Arahan Presiden RI Terkait Sinergi Perencanaan & Penganggaran Dalam Mempercepat Implementasi Nawacita Sugiharso Safuan, Ph.D. Senior Advisor Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Kantor Staf Presiden Jakarta, 6 Desember 2016
Arahan Presiden Perlu terbangunnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Sinergi ini merupakan kunci efisiensi pembangunan nasional. RATAS, 13 April 2016
Sinergi Perencanaan & Penganggaran Program Prioritas Nasional • • •
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Menteri dan Kepala Lembaga harus mengendalikan anggaran di setiap instansi yang dipimpinnya Tidak ada lagi program dengan nomenklatur tidak jelas
Money Follows Program Prioritas
Money Follows Function • • •
Duplikasi program Inefisiensi anggaran Sulit koordinasi
• •
Rancangan Program Prioritas disusun lebih dahulu Kementerian/Lembaga KL menyusun kegiatan berdasarkan program prioritas, tugas, dan fungsi
Holistik Tematik
Integratif
Spasial
Perencana, Perencanaan dalam Era Globalisasi Mohamad Ikhsan/ LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Pondok Gede, 5 Desember 2016
Sejumlah Pertanyaan: • Apa tiga tantangan ekonomi Indonesia terpenting saat ini?
• Mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 6+%? • Membuat pertumbuhan ekonomi lebih sensitif terhadap penurunan kemiskinan? • Mengatasi kesenjangan ekonomi
• Memahami pola pertumbuhan ekonomi Indonesia: Perbandingan Pre Crisis 1997/98 dan Post Crisis 1998
• Apakah perubahan sistem perencanaan Indonesia dari sistem tersentralisasi (Taman Surapati led the economy) menuju sistem terdesentralisasi telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ini? • Political factor (democracy) yang menghambat proses pertumbuhan ekonomi • Atau kualitas leadership yang diperlukan tidak eksis? Kualitas implementasi?
• Apa peran perencana dan perencanaan ekonomi dalam ekonomi yang lebih didominasi sektor swasta baik di tingkat pusat maupun daerah
Tiga Tantangan Utama Ekonomi Indonesia – Terkini dan Jangka Menengah
• Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6+ % • Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Sensitif terhadap Penurunan Kemiskinan • Mengatasi Masalah Kesenjangan Ekonomi
12/7/2016
Mohamad Ikhsan
7
Mengapa laju pertumbuhan PDB 6+ persen dibutuhkan? • Penciptaan Lapangan Kerja • 5-5% % untuk menyerap new entrants • 1 % menyerap penganggur eksisting dan transformasi dari informal jobs ke formal jobs
• Penurunan Kemiskinan • Tergantung pada sektor ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan • Untuk menurunkan kemiskinan di bawah 10% dibutuhkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi • Structural poverty – 80 % kemiskinan tersisa adalah structural • Standar kemiskinan perlu dinaikkan
• Kebutuhan jangka menengah-panjang • Mencegah terjebak dalam perangkap negara pendapatan menengah • Memanfaatkan demographic dividend 12/7/2016
Mohamad Ikhsan
8
Indonesia ..selama 30 tahun + tergolong out of performers
Historical Pattern of Indonesian Growth Episodes Indonesia: Laju Pertumbuhan Ekonomi (harga konstan 2005) 15
Pre 1998 Crisis 7,2 %
10
Post 2001: 5
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
-5
Mfg Sector Driven: Poverty cut by half from 36% Agriculture Sector and Oil and Gas Driven: To 18% Poverty cut half from 77% to 36 %
-10
Productivity of paddy and rural sectorLabor Transformation was the key Revolution using oil wind fall were the key Macroeconomic mgt and structural reform
-15
12/7/2016
Mohamad Ikhsan
Service Sector driven and Diminishing role of mfg Bad labor policy Fragmented Policy making Process
11
Memahami pola pertumbuhan ekonomi Indonesia: Perbandingan Pre Crisis 1997/98 dan Post Crisis 1998 • Ada anggapan perubahan politik menuju sistem demokrasi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1997/98
• Counter-argument : mengapa India bisa tumbuh bahkan lebih tinggi 8+ % dalam era liberalisasi ekonomi? Lihat juga perkembangan Philipines terakhir ini?
