REVITALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH:
Bukan Dominasi Tetapi Sinergi Angelina Ika Rahutami
DISAMPAIKAN DALAM ORASI ILMIAH DIES NATALIS XXVII UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2009
Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Rektor dan para Wakil Rektor Ketua, Anggota Senat dan Guru Besar Universitas Katolik Soegijapranata Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Katolik Soegijapranata Ketua dan Pengurus Yayasan Sandjojo Direktur Pasca Sarjana, Para Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga Segenap Sivitas Akademika Para Undangan sekalian Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat bertemu di forum yang terhormat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor/Ketua Senat Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan orasi ilmiah Dies Natalis XXVII Universitas Katolik Soegijapranata. Dengan kerendahan hati perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul: REVITALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH: Bukan Dominasi Tetapi Sinergi Hadirin yang terhormat, Dua bulan terakhir ini, masyarakat Indonesia disibukkan dengan beberapa perdebatan ekonomi. Perdebatan tersebut sebenarnya berbicara mengenai tataran mainstream pemikiran ekonomi yang kemudian mengabur karena muatan nilai politiknya menjadi semakin kuat. Meskipun saat ini perbedataan itu telah berakhir, namun masih segar dalam ingatan istilah ekonomi Neolib dan ekonomi kerakyatan yang menjadi begitu populer, namun kadang tidak diketahui makna terdalamnya. Perdebatan antara satu mainstream pemikiran ekonomi dengan mashab yang lain, perdebatan mengenai sektor mana yang harus lebih dominan dibandingkan sektor yang lain merupakan hal yang telah terjadi sejak lama. Dalam
kondisi perekonomian yang tidak dapat diprediksi, global dan
adanya tuntutan melakukan pembangunan dengan konsep inclusive growth dewasa
2
ini, sangatlah tidak bijaksana dan tidak strategis bila kita masih disibukkan dengan hal-hal yang bersifat dominasi. Menurut saya, pembangunan ekonomi, tidak lagi harus mengusung peran dominan dari satu pemikiran, satu sektor ekonomi, atau pun satu pilar ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah satu proses yang sinergis, proses yang akan menghadirkan keberpihakan pada seluruh potensi dan sumber daya lokal yang ada. Hadirin yang saya muliakan, Globalisasi, Desentralisasi dan Inclusive Growth: Tantangan Baru Pembangunan Dewasa ini, setidaknya terdapat tiga isu utama yang menarik yaitu globalisasi, desentralisasi dan inclusive growth. Keduanya merupakan hal yang sangat sulit dihindari, sehingga mau tidak mau kita harus masuk di dalamnya. Globalisasi adalah suatu proses dimana sekat antar negara semakin tipis. Perpindahan tenaga kerja, kapital, barang, jasa dan pengetahuan, berjalan dengan cepat, tanpa ada hambatan. Apabila globalisasi dilakukan dan disikapi dengan kebijakan yang benar, pada dasarnya globalisasi akan memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan. Terjadinya globalisasi itu sendiri tidak boleh menyisakan berjuta masalah di bawahnya termasuk kemiskinan. Kemiskinan dapat menghasilkan ketidakstabilan, penyakit, perusakan sumber daya bersama dan lingkungan hidup. Permasalahannya adalah, tidak semua negara siap menghadapi arus globalisasi ini. Belum selesai dengan masalah bagaimana menghadapi globalisasi, hal kedua yang memerlukan perhatian adalah desentralisais. Saat ini, sebagian besar negara memilih melakukan desentralisasi sebagai tata kelola kepemerintahan karena dipandang mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Perubahan ini dengan sendirinya juga mengalihkan atau membagi beban globalisasi tidak saja berada di pundak pemerintah pusat, namun juga pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setiap daerah harus meningkatkan daya saingnya, agar mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Hadirin yang saya hormati, Isu berikutnya yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan adalah isu inclusive growth atau pertumbuhan inklusif. Konsep pertumbuhan inklusif muncul karena adanya kenyataan peningkatan ketidakmerataan pendapatan dan faktor non-pendapatan. Secara sederhana pertumbuhan inklusif mengacu pada
3
pertumbuhan yang adil dan mengandung unsur kemerataan, keseimbangan dan keadilan, termasuk pada kriteria yang intangible. Kebijakan pemerintah dewasa ini tidak boleh hanya menjaga agar pertumbuhan tetap tinggi, namun harus pula memasukkan unsur keseimbangan dan keadilan dalam pertumbuhan (World Bank, 2006). Karena pertumbuhan inklusif berhubungan dengan pendekatan redistributif, maka kebijakan yang diambil seharusnya lebih menekankan pada strategi pengurangan ketidakadilan dan ketidakmerataan secara efektif, dan membuatkan akses atas kesempatan-kesempatan ekonomi. Kriteria yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan inklusif adalah koefisien Gini, tingkat melek huruf, dan distribusi barang publik – termasuk pendidikan, kesehatan, listrik, air, infrastruktur transportasi, keamanan personal dan lain-lain.
