30 April 2013. Penulis bergabung dengan salah satu divisi yang memberikan jasa audit di KAP OBSE yang secara khusus memberikan jasa audit pada industri financial services.

1.3 Aktivitas Selama Magang Penulis berkesempatan untuk bergabung dengan grup FSI 3, salah satu bagian grup Financial Services di KAP OBSE yang sebagian besar kliennya berada dalam industri perbankan. Lebih khusus, penulis berada dalam tim audit salah satu Bank asing, yaitu Bank BRP. Bank ini merupakan klien terbesar kedua dalam grup FSI 3. Walaupun hanya berstatus sebagai trainee (karyawan magang) pada tim tersebut, namun penulis diberikan tanggung jawab dan beban pekerjaan yang sama dengan associate 1 (karyawan tetap level 1) di KAP OBSE tersebut. Penulis diberikan kesempatan untuk mengikuti training yang diadakan oleh KAP OBSE selama kurang lebih dua minggu sebelum terjun ke klien. Penulis berkesempatan melakukan audit di klien Bank BRP. Selama di klien, penulis mendapat tugas menangani beberapa prosedur audit yang berkaitan dengan akun cash dan loan. Khusus untuk akun loan, penulis diberi kepercayaan untuk mengelola file Loan Review yang berisi working paper sebanyak 75 debitur Bank yang dijadikan sampel. Penulis juga diberi tugas memeriksa BI Checking, membantu pemeriksaan cek bayar, membuat konfirmasi untuk beberapa akun, membantu tim melakukan vouching, serta merasakan pengalaman memeriksa surat-surat berharga di dalam brankas (strong room) milik Bank.

1.4 Latar Belakang Tema Laporan Magang Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.1

1

Situs Bank Indonesia Universitas Indonesia


3

Karena memiliki peran yang sangat krusial, para pemain dalam industri perbankan harus terjamin kesehatannya agar tercapai sebuah sistem perbankan yang kuat dan stabil dalam menunjang perekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan utama Bank adalah pemberian kredit pada debitur. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai kredit yang diberikan Bank.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang Ruang lingkup dalam laporan magang ini hanya terbatas pada prosedur loan review yang dilakukan tim KAP OBSE pada Bank BRP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Loan review merupakan salah satu proses dalam audit terhadap kredit yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menilai prospek usaha debitur dan kemampuan membayar debitur. Proses loan review meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kredit, pengisian kertas kerja loan review, dan pemeringkatan kualitas kredit dari debitur yang bersangkutan. Pemeringkatan kualitas kredit dari debitur bertujuan untuk menentukan besarnya nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang menjadi pengurang nilai akun kredit sebagai salah satu aset dalam neraca Bank. Semakin banyak debitur yang mendapatkan grading yang buruk, semakin besar pula nilai CKPN sehingga semakin kecil pula nilai aset Bank dalam laporan keuangan. Namun perhitungan CKPN tidak akan diangkat oleh penulis, melainkan hanya terbatas sampai pada proses loan review dan grading debitur yang menjadi sampel.

1.6 Tujuan Penulisan Laporan Magang Penulisan laporan magang ini memiliki tujuan sebagai berikut: a. Memberikan gambaran mengenai kebijakan dan prosedur atas kredit yang diberikan oleh Bank BRP. b. Menjelaskan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP OBSE dalam mengaudit akun kredit Bank BRP melalui proses loan review. c. Menganalisis prosedur audit dan temuan audit yang didapatkan KAP OBSE selama pelaksanaan prosedur loan review.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang



4

Laporan magang ini tersusun atas 5 (lima) bab. Sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1: Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang pelaksanaan program magang, waktu dan tempat pelaksanaan program magang, aktivitas selama magang, latar belakang tema laporan magang, ruang lingkup penulisan laporan magang, tujuan penulisan laporan magang, dan sistematika penulisan laporan magang



Bab 2: Landasan Teori, membahas teori yang dijadikan dasar penulisan laporan ini. Teori yang digunakan diambil dari Peraturan Bank Indonesia (PBI), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Standar Perikatan Audit (SPA), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), teori pengauditan serta teori yang berasal dari text book yang digunakan baik di luar maupun di dalam perkuliahan.



Bab 3: Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) subbab, yakni profil kantor akuntan publik tempat dimana penulis mengikuti program magang dan profil perusahaan klien tempat penulis mengaudit. Bagian pertama bab ini memberikan gambaran umum mengenai KAP OBSE, seperti sejarah berdirinya, jasa atau kegiatan usaha yang diberikan, divisi-divisi yang ada di dalamnya, serta metodologi audit yang digunakan. Kemudian pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai gambaran umum Bank BRP, perusahaan yang diaudit oleh Penulis beserta tim untuk periode Desember 2012.



Bab 4: Pembahasan. Bab ini membahas tentang prosedur pembukaan kredit di Bank BRP mulai dari pembukaan fasilitas kredit, penilaian jaminan, sampai dengan drawdown (pencairan pinjaman). Kemudian akan dibahas mengenai panduan dalam kertas kerja loan review KAP OBSE, contoh loan review yang dilakukan pada salah satu debitur Bank, dan analisis serta hasil temuan dari loan review yang telah dilakukan



Bab 5: Penutup dan Kesimpulan, memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dan saran-saran yang terkait dengan masalah yang ada.



BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Perbankan Menurut Bank Indonesia, perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.1.1 Kegiatan Bank Kegiatan usaha bank umum menurut Pasal enam (6) Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan meliputi: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu b) Memberikan kredit c) Menerbitkan surat pengakuan hutang d) Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

5 Universitas Indonesia


6

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 5. Obligasi 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



7

2.1.2 Risiko Perbankan Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai konsekuensi dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Risiko-risiko perbankan menurut Pasal empat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mencakup: a. Risiko Kredit Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. b. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. c. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. d. Risiko Operasional Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. e. Risiko Hukum Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. f. Risiko Reputasi Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.



8

g. Risiko Stratejik Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. h. Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Adapun risiko perbankan yang relevan dibahas secara lebih spesifik dalam laporan magang ini adalah risiko kredit.

2.1.2.1 Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank dan entitas anak. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Risiko kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi kredit. Secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan

Bank

untuk

mengidentifikasi,

mengukur,

memantau,

dan

mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting.

2.2 Definisi Kredit Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Universitas Indonesia


9

bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11). Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang (seperti kepemilikan atas Reksadana atau yang serupa) tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang (PSAK 55: Paragraf 8).

2.2.1 Jenis-Jenis Kredit Jenis-jenis kredit dapat dibedakan melalui berbagai sudut pandang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sebagai berikut:



10

1. Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008, antara lain: a. Kredit Investasi Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin, bangunan pabrik, tanah, kendaraan, dan sebagainya. b. Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa proses produksi, seperti pembelian bahan mentah, gaji atau upah pegawai, sewa gedung atau kantor, pembelian barang dagangan, dan lain-lain. c. Kredit Konsumsi Kredit konsumsi merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Contohnya adalah kredit untuk membeli rumah atau mobil, atau kebutuhan pribadi lainnya. 2. Kredit berdasarkan kualitas kolektabilitasnya Penggolongan kredit menurut kualitas, terdiri dari kredit dengan kualitas lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Penggolongan ini dilakukan untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian bank (prudential regulation). Detail mengenai penentuan penilaian kolektabilitas (kualitas) kredit terdapat pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No 7-3-DPNP tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. 3. Kredit berdasarkan jangka waktu Berdasarkan jangka waktunya, kredit dikelompokkan menjadi:



11

a. Kredit jangka pendek Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka pengembaliannya kurang dari satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. b. Kredit jangka menengah Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. c. Kredit jangka panjang Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka pengembaliannya lebih dari tiga tahun. Kredit jenis ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembangunan gedung, pembelian bangunan pabrik atau mesin-mesin. 4. Kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai Jenis kredit berdasarkan evaluasi mengenai terdapat atau tidaknya bukti objektif bahwa kredit mengalami penurunan nilai terdiri dari: a. Kredit yang mengalami penurunan nilai, yaitu jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut (peristiwa yang merugikan). b. Kredit yang tidak mengalami penurunan nilai.

2.2.2 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008), perlakuan akuntansi atas kredit terbagi menjadi Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Ilustrasi Jurnal. 2.2.2.1 Pengakuan Dan Pengukuran Pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui sebagai ”Kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur” sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai Universitas Indonesia


12

jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu: a. Kredit modal kerja/rekening koran akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran. b. Kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) plafon menurun atau kredit konsumsi, akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran. Pada saat pencairan kredit, bank mengakui sebagai ”Kredit yang diberikan” sebesar nilai wajar seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Kategori Kredit dan Pencatatan Pada Saat Pencairan No 1

Kredit dalam kategori

Pencatatan pada saat pencairan

Diukur pada Nilai Wajar melalui Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat Laporan Laba Rugi

pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan.

2

Tersedia untuk Dijual

Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat

3

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

pengakuan awal sama dengan harga transaksi,

4

Pinjaman yang Diberikan dan yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan, Piutang

dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut. Sumber: Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008)

Pada saat pencairan kredit, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan kredit dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika: a. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak terkait dengan jangka waktu kredit; dan/atau



13

b. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit. Misalnya, pendapatan fee atas pengelolaan rekening debitur, biaya talangan, dan/atau biaya yang dikeluarkan bank karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Setelah pencairan kredit, bank mencatat kredit yang diberikan sebagai berikut: Tabel 2.2 Kategori Kredit dan Pencatatan Setelah Pencairan No 1


Pencatatan setelah pencairan

Diukur pada Nilai Wajar melalui Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian Laporan Laba Rugi

yang timbul dari perubahan nilai wajar kredit diakui pada laporan laba rugi

2


Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar kredit diakui secara langsung dalam ekuitas

3


Sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortised

4

Pinjaman yang Diberikan dan cost), yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran

Piutang

pokok,

ditambah

atau

dikurangi

dengan

amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Sumber: Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008)

Penghentian pengakuan kredit diatur oleh PAPI sebagai berikut: a. Dalam hal hak kontraktual atas arus kas masa datang dari kredit yang diberikan telah berakhir dan/atau bank telah mentransfer keseluruhan kredit yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui sebagai ”Kredit yang diberikan”.



14

b. Dalam hal bank telah mentransfer sebagian kredit yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui bagian kredit tersebut sebagai ”Kredit yang diberikan” dan nilai tercatat sebelumnya (nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi) dari keseluruhan kredit harus dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang telah dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selanjutnya, selisih antara (i) nilai tercatat yang dialokasikan pada bagian kredit yang ditransfer; dan (ii) jumlah dari pembayaran yang diterima atas bagian kredit yang ditransfer tersebut ditambah/dikurangi keuntungan/kerugian kumulatif atas bagian kredit tersebut yang sebelumnya telah diakui secara langsung dalam ekuitas, diakui pada laporan laba rugi. 2.2.2.2 Penyajian Kredit disajikan di neraca sesuai kategori yang dijelaskan dalam Tabel 2.3: Tabel 2.3 Kategori Kredit dan Penyajian Pada Neraca

No 1


Penyajian pada neraca

Diukur pada Nilai Wajar melalui Sebesar nilai wajar. Laporan Laba Rugi

2


3


4

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortised cost), yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok,

ditambah

atau

dikurangi

dengan

amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada) disajikan sebagai off setting account atas kredit yang diberikan. Sumber: Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008)



15

2.2.2.3 Ilustrasi Jurnal Ilustrasi jurnal untuk kredit mulai dari penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan penerimaan klaim asuransi berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008) adalah sebagai berikut: a. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit 1) Menerima provisi kredit dari debitur Db. Kas/Rekening…/Giro BI Kr. Kredit - amortised cost atau Kr. Pendapatan bunga (Apabila nilai provisi kredit yang diterima tidak material untuk dilakukan amortisasi) 2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan Db. Kredit - amortised cost Kr. Kas/Rekening…/Giro BI 3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit Db. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan Kr. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan b. Pada saat pencairan kredit kepada debitur Db. Kredit - amortised cost Kr. Kas/Rekening…/Giro BI Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.



16

Db. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan Kr. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan c. Pada saat amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur (apabila dilakukan amortisasi) Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima Db./Kr. Kredit - amortised cost Kr. Pendapatan bunga kredit d. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang 1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang Db. Kas/Rekening…/Giro BI Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima atau 2) Sebesar setoran debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian pokok kredit Db. Kas/Rekening…/Giro BI Kr. Kredit - amortised cost e. Pada saat membayar biaya kredit (antara lain biaya notaris, premi asuransi barang agunan) Db. Tagihan biaya - biaya kredit (apabila merupakan beban debitur dan tidak atas beban pokok kredit) atau Db. Beban operasional (apabila merupakan beban bank) Kr. Nasabah notaris/perusahaan asuransi



17

f. Pada saat menerima pembayaran dari debitur atas biaya kredit yang menjadi beban debitur Db. Kas/Rekening…/Giro BI Kr. Tagihan biaya - biaya kredit g. Pada saat klaim kepada perusahaan asuransi Db. Tagihan klaim asuransi Kr. Kredit - amortised cost - hasil klaim asuransi h. Pada saat menerima klaim asuransi dari perusahaan asuransi Db. Kas/Rekening.../Giro BI Kr. Tagihan klaim asuransi

2.3 Penilaian Kualitas Kredit Sebelum memberikan kredit kepada debitur, bank harus melakukan penilaian atas prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan membayar. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: a. Prospek usaha Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. b. Kinerja debitur Universitas Indonesia


18

Penilaian terhadap kinerja meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar. c. Kemampuan membayar Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; c. kelengkapan dokumentasi Kredit; d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit; e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Penetapan

kualitas

kredit

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Setelah melakukan penilaian berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan, kualitas Kredit ditetapkan menjadi: 1. Lancar; 2. Dalam Perhatian Khusus; 3. Kurang Lancar; 4. Diragukan; atau 5. Macet. Setelah menentukan nilai kualitas kredit untuk masing-masing debitur, Bank harus menetapkan cadangan dari aset bagi setiap fasilitas kredit sesuai dengan kualitas nilai kredit yang ditetapkan dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 42, yaitu sebagai berikut: a. 5% (lima perseratus) dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus; b. 15% (lima belas perseratus) dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar; c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset dengan kualitas Diragukan; Universitas Indonesia


19

d. 100% (seratus perseratus) dari Aset dengan kualitas Macet. 2.4 Penurunan Nilai Kredit Penurunan nilai kredit adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Penurunan nilai kredit diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2011) serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008.

2.4.1 Penurunan Nilai Kredit dalam PSAK 55 (revisi 2011) PSAK 55: Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2011) paragraf 65 menyatakan bahwa pada setiap tanggal pelaporan entitas harus mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti tersebut, maka entitas harus menerapkan paragraf 70 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi), paragraf 73 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan), atau paragraf 74 (untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual) untuk menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai tersebut. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang Universitas Indonesia


20

menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa di masa datang tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011) paragraf 6, bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini: a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk: i.

memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut

(misalnya

meningkatnya

tunggakan

pembayaran

atau

meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau Universitas Indonesia


21

ii.

kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga properti untuk kredit properti di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang memengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut). Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas

pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi. Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara individual atau kolektif (lihat paragraf 66). Jika entitas menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitor), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, Universitas Indonesia


22

baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. Menurut PSAK 55 (revisi 2011) PA 101, proses estimasi terhadap penurunan nilai mempertimbangkan seluruh eksposur pinjaman yang diberikan, bukan hanya yang berkualitas rendah. Sebagai contoh, jika entitas menggunakan sistem

pemeringkatan

kredit

internal,

maka

entitas

tersebut

harus

mempertimbangkan seluruh peringkat pinjaman yang diberikan, dan tidak hanya peringkat yang mencerminkan penurunan kualitas pinjaman yang diberikan yang tajam. Proses estimasi terhadap jumlah kerugian penurunan nilai dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran (range) nilai kerugian yang mungkin terjadi. Dalam hal yang terakhir, entitas harus mengakui kerugian akibat penurunan nilai sebesar estimasi terbaik dalam kisaran tersebut dengan mempertimbangkan seluruh informasi relevan yang tersedia sebelum laporan keuangan diterbitkan mengenai kondisi yang terjadi pada tanggal neraca.

2.4.2 Penurunan Nilai Kredit dalam PAPI (2008) Dasar pengaturan dalam PAPI mengenai penurunan nilai kredit pada umumnya mengacu kepada PSAK 55, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut: 1.

Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap kredit dalam kategori selain yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

2.

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, bank harus memperhatikan hal-hal berikut: a. Sistematis dan konsisten sepanjang waktu b. Sejalan dengan kriteria yang bersifat objektif c. Didukung dengan dokumentasi yang memadai

3.

Identifikasi bukti objektif a.

Bank harus menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan Universitas Indonesia


23

pengalaman dan trend historis (experience credit judgement), informasi yang tersedia,

disertai

dengan

analisis

dasar

perhitungan

dan

mendokumentasikan dalam kebijakan bank. b. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa, kecuali peristiwa di masa datang yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. c. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan entitas dalam menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan (delinquencies) untuk aset keuangan serupa, tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal, dan nilai wajar agunan dan jaminan. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya, baik secara individual maupun secara bersama, dapat menjadi bukti objektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam kredit atau kelompok kredit. 4.

