Sinergi Dengan Daerah

LIPUTAN KHUSUS Membangun Nilai Tambah di Kawasan Wisata Raja Ampat 13

INFO BARU 1 Menebar Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi 16

Strategi Komunikasi Ditjen Cipta Karya 2010-2014

Edisi 01/Tahun IX/Januari 2011

Memastikan Program Cipta Karya

Sinergi Dengan Daerah

daftar isi JANUARI 2011

Berita Utama 4 Memastikan Program http://ciptakarya.pu.go.id

Cipta Karya Sinergi dengan Daerah

10 Menuju Wajar Tanpa Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Pengecualian (WTP)

11 Jangan Kesampingkan

Penyiapan Program 2012

Liputan Khusus 13 Membangun Nilai Tambah di Kawasan Wisata Raja Ampat

Info Baru

4

16 Menebar Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi

Inovasi 21 Strategi Komunikasi Ditjen Cipta Karya 2010-2014

Pojok Hukum

16

25 Harmonisasi Peraturan Rumah Negara

Gema PNPM 29 Penantian Panjang Warga Steling untuk Air Minum

31 PPIP Buka Isolasi Batu Tulis

Resensi 33 Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009

29

editorial

Persempit Kesenjangan di Kawasan Transmigran dan Pulau Terpencil

Foto Cover : Karena keterbatasan infra

struktur, para siswa sekolah di Polewali Mandar Sulawesi Barat harus menyeberangi sungai menuju sekolahnya.



Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) menjadi tonggak awal pemerataan kesejahteraan di pelosok tanah air. Jika KTM sudah berkembang dengan dukungan infrastruktur yang mantap, maka bukan tidak mungkin fase selanjutnya adalah mendongkrak investasi. Saat ini memang baru berfikir bagaimana membangun dan menata infrastruktur dengan benar. Pemerintah pusat yang terlibat juga pasti tak mau gegabah menebar anggaran di daerah tanpa sinergi dan komitmen yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakatnya. Percuma saja, jika semua prasarana ada, namun masyarakat dan Pemdanya belum siap. Pemda dan masyarakat transmigran sepatutnya bersyukur karena kegiatan KTM ini diusung bersama oleh banyak kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Ke­ menterian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, BKPM, Dinas Kehutanan, Kantor Menteri Negara Koperasi, BPN, Kementerian Kesehatan, kementerian Pendidikan Nasional, dan PLN. Pembangunan KTM yang dirancang di 44 kawasan layaknya membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan. Dari sini diharapkan terjadai akselerasi perekonomian perdesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri yang memberi peluang investasi dan membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Tentang ini, kami mengulasnya dalam Info Baru Edisi perdana tahun 2011. Selamat tahun baru 2011. Semoga perubahan ke arah lebih baik tidak bosan-bosannya kita upayakan, seperti tampilan Buletin Cipta Karya yang akan lebih mempercantik wajahnya sedikit demi sedikit. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Rusunawa Yth: Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 1. Saya mohon penjelasan bagaimana pelaksanaan Rusunawa di kotakota yang padat? Berdasarkan survey yang saya lakukan, kondisi massa bangunan itu bentuknya hampir sama yakni blok2. Ketika saya tanyakan di DPU Surakarta, sistem yang dilakukan dalam pem­ bangunan Rusunawa adalah sistem top down alias semua de­sain dilakukan oleh pusat? Apakah itu benar? 2. Mengapa desain yang diajukan tidak melalui sayembara yang di­ lakukan oleh arsitek, atau mahasiswa setempat? Bukannya itu lebih bisa menunjukkan kekreatifitasan mahasiswa/arsitek dan de­sain bangunan rusunawa juga bisa menandakan ciri khas kota tersebut? Ita Dwijayanti (Mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) Kepada Yth. Ita Dwijayanti 1. Kementerian PU sudah memulai membangun Rusunawa sejak tahun 2003, diawali dengan mangadakan sayembara desain Rusunawa, hasilnya sudah dibukukan yang terbit yahun 2004, tetapi tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan mengingat berbagai keterbatasan. 2. Sejak tahun 2003, desain Rusunawa dibuat untuk masing-masing

Kota/Kabupaten dengan melibatkan pemerintah daerah setempat, desain langsung di konsultasikan bahkan ada yang dibuat sendiri oleh perguruan tinggi setempat (contoh ITS yang mendesain sendiri bangunan Rusunawa untuk asrama mahasiswa ITS tahun 2006) 3. Dengan hasil yang beraneka ragam ternyata kontrol dalam menjaga mutu pada saat proses maupun pasca kontruksi menjadi sulit karena antara satu dan lainnya bisa sangat berbeda baik cara penyelesaiannya maupun nanti pasa saat pemeliharaannya. Untuk itu, mulai tahun 2007 dikembangkan desain prototype yang kemudian mulai diujicobakan pada tahun 2009 dan mulai tahun 2010 sudah diterapkan. 4. Meskipun dengan desain prototype, arsitektur lokal masih diberi kesempatan untuk memberikan kesan pada tampak melalui aksesoris dan warna, bahkan tampilan-tampilan spesifik lainnya yang tidak memengaruhi struktur dasar prototype yang sudah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa Rusunawa Kementerian PU konstruksinya dibangun sengan sistem precast (yang sudah diverifikasi) yang dapat menjamin kekuatan struktur termasuk ke andalan dalam mengantisipasi bencana gempa bumi. Terima Kasih

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 3

Berita Utama Memastikan Program Cipta Karya

Sinergi dengan Daerah

“Masalah Cipta Karya tidak hanya menyelesaikan DIPA saja, tapi bagaimana pasca DIPA selesai dengan infrastruktur terbangun, stimulan kita benar-benar bersinergi dengan yang diprogramkan Pemerintah Daerah”.

4 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

L

Lebih dari 150 peserta Rapat Kerja ta­hu­n­­ an Ditjen Cipta Karya di awal 2011 me­nam­ pakkan raut muka datar. Sepertinya tidak ada tanda-tanda mereka akan berlebihan menyikapi informasi yang akan disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono. Benar saja, atas hasil capaian Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2010 yang berhasil menembus angka 94 persen, para peserta tak bergeming. Tepuk paling gemuruh hanya bersumber dari para punggawa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang sempat dipuji Pak Dirjen karena performance yang prima selama 2010. “Masalah Cipta Karya tidak hanya menye­ lesaikan DIPA saja, tapi bagaimana pasca DIPA selesai dengan infrastruktur terbangun, stimulan kita benar-benar bersinergi dengan

BERITAUTAMA

Foto Kiri : Foto Kanan :

yang diprogramkan Pemerintah Daerah. Mi­ salnya bagaimana mengisi Rusunawa, me­ mastikan air minum dinikmati masyarakat setelah dibangunnya SPAM, dan seterusnya”, papar Budi Yuwono mengawali arahan. Menurutnya, DIPA hanya salah satu alat untuk mencapai sasaran. Ukurannya tetap Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya dan kesepakatan internasional yang tertuang da­ lam Millennium Development Goals (MDGs). Untuk mencapai sasaran tersebut tidak hanya dicapai dari APBN, tapi harus menggerakkan APBD, dana luar melalui swasta, atau dengan perusahaan multi nasional. Salurannya bi­sa dengan banyak program seperti yang per­ nah dilakukan AusAID melalui Naskah Per­ janjian Penerusan Hibah (NPPH) bidang air minum dan air limbah, Coorporate Social Responsibility (CSR), dll.

Anak-anak Desa Turaiskin Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kini bisa menikmati air minum dari SPAM Perdesaan. Anak-anak Desa Kumbasa, Kec. Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah harus mengambil air dari sungai meskipun sudah tersedia air bersih dari program PAMSIMAS. Budaya sebagian masyarakat desa masih sulit berpaling dari sungai dalam memenuhi kebutuhan air minum.

Pelaksanaan pembangunan Ditjen Cipta Karya di tahun 2010 ini merupakan yang terbaik selama ini, yaitu mencapai 94,40% dari pagu yang mencapai Rp 8,4 triliun, terdiri dari rupiah murni Rp 5,4 triliun dan pinjaman luar negeri hampir Rp 3 triliun. Capaian itu diharapkan masih dapat bertambah me­ ngingat terdapat beberapa Satker Kabu­pa­ ten/Kota yang belum melaporkan melalui e-Monitoring. Tahun 2010 dapat dijalani dengan baik. Bahkan luar biasa. Apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Wakilnya mengiringi usaha-usaha itu. Secara konsisten, sejak oktober 2010, Cipta Karya memimpin dalam pen­capaian sasaran. “Renstra kita cukup besar kurang lebih RP 50 Triliun, dan anggaran paling tinggi selama lima tahun ke depan ada di depan mata, yaitu tahun 2011. Tentu saja ada maksud di balik ini,” kata Budi Yuwono. Tahun 2011 adalah puncak anggaran APBN. Sebelumnya pada 2009 RP 7 Triliun, tahun 2010 Rp 8 Triliun, dan tahun 2011 menjadi Rp 13 Triliun, untuk selanjutnya menurun kembali pada 2012 dan sete­rus­ nya. “Maksudnya agar out­come Cipta Kar­ya tercapai pada 2014. Jika pun­cak dilakukan pada 2014, maka outcome tidak tercapai, walaupun outputnya bisa saja tercapai. Tentu syaratnya 2011 dapat tercapai dengan baik

agar pada 2014 outcome dapat tercapai dengan baik,” lanjut Budi. Capaian MDGs Data capaian MDGs bidang Cipta Karya sektor air minum pada akhir 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut; untuk akses penduduk ter­ hadap air minum yang aman mencapai 47,7% (target 2015 sebesar 68,87%), dan melalui perpipaan telah tercapai 25,56% dari target 2015 41%. Sedangkan di sektor sanitasi, kita sudah mencapai angka 69,55% untuk akses sanitasi yang layak di perkotaan, dan 34% untuk penduduk di perdesaan. Capaian MDGs air minum dan sanitasi ang­kanya sering dipaparkan. Angka-angka tersebut, menurut Budi Yuwono, masih ha­ rus diperjuangkan dengan keras, tidak ha­ nya dengan tugas DIPA semata tetapi juga mendorong pihak lainnya terlibat. Disini be­lum terasa banyak. Upaya pembinaan ter­ hadap APBD, KPS, dan pelibatan masya­rakat, masih belum berjalan sesuai rencana. Permasalahan Faktor klasik yang memengaruhi capaian 2010 antara lain; pertama, lemahnya per­ siapan pelaksanaan yang mencakup, adanya revisi DED, adanya pemindahan lokasi, ter­ lambatnya penetapan lokasi, dan belum efek­ tifnya Loan Agreement. Kedua, masih terdapat Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 5

beberapa paket yang diblokir (tanda bintang) oleh Ditjen Anggaran. Ketiga, kurangnya ko­ ordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah. Keempat, keterlambatan proses penyiapan masyarakat Program Pemberdayaan dan pe­­nye­rapan BLM baru akan dimulai secara signifikan pada Bulan September 2010. Ke­ lima, tidak patuhnya Satker Kabupaten/ Kota dalam pengiriman laporan kemajuan ke­­giatan melalui mekanisme e-Monitoring (pe­riksa Lampiran Sandingan progres e-Mo­ ni­toring dan Manual). Dan keenam, tidak ter­­sedianya dana DDUB oleh Pemda Kabu­ paten/Kota. Ditjen Cipta Karya bukannya tidak meng­ upayakan. Mereka sudah menin­daklanjuti permasalahan tersebut dengan upaya-upaya antara lain; Pertama, masing-masing direk­ torat telah membuat alat kendali untuk me­ mantau pelaksanaan kegiatan per paket kegiatan/per Satker; Kedua, dilakukan pe­ man­tauan secara ketat untuk Satker-Satker yang penyerapan keuangannya masih di bawah rata-rata Ditjen Cipta Karya; Ketiga, di­la­kukan pengiriman tim pemantauan ke daerah yang dipimpin oleh Eselon I dan Eselon II khususnya untuk 20 provinsi yang Satkernya masuk kategori kritis; dan keempat, dilakukan pemantauan tengah bulanan oleh Dirjen Cipta Karya ke masing-masing Unit Kerja Eselon 2 Bulan Oktober dan Nopember 2010. Yang perlu didorong adalah kemitraan. Kemitraan masih perlu digarap karena po­ ten­sinya sangat besar. “Saya ingin menu­ gasi kemitraan khusus pada satu subdit menjadi ujung tombaknya. Saya masih sering mendengar bahwa kemitraan identik dengan salah satu kementerian, misalnya Kalbe Far­ ma pada kemenkes. Maka harapan saya 2011 seluruh potensi dapat kita manfaatkan,” pungkas Budi. Bidang Air Minum Sekali lagi, Direktorat Pengembangan Air Minum diingatkan oleh Dirjen Cipta Karya untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pendukung Pengembangan (BPP) SPAM un­ tuk mensinergikan program dan sasaran, agar implementasinya tepat sasaran dan ha­ sil­nya menjadi lebih baik. Untuk mencapai kualitas yang lebih baik, perlu peninjauan terhadap Sertifikasi IPA yang dilakukan bersama dengan Puslitbangkim. Secara umum, untuk urusan melayani jum­lah jiwa untuk mengakses air minum yang layak, kinerja pengembangan SPAM

6 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

Tahun 2011 adalah puncak anggaran APBN. Sebelumnya pada 2009 RP 7 Triliun, tahun 2010 Rp 8 Triliun, dan tahun 2011 menjadi Rp 13 Triliun, untuk selanjutnya menurun kembali pada 2012 dan seterusnya oleh direktorat ini belum sesuai dengan sa­ saran Renstra. Capaian itu tidak terlepas dari kontribusi Pemda yang belum maksimal untuk memperluas distribusi pelayanan. Pe­ nye­bab mendasarnya adalah ketika banyak kota yang mengusulkan bantuan air minum tapi belum memiliki rencana induk SPAM yang dipersyaratkan. Bappenas meminta se­ tiap daerah untuk punya rencana aksi MDGs,

dimana bahan untuk itu dari ada di Dit. PAM yang telah merinci berdasarkan propinsi. Seperti yang dipaparkan Dirjen Cipta Karya, banyak kapasitas terbangun namun banyak Pemda belum mendukung distri­bu­ sinya. Dari catatan capaian sektor air mi­num, kapasitas terbangun selama 2010 mencapai 2.793 liter per detik, lebih tinggi dari target 1.675 liter per detik. Namun dari jumlah jiwa

BERITAUTAMA cairan oleh Kementerian Keuangan ka­rena Perdanya tidak sesuai dengan aturan Ke­men­ keu. Pemerintah juga telah memfasilitasi 15 PDAM untuk merealisasikan kerjasama de­ ngan perbankan. Lima PDAM diantaranya sudah maju ke Kemenkeu, yaitu PDAM Lom­ bok Timur, PDAM Kudus, PDAM Tasikmalaya, PDAM Ciamis, dan PDAM Kota Malang. Tapi 10 lainnya masih terkendala persetujuan DPRD, dan bahkan ada yang mengundurkan diri. Tahun 2011 ini pula sebanyak 80 PDAM didorong melalui Kerjasama Pemerintah Swa­s­ta (KPS) agar lebih sehat. Di tahun 2011, Dit. Pengembangan Air Minum memiliki kegiatan prioritas antara lain; Pembangunan SPAM untuk MBR di 171 kawasan, Pembangunan SPAM IKK di 164 kawasan, Pembangunan SPAM di 57 ka­ wasan Khusus (perbatasan, pemekaran, KA­ PET), Pembangunan SPAM di 10 kawasan Pelabuhan perikanan, Pembangunan SPAM di 1.530 desa, dan Pembinaan 98 PDAM dalam rangka penyehatan PDAM.