Ketidakseimbangan
berupa
lapangan
kerja
yang
terlalu
sedikit,
pertumbuhan sektor pertanian yang terlalu kecil, kesenjangan antar daerah, ketertinggalan antar masyarakat merupakan hal-hal yang harus diperhitungkan. Konsep pertumbuhan inklusif akan membuat pembangunan tersedia dan dapat diakses oleh banyak pihak terutama kaum miskin, marjinal dan yang terpinggirkan baik secara sosial maupun geografis. Pertumbuhan inklusif berarti pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan kesempatan, tetapi yang lebih penting lagi, menjamin akses terhadap sumberdaya dan kesempatan tersebut secara adil. Pertumbuhan inklusif memiliki dua jangkar strategi. Yang pertama adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelajutan agar tercipta kesempatan kerja yang produktif dan manusiawi, dan yang kedua adalah pelibatan masyarakat untuk menjamin akses atas kesempatan yang setara (McKinley, 2008). Dua strategi utama ini dapat dilakukan bila pemerintah mampu mendisain intervensi secara tepat dalam kondisi tata kelola pemerintahan yang kuat dan baik. Bila
pertumbuhan
inklusif
dikaitkan
dengan
kecenderungan
tata
kelola
kepemerintahan yang bersifat desentralisasi, maka setiap daerah harus mampu mendisain intervensi dan kebijakan secara tepat agar daerah tersebut tidak hanya memiliki daya saing, namun juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta menjamin unsur kemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, Ekonomi yang Berkeadilan dan Sinergi: Sebuah Jawaban
4
Bila mencermati tiga tantangan pembangunan ekonomi yang saya sampaikan sebelumnya, maka formulasi dan implementasi strategi pembangunan ekonomi pada tingkat regional menjadi penting. Target akhir yang berupa pertumbuhan yang tinggi dan berkelajutan serta jaminan atas akses yang setara, membuat pengelolaan ekonomi yang hanya bersandar total pada mekanisme pasar, dan dikerjakan oleh sektor tertentu menjadi tidak memadai. Saya melihat ada dua ide besar yang dapat digunakan dalam menjawab tantangan-tantangan di atas yaitu ekonomi yang berkeadilan dan sinergi. Mengapa ekonomi yang berkeadilan? Dan mengapa harus sinergi? Ekonomi yang Berkeadilan Indikator pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang akan menghadirkan keberpihakan pada seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Keberpihakan pada seluruh potensi dan sumber daya mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi akan melibatkan semua pihak, dan memberikan manfaat kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang secara adil. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi yang berkeadilan yang mengarah pada tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan bersarma. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang muncul selama ini berupaya memasukkan unsur keadilan ekonomi dalam pola pemikirannya, meskipun dengan tataran yang berbeda. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang muncul dari pemahaman agama pun juga melihat bahwa keadilan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Nota Pastoral yang dikeluarkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia pada tahun 2006, mengusung semangat Habitus Baru: Ekonomi yang Berkeadilan, Keadilan bagi Semua: Pendekatan Sosio-Ekonomi, merupakan salah satu upaya untuk membawa kehidupan ekonomi yang lebih manusiawi di Indonesia. Keprihatinan yang dimunculkan adalah masalah kebijakan yang cenderung tidak mengentaskan warga dari kemiskinan, namun justru menciptakan ketergantungan yang semakin besar pada sumberdaya yang bukan merupakan bagian dari kehidupan ekonomi rakyat biasa (KWI, 2006). Keprihatinan juga muncul atas kenaikan jumlah pengangguran akibat kemunduran kegiatan di sektor ekonomi riil dan digantikan dengan kegiatan di sektor keuangan, serta rendahnya tingkat pendidikan.
Bertambahnya
pengangguran ini akan mendorong kenaikan kaum miskin yang dampak jangka
5
panjangnya akan tetap melekat pada kelompok yang paling lemah yaitu anakanak dan perempuan. Nota pastoral (KWI, 2006) melihat buramnya kondisi sosial ekonomi yang ditandai dengan kesenjangan yang tajam disebabkan oleh hal-hal berikut: 1. Komersialisasi yang semakin luas, dan penerapan mekanisme pasar 1 di semua lini kehidupan. 2. Masalah kebijakan publik yang mengalami proses komersialisasi pada pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan publik. 3. Ciri mendua globalisasi yang menyebabkan akses atas kesempatan lebih ditentukan oleh tingkat daya beli. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya memicu munculnya suatu kesadaran, bahwa menggantung diri secara penuh terhadap kekuatankekuatan eksternal, penerapan konsep pasar yang kebablasn, daen tidak adanya solidaritas
dan
subsidiaritas
akan
cenderung
memperburuk
kualitas
kesejahteraan. Seharusnya ekonomi ditata dengan semangat kesejahteraan bersama 2. Apabila konsep dan strategi ekonomi yang lalu dipandang tidak mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara cepat, maka solusi yang ditawarkan bukanlah menghilangkan sistem pasar dan menggantinya dengan mashab pemikiran yang lain (karena ini sama saja memunculkan dominasi baru). Bukan semacam itu yang harus dilakukan. Yang diperlukan adalah revitalisasi
strategi
dengan
memasukkan
unsur-unsur
ekonomi
yang
berkeadilan yang selama ini sering dilupakan. Pencapaian kesejahteraan bersama tidak dapat diserahkan pada proses otomatis mekanisme pasar, namun butuh sinergi untuk mengintervensinya. Komunitas-komunitas warga perlu bangkit untuk mengusahakan kesejahteraan mereka sendiri dan didukung oleh pelaku usaha besar dan pemerintah dengan kebijakannya (KWI, 2006). Hadirin yang berbahagia, Sinergi Kebijakan Seperti
yang
saya
ungkapkan
sebelumnya,
untuk
mencapai
kesejahteraan bersama dibutuhkan adanya sinergi. Sinergi ini tidak hanya Mekanisme pasar bukan sesuatu yang buruk, namun ketika diterapkan tanpa terkecuali maka akan cenderung menyingkirkan begitu banyak orang. 2 KWI melihat bahwa kembali ke asas bonum publicum (kesejahteraan bersama) merupakan penutun utama cara bertindak dan berpikir ekonomi. 1
6
berada pada tataran kebijakan namun juga perlu sinergi pelaku pembangunan. Sinergi atau koordinasi kebijakan merupakan diskusi yang tidak pernah selesai dalam dunia akademis. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya baik di negara maju maupun berkembang, pembuatan kebijakan ekonomi kerap diwarnai oleh keinginan suatu institusi untuk mendominasi kebijakan dan strategi. Perdebatan mengenai peran dominan dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi perdebatan sektor mana yang dominan dan perdebatan pemikiran ekonomi apa yang digunakan untuk menentukan pola dan asumsi ekonomi. Perekonomian
dapat
dibedakan
menjadi
beberapa
sektor.