Kriteria evaluasi penurunan nilai a. Secara individual 1) Bank wajib menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik; 2) Dalam hal tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual, maka kredit tersebut harus dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. 3) Dalam hal terdapat bukti objektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual namun tidak terdapat kerugian penurunan nilai, maka kredit tersebut tidak dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Contoh: ketika debitur berada dalam kondisi macet (tidak ada estimasi arus kas selain arus kas dari agunan), dimana nilai kini arus kas agunan sama dengan atau lebih besar dari nilai tercatat kredit. Universitas Indonesia


24

4) Evaluasi secara individual didasarkan pada 2 konsep, yaitu: a) estimasi jumlah kerugian kredit; dan b) estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount). 5) Estimasi jumlah kerugian kredit didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan experienced credit judgement, serta memperhatikan berbagai faktor seperti: a) kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (repayment capacity); b) jenis dan jumlah agunan; c) ketersediaan garansi; dan d) prospek usaha debitur di masa datang. 6) Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut. b. Secara kolektif 1) Evaluasi penurunan nilai secara kolektif mencakup seluruh kredit yang: a) tidak dievaluasi secara individual; dan b) dievaluasi secara individual, namun tidak terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai. 2) Bank wajib mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. Sebagai contoh, kredit dapat dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih karakteristik berikut ini: a) estimasi probabilitas terjadinya gagal bayar atau peringkat risiko kredit; b) tipe (contohnya, pinjaman beragun aset atau pinjaman kartu kredit); c) lokasi geografis; d) tipe jaminan; e) tipe pihak kedua (contoh, konsumen, bisnis, atau pemerintah); f) status tunggakan; dan g) jatuh tempo. Universitas Indonesia


25

Model risiko kredit atau metode untuk mengestimasi arus kas masa datang yang diperkirakan yang lebih kompleks (canggih) dapat mengkombinasikan beberapa faktor, seperti evaluasi risiko kredit atau proses pemeringkatan yang memperhitungkan tipe aset, industri, lokasi geografis, tipe jaminan, status tunggakan, dan karakteristik yang relevan lainnya dari aset yang sedang dievaluasi dan data kerugian yang terkait. 3) Pengelompokkan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik. 4) Terhadap kredit yang dikelompokkan tersebut, bank harus melakukan evaluasi apakah terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai. Halhal yang perlu diperhatikan antara lain: a) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan terjadinya penurunan dalam estimasi arus kas masa datang yang dapat diukur dari kelompok kredit; b) Penurunan yang dapat diukur tersebut telah terjadi sejak pengakuan awal kredit; dan c)

Penurunan tersebut belum dapat diidentifikasi terkait dengan kredit tertentu dalam kelompok kredit.

5.

Periode evaluasi penurunan nilai a. Setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, bank wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. b. Dalam hal bank melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka bank wajib mengestimasi kembali arus kas masa datang dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit tersebut.

6.

Teknik evaluasi penurunan nilai a. Bank dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif. Dalam memilih dan menggunakan

teknik

evaluasi

penurunan

nilai,

bank

perlu



26

mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat serta ketersediaan informasi dan data historis. b. Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (prescriptive rules/formulae) tetapi juga didasarkan pada experienced credit judgement oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian his toris maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. c. Secara individual Bank dapat menggunakan beberapa teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai, yaitu: 1) Discounted Cash Flow a) Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (discounted value) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. b) Jumlah yang didiskonto (discounted value) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit. c) Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan fee) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit. d) Untuk kredit bersuku bunga mengambang (variable interest rate), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi, maka suku bunga efektif juga dapat berubah. (1) Bank harus menetapkan estimasi kisaran jumlah dan/atau waktu kemungkinan perubahan suku bunga referensi. Universitas Indonesia


27

(2) Namun, penggunaan suku bunga efektif yang berbeda dari waktu ke waktu dapat menyulitkan bank melacak terjadinya kerugian penurunan nilai. (3) Sebagai alternatif, bank dapat menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti objektif terjadinya penurunan. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selanjutnya. (4) Pendekatan apapun yang digunakan, bank harus menerapkan secara konsisten dalam mengevaluasi penurunan nilai terhadap kredit dengan suku bunga mengambang. 2) Fair Value of Collateral a) Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable value). b) Dalam menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, bank dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan, yaitu jika memenuhi salah satu kondisi berikut: (1) Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; (2) Sulit untuk menentukan jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari pokok kredit dan/atau bunga dengan andal; dan/atau (3) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan. c) Bukti terbaik dari nilai wajar agunan adalah berdasarkan kuotasi harga di pasar aktif. (1) jika tidak tersedia kuotasi harga agunan di pasar aktif, maka bank dapat menggunakan harga dari transaksi terkini atas agunan serupa; dan (2) jika tidak tersedia harga dari agunan yang serupa, maka bank dapat menggunakan teknik penilaian yang andal.



28

d) Bank

harus

menggunakan

informasi

yang

tersedia

untuk

mengestimasi nilai wajar agunan seakurat mungkin, termasuk perkiraan waktu realisasi atau penjualan agunan tersebut. e) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan adalah nilai yang terendah antara nilai wajar dan nilai pengikatan agunan. f) Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengestimasi nilai wajar agunan antara lain: (1) Penunjukkan pihak independen (baik pihak internal bank maupun lembaga penilai) yang akan melakukan penilaian agunan; (2) Identifikasi taksiran biaya yang terkait dengan penjualan agunan, misalnya legal costs; (3) Identifikasi nilai agunan yang dapat direalisasi setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan; (4) Penetapan waktu penjualan/realisasi agunan; dan (5) Penetapan nilai kini dari hasil penjualan/realisasi agunan dalam hal terdapat jeda waktu (time lag) antara tanggal penentuan nilai wajar dan waktu penjualan/realisasi agunan. g) Beberapa standar minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan estimasi nilai wajar agunan mencakup: (1) Deskripsi mengenai proses penilaian (appraisal process) yang dilakukan; (2) Rincian penyesuaian terhadap harga penilaian (appraisal value), misalnya haircut/diskon atau estimasi biaya penjualan agunan; (3) Penjelasan mengenai bagaimana bank memperoleh estimasi nilai wajar; dan (4) Dokumentasi mengenai kualifikasi, keahlian, dan independensi perusahaan penilai (appraisal company). 3) Observable Market Price a) Dalam kondisi dimana jumlah dan periode arus kas masa datang tidak dapat dipastikan dan kuotasi harga kredit di pasar aktif dapat diobservasi melalui informasi dan data pasar, maka harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai nilai wajar kredit dengan Universitas Indonesia


29

memperhitungkan perkiraan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut. b) Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai, misalnya untuk kredit commercial real estate, dimana informasi dan data mengenai harga pasar properti tersebut tersedia setiap saat. c) Jika pendekatan ini digunakan, bank harus memiliki informasi yang lengkap mengenai jumlah, sumber informasi dan tanggal atas harga pasar tersebut. d. Secara kolektif 1) Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (historical loss rate atau historical net charge-off rate) dari kelompok kredit. 2) Data mengenai kerugian historis merupakan titik awal dalam melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit. Berdasarkan data kerugian historis dari suatu kelompok kredit setelah memperhitungkan tingkat pengembalian (recovery rate), bank dapat mengestimasi arus kas masa datang dan tingkat kerugian kelompok kredit pada saat ini. 3) Bank dapat menentukan sendiri periode observasi data kerugian historis.

Namun,

dalam

menetapkan

periode

tersebut,

perlu

diperhatikan bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang, sementara dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih pendek. Periode observasi apapun yang digunakan, bank harus memiliki data kerugian historis selama minimal 3 tahun sehingga dapat menghasilkan estimasi kerugian yang lebih andal dan berarti. 4) Dalam menetapkan tingkat kerugian untuk kelompok kredit, bank perlu memperhatikan hal-hal berikut: Universitas Indonesia


30

a) analisa penurunan nilai kelompok kredit; b) umur kredit dalam kelompok kredit (ageing of balances); c) arus kas dari seluruh sisa umur kredit (tidak hanya tahun berikutnya); d) kondisi terkini, baik internal maupun eksternal; e) pengaruh nilai waktu dari uang (time value of money); dan f) tidak

menghasilkan

suatu

tingkat

kerugian

historis

yang

mengharuskan pengakuan kerugian pada saat pengakuan awal kredit. 5) Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit secara kolektif juga mencakup kerugian yang telah terjadi namun belum dapat diidentifikasi secara tersendiri pada tanggal laporan (incurred but not yet identified). Untuk itu, bank juga perlu mempertimbangkan faktor emergence period, yaitu periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok kredit sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas kredit secara individual. Emergence period tersebut harus ditetapkan berdasarkan data empiris. Umumnya emergence period tidak melampaui 12 bulan kecuali dalam kondisi tertentu di luar perkiraan. 6) Bank dapat menggunakan beberapa pendekatan dalam menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit, yaitu: a) Pendekatan Berbasis Formula (Formula Based) (1) Pendekatan ini menggunakan formula tertentu yang relatif sederhana untuk menghitung tingkat kerugian historis, misalnya tingkat kematian (death rate) debitur. (2) Berdasarkan data kerugian historis, bank dapat menentukan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya penurunan nilai kartu kredit adalah karena kematian pemegang kartu kredit (card holders). Hasil observasi bank menunjukkan bahwa Universitas Indonesia


31

tingkat kematian (death rate) dari tahun ke tahun cenderung tidak berubah. Namun demikian, beberapa debitur dalam kelompok kartu kredit bisa jadi telah meninggal dunia pada tahun tersebut yang mengindikasikan terjadinya kerugian penurunan nilai atas kredit tersebut, meskipun pada akhir tahun, bank belum mengetahui debitur mana yang meninggal dunia. Bank harus mengakui kerugian yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (incurred but not yet identified) sebagai kerugian akibat penurunan nilai. (3) Bank tidak dapat mengakui adanya kerugian akibat penurunan nilai untuk kejadian yang diperkirakan akan terjadi di masa datang karena peristiwa kerugian (misalnya meninggalnya debitur) belum terjadi. b) Metode Statistik (Statistical Model Analysis) (1) Penetapan tingkat kerugian historis dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik berdasarkan internal loan grades masing-masing bank. (2) Perhitungan

tingkat

kerugian

historis

secara

statistik

menggunakan parameter berikut: (a) Probability of Default, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain Migration Analysis, Roll Rates, Vintage Analysis, dan Default Rate. - Roll Rates Analysis Roll Rates Analysis menggunakan internal loan grading system. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kerugian kredit pada setiap periode tunggakan (deliquency stage). Selanjutnya, tingkat Probability of Default (PD) dan Loss Given Default (LGD) dihitung Universitas Indonesia


32

berdasarkan asumsi bahwa pada kondisi hapus buku, PD dan LGD adalah sebesar 100% atau tidak akan tertagih (default). Namun, apabila berdasarkan data historis dapat diestimasi secara andal, bahwa bank dapat menagih sebagian porsi kredit yang sudah dihapusbuku (write-off) dimaksud, maka persentase PD dan LGD untuk kredit tersebut harus dikurangi dengan persentase tingkat pengembalian (recovery rate). Selanjutnya, tingkat PD dan LGD pada kondisi hapus buku tersebut digunakan untuk menghitung tingkat kerugian pada setiap periode tunggakan. - Migration Analysis Migration Analysis menggunakan internal loan grading system (rating system) dan bukan berdasarkan pengalaman kerugian sebagaimana halnya pendekatan Historical Loss Rate. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa tingkat migrasi outstanding kredit dari grade tertinggi ke grade terendah. Dalam kasus portofolio kartu kredit, umumnya loan grading ditentukan berdasarkan periode tunggakan (delinquency stage). Selanjutnya, tingkat migrasi dihitung berdasarkan persentase nilai kredit atau jumlah rekening yang berpindah dari satu periode tunggakan terendah ke periode tunggakan dimana kartu kredit dinilai tidak akan tertagih (default). Selanjutnya, tingkat migrasi tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kerugian kelompok kartu kredit berdasarkan setiap periode tunggakan. (b) Loss Given Default, yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain



33

Expected Recoveries, Collateral Shortfall, dan Loss on Disposal. (3) Metode ini dapat menggunakan data tingkat kerugian bank (bank-specific data) seperti data mengenai internal loan grades, maupun data kerugian yang dialami industri perbankan. 7.

Estimasi arus kas masa datang a. Untuk meningkatkan konsistensi dalam melakukan estimasi arus kas masa datang, bank harus memperhatikan hal-hal berikut: 1) dilakukan secara akurat dalam hal jumlah dan waktu realisasi arus kas masa datang; 2) meliputi jangka waktu sampai jatuh tempo dan tidak hanya satu tahun; 3) sejalan dengan perubahan kondisi terkini berdasarkan data dan informasi yang dapat diobservasi dari waktu ke waktu; 4) dikaji ulang secara periodik untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dan jumlah kerugian aktual; dan 5) kerugian historis harus digunakan sebagai basis untuk mengestimasi arus kas masa datang. b. Estimasi arus kas masa datang antara lain dapat bersumber dari ekspektasi: 1) Penerimaan pokok dan bunga; a) Estimasi arus kas masa datang terhadap kredit yang mengalam penurunan nilai harus mempertimbangkan apakah bank akan melakukan skenario penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit. b) Dalam restrukturisasi kredit, berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, bank memberikan konsesi khusus kepada debitur, yaitu konsesi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur. c) Estimasi terbaik atas arus kas masa datang harus didiskonto dengan menggunakan suku bunga kontrak sebelum kredit tersebut direstrukturisasi. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai kini dari arus Universitas Indonesia


34

kas masa datang merupakan cadangan yang harus dibentuk untuk kerugian penurunan nilai. d) Apabila kredit diperkirakan akan dibayar penuh, termasuk denda bunga, maka nilai kini arus kas masa datang mungkin tidak akan berada di bawah nilai tercatat, sehingga bank tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Namun, bank harus melakukan evaluasi secara periodik dan obyektif terhadap kemungkinan perubahan kemampuan debitur dalam memenuhi persyaratan restrukturisasi yang telah disepakati. 2) Jaminan dari pihak ketiga dan ganti rugi dari perusahaan asuransi; a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat bersumber dari jaminan finansial dari pihak ketiga (termasuk perusahaan asuransi). b) Untuk dapat diperhitungkan sebagai arus kas masa datang, bank harus menilai kemungkinan penjamin tersebut memenuhi kewajibannya. c) Persyaratan penjaminan dan kondisi keuangan penjamin haru diidentifikasi sebelum memperhitungkan jaminan atau ganti rugi dalam perhitungan estimasi arus kas masa datang. 3) Realisasi agunan a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat bersumber dari realisasi agunan terlepas apakah bank akan mengambil alih dan menjual agunan atau tidak. b) Agunan dapat diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang apabila memenuhi kondisi sebagaimana pada butir 6. c. 2) di atas. 4) Penjualan kredit di pasar sekunder a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat mempertimbangkan skenario penjualan kredit di pasar sekunder sepanjang terdapat kuotasi harga di pasar aktif, terlepas apakah bank akan merealisasikan skenario tersebut atau tidak. b) Disamping menggunakan kuotasi harga tersebut, bank juga harus memperkirakan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut sebagaimana pada butir 6. c. 2) f). Universitas Indonesia


35

c. Dalam melakukan estimasi arus kas masa datang, bank juga perlu mempertimbangkan berbagai langkah yang dilakukan debitur mau pun kondisi lainnya yang terkait dengan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, antara lain: 1) Restrukturisasi Debitur a) Pengertian restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal, dan sebagainya. Dalam hal ini, bank harus melakukan estimasi berdasarkan rencana restrukturisasi dan kemungkinan restrukturisasi tersebut akan memulihkan kondisi debitur atau sebaliknya. b) Apabila restrukturisasi debitur tidak berjalan sesuai ekspektasi, maka kemungkinan sebagian atau seluruh usaha debitur dijual untuk memenuhi

kewajibannya.

memperkirakan

nilai

dari

Dalam

kasus

ini,

perusahaan/bisnis

bank

perlu

debitur

untuk

mengestimasi arus kas yang akan diterima dari penjualan tersebut. Perkiraan tersebut harus didasarkan pada penawaran nyata atau penilaian dari pihak yang memiliki keahlian berdasarkan penjualan bisnis serupa di pasar. 2) Likuidasi karena debitur pailit Apabila debitur dalam kondisi atau proses pailit dan kredit tidak dijamin, maka bank dapat mempertimbangkan aset yang dimiliki debitur dan memperkirakan bagian yang akan diterima bank dari penjualan/likuidasi aset tersebut, khususnya jika terdapat bukti yang kuat secara hukum atas perolehan likuidasi aset debitur. d. Perubahan dalam jumlah dan waktu realisasi arus kas masa datang dapat berdampak pada perubahan estimasi terjadinya penurunan nilai dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk. Dengan demikian,nilai kini dari arus kas masa datang tidak hanya diestimasi pada saat pertama kali terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, melainkan secara periodik sebagaimana pada angka 5 di atas.



36

e. Perhitungan estimasi arus kas masa datang harus didokumentasikan dan didasarkan atas kebijakan internal bank yang memadai untuk kepentingan pemeriksaan oleh audit internal maupun eksternal. 8.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) a. Dalam mengukur dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, bank harus memperhatikan hal-hal berkut: 1) Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif; 2) Bank tidak diperbolehkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif dan didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai; 3) Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk sesuai dengan mata uang denominasi kredit yang diberikan. b. Dalam kasus tertentu, bank mungkin tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, khususnya jika nilai wajar agunan yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas jauh melebihi baki debet dari kredit.

2.5 Audit 2.5.1 Pengertian Audit Menurut Arens et al. (2009), auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan pada tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan bersifat independen. Jasa audit ini disediakan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan kriteria (standar) yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah



37

informasi yang sedang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Buktibukti tersebut dapat berupa: 

Hasil wawancara dengan klien



Komunikasi tertulis dengan pihak luar



Hasil observasi auditor



Data elektronik dan data-data lainnya terkait transaksi

2.5.2 Jenis Audit Ada tiga jenis audit menurut Arens et al. (2009), yaitu: a. Audit operasional Audit operasional merupakan proses evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Di akhir proses audit diharapkan adanya output berupa saran dari auditor untuk proses operasi yang lebih efisien dan efektif. Review dalam audit operasional tidak terbatas pada bidang akuntansi, namun bisa juga termasuk struktur organisasi, sistem komputer, metode produksi, marketing, dan bidang lainnya yang dikuasai auditor. b. Audit kepatuhan Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah auditee (klien/pihak yang diaudit) telah mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan ke manajemen, bukan kepada pihak luar, karena informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur spesifik lebih dibutuhkan oleh manajemen. c. Audit laporan keuangan Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) sesuai dengan kriteria spesifik, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk memberikan penilaian apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk memeriksa apakah laporan tersebut mengandung salah saji yang bersifat material.



38

2.5.3 Risiko Audit Ada 4 (empat) tipe risiko audit menurut Arens, et al. (2009), yaitu: a. Risiko deteksi yang telah direncanakan (planned detection risk) adalah risiko kegagalan suatu bukti audit untuk mendeteksi salah saji yang melebihi batas toleransi. b. Risiko inheren (inherent risk) adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Contohnya, akun yang jumlahnya merupakan suatu estimasi cenderung mengandung risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data faktual. c. Risiko pengendalian (control risk) adalah risiko tidak terdeteksi atau tercegahnya salah saji yang dapat terjadi dalam suatu asersi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Semakin efektif pengendalian internal yang dimiliki klien, maka risiko pengendalian akan semakin rendah. d. Risiko audit yang dapat diterima (acceptable audit risk) adalah risiko seberapa besar auditor dapat menerima bahwa sebuah laporan keuangan mungkin mengalami salah saji material setelah proses audit selesai dan opini wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan.