• Apakah perubahan sistem perencanaan Indonesia dari sistem tersentralisasi (Taman Suropati led the economy) menuju sistem terdesentralisasi telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ini? • Tidak ada evidence yang kuat yang menunjukkan sistem pelayanan dasar di daerah lebih buruk dibandingkan sebelum desentralisasi • Tetapi memang kelihatannya desentralisasi over sold atau over promised? • Perda yang dikeluhkan mayoritas tidak pernah bisa diimplementasikan.
Memahami pola pertumbuhan ekonomi Indonesia: Perbandingan Pre Crisis 1997/98 dan Post Crisis 1998 • Atau kualitas leadership yang diperlukan tidak eksis? Kualitas implementasi? • Somehow punya peran:.belum punya konduktor sekualitas Prof Widjojo Nitisastro. •
Qua academic, kualitas perencana dan implementor harusnya lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. • Dengan good leadership beberapa program besar seperti rehabilitasi Aceh, BLT bisa berjalan. • Good leadership vs bad leadership: • BLT versus PKH • Program LPG vs Listrik 10 MW + 35 Mw
• Alokasi anggaran yang tidak tepat sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. • Sebagian dihabiskan untuk belanja energi dan menyebabkan defisit infrastruktur makin membesar : tidak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi • Koreksi anggaran pun seringkali masih tidak tepat: kasus alokasi sektor pertanian yang dihabiskan untuk subsidi dan bantuan sosial.
• Kebijakan yang tepat : aturan perburuhan yang mempengaruhi sektor industri manufaktur
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah Persamaan Pertumbuhan Ekonomi Sedehana:
Y T 0.49 K 0.51 L Atau :
Pertumbuhan Ekonomi Merupakan Fungsi dari Pertumbuhan Produktivitas, Akumulasi Modal dan Angkatan Kerja plus human capital
How Fast Indonesia can Grow?
Pre Crisis 1.3%
Post Crisis 0.9 %
0.5
Post Crisis (3.2%)
Target Real Investment Growth: 10%
Investme nt Growth
Target TFP Growth: 1.5-1.8%
TFP Growth 0.75 1 1.5
2
5
3.8
4.0
4.2
4.7
5.2
6 7 8 9 10 11 12
4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.1
4.5 4.9 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4
4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.6
5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.1
5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.6
sumber pertumbuhan ekonomi ke depan mesti datang dari sumber domestik • Private Sector Driven
• Peran Investasi pemerintah hanya 8% dari total investasi/PDB
• Pertahankan keterbukaan : Sejarah ekonomi dunia menunjukkan hanya dengan keterbukaan ekonomi domestik dapat tumbuh secara berkelanjutan.