IMF
menggunakan model 4 pilar atau blok ekonomi yaitu blok riil, fiskal, eksternal dan moneter. Beberapa pemikir ekonomi membuat pembedaan yang lebih sederhana menjadi sektor fiskal dan sektor moneter. Pada sudut pandang yang lain, misalnya dalam pembahasan mengenai Public Private Partnership, agen ekonomi dibedakan menjadi pemerintah, bisnis dan masyarakat. Apa pun bentuk pembedaannya, isu mengenai siapa yang seharusnya memegang kendali ekonomi tetap saja bergulir. Salah satu contoh dominasi kebijakan dapat dilihat pada interaksi antara otoritas fiskal dan moneter. Sargent dan Wallace (1981) membedakan pola pelaksanaan kebijakan dengan istilah kebijakan moneter dominan dan kebijakan fiskal dominan 3. Kebijakan dikatakan kebijakan moneter dominan apabila otoritas moneter bersifat aktif dalam menentukan stok uang nominal atau suku bunga nominal, sehingga konsekuensinya adalah otoritas fiskal harus menerima tujuan kebijakan moneter yang lebih menekankan pada stabilitas harga (Liviatan, 2003; Thadden, 2004). Di sisi lain, kebijakan fiskal dominan ditandai dengan kebijakan moneter yang bersifat subordinat terhadap kebijakan fiskal dan dibebani pembiayaan defisit fiskal melalui pajak inflasi. Dalam analisis tradisional, koordinasi atau interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal tidak menimbulkan masalah apabila dikontrol oleh pembuat kebijakan yang sama. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa otoritas moneter dan fiskal dengan institusi yang berbeda (Bohn, 2002) jauh lebih banyak
3 Dalam
konteks yang sama, Aiyagari-Gertler (1985) membedakan menjadi Rejim Ricardian dan Non-Ricardian, sedangkan Leeper (1991) menyebutnya dengan kebijakan moneter aktif (fiskal pasif) dan kebijakan fiskal aktif (moneter pasif)
7
dibandingkan dengan negara yang memiliki otoritas moneter dan fiskal dalam satu lembaga yang sama 4. Sehingga pengambilan kebijakan di salah satu blok akan mempengaruhi kinerja blok yang lain. Dewasa ini isu kebijakan tidak lagi hanya berkutat pada apakah moneter yang dominan atau fiskal yang dominan, dan lebih beralih pada koordinasi antar kebijakan. Bagaimana koordinasi kebijakan ini diterapkan pada tingkat daerah? Tentu saja proporsi koordinasi yang terjadi berbeda dengan penetapan kebijakan di tingkat nasional. Koordinasi antara sektor fiskal dan sektor eiil dapat dilakukan dalam bentuk penguatan sektor riil melalui intermediasi keuangan, dan penstabilan harga. Fungsi intermediasi keuangan dan stabilisasi harga merupakan fungsi otoritas sektor moneter dalam hal ini Kantor Bank Indonesia setempat. Selain koordinasi kebijakan lintas sektor, pemerintah daerah tetap perlu melakukan koordinasi kebijakan lintas institusi. Hal ini terutama untuk mensinkronkan kebijakan dan rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing SKPD. Salah satu konsep sinergi kebijakan yang bisa digunakan adalah The Policy Coherence Cycle (OECD, 2008). Konsep PCC terdiri dari (i) penetapan dan pembuatan prioritas tujuan, (ii) koordinasi kebijakan dan implementasinya, dan (iii) pengawasan, analisis dan pelaporan. Ketiga proses ini harus berjalan secara berkesinambungan agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal. Koordinasi, koherensi kebijakan dan komitmen diperlukan untuk menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Tuozzo, 2004)
Penetapan dan prioritas tujuan: Blok yang dibangun: komitmen politik dan kebijakan
Pengawasan, analisis dan pelaporan: Blok yang dibangun: sistem untuk pengawasan, analisis dan pelaporan
Koordinasi kebijakan dan penerapannya: Blok yang dibangun: mekanisme koordinasi kebijakan
Di Indonesia, otoritas fiskal berbeda dengan otoritas moneter. Otoritas fiskal adalah Departemen Keuangan, sedangkan otoritas moneter adalah Bank Indonesia (BI).