2.5.4 Bukti Audit Arens et al. (2009) mendefinisikan bukti audit sebagai informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat 8 (delapan) jenis bukti audit yang dapat digunakan oleh auditor dalam proses audit, antara lain: a. Pemeriksaan fisik (physical examination) Pemeriksaan fisik merupakan salah satu cara untuk melakukan verifikasi bahwa suatu aset yang dicatat benar-benar ada (existence) dan memastikan bahwa semua aset telah tercatat (completeness). Pemeriksaaan fisik dilakukan untuk memeriksa aset berwujud, seperti kas, persediaan, dan aset tetap. b. Konfirmasi (confirmation) Konfirmasi adalah respon tertulis atau langsung dari pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh Universitas Indonesia


39

auditor. Bukti audit yang diperoleh dari pihak ketiga seperti konfirmasi memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit dibandingkan dengan bukti audit yang berasal dari klien. c. Dokumentasi (documentation) Dokumentasi diartikan sebagai pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Dokumen yang digunakan auditor dapat berasal dari internal klien maupun pihak eksternal klien. d. Prosedur analitis (analytical procedure) Prosedur analitis dilakukan oleh auditor dengan cara membandingkan saldo akun dengan periode sebelumnya, dengan perhitungan auditor, serta menganalisis hubungan antarakun untuk melihat apakah pergerakan saldo akun cukup masuk akal. Prosedur analitis umumnya dilakukan tiga kali dalam audit, yaitu sebelum pelaksanaan audit (preliminary analytical procedure), saat berlangsungnya audit, dan penyelesaian audit. e. Bertanya kepada klien (inquires of the client) Bertanya kepada klien baik secara lisan maupun tertulis digunakan auditor sebagai bukti yang menguatkan prosedur audit lainnya. f. Perhitungan ulang (recalculation) Perhitungan ulang dilakukan auditor untuk memverifikasi angka yang disajikan oleh klien. Perhitungan ulang umumnya digunakan untuk akun penyusutan dan beban di bayar di muka. g. Perlakuan ulang (reperformance) Auditor melakukan tes independen atas prosedur atau pengendalian internal klien dengan tujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan klien terhadap prosedur yang telah dibuat klien. h. Observasi (observation) Observasi adalah penggunaan panca indera untuk menilai aktivitas klien. Contohnya, auditor dapat berkeliling pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas

2.5.5 Tahapan Audit Universitas Indonesia


40

Secara umum, terdapat 4 (empat) tahap audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Tahap-tahap tersebut akan dijelaskan melalui gambar 2.1. Pada tahap I, tiga kunci penting yang harus dilaksanakan auditor adalah memahami bisnis klien dan lingkungannya, memahami pengendalian internal klien dan menilai risiko pengendalian, dan menentukan risiko salah saji. Dengan memahami bisnis dan pengendalian internal klien, auditor dapat merancang program audit yang sesuai dengan karakteristik klien.

Gambar 2.1. Tahap dalam Audit Laporan Keuangan Tahap I : Perencanaan dan Merancang Pendekatan Audit

Tahap II : Test of Controls dan Substantive Test of Transactions

Tahap III : Prosedur Analitis dan Test of Details of Balances

Tahap IV : Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit

Sumber : Arens et al ( 2009)

Setelah auditor memahami bisnis klien dan menentukan program audit yang akan dijalankan, tahap selanjutnya adalah melakukan test of control. Test of control berfungsi untuk menguji efektivitas pengendalian internal perusahaan. Apabila Test of Control menunjukkan pengendalian berjalan efektif, maka auditor dapat mengurangi risiko pengendalian yang telah dirancang sebelumnya. Pengendalian yang efektif juga membuat substantive test of transactions menjadi lebih sedikit dilakukan auditor. Pada tahap III, auditor melakukan prosedur analitis dan test of details. Prosedur analitis dilakukan untuk menilai apakah saldo akun telah disajikan secara Universitas Indonesia


41

wajar. Test of details adalah prosedur spesifik untuk menguji salah saji moneter dalam laporan keuangan. Gambar 2.2. Summary of Audit Process

Sumber: Arens et al (2009) Universitas Indonesia


42

Pada tahap terakhir, auditor mengkombinasikan semua informasi yang diperoleh selama audit untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Tahap ini merupakan proses yang sangat subjektif mengingat tahap ini sangat bergantung pada pertimbangan profesional auditor. Dalam bukunya, Arens et al (2009) juga telah meringkaskan prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor. (Gambar 2.2) 2.5.5.1 Tahapan Audit Atas Piutang Audit terhadap perbankan memiliki nature dan proses yang berbeda dengan audit terhadap industri pada umumnya. Khususnya mengenai kredit, yang merupakan salah satu aktivitas utama serta pada umumnya menjadi pos sumber penerimaan terbesar Bank. Hal ini tentu berbeda dengan nature industri manufacturing dan merchandising yang banyak dipelajari prosesnya, termasuk proses auditnya, di bangku kuliah. Namun demikian, kredit di Bank memiliki nature yang sama dengan piutang pada industri umum, terutama dalam hal tujuan auditnya. Oleh karena itu penulis akan mengangkat sedikit teori mengenai tahapan audit atas piutang. Menurut Arens (2009), dalam mengaudit piutang (accounts receivable), seorang auditor harus memperhatikan 8 (delapan) tujuan audit terkait dengan saldo akun piutang. Kedelapan tujuan audit tersebut adalah: 1. Akun piutang dalam neraca sesuai dengan nilai pada master file yang terkait, dan totalnya telah terjumlah dengan benar serta sesuai dengan buku besar. (Detail tie-in) 2. Akun piutang yang tercatat benar-benar ada. (Existence) 3. Akun piutang yang ada telah tercatat. (Completeness) 4. Akun piutang tercatat dengan akurat. (Accuracy) 5. Akun piutang telah diklasifikasikan dengan benar. (Classification) 6. Cutoff untuk akun piutang benar. (Cutoff) 7. Akun piutang tercatat pada nilai yang terealisasi. (Realizable value) 8. Klien memiliki hak atas piutang. (Rights)



43

Arens (2009) menjelaskan tahapan-tahapan metodologi dalam merancang tests of details of balances untuk piutang sebagai berikut:  Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang Pengujian terhadap piutang dilakukan berdasarkan prosedur penilaian risiko oleh auditor yang memberikan gambaran mengenai bisnis dan industri klien. Gambar 2.3 Metodologi Dalam Merancang Test of Detail of Balances untuk Piutang Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang

Menentukan tolerable misstatement dan penilaian risiko inheren untuk piutang

Melakukan penilaian risiko kontrol untuk siklus sales and collection

Merancang dan melakukan test of control dan substantive tests of trancsactions untuk siklus sales and collection

Merancang dan melakukan prosedur analitis untuk piutang

Merancang test of details terhadap piutang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo

Sumber: Arens et al (2009)

Dalam bagian dari gambaran tersebut, auditor mempelajari industri klien dan lingkungannya dan mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, termasuk piutang. Sebagai bagian dari gambaran ini, auditor juga melakukan prosedur analitis awal yang dapat mengindikasikan peningkatan risiko salah saji pada piutang.



44

Risiko bisnis klien yang dapat mempengaruhi piutang menjadi perhatian dalam evaluasi auditor terhadap risiko inheren (inherent risk) dan bukti terkait piutang. Misalnya, sebagai akibat dari memburuknya keadaan perekonomian dalam industri, auditor dapat meningkatkan risiko inheren untuk net realizable value dari piutang.  Menentukan tolerable misstatement dan penilaian risiko inheren untuk piutang Dalam sebuah audit, seorang auditor harus menentukan penilaian pendahuluan mengenai materialitas untuk semua bagian dalam laporan keuangan, kemudian mengalokasikan jumlahnya ke dalam setiap akun neraca yang signifikan, termasuk akun piutang. Pengalokasian ini disebut penentuan tolerable misstatement. Piutang biasanya menjadi akun yang paling material dalam laporang keuangan perusahaan yang melakukan penjualan dengan kredit. Bahkan meskipun saldo akun piutang terbilang kecil, transaksi-transaksi dalam siklus sales and collection yang mempengaruhi saldo piutang sudah hampir dapat dipastikan memiliki nilai yang signifikan. Auditor menilai risiko inheren untuk setiap tujuan atas akun seperti piutang, dengan mempertimbangkan risiko bisnis klien dan nature dari klien dan industrinya. Auditor juga biasanya mengidentifikasi risiko fraud spesifik untuk pengakuan pendapatan.  Melakukan penilaian risiko kontrol untuk siklus sales and collection Pengendalian internal terhadap penjualan dan penerimaan kas dan piutang yang terkait biasanya terbilang efektif karena manajemen menginginkan pencatatan yang akurat untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Auditor biasanya lebih memperhatikan 3 (tiga) hal berikut terkait dengan pengendalian internal: 1.

Pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan

2.

Pengendalian terhadap cutoff

3.

Pengendalian terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih Auditor harus menghubungkan risiko kontrol untuk tujuan audit terkait

transaksi dengan tujuan audit terkait saldo dalam menentukan risiko deteksi yang telah direncanakan (planned detection risk) dan bukti yang telah direncanakan (planned evidence) untuk tests of details of balances. Untuk kebanyakan kasus, Universitas Indonesia


45

hubungan keduanya cukup jelas. Tabel 2.4 menunjukkan hubungan antara dua kelas transaksi utama dalam siklus sales and collection. Misalnya, diasumsikan bahwa auditor menyimpulkan bahwa risiko kontrol baik untuk transaksi penjualan maupun penerimaan kas adalah rendah untuk tujuan audit terkait akurasi transaksi. Oleh karena itu auditor dapat menyimpulkan bahwa kontrol untuk tujuan audit terkait akurasi transaksi untuk piutang efektif karena transaksi yang mempengaruhi piutang hanyalah penjualan dan penerimaan kas. Tabel 2.4 Hubungan Antara Dua Tujuan Utama Audit Terkait Piutang Accounts Receivable Balance-Related

Occurence

Sales

X X

Classification

X

Timing

Cash receipts

X

Occurence Completeness

Accuracy

value Rights

X

Accuracy

summarization

Realizable

X

Completeness

Posting and

Cutoff

Objectives

Classification

Related Audit

Accuracy

Transactions

Completeness

Transaction-

Existence

Class of

Detail tie-in

Audit Objectives

X X X



46

Posting

and

summarization

X

Classification

X

Timing

X Sumber: Arens et al (2009)

 Merancang dan melakukan test of control dan substantive tests of transactions untuk siklus sales and collection Dalam tahap ini auditor melakukan perancangan prosedur audit untuk test of controls dan substantive tests of transactions, penentuan ukuran sampel, dan mengevaluasi hasil uji tersebut. Hasil dari tests of control menentukan apakah risiko kontrol yang dinilai dalam penjualan dan penerimaan kas perlu direvisi. Auditor menggunakan hasil dari substantive tests of transactions untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan cukup sesuai dengan masing-masing tujuan audit terkait saldo piutang.  Merancang dan melakukan prosedur analitis untuk piutang Prosedur analitis biasanya dilakukan selama tiga tahap dalam audit: selama perencanaan, saat melakukan pengujian detail, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Bagian ini akan lebih membahas mengenai perencanaan prosedur analitis dan prosedur analitis substantif yang dilakukan saat pelaksanaan uji detail terhadap akun dalam siklus sales and collection. Kebanyakan prosedur analitis selama tahap uji detail selesai dilakukan setelah tanggal neraca tetapi sebelum tahap tests of details of balances. Sehingga masuk akal untuk melakukan prosedur analitis secara ekstensif sebelum klien telah melakukan pencatatan atas semua transaksi dan melakukan finalisasi atas laporan keuangan. Auditor melakukan prosedur analitis untuk seluruh siklus sales and collection, bukan hanya untuk piutang saja. Hal ini penting karena adanya hubungan erat antara akun-akun laporan laba rugi dengan akun-akun neraca. Jika auditor mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam penjualan atau retur



47

penjualan dan penyisihan menggunakan prosedur analitis, piutang akan mungkin mengompensasi (offsetting) salah saji.  Merancang test of details terhadap piutang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo Penerapan tests of details of balances yang tepat tergantung pada faktor-faktor yang menghubungkan risiko deteksi yang telah direncanakan (planned detection risk) dan tujuan audit terkait saldo piutang.



BAB 3 PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Profil Kantor Akuntan Publik OBSE Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & Eny (OBSE) merupakan anggota firma Deloitte Touche Tomatsu Limited (DTTL). DTTL dan jaringan anggota firmanya merupakan salah satu KAP big four di dunia bersama PwC, E&Y, dan KPMG. KAP OBSE awalnya merupakan merger dari tiga akuntan publik dan firma konsultan pada 1990, dan menjadi Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) untuk praktik audit dan Capelle Surjadinata & Setiawan (CSS) untuk jasa pajak dan konsultasi manajemen. Pendiri dari Deloitte Indonesia adalah Hans Kartikahadi, Theodorus M. Tuanakotta, Mustofa, Paul Capelle, Surjadinata Sumantri, Edy Setiawan, dan Irwanta Wanatirta. Deloitte Indonesia mengalami beberapa kali perubahan nama dan entitas hukum. Pada Juni 2003, HTM berubah menjadi HTMH (Hans Tuanakotta Mustofa & Halim). Kemudian pada Juli 2005 menjadi Osman Ramli Satrio & Rekan. Selanjutnya pada Oktober 2007 menjadi Osman Bing Satrio & Rekan. Terakhir pada Desember 2012 menjadi Osman Bing Satrio & Eny berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1423/KM.1/2012 tanggal 13 Desember 2012. Struktur organisasi KAP OBSE dapat dilihat pada lampiran 1.

3.1.1 Jasa Profesional yang Disediakan KAP OBSE KAP OBSE berafiliasi dengan Deloitte Tax Solutions (Firma Konsultan Pajak) dan PT Deloitte Konsultan Indonesia (Financial Advisory Services Firm) sebagai satu kesatuan yang tergabung dalam anggota DTTL untuk menyajikan pelayanan berkualitas dan konsisten kepada perusahaan yang listing di bursa, BUMN,

institusi

publik,

dan

perusahaan

multinasional.

KAP

OBSE

menggabungkan keahlian teknis dan pengetahuan industri yang mendalam meliputi lima area profesional, di antaranya: audit, konsultasi bisnis dan risiko, pajak, dan penasihat keuangan. Berikut penjabaran lebih lengkapnya:



49

a.

Assurance and Advisory Services

Divisi ini memberikan pelayanan berupa pengauditan atas laporan keuangan dan praktik penyusunan laporan keuangan berstandar IFRS. Pengauditan tidak hanya meliputi audit tahunan perusahaan, namun juga memberikan jasa atestasi, review, serta konsolidasi atas laporan keuangan. Divisi ini terbagi menjadi beberapa grup yang dikelompokkan berdasarkan kekhususan industri klien. Grup pada KAP OBSE diantaranya: Financial Services; Consumer Business; Energy & Resources; Manufacturing; Technology, Media & Telecommunications. b.

IFRS services

Divisi ini membantu, menyusun, dan menyelesaikan laporan keuangan yang mengadopsi standar akuntansi internasional (IFRS). Divisi ini menawarkan jasa penasihat ahli, termasuk workshop/ training, gap analysis, rekonsiliasi, konversi, dan bantuan implementasi IFRS lainnya. c.

Tax Services

Divisi ini memberikan pendekatan yang komprehensif dan praktis untuk perencanaan pajak yang membantu bisnis multinasional menghadapi pajak worldwide dan tanggung jawab menurut undang-undang ketika mengidentifikasi peluang bisnis. Pelayanan yang diberikan divisi ini meliputi tax compliance services, tax controversy services dan tax advisory services, termasuk di dalamnya transfer pricing, international tax services, merger & acquisitions, dan perhitungan pajak dalam negeri (PPh & PPN). d.

Financial Advisory

Divisi ini memberikan saran yang penting dan dukungan untuk mengidentifikasi target strategis yang tepat atau menyusun solusi yang efektif untuk bisnis yang berkinerja kurang baik. Financial Advisory Services professionals memberikan beragam strategi dan nasihat keuangan kepada klien di seluruh wilayah yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, restrukturisasi dan aksi perusahaan lainnya. Secara umum jasa yang diberikan divisi ini meliputi Corporate Finance; Valuation; Transaction Support; Reorganization & Restructuring Services; Forensic Services. e.

Enterprise Risk Services



50

Divisi ini membantu klien untuk mengelola risiko melalui proses bisnis pada seluruh level operasi seperti organisasi, teknis, operasional atau keuangan. Pelayanan yang diberikan divisi ini meliputi sebagai berikut: Control Assurance; Internal Audit; Security, Privacy, and Resilience; Enterprise Risk Management; Technology Risk & Governance; Data Risk Service; Contract & Complience Risks.

3.1.2 Metodologi Audit KAP OBSE Auditor KAP OBSE diberikan fasilitas berupa software Audit System 2 (AS2). AS2 merupakan perlengkapan komputer untuk mendukung eksekusi metodologi internal audit. AS2 merupakan software automated workpaper preparation dan engagement documentation yang digunakan oleh seluruh anggota firma DTTL. AS2 didesain untuk menambah keefektifan dan keefisiensian performa berbagai proses engagement, dengan fokus menjalankan dan mereview pekerjaan engagement secara online. AS2 memfasilitasi pendekatan internal audit secara lengkap dengan menyajikan “road map” melalui proses dengan applicable workpaper templates dan embedded smart audit support functionality. Dalam melakukan audit atas klien-kliennya, KAP OBSE memiliki metodologi yang telah disusun oleh DTTL yang telah dipublikasikan pada 9 Oktober 2009. Metodologi ini terdapat di DTTL Audit Approach Manual dan diaplikasikan kepada semua anggota firma DTTL dalam melakukan audit laporan keuangan atau informasi keuangan historis lainnya. Objektif, persyaratan, dan panduan dalam metodologi ini berdasarkan International Standard of Auditing (ISA) yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants. Audit approach diagram dari KAP OBSE dapat dilihat di lampiran 2. Audit approach diagram merupakan tahap-tahap yang dilakukan auditor KAP OBSE dalam melakukan praktik auditnya. Dimulai dari menerima dan melanjutkan hubungan dangan klien (Acceptance and continuance of client relationship), dilanjutkan dengan perencanaan audit (audit planning) yang diikuti dengan pendesainan audit (audit designing), kemudian tahap audit lapangan (audit field work) dan diakhiri dengan penyelesaian dan pelaporan (completion and reporting) Berikut adalah penjabaran dari tahap-tahapan tersebut: 

Acceptance and continuance of client relationship Universitas Indonesia


51

Tahapan ini menuntut auditor untuk memahami latar belakang dari klien yang akan diaudit juga mengevaluasi kembali seluruh kejadian – kejadian, serta berbagai risiko klien yang dapat mempengaruhi perikatan antara auditor dengan klien. 