• Contoh : Germany, China (Deng Xio Ping era hingga kini), India (post reform 1990), Indonesia (1985-1995) • Proteksi ekonomi terbaik adalah dengan menjaga daya saing domestik. • Benchmark: Global Market – Keberhasilan Korea menggunakan global market as benchmark • FDI perlu didorong masuk : sumber teknologi baru dan capital
• Atasi defisit infrastructures
• Deficit infrastructures menyebabkan daya saing menurun dan minat berinvestasi berkurang • Pemerintah tidak akan mampu mengatasi defisit infrastruktur • Partisipasi swasta but swasta mengalami kesulitan dalam mgt resiko projects • PPP dan Creative expansion [BUMN sell their asset to private sector and use the proceeds for expansion]
12/7/2016
Mohamad Ikhsan
16
Sumber Pertumbuhan • Jaga pertumbuhan konsumsi masyarakat • Pertahankan tingkat inflasi yang rendah 3-5% per tahun
• Dorong transformasi dalam sektor pertanian ke arah high value added crops • Revitalisasi sektor manufaktur • Dorong reformasi dalam sektor jasa
12/7/2016
Mohamad Ikhsan
17
Walaupun selama post crisis, kebijakan fiskal ekspansif tetapi belum cukup mendorong Pertumbuhan ekonomi Keseimbangan Primer, 1996-2016 (% dari PDB) Keseimbangan Primer
Keseimbangan Primer + Subsidi Energi
Defisit Anggaran
7.3 6.2 5.5
5.1 4.3 3.9 3.7
4.2
5.3 4.3
4.3
3.9
3.7
3.5
3.5
3.3
2.9
2.8
2.9
2.6
2.2 1.8 1.2
1.6
1.5
1.4
1.8 1.2
1.7
1.5
1.8
0.8 0.1 1996
1997
0.6
0.1 1998
1999
2000
2001
2002
2003
-1.3 -1.7 -2.2
-2.4
-2.1
-2.4
2004
2.4
0.2
2005 2006 2007 2008 -0.1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -0.1 -0.2 2016 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.2 -1.3 -1.5 -1.6 -1.8 -2.2 -2.1 -2.4 -2.6
Antara 2004-2015 belanja pemerintah dihabiskan untuk subsidi energi 25.0
Komposisi Belanja Pemerintah, 1996-2016
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1996
1997
1998
1999
2000
Belanja
2001
2002
2003
2004
Belanja Pemerintah Pusat
2005
2006
Subsidi
2007
2008
2009
Subsidi Energi
2010
2011
2012
belanja Modal
2013
2014
2015
2016
Pertumbuhan ekonomi makin kurang sensitif terhadap penurunan Kemiskinan Tren Indeks Head Count Kemiskinan, 1970-2016 70
60
50
40
1983: Turning point penurunan kemiskinan: perubahan sumber pertumbuhan ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan
30
20
10
0 1970 1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seri baru Kota+Desa
seri lama kota+desa
seri lama desa
seri baru desa
Isu kedua: Growth dan Kemiskinan • Komposisi Rumah Tangga Miskin : • Total : 11%; Structural Poor 6,6% dan Sisanya adalah Vulnerable Group
• Growth is necessary but not sufficient. • Growth plus is required to push up the structural poor • Quality of Growth – should learn from the 1970s growth episode [productivity driven] • Transformation within agriculture sector [high value added crops, poultry, fishery..dont forget people respond to incentives] • Human investment at the young ages • Mobilitas dalam pasar kerja terutama antar sektor • Akses to finance including insurance not just banking 12/7/2016 Mohamad Ikhsan 21
Isu ketiga: Inequality • Handling inequality is necessary to ensure a sustainable growth path • Perubahan Kemiskinan disebabkan Karena : (i) pertumbuhan ekonomi dan (2) kesenjangan pendapatan. • Kemiskinan akan bisa diturunkan lebih tinggi jika kesenjangan pendapatan bisa dipertahankan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sama.
• Sumber inequality dan Jenis Ketimpangan (Boediono, 2104) • Pertama, ada segmen tidak tunduk pada rule of law (the wild west) – penegakan hukum • Kedua, hukum formal exist, ttp tidak berjalan baik – 22 12/7/2016 Mohamad Ikhsan muncul rent seeking activities [The Robben Barrons) –
Poverty would decline further if we can keep inequality unchanged Table 3.5: Growth and redistribution decomposition of poverty changes Change in incidence of poverty Susenas Susenas Actual Redistributi Interacti 2007 2012 Growth change on on Maret Maret Poverty line = pl2012 Total 16.35 11.96 -4.39 -9.29 7.99 -3.09 Urban Rural