4
8
Sumber: OECD, 2008 Gambar 1. The Policy Coherence Cycle Hadirin yang saya hormati, Sinergi Pelaku Pembangunan Sinergi kebijakan belumlah cukup untuk menjamin implementasi di tingkat meso dan mikro akan berjalan baik. Maka sinergi antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta menjadi hal penting seperti yang disebut dalam konsep Public Private Partnership (PPP). Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal PPP. PPP secara luas berarti kesepakatan kerjasama antara pemerintah
dan pihak swasta, dalam bentuk
pembiyaan, pembuatan disain, pengimplementasi dan pengoperasian fasilitas dan jasa infrastruktur yang biasanya disediakan oleh pemerintah (DEA dan ADB, 2006). PPP tidak berarti mengurangi tanggungjawab dan akuntabilias pemerintah. Pemerintah tetap bertanggung jawab menyediakan fasilitas publik dan jasa yang berkualitas. PPP juga diperlukan karena adanya keterbatasan sumberdaya dan kapasitas pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah akan bekerja sama dengan industri atau pelaku usaha besar untuk terlibat dalam penyediaan fasilitas publik. Selain industri besar, maka kemitraan ini juga dilakukan dengan UKM, dengan tujuan yang berbeda. Dalam pengembangan dan penerapan kebijakan pembangunan, UKM teridentifikasi sebagai mesin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. United Nations Development Programme menyatakan bahwa UKM merupakan kunci dalam pengurangan kemiskinan (Dervis, 2005). Usaha kecil dipandang mampu menawarkan jalan baru bagi pembangunan baik di negara sedang berkembang maupun negara maju (Onojaefe dan Leaning, 2007).
9
Pola kemitraan antara pemerintah dengan UKM pun berkembang menjadi beberapa pola (Hunagi, 2007). Perkembangan terakhir dari pola PPP dalam ekonomi daerah adalah memasukkan unsur universitas dalam sinergi antara pemerintah dengan UKM. Keterlibatan universitas menjadi bagian penting dalam mengakselerasi pembangunan. PPP Klasik
PPP Komunitas
PPP Pemerintah daerah
Pemerintah
UKM Klaster
UKM
Pemerintah
UKM Pemerintah daerah Universitas
Sumber : Hunagi, 2007 Gambar 2. Pola Public Private Partnership Selama ini universitas kadang terlupakan dalam proses pembangunan. Keterlibatannya lebih bersifat spontan dan tidak by design. Setidaknya ada dua hal utama yang bisa disumbangkan oleh universitas dalam pembangunan daerah. Yang pertama adalah membantu melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua adalah menyusun disain kebijakan yang melibatkan asa nalar. Salah satu bentuk keterlibatan universitas adalah memberikan asistensi kewirausahaan mengenai pengembangan rencana bisnis dan juga membuatkan jejaring ke investor yang potensial kepada UKM (Palmintera et. al., 2005). Universitas juga dapat dijadikan atau pun menjadikan dirinya sebagai pusat inovasi. Keberadaan pusat inovasi menjadi penting karena masyarakat dan UKM biasanya mengalami hambatan inovasi. Universitas yang memiliki budaya kewirausahaan diharapkan dapat menjadi kunci dalam proses transfer teknologi.
10
Peran universitas yang kedua berkaitan dengan pemodelan asa nalar (rational expectation). Dalam kondisi ekonomi yang semakin tidak dapat diprediksi dan volatile, maka asa nalar merupakan hal yang penting. Asa nalar pada dasarnya merupakan pengembangan dari asa adaptif (adaptive expectation). Bila asa adaptif lebih banyak menggunakan nilai dari variabel masa lalu, atau bersifat backward looking, sedangkan asa nalar bersifat forward looking (Holden et.al 1985). Lalu apa keterkaitan asa adaptif dan asa nalar dalam pembuatan kebijakan regional? Selama
ini
terdapat
kecenderungan
SKPD
menyusun
rencana
pembangunan didasarkan pada asa adaptif yaitu dengan menggunakan informasi historis yang dimiliki. Penggunaan asa adaptif dalam proses perencanaan biasanya karena keterbatasan data dan pengetahuan. Hal ini menyebabkan kesalahan di masa lalu akan terus berulang. Paradigma ini seharusnya diubah. Penyusunan rencana pembangunan adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh tim ahli dan tidak disusun dalam jangka waktu yang sempit. Penyusunan rencana pembangunan membutuhkan pemodelan yang melibatkan unsur asa nalar. Asa nalar dibentuk dengan menggunakan berbagai informasi yang tersedia untuk meningkatkan akurasi prediksi. Bila dalam asa nalar terjadi kesalahan yang sistematik, maka akan diatasi dengan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Di sinilah universitas dapat mengambil peran untuk mentransfer pengetahuan mengenai pembentukan asa nalar dan menerapkannya dalam model perencanaan pembangunan regional. Hadirin yang saya hormati, Jawa Tengah: Menjawab Tantangan melalui Sinergi Setelah
kita
melihat
berbagai
konsep
pembangunan
daerah,
maka
sekaranglah saatnya kita melihat permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah. Identifikasi awal perlu dilakukan untuk menentukan sinergi yang tepat baik dari sisi kebijakan maupun pelaku. Struktur perekonomian Jawa Tengah pada dasarnya didominasi oleh tiga sektor utama yaitu pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restauran (PHR). Ketiga sektor ini dalam 2 tahun terakhir memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan sektor-sektor lain dan juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal terakhir 2007, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 3,34 % terhadap
