TERWUJUDNYA PERENCANAAN SINERGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda tahun 2011–2015, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Kementerian/instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014, tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Visi

Badan

Samarinda

yang

Perencanaan ditetapkan

Pembangunan

adalah

Daerah

“”TERWUJUDNYA

(BAPPEDA)

Kota

PERENCANAAN

SINERGI 2015”

Dijabarkan menjadi tiga Misi, yaitu : a. Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

yang

mengarah

ke

profesionalisme di Bidang Perencanaan ; b. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ; c. Menciptakan koordinasi yang serasi dan terpadu.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak

i

yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda tahun 2014 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan

Good

Governance

dan

juga

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan.

KEPALA BAPPEDA

Drs. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si NIP 19660302 198609 1 001

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap Aparatur Bappeda Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Laporan Kinerja Bappeda Kota Samarinda Tahun 2014 secara keseluruhan disimpulkan, bahwa kinerja yang dilaksanakan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengacu pada sasaran Strategik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ke 3 (tiga) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 12 (duabelas) indikator sasaran, 3 program 10 kegiatan bersama yang dilaksanakan sekretariat dan 5 program terdiri dari 24 kegiatan langsung. Realisasi keuangan sampai akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan hasil baik yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70 %, Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 83,84%, Program Pengembangan Data dan Informasi 95,24%, Pengembangan

Data

dan

Pembangunan Daerah 83%,

Informasi

95,24%,

Program

Program

Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

91%, dan Program Perencanaan Sumber Daya Manusia 95% dan Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur 92% dengan realisasi fisik seluruh program rata-rata 80% dan realisasi keuangan 76%. Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, mudah-mudahan dapat menjadi media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Bappeda Kota Samarinda.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................ DAFTAR ISI ........................................................................ DAFTAR TABEL ................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................

i iii iv v vi

BAB I A. B. C. D. E. F. G.

PENDAHULUAN Latar Belakang ............................................................ Landasan Hukum ......................................................... Organisasi .................................................................. Komposisi Pegawai ...................................................... Aspek-Aspek Strategik Organisasi ................................... Struktur Organisasi ...................................................... Sistematika ...............................................................

1 1 3 4 6 9 11 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategik ...................................................... B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................

13 13 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................... B. Realisasi Anggaran ....................................................

22 22 37

BAB IV

56

PENUTUP

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 3.1

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1………………………………......

26

Tabel 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 …………………………….......

27

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 …………………………….......

29

Tabel 3.4

Perkembangan APBD Kota Samarinda Tahun 2010-2014

30

Tabel 3.5

Perkembangan PAD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2010-2014 ……………………………………………………...............

Tabel 3.6

Perkembangan Total Dana Perimbangan Kota Samarinda Tahun 2010-2014 ……………………………………………............

Tabel 3.7

31

31

Perkembangan Alokasi Belanja DaerahTahun 2010 – 2014 32

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bedasarkan Perwali Nomor 32

Gambar 3.1

Tahun 2014.......................................................

11

APBD Tahun Anggaran 2015 ..............................

27

vi

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang

Nomor

33

Tahun

2004,

serta

untuk

mewujudkan

Good

Governance secara normatif telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kewenangan dan kelembagaan yaitu : a. Keputusan Presiden

Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

185 Tahun 1980 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II ; c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kodya Dati II Samarinda Nomor : 1 Tahun 1981, tentang Pembentukan BAPPEDA Kodya Dati II Samarinda ; d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan BAPPEDA sebagai Lembaga Teknis di Bidang Perencanaan Daerah ; e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor Organisasi

dan

Tata

Kerja

12 Tahun 2008 tentang

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Samarinda 2015

1

g. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda antara lain menetapkan pengaturan mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Inspektorat,

Tugas,

Fungsi

Badan

Dan

Tata

Perencanaan

Kerja

Struktur

Pembangunan

Organisasi

Daerah

Kota

Samarinda. Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka beban tugas dan

tanggung

jawab

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA) sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kota Samarinda dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring

perencanaan

dan

pengendalian

daerah

dibidang

perencanaan ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, pemerintahan aparatur dan evaluasi dan statistik. Dalam rangka pemenuhan atas


2

tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna. Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

tahun

2015

ini

merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Tahun 2014. B.

Landasan Hukum a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Nomor

29 Tahun 2010, tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah .


3

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor

53

Tahun

2014,

tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. f.

PERDA

Nomor 13 Tahun 1988, tentang Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Kodya Dati II Samarinda Nomor 1 Tahun 1981, tentang Pembentukan BAPPEDA Kodya Dati II Samarinda g. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ; h. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; i.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2011 – 2015;

j.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. C.

Organisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun

2014

tentang

Perubahan

Ketiga

atas

Peraturan

Walikota

Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi


4

dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda adalah sebagai berikut : Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Perencanaan Program c. Bidang Evaluasi dan Statistik , membawahkan : 1) Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi 2) Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan d. Bidang

Perencanaan

Prasarana

dan

Pengembangan

WIlayah,

membawahkan : 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah

e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, membawahkan : 1) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat f.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan : 1) Sub Bidang Pemerintahan 2) Sub Bidang Aparatur

g. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya


5

2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup h. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 95 (tujuh puluh orang) orang, terdiri dari : a. Jabatan Struktural : 21 Orang b. Staf / PNS : 49 Orang c. Honorer PTTB : 23 Orang d. Honorer PTTH : 2 Orang D. Komposisi Pegawai Adapun komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tingkat Pendidikan : a. S.3 : PNS 1 orang b. S.2 : PNS 17 orang c. STPDN : PNS 1 orang d. S.1 : PNS 39 orang, PTTB 8 orang e. D 3 : PTTB 1 f. D.I : PTTB 1 Orang e. S L T A : PNS 12 orang, PTTB 13 orang g. SLTP : PTTH 2 orang 2. Jenis Kepegawaian : Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 70 orang, dan Pegawai Honorer sebanyak 25 orang.


6

3. Jenis Kelamin : Kemudian dari sejumlah PNS itu sebanyak 43 orang Laki-laki dan 27 orang Perempuan, Honorer

Laki-laki sejumlah 13

orang perempuan 12 orang. 4. Golongan Umur : PNS pada kelompok umur 20 s/d 29 tahun sebanyak 3 orang, umur 30 s/d 34 sebanyak 13 orang, umur 35 s/d 39 sebanyak 13 orang, umur 40 s/d 44 sebanyak 18 orang, umur 45 s/d 49 sebanyak 8 orang dan umur 50 s/d 57 sebayak 15 orang. Honorer pada kelompok umur 20 s/d 29 tahun sebanyak 19 orang, umur 30 s/d 34 sebanyak 2 orang, umur 35 s/d 39 sebanyak 1 orang, umur 40 s/d 60 sebanyak 3 orang. 5. Pangkat / Golongan PNS yaitu 1 orang pada golongan II/a 2 orang, golongan II/b 2 orang, golongan II/c 4 orang, golongan II/d 1 orang, golongan III/a 9 orang, golongan III/b 18 orang, golongan III/c 10 orang pada golongan III/d 11 orang, golongan IV/a 8 orang, golongan IV/b 3 orang dan 1 orang pada golongan IV/c. 6. Masa Kerja Pegawai : sebanyak 6 orang memiliki masa kerja antara 0 – 5 tahun; sebanyak 32 orang memiliki masa kerja antara 6 – 10 tahun; 9 orang antara 11 – 15 tahun; 6 orang antara 16 – 20 tahun; 6 orang antara 21 – 25 tahun; 11 orang antara 25+. Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya. a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan


7

prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian. b. Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah,

evaluasi

pengembangan perencanaan

dan

statistik,

wilayah,

perencanaan

perencanaan

pemerintahan

dan

prasarana

sumber

aparatur

daya

serta

dan

manusia,

perencanaan

perekonomian. 2) Pemberian

dukungan

atas

perencanaan

pembinaan

dan

pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah. 3) Pengkoordinasian daerah,

penyelenggaraan

evaluasi

pengembangan perencanaan

dan

statistik,

wilayah,

perencanaan perencanaan

perencanaan

pemerintahan

dan

sumber

aparatur

pembangunan prasarana daya

serta

dan

manusia,

perencanaan

perekonomian. 4) Pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah,

perencanaan

sumber

daya

manusia,

perencanaan

pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian. 5) Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

perencanaan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistik,

perencanaan

prasarana

dan

pengembangan

wilayah,

perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian. 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kesejretariatan badan 7) Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan


8

8) Pembinaan kelompok jabatan fungsional 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. E. Aspek – Aspek Strategik Organisasi Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategik organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Menyusun program dasar / master program pembangunan Kota Samarinda dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, bidang

Perencanaan Sumber Daya Manusia, bidang Perencanaan

Pemerintahan dan aparatur, bidang Perencanaan Ekonomi. Semua perencanaan tentunya disesuaikan dengan arah pembangunan Kota Samarinda yang tertuang dalam visi dan misi Kota Samarinda. Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan informasi program-program pembangunan Kota Samarinda dari tahun ke tahun, sehingga BAPPEDA (Bidang

Evaluasi

dan

Statistik)

tidak

akan

kehilangan

informasi

terhadap program-program mana yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan ataupun aspek-aspek mana yang belum tersentuh dalam perencanaan. 2) Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda Manusia,

Pengembangan Perencanaan

Wilayah,

Perencanaan

Pemerintahan

dan

Sumber

aparatur,

Daya

Perencanaan

Ekonomi. Strategi ini dimaksudkan sebagai acuan dan pengendalian terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, yang dilakukan oleh bidang evaluasi dan statistik,

sehingga pembangunan di Kota

Samarinda tidak akan kehilangan arah. 3) Meningkatkan kemampuan internal BAPPEDA Kota Samarinda, dengan jalan

bekerjasama

dengan


pihak

profesional

dalam

melakukan

9

penelitian terhadap suatu program/kegiatan pembangunan apakah layak atau tidak untuk dilaksanakan, sehingga hal ini akan dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang berakibat pada inefisiensi dan inefektifitas terhadap anggaran pembangunan yang ada. 4) Meningkatkan dengan

kelancaran

semua

pihak

koordinasi, terkait

sinkronisasi

dalam

dan

kegiatan

komunikasi perencanaan

pembangunan, Pengembangan Wilayah, Perencanaan Sumber Daya Manusia,

Perencanaan

Pemerintahan

dan

aparatur,

Perencanaan

Ekonomi. Meskipun langkah koordinasi dan komunikasi perencanaan pembangunan daerah BAPEDA Kota Samarinda selama ini sudah terprogram dengan baik, akan tetapi isi, partisipasi dan perhatian aspirasi dalam forum koordinasi tersebut haruslah lebih ditingkatkan. 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana, evaluasi dan statistik. Hal ini dimaksudkan adalah tugas BAPPEDA tidak hanya merencanakan pembangunan, akan tetapi juga tetap melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dan jajarannya letak kelebihan dan kekurangan proses pembangunan daerah di Kota Samarinda serta mampu memberikan solusi terhadap masalah pembangunan daerah.


10


Kasubbid Analisa Penilaian & Pelaporan Ernawati, S.Sos 19720405 199402 2 002 (IIId) / S1

Yudi Sulistiyanto, ST 19730328 200212 1 003 (III/d) / S2

Kasubbid Statistik & Dokumentasi

BIDANG EVALUASI & STATISTIK H. Umar Shodiq, SE 19650406 198903 1 015 (IV/a) / S1

Fungsional

Kelompok Jabatan

KEPALA BAPPEDA

Kasubbid Pengembangan Wilayah Hj. Narulita Haidinawati Ibay, ST. MT 19700829 199604 2 001 (IVa)/ S2

Kasubbid Prasarana Wilayah Nufida Pujiastuti, ST, M.Sc 19800501 200604 2 010 (IIIc)/S2

BI DANG PERENCANAAN PRASARANA & PENGEMBANGAN WILAYAH Firdaus Akbar, ST, M.Si 19700208 199803 1 009 (IVa)/S2

Ir. Sri Redjeki Eddy Handajani, M.Si 19631208 199803 2 001 (IVa)/ S2

Kasubbid Kesejahteraan Rakyat

Kasubbid Aparatur Andi Ansyari, SE, MM 19740305 199803 1 005 (IIId)/ S2

Kasubbid Pemerintahan Ir. Hj. Maryanah 19650928 200312 2 002 (IIIc)/S1

Kasubbid Pendidikan, Mental & Spiritual Emy Sambo, SE 19710214 200112 2 002 (IIId)/ S1

Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Ir. Rustam Hady 19640721 199803 1 001 (IIId)/ S1

Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya Imam Gunadi, S.STP 19810921 200012 1 002 (IIIc) / S1

BIDANG PERENCANAAN EKONOMI Ir. H. Hazairin 19610308 198811 1 002 (IVb)/ S1

Kasubbag Perencanaan Program H.M. Djunaidi, SE 19640927 199203 1 008 (IIId) / S1

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN & APARATUR Drs. H. Zainal Arifin, M.Si 19581219 198002 1 004 (IVb)/ S2

Kasubbag Keuangan Hj. Suhartini, SE, MM 19590123 199101 2 001 (IVa) / S2

Ir. H. Sayid Asraruddin.L, M.Si 19620525 198511 1 002 (IVb)/ S2

SEKRETARI S

BIDANG PERENCANAAN SDM Drs. Iberahim, M.Psi 19612107 198602 1 004 (IVa)/S2

Kasubbag Umum H. Ismail, S.Sos 19721203 199403 1 006 (IIId) / S1

Drs. H. Sugeng Chairuddin, M.Si 19660302 198609 1 001 (IV/c) / S2

F. Struktur Organisasi Gambar 1.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Perwali Nomor 31 Tahun 2014

11

G.

Sistematika Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN


12

BAB II PERENCANAAN KINERJA Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

penyusunan

Rencana

Strategis

merupakan

langkah

awal

untuk

dijabarkan sampai kepada pengukuran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh

karenanya

seluruh

jajaran

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapai

persoalan

yang

dihadapi

maupun

untuk

mengantisipasi

perubahan yang terjadi. A. RENCANA STRATEGIK Rencana

Strategik

yang

disusun

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011 – 2015. Visi Kota Samarinda adalah “Terwujudnya Kota samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju berwawasan lingkungan dan hijau, mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

Kota

Samarinda

menggunakan metode deskriptif dan induktif/analitik dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literature. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda secara Implisit di dalamnya Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Samarinda 2015

13

terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 1. VISI Adapun

Visi

yang

disepakati

dan

ditetapkan

untuk

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kota Kota Samarinda”, karena

Badan

Samarinda

Perencanaan

merupakan

Pembangunan

Perangkat

Daerah

Daerah di

(BAPPEDA)

Bidang

Kota

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Kota tersebut. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda yang ditetapkan di dalam Rencana strategis (RENSTRA) adalah “Terwujudnya Perencanaan Sinergi 2015”. Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju tercapainya kondisi lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda harus mempersiapkan diri guna tetap eksis dan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten

dan

berkesinambungan

akuntabilitas kinerja

yang

sehingga

berorientasi pada

dapat

meningkatkan

pencapaian hasil atau

manfaat. Kerangka pikir sinergi kebijakan dan regulasi, secara bertahap mengumpulkan kebijakan-kebijakan sektoral baik itu ditingkat regional maupun ditingkat nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk mensinergikan antara kerangka regulasi dan pendanaan untuk selanjutnya memasuki tahap sistem regulasi nasional, Sistem regulasi nasional merupakan suatu proses mekanisme bertahap


14

untuk mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan ke dalam

bentuk

regulasi

melalui

upaya

pengelolaan

yang

terarah

(perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. 2. MISI Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

Kota

Samarinda adalah : a. Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

yang

mengarah

ke

profesionalisme di Bidang Perencanaan ; b. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ; c. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu.

3. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi untuk meletakan kerangka prioritas ke arah program dan kegiatan yang dicanangkan dalam waktu 5 tahun. Berdasarkan perumusan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan maka Bappeda Kota Samarinda menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Misi Pertama Meningkatkan Profesionalisme

Sumber di

Daya

Bidang

Manusia

Perencanaan

yang

mengarah

Pembangunan

ke

dengan

tujuan :  Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana melalui kursus jangka pendek / fungsional informal.


15

b. Misi Kedua Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan :  Meningkatkan

Sinkronisasi

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat. c.

Misi Ketiga Menciptakan Koordinasi yang terpadu dengan tujuan : 

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara

terpadu,

baik

antar

Instansi,

Daerah,

Regional

dan

Nasional. 4. STRATEGI KEBIJAKAN Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kota

Samarinda

tidak

lepas

dari

Prioritas

pembangunan Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota 20112015 yang diarahkan pada : 1. Pemantapan kembali Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; 2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; 3. Peningkatan efektifitas pembangunan daerah; 5. Peningkatan penelitian, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Berpedoman dari arahan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda menetapkan cara mencapai tujuan dengan sasaran sebagai berikut :


16

1. Sasaran pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparat perencana melaui kursus jangka pendek, dengan sasaran : Tersedianya sumber daya manusia bagi aparat perencana yang professional; 2. Sasaran

kedua,

meningkatkan

singkronisasi

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan dari semua lini, tingkatan, pemerintahan dan masyarakat, dengan sasaran : tersedianya perencanaan pro aktif dan antisipatif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas. 3. Sasaran ketiga, meningkatkan konsultasi dan konfirmasi program pembangunan secara terpadu, baik antar instansi, daerah, regional dan nasional dengan sasaran : meningkatnya keterpaduan program pembangunan antar instansi, daerah, regional dan nasional. Dari 3 (tiga) sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Samarinda maka, maka Bappeda Kota Samarinda menetapkan 4 (empat) kebijakan prioritas Tahun 2011-2015 sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan dengan pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM serta perangkat pendukungnya termasuk pembaharuan & analisis data perencanaan dan penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan. 2. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah dengan memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan acuan.


17

3.

Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efisien, efektif dan partisipatif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan antara lain dengan penyusunan

peraturan

daerah

tentang

mekanisme

perencanaan

pembangunan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

termasuk

dengan

peningkatan pelibatan LSM dan Perguruan Tinggi sebagai mitra. 4. Mengembangkan

mekanisme

perencanaan

pembangunan

daerah

sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah. B.

RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja

sebagaipenjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan didukung 7 Kegiatan, yaitu : 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 1.2. Penyediaan alat tulis kantor 1.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.4. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


18

1.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung 3 kegiatan yaitu : 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung 1 Kegiatan, yaitu : 3.1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan 4. Program Pengembangan Data / Informasi, didukung 7 Kegiatan yaitu : 4.1. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 4.2. Inventarisasi

data

infikator

pembangunan

daerah

Kota

Samarinda 4.3. Dokumentasi hasil pembangunan Daerah Kota Samarinda 4.4. Koordinasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 4.5. Penunjang Laporan Capaian Kinerja 4.6. Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD Pemerintah Kota Samarinda 4.7. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung

6 kegiatan

yaitu : 5.1. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang


19

5.2. Perencanaan/Koordinasi Program Bidang Prasarana wilayah Kota Samarinda 5.3. Sosialisasi

Perda

Kota

Samarinda

Tentang

RTRW

Kota

Samarinda 2013 – 2033 5.4. Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016 5.5. Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda 5.6. Penyusunan RPJM Kota Samarinda 2015-2019 Dan Finalisasi RPJP Kota Samarinda 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi didukung 5 kegiatan, yaitu : 6.1.

Penyusunan

Informasi

dan

Statistik

Perencanaan

Bidang

Ekonomi 6.2. Penyusunan Buku Inventarisasi Data Bidang Ekonomi 6.3. Penyusunan Indikator Ekonomi 6.4. Penyusunan Data Base Komoditi Pertanian Berdasarkan GIS di Kota Samarinda 6.5.

Study

Dampak

Pertambangan

Terhadap

Sosial

Ekonomi

Masyarakat 7. Program Perencanaan Sumber Daya Manusia didukung 4 kegiatan, yaitu : 71. Pengembangan Peta Pendidikan 7.2. Penyusunan inventarisasi Data Sumber Daya Manusia 7.3. Penunjang Kegiatan TKPK Kota Samarinda 7.4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan kinerja


20

tahun 2015 ini. Untuk mengoptimalkan terwujudnya perencanaan yang sinergis dengan Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi Perda Kota Samarinda Tentang RTRW Kota Samarinda 2013 – 2033 2. Penyusunan RPJM Kota Samarinda 2015-2019 dan Finalisasi RPJP Kota Samarinda. 3. Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda. 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan. 5. Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015


21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan,badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat Kota Samarinda melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Bappeda Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan

tersebut

diatas

memberikan

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014. A. Capaian Kinerja Organisasi 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53

Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, kinerja Pemerintah Kota Samarinda diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator


22

Kinerja Kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact. Media pengukuran kinerja terdiri dari : - Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) - Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk

mengetahui

keberhasilan

dan

kegagalan

pencapaian

sasaran

strategis yang terkait dengan Kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis

industri,

lingkungan

dan

meningkatkan interprestasi

perdagangan hijau,

mempunyai

kesejahteraan atas

dan

pencapaian

jasa

yang

keunggulan

masyarakat. sasaran

dan

maju daya

Untuk

berwawasan saing

untuk

mempermudah

program/kegiatan

serta

indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : - 80 – 100 = Baik - 50 - 79 = Cukup - < 50 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Indikator Kinerja Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan,

dengan

memperhitungkan

indikator

masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). 

Indikator Sasaran Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

 Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan dikelompokan ke dalam : a. Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain


23

berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. b. Kelompok

indikator

outputs

(keluaran)

adalah

sesuatu

yang

diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. c. Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. e. Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan. 3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda. Yaitu “Peningkatan efektifitas pembangunan daerah dan Peningkatan penelitian, perencanaan dan pengendalian pembangunan” yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2015. Dalam pelaksanaannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 3 sasaran dan indikator sasaran sebanyak 12 (dua belas) indikator sasaran. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : Dari tabel 3.2.1 terlihat bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek dan Persentase Pegawai yang memiliki Kualifikasi Perencanaan dapat mencapai sasaran kinerja sebesar 80%, dari interprestasi atas pencapaian sasaran dan program kegiatan nilai sebesar 80% dikatagorikan baik. Pengembangan sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam organisasi sebab pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Notoatmodjo (2003:4) mengemukakan bahwa

pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses

perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai


24

untuk mencapai hasil yang optimal. Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontrbusi pada peningkatan produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi.Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus diberikan secara berkala agar setiap pegawai terpelihara kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena ini program pelatihan harus mendapat perhatian

melalui perencanaan kebutuhan diklat bagi pegawai setiap

pegawai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai negeri

Sipil,

proses

pendidikan

dan

pelatihan

terintegrasi

untuk

membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Sehingga pada hal ini sumber daya aparatur pada pemerintahan di hadapkan pada beberapa permasalahan yang sangat urgen yakni kualitas sumber daya yang dipandang masih rendah, permasalahan yang lain adalah obyektivitas pemerintah daerah dalam penempatan pegawai negeri sesuai dengan kompetensi dasar dan bidang masing-masing pegawai. Untuk mengembangan kompetensi ASN setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembangan karir khususnya PNS. Tantangan kedepan untuk mempertahankan penilaian tersebut sangat sulit diwujudkan diantaranya kebutuhan akan kualitas pegawai dalam bidang perencanaan sangat penting dan anggaran sebagai pendukungnya. Dalam Tabel 3.1 evaluasi pencapaian sasaran 1, indikator sasaran jumlah pegawai yang mengikuti bimtek perencanaan tahun 2015 target 10 orang, sedangkan terealisasi 8 orang dengan presentase 80%.