Rusunawa Menteng Asri, Bogor.

yang terlayani masih belum mengejar angka target 2.077.400, sinergi Cipta Karya dan Pemda hanya mampu melayani 1.783.775 jiwa, terdiri dari 254.520 jiwa di perkotaan, dan 1.529.255 jiwa di perdesaan. Dari fakta tersebut bisa dimaknai bahwa bantuan stimulan Cipta Karya melalui APBN kepada Pemda/PDAM hanya mampu dikem­ bangkan untuk melayani sekitar 254 ribu jiwa. Sedangkan program air minum di perdesaan melesat mencapai 1,5 juta jiwa. Upaya terus dilakukan Ditjen Cipta Karya melalui program penyehatan PDAM dengan memberikan Bantek (Bantuan Teknis) di 261

PDAM sampai dengan 2010. Namun upaya ini baru mengangkat 50 PDAM menjadi sehat, yang lain karena keterbatasan dana masih berkutat dengan penyakitnya, se­per­ ti tarif yang tidak full recovery, masih ting­ ginya tingkat kebocoran, belum mampu me­ nyiapkan business plan yang baik, dan tentu saja kurangnya komitmen Pemda. Upaya lain dengan mencari sumber pen­ danaan alternatif seperti hibah luar negeri dan pinjaman perbankan. Pada 2011 sudah tercatat 35 PDAM menjalankan program hibah air minum, beberapa kendala di dae­rah seperti Pekalongan adalah ditolaknya pen­

Bidang Pengembangan PLP Beban berat harus dipanggul direktorat ini. Anggarannya pada 2011 meningkat hampir 200%, yaitu sebesar Rp 3 triliun, sedangkan tahun sebelumnya (2010) sebesar Rp 1,5 triliun. Ancang-ancang langsung disiapkan diantaranya dengan peningkatan kualitas dan penambahan jumlah SDM, perbaikan dan peningkatan sarana kerja, peningkatan sis­tem monev, peningkatan pemantauan dan pengawasan kualitas pekerjaan, dan pe­ngen­ dalian progres fisik dan keuangan secara ketat. Beberapa permasalahan tahun 2010 an­­ tara lain seputar lokasi lahan yang dibe­bas­ kan tidak sesuai dengan lokasi rencana se­ perti kasus TPA Tapanuli Tengah dan IPAL RSH Sukabumi akan diupayakan dengan Pe­rencanaan Program Pem­bangu­nan me­ me­nuhi Readiness criteria. Lokasi yang ber­ masalah di IPAL Manado perlu penge­cekan kesiapan lahan dan Surat Kepu­tusan Bupati/ Walikota, perlu sosialisasi, Rencana Tata Ru­ ang Kota (RTRW). Dengan anggaran Rp 3 triliun dan tam­ bahan dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), PLP memiiki kegiatan strategis antara lain pembangunan drainase di Banda Aceh (ex. BRR NAD-NIAS), Metropolitan Sanitation and Health Management Project (MSMHP) – Loan ADB DI Medan dan Yogyakarta, Jakarta Urgent Flood and Mitigation Project (JUFMP) Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 7

– Loan World Bank, Dredging untuk Lower Angke & Cideng (PLN), Semarang Urban Drainage – Loan JICA, dan Regional Solid Waste Management for Mamminasata – Loan JICA. PLP juga harus berjibaku dengan pem­ bangunan TPA Mamminasata (PLN), Den­ pasar Sewerage Develoment Project (DSDP) Jilid II – Loan JICA, Indonesia Water Sanitation Sub Program D (WASAB.D) – Grant Belanda – World Bank di Pusat dan 6 Kota (HIBAH LN), Persiapan Greater Bandung, MP per­ sampahan/air limbah Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kota Bandung (RM=Rupiah Murni), TPA Nambo (RM), dan TPA Legok Nang­ka (RM). Di tahun 2011, Dit. Pengembangan PLP mematok kegiatan prioritas yang harus di­ se­lesaikan antara lain; Peningkatan TPA di 130 kab/kota, Pengembangan persampahan ter­padu 3R di 92 lokasi, Pembangunan Air limbah sistem off site dan sistem on site di 160 Kawasan, dan Pembangunan drainase di 78 kabupaten/kota. Bidang Bangkim Direktorat Pengembangan Permukiman agak­­­ n­ya masih berkutat seputar upaya me­na­ngani kekumuhan dengan Prog­ram Rusu­nawanya. Rendahnya komit­men Pem­da da­­­­lam peman­faatan Rusu­nawa me­mer­lukan Me­mo­randum of Agreement yang lebih jelas dan lebih mengi­kat. Bangkim juga men­dam­pingi Pem­ da dalam penyusunan SPPIP dan RPKPP, dan hampir sepertiga pagu bang­kim, yaitu sekitar Rp 500 miliar difo­kuskan untuk Program Infrastruktur So­sial Eko­nomi Wilayah (PISEW). Rusunawa saja ha­nya dialokasikan Rp 300 miliar, dan berhasil penuhi target 40 Twin Block. Tahun 2011 Dit. Bangkim mendapatkan tugas baru menjalankan Program Pem­ba­ ngunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang semula dilaksanakan oleh Dit. Bina Program. PPIP akan dilaksanakan oleh Dit Bangkim, bersama dengan program-program pemba­ ngunan in­­fra­­struktur perdesaan, seperti ag­ ropolitan, pengembangan kawasan ter­pen­cil, per­ba­tasan, dan pulau terpencil di Bangkim. Sebanyak 63 SPPIP dan 54 RPKPP berusaha diwujudkan di tahun 2011, sehingga RPIJM yang disusun di daerah sudah dapat me­ masukkan hasil SPPIP. Upayanya dengan pe­nguatan Tim Korwil dan anggotanya, me­ la­lui diskusi intensif tentang pemahaman SPPIP dan RPKPP, pendampingan intensif untuk optimalisasi hasil SPPIP/ RPKPP 2010

8 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

(Januari – Maret), Penajaman TOR SPPIP dan RPKPP untuk mendapatkan hasil penyusunan dengan standar yang sama antara Kab/Kota, penyempurnaan dan penyederhanaan pan­ duan pelaksanaan, penyiapan sosialisasi dan pelaksanaan di 3 wilayah, dan penyiapan ma­ nagement koordinasi di pusat (dibantu kon­ sultan). Untuk tahun 2011 ini Direktorat Bangkim menetapkan program prioritas antar alain; Pembangunan Rusunawa sebanyak 70 Twin Block, Pengembangan infrastruktur per­mu­ kim­an di 112 Kws. Kumuh, Pengem­ba­ngan infrastruktur permukiman Perdesaan (PPIP) di 2.000 desa yang terdiri dari 1.000 desa PPIP dan 1.000 desa untuk mendukung Daerah Tertinggal, serta pengembangan infrastruktur permukiman perdesaan yang dibiayai ADB (RIS PNPM) di 1.987 desa, Pe­ ngembangan Kawasan Agropolitan, Mina­ politan, KTM, serta kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar di 115 kawasan. Bidang PBL Inilah direktorat yang berhasil mendongkrak capaian penyerapan Ditjen Cipta Karya, pada akhir Desember 2010 lalu Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan berhasil menem­ bus angka 95,32%. Namun tidak usah jumawa dulu, karena permasalahan masih banyak menanti, seperti fasilitasi peraturan terkait Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di daerah masih jauh dari harapan. Pun demikian dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, diharapkan tahun 2012 semua Pemda sudah memilikinya. Catatan dari pimpinan agar pemanfaatan gedung Pusat Informasi Pengembangan Per­mukiman dan Bangunan (PIP2B) yang te­ lah dibangun perlu ditinjau kembali sesuai rencana dan cita-cita semula sebagai Center of Excelent Cipta Karya di propinsi. Untuk itu perlu penguatan peran PIP2B di kota-kota Jogja, Bali, Makassar, Semarang sebagai les­ son learned pada lokasi lain. “Konsolidasikan, mana yang bisa difung­ sikan segera. Termasuk kelembagaan, ter­ma­ suk isinya (perabotan). Perlu ada ke­lompokkelompok yang nyata, jangan ber­ambisi se­mua berfungsi, tapi selesaikan 1,2 atau 3. Mungkin diawali dari Yogyakarta, Ba­li, Se­ marang, dan Makassar,” pesan Budi Yu­wono. Masih ada kegiatan prioritas yang menan­ tang PBL di tahun 2011, yaitu Pem­binaan Bangunan Gedung di 65 kabu­paten/kota, Peningkatan kualitas kawa­san/revitalisasi dan RTH di 240 kawasan, dan Penanggulangan

Kemisikinan di Perko­taan melalui PNPM Per­ kotaan (P2KP) di 10.948 Kel/desa. Bidang Bina Program Direktorat Bina Program diharapkan tidak hanya berfokus pada APBN saja, tetapi ha­ rus menggali sumber dana lain melalui ke­ mitraan, hibah, CSR, dan masyarakat mela­ lui peningkatan kualitas RPIJM. Dengan le­­­pas­nya PPIP ke Bangkim, penguatan Ran­ dal Pusat dan Propinsi perlu dilakukan agar tugas-tugas pembinaan program baik me­ lalui monitoring pelaksanaan maupun pe­ nyusunan RPIJM lebih baik lagi. Tahun 2011 ini Dit. Bina Program mes­ tinya tidak lagi menemui masalah kua­litas dokumen RPIJM dan memusingkan komit­ men kabupaten/kota serta kemampuan Sat­ gas Kabupaten/Kota dan Propinsi karena

BERITAUTAMA

Revitalisasi kawasan Kota Lama Singaraja, Bali.

berbagai alasan. Belum semua kab/kota me­miliki komitmen untuk menyediakan DDUB, kedepan hal ini harus didorong agar ko­mitmen DDUB bisa dipenuhi, ka­re­na didukung Randal yang makin solid. Tu­gas Randal harus memfasilitasi ke­giatan pe­ rencanaan program bidang Cip­ta Karya TA. 2012 dengan program jangka menengah; mengkoordinasi pemantauan pe­­laksanaan kegiatan Randal propinsi; mem­fasilitasi per­ kuatan tim pemantauan pelak­sa­na­an prog­ ram bidang Cipta Karya TA. 2011 se­cara efek­ tif dan efisien; dan memfasilitasi ke­giatan evaluasi program bidang Cipta Kar­ya TA. 2010. Bidang Setditjen Untuk meningkatkan kinerja DJCK, harus di­ siapkan personil secara baik (kuantitas dan

Yang perlu didorong adalah kemitraan. Kemitraan masih perlu digarap karena potensinya sangat besar.

kualitas) dengan mulai diterapkan Reformasi Birokrasi untuk menuju DJCK sebagai kantor modern dengan WTP (pengurusan aset & pertanggungjawaban harus baik, wajar tan­ pa pengecualian). Reformasi birokrasi memerlukan manajer perubahan di tiap ditrektorat, dan harus sudah ditentukan para direktur. Reformasi ini juga harus berdampak agar komunkiasi antar unit, antar subdit, antar direktorat yang selama ini masih lemah bisa ada

solusinya. Diharapkan perangkat yang telah dibangun dapat berfungsi cepat. Setditjen juga harus mengatur kebijakan pimpinan untuk menyebarluaskan tenaga baru (234 CPNS) maupun PNS yang sebelumnya ke Satker Wilayah yang sangat membutuhkan, khususnya daerah yang mendapatkan dana Cipta Karya paling besar. Dengan demikian harus segera dirancang satker wilayah mana saja yang membutuhkan tenaga CPNS baru. (bcr) Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 9

BERITAUTAMA

Menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kinerja yang semakin membaik ditandai dengan opini atas laporan keuangan Ditjen Cipta Karya dari status disclaimer pada tahun 2008 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2009. Tekad 2010 ini memiliki predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan melakukan sinkronisasi antara Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK BMN.