Audit Planning

Tahapan ini menuntut auditor untuk melakukan beberapa prosedur analitikal dasar, memahami lingkungan bisnis klien, memahami pengendalian internal klien, mengukur risiko audit, dan menentukan nilai materialitas untuk dilakukannya prosedur audit. 

Audit Designing

Tahapan ini menuntut auditor untuk mengembangkan prosedur yang akan dijalankan dan dikoordinasikan dengan klien. KAP OBSE menggunakan istilah MAP (Model Audit Program). Prosedur ini berisi rancangan mengenai dilakukannya uji kontrol, uji substantif dan uji detail transaksi. 

Audit fieldwork

Tahapan ini menuntut auditor untuk melakukan berbagai prosedur audit yang telah dilakukan sebelumnya, MAP menjadi dasar dari prosedur audit yang akan dilakukan, sehingga nantinya akan membantu mendapatkan berbagai bukti audit yang dibutuhkan. Pada tahapan ini juga dilakukan beberapa hal, seperti: pengujian pengendalian internal, prosedur analitis, pengujian detail transaksi, pemeriksaan fisik, konfirmasi, pengujian atas konsistensi kebijakan akuntansi, pengujian terhadap isu going concern, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, litigasi, dan klaim, serta komitmen dan kontijensi. 

Completion and Reporting

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dimana auditor melakukan evaluasi atas temuan audit setelah prosedur audit dilakukan, selanjutnya pada tahapan ini juga dilakukan prosedur lanjutan mengenai subsequent event (periode setelah tanggal neraca berakhir dan sebelum laporan audit diterbitkan) dan pada tahapan ini pula diterbitkan laporan audit.



52

3.2 Profil Perusahaan Klien Bank BRP P.T. Bank BRP didirikan berdasarkan akta No. 104 tanggal 31 Desember 1953 dari Raden Meester Soewandi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/15/11tanggal 15 Pebruari 1956 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 168, Tambahan No. 17 tanggal 28 Pebruari 1956. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 260486/UMII tanggal 23 Desember 1957, Bank memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 1/2KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1969 telah disetujui menjadi Bank Devisa. Sehubungan dengan penggabungan usaha antara The Daiwa Bank Limited selaku pemegang saham mayoritas Bank dengan The Asahi Bank Limited dimana dalam penggabungan usaha tersebut nama The Daiwa Bank Limited, berubah menjadi “R Bank Limited”, maka berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan No. 15 tanggal 11 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., nama Bank telah diubah menjadi “PT BRP”. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-09311HT.01.04.TH.2003 tanggal 29 April 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6, tambahan No. 756 tanggal 20 Januari 2004. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No. 29 tanggal 21 Agustus 2008 dari Sinta Devi Sudarsono, S.H., notaris di Jakarta mengenai penyesuaian atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-81537.AH.01.02 tanggal 4 Nopember 2008. Pemegang saham utama Bank antara lain: 1. R Bank Ltd., Japan. R Bank Japan merupakan anak perusahaan dari R Holdings, Inc. dan bergerak di bidang perbankan yang memberikan jasa dan produk perbankan kepada Universitas Indonesia


53

pelaku bisnis skala kecil dan menengah serta individu di Jepang. Bank ini berbasis di Tokyo dan didirikan pada tahun 1918.

2. The Bank of East Asia Ltd., Hong Kong Bank of East Asia merupakan bank swasta terbesar dan bank ketiga terbesar di Hongkong yang didirikan pada tahun 1918. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Bank mulai beroperasi secara komersial pada bulan Pebruari 1958. Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung BRP, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. Bank mempunyai dua kantor cabang di Surabaya dan Bandung serta tiga kantor cabang pembantu berlokasi di Cikarang, Karawang dan Cibitung. Jasa yang disediakan bank meliputi berbagai jenis produk perbankan, antara lain Time Deposit, Loan, Ekspor dan Impor, Remittance, Bank Guarantee, dan Lease Financing melalui anak perusahaannya yaitu PT RIF. Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing adalah sebanyak 281 dan 303 orang. Susunan pengurus Bank pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Gambar 3.1 Susunan Pengurus Bank BRP

Sumber: Laporan Keuangan BRP tahun 2012 Universitas Indonesia


BAB 4 PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas tentang prosedur pemberian kredit oleh Bank BRP mulai dari pembukaan fasilitas kredit, penilaian jaminan yang diberikan debitur, sampai dengan proses drawdown (pencairan pinjaman). Setelah itu penulis akan menjelaskan tentang salah satu proses audit yang dilakukan KAP OBSE terhadap kredit yang diberikan Bank, yaitu loan review (penelaahan kredit). Proses loan review meliputi penetapan sampel, pengumpulan dokumen terkait, pengecekan dokumen dan pengisian kertas kerja loan review, serta pembandingan grading audit dari hasil loan review dengan grading dari penilaian Bank. Adapun tujuan grading terhadap kredit adalah untuk menentukan besarnya nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang menjadi pengurang nilai akun kredit sebagai salah satu aset dalam neraca. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008, estimasi jumlah kerugian kredit didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan experienced credit judgement, serta memperhatikan berbagai faktor seperti: a) kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (repayment capacity); b) jenis dan jumlah agunan; c) ketersediaan garansi; dan d) prospek usaha debitur di masa datang. Semakin banyak debitur yang mendapatkan grading yang buruk, semakin besar pula nilai CKPN sehingga semakin kecil pula nilai aset Bank dalam laporan keuangan. Selain untuk perhitungan CKPN, prosedur loan review juga berguna untuk mengecek perhitungan bunga yang dikenakan bank atas kredit. Salah satu proses dalam pengerjaan working paper loan review adalah pengecekan nilai loan principal dan rate bunga atas kredit tersebut di dalam perjanjian kredit. Nilai 54 Universitas Indonesia


55

tersebut akan dijadikan salah satu acuan untuk mengecek perhitungan Effective Interest Rate atas kredit yang diberikan bank untuk kelak mengetahui apakah pendapatan bunga yang diperoleh Bank dari kredit telah sesuai perhitungannya. Namun perhitungan CKPN dan pendapatan bunga tidak akan diangkat oleh penulis, melainkan hanya terbatas sampai pada proses loan review dan grading debitur yang menjadi sampel. Selain itu penulis juga akan memberikan contoh proses loan review terhadap salah satu debitur Bank BRP. Setelah itu penulis akan memberikan analisis terhadap prosedur audit atas kredit yang diberikan Bank. Terakhir, penulis akan mengungkapkan hasil temuan yang didapat selama proses loan review dilakukan oleh tim KAP OBSE. 1.8 Prosedur Pemberian Kredit Bank BRP Salah satu produk bank yang ditawarkan kepada nasabah adalah fasilitas kredit. Prosedur ini dijalankan saat membuka fasilitas kredit untuk debitur baru maupun lama, perpanjangan, penambahan/penurunan fasilitas kredit dan perubahan kondisi pinjaman. Prosedur bersumber dari SOP Bank BRP mengenai Proses Kredit (SOP Loan Process). Fasilitas kredit yang diberikan ke debitur baru ataupun lama, yaitu: 1. Pinjaman 2. Factoring 3. Overdraft Dalam mengambil peluang pemberian pinjaman, bagian marketing Bank dapat melakukan diskusi dengan ke calon debitur. Calon debitur yang bukan nasabah, diharapkan memiliki referensi dari existing customer ataupun dari buyer/supplier. Pada saat melakukan diskusi, marketing mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menganalisis peluang pemberian pinjaman. Setelah Bagian Pengembangan Usaha menganalisis dan memastikan bahwa peluang ini akan diteruskan, maka marketing harus memastikan bahwa semua informasi produk yang perlu untuk disampaikan ke calon debitur sudah dilakukan, sesuai dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.



56

4.1.1

Pembukaan Fasilitas Kredit Untuk fasilitas kredit baru, calon debitur mengajukan surat pengajuan kredit

ke Bank BRP melalui bagian Administrasi Kredit/Seksi Kredit atau bagian Pengembangan Usaha. Verifikasi dilakukan oleh Seksi Kredit. Saat menerima surat pengajuan kredit, staf Seksi Kredit membubuhkan time stamp dan mencatat dalam buku register. Setelah menerima surat pengajuan kredit debitur yang telah diverifikasi, bagian marketing/staf Seksi Kredit Bank mempersiapkan proposal kredit yang terdiri dari: a. Surat pengajuan kredit dari debitur b. Memo Informasi Memo Informasi di cetak (print out) dari Sistem Aplikasi Kredit (SAK) berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen valid yang telah diterima dari (calon) debitur, termasuk data dari Sistem Informasi Debitur (SID). Tujuannya adalah untuk mengecek kualitas kredit nasabah yang akan jadi debitur. c. Dokumen-dokumen pendukung 1. Debitur perusahaan 

Memorandum

(untuk

fasilitas

baru),

Additional

Memo

(jika

perpanjangan fasilitas), Profitability Analysis, Calculation Sheet for Credit Spread, on the spot report (calon debitur), fotokopi Anggaran Dasar (yang berlaku), List Collateral (bila ada aset yang dijaminkan) 

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan kewajiban debitur pada UU No.40 tahun 2005 mengenai Perseroan Terbatas



Profil Perusahaan (Company Profile), termasuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan



Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bila ada aset yang dijaminkan adalah persetujuan Presiden Direktur (jika perusahaan PMA), PBB (jika aset yang dijaminkan adalah tanah dan bangunan) dan disimpan di strong room

2. Debitur perorangan Universitas Indonesia


57



Memorandum

(untuk

fasilitas

baru),

Additional

Memo

(jika

perpanjangan fasilitas), Profitability Analysis, Calculation Sheet for Credit Spread, on the spot report (calon debitur), List Collateral (bila ada aset yang dijaminkan) 

Untuk debitur baru, keterangan/referensi mengenai calon debitur yang jelas



Cetakan (print out) Data SID (Sistem Informasi Debitur) yang diperoleh dari database BI untuk keperluan pengecekan kualitas kredit nasabah



Fotokopi Akte Perjanjian Jual Beli dan Kuasa (jika ada aset yang dijaminkan)



Fotokopi bukti sertifikat kepemillikan bangunan/tanah (jika ada aset yang dijaminkan)



Guarantor’s Net Asset



Additional Information (antara lain: saldo di bank)

Setelah proposal kredit diverifikasi oleh bagian Credit Exam dan disetujui oleh Direksi, tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan perjanjian kredit. Bentuk perjanjian kredit dapat berupa Perjanjian Pinjaman Aksep, Perjanjian Pinjaman Overdraft, Perjanjian Fasilitas Factoring atau Cessie Agreement untuk Factoring. Perjanjian Kredit harus memuat kewenangan direksi (jika berbentuk badan hukum), alamat debitur (sesuai TDP), nominal pinjaman (angka dan terbilang), bunga dan provisi, jangka waktu pinjaman (termasuk tanggal jatuh tempo), tata cara pembayaran, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris (yang terkini), informasi mengenai anggaran dasar debitur, jaminan, serta persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan sebagai prasyarat dalam keputusan persetujuan kredit. Perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak yang berhak sesuai Anggaran Dasar (AD). Penandatanganan oleh pihak Bank BRP dilakukan oleh Presiden Direktur BRP.



58

Berikut merupakan bagan alur pembukaan fasilitas kredit: Gambar 4.1. Alur Pembukaan Fasilitas Kredit

Sumber: SOP Bank BRP

4.1.2

Penilaian Jaminan Jaminan debitur dapat berupa tanah dan bangunan, persediaan barang,

mesin-mesin dan tagihan-tagihan (Account Receivables).

Pemeriksaan dan

penilaian jaminan secara langsung (On The Spot/OTS) dilakukan sebelum pengikatan jaminan.



59

Persyaratan serta dokumen-dokumen jaminan yang harus dipenuhi dan disediakan oleh debitur berdasarkan jenis jaminannya adalah: a. Tanah dan Bangunan Jaminan berupa tanah harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti fotokopi PBB, Sertifikat atau Akta Jual Beli. Sedangkan bangunan harus memiliki IMB dan layout blueprint yang asli. Khusus untuk pinjaman senilai minimal 5 milyar rupiah (atau ekuivalen), debitur harus menyerahkan bukti penilaian (appraisal) yang dilakukan oleh Perusahaan Penilai Aset yang independen. Jika pinjaman memiliki nilai di bawah 5 milyar rupiah (atau ekuivalen) dan aset debitur tidak dinilai oleh Perusahaan Penilai Aset, nilai aset cukup berdasarkan nilai yang tertera pada PBB. b. Mesin-mesin Debitur harus menyerahkan dokumen berisi daftar-daftar mesin yang dijaminkan serta invoice mesin. Khusus untuk pinjaman senilai minimal 5 milyar rupiah (atau ekuivalen), debitur harus menyerahkan bukti penilaian (appraisal) yang dilakukan oleh Perusahaan Penilai Aset yang independen. Jika pinjaman memiliki nilai di bawah 5 milyar rupiah (atau ekuivalen) dan aset debitur tidak dinilai oleh Perusahaan Penilai Aset, nilai aset cukup berdasarkan nilai yang tertera pada laporan keuangan. c. Persediaan (Stock) Barang dan Tagihan-Tagihan Debitur harus menyerahkan dokumen berisi daftar berisi jumlah dan nilai persediaan barang atau tagihan-tagihan yang dijadikan jaminan. Penilaian dilakukan oleh Seksi Jaminan berdasarkan Laporan Keuangan Audit dari Bagian Pengembangan Usaha. Untuk jaminan berupa tanah, bangunan, dan mesin, penilaian (appraisal) dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun sekali. Sedangkan untuk jaminan berupa inventory (persediaan barang) dan tagihan-tagihan, penilaian dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. Tahap berikutnya adalah pengikatan jaminan secara notarial. Jaminan yang diberikan debitur antara lain berupa: tanah dan/atau bangunan, mesin-mesin, tagihan (Account Receivables), stock barang, Letter of Guarantee (L/G), SB L/C,



60

saham, blokir rekening koran dan time deposit, Letter of Awareness, kapal atau bentuk lainnya yang disetujui oleh direksi. Pengendalian atas hak jaminan (pengikatan) oleh Bank BRP dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut: 

Pengikatan Kategori “A”

Jaminan yang proses pengikatannya masuk ke kategori ”A” diikat dengan akta notaris dan disempurnakan dengan didaftarkan pada

Badan Pertahanan

Nasional/Kantor Fidusia Departemen Hukum dan HAM (pengikatan sempurna). Khusus kapal, jaminan tersebut diikat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Yang termasuk dalam kategori A adalah jaminan tanah dan/atau bangunan, mesin-mesin, tagihan (A/R), stock barang dan kapal (Hipotik). 

Pengikatan Kategori “B”

Jaminan yang proses pengikatannya masuk ke kategori ”B” diikat dengan akta notaris saja. Kategori “B” berlaku untuk L/G (Letter of Guarantee) dan saham. 

Pengikatan Kategori “C”

Jaminan yang proses pengikatannya masuk ke kategori “C” merupakan jaminan yang diserahkan ke pihak bank dengan perjanjian di bawah tangan (tidak dibuatkan akta notaris). Kategori ”C” dapat berupa semua jaminan, termasuk agunan tunai seperti blokir rekening koran & Time Deposit. Sebelum pengikatan jaminan, debitur diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen berdasarkan jenis jaminan yang dijaminkan yaitu: 

Jaminan Kategori “A”

Jaminan tanah dan bangunan, mesin-mesin, stock barang, tagihan/Account Receivables, kapal/Hipotik) dokumen-dokumennya berupa: a. Untuk tanah dan bangunan dokumen asli yang harus diserahkan yaitu: i. Sertifikat tanah dan atau bangunan (SHM, SHGB, SHMSRS) ii. Akte jual beli (jika ada) iii. Surat IMB, blueprint bangunan (jika ada) iv. Polis asuransi v. Surat Persetujuan (direksi/komisaris/pemegang saham) sesuai akta anggaran dasar (jika diperlukan) Universitas Indonesia


61

vi. Surat persetujuan suami/istri untuk jaminan pribadi b. Untuk mesin, stock barang, dan tagihan-tagihan (Account Receivables) dokumen yang diserahkan asli, yaitu: i. Surat Persetujuan (direksi/komisaris/pemegang saham) sesuai akta anggaran dasar (jika diperlukan) ii. Bukti kepemilikan jaminan (invoice/ BPKB) iii. Surat pernyataan jaminan secara fidusia iv. Daftar mesin/stock barang/tagihan (A/R) c. Untuk kapal (hipotik) dokumen-dokumen yang diserahkan yaitu: i. Surat Kebangsaan Kapal yang dikeluarkan oleh Negara/Pemerintah (Copy) ii. Perjanjian/Akta Jual Beli Peralihan Kapal (Copy) iii. Surat Ijin Usaha Pelayaran Angkatan Laut (SIUPAL) (Copy) iv.Surat

Ukur

Internasional

sementara/Internationale

Certificate

Provisional yang dikeluarkan oleh Syahbandar berdasarkan ketentuanketentuan Konvensi International tentang pengukuran kapal tahun 1969 (Copy) v. Bill of Sale & Certificate of Cancellation, dari negara mana kapal tersebut terdaftar sebelumnya atau Cargo Ship Safety Construction Certificate (Copy) Jika kapal berukuran ≥ 20m3 maka selain dokumen diatas, dokumen yang harus diserahkan yaitu: i. Surat laut/Pasa Kapal Tahunan (Copy) ii. Surat ukur Kapal/Surat Ukur International (Copy) iii. Surat Keterangan Laik Jalan (Copy) iv. Surat izin Perjalanan dalam Negeri/Surat Ijin Berlayar (Copy) v. Polis Asuransi atas kapal-kapal tersebut dilengkapi Banker’s Clause (Asli) vi. Salinan/Grosse Akta Pendaftaran/Balik Nama Kapal yang dikeluarkan oleh pejabat pendaftar dan balik nama kapal dimana kapal didaftarkan vii. Persetujuan Pemegang Saham (Asli) 

Jaminan Kategori “B” Universitas Indonesia


62

Jaminan berupa L/G (Letter of Guarantee) dan saham, dokumen-dokumen yang diserahkan berupa : a. Jaminan L/G dokumennya (Asli) adalah : i. Surat Persetujuan (direksi/komisaris/pemegang saham) sesuai akta anggaran dasar jika diperlukan ii. Fotokopi KTP/passport dari penjamin iii. Surat persetujuan istri/suami untuk Personnal Guarantee (PG) iv. Fotokopi akte cerai (jika bercerai) v. Fotokopi akte nikah/kartu keluarga (apabila menikah) vi. Fotokopi akte pisah harta (apabila ada pisah harta) vii. Kartu Keluarga viii. Spesimen Kanji (untuk L/G dari Jepang) ix. Dokumen-dokumen lain yang terkait apabila L/G dari Luar Negeri b. Saham dokumennya (Asli) adalah: i. Surat atau Akte Jual Beli saham ii. Sertifikat saham iii. Surat/perjanjian gadai saham 

Jaminan Kategori “C”

Semua jaminan termasuk blokir rekening koran dan Time Deposit, dokumen yang diserahkan harus berupa dokumen asli, yaitu: i. Perjanjian gadai blokir rekening/Time Deposit ii. Lampiran gadai blokir rekening/Time Deposit Jaminan berupa fixed asset (tanah, bangunan, mesin-mesin, persediaan, kendaraan dan kapal) wajib menyertakan penyerahan dokumen Polis Asuransi terbaru. Jumlah/nilai sum insured yang tertera dalam polis asuransi harus dapat menutupi nilai aset yang dijaminkan.