25

Tabel 3.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Tersedianya sumber daya manusia bagi aparat perencana yang professional NO

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisa

Renstra

si

s/d

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian

Tahun Akhir 1

Peningkatan

Sumber

100

80

80%

Daya Aparatur

Dalam Tabel 3.2 evaluasi pencapaian sasaran 2, indikator sasaran Tersedianya Perencanaan Pro Aktif Dan Antisipatif serta Pelaksanaan Pembangunan Sesuai dengan Skala Prioritas, dari 1 indikator sasaran diatas rata–rata sasaran kinerjanya antara 80 % s/d 100 %, berdasarkan penilaian angka sebesar 80 – 100 dikatagorikan baik. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang merupakan prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut

merupakan

penjabaran

tiap

tahun

program

prioritas

pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja

pembangunan

daerah.

Perumusan

prioritas

pembangunan

dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Prioritas dan

sasaran

terhadap

pembangunan

pelaksanaan

direncanakan dalam

RKPD RPJMD,

dirumuskan

berdasarkan

hasil

tahun

dan

kinerja

lalu

identifikasi

isu

capaian strategis

dan

analisis yang

masalah

mendesak ditingkat daerah dan nasional serta rancangan ekonomi daerah beserta

kerangka

pembangunan

pendanaan.

daerah

serta

Perumusan indikasi

prioritas

prioritas

dan

sasaran

kegiatannya,

juga

memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan perikraan maju pada RKPD tahun sebelumnya


26

Sasaran

perencanaan

pembangunan

sesuai

pro

dengan

aktif, skala

antisipatif prioritas

dan

pelaksanaan

diantaranya

memuat

rancangan KUA dan PPAS yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi

pendapatan

penggunaan mendasarinya.

daerah,

pembiayaan

alokasi

yang

Program-program

belanja

disertai

daerah,

dengan

diselaraskan

sumber asumsi

dengan

dan yang

prioritas

pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Tersedianya Perencanaan Pro Aktif Dan Antisipatif Serta Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Dengan Skala Prioritas NO Indikator Kinerja Target Realisasi Tahun 2015 Utama Renstra s/d Target Realisasi Capaian Tahun Berjalan 1 Tersusunnya Buku 100 100 100% perencanaan RKPD 2016 2

Tersusunnya Buku RKPD Perubahan 2015

100

100

100%

3

Tersusunnya buku perencanaan KUA dan PPA TA 2016

100

100

100%

4

Tersusunnya buku perencanaan Perubahan TA 2015

100

100

100%

Sasaran

3,

Dari

tabel

3.3

Evaluasi

Pencapaian

Meningkatnya

keterpaduan program pembangunan antar instansi, daerah, regional dan nasional. Dari indikator rata-rata sasaran kinerjanya antara 80 % s/d 100 %, berdasarkan penilaian angka sebesar 80 – 100 dikatagorikan baik.


27

Dalam melakukan pembangunan, Indonesia mengenal suatu sistem yang mengatur pembangunan di Indonesia, dengan ruang lingkup nasional maupun

daerah

yaitu,

SPPN

(Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional). SPPN ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam rangka realisasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Daerah ini, maka sudah sepatutnya memiliki sasaran pokok yang ingin dicapai SPPN, jenis dokumen beserta mekanisme pelaksanaannya dan pastinya

juga

dikeluarkan

ada

permasalahan

pemerintah

untuk

yang

dihadapi.

memperbaiki

SPPN

berbagai

2004

ini,

kelemahan

perencanaan pembangunan yang dirasakan di masa lalu. Berikut dalam proses perencanaan ada beberapa yang perlu kita singkronkan yaitu : 1. Proses

Politik

:

Pemilihan

langsung

dipandang

sebagai

proses

perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye. 2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. 3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders)  Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang. 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas

ke

bawah atau dari

bawah ke

atas

dalam

hirarki

pemerintahan. Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 1: Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Asas dan tujuan : 1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

serta

kemandirian

dengan

menjaga

keseimbangan

kemajuan dan kesatuan nasional.


28

2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam ruang lingkup perencanaan proses penyusunan dokumen perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota diantaranya mengacu UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004 dan PP 8/2008. RPJPD Kab/Kota mengacu RPJPD Provinsi dan RPJPN pusat, RPJMD Kab/Kota memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMD pusat,

RKPD Kab/Kota

diserasikan dengan musrenbang dan RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Sedangkan Renstra dan Renja SKPD berpedoman pada RPJMD yang sebelumnya memperhatikan Renstra dan Renja SKPD Provinsi dan Kementerian. Keterpaduan atau singkronisasi perencanaan antara daerah, regional maupun pusat sangat diperlukan bagi pembangunan Kota Samarinda, mengingat kebutuhan pendanaan keuangan daerah terbatas sehingga diperlukan altrernatif pendanaan dari bantuan provinsi maupun pusat. Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya keterpaduan program pembangunan antar instansi, daerah, regional dan nasional NO Indikator Kinerja Target Utama

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2015 Target Realisasi Capaian

Tahun Berjalan 1

Tersusunnya

Buku

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

Perencanaan RPJPD 2

Tersusunnya

Buku

Putih

Kota

RPJMD

Samarinda 3

Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

4

Laporan

Bantuan

Keuangan

Provinsi

Kalimantan

Timur

Tahun 2015


29

5

Laporan

Evaluasi

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

RKPD dan Evaluasi RPJMD

Pemerintah

Kota Samarinda 6

Tersosialisasinya Perda

Kota

Samarinda tentang RTRW 7

Kota

Samarinda

2013-

2033 Terselenggaranya koordinasi

TKPK

Kota Samarinda

3.3 Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2015 Perkembangan

APBD

selama

kurun

waktu

tahun

2010–2014,

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBD Kota Samarinda. Gambaran lengkap perkembangan APBD Kota Samarinda Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Samarinda Tahun 2010 – 2014 Tahun

APBD

Perubahan Per Tahun (%)

2010

2.148.935.090.952,35

-21,05

2011

2.047.851.844.518,00

-4,70

2012

2.809.264.579.619,00

37,18

2013

3.869.856.806.287,00

37,75

2014

3.891.428.664.090,00

0.56

Sumber : BAPPEDA Kota Samarinda Secara total APBD Kota Samarinda berasal dari total Belanja dan Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah,

peningkatan

menjadi

3.891.428.664.090,00

Rp

pada

tahun

2014

mengalami

dengan

persentase

sebesar 0,56% dibanding tahun 2013. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2014 sebesar Rp 577.555.670.510,00 dengan presentase kontribusi 14,84% sebagaimana pada tabel 3.5.