U

“Untuk menuju wajar tanpa pengecualian ada banyak faktor, selain laporan ke­ uangan yang harus mantap ternyata harus diperkuat pencatatan dan penataan nilai asset riil yang semula tidak ada nilainya. Laporan keuangan sudah kita perkuat dengan peran Satker Randal yang mulai tahun 2011 ini semua Satker sektoral tiap propinsi harus melaporkan dahulu ke Sat­ ker Randal baru kemudian ke pusat,” tegas Budi Yuwono. Selain upaya itu, perlu juga menye­ lesaikan kasus/masalah, baik di bidang ke­uangan maupun asset dan semakin di­ per­kuatnya kelembagaan/personil yang

10 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

menangani SAI pada tingkat Satker/Wilayah (untuk Satker yang berada di kabupaten/ kota). “Membiarkan aset tidak optimal meru­pa­ kan suatu kesalahan. Saya harapkan segera selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Budi Yuwono saat memberi arahan da­ lam “Workshop Penyelesaian Alih Status/ Hibah Aset BMN Rusunawa” di Jakarta per­ tengahan Januari lalu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Ne­gara menjadi pijakan selanjutnya untuk Kementerian PU untuk memproses status

asset Rusunawa dengan Kementerian Ke­uangan, hingga di­ tetapkan status akhir sesuai aturan yang berlaku. D i r e k t u r Pengembangan Permukiman, Amwazi Idrus menerangkan, me­ nin­daklanjuti amanah pe­raturan tersebut, saat ini sebanyak 164,5 twin block (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di 112 lokasi (meliputi 55 kabupaten/ kota) milik PU sedang dalam proses untuk bisa segera diserahterimakan kepada pemerintah daerah (pemda). Selain itu, sebanyak 22 TB rusunawa di 11 lokasi akan di-alih status-kan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui kuasa pengguna ba­ rang Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk itu, Dirjen Cipta Karya mentargetkan di tahun 2011 ini, sebagian rusunawa da­ pat segera diserahterimakan agar dapat difungsikan secara optimal. Berdasarkan hasil verifikasi Kemen­te­ rian PU dan Kementerian Ke­uangan (Ke­ menkeu), terdapat 15 TB rusunawa yang telah memiliki dokumen pendukung leng­ kap, 37 TB yang hampir lengkap dan 134,5 TB yang belum memiliki dokumen leng­ kap. Untuk dokumen yang telah lengkap dan hampir lengkap, tahun 2011 ini di­ targetkan bisa dilakukan serah terima. Budi Yuwono mengakui, serah terima Rusunawa ini memang menghadapi ba­ nyak permasalahan. Hal ini juga men­ jadi salah satu penyebab yang mem­ buat Kementerian PU masih men­da­pat penilaian Wajar Dengan Pengecua­lian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masalah prosedur dan administrasi dalam serah terima rusunawa yang belum dilakukan secara tertib menjadi beberapa per­ masalahan dalam penilaian BPK. “Saya harap tahun ini masalah tersebut bisa diatasi dan Kementerian PU dapat naik peringkatnya menjadi Wajar Tanpa Penge­ (bcr) cualiaan (WTP),” tambahnya.

BERITAUTAMA

Jangan Kesampingkan Penyiapan Program 2012 Djuang Fadjar Sodikin *) Pada awal tahun seperti saat ini, sebagian besar perhatian kita tertuju pada penyiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010. Barangkali tidak terlalu populer bila kita membicarakan penyiapan program untuk tahun anggaran 2012. Namun demikian, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyiapan program yang layak didanai semestinya dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, bahkan sebelum proses penganggaran dilakukan.

P

Pengalaman memperlihatkan bahwa proses penyiapan kegiatan, beserta penyusunan anggarannya, seringkali dilakukan dengan kurang matang. Indikasi ini dapat terlihat dari banyaknya usulan revisi dokumen anggaran, baik Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun di level Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pada tahun 2010 lebih dari 120 Satuan Kerja mengusulkan revisi anggaran, dengan jumlah total sebanyak 200 usulan. Usulan revisi tersebut disampaikan dengan berbagai alasan mulai dari kesalahan

teknis dalam input data aplikasi anggaran sampai pada pemindahan lokasi kegiatan yang dirasa tidak siap, yang bahkan beberapa di antaranya diusulkan pada awal tahun anggaran. Banyaknya revisi anggaran tersebut ber­ dampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang berujung pada tertundanya penyerapan anggaran. Pada akhirnya k­e­ te­rlambatan penyerapan anggaran ini ber­ kontribusi terhadap terhambatnya laju per­ tumbuhan ekonomi nasional, yang salah

satu penopang utamanya adalah belanja (investasi dan konsumsi) Pemerintah. (Lihat kurva S ). Penyiapan Program 2012 “Program” berbeda dengan apa yang dahulu diistilahkan sebagai “proyek”. Mengacu pada struktur anggaran yang baru, istilah proyek dapat disamakan dengan rincian pekerjaan. Program pembangunan Direktorat Jende­ ral Cipta Karya, yaitu Program Pem­binaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 11

BERITAUTAMA RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN KEUANGAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2010 9000000

8000000

7873440.857

7702730

8292881.689 8372544.304 8178407.386 8016249.2578046649.257 8036257.48 7934017.942 7279774.675 6867517.705

7000000 5937388.952

6037535.301 5780277.625 5490273.678

6000000 DALAM JUTAAN RUPIAH

7069971.058 7094854.839 6553753.179 6546277.035

4795415.714

5000000

4943012.0565129813.967

PAGU

4339388.72 4439214.572 4000000

3649233.469

3000000

RENCANA

3862903.717 3406432.324

REALISASI PERCEPATAN

3080912.872 2905370.33

2624127.158

2361626.303 2131543.703

2000000 1243900.657

10552.68117 0 JANF

302098.2298 128771.8217

1690925.636 1127994.96

697205.9676

1000000

660024.8107

271230.4907 46845.43893 27140.70288 EB MARA PR MEIJ

UN

JULA

GT

SEPO

KT

NOPD

ES

BULAN

memiliki tujuan meningkatkan kualitas ling­ kungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur permukiman untuk me­ ningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Program dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas penyiapan kegiatan berupa identifikasi permasalahan dan kebutuhan, formulasi operasionalisasi ke­bijakan dan strategi, serta sinkronisasi antar komponen output kegiatan, termasuk sin­ kronisasi multi-pihak, multi-pendanaan, dan waktu pelaksanaan. Penyusunan program harus dilakukan dalam suatu kerangka me­ nyeluruh dengan mempertimbangkan latar belakang dan kondisi eksisting daerah, sin­ kro­nisasi dengan strategi pembangunan ke­wilayahan yang lebih luas, dan analisa kapasitas keuangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang dilakukan dengan cermat. Agar program yang disusun dapat tuntas menyelesaikan masalah dan memenuhi ke­ butuhan pelayanan infrastruktur permu­ki­ man yang dihadapi, hendaknya komponen waktu atau berapa lama waktu pelaksanaan kegiatan beserta alokasi anggarannya tidak menjadi batasan terlebih dulu. Dengan de­mikian, para perencana dan penyusun program dapat secara leluasa dan tajam me­rancang desain program yang sesuai. Namun demikian efisiensi dan efektifitas pe­­manfaatan sumber daya, termasuk pen­ danaan, tetap menjadi prinsip yang harus diacu.

12 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

Untuk menghindari intervensi Pemerintah yang dilakukan secara sporadis dan men­ cegah kemanfaatan infrastruktur yang tidak berkelanjutan, penyusunan program harus dilakukan dalam kerangka jangka me­ nengah, yang kita kenal dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Penyusunan rencana program pembangunan infrastruktur per­ mu­kiman ini sudah semestinya berawal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota se­ba­ gai pengemban tanggung jawab utama, se­­bagaimana diamanatkan dalam Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Peme­ rintah Daerah. Guna menerjemahkan rencana program jangka menengah kedalam program dan ang­ garan tahunan, perlu dilakukan sinkro­nisasi kebutuhan program dan indikasi alokasi ang­ garan tiap tahunnya. Penyusunan tingkat pri­oritas rincian dan lokasi kegiatan akan menjadi referensi penting dalam memberikan justifikasi rencana pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatannya. Penyusunan prioritas rincian kegiatan di­­­­dasarkan pada urgensi output kegiatan, jumlah penduduk pemanfaat, luas wila­yah yang tertangani, tingkat kesiapan pelaksa­ naan kegiatan, kesesuaian perun­tukan lo­ kasi dalam Rencana Tata Ruang, perhatian Pemerintah Daerah setempat, kebutuhan ang­garan, serta dampak positif ikutannya. Penyusunan kegiatan prioritas ini perlu di­ lakukan dan disepakati secara bersama, serta

dituangkan kedalam suatu kesepakatan (me­ morandum) program antara Ditjen Cipta Kar­ya, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Idealnya, kegiatan-kegiatan yang akan di­­­anggarkan adalah kegiatan yang sudah di­nilai benar-benar layak untuk didanai, baik dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pemanfaatannya. Kegiatan penyusunan program semestinya dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan (T-2), sehingga dapat siap dianggarkan pada tahun berikutnya. Proses Penganggaran Untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang diprioritaskan, proses penganggaran per­lu dilakukan secara tertib. Setiap rincian pekerjaan harus diterjemahkan dengan be­ nar kedalam aplikasi anggaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyusunan dan penelaahan anggaran kita masih dilakukan dengan kurang matang dan cenderung tergesa-gesa, sehingga waktu yang diperlukan untuk kontrol kualitas do­ ku­men anggaran menjadi tidak memadai. Pekerjaan penyusunan aplikasi Rencana Ke­ giatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) lebih sering menumpuk pada bulan November, padahal Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL mengatur agar penyiapan (aplikasi) RKA-KL sudah dilakukan pada bulan Juni-Juli se­telah menerima Pagu Sementara, sebagai bahan lampiran nota keuangan. Rincian pekerjaan untuk semua kegiatan yang layak didanai seharusnya sudah siap pa­ling lambat pada awal Januari di tahun penganggaran, sehingga masih cukup wak­ tu untuk melakukan konsolidasi dalam pe­ ngisian aplikasi dan penelaahan dokumen RKA-KL. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan dokumen anggaran yang le­ bih baik, sehingga dapat meminimalisir ke­ butuhan revisi anggaran yang dapat meng­ hambat peningkatan pelayanan infra­struktur permukiman. Penyusunan program dan anggaran yang dilakukan secara tertib dan akuntabel me­ rupakan perwujudan penerapan tata pe­me­ rintahan yang baik (good governance), dan salah satu bentuk respon terhadap tuntutan reformasi birokrasi yang saat ini semakin me­ nguat. *) Staf Subdit Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program, DJCK

Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

Membangun Nilai Tambah

K

di Kawasan Wisata Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat dikenal dengan perairannya yang menakjubkan. Kabupaten ini terletak di kepala burung Papua, jika kita sepakat mengibaratkan pulau paling timur wilayah Indonesia ini mirip seekor burung. Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 pulau. Empat di antaranya, yakni Pulau Misool, Salawati, Batanta dan Waigeo, merupakan pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Sebagai daerah kepulauan, satu-satunya

Heri Supriyanta *) Seperti halnya dengan kondisi infrastruktur di kawasan wisata potensial di tanah air ini, Raja Ampat masih mendambakan sentuhan ekstra dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun sedikit demi sedikit kawasan Raja Ampat sudah mendapatkan sentuhan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa jalan poros desa, pasar desa, dan MCK Umum. Dua hal ini minimal bermanfaat untuk meningkatkan akses masyarakat, menggeliatkan perekonomian, dan memperbaiki derajat kesehatan.

transportasi antar pulau dan penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat adalah ang­kutan laut. Demikian juga untuk men­ jangkau Waisai, ibu kota kabupaten. Bila meng­gunakan pesawat udara, lebih dulu menuju Kota Sorong. Setelah itu, dari Sorong perjalanan ke Waisai dilanjutkan dengan trans­portasi laut. Sarana yang tersedia adalah kapal cepat berkapasitas 10, 15 atau 30 orang. Dengan biaya sekitar Rp. 2 juta, Waisai dapat dijangkau dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Medio Nopember 2010 lalu, penulis ber­ kesempatan menjejakkan kaki di kabu­paten

kepulauan ini. Perjalanan dimulai dari Kota Sorong, ujung barat kepala burung Papua di Provinsi Papua Barat, yang sebenarnya ber-ibukota di Manokwari. Perjalanan kali ini dilaksanakan untuk mengunjungi Kabupaten Raja Ampat dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan in­ fra­struktur TA. 2010 untuk mendukung Mi­ napolitan Kawasan Selat Segawin, yang di­ laksanakan di Pulou Batanta, dengan Distrik Yenanas. Di lokasi ini telah terbangun infrastruktur berupa Jalan Poros Desa dan satu unit Pasar Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 13

Kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur TA. 2010 untuk mendukung Minapolitan Kawasan Selat Segawin.