11
pertumbuhan ekonomi, sedangkan PHR sebesar 1,31%. Pada awal kuartal I tahun 2008, komposisi ini tidak banyak berubah. Namun ketika krisis finansial global melanda maka industri pengolaha meruapak sektor yang paling terpukul. Beberapa perusahaan terutama yang berorientasi ekspor mengalami kondisi yang buruk. Kejadian ini menyebabkan kontribusi industri pengolahan semakin menurun. Sebaliknya sektor pertanian, pada masa krisis justru menunjukakn pertumbuhan yang baik, dan memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan. Angka perkiraan pada kuartal IV-2008 dan kuartal I-2009 kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,16% dan 2,06%. Tabel 1. Kontribusi Terhadap Pertumbuhan PDRB Riil (Dalam %) Lapangan usaha
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08*
I-09**
Pertanian
2,05
1,59
0,30
-1,64
-0,78
1,25
1,42
2,16
2,06
Pertambangan dan penggalian
0,09
0,10
0,07
0,03
0,02
0,02
0,06
0,06
0,07
Industri pengolahan
0,64
1,33
1,81
3,34
2,91
1,59
2,04
-0,80
-0,76
Listrik, gas dan air bersih
0,01
0,06
0,08
0,07
0,04
0,04
0,04
0,03
0,02
Bangunan
0,43
0,4
0,45
0,33
0,3
0,33
0,35
0,51
0,42
Perdagangan, hotel dan restauran
1,33
1,32
1,56
1,31
1,15
1,21
1,05
0,93
0,96
Pengangkutan dan komunikasi
0,40
0,43
0,34
0,42
0,35
0,33
0,48
0,35
0,36
Keuangan, persewaan dan jasa
0,07
0,18
0,28
0,44
0,40
0,30
0,25
0,19
0,38
Jasa-jasa
0,36
0,43
0,74
1,23
1,10
0,89
0,69
0,50
0,77
Sumber: Kajian Ekonomi Regional, Kantor Bank Indonesia Semarang Keterangan : * angka sementara, ** angka sangat sementara proyeksi KBI semarang Komposisi sektoral yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan pemerintah Jawa Tengah sebaiknya ditujukan pada pengembangan ketiga sektor ini. Fokus kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Jawa Tengah dengan slogan Bali Ndesa Mbangun Desa, sedikit banyak mencerminkan bahwa sektor pertanian akan menjadi fokus pengembangan perekonomian Jawa Tengah. Strategi kebijakan ini akan berjalan dengan baik bila ada sinergi. Sinergi yang terjadi antara kebijakan moneter dan fiskal pada tingat regional memang tidak seperti koordinasi yang terjadi pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena keputusan kebijakan beberapa instrumen moneter tidak mungkin diambil pada tingkat regional (Kantor Bank Indonesia). Namun demikian, dengan melihat struktur ekonomi dan juga inflasi, Kantor Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah
tetap dapat melakukan beberapa sinergi. Koordinasi yang dapat
dilakukan adalah dukungan terhadap pergerakan sektor riil. Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Jateng Menurut Jenis Penggunaan (Yoy, %)
12
Penggunaan Konsumsi rumah tangga • Makanan • Non makanan Konsumsi pemerintah PMTB Ekspor Impor PDRB
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
4,53 1,91 8,54 6,69 5,86 2,59 0,65 5,37
5,05 2,31 9,25 8,84 5,71 1,03 -6,53 5,86
5,63 3,28 9,18 13,48 5,56 6,26 16,75 5,63
5,29 2,92 8,74 19,83 5,56 22,25 13,31 5,51
5,13 2,37 9,11 14,71 6,18 2,6 16,06 5,49
5,11 2,37 9,02 9,32 6,14 -5,75 -6,28 5,96
6,51 2,97 11,54 8,88 7,16 1,52 -12,51 6,39
IV-08* 4,95 2,77 7,96 8,23 7,24 2,31 13,03 3,94
I-09** 4,92 2,31 8,44 7,86 5,34 -8,81 -10,96 4,29
Sumber: Kajian Ekonomi Regional, Kantor Bank Indonesia Semarang Keterangan : * angka sementara, ** angka sangat sementara proyeksi KBI semarang Mengapa
sektor
moneter
perlu
berkoordinasi
untuk
mendorong
pertumbuhan sektor riil? Bila diamati data jenis penggunaan PDRB riil di Jawa Tengah, maka terlihat dengan jelas bahwa konsumsi pemerintah memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor. Pengeluaran pemerintah terutama untuk pembangunan memanglah hal yang baik, namun perekonomian akan menjadi rapuh bila hanya tergantung pada peran pemerintah. Dalam pembangunan dibutuhkan kombinasi antara pengeluaran pemerintah dan investasi, agar sektor riil dapat berjalan dengan baik. Krisis finansial rupanya turut menyurutkan nilai investasi yang masuk ke Jawa Tengah. Dalam kondisi ini untuk menggerakkan sektor riil, maka perlu peran perbankan lebih banyak. Peran perbankan yang terbesar dalam menggerakkan sektor riil adalah intermediasi keuangan kepada investor dan menjaga stabilitas harga. Tantangan yang dihadapi dalam intermediasi keuangan ada dua yaitu pemberian kredit sektoral dan kredit untuk UKM. Data penyaluran kredit modal kerja per sektor ekonomi menunjukkan peningkatan dari kuartal IV-2007 sampai ke kuartal I-2009. Permasalahannya terletak pada sektor yang paling banyak memanfaatkan kredit modal kerja. Terlihat bahwa PHR merupakan sektor yang paling banyak mendapat kredit (kuartal I-2009 mencapai Rp 21.388 milyar). Sektor lain adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp13.736 milyar pada kuartal I-2009. Sektor pertanian yang akan menjadi fokus strategi Jawa Tengah nampaknya justru belum memiliki proporsi kredit modal kerja yang memadai, bahkan pada kuartal I-2009 mengalami penurunan sebesar -1,19%. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dan koordinasi antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Kantor Bank Indonesia Semarang, agar penyaluran kredit bisa berada dalam skema yang sesuai dengan fokus pemerintah.