30

Tabel 3.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan APBD Kota SamarindaTahun 2010–2014 Proporsi Tahun

Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan

APBD

PAD (%)

PAD Terhadap APBD (%)

2010

150.000.000.000,00

20,00

2.148.935.090.952,35

6,98

2011

182.560.000.000,00

21,71

2.047.851.844.518,00

8,91

2012

228.445.500.000,00

25,13

2.809.264.579.619,00

8,13

2013

286.904.776.836,46

25,59

3.869.856.806.287,00

7,41

2014

577.555.670.510

101,31

3.891.428.664.090,00

14,84

Sumber : BAPPEDA Kota Samarinda

Dana Perimbangan Kota Samarinda pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1.525.622.197.752,00 dengan presentase pertumbuhan sebesar 2,21%. Kontribusi terhadap APBD Tahun 2013 sebagaimana pada tabel 3.6

Tabel 3.6 Perkembangan Total Dana Perimbangan Kota Samarinda Tahun 2010-2014 Tahun

Dana Perimbangan

Pertumbuhan

APBD

(%)

Proporsi %

2010

1.394.834.247.901,00

40,77

2.148.935.090.952,35

64.91

2011

1.154.802.717.465,00

-17,21

2.047.851.844.518,00

56.39

2012

1.275.538.527.150,00

10,46

2.809.264.579.619,00

45.40

2013

1.492.651.472.623,00

17,02

3.869.856.806.287,00

38,57

2014

1.525.622.197.752,00

2,21

3.891.428.664.090,00

39,21

Sumber : BAPPEDA Kota Samarinda Belanja Daerah terbagi dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), Banprov, Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga, Belanja Langsung pada Tiap SKPD, Realokasi Kegiatan, Kegiatan Multiyears dan Kegiatan Murni.


31

Perkembangan alokasi belanja daerah Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2010–2014 mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 Tabel 3.7 Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2010–2014 Proporsi

Tahun

Pertumbuhan

Belanja

Belanja (%)

Belanja APBD

Terhadap APBD (%)

2010

2.141.435.090.952,00

-20,41

2.148.935.090.952,35

99.65

2011

1.856.325.806.268,00

-13,31

2.047.851.844.518,00

90.65

2012

2.677.737.799.272,00

44,25

2.809.264.579.619,00

95.32

2013

3.841.024.146.287,00

43,44

3.869.856.806.287,00

99,25

2014

3.890.928.664.090,00

1,30

3.891.428.664.090,00

99,98

Sumber : BAPPEDA Kota Samarinda

3.4. Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam

rangka

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas

sosial

dan

fasilitas

umum

yang

layak

serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan


32

masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Total Belanja daerah pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 2015 sebesar Rp 4.065.235.714.751,48 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 1.376.606.005.416,02 dan Belanja Langsung Rp 2.688.629.709.335,46. Belanja tidak langsung di dalamnya memuat belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja tak terduga. Belanja langsung di dalamnya terdapat belanja DAK, belanja bantuan keuangan provinsi, belanja penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, belanja langsung pada setiap SKPD (rutin), belanja realokasi kegiatan, belanja kegiatan multiyear dan belanja kegiatan murni.

Gambar 3.1 Anggaran Belanja Daerah Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 3.000.000.000.000 2.500.000.000.000 2.000.000.000.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.500.000.000.000

BELANJA LANGSUNG

1.000.000.000.000 500.000.000.000 0

3.5. Kinerja Pembangunan Daerah Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai

sehubungan

dengan

kuantitas atau kualitas yang terukur.

penggunaan

anggaran

dengan

Kinerja pembangunan daerah

merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas oleh pemerintah daerah,

sebagai

implikasi dari kebijakan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses

atau

tidaknya

suatu

organisasi,

program

atau

kegiatan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai penyimpangan yang terjadi antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui


33

penyimpangan

tersebut,

dapat

dilakukan

upaya

perbaikan

dan

peningkatan kinerja. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan indikator makro pembangunan yang diimplementasikan dari program pembangunan dan sumber

daya

keuangan

yang

direpresentasikan

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah, yang komponen pokoknya adalah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas

umum

daerah

yang

mengurangi

ekuitas

dana

lancar,

yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelompokan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut : a.

Urusan Wajib : - Pendidikan

- Ketenagakerjaan

- Kesehatan

- Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Pekerjaan Umum

- Penanaman Modal

- Perumahan

- Kebudayaan

- Perencanaan Pembangunan -

Kepemudaan dan Olah Raga

- Perhubungan

- Kesatuan Bangsa & Politik dalam Negeri

- Lingkungan Hidup

- Sosial

- Kependudukan dan Catatan Sipil - Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera


34

- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah. b.

Urusan Pilihan : - Pertanian - Energi & Sumber Daya Mineral - Kelautan dan Perikanan - Perdagangan - Perindustrian

3.6 Permasalahan dan Solusi dalam Belanja Daerah Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 tetap berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin kegiatan kegiatan strategis tetap bisa dilaksanakan dengan cara penyesuaian dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas, efisiensi dalam penggunaan anggaran. Upaya yang dilakukan secara umum adalah : 1. Pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesiensi dan efektif. 2. Penggunaan

anggaran

belanja

langsung

disesuaikan

dengan

kebijakan riil pembangunan. Pada Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015, Permasalahan yang dihadapi dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut: 1. Belum semua SKPD karena sesuatu hal melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga banyak kegiatan yang baru pada triwulan IV melaksanakan kegiatan, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran; 2. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD; 3. Kebutuhan

peningkatan

ketersediaan

infrastruktur

memerlukan

pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia;


35

4. Mengingat keterbatasan anggaran, maka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 belum mampu untuk membiayai secara menyeluruh kegiatan yang diinginkan. Sedangkan solusi yang diambil adalah: 1. Perlunya

kedisiplinan

anggaran

bagi

SKPD

agar

mematuhi

pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD; 2. Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna dialokasikan ke belanja modal; 3. Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan; 4. Dalam

rangka

efisiensi dan efektivitas,

belanja

daerah hanya

diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan

pada

implementasi

program

dan

kegiatan

yang

mendesak; 5. Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

3.7. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya, efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. A.

Capaian Kinerja Organisasi Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome

dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapain output. Pada tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota


36

Samarinda melaksanakan 27 kegiatan (terlampir) yang terdiri dari 11 kegiatan bersama dibawah sekretariat dan 16 kegiatan langsung dengan pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikatagorikan bahwa Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari

perjalanan

semua

kegiatan

baik

yang

menyangkut

bidang

perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur, bidang perencanaan sumber daya manusia dan bidang perencanaan ekonomi berjalan dengan baik, demikian pula dari hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukan keberhasilan dengan kriteria Efisien dan sesuai Harapan sebanyak 27 kegiatan. B.

Realisasi Anggaran Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Samarinda

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang kedudukan BAPPEDA

sebagai

Lembaga

Teknis

di

bidang

perencana

daerah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, Bappeda Kota Samarinda merupakan : a.

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

b.

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah, dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Memiliki 3 (tiga) tugas penting yang bersifat integral di dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu

kelancaran

tugas

Kepala

yaitu : Mendukung dan

Daerah

dalam

melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah,

melaksanakan

kebijakan

daerah

yang

bersifat

spesifik,

khususnya kegiatan penyusunan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan

daerah

dan

kebijakan,

bimbingan,

konsultasi

dan

koordinasi serta monitoring perencanaan dan merumuskan pengendalian daerah

dibidang

perencanaan

ekonomi,

sosial

budaya,

fisik

dan

prasarana, serta evaluasi dan statistik.