Desa, dimana pada saat kunjungan kami ke lokasi ini, kedua infrastruktur tersebut telah terbangun dan sudah dimanfaatkan oleh war­ga disekitar kawasan. Pasar Desa Desa Yenanas, di Distrik Batanta, Kawasan Selat Segawin, Kabupaten Raja Ampat ber­ untung mendapatkan prasarana bantuan be­rupa satu unit Pasar Desa dan bangunan Kamar Mandi (toilet dua pintu). Kedua pra­ sarana dan sarana tersebut bernilai lebih hampir Rp 700 juta. Dilihat dari aspek kualitas, bangunan Pa­ sar Desa dinilai cukup baik, yaitu dengan konstruksi kayu, atap seng, dan lantai rabat beton di aci. Hanya saja di beberapa tempat masih terlihat adanya genangan air. Setelah dikonfirmasi ternyata akibat angin laut yang besar sehingga naik ke lantai pasar. Tidak mengherankan karena lokasi pasar ini berada

14 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

di pinggir pantai disebelah dermaga perahu/ speedboat. Sesuai informasi pegawai Distrik Batan­­ ta setempat yang menemani kami da­lam berkeliling kawasan ini, lokasi pemba­­ngunan memang di tepi pantai yang di­­setujui ber­ bagai pihak. Sehingga dalam pe­­ren­ca­naan dan pembangunannya memer­lukan pe­nye­ lesaian secara teknis, paling tidak peil lan­tai harus mengantisipasi air pasang laut ter­tinggi, atau ombak musim angin utara. Mereka memang kemudian mengusulkan ada­nya ba­ngunan talud disepanjang bangu­nan ge­ dung Pasar Desa ini. Perlu diketahui, pasar ini adalah satusatunya pasar desa yang ada di kawasan ini, dan pasar saat ini dimanfaatkan oleh para pedagang kelontong (meskipun belum pe­ nuh), bukan para penjual jual sayur mayur atau ikan hasil tangkapan. Hal ini di­sebabkan

bahwa produksi sayur maupun ikan hasil tangkapan sudah habis sebelum mencapai pantai. Bahkan sebelum sempat mendarat, para nelayan sudah dihampiri para pe­ngum­ pul ditengah laut. Namun kini, tidak hanya ikan dan sayur, pasar desa ini juga sudah ramai dengan para penjual kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur, pakaian dan lain-lain. Si­ lah­kan perhatikan foto-foto berikut ini. Be­ berapa foto kondisi pasar Desa Yenanas, di Distrik Batanta, Kawasan Selat Segawin, Kabupaten Raja Ampat, dan kualitas kayu yang dipergunakan untuk struktur, dan ma­ syarakat yang memanfaatkan untuk ber­ jualan kebutuhan-kebutuhan rumah tang­ga, seperti peralatan dapur dan pakaian/ba­ju/ kaos,dll. Jalan Poros Desa Dari hasil pengamatan di lapangan, jalan yang dibangun di kawasan ini menggunakan konstruksi rigit semen beton, dengan lebar 3 M dan tebal 20 cm sepanjang 532,51 m. Biaya pembangunannya lebih dari Rp 885 juta. Dari aspek kualitas sudah cukup baik. Terbukti dengan kualitas beton di pinggiran cukup keras dan tidak mudah pecah. Namun demikian, di beberapa titik masih ditemukan kondisi beton yang patah memanjang dan lebar, sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Sementara itu draninase kawasan yang berada di sepanjang jalan ini dibangun dengan menggunakan alokasi perdesaan skala kawasan (APBN) sehingga terlihat ka­ wasan ini menjadi semakin baik. Masya­rakat pun sangat senang dengan pem­ba­ngunan jalan ini, terlihat semakin banyak masyarakat

LIPUTANKHUSUS yang mulai membangun atau merenovasi rumah mereka. Satu catatan, untuk jalan poros desa ini dibangun pada kawasan permukiman masyarakat nelayan. Namun kalau dilihat perbedaan peil antara jalan dan drainase, nampak bahu jalan tidak diisi dengan tanah lagi, sehingga berpeluang untuk rusak/patah. Diharapkan masyarakat di sekitar kawasan melakukan gotong royong mengisi bahu jalan itu dengan tanah atau pasir setempat sehingga memperpanjang umur konstruksi. Untuk tahun ketiga kawasan Selat Se­ gawin ini, pada TA.2011 akan dialokasikan pembangunan jalan poros lanjutan untuk menuntaskaan kawasan ini. Selain itu ada beberapa titik kawasan, di mana masyarakat menghendaki dibangunnya talud penahan badan jalan. Dilihat dari kondisi eksisting, rencana pem­­bangunan jalan cukup baik dan lurus, sehingga kemungkinan memudahkan dalam pelaksanaan. Hanya saja, menurut catatan Ke­pala Satker PKP Provinsi Papua Barat, Abdul Halil Kastella, kendala pelaksanaan ha­nya dalam proses mobilisasi material dari Sorong ke lokasi ini membutuhkan waktu tempuh laut selama 2-3 jam perjalanan dengan menggunakan perahu atau ponton. Tak pelak biaya menjadi relatif lebih tinggi. Namun demikian, lagi-lagi Kementerian Pe­kerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya meningkatkan infrastruktur perdesaan berpotensi ini. Se­ hingga di masa yang akan datang ma­sya­rakat di sekitar kawasan ini mampu melaksanakan kehidupan ekonominya de­ngan baik, dan memiliki infrastruktur per­mukiman yang le­ bih lengkap. Sharing APBD Dari pemantauan di lapangan juga ditemui adanya bangunan talud penahan pantai yang dibangun pada TA. 2010 dari APBD Kab. Raja Ampat. Namun secara teknis bangunan ini kurang tahan terhadap ombak, sehingga didapatkan di satu titik yang sudah roboh/ ambruk karena konstruksinya tak didukung dengan struktur yang memadai. Demikian catatan perjalanan kami, se­mo­ ga dapat menjadikan masukan dalam pe­ ngambilan putusan pimpinan di masa yang akan datang. *) Asisten Perencanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Ditjen Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 15

Info Baru 1 Menebar Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi

Penyebaran penduduk Indonesia melalui program transmigrasi bukan urusan gampang. Kawasan transmigrasi harus didukung infrastruktur yang mantap agar geliat ekonomi berjalan lancar. Tantangan ini dengan serius didukung oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM).

16 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

K

INFOBARU 1

Komitmen ini diperkuat dengan penan­ da­ta­nganan Nota Kesepahaman tentang pengembangan ekonomi lokal dan per­de­ saan melalui pembangunan infra­struktur di kawasan KTM. Dalam 2-3 tahun ke depan, dua kementerian tersebut ditargetkan mam­ pu mengembangkan 44 kawasan Kota Ter­ padu Mandiri (KTM) yang sudah dite­tapkan dengan Keputusan Mena­kertrans No­mor Kep.293/MEN/IX/2009. Penandatanganan tersebut menyambung upaya yang sudah dilakukan sejak 2007. Selama empat tahun, dua kementerian ini ber­hasil membangun infrastruktur di 32 ka­­wasan transmigrasi. Beberapa kawasan itu antara lain KTM Mesuji Lampung, KTM Rambutan Parit, KTM Belitang dan KTM Te­ lang Sumatera Selatan. Menurut Djoko, upaya ini akan terus berlanjut, dan untuk 2011 Kementerian PU telah mengalokasikan program pendukung KTM untuk lokasi di KTM Kawasan Way Tuba Lampung dan KTM Cahaya Baru Kalimantan Selatan. “Pusat-pusat pertumbuhan ini berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi wilayah, karena fungsinya sebagai pusat pelayanan pengolahan, dan pemasaran pro­ duk. Upaya itu perlu didorong terus dengan dukungan infrastruktur,” ujar Djoko Kir­manto. Menakertrans Muhaimin Iskandar me­ nam­­bahkan, nota kesepahaman dan perjan­ jian kerjasama itu dimaksudkan untuk me­ ngembangkan infrastruktur permukiman di kawasan KTM agar terpelihara dan tetap ber­ fungsi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan. “Nantinya, secara teknis, Kementerian PU akan mengkaji usulan rencana (masterplan) pembangunan kawasan, pembangunan in­ fra­struktur permukiman di kawasan trans­ migrasi, pendampingan dan pembinaan tek­­nis serta pelatihan operasional dan pe­me­­­­ li­ha­raan infrastruktur,” kata Muhaimin. Integrasi KTM dan RPIJM Sementara itu Dirjen Cipta Karya Budi Yu­ wono menjelaskan, Ditjen Cipta Karya akan mengintegrasikan slot program yang ada dalam dukungan untuk KTM dengan Ren­ cana Program dan Investasi Jangka Me­ nengah daerah yang bersangkutan. Prog­ ram yang bisa didukung oleh Ditjen Cipta Karya seperti penyediaan air minum, sanitasi, jalan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan tetap melalui RPIJM agar pasca program ada yang mengurus infrastruktur

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 17

yang sudah dibangun. “Jangan sampai kita meninggalkan dae­rah. Ini menjadi bagian penting dari pembelajaran pembangunan di daerah agar mam­pu menyusun program dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan ada lagi infrastruktur terbangun tidak terurus, ter­ masuk dalam rangka dukungan untuk KTM ,” tegasnya. Direktur Pengembangan Permukiman,Am­­ wazi Idrus menyatakan, dengan penanda­ ta­ngan MoU antara dua menteri ini di­ha­ rapkan bantuan Ditjen Cipta Karya lebih tepat sasaran karena ada penekanan harus masuk dalam Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) masing-masing daerah. Ada 44 lokasi KTM yang diusulkan Kemenakertrans dan akan dipelajari oleh Cipta Karya agar dapat dimasukkan ke RPIJM. Pernyataan Amwazi tentang kesiapan Pem­ da didukung oleh Dirjen Pembinaan Pe­ng­ embangan Masyarakat dan Kawasan Trans­ migrasi (PPMKT) Kemenakertrans, Djo­ko Sidiq Pramono. Dia mengatakan bah­wa Pemda me­miliki keterbatasan dalam peme­ liharaan aset yang dibangun di kawasan KTM. Ka­rena itu diharapkan tidak saja dari Pem­da, masyarakat juga perlu terlibat.

“Jika MoU ini sudah berjalan, maka asetaset prasarana dan sarana yang sudah di­ bangun bisa didukung dengan operational dan maintenance (OM) oleh Ditjen Cipta Karya agar pemeliharaannya tidak tersendat. Kesepakatan bersama (MoU0 ini akan ber­ laku untuk jangka waktu 4 tahun, dan untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi se­ca­ ra terpadu setiap tahun,” ujarnya.

sektor terkait, yang memberi dukungan sesuai kewenangan dan tupoksinya masingmasing. Instansi lintas sektor yang terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten dan Propinsi, Kementerian Dalam Negeri, Ke­ menterian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Ke­ men­terian Perdagangan, Kementerian Per­hu­ bungan, Kementerian Agama, BKPM, Dinas Kehutanan, Kantor Menteri Negara Koperasi, BPN, Kementerian Kesehatan, kementerian Pendidikan Nasional, PLN, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tujuan umum KTM di kawasan transmigrasi adalah; pertama, meningkatkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan da­ sar yang memungkinkan terbukanya ke­ sempatan pertumbuhan ekonomi lokal dan sosbud daerah transmigrasi. Kedua, men­ ciptakan sentra-sentra aktifitas bisnis yang menarik Investor sebagai upaya menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan sasarannya antara lain; per­ tama, tersedianya sarana sosial, ekonomi dan pemerintahan untuk melayani kebu­ tuhan dasar para transmigran dan desa sekitar. Kedua, tersedianya prasarana dan

Tujuan KTM Kota Terpadu Mandiri adalah desa atau ka­ wasan yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat koleksi, pengolahan hasil, dis­ tri­busi dan jasa dari WPT (Wilayah Pengem­ bangan Transmigrasi) yang didesain sebagai arahan pengembangan terstruktur dari un­ it-unit permukiman transmigrasi dan de­ sa-desa sekitar dalam satu satuan jaringan in­fra­struktur dan satuan ekonomi wilayah yang dalam operasionalnya dibangun secara terencana dan terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan multidisiplin baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Sehingga dalam pelaksanaannya membu­ tuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi yang sangat intensif dengan instansi lintas

Peta sebaran KTM KTM Samar Kilang Bener Meriah, NAD

KTM Semanggaris Nunukan, Kal-Tim

KTM Sebatik Nunukan, Kal-Tim

KTM Rupat Bengkalis,Riau KTM Subah Sambas, Kal-Bar

KTM Peuh Mandiangin Sarolangun, Jambi KTM Ketagang Nusantara Aceh Tengah, NAD

KTM Telang Banyu Asin, Sum-Sel

KTM Labanan Berau, Kal-Tim KTM Kalorang Kutai Timur, Kal-Tim

KTM Lagita Bengkulu Utara, Bengkulu

KTM Rasau Jaya Kubu Raya, Kal-Bar KTM Parit Rambutan Ogan Ilir, Sum-Sel

KTM Pasonsari Boalemo, Gorontalo KTM Morotai Morotai, Maluku Utara

KTM Parimo Parimo, Sul-Teng

KTM Salim Batu Bulungan, Kal-Tim

KTM Geragai Tanjung Jabung, Jambi

KTM Lunang Silaut Pesisir Selatan, Sumbar

KTM Air Tenang Buci, Sul-Teng

KTM Bungku Morowali, Sul-Teng

KTM Tobudak Mamuju, Sul-Teng

KTM Belitang Oku Timur, Sum-Sel KTM Mesuji Tulang Bawang, Lampung

Keterangan :

KTM Lamuni Kapuas, Kal-Teng

KTM Malu/Lamonae Konawe Utara, Sul-Tra KTM Cahaya Baru Bakola, Kal-Sel

KTM Sarudu Baros Mamuju Utara, Sul-Teng

KTM Punaga Takalar, Sul-Sel

KTM Labangka SUmbawa, NTB

Kawasan Kota Terpadu Mandiri

18 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

Generasi I

KTM Kobisonta Maluku Tengah, Maluku

KTM Karnisa Muna, Sul-Tra

KTM Salor Merauke, Papua

KTM Tambora Bima, NTB KTM Nageleo Nageleo, NTT

Lokasi Kota Terpadu Mandiri

KTM Muting Merauke, Papua

KTM Mahalona Luwu Timur, Sul-Sel

KTM Batu Belumpang Bangka Selatan, Ba-Bel

KTM Way Tube Way Kanan, Lampung

KTM Senggi Keenom, Papua

KTM Pada Joyo Tojo Uma-uma, Sul-Teng

KTM Tampolore Poso, Sul-Teng

Generasi II

KTM Penu Tim-Teng Utara, NTT

Generasi II

Rencana Program 2009

INFOBARU 1 terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar; d. WPT terdiri dari 4-5 SKP (Satuan Kawasan Pengembangan) yang memiliki Pusat/ Desa Utama. Setiap SKP terdiri dari 4 — 6 SP (Satuan Permukiman) yang memiliki Pusat Desa; e. KTM membawahi Desa Utama dan Desa Utama membawahi Pusat Desa; f. Usulan pembangunan dan pengem­ba­ ngan KTM merupakan kesepakatan ber­ sama antara pemerintah Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh pemerintah Propinsi, serta lolos seleksi Tim pemerintah; g. Kebutuhan lahan yang diperlukan untuk pem­bangunan dan pengembangan KTM ada­lah untuk pusat benih/bibit dan dem­­farm 230 ha, pembangunan sara­ na dan prasarana pusat KTM 120 ha, pe­ ngembangan permukiman transmigrasi baru minimal 1000 ha, pengembangan trans­migrasi swakarsa mandiri minimal 500 ha.