12.40 20.09
8.78 15.12
-3.62 -4.97
-7.63 -9.00
7.80 5.83
-3.79 -1.80
Note: Changes shown between years Susenas 2007 Maret and Susenas 2012 Maret
Bagaimana mengefektifkan fungsi Perencanaan
Apakah masih ada fungsi perencanaan dalam Perekonomian yang didominasi Sektor Swasta? Resource Endowments: Path Dependency: Initial Institutional & Cultural Conditions External Environment
Peran Perencanaan: • Mengatasi market failures Subjet to State Failures but we have Acts via coercion, incentives, and partnership government State/Government failures • Coordination Complementar failures ities • Mendorong Market Civil society Coordination Private complementariti Community enterprises es Acts via Cooperation Acts via competition Subject to Community failures Subject to Market Failures Development Outcomes
Sumber: diadopsi dari DeJanfry and Sadoulet, Development Economics; Theory
Sumber: Growth Commission (2008)
ADDRESSING THE CHALLENGES IS MORE DIFFICULT BECAUSE INSTITUTIONAL CONSTRAINTS Pre-1998: under the New Order
Post-1998: in a democratic and decentralized Indonesia
Coordination in decision-making regarding policy formulation and implementation
Centralized decision-making
Difficult because of multiple stakeholders and multiple axes along which coordination needed
Accountability structures within government
Vertical and hierarchical structure, strong incentives
Dispersed and multiple vertical and horizontal lines of accountability, weak incentives
Capacity in terms of policy formulation, implementation, 27 and service delivery
Good given centralized state and tasks at @ Mohamad Ikhsan hand
Weak in context of decentralized state and “second-generation” 07/12/2016 challenges
Evolusi Peran Bappenas Sebelum Desentralisasi dan UU No 17/2013
• Alokasi Anggaran • Kemenkeu : Non Anggaran Pembangunan • Bappenas : Anggaran Pembangunan termasuk anggaran dibiayai oleh Dana Luar Negeri (Penyiapan Blue Book)
• Policy dan Perencanaan • GBHN • Bersama Menko Ekuin menyiapkan Kebijakan Baru
• Hubungan dengan Pemerintah Daerah • Anggaran tersentralisasi
Setelah Desentralisasi dan UU No. 17/2003 • Alokasi Anggaran
• Desentralisasi mengubah pola alokasi anggaran.
• Bipolar : (1) K/L – Dekon dan (2) Dana Transfer: Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK • Peran alokasi K/L dalam APBN berkurang dan peran Bappenas menjadi implisit melalui peran tripatri
• Peran Dana Luar Negeri Turun: Kendali Bappenas melalui Blue Book berkurang
• Policy dan Perencanaan
• Bappenas: RPJMN • Policy Formulation : makin menyebar karena munculnya UU Sektoral baru yang memperkuat peran Menteri.
• Hubungan dan Pemerintah
Fungsi Diskresi Anggaran Pemerintah Pusat Turun Secara Dramatis Non Diskresi
Diskresi (Diurutkan dari paling tinggi diskresinya)
• Dana Transfer Daerah (34%) • Belanja Pegawai (15%) • Bunga Utang (8%) • Belanja Barang (10%) • Belanja Sosial (3%) • Lain (2%)
• Belanja Modal • Belanja Sosial • Belanja Barang • Subsidi (11%)
Total 72 %
Total (28%)
(13%) (2%) (2%)
Dengan Kekuatan Pemerintah Pusat yang terbatas: Tugas Bappenas adalah • Menyiapkan RPJMN yang kredible • Reform Factory: Outcome ditentukan oleh Kebijakan plus Alokasi Anggaran • Bersama Kemenkeu : Memaksimalkan Fungsi Anggaran dalam Diskresi Pemerintah Pusat dengan: • Optimalisasi Alokasi Anggaran K/L – Belanja Non Diskresi khususnya Belanja Modal • Meyiapkan Reformasi Belanja Bukan Modal
• Membantu Biro Perencanaan K/L: • Perencanaan dan Penyiapan Proyek: Disain hingga pembiayaan • Penyiapan Anggaran termasuk Sinkronisasi anggaran sesuai dengan RPKMN
• Sikronisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Operasionalisasi: Anggaran K/L Alokasi K/L • Penguatan Fungsi Tripatri • Pembagian Tugas dengan Kemenkeu • Kemenkeu : Resource Envelope • Bappenas : Substansi
• Sharing informasi Proyek dan Program • Skeduling anggaran yang baik