13
25,000.00
20,000.00
19,580.00
Rp Milyar
17,186.00
20,413.00
12,889.00 8,439.00
21,388.00
13,749.00
13,736.00
17,765.00
15,000.00
10,000.00
21,230.00
9,499.00
10,750.00
5,000.00
0.00
2,002.00 1,969.00 1,952.00 1,864.00 78.00 44.00 31.00 41.00 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 pertanian
pertambangan
industri
listrik, gas dan air
konstruksi
PHR
pengangkutan
jasa dunia usaha
jasa sosial masyarakat
lainnya
2,032.00 81.00 I-09
Sumber: LBU Bank Indonesia Gambar 3. Penyaluran Kredit Modal Kerja per Sektor Ekonomi (Rp Milyar) Peran berikutnya yang dapat diambil dalam bentuk koordinasi antara sektor moneter dan fiskal adalah stabilisasi harga. Inflasi di Jawa Tengah bergerak cukup fluktuatif terutama pada masa dimana terdapat shock ekonomi baik berupa kenaikan harga minyak maupun kondisi krisis. Inflasi year on year
tertinggi terjadi pada
kuartal IV-2005 sebesar 15,13%. Melalui kebijakan yang tepat inflasi ini pada ditekan sehingga pada awal 2007 mengalami penurunan sehingga inflasi sebesar 6,72%. Harga kembali mengalami kenaikan pada periode-periode berikutnya akibat imbas dari adanya krisis finansial global. Pada kuartal III-2008 inflasi mencapai 10,21% namun berhasil ditekan sehingga pada kuartal I-2009 turun menjadi 6,94%.
14
16.00
15.13 14.32
14.00
13.25
12.00 10.21
%
10.00 8.50
8.00
6.98 6.00
6.00
9.01
8.96 6.44
6.72
5.73 5.08
6.94
4.00 3.96
2.00
2009.1
2008.3
2008.1
2007.3
2007.1
2006.3
2006.1
2005.3
2005.1
2004.3
2004.1
2003.3
2003.1
0.00
Sumber: Kantor Bank Indonesia Semarang Gambar 4. Inflasi Jawa Tengah (year on year, dalam %) Tantangan pengendalian harga tidak hanya berhenti pada stabilitas harga saja. Secara teoritis inflasi dapat dibedakan menjadi demand side inflation dan supply side inflation. Kebijakan moneter lebih leluasa menstabilkan harga bila inflasi berasal dari sisi permintaan. Masalahnya akan menjadi sulit bila inflasi lebih banyak berasal dari sisi penawaran, karena sisi penawaran lebih banyak terkait dengan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter. Bila diperhatikan lebih lanjut berdasarkan sumber inflasi, maka terlihat bahwa kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar merupakan penyumbang inflasi terbesar. Kelompok kedua dan ketiga yang menyumbang terjadinya inflasi terbesar adalah makanan jadi dan bahan makanan. Kelompok-kelompok ini merupakan inflasi yang berasal diluar core inflation yang dapat dikelola oleh otoritas moneter. Berdasarkan fenomena ini, maka koordinasi antara pemerintah dan Kantor Bank Indonesia Semarang menjadi sangat penting 5. Apalagi dewasa ini masyarakat mulai memiliki informasi yang lengkap yang memungkinkan terbentuknya asa nalar, yang akan mempengaruhi pembentukan inflasi itu sendiri. Tabel 3. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang (Year On Year, Dalam %) Jenis
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09*
Langkah bagus yang dilakukan oleh KBI Semarang adalah adanya koordinasi tindakan ketika mengumumkan tingkat inflasi di Jawa Tengah per periode.