sa­rana untuk mendukung kegiatan usaha para transmigran dan desa sekitar. Ketiga, terbangunnya sentra-sentra kegiatan bisnis untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi. Struktur tata ruang KTM Secara garis besar tata ruang KTM akan dibentuk melalui tiga hirarki pusat pela­yanan, yaitu Pusat KTM, Desa Utama dan Pusat Desa. Ketiga pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dibentuk dan berfungsi sesuai dengan hirarkinya. Pusat-pusat ter­se­but di­lengkapi berbagai fasilitas yang men­du­kungnya yaitu: = Pertama, Pusat KTM terdiri dari; Pusat Penjualan Produk, Pusat Informasi, Galeri, Ruang Pamer, Perbankan, Terminal Umum dan Terminal Agribisnis, Industri Pengo­ lahan, Packaging, Labelling, Pergu­dangan, Tempat Pembuangan Limbah Sementara, Perbengkelan, Show Room (elektronik, au­ tomotif), Super Mar­ket, Pertokoan, Gro­ sir, Pasar Induk, Hotel, Puskesmas/Rumah Sakit Tipe C, TK, SD, SLTP, SMU, Balai Latihan dan Perpustakaan Umum, Listrik, Telepon, Rumah Ibadah, Air Bersih, Sarana Olah Raga dan RTH, Perkantoran, Ruang Rapat dan Balai Pertemuan. = Kedua, Pusat Desa Utama terdiri dari ; Fasilitas Perbankan, Test Farm, Seed Farm, Pasar Pengumpul, Koperasi dan Sub Ter­ minal, Pergudangan/Pabrikasi (barang

men­­tah sampai setengah jadi, tempat sampah hasil olahan, industri rumah tangga), Kios Tani, Gudang Saprotan, Gudang Penyimpanan, Bengkel, Toko, Pa­ sar, Penginapan, Puskesmas/Pustu, TK, SD, SLTP, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga Kantor Pos Pembantu, Listrik, Telepon, Air Bersih, Perkantoran dan Balai Pertemuan. = Ketiga, Pusat Desa terdiri dari ; Gudang Pengumpul, Kios Tani, Lantai Jemur Dem­ plot, KUD, Warung/Kios/Toko, TK, SD, Balai Pengobatan Rumah Ibadah, Listrik, Telepon, Air Bersih, Kotak Pos dan RTH. Kriteria yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk suatu Kawasan transmigrasi akan dikembangkan melalui pembangunan dan pengembangan Kota Ter­padu Mandiri (KTM) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Masuk ke dalam Kawasan budidaya non kehutanan atau termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Pro­ duksi yang dapat dikonversi (HPK) serta sesuai dengan yang diperuntukkan oleh RTRWP dan RTRWK; b. Luas wilayah KIM minimal ± 18.000 ha, yang diasumsikan berdaya tampung 10.000 jiwa yang terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar; c. Luas WPT (Wilayah Pengembangan Trans­ migrasi) ± 50.000 ha, yang di­asumsikan berdaya tampung ± 9.000 KK / 50.000 jiwa,

Setelah dipenuhinya kriteria di atas, Ke­ men­terian PU melalui Direktorat Jenderal Cip­ta Karya membantu dana stimulan tiap usulan dari Bupati/Pemda dengan telah ma­ suk dalam RPIJM, mempunyai Master Plan, DED dan lahan dalam penguasaan Pemda dan juga menyediakan dana pendamping serta sesuai RTRW Kabupaten dan Provinsi. Landasan Hukum Penyelanggaraan pengembangan kawasan KTM dilandasi oleh beberapa hukum dan peraturan sebagai berikut; = Pertama, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri mengenai KTM, yaitu No.03/ SKB/M/2006; No. KEP-135/MEN/III/2006; No. 02/PKS/M/2006 tentang Pengadaan Pe­­ru­mahan dan Pengembangan Permu­ kiman Pekerja/ Buruh, Tenaga Kerja Indo­ nesia (TKI) dan Transmigrasi. = Kedua, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tersebut diperbaharui de­ ngan dilaksanakan penandatanganan No­­ ta Ke­sepahaman (NK) antara kedua Men­­­­­ teri (Kementerian Nakertrans dan Ke­­men- teri­an PU) tentang Pengembangan Eko­­ nomi Lokal dan Perdesaan Melalui Pem­­ bangu­nan Infrastruktur di Kawasan Trans­ mig­rasi, dan penandatangan PKS antara Dirjen. P2MKT dengan Ditjen. Cipta Karya tentang Pengembangan Infra­struktur Per­ mu­kiman di Kawasan Kota Terpadu Man­ diri, pada tanggal 23 Desem­ber 2010. Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 19

INFOBARU 1 =

=

Ketiga, Keputusan Menakertrans No. 214 tahun 2007, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan eks transmigrasi. Keempat, sebagai instrumen untuk ke­ lancaran koordinasi, sinkronisasi dan in­ tegrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membuat Keputusan Menteri Nomor Kep. 110/MEN/II/2007 ten­tang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

Lingkup Kegiatan Kegiatan dalam mendukung KTM memiliki ruang lingkup sebagai berikut, antara lain yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Kar­ya dengan memberikan fasilitasi berupa bantuan teknis, sosialisasi pelaksanaan mau­­

Secara garis besar tata ruang KTM akan dibentuk melalui tiga hirarki pusat pela­yanan, yaitu Pusat KTM, Desa Utama dan Pusat Desa. pun stimulan pengadaan fisik bidang Prasa­ rana dan Sarana Dasar PU pada Kawasan KTM. Stimulan tersebut meliputi; jaringan sirkulasi meliputi jalan produksi/poros dalam kawa­ san; Sistem Penyediaan Air Minum ka­­­wa­ san, dengan fasilitasi penyediaan air ba­ku, unit produksi dan perpipaan distribusi uta­ ma; dan sistem sanitasi lingkungan yang dilaksanakan secara pemberdayaan ma­sya­ rakat berupa penyediaan prasarana penye­ hatan lingkungan permukiman berba­sis ma­ sya­rakat (IPAL, MCK, pola sampah 3R, sistem drainase berwawasan lingkungan). Dengan adanya sinergitas dan dukungan lintas sektoral, terutama Kementerian Peker­ jaan Umum, diharapkan dapat mem­per­cepat

pembanguan pusat-pusat pertumbuhan ka­ wa­san transmigrasi dan dapat mewu­judkan KTM dalam 15 – 20 tahun ke depan, bahkan bisa lebih cepat lagi. Upaya itu semua di­ persembahkan untuk mengangkat per­eko­ nomian masyarakat transmigran yang ma­sih berkubang keterbatasan. Lokasi Sasaran Lokasi kegiatan yang menjadi sasaran ban­ tuan stimulan pada KTM eks transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Kota Terpadu Mandiri sejak Tahun Anggaran 2007 – 2010 (lihat di peta) dan mengacu kepada Keputusan Menakertrans Nomor Kep.293/ (bcr) MEN/IX/2009.

Contoh Lokasi KTM Mesuji sampai dengan Tahun 2009 mengalami kemajuan seperti berikut:

20 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

Inovasi 1

INOVASI 1

H

Strategi Komunikasi Cipta Karya memanfaatkan anak-anak sekolah sebagai duta sanitasi.

Strategi Komunikasi

Ditjen Cipta Karya 2010-2014 Dwityo A. Soeranto *) Di era globalisasi, keterbukaan informasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan oleh seluruh komponen masyarakat. Kecepatan dan keakuratan informasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Tuntutan masyarakat akan transparansi informasi dan akuntabilitas semakin tinggi dari penyelenggara negara. Semakin cepat dan akurat berita diterima masyarakat, akan dapat mengurangi citra buruk pelayanan birokrasi yang berkembang saat ini.

Humas atau biasa disebut PR (Public Relation) memiliki peran penting dalam mengelola sebuah informasi dalam suatu institusi pe­ merintah. Seperti layaknya di perusahaan, da­lam pemerintahan pun humas sangat di­ perlukan karena pemerintah memiliki ke­ pen­tingan dan tujuan yang bahkan lebih kompleks dari sebuah perusahaan. Fungsi hu­mas tidak hanya sekadar menjaga citra baik pemerintahan, tapi juga untuk men­so­ sialisasikan kebijakan maupun prog­ram yang dijalankan. Sebagai institusi pemerintah, Kemen­te­ rian Pekerjaan Umum sudah tentu memiliki tanggung jawab untuk menja­lankan fungsi kehumasan. Sebagai kementerian teknis, dengan ribuan pembangunan infrastruktur yang dilakukan, peran humas menjadi sa­ ngat vital dalam mengawal maupun me­nye­ bar­luaskan infor­masi kepada masya­rakat. Dengan peran humas yang handal maka

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 21

citra institusi dan juga pembangunan yang dilakukan dapat mengena, diterima, serta dipa­hami oleh masyarakat. Alhasil, citra mau­ pun keberhasilan institusi yang positif akan terangkat. Dalam menjalankan fungsi kehumasan, saat ini Kementerian PU memiliki Pusat Komukasi Publik (PuskomPU) di bawah Sek­ retariat Jenderal sebagai ‘corong’ kemen­ te­rian. Puskompu didukung juga oleh ba­ gian kehumasan di tiap satminkal ataupun direktorat jenderal dalam menjalankan fung­ si kehumasan. Dalam menjalankan fung­ si kehumasan, tiap-tiap satminkal dalam KemenPU tentunya memiliki tantangan dan ken­dalanya masing-masing, termasuk di Dit­ jen Cipta Karya. Dalam menjalankan fungsi kehumasan, Ditjen Cipta Karya sebagai bagian dari Ke­ menterian PU memiliki tantangan dan ham­ batan yang lebih kompleks daripada satminkal lain di KemenPU. Bagaimana ti­dak, sebagai satminkal yang memiliki ratu­san satuan kerja, lingkup tugas kompleks (persampahan, air limbah, air minum, drainase, permukiman dan penataan bangunan), pembangunan ‘abs­­trak’ (pemberdayaan masyarakat, fasi­li­ tasi program, fasiltasi pemda) dan lain-lain membuat Ditjen Cipta Karya sulit untuk me­ ngenalkan pembangunan bidang Cipta Karya kepada masyarakat luas. Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi ko­ mu­nikasi yang handal. Tanpa adanya strategi komunikasi yang handal maka pembangunan maupun kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya tidak akan dikenal dan mengena kepada masyarakat. Untuk menghadapi hal tersebut, segala upaya pun dilakukan. Saat ini Ditjen Cipta telah menyusun strategi ko­ munikasi untuk lima tahun ke depan (20102014). Beberapa hal yang menjadi fokus utama ke depan adalah penguatan komitmen pe­ merintah daerah untuk menempatkan pem­ bangunan prasarana dan sarana bidang Cip­ ta Karya sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kerjasama dan pemahaman akan pentingnya pembangunan bidang Cipta Karya, serta partisipasi unsur-unsur lintas sektoral dan antar stakeholders dalam menciptakan infrastruktur permukiman yang layak huni. Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa bidang ke-Cipta Karya-an kurang dikenal oleh masyarakat. Dalam suatu kesem­ patan, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono

22 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

mengakui, pembangunan bidang Cipta Karya memang masih kurang mendapat apresiasi dari masyarakat. Masyarakat masih menganggap pembangunan sanitasi, sampah maupun air minum kurang menarik dibandingkan jalan maupun jembatan. Meskipun demikian, menurutnya, komitmen pemerintah daerah sangatlah penting dalam mengkampanyekan Cipta Karya. Untuk itu Cipta Karya harus secara kontinyu dan berksesinambungan mengedukasi masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan Bidang Cipta Karya, dengan begitu persepsi masyarakat akan bergerak dengan sendirinya. Permasalahan Lingkup Ditjen Cipta Karya Dalam menyusun strategi komunikasi publik Ditjen Cipta Karya, dilakukan penelitian dengan metodologi eksploratif, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan dengan mengadakan diskusi dengan seluruh sektor di Ditjen Cipta Karya dan “indepth interview” dengan pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Eksplorasi internal ini digunakan untuk mendapat gambaran organisasi dan permasalahan Ditjen Cipta Karya dari internal organisasi. Selain itu juga dilakukan eksplorasi secara eksternal. Eksplorasi eksternal dilakukan dengan melakukan interview terhadap para stakeholder Ditjen Cipta Karya seperti walikota, akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), utamanya yang berprestasi dan peduli akan masalah ke-CiptaKarya-an. Masukan dan pandangan dari para stakeholder ini diharapkan dapat memetakan permasalahan organisasi Ditjen Cipta Karya. Dari hasil eksplorasi tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen Cipta Karya seperti bagan dibawah ini: Persepsi terhadap nilai produk ke Cipta Karyaan belum maksimal

1. Pemahaman yang rendah akan manfaat Permukiman Layak huni terhadap peningkatan kualitas hidup 2. Membutuhkan waktu untuk merasakan manfaat 3. Konsep permukiman layak huni masih merupakan konsep abstrak bagi banyak orang 4. Belum menganggap permukiman layak huni sebagai hak dasar

DJCK Kerjasama antar stakeholders yang masih lemah

1. Kualitas hidup di-klaim oleh banyak sektor kesehatan, perumahan, cipta karya 2. Perbedaan kepentingan stakeholder dalam bekerjasama 3. Pemahaman dan komitmen peran dan tanggung jawab antar stakeholders pusat daerah 4. Belum memahami pentingnya permukiman layak huni bagi kesejahteraan masyarakat