37

Fungsi Bappeda Kota Samarinda di dalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 mempunyai operasional

fungsi

:

a)Perumusan

program

b)Penyelenggaraan penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan

bimbingan,

perencanaan

dan

teknis

perencanaan

pemerintahan

konsultasi

dan

pengendalian

daerah,

pengkoordinasian

pembangunan

daerah,

c)Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penetapan pedoman dan standar perencanaan pengembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, serta evaluasi dan statistik, d)Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan

dan

lingkungan

perkotaan

serta

wilayah

tertinggal,

pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta

keserasian

pembangunan

daerah

sesuai

manajemen

pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah, e)Pemberian dukungan teknis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup, tupoksi, tanggung jawab dan kewenangan badan. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagaimana

dijelaskan

dalam

Renstra

adalah

“Terwujudnya

Perencanaan Sinergi 2015”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 Misi, 3 Tujuan, 3 Sasaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam 4 strategi dan Kebijakan dan 8 Program yang terdiri dari 3 program bersama (dibawah sekretariat) serta 5 program langsung. Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi

berkaitan

dengan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Samarinda, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2015 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Strategis tahun 2011 – 2015, yaitu :

Tujuan 1.

kualitas Sumber Daya Manusia Aparat

Sasaran a. Tersedianya Sumber Daya Manusia

Perencana melalui kursus jangka pendek

bagi

/ fungsional informal.

Profesional


Aparat

Perencana

yang

38

2.

Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan

3.

Pelaksanaan

Pembangunan

b. Tersedianya Perencanaan Pro-aktif

dari

dan Antisipasif serta pelaksanaan

semua lini, baik tingkat pemerintahan

pembangunan sesuai dengan skala

dan masyarakat.

prioritas.

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi

c. Meningkatnya keterpaduan Program

Program Pembangunan secara terpadu,

Pembangunan

antar

Instansi,

baik antar Instansi, Daerah, Regional dan

Daerah, Regional dan Nasional.

Nasional.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2015 dari 3 misi, 3 tujuan, 3 sasaran dan Kebijakan tersebut dalam proses perjalanannya dapat dilaksanakan 3 Program terdiri dari 11 kegiatan bersama yang dilaksanakan sekretariat, 4 program terdiri dari 16 kegiatan langsung dengan 12 (dua belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi internal dengan melakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap 3 sasaran dengan 12 (dua belas) indikator sasaran, 3 program 10 kegiatan bersama yang dilaksanakan sekretariat dan 5 program terdiri dari 24 kegiatan langsung yaitu : A. 11 Kegiatan bersama (dilaksanakan sekretariat) : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2. Penyediaan alat tulis kantor. 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 4. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 7. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran. 8. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 9. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 10.Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor. B. 25 Kegiatan langsung : 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan. 2. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). 3. Inventarisasi

data

infikator

pembangunan

daerah

Kota

Samarinda. 4. Dokumentasi hasil pembangunan Daerah Kota Samarinda.


39

5. Koordinasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015. 6. Penunjang Laporan Capaian Kinerja. 7. Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD Pemerintah Kota Samarinda. 8. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda. 9. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang. 10.Perencanaan/Koordinasi program Bidang Prasarana Wilayah Kota Samarinda. 11.Sosialisasi Perda Kota Samarinda tentang RTRW Kota Samarinda 2013-2033. 12.Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016. 13.Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda. 14.Penyusunan RPJM Kota Samarinda 2015-2019 Dan Finalisasi RPJP Kota Samarinda. 15.Penyusunan

Informasi

Dan

Statistik

Perencanaan

Bidang

Ekonomi. 16.Penyusunan Buku Inventarisasi Data Bidang Ekonomi. 17.Penyusunan Indikator Ekonomi. 18.Penyusunan Data Base Komoditi Pertanian Berdasarkan GIS di Kota Samarinda. 19.Study

Dampak

Pertambangan

Terhadap

Sosial

Ekonomi

Masyarakat. 20.Pengembangan Peta Pendidikan. 21.Penyusunan inventarisasi Data Sumber Daya Manusia. 22.Penunjang Kegiatan TKPK Kota Samarinda. 23.Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda. 24.Inventarisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan. 25.Perencanaan Penguatan Sumber Daya Aparatur.

Untuk rencana tingkat capaian 25 kegiatan langsung, realisasi persentase rencana tingkat

capaian,realisasi keuangan dapat kami

gambarkan sebagai berikut :


40

1.1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional INDIKATOR

Rencana

Masukan : Tersedianya

Rp

Dana

288.050.000,00

201.157.765,00

8 orang

6 orang

80

95%

95%

95

Keluaran

:

Kemampuan

kapasitas

%

Rp

83,84

dalam

Perencanaan Bidang

Realisasi

Bidang Fisik,

Ekonomi,

Bidang

Sosial Budaya dan Bidang Evaluasi dan Statistik. - Hasil yang dicapai : Perencanaan daerah dapat meningkat dengan optimal

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan dana yang dialokasikan sebesar Rp 288.050.000 dengan realisasi sebesar Rp 201.157.765, dengan pencapaian 83,84 %. 1.2. Inventarisasi

data

infikator

pembangunan

daerah

Kota

Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 172.000.000,00

Rp 162.160.000

93

Dana Keluaran : Tersedianya data indikator kinerja

berdasarkan

permendagri

54

951 database

951 database

100%

90%

90%

90%

Tahun

2010 lampiran 1

- Hasil yang dicapai : Tersedianya data RPJMD

Kegiatan

inventarisasi

data

infikator

pembangunan

daerah

Kota

Samarinda dana yang dialokasikan sebesar Rp 172.000.000,00 dengan


41

realisasi sebesar Rp 162.160.000

dengan pencapaian 93 %. Indikator hasil

yang diharapkan adalah Tersedianya data RPJMD 1.3. Pengembangan

Dokumentasi

dan

Media

Informasi

hasil

pembangunan Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 538.000.000,00

Rp 511.906.920,00

90 %

1 paket

1 paket

100%

80%

80%

80%

Dana Keluaran : Tersedianya

Website

Bappeda Kota Samarinda

-

Hasil

yang

dicapai

Tersedianya

:

data

pendukung perencanaan

Kegiatan ini dana yang dialokasikan sebesar Rp 538.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 162.160.000

dengan pencapaian keuangan 90 %.

Indikator hasil yang diharapkan adalah Tersedianya data RPJMD 1.4. Laporan Capaian Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%

Masukan : Tersedianya Dana

Rp 430.900.000,00

Rp 404.630.000,00

92

80 exp

80 exp

100%

90%

90%

90%

Keluaran : Laporan

Kinerja,

Renja,

Indikator

Kinerja

Utama,

Pengukuran

dan

Penetapan

Kinerja

- Hasil yang dicapai : Tercapainya Bappeda

target

Kota

Kinerja

Samarinda

Tahun 2015

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Samarinda. Indikator hasil yang diharapkan adalah dapat menyusun


42

buku Laporan kinerja dan Renja BAPPEDA. Satuan Kerja BAPPEDA Kota Samarinda dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan KUA dan PPA per tahun anggaran. 1.5. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 150.000.000,00

Rp 150.000.000,00

100

25 Buku

25 Buku

100%

100%

100%

100%

Dana Keluaran : Tersusunnya

Tersedianya

Buku Hasil Evaluasi Tingkat Kepuasan terhadap

Masyarakat Visi

Misi

Pemerintah Kota Samarinda Hasil yang dicapai : Diketahuinya

Tingkat

Kepuasan terhadap

Masyarakat Visi

Misi

Pemerintah Kota Samarinda

Kegiatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda dana yang dialokasikan sebesar Rp 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 150.000.000

dengan pencapaian 100 %. Indikator

hasil yang diharapkan adalah diketahuinya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda. 1.6. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 1.500.000.000

Rp 1.227.054.000

71 %

Dana Keluaran : 1. Tersusunnya

buku

Kebijakan

Umum

Anggaran

(KUA) dan

Perioritas

dan

40 buku

40 buku

100%

Plafond


43

Anggaran

(PPA)

APBD

Perubahan 2015. 2. Tersusunnya

buku

Kebijakan

Umum

Anggaran

(KUA) dan

Perioritas

dan

Anggaran

(PPA)

40 buku

40 buku

100%

100 %

100%

100%

Plafond APBD

2016. - Hasil yang dicapai : Pedoman

Kegiatan

Tahunan Anggaran Murni dan Perubahan

Kegiatan

Penyusunan

KUA

dan

PPAS

Tahun

2015

dana

yang

dialokasikan sebesar Rp 1.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.227.054.000

dengan pencapaian

71 %.