Project Preparation • Membantu Biro Perencanaan K/L dalam menyiapkan proyek • Mengordinasikan BPPT dan Universitas membantu menyiapkan rancang bangun proyek. • Membangun PPP Nodes di K/L
Hubungan dengan Daerah Transfer Anggaran
• Total ----- 34 % • 100 % Pemda: • Total : 24 % (DAU+ DBH+ Dana Alokasi Khusus)
• Pemerintah Pusat masih punya peran : 10% • DAK : 3 % • Dana Penyesuaian : 5% • Dana Desa : 2%
Peran Bappenas • Konsultan untuk Bappeda untuk menyiapkan APBD termasuk memperbaiki kualitas proyek daerah • Sikronisasi DAK dan Dana Transfer Khusus • Kerjasama dengan dengan Kemendagri, Kemenkeu dan K/L • Approval Bappenas dalam DAK
• Memastikan Dana Desa • Kerjasama dengan TNP2K Kementrian Desa, Kemenkeu, dan Kemendagri
Fungsi Bappeda dan Perencana di daerah • Perbaiki proses perencanaan dan implementasi • Identify the problems : Getting It Right • Implementation – Policy formulation and implementation: Doing it Right • Review : Doing it better
• Implementation: • Alokasi anggaran berdasarkan problem identification yang tepat dan benar • Poliicy Reform
• Reform Factory di level daerah – Propinsi maupun Kabupaten/Kota
Finally : how to do? • Menyelesaikan tiga agenda utama Ekonomi Indonesia memerlukan reformasi ekonomi yang sistematis, konsisten dan terus menerus. • Tidak ada jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan ini. Jalan pintas hanya akan menciptakan masalah baru bukan menyelesaikan masalah lama dengan tuntas. • Trade-off dalam menyelesaikan tiga agenda di atas kerap terjadi. Analisis biaya manfaat perlu dilakukan untuk memilih ramuan kebijakan yang tepat. • Karena private sector driven – confidence dan trust pelaku ekonomi perlu dipupuk terus dengan tidak mendistorsikan pasar dan peran pemerintah yang tepat. 12/7/2016
Mohamad Ikhsan
34
Peran Pemerintah • Peran pemerintah pada perekonomian yang didominasi oleh sektor swasta harus berubah. • Perubahan ini tidak berarti pengurangan peran pemerintah, tetapi lebih pada menekankan pada fokus pembangunan kelembagaan tersebut terutama pada penyediaan barang publik yang esensial yaitu : (i) market supporting public goods dan (ii) market augmented public goods • Market supporting public goods adalah esensial antara lain adalah iklim berusaha dan penegakan hukum (law and order). Ketiadaan barang publik ini menyebabkan terjadinya (i) lack of confidence dari pelaku ekonomi dan (ii) social exclusion terhadap kelompok rumah tangga miskin. • Sementara kelompok market augmented public goods adalah jenis barang publik yang walau mekanisme pasar berjalan dengan baik, sektor privat tidak akan mampu menyediakan tingkat yang tepat dari jenis barang publik ini. Umumnya adalah sejumlah
Peran Pemerintah • Komplementaritas dari barang publik tersebut sangat tinggi dan menghasilkan economic rate of return yang lebih tinggi pula. • Kemampuan penyediaan barang publik tergantung peningkatan kapasitas mulai dari perencana (pemerintah pusat) hingga pengelola (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta pelaksana di sekolah maupun puskesmas. Peningkatan kapasitas ini juga dibutuhkan karena sebagian besar dari kebijakan anti kemiskinan merupakan pendekatan bukan pasar. • Pemerintah tetap merupakan primary driver termasuk dalam pengembangan microfinance misalnya. • Penguatan fungsi Bappenas dan Bappeda menjadi elemen penting dalam proses reformasi untuk memperkuat fungsi pemerintah yang efektif untuk menjawab tiga tantangan : mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
Peran Pemerintah • Penguatan fungsi Bappenas dan Bappeda menjadi elemen penting dalam proses reformasi untuk memperkuat fungsi pemerintah yang efektif untuk menjawab tiga tantangan : mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. • Kapasitas Perencana perlu diperkuat • Model penguatan ala OTO perlu direvitalisasikan dan disentralisasikan di Bappenas