Komitmen pemimpin yang masih rendah

1. Lebih mengutamakan pembangunan sektor2 yang manfaat ekonomis dan sosialnya terasa langsung 2. Pemimpin belum merasakan demand/tuntutan atas ke Cipta Karyaan 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab pemda dalam menyediakan infrastruktur Permukiman Layak Huni 4. Belum dapat menggali manfaat ekonomis, politis dan sosial dari pembangunan ke cipta karyaan 5. Keterbatasan sumber daya finansial dan manusia dalam membangun Permukiman Layak Huni

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan tersebut, maka terdapat tiga fokus utama yang harus dilakukan Ditjen Cipta Karya dalam strategi komunikasi 2010 – 2014-nya: yaitu value enhancement (meningkatkan nilai Ditjen Cipta Karya), commitment building (mendorong komitmen pemimpin) dan cooperation strengthening (memperkuat kerjasama). Meningkatkan Nilai Produk Ditjen Cipta Karya Infrastruktur bidang cipta karya saat ini memang masih kurang mendapat apresiasi dari masyarakat. Pembangunan bidang Cipta Karya masih dianggap kurang “seksi” dibanding infrastruktur bidang lainnya. Upaya peningkatan nilai jual produk Cipta Karya mutlak dilakukan. Caranya tentu saja dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Edukasi ini dilakukan untuk menyadarkan dan juga memberitahu tokoh maupun masyarakat akan manfaat dari pembangunan bidang Cipta Karya. Salah satu aksi yang akan dilakukan

INOVASI 1 Roadmap Strategi Komunikasi Ditjen Cipta Karya 2010-2014

1

VALUE ENHACEMENT

NO

PROGRAM/KEGIATAN

2010 I

2 COMMITMENT BUILDING

3 COOPERATION STRENGTHENING

1

Periklanan TV

2

CK Resource Center

3

Publikasi PKPD PU

4

Lomba liputan media daerah

5

CSR for quality of life

2011

II I

2012

II I

2013

II I

2014

II I

II

Keterangan: Warna muda : Conditioning (persiapan) Warna sedang : Pelaksanaan (intensitas tinggi) Warna pekat : Pemeliharaan (maintenance)

adalah dengan membuat iklan tentang manfaat dan hasil pembangunan Cipta Karya yang dipublikasikan di media elektronik mau­pun cetak secara berkelanjutan dan te­ r­atur. Dengan komunikasi yang dilakukan secara intens maka diharapkan image Cipta Karya dapat dikenal baik di mata masyarakat, sehingga paling tidak masyarakat tahu apa itu Cipta Karya. Selain itu, untuk lebih mengenalkan ma­ syarakat perlu dibentuk sebuah Cipta Karya Information Center. Information Center ini me­­ru­pakan sarana yang memungkinkan ak­ ses data yang lebih mudah bagi masya­rakat. Sarana ini bisa diwujudkan dengan kerja sa­ ma antara pemerintah dae­rah de­ngan Dit­jen Cipta Karya. Dalam Cipta Karya Information Center akan tersedia bahan-bahan mengenai CK, baik berupa buku petunjuk pelaksanaan, modul pelatihan, sampai dengan bahan siap cetak untuk flyer atau brosur. Diharapkan melalui Cipta Karya Information Center ini juga memungkinkan adanya akses internet. Sehingga ke depannya, Cipta Karya Reso­ urce Center ini merupakan pusat infor­masi segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dampaknya akan me­ngu­atkan image

DJCK sebagai mitra dan nara­sumber dalam me­ningkatkan kualitas hidup. Mendorong Komitmen Pemimpin Membangun komitmen memang bukan per­kara mudah. Bisa dibilang masalah ko­ mitmen, dalam hal ini komitmen peme­ rintah daerah merupakan masalah uta­ma pembangunan bidang Cipta Karya. Perlu diingat bahwa pembangunan bidang Cipta karya merupakan tanggung jawab Pe­me­ rintah Daerah. Perhatian para pe­mang­ku kepentingan di daerah dalam bidang Cipta Karya seperti sampah, air minum maupun permukiman masih kurang. Dalam berbagai kesempatan baik workshop, seminar mau­ pun rapat koordinasi, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono selalu mengingatkan akan pentingnya penguatan komitmen pe­me­ rin­tah daerah terhadap bidang Cipta Kar­ ya. Ia juga selalu menghimbau kepada pa­ra pemangku kepentingan di daerah agar ma­ salah ke-Cipta Karya-an mendapat porsi yang lebih. Untuk itu perlu adanya sebuah upaya memacu kepala daerah di kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas hidup ma­ sya­rakat dengan memprioritaskan pemba­­ ngunan bidang Cipta Karya di dae­rah­

nya. Aksi yang dilakukan adalah dengan memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang berprestasi yang kemudian dipub­lika­ sikan ke media agar menjadi pemicu sema­ ngat kepada kepala daerah lainnya. Implementasi lainnya yaitu dengan me­ ngadakan lomba liputan media daerah. Tujuannya adalah memberi ego insentif ba­gi kepala daerah yang berprestasi dalam bi­ dang CK dan public opinion pressure bagi setiap kepala daerah untuk memprioritaskan pemenuhan permukiman layak huni sebagai hak dasar setiap warga negara. Memperkuat Kerjasama Tugas pemerintah tidak akan berjalan de­ ngan efektif tanpa adanya dukungan dari pi­hak lain, dalam hal ini swasta. Dengan semakin berkembangnya perusahaan di In­ donesia, semakin besar pula potensi kepe­ dulian mereka dalam wadah Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dibe­rikan. Cipta Karya adalah masalah bersama dan membutuhkan kerjasama dalam menga­ tasinya. Fakta saat ini, bidang Cipta Karya ,yaitu permukiman sebagai hak dasar yang harus dipenuhi, belum menjadi prioritas CSR. Kerjasama ini masuk dalam strategi ko­ munikasi, untuk menjadikan permukiman Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 23

INOVASI 1

www.bp.blogspot.com

Dalam berbagai kesempatan baik workshop, seminar maupun rapat koordinasi, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono selalu mengingatkan akan pentingnya penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap bidang Cipta Karya.

Contoh: Apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui publikasi di media cetak.

layak huni sebagai salah satu bidang yang diminati program CSR. Selain itu juga untuk menggali potensi program CSR swasta da­ lam mengembangkan prasarana dan sa­rana bidang Cipta Karya. Dalam strategi komunikasi ke depan akan dilakukan upaya “pemasaran” kegiatan pengembangan sarana ke-Cipta Karya-an. Hal ini dilakukan dengan mapping, mem­ buat pemetaan potensi CSR dan ke­giatan pengembangan sarana ke-Cipta Karya-an di berbagai daerah. Selain itu, juga dilakukan dengan membuat branding, design dan packaging, seperti program “CSR for Quality of Life”. Untuk lebih mengenalkan kepada pihak swasta nantinya Ditjen Cipta Karya akan menyediakan pusat informasi bagi pihak swasta mengenai proyek-proyek pengem­ bangan CK yang dapat didanai. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan strategi yang dijalankan, terdapat indikator pencapaian yang digunakan, dimana dari 3 tahap pengelompokan ditargetkan me­ nga­­lami kenaikan sebesar 5 % tiap tahun. Misalnya dari value enhancement (pening­ katan nilai ditjen cipta karya), outputnya adalah pemahaman masyarakat tentang Cip­ ta Karya yang dinilai meningkat 5% tiap ta­ hunnya, begitu juga dengan tahap lainnya. Dengan adanya Strategi Komunikasi Cipta Karya 2010-2014, diharapkan kegiatan yang dilakukan akan lebih fokus dan terarah. Bidang ke-Cipta Karya-an seperti persam­ pahan, air minum, pemberdayaan, penataan bangunan dan lingkungan maupun permu­ kiman dapat dikenal dan mengena oleh ma­syarakat luas. Ironis memang, ratusan program pemberdayaan yang menyasar ri­ buan desa di seluruh Indonesia, bantuan air minum yang telah dimaanfaatkan oleh ribuan bahkan jutaan rakyat indonesia dan segala pembangunan bidang ke Cipta Kar­ yaan yang bersentuhan langsung dengan mayarakat akar rumput justru malah kurang mendapat apresiasi masyarakat, media dan stakeholder lainnya. Dengan adanya komunikasi yang handal, nama cipta karya yang kurang dikenal dan masih dianggap sebagai sebuah pe­ru­saha­ an, bengkel las, dan sebagainya se­cara ber­angsur-angsur dapat hilang di ma­­sya­ rakat. Tentunya hal ini juga menjadi pe­­­micu semangat para “pekerja” Ditjen Cipta Karya agar lebih bekerja keras lagi. Semoga. *) Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Bina Program

24 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

www.bp.blogspot.com

Pojok HUkum

POJOKHUKUM

Perumahan Griya Mutiara Asri di Cibarusah, Cikarang, Bekasi yang diperuntukan untuk Prajurit TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil.

Harmonisasi

Peraturan Rumah Negara Andry Marulitua *) Setelah disahkannya PMK 138 / 2010, proses pembelian Rumah Negara Golongan III oleh Pegawai Negeri menjadi tersendat. Terdapat 110 proses pengalihan Rumah Negara Golongan III tertunda karena menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

K

Kementerian Keuangan menganggap ada­ nya kekosongan hukum yang mengatur secara rinci mengenai Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Negara, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ins­ tansi yang secara khusus memiliki kewe­ nangan dan sebagai Pembina rumah negara sesuai yang dituangkan dalam Hierarki Per­ aturan tentang Rumah Negara memiliki tugas sebagai pelaksana penjualan rumah negara kepada pegawainya untuk membantu Pega­ wai Negeri, khususnya Pegawai Negeri Sipil untuk bisa memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Kementerian Keuangan kemudian mene­­

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 25

tapkan Peraturan Menteri Keuangan No­ mor 138/PMK.06/2010 tentang Penge­lola­­an BMN berupa Rumah Negara, dimana per­ atu­­ran ini memerlukan harmonisasi de­ ngan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Kedua peraturan ini mengatur tentang objek yang sama yaitu Rumah Negara. Setelah disahkannya PMK 138 / 2010, proses pembelian Rumah Negara Golongan III oleh Pegawai Negeri menjadi tersendat. Terdapat 110 proses pengalihan Rumah Negara Golongan III tertunda prosesnya me­nunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Dengan adanya artikel ini penulis ber­ harap untuk bisa memperbaiki proses peng­ alihan hak Rumah Negara Golongan III agar bisa kembali berjalan dengan baik sehingga bisa mengakhiri adanya hambatan dalam pelaksanaan peraturan mengenai rumah negara yang sangat merugikan Pegawai Negeri dalam usaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Satu hal utama yang menjadi perma­ salahan adalah mengenai persetujuan yang diberikan Kementerian Keuangan dalam me­­nindaklanjuti permohonan pembelian Ru­­mah Negara Golongan III oleh Pegawai Negeri. Jiwa dari UU No. 72 / 1957 yaitu ingin memberikan kemudahan bagi Pegawai Ne­ geri untuk memiliki rumah adalah cukup dengan menerima rekapitulasi Rumah Ne­ gara Golongan III yang telah di data oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang selan­ jutnya Kementerian Keuangan akan me­ ner­bitkan persetujuan pengalihan Rumah Ne­gara Golongan III. Sedangkan dalam PMK 138 / 2010 memiliki kebijakan yang berbeda dan cenderung menyulitkan pihak yang ingin mengajukan permohonan untuk membeli Rumah Negara Golongan III, karena masing-masing proses Rumah Negara, baik Golongan I, II, maupun III dokumennya secara fisik dibawa ke Instansi Kementerian Keuangan untuk diperiksa lagi. Karena hal ini merupakan hal yang baru di Kementerian Keuangan, masih banyak permasalahan dan pandangan yang berbeda dalam memproses dokumen permohonan Rumah Negara ini. Akibatnya, banyak Pegawai Negeri yang dirugikan akibat adanya peristiwa ini.

26 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

Berikut penjelasan mengenai peraturan rumah negara yang diatur dalam Permen PU No. 22 / 2008 serta PMK 138 / 2010:

Family Tree Pengaturan Rumah Negara UU No. 72/1957 Ttg Penetapan UU Drt No. 19/1955 Ttg Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai UU UU No. 4/1992 Ttg Perumahan dan Permukiman

PP No. 40/1994 Ttg Rumah Negara

PP No. 31/2005 Ttg Perubahan Atas PP No. 40/1994

Perpres No. 11/2008 Ttg Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan hak atas Rumah Negara

Kepmen Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001 Ttg Sewa Rumah Negara

Permen PU No. 22/PRT/M/2008 Ttg Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Kepmen Agraria/Kep BPN No. 2 th 1998 Ttg Pemberian Hak Milik Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah dibeli oleh Pegawai Negeri dan Pemerintah

Materi yang diatur dalam hierarki peraturan ini adalah proses pengelolaan Rumah Negara, mulai dari proses pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, sampai dengan pengalihan hak atas rumah negara serta penghapusan. Dalam hierarki peraturan ini, yang mempunyai wewenang dalam bidang pengelolaan Rumah Negara adalah Menteri Pekerjaan Umum, seperti tercantum pada : 1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 : Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah‐rumah Negeri termasuk golongan III, dst. 2. Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 : Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum. Hubungan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan dalam hal kewenangan mengenai pengelolaan rumah negara adalah dalam hal persetujuan permohonan penjualan Rumah Negara Golongan III (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957). Bentuk persetujuan ini juga telah diatur dalam Perpres No. 11 / 2008 dan Permen PU No. 22 / 2008, yaitu : 1. Menurut Perpres No. 11 / 2008 BAB V Pasal 13 bentuk persetujuan dari Menteri Keuangan adalah : (3) Menteri mengajukan permintaan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta atau tidak beserta tanahnya baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan daftar rekapitulasi Rumah Negara Golongan III yang diusulkan untuk dialihkan haknya kepada penghuni. (4) Menteri Keuangan memberikan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 2. Dalam Permen PU No. 22 / 2008 dijabarkan format surat permohonan persetujuan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III kepada Menteri Keuangan. Perpres 11 / 2008 memberikan wewenang kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Pembina Rumah Negara. Inti dari hierarki peraturan ini adalah memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri untuk bisa memiliki rumah. Jadi untuk pegawai ne­geri yang memiliki masa kerja minimal 10 tahun bisa mengajukan permohonan sewa beli rumah, yang mana diberikan kemudahan mencicil selama jangka waktu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta harga rumah yang akan dibayarkan oleh pegawai negeri tersebut dikenakan potongan harga yaitu sebesar 50% dari nilai jual objek pajak (NJOP).

www.mariarina.files.wordpress.com

POJOKHUKUM

Pembangunan Unit Perumahan di komplek Perumahan CItra Asri Magelang. Perumahan diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Analisa terhadap Peraturan Menteri Ke­ uangan Nomor 138/PMK.06/2010 ten­tang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara. Dasar hukum dalam PMK 138 / 2010 dalam konsideran ‘Mengingat’ yang mencantumkan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Dalam peraturan tersebut di atas tidak sa­ tu­­pun yang memberikan kewenangan pe­­ ng­aturan mengenai Rumah Negara ke­pa­­da Kementerian Keuangan, karena we­we­­nang untuk itu sudah diberikan kepada Kemen­ terian Pekerjaan Umum. Bahkan dalam PP No. 6 / 2006 pada penjelasan pasal 51 ayat (3) huruf (a) : “Yang termasuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; mi­ salnya, rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuni, dan kendaraan di­ nas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.” Dari dua analisa terhadap dua peraturan menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara UU No. 1 / 2004 dengan UU No. 72 / 1957 dan UU No. 4 / 1992 adalah lex spesialis dan lex generalis yang mana sesuai asas hukum dinyatakan bahwa lex spesialis derogate legi generalis. Itu artinya, peraturan yang mengatur secara khusus mengesampingkan peraturan yang mengatur secara umum.