4.1.3 Drawdown (Pencairan Pinjaman) Pencairan pinjaman hanya dapat dilakukan apabila: 1. Perjanjian Kredit sudah ditandatangani oleh pihak bank dan debitur; dan



63

2. Telah

dilakukan

pengikatan

jaminan

(kecuali

untuk

clean

based

customer/debitur tanpa jaminan) dan mendapat pengecualian dari Komite Kredit. Apabila terdapat tambahan dokumen sesuai Anggaran Dasar (AD) yang belum dilengkapi, maka proses drawdown baru dapat dilaksanakan bila ada persetujuan dari direktur yang membawahi Seksi Kredit. Dokumen yang diperlukan untuk drawdown pinjaman dari debitur untuk pertama kalinya adalah: 1. Perjanjian Kredit (original) 2. Surat permohonan drawdown (original) 3. Aplikasi Kredit (copy) 4. Promissory Notes (P/N) (original) 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam AD/ART debitur, seperti surat persetujuan direksi/komisaris/ persetujuan RUPS dan surat jaminan. Untuk drawdown selanjutnya, Perjanjian Kredit dan surat persetujuan direksi/komisaris/RUPS tidak diperlukan, kecuali saat penambahan pinjaman (berdasarkan yang dipersyaratkan dalam AD/ART debitur). Setelah menerima dokumen dari debitur, bagian Maker dari Seksi Kredit harus memeriksa dan membubuhkan time stamp pada setiap dokumen yang diterima. Khusus untuk debitur yang menggunakan fasilitas fax, surat permohonan dan P/N dapat diterima melalui fax terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli diserahkan bank. Seksi Kredit harus memeriksa dan memastikan bahwa: i.

Dokumen telah lengkap. Pastikan Checklist Drawdown and Binding Documents telah lengkap.

ii.

Kewenangan untuk menandatangani P/N telah sesuai dengan AD/ART dan spesimen.

iii.

Nama dan alamat debitur pada P/N sesuai dengan TDP. Universitas Indonesia


64

iv.

Nominal dalam angka dan terbilang sudah sesuai.

v.

Tanggal drawdown adalah tanggal pada hari tersebut.

vi.

Apabila tanggal permohonan drawdown adalah untuk tanggal yang akan datang, maka lakukan pencatatan dalam buku titipan.

vii.

P/N telah dibubuhi materai dan stempel perusahaan. Gambar 4.2. Alur Proses Drawdown

Sumber: SOP Bank BRP Universitas Indonesia


65

Setelah pemeriksaan dokumen, tahap berikutnya adalah mempersiapkan data COLF dan PLR (Prime Lending Rate) terkini yang disediakan oleh bagian credit examination. Instruksi drawdown dibuat berdasarkan surat permohonan drawdown dan fotokopi aplikasi kredit. Kurs suku bunga di instruksi drawdown harus dipastikan sesuai dengan COLF dan PLR terkini. Sisa plafon yang dimiliki debitur diperiksa melalui CE (Customer Enquiry) pada sistem Equation. Bagian approver memastikan kelengkapan pengisian instruksi drawdown dengan membandingkan ke dokumen-dokumen pendukung (surat permohonan debitur, fotokopi Aplikasi Kredit, data COLF dan PLR). Setelah itu approver menyerahkan instruksi drawdown ke Bagian Pengembangan Usaha (atau marketing officer kantor cabang) dan Bagian Treasury untuk memastikan kesiapan dana drawdown agar kemudian dapat ditransfer ke rekening debitur.

4.2

Prosedur Loan Review oleh KAP OBSE

4.2.1

Model Audit Program (MAP) KAP OBSE Sebelum melakukan prosedur loan review, auditor terlebih dahulu

melakukan audit design, yaitu merancang dan mengembangkan prosedur yang akan dijalankan dalam tahapan audit tersebut. KAP OBSE menggunakan istilah MAP (Model Audit Program) untuk audit design tersebut. Risiko yang telah diidentifikasi terkait dengan bisnis klien disesuaikan dengan asersi tujuan audit yang relevan untuk kemudian ditetapkan prosedur yang harus dilakukan auditor atas risiko tersebut. Setiap kelompok akun yang signifikan pada laporan keuangan perusahaan dibuatkan MAP masing-masing sebagai arahan prosedur audit yang harus dilakukan untuk memeriksa risiko tiap akun tersebut. Prosedur loan review termasuk salah satu bagian dari MAP Loan and Advances to Customers. Penulis merangkum MAP yang khusus terkait dengan loan review sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel MAP Loan Review



66

Transaction-

Prosedur

Akun Terkait

Related Audit Objectives Completeness

1. Melakukan pengecekan atas Kredit yang diberikan pembukaan

loan

baru

dan/atau perubahan fasilitas atau

term

loan

dalam

dokumen terkait (Email dari Bank

Arranger,

surat

aplikasi kredit, laporan jurnal transaksi Credit Application, daftar jaminan, Commisioner Approval

dan

Journal

Transaction 2. Memeriksa

otorisasi

dari

masing-masing dokumen 3. Melakukan

pemeriksaan

kepada

nominatif

jumlah

kredit

apakah

yang

di-

approve pada hari tersebut telah

tercatat

dalam

nominatif. Existence

1. Memeriksa

ke

dokumen Kredit yang diberikan

terkait mengenai kebenaran dari isi dokumen dengan yang diinput dalam sistem (Credit Application, daftar jaminan, Approval

Commisioner dan

Journal

Transaction)



67

2. Memeriksa otorisasi yang terdapat di dokumen terkait Right

and Periksa sertifikat kepemilikan Kredit yang diberikan

Obligation

dan

dokumen

pendukung

lainnya terhadap semua sampel loan review. Valuation

and Lakukan pemilihan sampel loan Pendapatan bunga

Allocation

review. Untuk setiap sampel terpilih

lakukan

review

dokumentasi loan file. Pastikan semua terms and conditions (Tingkat bunga, principal, dan lain-lain) tercatat dengan akurat dalam loan system. Realizable Value

Memastikan bahwa data yang Beban cadangan digunakan untuk perhitungan kerugian penurunan CKPN

(Cadangan

Kerugian nilai

Penurunan Nilai) sudah sesuai. Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen terkait kredit dari sampel

terpilih.

Lakukan

penilaian kualitas kredit pada tiap sampel terpilih berdasarkan kertas kerja loan review. Sumber: MAP KAP OBSE telah diolah kembali

4.2.2

Prosedur Audit Loan Review Dari beberapa prosedur audit yang dilakukan terhadap akun kredit, penulis

akan membahas secara lebih spesifik mengenai prosedur penelaahan kredit (loan review). Tahapan proses loan review yang dilakukan adalah sebagai berikut:



68

Gambar 4.3. Proses Loan Review Penetapan Sampel Debitur

Pengumpulan Dokumen Terkait Kredit

Pengecekan Dokumen & Penilaian Kualitas Kredit

Pembandingan Grading Audit dengan Grading Bank

Pengungkapan Temuan Sumber: Prosedur Loan Review KAP OBSE

4.2.2.1 Penetapan Sampel Debitur Sebelum melakukan loan review, KAP OBSE melakukan proses penentuan sampel dari populasi, yaitu semua debitur yang tercatat memiliki fasilitas kredit dari Bank BRP sampai dengan 31 Desember 2012. Namun karena keterbatasan akses informasi yang dimiliki penulis sebagai trainee di KAP OBSE, proses penghitungan dan penentuan sampel tidak dapat diperoleh penulis sehingga tidak dicantumkan. Jumlah debitur yang terpilih sebagai sampel untuk proses loan review adalah sebanyak 75 debitur dari total populasi 319 debitur.

4.2.2.2 Pengumpulan Dokumen Terkait Kredit Setelah sampel debitur ditetapkan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah memperoleh bukti audit berupa dokumen-dokumen kredit yang harus dipersiapkan oleh pihak Bank terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh 75 debitur yang menjadi sampel. Dokumen-dokumen kredit yang dibutuhkan antara lain: i.

Perjanjian Kredit (PK), termasuk Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK) dan Memorandum Penyediaan Fasilitas (MPF)

ii.

Company Profile, yang berisi profil umum debitur Universitas Indonesia


69

iii.

Daftar Loan Balance dan nominatif yang memuat data mengenai jumlah fasilitas pinjaman, angka kolektabilitas, dan jangka waktu pinjaman debitur

iv.

Laporan Keuangan Audited terkini milik debitur

v.

List Agunan, yang memuat rincian mengenai agunan yang dijaminkan oleh debitur

vi.

Laporan Penilai Independen, yang berisikan independent appraisal terhadap agunan debitur

vii.

Polis asuransi agunan

viii.

Segala dokumen terkait kepemilikan dan pengikatan agunan, termasuk sertifikat asli

4.2.2.3 Pemeriksaan Dokumen dan Penilaian serta Pembandingan Kualitas Kredit Setelah mendapatkan data-data dari dokumen kredit, tahap selanjutnya adalah memeriksa dan memasukkannya ke dalam kertas kerja (working paper) loan review. Kertas kerja yang diperlukan sebanyak jumlah debitur yang menjadi sampel, yaitu 75 buah. Kertas kerja digunakan untuk memaparkan dan menganalisis aspek-aspek dalam pemberian kredit oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Analisis berbagai aspek tersebut bertujuan untuk menilai kualitas kredit atau kolektabilitas fasilitas kredit masing-masing debitur. Kertas kerja loan review KAP OBSE terdiri dari 5 (lima) bagian utama, yaitu: 1. Pengecekan data debitur dan fasilitas pinjaman Sumber dokumen: Dokumen Company Profile, daftar nominatif kredit, Loan Balance, File BI Checking, Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK), Memorandum Penyediaan Fasilitas (MPF), Perjanjian Kredit, dan Credit Application. Tujuan: -

Memeriksa kecocokan fasilitas kredit dengan dokumen perjanjian

-

Mengevaluasi kesesuaian penggunaan pinjaman dengan usaha yang dijalankan oleh debitur



70

-

Menganalisis risiko-risiko kelompok usaha debitur yang terkait dengan usaha debitur

-

Memeriksa kesesuaian kredit dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

2. Pengecekan susunan pengurus dan pemegang saham Sumber dokumen: Laporan keuangan, Notarial Deed, Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK), Memorandum Penyediaan Fasilitas (MPF) dan Perjanjian Kredit. Tujuan: -

Memeriksa keterkaitan dengan pihak Bank dan/atau grup usaha

-

Memberikan informasi tambahan mengenai susunan pengurus dan struktur modal debitur

3. Penilaian atas kondisi keuangan Sumber dokumen: Laporan keuangan, kertas kerja cek bayar Tujuan: -

Memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui perhitungan dan analisis rasio-rasio keuangan

-

Mengecek ketepatan pembayaran yang dilakukan debitur

4. Pemeriksaan agunan Sumber dokumen: Dokumen Daftar Agunan, Letter of Guarantee, Akta Pemberian Jaminan, sertifikat kepemilikan, Sertifikat/Akta Pemberian Hak Tanggungan,

Sertifikat/Akta

Jaminan

Fidusia,

Laporan

Penilai

Intern/Independen, polis asuransi, serta dokumen lainnya yang terkait dengan pemberian dan pengikatan jaminan. Tujuan: -

Memeriksa ketersediaan dokumen atas jaminan dan pengikatannya

-

Memeriksa dan memastikan kesesuaian daftar agunan dengan dokumen pendukungnya

-

Memeriksa dan memastikan kekuatan hukum pengikatan atas agunan melalui dokumen legalnya

-

Memastikan nilai agunan sama dengan atau lebih besar dari nilai fasilitas kreditnya Universitas Indonesia


71

-

Memastikan kesesuaian agunan dengan aturan PBI

-

Memeriksa dan memastikan asuransi tidak kadaluarsa serta memiliki nilai tanggungan yang dapat menutupi besarnya nilai agunan

5. Pengisian matriks penentuan kualitas kredit Sumber dokumen: Bagian 1, 2, 3, dan 4 dari kertas kerja loan review Tujuan: -

Memberikan pembobotan nilai prospek usaha, kondisi keuangan, serta kemampuan membayar sesuai dengan aturan PBI

-

Menilai kualitas kredit debitur berdasarkan pembobotan

-

Mengecek kesesuaian grading auditor dengan grading bank

Secara lebih rinci, kelima bagian dalam kertas kerja loan review diisi dengan pedoman sebagai berikut: 1.

Pengecekan Data Debitur dan Fasilitas Pinjaman Bagian ini berisi informasi umum mengenai data debitur dan fasilitas pinjaman yang didapatkannya, rinciannya adalah: a) Profil Debitur Profil debitur antara lain berisi: -

Nama dan alamat debitur

-

NPWP

-

Nomor Rekening

-

Golongan dan grup usaha debitur

-

Nama Credit Committee, Credit Examination, dan Collateral Approver untuk debitur tersebut

-

Ada/tidaknya penyertaan dari bank

-

Ada/tidaknya penyelamatan kredit Data mengenai profil debitur bersumber dari Company Profile yang

disediakan klien dan Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK). Data ini berguna untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan pinjaman dengan usaha yang dijalankan oleh debitur. Profil debitur juga membutuhkan data dari kelompok usaha debitur yang penting untuk menganalisis risiko-risiko kelompok usaha debitur yang terkait dengan usaha debitur. Universitas Indonesia


72

Gambar 4.4 Data Debitur dan Ringkasan Fasilitas Kredit

Sumber: Kertas Kerja Loan Review KAP OBSE

Pengidentifikasian kelompok usaha debitur dan pihak terkait sangat penting karena berkaitan erat dengan kemampuan membayar dan kolektabilitas debitur. Analisis terhadap data kelompok usaha debitur berguna untuk mengidentifikasi pihak terkait atau kelompok peminjam yang dapat meningkatkan risiko kredit melalui pelanggaran BMPK. Universitas Indonesia


73

Debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam apabila debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan, yang meliputi: -

Debitur merupakan pengendali peminjam lain

-

Satu pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa

peminjam (common ownership) -

Debitur memiliki ketergantungan keuangan kepada peminjam lain

-

Debitur menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan

atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya kepada bank. -

Direksi, komisaris, dan atau pejabat eksekutif debitur menjadi

direksi dan atau komisaris pada peminjam lain Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank BRP, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan. Selain mengidentifikasi pihak terkait dengan bank dan kelompok peminjam, auditor juga harus menentukan apakah pihak terkait ataupun kelompok peminjam tersebut melampaui atau melanggar BMPK dengan ketentuan sebagai berikut (PBI Nomor 7/3 tahun 2005): - Penyediaan dana kepada debitur individual yang bukan pihak terkait dengan bank maksimum sebesar 20% dari modal bank - Penyediaan dan kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait dengan bank maksimum 25% dari modal bank - Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank - Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.