5
15
Umum Bahan makanan Makanan jadi, minuman, rokok tembakau Perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, rekreasi, olahraga Transpor, komunikasi, jasa keuangan
9,01 17,33
10,21 16,71
9,55 12,91
6,94 7,76
5,0-6,0 8,0-9,0
9,74
13,17
12,90
9,22
9,0-10,0
9,73 9,13 6,40 8,54 11,2
12,77 8,78 6,13 4,44 11,92
13,46 7,06 7,68 4,93 7,14
12,17 7,08 6,97 4,99 1,92
11-0,12,0 7,0-8,0 6,0-7,0 5,0-6,0 1,0-2,0
Sumber: BPS data diolah, dan KBI semarang Keterangan : * angka sementara Hadirin yang saya muliakan, Seperti dikemukakan dalam catatan mengenai pertubumbuhan inklusif, globalisasi dan pembangunan tidak boleh menyisakan masalah bagi kaum miskin dan marjinal. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang lekat dalam pembangunan. Pemerintah provinsi Jawa Tengah telah berusaha dengan berbagai strategi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah. Bila dilihat secara data, kemiskinan dari tahun 2003 sampai dengan 2006 memanglah mengalami penurunan. Bila pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin adalah 6.980.000 orang maka pada tahun 2007 “tinggal” 6.627.200 orang. Yang menjadi masalah apakah penurunan ini cukup signifikan dalam 4 tahun? Tentunya perlu upaya yang lebih besar agar penurunan bisa lebih besar dari 4,69%. Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran di Jawa Tengah 2003-2007
Tahun 2003 2004 2005
Penduduk Miskin Prosentase Jumlah (%) 6.980.000 21,78 6.843.800 21,11 6.533.500 20,49
Penganggur Prosentase Jumlah (%) 912.513 5,66 1.299.220 7,72 1.446.404 8,51
2006
7.100.600
22,19
1.356.909
8,20
2007
6.667.200
20,43
1.360.219
7,77
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Hal yang berkebalikan terjadi dengan pengangguran. Dari data terlibat bahwa pengangguran masih relatif tinggi di Jawa Tengah, dan memiliki kecenderungan bertambah. Apakah krisis ekonomi dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk membenarkan naiknya pengangguran? Rasanya tidak. Krisis memang akan mendorong penutupan berbagai industri, namun semangat yang seharusnya lebih dipahami adalah lapangan pekerjaan tidak dapat digantungkan hanya pada
16
pemerintah. Budaya kewirausahaanlah yang seharusnya dipacu untuk mengatasi masalah ini. Dan untuk menciptakan budaya kewirausahaan tentulah dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pihak swasta, masyarakat serta universitas. Sinergi inilah yang diharapkan akan mengakselerasi tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera, baik, dan manusiawi. Ukuran yang lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Gini (IG) dan Indeks Williamson (IW). Menurut saya, indeks-indeks ini mengukur kualitas pembangunan secara komprehensif. IPM yang diwakili oleh angka melek huruf dan pengeluaran riil per kapita, dari tahun 2003 sampai 2007 menunjukkan perbaikan. Masyarakat Jawa Tengah yang masih buta huruf sebanyak 7,7%. Sedangkan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dari Rp 618.700 perbulan menjadi Rp 622.800. Meskipun pengeluaran per kapita ini mengalami kenaikan, hal yang harus dicermati berikutnya adalah Upah Minimum Regional Jawa Tengah. Bila selisih antara pengeluaran riil per kapita dengan UMR sedikit, hal ini tetap menjadi masalah, karena tidak setiap orang bekerja, sehingga UMR tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Tabel 5. Capaian IPM IPG, IDG, IG dan IW di Jawa Tengah 2003-2007
2003
Ang ka Mele k Huru f (%) NA
2004
Tah un
Pengelua ran Riil/Kapit a (Rp)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pemberday aan Gender (IDG)
Inde ks Gini (IG)
Indeks Williams on (IW)
NA
58,9
56,2
0.25
0.70
86,7
618.700
59,8
56,5
0.25
0.72
2005
87,4
621.400
60,8
56,9
0.28
0.75
2006
88,2
621.700
63,7
59,3
0.27
0.73
2007
92,3
622.800
64,3
59,7
0.25
0.74
Sumber: Badan Pusat Stastistik Keterangan : NA = not available Masalah pengeluaran riil per kapita sebenarnya juga menunjukkan daya beli masyarakat. Namun indikator daya beli saja sebenarnya tidak cukup. Kita masih harus menengok lebih lanjut data mengenai Indeks Gini dan Indeks Williamson. Indeks Gini yang semakin besar (mendekati 1) menunjukkan distribusi pendapatan yang terjadi semakin tidak merata. Tahun 2003 Indeks Gini sebesar 0,25 dan
17
meningkat menjadi 0,28 pada tahun 2005, namun turun lagi menjadi 0,25 pada tahun 2007. Rasio IG Jawa Tengah termasuk kategori ketimpangan yang rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Jawa Tengah relatif merata. Ukuran ketimpangan yang lain adalah menggunakan Indeks Williamson (IW). IW mengukur disparitas pembangunan akibat perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia serta infrastruktur. Jika IW mendekati nol maka tingkat pemerataan di Jawa Tengah baik, atau tidak terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota. Angka IW di Jawa Tengah berkisar pada nilai 0,7 menunjukkan bahwa Jawa Tengah mengalami disparitas pendapatan antar kabupaten/kota yang tinggi. Hal ini tentunya merupakan “PR” penting bagi pemerintah. Tolok ukur lain dari pertumbuhan inklusif adalah adanya kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam hal gender. IPG berkaitan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesehatan, kemungkinan hidup, pengetahuan dan standar hidup yang memadai. Sedangkan IDG ketidaksetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi politik, pembuatan keputusan, partisipasi dan pembuatan keputusan ekonomi. Nilai IPG tahun 2007 sebesar 64,3 dan IDG 59,7, serta indeksnya yang naik dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dan kesempatan perempuan dalam pembangunan membaik, meskipun masih tidak setara dengan laki-laki. Hadirin yang saya muliakan, Berdasar struktur ekonomi dan kondisi kualitas hidup Jawa Tengah maka sinergi dan kebijakan ekonomi yang berkeadilan merupakan jalan keluar dan akselerator menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Ketidakseimbangan di lapangan kerja, kemiskinan yang belum terselesaikan, kurangnya perhatian ke sektor pertanian, kesenjangan yang belum menjadi lebih baik merupakan hal-hal yang harus diperhitungkan. Bentuk sinergi dan kebijakan ekonomi yang berkeadilan yang seperti apa yang dapat direvitalisasi di Jawa Tengah. Sebagi penutup, saya ingin mengajukan beberapa hal yang perlu direvitalisasi sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana kegiatan, baik RPJM, maupun rencana jangka pendek secara
lebih
komprehensif.