Bahwa sejak mulai dilaksanakannya pen­ jualan Rumah Negara Golongan III tahun 1955 sampai dengan sekarang (kurang lebih telah berlangsung selama 55 tahun), pen­ jualan Rumah Negara Golongan III yang dilakukan dibawah pembinaan Kementerian Pekerjaan Umum telah berjalan dengan baik, dimana keikutsertaan Kementerian Ke­ uangan sebagai instansi yang memberikan per­setujuan diatur secara lebih lanjut dalam SKB. Dalam proses penyusunan Permen PU No. 22 / 2008 sudah ikut serta pihak interdep yang salah satunya adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan, dan pada saat itu telah disepakati bahwa yang dimaksud de­ ngan persetujuan pembelian rumah ne­gara oleh Kementerian Keuangan diwu­judkan dalam bentuk surat persetujuan per­mohonan pembelian Rumah Negara Go­lo­ngan III dan lampirannnya. Dalam membuat suatu peraturan per­ undang-undangan di Indonesia ber­pe­do­ man kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Per­aturan Perundang-Undangan, pada Bab II yang Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 27

POJOKHUKUM berbunyi sebagai berikut : ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-un­ dangan yang baik yang meliputi : a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 2. Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan di atas pada Pasal 5 huruf (b), tidak tepat bagi Instansi Kemen­ terian Keuangan untuk mengatur ten­tang Rumah Negara karena kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah Ke­ menterian Pekerjaan Umum, yang mana hal ini secara jelas dinyatakan dalam Perpres No. 11 / 2008 bahwa Kementerian Pekerjaan

Umum adalah Pembina Rumah Negara, hal ini juga sekaligus menyatakan bahwa PMK 138 bertentangan dengan hierarki peraturan diatasnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, me­ nurut kesimpulan saya perlu diadakan har­ monisasi PMK 138 dengan Permen PU No. 22 tahun 2008, tiap stakeholder harus berkumpul dan duduk bersama dan me­la­kukan focus group discussion. *) Staff Subdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. (Tulisan ini telah dikonsultasikan dengan Sri Hastuti, SH dan D. Sitorus, SH sebagai bahan dalam rapat kasus-kasus rumah negara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan,Direktorat Jenderal Cipta Karya, 11 Januari 2011)

Pokok-pokok Pengaturan PMK Rumah Negara

RN Golongan I

RN Golongan II

K/L - Pengadaan, Penetapan Status dan izin Penghunian - Pendaftaran dan Pengawasan - Penetapan besaran nilai sewa

K/L - Pengadaan, Penetapan Status dan izin Penghunian - Pendaftaran dan Pengawasan - Penetapan besaran nilai sewa

PU - Pendaftaran rumah negara - Penetapan formula sewa

PU - Pendaftaran rumah negara - Penetapan formula sewa

MK - Pengawasan Pemungutan formula sewa

MK - Pengawasan Pemungutan sewa (DJPB) - Pengawasan Pemungutan formula sewa

MK/DJKN (PMK) - Penetapan status penggunaan - Persetujuan alih Status BMN - Persetujuan pemindahtanganan - Persetujuan penghapusan - Penatausahaan

28 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

MK/DJKN (PMK) - Penetapan status penggunaan - Persetujuan alih Status BMN - Persetujuan pemindahtanganan - Persetujuan penghapusan - Penatausahaan

RN Golongan III

K/L - Mengajukan penetapan pengalihan status RN gol II ke gol III - Persetujuan tertulis pengalihan status RN gol II ke gol III - Melakukan penghapusan RN gol II PU - Penetapan status RN gol III - Penetapan formula sewa - Penetapan Nilai jual (sewa beli) - Mengajukan Persetujuan Pengalihan Hak ke Menkeu - Pelaksanaan pengalihan Hak MK - Pengawasan Pemungutan sewa (DJPB) - Persetujuan Pengalihan Hak (perpres 11/2008) MK/DJKN (PMK) - Alih statsus dan penetapan status RN gol III di PU - Persetujuan penjualan - Persetujuan penghapusan - Penatausahaan

D

Gema PNPM 1

GEMAPNPM 1

Warga Desa Steling kini bisa mendapatkan air minum yang memadai.

Penantian Panjang Warga Steling untuk Air Minum M.Supriaddin *)

Desa Steling berada di wilayah Kecamatan Keliang Utara, kabupaten Lombok Tengah ini, merupakan desa miskin yang dihuni oleh 5.000 jiwa penduduk. Desa ini terdiri 9 dusun. Dari Jumlah penduduk tersebut, 60%nya adalah penduduk miskin. Kemiskinan di desa ini ditandai dengan pendapatan masyarakatnya yang kurang dari Rp.10.000 per hari. Mayoritas masyarakat adalah buruh tani dan dengan mengandalkan lahan garapan yang tidak seberapa luas, mereka terkadang hanya mampu makan sekali dalam sehari.

Desa ini hampir separuh wilayahnya tertutup pohon mahoni, menjadikan desa ini masuk sebagai kawasan hutan lindung yang dimiliki oleh pemerintah. Tetapi, masyarakat juga memiliki lahan garapan yang sebagian besar ditanami durian, pisang, manggis dll. Inilah yang menjadi sumber penghasilan mereka. Di samping tidak tersedianya lahan pe­ kerjaan yang memadai sebagai penyebab kemiskinan di desa ini, hal lain yang lebih krusial adalah tidak tersedianya infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah pra­ sarana air minum. Desa ini tergolong rawan air, walaupun desa ini sebagian besar wilayahnya merupaka kawasan hutan lin­ dung dan memiliki banyak sumber mata air. Ada yang berjarak sekitar 7 kilometer, ada yang berjarak 5 km dan ada pula yang berjarak hanya 2 kmr dari permukimannya, tetapi untuk membuat sumur gali di sekitar rumahnya, baru dapat ditemukan mata air pada jarak lebih dari 120 m. “Sejak saya lahir, untuk memenuhi kebu­ tuhan air minumnya, masyarakat disini harus memikul air dari mata air yang berjarak 2 km, dan harus turun dan naik bukit karena mata air tersebut terletak di bawah bukit,” ungkap Imran, Kepala Dusun Lingkuk Lima yang juga dipercaya oleh masyarakat sebagai Ketua OMS. Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat desa steling memanggul air dengan jeri­ gen atau ember. Dalam kesehariannya, ma­ syarakat desa ini bisa menghabiskan wak­tu setengah hari hanya untuk mengambil air untuk kebutuhan minum dan memasak. Baru pada tahun 1995, masyarakat mem­ punyai ide untuk membangun sistem air minum dari sumber yang berjarak 7 km. Karena sumber inilah yang mempunyai ke­ tinggian yang cukup, agar air dapat me­ngalir secara gravitasi. Dengan sukarela masyarakat mengumpulkan uang untuk mem­beli semen. Setiap ada upah untuk pe­ng­angkutan kayu sampai ke truk-truk pe­ngangkut, masyarakat kumpulkan untuk membeli semen dan pasir. Semen ini mereka gunakan untuk membuat pipa semen. Dengan telaten dan sabar masyarakat mem­buat pipa-pipa semen, karena jika harus membeli pipa yang didatangkan dari kota, biayanya cukup mahal. Masyarakat juga mem­bangun bak penangkap air dan bak-bak pengumpulnya. Tetapi sangat disayangkan, masyarakat pun gagal mengalirkan air mi­ num tersebut, karena air yang mengalir ter­ sebut habis di tengah jalan sebelum sampai

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 29

GEMAPNPM 1

Warga Desa Steling bergotong royong membangun sarana air minum untuk keperluan mereka sehari-hari.

ke permukiman warga. Pipa semen yang dimungkinkan berpori-pori telah menelan air tersebut. Dengan rasa sesal yang sangat dalam, masyarakat pun kembali harus me­ mikul air dari jauh. Keresahan masyarakat memudar, ketika pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan membangun sistem air minum di desa ini. Pada tahun 2004, melalui dana DAK yang di­terima kabupaten ini, sebagian dananya di­gunakan untuk membangun sistem air mi­ num di Desa Steling. Namun upaya pemerintah pun belum dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Ka­rena keterbatasan dana, sistem tersebut tidak dibangun dengan tuntas. Pemerintah kabupaten baru membangun pipa sepanjang 3,5 km dari 7 km pipa yang dibutuhkan. Akhirnya, setelah lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009, pembangunan sistem air minum ini dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten hingga selesai sepanjang 7 km. Tetapi sangat disayangkan, keberuntungan belum berpihak kepada masyarakat desa secara keseluruhan. Rumah yang jauh dari pipa jaringan harus membangun sambungan ke rumahnya masing-masing. Dengan semangat yang menggebu, se­ luruh warga pun berantusias untuk menye­ diakan pipa-pipa sampai ke rumahnya. Air pun telah berhasil mengalir ke area per­

30 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

Keresahan masyarakat memudar, ketika pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan membangun sistem air minum di desa ini. mukiman warga tetapi hanya dapat di­ nikmati di sebagian kecil warga saja. Hal ini disebabkan oleh debit air yang tidak mencukupi. Sedangkan untuk 3 dusun yaitu Dusun Lingkuk Lima, Dusun Umbak Dalam, dan Dusun Sakedek yang seluruhnya dihuni oleh 458 KK belum dapat menikmati air minumnya. Alhamdulilah, kini keberuntungan telah berpihak kepada masyarakat Desa Ste­ ling, karena menjadi desa sasaran PPIP ta­ hun 2010. Dari dana Rp. 250 juta yang di­ terimanya, masyarakat memutuskan untuk mengoptimalkan sistem air minum yang su­ dah ada, disamping juga untuk mem­ba­ngun jalan lingkungan sepanjang 1.370 m. Optimalisasi sistem air minum yang di­ laksanakan adalah dengan menambah ka­ pa­sitas air yang ada di bak penampung. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pe­masangan pipa sepanjang 1.200 m dari sumber air lainnya ke bak penampung yang sudah ada. Kali ini masyarakat tiga dusun ini tidak ingin pengalaman buruknya terjadinya lagi.

Masayarakat tidak ingin gagal lagi. Oleh karena itu, segenap masyarakat sangat mendukung kegiatan pembangunan air minum ini. Dengan berbondong-bondong masyarakat di tiga dusun membawa pipa, menggali dan memasang pipa dengan ti­ dak diberi upah serupiah pun. Dalam pe­ren­ canaannya, pembangunan ini tidak diper­ hitungkan untuk upah, hal ini dilakukan agar dana PPIP bisa mencukupi untuk pe­ masangan pipa sepanjang 1.200 meter dan pembangunan bak penangkap air. Alhamdulillah, rasa syukur pun tak hen­ ti-hentinya diucapkan warga, ketika air mi­ num ini telah berhasil sampai ke rumahrumah warga desa. Bahkan ada warga yang menyumbangkan se-ekor kambingnya untuk diselenggarakan doa bersama masyarakat. Akhirnya, dari penantian yang panjang ini, pada tahun 2010 setelah mendapatkan PPIP masyarakat Desa Steling benar-benar dapat menikmati air bersih secara langsung sampai ke rumahnya. *) Staf Teknis Bidang Cipta Karya, Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah

Gema PNPM 2

GEMAPNPM 2

PPIP

Buka Isolasi Batu Tulis Yudi Gatot *)

Batu Tulis adalah desa yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini tidak mendapatkan akses langsung ke kecamatan yang berada di Desa Ubung karena terpisah oleh Sungai Tiwu Galih. Padahal, Desa Ubung, selain merupakan pusat dari kota kecamatan Jonggat, juga merupakan pusat ekonomi (pemasaran), pendidikan dan kegiatan lainnya.