Indikator

hasil yang

diharapkan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda dapat melaksanakan

Pedoman

Kegiatan

Tahunan

Anggaran

Murni

dan

Perubahan. 1.7. Singkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 1.264.250.000

Rp 915.306.600

87

Keluaran : 1. Terselesaikannya

Buku

200 buku

200 buku

100

200 buku

200 buku

100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

Tahun

2016 Kota Samarinda 2. Terselesaikannya

Buku

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun

2015

Kota

Samarinda -

Hasil

yang

Perencanaan

dicapai

:

pembangunan

90%

90%

90%

tahunan Kota Samarinda


44

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari Kegiatan Singkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda.

Indikator

hasil yang diharapkan adalah Perencanaan pembangunan tahunan Kota Samarinda.

1.8. Penyusunan Informasi dan Statistik Perencanaan Bidang Ekonomi Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp

Rp 258.420.150

72

30 eks

30 eks

100

80 exp

80 eks

100

100%

100%

100

331.000.000

Keluaran : 1. Buku Analisis Ekonomi Makro Kota Samarinda 2. Buku Indikator Penting Kota Samarinda

- Hasil yang dicapai : Terpublikasi & Distribusi Buku Analisis Ekonomi Makro dan Buku Indikator Penting Kota Samarinda

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyusunan Informasi dan Statistik Perencanaan Bidang Ekonomi Indikator hasil yang diharapkan adalah dapat menyusun buku Buku Analisis Ekonomi Makro Kota Samarinda Buku Indikator Penting Kota Samarinda.

1.9. PDRB dan Buku Saku Statistik Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 345.550.000

Rp 330.130.000

95,54 %

Keluaran : Buku PDRB dan Buku Saku

110 Eks

110 Eks

100%

Statistik Kota Samarinda.


45

- Hasil yang dicapai : BAPPEDA

dapat

membuat

90%

90%

90%

program perencanan dalam Bidang Ekonomi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyusunan Informasi Dan Statistik Perencanaan Bidang Ekonomi . Indikator hasil yang diharapkan adalah dapat menyusun buku PDRB dan buku saku statistik Kota Samarinda.

1.10. Penyusunan Buku Inventarisasi Data Bidang Ekonomi Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp

Rp 466.000.000

100

466.000.000

Keluaran : Buku Inventarisasi Data Bidang

25 Eks

25 Eks

100

100%

100%

100%

Ekonomi

- Hasil yang dicapai : Tersedianya Buku Inventarisasi Data Bidang Ekonomi

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyusunan Buku Inventarisasi Daerah Kota Samarinda. Indikator hasil yang diharapkan adalah dapat menyusun buku Kapasitas dan Investasi Daerah Kota Samarinda dan dapat membuat program perencanan dalam Bidang Ekonomi.

1.11. Penyusunan Indikator Ekonomi Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR Masukan :

Rencana Rp 271.000.000

Realisasi

%

Rp 231.509.270

93

Tersedianya Dana Keluaran : Buku Tinjauan

70 eks

70 eks

100

Perekonomian Kota Samarinda


46

- Hasil yang dicapai : Terpublikasinya Tinjauan

Buku

90%

90%

90%

perekonomian

kota Samarinda

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

Penyusunan

Indikator

Ekonomi.

Indikator hasil yang diharapkan adalah dapat menyusun buku indikator ekonomi dan dapat membuat program perencanan dalam Bidang Ekonomi. 1.12. Penyusunan Data Base Komoditi Pertanian Berdasarkan GIS di Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana


Rp 701.030.000

Realisasi

%

Rp 648.293.400

96

Dana Keluaran : Buku Data Base Komoditi

24 exp

24 exp

100

100%

100%

100%

Pertanian Berdasarkan GIS di Kota Samarinda - Hasil yang dicapai : Terindentifikasinya Data Base Komoditi Pertanian Berdasarkan GIS di kota Samarinda

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyusunan Data Base Komoditi Pertanian Berdasarkan GIS di Kota Samarinda. Indikator hasil yang diharapkan

adalah

Terindentifikasinya

Data

Base

Komoditi

Pertanian

Sosial

Ekonomi

Berdasarkan GIS di kota Samarinda. 1.13. Studi

Dampak

Pertambangan

Terhadap

Masyarakat Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR Masukan : Tersedianya Dana

Rencana Rp 225.000.000

Realisasi

%

Rp 216.394.900

95

25 exp

100

Keluaran : Buku Hasil Study Dampak

25 exp

Pertambangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda


47

- Hasil yang dicapai : Teridentifikasinya Dampak

100%

100%

100

Pertambangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Samarinda

Kegiatan ini merupakan kegiatan Study Dampak Pertambangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. Teridentifikasinya

Dampak

Indikator hasil yang Pertambangan

diharapkan adalah

Terhadap

Sosial

Ekonomi

Masyarakat Samarinda. 1.14. Pengembangan Peta Pendidikan Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 800.000.000

Rp 769.401.060

98

Keluaran : Penyusunan Peta Pendidikan

Bagi

5 exp

5 exp

100%

90%

90%

90%

Sekolah

Swasta - Hasil yang dicapai : Tersedianya data base pendidikan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan peta pendidikan, indikator hasil yang diharapkan adalah Tersedianya data base pendidikan. 1.15. Penyusunan Inventarisasi Data Sumber Daya Manusia Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 250.000.000

Rp 244.050.000

87

Keluaran : Penyusunan

25 exp

25 exp

100%

90%

90%

90%

Inventarisasi

Data Sumber Daya Manusia Hasil

yang

dicapai

Tersedianya Inventarisasi

:

Tersedianya Data

Sumber

Daya Manusia

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyusunan Inventarisasi Data Sumber Daya

Manusia.

Indikator

hasil

yang

diharapkan

adalah

Tersedianya

Inventarisasi Data Sumber Daya Manusia.


48

1.16.

Perencanaan Penguatan Sumber Daya Aparatur

Kelompok Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 775.000.000

Rp 725.342.400

90

Keluaran : Buku

Analisis

100 exp

100 exp

100

90%

90%

90

Penguatan

Sumber Daya Aparatur Hasil

yang

Tersedianya Inventarisasi

dicapai

:

Tersedianya Data

Sumber

Daya Manusia

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan penguatan sumber daya aparatur, indikator hasil yang diharapkan adalah Tersedianya Inventarisasi data sumber daya aparatur. 1.17. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kelompok Sasaran Kegiatan

Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan

antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 759.750.000

Rp 749.104.286

97

Keluaran :

2.680 database

2.680 database

100

100%

100%

100

tersedianya data SIPD Kota Samarinda Hasil yang dicapai : Tersedianya data pendukung perencanaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan sistem

informasi

pembangunan daerah, indikator hasil yang diharapkan adalah Tersedianya data pendukung perencanaan. 1.18. Penyusunan RPJM Kota Samarinda 2015-2019 dan Finalisasi RPJP Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 1.961.920.000