74

Jika dalam review auditor menemukan debitur yang melanggar ketentuan BMPK, auditor wajib membuat catatan tersendiri yang nantinya akan didiskusikan dengan pihak manajemen bank. b) Ringkasan Fasilitas Kredit Fasilitas kredit terdiri dari pinjaman langsung dan pinjaman tidak langsung. Pinjaman langsung meliputi kredit investasi dan kredit modal kerja. Sedangkan pinjaman tidak langsung mencakup garansi bank, letter of credit (L/C), dan tagihan akseptasi. Poin-poin dalam ringkasan fasilitas kredit antara lain: 1) Jenis fasilitas Data fasilitas kredit diambil dari daftar nominatif kredit, dan dibandingkan dengan MRK/MPF/PK. Biasanya di MRK akan muncul fasilitas lain di luar yang tertera di nominatif, yaitu fasilitas yang termasuk ke dalam pinjaman tidak langsung. 2) Jangka waktu Jangka waktu adalah lamanya kredit berlangsung, dibandingkan antara jangka waktu di nominatif dengan MRK/MPF/PK. Apabila ditemukan perbedaan jangka waktu, biasanya terjadi akibat adanya perpanjangan dari fasilitas, dan apabila hal itu terjadi auditor harus melakukan investigasi ke pihak Bank. 3) Nilai plafon kredit Nilai plafon adalah batas maksimum dari masing-masing nilai fasilitas kredit, yang diberikan bank kepada debitur. Data ini diambil dari nominatif kredit dan dibandingkan dengan MRK/MPF/PK. Apabila dalam pemeriksaan terdapat perbedaan, biasanya akibat adanya persetujuan

baru

antara

debitur

dengan

bank

untuk

menaikkan/menurunkan plafond dari fasilitas. Apabila hal ini terjadi, auditor harus melakukan investigasi ke pihak Bank. 4) Nilai baki debet (outstanding) kredit Nilai baki debet (outstanding) adalah nilai fasilitas yang telah digunakan dan belum dilunasi oleh debitur per periode waktu. Data ini diambil dari daftar nominatif kredit. Universitas Indonesia


75

5) Suku bunga Suku bunga adalah persentase bunga yang dibebankan bank kepada debitur atas fasilitas yang diberikan. Data diambil dari daftar nominatif kredit, dan dibandingkan dengan MRK/MPF/PK. Apabila terjadi perbedaan, kemungkinan karena adanya persetujuan baru antara debitur dengan bank untuk menaikkan/menurunkan suku bunga. Audtior harus melakukan investigasi lanjut ke pihak bank. 6) Jenis penggunaan kredit Jenis penggunaan kredit adalah informasi singkat mengenai tujuan debitur melakukan peminjaman. Data ini bisa didapat dari MRK/MPF. 7) Sektor ekonomi debitur Bagian ini berisi informasi mengenai jenis industri dari debitur. Data ini bisa didapat dari MRK/MPF. Gambar 4.5 Latar Belakang Debitur


c) Latar Belakang Latar belakang diisi dengan gambaran umum dari debitur, sejarah berdiri, kegiatan usaha, lini usaha, sejarah hubungan dengan bank, market rank Universitas Indonesia


76

dalam industri, supplier utama, konsumen utama, prospek usaha debitur dan tujuan peminjaman yang dilakukan. Informasi ini merupakan informasi tambahan yang memberikan gambaran umum mengenai bisnis debitur. d) Keterangan Perjanjian Kredit Gambar 4.6 Keterangan Perjanjian Kredit


Bagian ini berisi rincian sebagai berikut: 

Application for Credit Facility



77

Berisi nomor aplikasi, tanggal, serta nama otorisasi Bank yang menandatangani 

Credit Agreement Berisi nomor perjanjian, tanggal, nama otorisasi Bank yang menandatangani, serta nama perwakilan debitur yang menandatangani



Amendment to the Credit Agreement Berisi nomor amandemen, tanggal, nama otorisasi Bank dan nama perwakilan debitur yang menandatangani, serta isi perubahan dalam amandemen



Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK) Rincian MRK berisi nomor MRK, tanggal, serta nama dan tanda tangan otorisasi bank yang menyetujui.



Memorandum Penyediaan Fasilitas (MPF) Rincian MPF berisi nomor MPF, tanggal, nama dan tanda tangan otorisasi bank yang menyetujui, serta biaya-biaya provisi/administrasi yang terkait.



Perjanjian Kredit (PK) Rincian PK berisi nomor PK, tanggal dan nama notaris yang mengesahkan perjanjian.

2.

Pengecekan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Bagian ini berisikan data debitur mengenai susunan pengurus, pemegang saham, dan keterkaitan dengan pihak Bank atau grup lainnya. Informasi yang harus dimuat antara lain mengenai struktur organisasi singkat dari peminjam, yang terdiri dari susunan komisaris, direksi, dan pemegang saham beserta jumlahnya. Data ini biasanya diisi ketika peminjam termasuk dalam kategori debitur korporasi, namun tidak menutup kemungkinan debitur perorangan memiliki data ini, karena ada kemungkinan debitur termasuk dalam kategori perorangan namun melakukan peminjaman untuk kepentingan perusahaannya dan bukan perorangan. Data ini didapat dari MRK/MPF/PK. Keterkaitan dengan pihak Bank/grup adalah informasi atas hubungan debitur dengan Bank peminjam/perusahaan lain yang membentuk grup usaha. Selain itu auditor juga dapat memasukkan informasi tambahan mengenai Universitas Indonesia


78

susunan pengurus debitur berupa pengangkatan dewan direksi dan atau dewan komisaris baru serta struktur modal debitur. Gambar 4.7 Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Debitur


3.

Penilaian Atas Kondisi Keuangan Informasi ini berkaitan dengan laporan keuangan debitur yang disyaratkan oleh Bank. Biasanya data ini hanya dapat diisi apabila peminjam adalah debitur korporasi. Data ini dapat diambil dari laporan keuangan audited terbaru milik debitur. a. Rasio keuangan dan komentar pemeriksa Bagian ini merangkum beberapa informasi yang diambil dari laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan laba kemudian mengolahnya menjadi beberapa rasio untuk menilai keuangan perusahaan, antara lain: - Solvabilitas, merupakan kemampuan total aset perusahaan untuk menutupi kewajibannya. Didapat dari membagi total aset dengan total kewajibannya.



79

- Likuiditas, merupakan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Didapat dari membagi total aset lancar dengan total utang jangka pendek. - Leverage, merupakan rasio untuk melihat perbandingan ekuitas dan utang yang digunakan untuk modal usaha perusahaan. Didapat dengan cara membagi total kewajiban dengan total ekuitas. - Profitabilitas (ROA), merupakan rasio untuk melihat seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan revenue dari aset yang dimilikinya. Didapat dengan membagi EBT (Earning Before Tax) dengan total aset. - Profitabilitas (ROE), merupakan rasio untuk melihat seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan revenue dari ekuitas yang ada. Didapat dengan membagi EBT (Earning Before Tax) dengan total ekuitas. Gambar 4.8 Rasio Keuangan


Setelah mendapat nilai rasio-rasio tersebut, auditor memasukkan penilaian singkat mengenai keuangan perusahaan ke dalam kolom komentar pemeriksa. Komentar pemeriksa juga memuat nama KAP dan tahun audit debitur yang bersangkutan. Universitas Indonesia


80

Gambar 4.9 Komentar Pemeriksa Dan Keterangan Lainnya


b. Sumber dana debitur Bagian ini berisi keterangan mengenai sumber dana debitur untuk pelunasan kredit. Selain itu dimasukkan juga proyeksi kemampuan untuk melunasi kredit berdasarkan Statement of Cash Flow dalam laporan keuangan. c. Analisis kondisi keuangan dan kondisi usaha



81

Bagian ini berisi penjelasan singkat mengenai kondisi keuangan, apakah perusahaan berhasil membukukan profit pada periode sebelumnya dan kelancaran kondisi kegiatan usaha debitur, dilihat dari tingkat penjualan debitur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. d. Keteraturan pembayaran Keteraturan pembayaran angsuran pokok/bunga kredit debitur dilihat dari kertas kerja cek bayar (proses audit di luar loan review). e. Perpanjangan kredit Bagian ini berisi keterangan apakah telah terjadi perpanjangan kredit atau adanya pinjaman baru yang digunakan untuk menutupi kerugian debitur. 4.

Pemeriksaan Agunan Sebagai jaminan jika debitur suatu saat tidak mampu melunasi pinjamannya, debitur harus menjaminkan sejumlah agunan tertentu dengan nilai yang dapat menutupi nilai pinjamannya kepada Bank. Total nilai seluruh agunan yang dijaminkan harus lebih besar atau sama dengan jumlah fasilitas kredit yang didapatkan debitur. Auditor harus memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang disediakan dan memasukannya ke dalam data agunan, dengan rincian: a. Jenis agunan Jenis jaminan yang diberikan debitur. Mengacu pada PBI Nomor 7/2/PBI/2005, Nomor 9/6/PBI/2007, serta Nomor 14/15/PBI/2012, jenis jaminan yang dapat diberikan antara lain tanah/bangunan, kendaraan, pesawat terbang, kapal laut, kendaraan bermotor, bilyet giro, saham, kas, dan piutang. Auditor harus memastikan jenis dan jumlah agunan yang ada pada daftar agunan sama dengan yang tertera pada Perjanjian Kredit. Jika terdapat perbedaan, dalam arti terjadi penggantian jaminan, penggantian jaminan tersebut harus didokumentasikan oleh bagian Credit Collateral dan Credit Exam dan disetujui oleh pejabat Bank yang berwenang. b. Nilai agunan Bagian ini berisi nilai agunan yang telah dinilai oleh bank dan/atau penilai independen, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 PBI Nomor 14/15/PBI/2012, yaitu: Penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh: Universitas Indonesia


82

(a) Penilai independen untuk Aset Produktif kepada debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); (b) Penilai intern Bank untuk Aset Produktif kepada debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Data ini didapat dari laporan penilaian independen atau laporan penilaian agunan bank. Khusus untuk laporan penilaian independen, appraisal terhadap jaminan harus dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Nama appraiser dan tanggal appraisal harus dimasukkan ke dalam kertas kerja. Apabila tanggal appraisal telah melewati masa 2 (dua) tahun pada saat penilaian auditor, maka debitur harus memperbaharui penilaian independen tersebut. Penilai independen terhadap aset jaminan debitur biasanya appraiser independen yang direkomendasikan atau dipercaya oleh Bank BRP. c. Lokasi agunan Berisi informasi mengenai alamat lokasi agunan atau tempat debitur menyimpan agunan tersebut. d. Status/kepemilikan dan pengikatan Dokumentasi berisi status/kepemilikan dan pengikatan penting untuk mengetahui status kepemilikan aset yang dijadikan jaminan oleh debitur dan meyakinkan bahwa aset tersebut sudah diikat secara hukum untuk menjadi jaminan terhadap fasilitas kredit yang didapat debitur. Dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan dan pengikatan yang harus tersedia dan diperiksa oleh auditor berdasarkan jenis agunan antara lain: 

Untuk agunan berupa tanah dan bangunan, agunan harus diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). Sertifikat Hak Tanggungan adalah sertifikat yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjaminkan hak atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan fasilitas kredit kepada Bank dengan nilai pertanggungan tertentu. Sebelum menganalisis keberadaan Sertifikat Hak Tanggungan ini, auditor harus memastikan bahwa buku tanah atau Sertifikat Hak Milik Universitas Indonesia


83

(SHM) atas tanah dan bangunan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah atas nama (hak tanggung) Bank. Di dalam Sertifikat Hak Tanggungan, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi auditor, yakni hak tanggungan, peringkat tanggungan, dan nilai pertanggungan. Hak tanggungan yang tertera dalam Sertifikat Hak Tanggungan harus atas nama Bank, dan nilai pertanggungan yang tertera dalam Sertifikat Hak Tanggungan harus sesuai dengan surat persetujuan kredit. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa jaminan atas fasilitas kredit yang tertera dalam Sertifikat Hak Tanggungan tidak menjadi jaminan atas fasilitas kredit di bank lain. Data yang diambil dan diperiksa untuk informasi ini adalah :



-

Jenis dan nomor Sertifikat/akta

-

Jangka waktu

-

Luas tanah/bangunan

-

Nama pemilik

-

Nama notaris/PPAT

Untuk agunan berupa mesin-mesin (machineries), piutang dagang (cessie), dan persediaan agunan tersebut harus diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa agunan tersebut dijaminkan pada Bank dan nilai penjaminan minimal sesuai dengan fasilitas yang tertera dalam perjanjian kredit. Auditor harus memperoleh data-data mengenai mesin-mesin, piutang atau persediaan dengan nilai yang tertera lebih besar atau paling tidak sama dengan nilai yang dijaminkan. Data yang diambil dan diperiksa untuk informasi ini adalah : -

Surat pernyataan penyerahan fidusia beserta list agunan yang dijaminkan, ditandatangani oleh pejabat perusahaan (debitur) yang berwenang

-

Nomor Sertifikat/Akta Fidusia

-

Jangka waktu

-

Nama notaris



84



Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, debitur harus menyerahkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) asli kepada Bank selama jangka waktu fasilitas kredit. Debitur juga harus memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan (debitur) yang berwenang. Pengikatan dilakukan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan-Kendaraan oleh notaris. Data-data yang diambil dan diperiksa untuk informasi ini adalah: -

Daftar berisi kendaraan-kendaraan yang djaminkan, meliputi:  Nomor plat kendaraan  Nomor rangka dan mesin  Tipe kendaraan  Tahun pembuatan kendaraan  Warna kendaraan  Harga perolehan kendaraan  Nomor BPKB/SP BPKB



-

Nomor Sertifikat/Akta Fidusia

-

Jangka waktu

-

Nama notaris

Untuk agunan berupa pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik, agunan harus diikat secara hipotek. Penilaian atas jaminan ini harus dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang memiliki kompetensi untuk menaksir nilai aset berupa pesawat udara dan kapal laut. Data yang diambil dan diperiksa untuk informasi ini adalah : -

Ukuran (dimensi) dan berat pesawat/kapal

-

Khusus untuk kapal laut, harus ada informasi tentang IMO (International Maritime Organization) number

-

Bukti kepemilikan berupa bill of sale/acceptance/invoice

-

Grosse Akte Hipotek, berisi nomor hipotek, tanggal, dan nama pihak yang mendapatkan hak hipotek (harus atas nama Bank)



85



Untuk agunan tunai, pengikatan jaminan telah cukup kuat atau legally enforceable meskipun dilakukan secara bawah tangan (antara debitur dengan Bank). Pengikatan jaminan yang dimaksud untuk agunan tunai adalah surat gadai agunan tunai dan surat kuasa pencairan jaminan yang disiapkan oleh debitur dan bermaterai. Pasal-pasal yang tertera dalam surat kuasa pencairan jaminan ataupun surat gadai harus mencakup halhal yang menjadi prasyarat keabsahan agunan tunai sebagaimana diatur dalam PBI No. 14/15/PBI/2012. Selain itu, auditor juga harus melihat ke dokumen asli agunan tunai, misalnya surat deposito, dam memastikan bahwa dokumen tersebut telah distempel “dijaminkan”, yang berarti Bank memiliki wewenang untuk melakukan pencairan agunan kapan saja termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan pokok dan atau bunga.



Untuk agunan berupa Letter of Guarantee (LG) baik personal maupun corporate guarantee, pengikatan jaminan berupa akta pemberian jaminan pribadi atau corporate guarantee dan guarantee agreement yang ditandatangani oleh debitur, pasangan (istri/suami) debitur, dan pihak Bank yang diwakili Presiden Direktur Bank.

e. Asuransi Agunan yang berupa bangunan, mesin-mesin, kendaraan, atau persediaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit wajib diasuransikan untuk meminimalisir risiko agunan. Nilai yang diasuransikan minimal sebesar 100% dari nilai agunan yang dijaminkan. Asuransi harus dilengkapi dengan banker’s clause yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. Jangka waktu asuransi untuk semua jenis fasilitas kredit paling kurang memiliki tanggal kadaluarsa sesuai dengan periode audit, yaitu 31 Desember 2012. Jika jangka waktu kredit habis sebelum 31 Desember 2012, maka setidaknya jangka waktu asuransi harus menutupi jangka waktu kredit. Polis asuransi yang diperiksa auditor haruslah dokumen polis yang asli, bukan fotokopi. Data yang perlu diambil dalam informasi atas asuransi agunan adalah: Universitas Indonesia


86

-

Nama perusahaan asuransi Jenis polis asuransi Nomor polis Jangka waktu Jumlah pertanggungan (Sum insured) Banker’s clause (QQ Bank klien) Gambar 4.10 Data Agunan

Sumber: Kertas Kerja Loan Review KAP OBSE Universitas Indonesia


87

Gambar 4.11 Total Nilai Agunan


5.

Pengisian Matriks Penentuan Kualitas Kredit Pada bagian akhir kertas kerja, dibuat matriks penilaian berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. a. Prospek usaha debitur i. Potensi pertumbuhan usaha Indikator yang dapat digunakan untuk melihat potensi pertumbuhan usaha debitur adalah product life cycle. Product life cycle terdiri dari 5 tahap yaitu:  New product development stage Tahap ini adalah tahapan awal sekali dimana debitur memulai usahanya. Tahap ini ditandai dengan tingginya kebutuhan modal debitur, rendahnya tingkat pendapatan debitur, dan biasanya disertai kerugian.  Market introduction stage Pada tahap ini volume penjualan debitur masih rendah, biaya masih tinggi, debitur masih berusaha memperkenalkan produk/jasanya kepada masyarakat, dan biasanya masih mengalami kerugian.