H

Hamparan hijau terlihat begitu menyejukkan mata ketika menuju lokasi Desa Batu Tulis. Hal ini tidak mengherankan mengingat mayoritas masyarakat Desa Batu Tulis menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Na­ mun sangat sangat disayangkan, potensi pertanian yang cukup tinggi tersebut tidak dapat memberikan nilai tambah bagi ma­ syarakatnya karena hasil-hasil pertanian tidak dapat dipasarkan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena akses menuju pusat pemasaran belum tersedia. Satu-satunya ja­ lan akses desa menuju Desa Ubung sebagai pusat pemasaran terputus oleh Sungai Tiwu Galih yang lebarnya mencapai lebih dari 20

meter dan jalan yang dilalaui masih berupa jalan setapak. Fajaruddin, salah seorang masyarakat De­ sa Batu Tulis mengatakan untuk menuju ke kantor kecamatan, pasar, Puskesmas, dan sekolah harus memutar dengan jarak 10 km dengan melintasi desa-desa lain terlebih dahulu, baru sampai ke pusat kota. Sejak tahun 1972, masyarakat Batu Tulis telah berusaha untuk mengatasi per­ masalahan transportasi ini dengan me­rintis jalan tembus menuju Desa Ubung. Setiap tahun jalan ini terus diperbaiki melalui swa­ daya masyarakat secara bertahap. Sampai tahun 1985, dengan adanya ABRI Masuk Desa

Jembatan Desa Batu Tulis.

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 31

GEMAPNPM 2

Warga Desa Batu Tulis sedang bergotong royong membangun sarana jalan.

Semangat masyarakat yang menggebu dan dengan diiringi oleh doa-doa para sesepuh desa, akhirnya pelaksanaan pem­bukaan jalan dan jembatan dapat ter­lak­sanakan dengan baik.

(AMD), jalan ini dapat terselesaikan. Namun jalan ini tetap tidak dapat menembus Desa Ubung karena memerlukan jembatan yang cukup panjang dengan biaya yang sangat tinggi. Selama lima periode pergantian kepe­ mimpinan desa, kepala desanya selalu mengusulkan pembangunan jembatan ter­ sebut ke tingkat kabupaten dan provinsi serta melalui Musrenbangdes. Namun upaya tersebut belum dapat terealisasi. Sampai akhirnya di tahun 2009, desa ini mendapatkan alokasi dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), barulah jembatan tersebut dapat direa­li­ sasikan. Dengan dana sebesar Rp 250 juta yang diberikan dari PPIP, masyarakat Desa Batu Tulis secara bergotong-royong untuk dapat melakukan pembangunan jembatan yang telah lama mereka impikan dengan baik dan tepat waktu. Pelaksanaan pembangunan jembatan ini bukanlah hal yang mudah. Perencanaan yang

32 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

sudah disusun dan mendapatkan verifikasi dari Tenaga Ahli Konsultan dan Satker di tingkat kabupaten, ternyata membutuhkan biaya yang melebihi dari dana bantuan se­ besar Rp. 250 juta, yaitu mencapai lebih dari 350 juta. Dengan optimis, jembatan ini dapat dise­ lesaikan asalkan dukungan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Keku­rangan biaya tersebut dapat didukung dengan ada­ nya swadaya masyarakat melalui gotong royong, dan bersama-sama mengumpulkan bahan material yang ada di desa, seperti batu, kayu/bambu perancah dan tenaga kerja. Disisi lain, perencanaan jembatan dilakukan pengurangan ketinggiannya namun masih dalam batas aman terhadap muka air banjir maksimal. Semangat masyarakat yang menggebu dan dengan diiringi oleh doa-doa para sesepuh desa, akhirnya pelaksanaan pem­ bukaan jalan dan jembatan dapat ter­lak­ sanakan dengan baik. Bahkan pada saat

pengecoran, hampir 70 warga masya­ra­kat baik laki-laki dan perempuan tu­rut mem­ bantu. Kerja keras masyarakat selama tiga bu­ lan telah membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Kini telah terbangun jembatan sepanjang 35 meter dengan lebar 7 meter dan jalan tembus yang menghubungkan Desa Batutulis dan Desa Ubung. Keberhasilan pelaksanaan PPIP tahun 2009 di desa ini telah menggugah pemerintah pu­sat, sehingga pada tahun 2010 desa ini diberikan bantuan dana PPIP yang ke-dua sebagai apresiasi atas keberhasilannya. Dana bantuan PPIP tahun 2010 ini digu­ nakan untuk membangun jalan aspal se­ panjang 1000 meter. Jalan ini pun telah selesai dilaksanakan. Sehingga keterisolasian Desa Batu Tulis dan desa-desa sekitarnya se­perti Desa Ubung dan beberapa desa di Kuripan. Sungguh luar biasa manfaat dari pelak­ sanaan Program Pembangunan Infra­struk­ tur Perdesaan (PPIP) ini, hanya dengan mem­berikan dana dua kali bantuan telah memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun desanya. Ber­sa­­ma kita bisa, itulah slogan yang cocok un­­tuk pelak­ sanaan program ini. Dengan ke­ber­sa­maan, masyarakat dapat menye­lesaikan ber­bagai permasalahan yang selama ini tidak sanggup dilaksanakan. Selayaknya, program-program pember­da­ yaan ini tetap terus dilaksanakan, minimal 2 tahun berturut-turut, sehingga permasalahan prioritas terutama terkait infrastruktur ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, keberlang­ sungan dan pengembangan infra­struktur ini dapat diteruskan oleh masya­rakat sen­ diri. Terlalu berat, jika masya­rakat harus me­ ngemban tugas untuk mengatasi masa­lah infrastrukturnya sendiri. Sementara, kemam­ puan PAD Kabupaten yang tidak mampu menyokong pengentasan kemis­kinan sam­ pai ke desa-desa. Kini masyarakat telah memperlihatkan manfaatnya jalan ini, pada saat panen tiba, sudah banyak mobil angkutan yang masuk. Aktifitas masyarakat pun kian ramai. Mudahan-mudahan dengan terbukanya ke­ te­risolasian desa ini akan mendorong per­ tumbuhan ekonomi masyarakatnya, yang juga akan mendorong pertumbuhan eko­ nomi lokal bahkan nasional. *) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Provinsi NTB

Resensi

RESENSI

S

Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009

elama periode 2005-2009, bidang pengembangan permukiman Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan rumusan sasaran dalam Renstra, berikut program-program utama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, melalui peningkatan kualitas dan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak. Selama periode itu pula, DJCK telah berhasil mencapai targettarget yang ditetapkan. Bahkan, pada sebagian program berhasil melebihi angka-angka yang telah ditargetkan sebelumnya. Sebagian lainnya, meskipun telah menunjukkan adanya peningkatan, masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal

ini dikarenakan berbagai kendala, baik teknis maupun nonteknis, yang kerap terjadi saat pelaksanaan di lapangan seperti keterbatasan anggaran dan lahan yang tersedia. Kendati demikian, ketidakberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi keberlangsungan program-program DJCK selanjutnya. Semoga, program-program DJCK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia secara luas. Yang pada akhirnya, akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa ini, sesuai dengan Millenium Developments Goals (MDGs). Pencapaian-pencapaian selama kurun waktu tersebut dijabarkan secara terperinci dalam buku ini. Semua sektor bidang Cipta Karya baik persampahan, penataan bangunan dan lingkungan, air minum maupun permukiman. Buku setebal 253 halaman ini dilengkapi dengan berbagai foto, grafik, tabel dan juga data-data lengkap pembangunan Cipta Karya selama periode 2005-2009. Kebehasilan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara tepat sasaran. Diharapkan pula, masyarakat dapat menjaga kelangsungan infrastruktur terbangun dan menjaga keberlanjutan dari setiap program yang telah terlaksana selama ini. Kendala-kendala yang ditemui selama periode lalu dapat menjadi bekal dan pembelajaran pada periode berikutnya. Meski mengatasnamakan Ditjen Cipta Karya, keberhasilan ini bukan semata-mata Ditjen Cipta Karya. Berkat dukungan stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah serta kalangan swasta hingga masyarakat setempat yang dilibatkan secara langsung maupun tidak program-program ini dapat berjalan dengan baik. Buku ini wajib dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen Cipta Karya sebagai bahan referensi pembangunan Cipta Karya yang telah dilakukan selama ini. (dvt)

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

 33

Seputar Kita

SEPUTARKITA Wamen PU Buka IWWEF 2011

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak membuka expo dan forum terbesar di bidang air minum dan air limbah yang diberi nama Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Birawa Assembly Hall Bidakara, Jakarta, Selasa (18/1). Pameran yang berlangsung selama tiga

Sertijab Eselon III di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Sehari setelah pelantikan eselon III oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dilanjutkan dengan serah terima jabatan pejabat (sertijab) eselon III di Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Kamis (20/1). Sertijab dipimpin oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono di Ruang Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Dalam arahannya, Budi Yuwono mengatakan, dengan anggaran Cipta Karya yang meningkat hampir 60% tantangan Ditjen Cipta Karya tahun 2011 ini sangat besar. Untuk itu diperlukan kerja keras, sinergi dan koordinasi dengan baik. “Beban berat ada di pundak bapak ibu sekalian, meskipun demikian, beban tersebut harus dilaksanakan dengan kaidahkaidah good governance, tidak seenaknya. Untuk masalah koordinasi disini perlu digarisbawahi, koordinasi penting baik koordinasi ke atas maupun koordinasi ke bawah,” katanya. Beberapa pejabat yang dirotasi antara lain, Kun Hidayat Soeratno Kabag Keuangan, Deddy Sumantri Kabag Hukum, Raja Mulana Mangiring sebagai Kasubdit PA, Dwityo Akoro Soeranto Kasubdit KLN, Di lingkungan Dit. PBL; Adjar Prayudi Kasubdit Rentek, Eko Djuli Sasongko Kasubdit Gedung dan Rumah Negara, Dedy Permadi Kasubdit Wilayah I, Didiet Arief Akhdiat Kasubdit Wilayah II, Rina Farida Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan. (dvt)

34 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

hari ini diikuti oleh 66 peserta, terdiri dari para pabrikan (supplier) perusahaan pelaku air minum perpipaan (dalam dan luar negeri), pemerintah dan Universitas. Pameran tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) yang didukung oleh Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selain pameran, IWWEF akan mengusung agenda utama yakni forum (konferensi dan seminar). Selain itu, ajang ini juga mempertemukan para Direktur Utama PDAM seluruh Indonesia dalam acara temu mitra Dana Pensiun Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI). “Saya harap pameran ini dapat menjadi ajang tukar menukar informasi para pemangku kepentingan bidang air minum maupun air limbah. Pemerintah akan selalu mendukung badan usaha dalam pengembangan SPAM dengan prinsip yang sehat dan transparan,” kata Hermanto Dardak. (dvt)

2011, Peran Satker Randal Cipta Karya Sangat Vital Sebagai kepanjangan tangan Ditjen Cipta Karya untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, peran Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Satker Randal) tahun 2011 ini sangat vital. Berbeda dengan tahun 2010 yang mengandalkan sakter sektoral di propinsi dalam berkoordinasi, mulai 2011 ini semua satker sektoral tiap propinsi harus melaporkan dahulu ke Satker Randal baru kemudian ke pusat. Demikian disampaikan Direktur Bina Program Antonius Budiono pada saat membuka acara Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2011 di Jakarta, Kamis (13/1). Rapat tersebut diikuti oleh PPK Randal dan Kasatker Propinsi Cipta Karya di 27 propinsi. “Dengan kenaikan anggaran Cipta Karya yang meningkat 60%, peran randal akan menjadi tumpuan. Kenaikan anggaran tersebut menjadikan tugas dan tanggungjawab semakin besar. Minimal penyerapan anggaran Cipta Karya tahun 2011 ini sama dengan tahun lalu yaitu sekitar 94%,” katanya. (dvt)

Redaksi Buletin Cipta K arya Mengucapk an

Selamat atas Dilantiknya par a Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Ditjen Cipta K arya

Nama Kun Hidayat Soeratno Deddy Sumantri Sudarwanto Bambang Sudiatmo Djoko Murwanto Hadi Sucahyono R. Mulana MP. Sibuea Dwityo Akoro Soeranto Dian Irawati Nieke Nindyaputri Adjar Prayudi Eko Djuli Sasongko Dedy Permadi Didiet Arief Akhdiat Rina Farida Theresia Sri Mulyatini Respati Joerni Makmoerniati Syamsul Hadi Hendarko Rudi Susanto Iwan Dharma Setiawan Rina Agustin Handy Bambang Legowo Dodi Krispatmadi Rudi Arifin Endang Setyaningrum Alex A. Chalik Djoko Mursito Oloan M. Simatupang Ngatiman Sardjiono Hilwan

Jabatan Baru Kabag Keuangan, Setditjen CK Kabag Hukum, Setditjen CK Kabag Umum, Setditjen CK Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program Kasubdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Dit. Bina Program Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Bina Program Kasubdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PBL Kasubdit Gedung dan Rumah Negara, Dit. PBL Kasubdit Wilayah I, Dit. PBL Kasubdit Wilayah II, Dit. PBL Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. PBL Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Bangkim Kasubdit Bangkim Baru, Dit. Bangkim Kasubdit Wilayah I, Dit. Bangkim Kasbudit Wilayah II, Dit. Bangkim Kasubdit Pengaturan Kelembagaan, Dit. Bangkim Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PPLP Kasubdit Air Limbah, Dit. PPLP Kasbudit Kasubdit Drainase, Dit. PPLP Kasubdit Persampahan, Dit. PPLP Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. PPLP Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PAM Kasubdit Investasi, Dit. PAM Kasubdit Wilayah I, Dit. PAM Kasubdit Wilayah II, Dit. PAM Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. PAM

Lain-lain: Sitti Bellafolijani Adimihardja Adi Susetyo Setio Djuwono Panani Kesai Savitri Rusdyanti Dewi Chomistriana

Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program, BPPSPAM Kabid Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, BPPSPAM Kabid Analisa Keuangan, Promosi dan Investasi, BPPSPAM Kabag Program dan Anggaran Biro Perencanaan, Setjen Kabag Tata Usaha, Puskompu, Setjen Kabid Konstrusi Berkelanjutan, Badan Pembinaan Konstruksi

Selamat dan Sukses

International Water and Waste Water Expo and Forum (IWWEF) 2011 Jak arta, 18 - 20 Januari 2011