Rp 1.769.438.300

85

Keluaran : 1. Tersedianya Buku Rencana


100 buku

100 buku

100

49

Pemerintah

Jangka

Panjang Daerah 2. Tersedianya Buku Rencana Pemerintah

Jangka

Menengah

Daerah

100 buku

100 buku

100

1 website

1 website

90

90%

90%

90%

2015-2019 3. Tersedianya

Website

Sistem Informasi Renstra dan Renja - Hasil yang dicapai : Terdapatnya

Perencanaan

Pemerintah

Daerah

Jangka

Menengah

dan

Jangka

Panjang

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan RPJM Kota Samarinda 2015-2019 dan finalisasi RPJP Kota Samarinda. Indikator hasil yang diharapkan adalah Terdapatnya Perencanaan Pemerintah Daerah Jangka Menengah dan Jangka Panjang. 1.19. Koordinasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 1.181.137.750

Rp 1.096.067.800

95

Keluaran : 1. Tersedianya

Laporan

6 buku

6 buku

100

13 buku

13 buku

100

100%

100%

100%

Bulanan Progres Fisik dan Keuangan

Bantuan

keuangan

Provinsi

Kalimantan

Timur

Thn

2015 2. Tersediannya

Laporan

Triwulan Progres Fisik dan Progres

Keuangan

Bantuan

keuangan

Provinsi Kalimantan Timur - Hasil yang dicapai : 1. Teridentifikasinya

Daya

Serap Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur


50

Thn 2015 2. Dapat

diketahuinya

perkembangan

kegiatan

fisik dan Keuangan dalam bentuk dokumentasi

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

koordinasi

Koordinasi

Bantuan

Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015. Indikator hasil yang diharapkan adalah teridentifikasinya daya serap bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015. 1.20. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 1.250.500.000

Rp 1.015.691.650

87

Keluaran : 1. Terlaksananya Publikasi

Buku

20 exp

20 exp

100

8 exp

8 exp

100

100 %

100%

100%

Pelaksanaan

Kegiatan 2. Terlaksananya Cetak Peta Rencana Pola Ruang dan Rencana

Struktur

Kota

Samarinda - Hasil yang dicapai : Tersedianya Penataan Ruang Untuk

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang. Indikator hasil yang diharapkan adalah Tersedianya Penataan Ruang Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.21. Perencanaan/Koordinasi program Bidang Prasarana Wilayah Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 591.683.000

Rp 540.859.066

83

Keluaran : 1. Tersusunnya

Rencana


25 exp

25 exp

100

51

Program

Investasi

Infrastruktur

Jangka

Menengah 2016-2020. 2. Terlaksananya Survei

Bimtek

dan

5 orang

5 orang

100

100 exp

100 exp

100

100%

100%

100%

Investigasi

Pekerjaan Perencanaan 3. Tersusunnya

Buku

Saku

Prasarana Wilayah - Hasil yang dicapai : Tersedianya sebagai

Buku

pedoman

RPI2JM Investasi

Infrastruktur

Jangka

Menengah Kota Samarinda

Kegiatan

ini

merupakan

Perencanaan/Koordinasi

kegiatan

Program

Bidang

lanjutan Prasarana

dari

kegiatan

Wilayah

Kota

Samarinda. Indikator hasil yang diharapkan adalah Buku RPIJM Kota Samarinda Tahun 2016-2020 untuk koordinasi bidang praswil. 1.22. Sosialisasi

Perda

Tentang

RTRW

Kota

Samarinda

Tahun

2013-2033 Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 637.500.000

Rp 544.080.000

88

Keluaran : Tersosialisasinya Perda RTRW

200 org

200 org

100

100%

100%

100%

Kota Samarinda Tahun 2013 - 2033 Hasil

yang

Terlaksananya Samarinda Kota

dicapai Perda

Tentang

Samarinda

: Kota

RTRW Tahun

2013 - 2033

Kegiatan ini merupakan kegiatan Sosialisasi Perda Kota Samarinda tentang RTRW Kota Samarinda 2013-2033. Indikator hasil yang diharapkan Terlaksananya Perda Kota Samarinda Tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2013 – 2033.


52

1.23. Penunjang Kegiatan TKPK Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 900.000.000

Rp 863.262.510

99

Keluaran : Tersedianya LP2KD Hasil

yang

dicapai

Fasilitasi

kegiatan

20 exp

100

100%

100%

100%

:

Memberikan Dukungan Data dan

20 exp

pelaksanaan

TKPK

Kota

Samarinda

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

penunjang

kegiatan

TKPK

Kota

samarinda. Indikator hasil yang diharapkan Memberikan Dukungan Data dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan TKPK Kota Samarinda.

1.24. Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 600.000.000

Rp 550.463.100

95

Keluaran : Tersusunnya

Dokumen

20 exp

20 exp

100

2 pertemuan

2 pertemuan

100%

Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kota Samarinda Fasilitasi Pelaksanaan Presentasi RAD PUG Hasil

yang

dicapai

:

Perencanaan PUG lebih tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan rencana aksi daerah PUG Kota Samarinda. Indikator hasil yang diharapkan Memberikan Dukungan Data dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan TKPK Kota Samarinda

1.25. Inventarisasi

dan

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Pemerintahan


53

Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional INDIKATOR

Rencana

Realisasi

%


Rp 755.558.000

Rp 731.950.593

94

Keluaran : Tersedianya data mengenai inventarisasi

dan

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

20 exp

20 exp

100

100%

100%

100%

hasil

Bidang

Pemerintahan Hasil yang ingin dicapai : Meningkatnya

Kelengkapan

Data Inventarisasi dan lebih Optimalnya Kinerja Program Perencanaan

Pembangunan

Bidang Pemerintahan

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

inventarisasi

dan

koordinasi

perencanaan pembangunan bidang pemerintahan. Indikator hasil yang diharapkan

Meningkatnya

Optimalnya

Kinerja

Kelengkapan

Program

Data

Perencanaan

Inventarisasi

dan

Pembangunan

lebih Bidang

Pemerintahan. Dengan demikian pencapaian 25 (dua puluh lima) indikator sasaran yang telah ditetapkan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2011-2015. Yaitu sesuai dengan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda yang ditetapkan di dalam Rencana strategis (RENSTRA) adalah “Terwujudnya Perencanaan Sinergi 2015”., dapat dilaksankan dengan katagori efisien dan sesuai harapan, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Secara umum dapat diidentifikasi bahwa permasalahan/hambatan yang dijumpai antara lain : 1. Masih terdapat ketidaksesuaian beberapa sasaran terhadap indikator kinerja antara RPJMD dengan Renstra 2. Masih terdapat ketidaksesuaian beberapa sasaran terhadap indikator kinerja antara Renstra dengan Renja. 3. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.


54

4. Kegiatan secara fisik sudah banyak selesai tetapi realisasi pembayaran belum dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan keuangan daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015. Sedangkan solusi yang diambil adalah: 1. Perlunya penyesuaian kembali dalam penetapan sasaran dan indikator kinerja pada Renstra Bappeda.

2. Penyusunan perencanaan anggaran disesuaikan dengan analisa beban kerja dan didasarkan pada arah kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

3. Membuat Rekap SPJ LS yang keuangannya belum terbayarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.


55

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang dapat disusun, selanjutnya diajukan

kepada

Bapak

Walikota

Samarinda

dan

pihak

lain

yang

berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah : a.

Optimalisasi

Sumber

daya

Manusia

untuk

mencapai

sasaran

demi

mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang kedua meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan, bimbingan teknis di bidang perencanaan dan lain-lain sesuai dengan tupoksi masing-masing. b. Meningkatkan

dan

memberdayakan

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan : 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi dalam perencanaan pembangunan; 2) Perencanaan

pembangunan

perpaduan masyarakat,

disingkronkan

melalui

kelompok masyarakat,

kerjasama

dan

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. c. Menciptakan Koordinasi yang terpadu dengan Regional, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal kesamaan semua bentuk perencanaan hingga tercapai suatu perencanaan yang singkron antara Regional, Provinsi dan Pemerintah Pusat.


Page 56

TERWUJUDNYA PERENCANAAN SINERGI

Recommend Documents