88

Gambar 4.12 Matriks Kualitas Kredit – Prospek Usaha Debitur




89

 Growth stage Dengan skala produksi yang bertambah besar, maka pada tahap ini biaya yang dikeluarkan debitur mulai berkurang, masyarakat mulai mengenali produk/jasa debitur, usaha tersebut mulai memberikan keuntungan, namun mulai muncul pesaing-pesaing dalam pasar.  Mature stage Volume penjualan mencapai puncaknya pada tahapan ini yang menjadikan usaha debitut menjadi sangat menguntunkan, biaya yang dikeluarkan turun karena turunnya biaya publikasi, dan persaingan semakin ketat.  Decline or stability stage Volume penjualan pada tahap ini cenderung menurun atau stabil, namun keuntungan menurun. Auditor diminta untuk mengidentifikasi di manakah tahapan debitur berada. Setelah itu auditor juga harus menentukan apa kualitas kredit yang dimiliki debitur tersebut. Jika usaha debitur berada pada tahap new product development stage dan market introduction stage maka ia dapat digolongkan pada kategori lancar. Seiring dengan matangnya usaha debitur maka prospek pertumbuhan usahanya menurun sehingga kualitas kreditnya menuju kualitas kurang lancar. Jika kegiatan usaha debitur mulai menurun, ia dimasukkan pada golongan diragukan. Sedangkan jika usaha debitur menghadapi kemungkinan besar untuk terhenti atau sulit untuk memperbaikinya, maka ia digolongkan macet. ii. Persaingan pasar Ada tiga indikator untuk menentukan kualitas kredit berdasarkan posisi debitur dalam persaingan pasar, yaitu:  Kondisi pasar Kondisi pasar yang semakin stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian digolongkan sebagai kredit dengan kualitas lancar. Sedangkan semakin pasar dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, maka kualitas kredit tersebut semakin rendah hingga mencapai kualitas diragukan. Kualitas macet Universitas Indonesia


90

diberikan pada debitur yang kehilangan pasar dengan kondisi perekonomian yang menurun.  Tingkat persaingan Semakin rendah tingkat persaingan dan semakin kuat posisi debitur dalam persaingan tersebut mengindikasikan bahwa debitur memiliki kualitas kredit lancar. Namun semakin tinggi tingkat persaingan dan semakin

lemah

posisi

debitur

dalam

persaingan

tersebut

mengindikasikan kualitas kredit yang semakin rendah.  Kapasitas operasi usaha Debitur digolongkan ke dalam kualitas lancar apabila ia berproduksi pada kapasitas optimal. Semakin tidak optimalnya kapasitas operasi debitur menandakan kualitas kredit yang semakin rendah. Ketika debitur sudah mencapai tahap tidak beroperasi, maka ia akan digolongkan sebagai kualitas macet. iii. Kualitas manajemen dan tenaga kerja  Kualitas manajemen Semakin baik manajemen yang dimiliki debitur, mengindikasikan kualitas kredit debitur yang semakin lancar, dan sebaliknya. Kualitas manajemen ini dapat ditentukan oleh latar pendidikan yang dimiliki oleh jajaran direksi, penghargaan yang pernah diterima, dan reputasi baik manajemen.  Tenaga kerja Jika manajemen tidak pernah mengalami perselisihan (dispute) dengan para tenaga kerja/serikat pekerja atau pernah mengalami namun terselesaikan dengan baik, debitur diberikan kualitas lancar. Kualitas ini semakin turun jika perselisihan dengan tenaga kerja memberikan dampak signifikan terhadap operasi usaha dan manajemen tidak dapat mengatasinya dengan baik. iv. Dukungan perusahaan afiliasi atau grup Jika grup atau afiliasi debitur stabil dan mendukung usaha debitur, maka debitur mendapatkan kualitas lancar. Namun jika grup atau afiliasi memberikan dampak yang memberatkan debitur, misalnya grup atau Universitas Indonesia


91

afiliasi melakukan pinjaman kepada debitur dalam jumlah banyak dan pembayarannya tidak lancar, maka semakin buruk kualitas kredit yang diatribusikan kepada debitur. v. Upaya pengelolaan lingkungan hidup Jika usaha debitur mempunyai dampak besar bagi lingkungan, maka tingkat kepedulian debitur terhadap lingkungan juga harus dinilai oleh auditor. Debitur yang dapat mengelola dampak negatif yang ditimbulkan usahanya terhadap lingkungan dengan baik dan menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup dapat digolongkan sebagai kualitas lancar. Semakin buruk pengelolaan debitur terhadap isu lingkungan, atau jika debitur tidak menaati peraturan mengenai lingkungan, maka kualitas kreditnya semakin diturunkan. Debitur akan dinilai memiliki kualitas macet apabila tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup atau pernah mengalami tuntutan pengadilan terkait dengan isu lingkungan. Setelah auditor memberikan pembobotan terhadap nilai masingmasing aspek, auditor menjumlahkan bobot-bobot tersebut sehingga dapat dilihat nilai kualitas kredit dari tinjauan prospek usaha debitur. b. Kondisi keuangan debitur i. Perolehan laba Apabila perolehan laba perusahaan (debitur) tinggi dan stabil, debitur diberi nilai kualitas lancar. Semakin kecil laba yang dibukukan perusahaan, semakin turun pula kualitas kredit yang diberikan. Kualitas kredit dinilai macet apabila debitur mengalami kerugian yang sangat besar dan tidak mampu melanjutkan usaha sehingga kewajiban tidak dapat dibayar. ii. Permodalan Kualitas kredit diberi nilai lancar apabila debitur memiliki permodalan kuat. Semakin besar rasio utang terhadap modal, semakin turun pula kualitas kredit yang diatribusikan kepada debitur.



92

Gambar 4.13 Matriks Kualitas Kredit – Kondisi Keuangan Debitur


iii. Arus kas Apabila likuiditas dan modal kerja debitur kuat, serta analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat melunasi pembayaran kewajiban tanpa sumber dana tambahan, maka kualitas kredit diberikan nilai lancar. Semakin rendah nilai likuiditas dan modal kerja, serta semakin rendahnya kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran dilihat dari analisis arus kas, semakin buruk nilai kualitas kredit. Nilai macet diberikan pada debitur yang kesulitan likuiditas, analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya produksi, serta tambahan pinjaman digunakan debitur untuk menutupi pinjaman lainnya. iv. Sensitivitas terhadap risiko pasar Universitas Indonesia


93

Penilaian kualitas kredit berdasarkan sensitivitas terhadap risiko pasar dilihat dari seberapa banyak jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga serta seberapa baik lindung nilai (hedging) yang dilakukan debitur untuk mengatasinya. Setelah auditor memberikan pembobotan terhadap nilai masingmasing aspek, auditor menjumlahkan bobot-bobot tersebut sehingga dapat dilihat nilai kualitas kredit dari tinjauan kondisi keuangan debitur. c. Kemampuan membayar debitur i. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga Untuk melihat ketepatan pembayaran pokok dan bunga, auditor harus melihat kembali bagian kedua pada kertas kerja loan review, yaitu bagian mengenai informasi keuangan debitur. Berikut adalah penggolongan spesifik kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga:  Lancar, apabila pembayarannya tepat waktu serta tidak ada tunggakan kredit  Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari  Kurang Lancar, apabila ada tunggakan yang melebihi 90 hari sampai dengan 120 hari dan terdapat cerukan (overdraft) berulang kali  Diragukan, apabila ada tunggakan antara 120 hari sampai dengan 180 hari serta terjadi cerukan yang bersifat permanen untuk menutupi kerugian  Macet, apabila terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari ii. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur Jika debitur selalu memberika laporan keuangan secara teratur, akurat, dan andal, serta terdapat analisis bank atas informasi keuangan tersebut, maka debitur diatribusikan nilai lancar pada kualitas kreditnya. Semakin tidak dapat diandalkannya laporan keuangan debitur, semakin buruk pula nilai kualitas kreditnya. iii. Kelengkapan dokumentasi kredit



94

Semakin lengkap dokumentasi kredit debitur, semakin baik (lancar) nilai kualitas

kreditnya.

Dokumen-dokumen

yang

menjadi

standar

kelengkapan dokumentasi KAP OBSE antara lain:  Credit application  Memo kredit  Perjanjian kredit  Dokumen pengikatan jaminan  Laporan keuangan  Laporan penilaian jaminan  BI Checking iv. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit Kualitas kredit dinilai lancar apabila debitur memenuhi semua perjanjian kredit dengan Bank. Semakin debitur tidak memenuhi perjanjian yang sudah dibuat, semakin buruk nilai kualitas kreditnya. Nilai macet diberikan apabila debitur melanggar persyaratan yang tertera pada perjanjian secara prinsipil. v. Kesesuaian penggunaan dana Ada 3 (tiga) kriteria yang dijadikan dasar penilaian kualitas kredit berdasarkan kesesuaian penggunaan dana, yaitu:  Kesesuaian penggunaan dana dengan pengajuan di awal pinjaman  Kesesuaian jumlah dan jenis fasilitas dengan kebutuhan debitur  Kesesuaian perpanjangan kredit dengan kebutuhan debitur Semakin patuh debitur terhadap ketiga kriteria di atas, semakin baik pula nilai kualitas kreditnya. vi. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban Jika terdapat sumber pembayaran yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan debitur dan sesuai dengan struktur/jenis pinjaman, maka diberikan nilai lancar atas kualitas kreditnya. Semakin tidak jelas sumber pembayaran dan tidak sesuai dengan jenis pinjaman, semakin buruk nilai yang didapat debitur terkait dengan kualitas kreditnya.



95

Gambar 4.14 Matriks Kualitas Kredit – Kemampuan Membayar Debitur (1)




96

Gambar 4.15 Matriks Kualitas Kredit – Kemampuan Membayar Debitur (2)


Gambar 4.16 Matriks Kualitas Kredit – Nilai Total




97

Auditor memberikan pembobotan terhadap nilai masing-masing aspek, kemudian menjumlahkan bobot-bobot tersebut sehingga dapat dilihat nilai kualitas kredit dari tinjauan kemampuan membayar debitur. Setelah didapat nilai dari masing-masing kategori kondisi keuangan, kemampuan membayar, serta prospek usaha debitur, ketiga nilai tersebut dijumlah dan dirata-rata sehingga dapat dilihat grading secara keseluruhan menurut auditor. Grading harus sama dengan grading milik bank. Jika tidak sama,

auditor

harus

melakukan

investigasi

lebih

lanjut

dan

mengkomunikasikannya kepada pihak klien.

4.2.3

Contoh Loan Review Untuk memperjelas mengenai prosedur loan review KAP OBSE pada Bank

BRP, penulis akan memberikan salah satu contoh loan review untuk debitur PT X. 1.

Data debitur dan fasilitas pinjaman Auditor melengkapi data debitur sesuai dengan company profile terkini yang disediakan oleh klien. Sedangkan rincian fasilitas pinjaman dilihat dari daftar nominatif pada bulan Desember 2012.

Nama

: PT X

Alamat Kantor

: Jl. XX No. XX A, Jakarta

NPWP

: XX. XXX. XXX. X. XXX. XXX

Gol. Debitur

: 6490

Perusahaan punya kegiatan nyata : Ya, distributor of fitness and healthy equipment Penyelamatan Kredit

: Tidak

Grup Usaha Terkait

: Tidak ada

Penyertaan Bank

: Tidak ada

Kol. Menurut Bank

:1

Fasilitas pinjaman yang dibuka untuk debitur PT X adalah 3 (tiga) bentuk pinjaman langsung, dua di antaranya digunakan untuk working capital (PN PLF), sedangkan sisanya untuk investment (PN). Debitur bukan pihak terkait Universitas Indonesia


98

dengan bank, serta tidak bernaung di bawah grup yang menjadi debitur bank. Jumlah fasilitas pinjaman debitur tidak melebihi 20% dari modal bank, sehingga tidak melanggar BMPK. Dokumen-dokumen yang tersedia terkait dengan perjanjian sangat lengkap, auditor memasukkan data-data yang diperlukan termasuk aplikasi kredit, perjanjian kredit, serta amendment to the credit agreement. Nilai yang tertera pada perjanjian kredit juga telah sesuai dengan nilai fasilitas kredit yang didapat debitur pada daftar nominatif. Total fasilitas kredit yang diterima debitur adalah sebesar Rp 74.320.000.000 yang dialokasikan pada nilai plafond PN PLF (1), PN PLF (2) dan PN masingmasing

sebesar

Rp

50.000.000.000,

Rp

10.000.000.000,

dan

Rp

14.320.000.000. Debitur merupakan distributor peralatan fitness dan kesehatan. Kolektabilitas kredit menurut Bank bernilai 1 (lancar). Perusahaan (debitur) berdiri pada tahun 2003. Pertama kali membuka akun deposit pada tanggal 2 Februari 2010 dan mendapat pembukaan fasilitas kredit pada tanggal 9 Februari 2010. Perusahaan mendapat rekomendasi untuk bekerja sama dengan Bank BRP dari Mr. GP, yaitu financial controller PT P, salah satu debitur Bank BRP. Perusahaan memiliki prospek yang bagus di pasar, karena fitness dan gym center sudah menjadi gaya hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Perusahaan berada pada peringkat 2 (dua) dalam industri serupa di pasar. Perusahaan membutuhkan pinjaman untuk mengadakan puluhan pameran di berbagai kota serta berencana untuk membuka 6 (enam) outlet baru di Aceh, Banjarmasin, Medan, Jakarta, Balikpapan dan Tangerang.

2.

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Auditor memeriksa dan memasukkan data terkait susunan pengurus dan pemegang saham debitur, dan tidak menemukan pihak yang terkait dengan bank. Terdapat pula informasi tambahan bahwa modal disetor perusahaan pada tahun 2003 sebesar 250 milyar rupiah dan pada tahun 2009 sebesar 500 milyar rupiah.



99

3.

Kondisi Keuangan Pada tahun 2011 perusahaan diaudit oleh KAP TDM dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kinerja perusahaan cukup bagus dilihat dari laporan keuangan. Tingkat likuiditas dan leverage perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat solvabilitas dan profitabilitas (ROA dan ROE) menurun. Namun perusahaan berhasil membukukan profit yang meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu pendapatan perusahaan meningkat sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar berdasarkan analisis sumber dana dan arus kas. Berdasarkan cek pembayaran yang telah dilakukan, debitur pernah terlambat membayar tetapi tidak menurunkan tingkat kolektibilitas dikarenakan kebijakan Bank BRP dimana pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan. Pinjaman juga dilakukan bukan untuk menutupi kerugian.

4.

Agunan Agunan yang dijaminkan perusahaan berupa Letter of Guarantee, sejumlah tanah dan bangunan, tagihan dan barang-barang persediaan. Agunan berupa Letter of Guarantee ada 3 (tiga) buah, dengan total nilai sebesar Rp 76.000.000.000. Letter of Guarantee tersebut mencantumkan tanda tangan kedua belah pihak, yaitu Presiden Direktur PT X dan Presiden Direktur PT Bank BRP. Jaminan letter of guarantee diperkuat secara legal dengan adanya Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) oleh notaris. Perjanjian penjaminan pribadi ini bersifat automatic roll over yaitu berlaku setiap tahun selama masih terdapat perjanjian fasilitas kredit yang mengikat kedua belah pihak dan/atau jumlah terutang oleh debitur belum lunas sepenuhnya. Terdapat 9 (sembilan) tanah dan 8 (delapan) bangunan yang dijadikan jaminan dengan total nilai Rp 37.216.476.000. Sertifikat kepemilikan dan pengikatan jaminan-jaminan atas tanah dan bangunan tersebut lengkap dan jumlahnya sesuai dengan yang ada pada perjanjian kredit dan daftar nominatif. Sertifikat Hak Milik sebagai dokumen legal kepemilikan diperkuat status legalnya sebagai jaminan dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Universitas Indonesia


100

Tanah (PPAT) yang berwenang. Appraisal atas tanah, bangunan dan mesinmesin dilakukan oleh appraisal yang independen, yaitu KJPP MSS sebagai Property Appraisal and Consultant dan belum melewati batas waktu appraisal (2 tahun) karena appraisal terakhir dilakukan pada 26 Juni 2012. Dokumen asuransi untuk bangunan lengkap, belum kadaluarsa, nilai tertanggung dalam asuransi dapat menutupi nilai jaminannya serta mencantumkan banker’s clause atas nama Bank BRP. Total nilai tagihan dan barang-barang persediaan yang menjadi jaminan masing-masing sebesar Rp 33.623.728.000 dan Rp 31.969.074.000. Keduanya telah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Fidusia yang diperkuat secara legal dengan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh notaris. Total nilai seluruh agunan adalah Rp 178.809.278.000 dan dapat menutup nilai plafon pinjaman Rp 74.320.000.000.

5.

Matriks Penentuan Kualitas Kredit a. Kondisi keuangan Perolehan laba perusahaan tinggi dan stabil. Permodalan dan likuiditas kuat. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan hedging secara baik. Secara keseluruhan, kualitas kredit berdasarkan kondisi keuangan mendapatkan nilai lancar. b. Kemampuan membayar Perkembangan rekening debitur baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu dapat menyampaikan informasi keuangan yang telah diaudit secara teratur dan akurat. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit serta penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur dan sesuai dengan



101

pinjaman. Secara keseluruhan nilai lancar diberikan pada

aspek

kemampuan membayar. c. Prospek usaha Industri atau kegiatan usaha debitur memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Perusahaan berada dalam posisi yang kuat di pasar. Manajemen memiliki kondisi yang baik dan tidak ada catatan buruk mengenai hubungan dengan tenaga kerjanya. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur. Secara keseluruhan nilai kualitas kredit berdasarkan prospek usaha adalah lancar. Karena ketiga kriteria dalam penentuan kualitas kredit yaitu kondisi keuangan, kemampuan membayar dan prospek usaha debitur mendapat nilai lancar, maka secara keseluruhan kualitas kredit untuk debitur PT X memiliki nilai lancar (kolektabilitas 1). Nilai yang diberikan berdasarkan audit sama dengan nilai yang diberikan oleh pihak Bank sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian.

4.3 Analisis Prosedur Audit atas Kredit yang Diberikan Bank BRP Prosedur audit KAP OBSE menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mengharuskan KAP OBSE untuk mengidentifikasi risiko salah saji material pada laporan keuangan untuk kemudian merespon risiko tersebut dengan melakukan prosedur audit. Dengan penggunaan pendekatan ini, audit yang dilakukan KAP OBSE sangat ditekankan untuk melakukan penilaian risiko di awal proses audit, sebagai dasar dalam melakukan serangkain tes selanjutnya, khususnya substantive test dan test of detail of balances. Hal ini sejalan dengan teori yang ditulis oleh Arens et al (2009) dalam bukunya, yaitu prosedur audit dilakukan sesuai siklus mulai dari perencanaan kemudian pengujian kontrol, pengujian substantif dan terakhir pembentukan opini serta melakukan komunikasi dengan klien. Pada audit atas kredit, pengujian pengendalian disimpulkan efektif. Pada saat pemilihan sampel atas loan review yang harus dilihat keberadaan sertifikatnya, auditor KAP OBSE menggunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan teknik yang ditentukan oleh DTT Audit Approach. Dalam komponen penilaian risiko, KAP OBSE membagi level risiko menjadi risk (risiko biasa) dan significant risk (risiko Universitas Indonesia


102

signifikan). Penentuan risiko ini berpengaruh pada saat perhitungan sampel ketika dilakukan substantive tests, dimana akun yang memiliki risiko signifikan akan dikelompokkan untuk memeriksa sampel yang lebih banyak. Risiko salah saji material karena kesalahan pemberian grading atas kredit dikategorikan sebagai significant risk oleh KAP OBSE. Ini dilakukan karena penilaian kualitas kredit memerlukan professional judgement dan estimasi akuntansi di dalam prosesnya. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu Standar Perikatan Audit (SPA) seksi 540 tentang Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan. Paragraf 11 dalam SPA tersebut menyebutkan bahwa auditor harus menentukan apakah, menurut pertimbangan auditor, estimasi akuntansi yang telah diidentifikasi mempunyai ketidakpastian yang tinggi, yang dapat menimbulkan risiko signifikan. Penilaian kualitas kredit yang dilakukan KAP OBSE tidak menggunakan metode yang persis sama dengan yang digunakan oleh Bank. Namun pada prinsipnya penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), berdasarkan pada pemahaman bahwa penilaian kualitas kredit yang dilakukan oleh Bank juga mengacu pada PBI. Hal tersebut sesuai dengan SPA seksi 540 pada paragraf 13 yang menyebutkan bahwa pada waktu auditor membuat estimasi tunggal atau suatu kisaran dan menggunakan asumsi atau suatu metode yang berbeda dengan yang digunakan oleh manajemen, auditor diharuskan untuk memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang asumsi atau metode yang digunakan oleh manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Pemahaman ini menyediakan informasi yang mungkin relevan bagi auditor untuk mengembangkan suatu estimasi tunggal atau suatu kisaran yang tepat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik prosedur audit yang dilakukan KAP OBSE secara substansial telah sesuai dengan teori audit yang dikemukakan oleh Arens et al (2009) dan Standar Perikatan Audit (SPA) yang ditetapkan oleh IAPI (2013).

4.4 Analisis Hasil Temuan Audit Selama Proses Loan Review



103

Selama menjalankan prosedur loan review, tim KAP OBSE banyak mendapatkan temuan audit. Banyak diantara temuan tersebut adalah adanya nilai jaminan yang tidak menutupi nilai fasilitas kreditnya, adanya agunan yang tidak diasuransikan, adanya asuransi yang nilai pertanggungannya tidak menutupi nilai jaminannya, serta kurang lengkapnya dokumen seperti sertifikat asli, laporan keuangan dan laporan penilai independen terkait dengan jaminan dari fasilitas kredit beberapa debitur. Beberapa temuan tersebut berhasil diselesaikan dan dilengkapi oleh pihak Bank dengan melakukan komunikasi intens pada debiturdebitur yang bermasalah. Namun pada akhirnya sampai pada tanggal berakhirnya audit Bank BRP oleh KAP OBSE, masih ada beberapa temuan yang belum terselesaikan sehingga dimasukkan ke dalam Management Letter sebagai masukan untuk perbaikan pihak manajemen Bank di masa depan. Berbagai temuan audit tersebut antara lain: 1.

Tidak ditemukan perbedaan kolektabilitas nilai debitur (sampel) berdasarkan audit dengan berdasarkan penilaian bank. Namun setelah melakukan pengecekan lebih lanjut melalui BI Checking, ada 1 (satu) debitur, yaitu PT C yang mendapatkan nilai kolektabilitas berbeda-beda dari beberapa bank yang menjadi krediturnya dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.2 Nilai Kolektabilitas PT C Oleh Beberapa Bank No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Bank Bank CXX cabang Thamrin BPD KXX cabang Samarinda Bank BXX Syariah (Jakarta Melawai) Bank Syariah MXX cabang Thamrin Bank BPD JXX cabang Jakarta Bank CXX Jakarta-syariah Bank BXX – MT Haryono Bank BRP Bank BPD SXX Bank JXX Syariah Bank DXX Syariah Bank DXX BPD KXX Bank IXX

Kolektibilitas PT C Per 31 Des 12 4 3 3 1 1 4 2 4 2 4 3 5 5 4

Sumber: Sistem Informasi Debitur (SID)

Hal ini menyalahi aturan karena menurut PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 6, penilaian suatu debitur harus sama antar satu bank dengan bank lainnya, dan jika terdapat perbedaan harus mengikuti nilai yang terendah. Universitas Indonesia


104

Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, bank memberikan penjelasan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman sindikasi, sehingga penetapan Kolektibilitas harus disepakati secara bersama oleh semua bank pemberi pinjaman (kreditor/lenders). Penetapan/penyeragaman kolektibilitas debitur sebenarnya sudah dibicarakan pada Lenders meeting bulan Desember 2012, namun dari hasil pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan karena terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah meminta semua bank pemberi pinjaman untuk meng-up grade kolektibilitas debitur menjadi “Lancar (1)” di bulan Desember 2012 dengan alasan bahwa semua tunggakan debitur sampai dengan yang diperjanjikan, sesuai dengan perjanjian rescheduling yang ditandatangani bulan November 2012, telah dibayar di bulan Desember 2012. Namun bank konvensional keberatan karena tunduk dan patuh terhadap peraturan BI yang baru yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Akhirnya sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan tentang kolektibilitas debitur. Masing-masing bank berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan aturan internal. Menyikapi hal tersebut dan dikarenakan kurangnya dokumentasi pendukung dari debitur untuk memperbaharui nilai kolektibilitas, maka Bank menetapkan kolektibilitas debitur per bulan Desember 2012 mengikuti Bank CXX sebagai Arranger dan Agen Fasilitas yaitu 4. Temuan ini kemudian dimasukkan ke dalam management letter. 2.

Terdapat agunan yang tidak menutup jumlah nilai pinjaman, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.3 Daftar Agunan Yang Tidak Menutupi Nilai Pinjaman Debitur No 1 2 3 4 5 6 7

Debitur PT AXX PT AXX PT CXX LXX PT NXX PT RXX PT TXX

Nilai Pasar (Appraisal) Agunan IDR 66.516.065.000 IDR 44.231.101.214 IDR 61.941.000.000 IDR 27.213.250.000 IDR 3.720.200.000 IDR 44.114.900.000 USD 3.000.000

Nilai Outstanding Pinjaman IDR 137.322.408.184,20 IDR 65.000.000.000 IDR 100.000.000.000 IDR 48.190.000.000 IDR 55.963.140.778 IDR 77.378.312.000 USD 7.765.809,50




105

Agunan memiliki peranan penting dalam pemberian kredit. Dalam hal debitur tidak dapat melunasi fasilitas yang diberikan, maka agunan dapat diambil alih oleh Bank. Jika nilai agunan lebih kecil dari fasilitas yang diberikan, maka Bank berpotensi mengalami kerugian apabila terjadi gagal bayar. Sebaiknya nilai agunan lebih besar dari nilai fasilitas yang diberikan, untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul apabila debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman yang diterimanya. 3.

Terdapat beberapa agunan yang nilai pertanggungan asuransinya lebih kecil dari nilai pasar atas agunan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.4 Daftar Asuransi Yang Tidak Menutupi Nilai Jaminan Debitur No. 1

PT AXX

Agunan

Jenis Jaminan Bangunan Mesin Kendaraan

2

PT ALX

3

PT BXX

Bangunan dan Mesin

4

PT DXX

Bangunan

5

PT EXX

Nilai Pasar Appraisal IDR 56.070.500.000 IDR 14.134.300.000 IDR 208.602.133.000 IDR 14.661.200.000

Asuransi IDR 48.600.000.000 IDR 9.947.484.543 IDR 11.478.095.310 IDR 13.280.489.960

IDR 18.189.800.000

IDR 12.710.400.000

Mesin

IDR 120.505.171.000

IDR 31.618.075.640

Bangunan

IDR 12.157.930.000

IDR 10.641.000.000

Mesin

IDR 58.118.900.000

IDR 53.859.000.000

Persediaan

IDR 76.890.784.000

IDR 68.376.880.000

6

PT KXX

Persediaan

IDR 148.742.832.000

IDR 33.733.000.000

7

PT TXX

Bangunan

IDR 10.663.300.000

IDR 4.065.300.000

Mesin

IDR 15.331.400.000

IDR 3.350.600.000 IDR 2.379.933.000

Persediaan

IDR 20.117.160.000

8

TXX

Bangunan

IDR 569.400.000

IDR 500.000.000

9

PT TGX

Bangunan

IDR 4.787.300.000

IDR 2.756.864.000

10

PT VXX

Mesin

IDR 37.936.700.000

IDR 36.675.000.000

11

PT WXX

Bangunan

IDR 16.684.099.000

IDR 10.200.000.000


Terdapat beberapa agunan yang belum diasuransikan, yaitu: Tabel 4.5 Daftar Agunan Debitur Yang Belum Diasuransikan No. 1

Agunan PT. IXX

Jenis Jaminan

Nilai Pasar Appraisal

Bangunan

IDR 7.314.900.000

Mesin

IDR 11.363.000.000

Persediaan

IDR 80.000.000.000

2

PT. KXX

Persediaan

IDR 83.274.202.066

3

PT. NXX

Kendaraan

IDR 586.200.000

4

PT. NPX

Kendaraan

IDR 126.800.000

5

PT. SXX

BTS Tower

IDR 135.020.000.000

6

PT. VXX

Persediaan

IDR 28.976.414.000

7

PT. KXX

Persediaan

IDR 107.336.858.000

Sumber: Kertas Kerja Loan Review KAP OBSE Universitas Indonesia


106

Agunan sebagai second way out harusnya diasuransikan dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai pasarnya, untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul apabila terjadi kebakaran atau peristiwa lain yang menyebabkan agunan tersebut hilang atau tidak ada nilainya lagi. 4.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak ditemukan Laporan Keuangan Audited terbaru untuk debitur berikut: Tabel 4.6 Daftar Debitur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Keuangan No

Debitur

1

PT. NXX

2

PT. PXX

Nilai Outstanding Pinjaman IDR 52.870.184.657 IDR 108.525.240.462


Berdasarkan Internal Rule Bank (Submission of Debtor’s Financal Statement) 5th edition: December 2012 dan PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa “Kualitas aset produktif dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.” Sebaiknya Bank melakukan follow up kepada debitur untuk menyerahkan laporan keuangan secara berkala, sehingga informasi keuangan debitur dapat dianalisis secara memadai dan terkini. Ketidaktersediaan laporan keuangan audited ini juga dapat mempengaruhi kualitas kredit yang bersangkutan. 5.

Tidak ditemukan laporan penilai independen untuk debitur berikut: Tabel 4.7 Daftar Debitur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Penilai Independen Untuk Jaminan No.

Debitur

1

PT AXX

2

PT KXX

Nilai Outstanding Pinjaman

Nilai Jaminan (Internal)

IDR 137.322.400.000

IDR 66.516.065.000

IDR 19.343.079.227.06

IDR 241.241.231.000


Berdasarkan PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum pasal 45 dinyatakan bahwa dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilai agunan wajib dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 bagi aktiva produktif lebih dari Rp 5.000.000.000 kepada debitur atau kelompok peminjam. Bank seharusnya melakukan pengkinian penilaian agunan debitur secara periodik agar dapat diketahui nilai pasar agunan terkini. Dengan demikian, Bank dapat memastikan Universitas Indonesia


107

bahwa nilai agunan masih cukup untuk menutup total pinjaman apabila terjadi proses pengambilalihan agunan. Apabila nilai agunan tidak mencukupi, maka Bank dapat menentukan langkah perbaikan yang dapat ditempuh. 6.

Tidak ditemukan Sertifikat dan Akta Jaminan Fidusia untuk debitur berikut: Tabel 4.8 Daftar Debitur Yang Tidak Menyerahkan Sertifikat Dan Akta Jaminan Fidusia No. 1

Jenis Nilai Jaminan Jaminan PT DXX Mesin IDR 36.283.096.000 Sumber: Kertas Kerja Loan Review KAP OBSE Debitur

Dokumen perkreditan berupa agunan yang dijaminkan kepada pihak Bank seharusnya diikat dengan sertifikat dan/atau akta notaris agar memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat kredit bermasalah, Bank memiliki hak secara legal untuk menyita aset milik debitur yang dijadikan jaminan.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Perbankan adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam melakukan usaha tersebut, perbankan Indonesia harus senantiasa berlandaskan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian mutlak diterapkan oleh perbankan mengingat Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Salah satu produk Bank yang utama adalah kredit. Dalam kaitan dengan pengelolaan risiko kredit, Bank wajib menilai kelayakan usaha debitur yang dibiayai. Secara khusus, kebijakan dan ketentuan perbankan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan ini mengharuskan Bank menilai kredit yang diberikan kepada debiturnya berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja debitur yang terdiri atas prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar debitur. Selain itu salah satu tujuan Bank melakukan penilaian terhadap kredit yang diberikan kepada debitur adalah untuk menentukan besarnya nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang menjadi pengurang nilai akun kredit sebagai salah satu aset dalam neraca. Semakin banyak debitur yang mendapatkan grading yang buruk, semakin besar pula nilai CKPN sehingga semakin kecil pula nilai aset Bank dalam laporan keuangan. Salah satu tools yang digunakan oleh KAP OBSE dalam melakukan audit atas kredit adalah loan review. Prosedur dalam loan review meliputi penetapan sampel, pengumpulan dokumen terkait, pengecekan dokumen dan pengisian kertas kerja loan review, serta pembandingan grading audit dari hasil loan review dengan grading dari penilaian bank. Berdasarkan analisis atas prosedur audit yang dilakukan KAP OBSE, praktik audit yang dijalankan pada prinsipnya sama dengan teori yang diungkapkan 108 Universitas Indonesia


109

oleh Arens et al (2009) dan sejalan dengan Standar Perikatan Audit (SPA) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2013). Berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan loan review atas debitur Bank BRP, banyak temuan audit terkait dengan agunan dan asuransi debitur, namun tidak sampai terjadi perbedaan antara grading yang diberikan auditor dengan grading yang diberikan Bank. Sebagian besar dari temuan audit adalah mengenai kurangnya dokumen atas jaminan dan asuransi beberapa debitur. Beberapa temuan tersebut berhasil diselesaikan dan dilengkapi oleh pihak Bank dengan melakukan komunikasi intens pada debitur-debitur yang bermasalah. Secara umum, Bank BRP cukup ketat dalam memberikan fasilitas kredit sesuai dengan standar Bank Indonesia, dan hampir semua debitur mematuhi aturan terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh.

5.2 Saran 5.2.1 Saran untuk KAP OBSE Berdasarkan hasil pengalaman penulis selama mengikuti program magang di KAP OBSE, saran yang dapat penulis berikan antara lain: a. Seharusnya KAP OBSE memberikan training audit khusus industri perbankan bagi staf baru grup financial sevices. Penulis dan semua staf baru lainnya saat pertama kali masuk hanya mendapatkan training audit untuk industri yang umum. Padahal proses audit pada perbankan memiliki nature yang sangat berbeda, dan para senior terkesan hanya memberikan instruksi berdasarkan prinsip learning by doing, sehingga cukup menyulitkan staf baru. b. Pembagian tugas saat prosedur audit berlangsung harus lebih diperhatikan. Terlalu banyak pekerjaan yang diberikan kepada staf baru yang tak berpengalaman dalam jangka waktu yang terbilang singkat. Namun dalam hal ini penulis lebih dapat memaklumi karena mengejar deadline audit terhadap Bank BRP yang juga terbilang singkat. c. Semua staf, terutama staf baru sebaiknya diberitahu lebih jelas mengenai tujuan audit, prosedur yang jelas dan tertulis, dan lain-lain supaya mengerti Universitas Indonesia


110

apa yang sebenarnya dikerjakan dan dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal. d. Di tengah proses audit, beberapa staf yang bekerja di klien Bank BRP dipindahkan untuk menangani klien lain. Hal ini cukup memberatkan karena menambah beban staf lainnya yang harus mengerjakan pekerjaan setengah jadi hasil “warisan” dari staf yang pindah. Sebaiknya staf yang ada terus dipertahankan sampai proses audit berakhir, dan alangkah lebih baik lagi jika staf ditambah. e. Terkait dengan proses loan review, hendaknya KAP OBSE memberikan guideline tertulis dalam mengerjakan kertas kerja. Berdasarkan pengalaman penulis, arahan hanya diberikan bersifat lisan, padahal kertas kerja loan review terdiri dari banyak bagian yang sulit dikuasai dalam waktu singkat.

5.2.2 Saran untuk Bank BRP Saran yang dapat diberikan penulis untuk Bank BRP antara lain: a. Hendaknya seluruh departemen di Bank mengerti pentingnya audit eksternal yang dilakukan KAP OBSE atas Bank BRP. Dokumentasi yang tersedia sebenarnya cukup lengkap, namun auditor mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan beberapa data/dokumen dalam waktu yang singkat karena beberapa departemen terkesan tidak acuh. Ketika ditegur oleh auditor internal, barulah departemen-departemen tersebut patuh dan bersedia memberikan data tepat waktu. b. Bank BRP harus lebih bijaksana dan berhati-hati terhadap pemberian fasilitas kredit terhadap debitur, karena semakin banyak kredit yang diberikan Bank, maka semakin besar risiko terjadinya gagal bayar oleh debitur. Selain itu Bank juga harus lebih tegas terhadap debitur yang bermasalah, terutama yang menyangkut kecukupan nilai agunan dan kelengkapan dokumentasi. Selama ini Bank terkesan baru bertindak aktif setelah diperingatkan auditor, padahal Bank dapat melakukan tindakan pencegahan debitur bermasalah dengan cara meminta jumlah agunan yang cukup dan dokumen yang lengkap sebelum perjanjian kredit disetujui.



111

c. Terkait dengan pemberian fasilitas kredit, penulis menangkap kesan bahwa bagian marketing memiliki peran yang terlalu besar dalam proses kredit. Ketika auditor menanyakan mengenai data debitur, ada beberapa kasus dimana staf Seksi Kredit Bank melimpahkan pertanyaan kepada bagian marketing karena mereka memiliki tugas untuk menjaga hubungan baik dengan debitur sehingga lebih mengerti debitur Bank. Seharusnya bagian marketing hanya berkonsentrasi pada mencari customer dan bagian Seksi Kredit harus lebih mengerti tentang debitur Bank.



DAFTAR REFERENSI Annual Report Bank BRP 2012 Arens, Alvin, Beasley, Elder, Amir Abadi Jusuf. (2009). Auditing and Assurance Services an Integrated Approach-An Indonesian Adaptation. Singapore: Prentice Hall. Deloitte Company Profile 2011 http://www.deloitte.com/assets/DcomIndonesia/Local%20Assets/Documents/OBS%20Company%20profile%20 2011.pdf Deloitte Touche Tohmatsu Limited Audit Approach Manual published: October 2009; Modified: July 2010, September 2010, September 2012 Institut Akuntan Publik Indonesia (2013) Standar Perikatan Audit (SPA), 2013, Jakarta. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Rose, Peter S. (2002) Commercial Bank Management. McGraw-Hill Higher Education. Situs Bank BRP (disamarkan untuk kepentingan klien) Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008) Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia cetakan Desember 2008, Jakarta: Bank Indonesia 112 Universitas Indonesia


Lampiran 1. Struktur Organisasi KAP OBSE

Managing Partner

CBT

JSG

Deputy Managing Partner

NPPD / Quality Assurance

Audit

IOS

MFG

E&R / TMT

FSI

IFRS

IPO / CROSSBORDER

Sumber : KAP OBSE



Lampiran 2. Audit Approach Diagram KAP OBSE

Acceptance and Continuance of Client Relationship

Audit Planning

Audit Designing + Audit Fieldwork

Completion and Reporting



AUDIT PADA PT BANK BRP PROSEDUR PENELAAHAN KREDIT YANG DIBERIKAN LAPORAN MAGANG

Recommend Documents