Pelibatan
seluruh
stakeholders
termasuk
Universitas perlu dilakukan secara berkesinambungan, terutama untuk mengurangi kecenderungan melakukan perencanan dengan konsep business
18
as
usual.
Penggunaan
informasi
yang
lengkap
dan
kemampuan
menggunakan asa nalar menjadi sangat penting. Sesuai dengan mekanisme pasar, maka kemampuan suatu daerah untuk berkompetisi di pasar global menjadi sangat penting. 2. Pengoptimalan sumberdaya lokal. Rencana pembangunan bukan merupakan suatu proses “latah” namun harus didasarkan pada core-comptence agar terdeferensiasi dari daerah lain. Core-competence ini harus didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki oleh Jawa Tengah. 3. Penguatan sektor keuangan. Kebutuhan investasi dan ketidakmampuan mengakses dana merupakan isu penting. Selain perbankan yang akan bergerak untuk masalah intermediasi keuangan, maka sinergi PPP dapat pula digunakan,
karena
merupakan
skema
alternatif
dan
efektif
untuk
memobilisasi sumber keuangan tambahan dan merupakan keuntungan dari efisiensi sektor swasta (European Commission, 2003). Salah satu bentuk yang dapat digagas adalah Private Finance Initiative (PFI) untuk menggabungkan usaha dan melakukan pencarian dana dari luar sistem untuk membantu UKM yang membutuhkan. 4. Pembuatan Regional Innovation System (RIS). RIS bertujuan untuk mendukung penciptaan atau penguatan sistem inovasi sistem untuk meningkatkan daya saing daerah. Inovasi harus dipahami tidak hanya terbatas hanya teknologi, tapi juga mencakup seluruh sistem ekonomi regional yang relevan seperti edukasi dan pelatihan, pemasaran dan juga pembuatan kebijakan. Pembuatan RIS akan banyak melibatkan universitas dan sektor swasta didalamnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam RIS yang (i) terintegrasi dan multidisiplin, (ii) berorientasi pada kegiatan, (iii) membangun jejaring antar daerah dan benchmarking atas kebijakan dan metode, (iv) strategi bersifat dinamik dan selalu melalukan evaluasi. 5. Revitalisasi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan kunci untuk meningkatkan keadilan dalam memperoleh kesempatan (World Bank, 2006). Pemberdayaan ini jauh lebih baik dibandingkan jaring pengaman sosial yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Pemberdayaan tidak hanya
berusaha memproteksi masyarakat dari pasar tetapi lebih merupakan kebijakan dan aktivitas sektor publik yang memberikan fasilitas bagi
19
masyarakat untuk dapat sukses di pasar. Untuk memberdayakan masyarakat pastilah dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta dan universitas. 6. Revitalisasi kesempatan kerja untuk kaum miskin. Dengan menggunakan konsep ekonomi yang berkeadilan, maka kaum miskin dan marjinal pun harus memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan. Strategi appropriate technology dan
empowerment
saja tidaklah cukup. Mengapa demikian?
Strategi teknologi sederhana cenderung menciptakan kondisi
small is
beautiful yang pada akhirnya tidak mampu mengatasi masalah secara berkelanjutan, sedangkan empowerment kadang juga tidak berhasil karena lebih didasarkan pada sumberdaya pribadi yang partisipatif dan melalui proses pembelajaran yang mungkin membutuhkan waktu lama. Jadi solusinya jangan hanya memberikan teknologi sederhana yang tidak disertai dengan kemungkinan pengembangannya, dan jangan membiarkan kaum miskin tersebut memberdayakan dirinya sendiri tanpa pendampingan. Kembali dalam hal ini sinergi dibutuhkan. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa revitalisasi pembangunan di Jawa Tengah merupakan tanggung jawab kita bersama, merupakan sinergi dari seluruh pihak, dan menggunakan konsep ekonomi yang berkeadilan. Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan dalam Dies Natalis Ke- 27 Universitas Katolik Soegijapranata. Semoga catatan ilmiah sederhana ini, dapat mengisi ceruk pemahaman dan pengetahuan, serta memberikan semangat untuk senantiasa bersedia berkontribusi bagi pembangunan Jawa Tengah. Atas perhatian dan kesabaran Ibu, Bapak dan Saudara sekalian, saya ucapkan terimakasih.
20
Bibliography _________ (2003), Guidelines For Successful Public – Private – Partnerships, European Commission Directorate-General Regional Policy, January 2003, P1-102 _________ (2006), Habitus Baru: Ekonomi yang Berkeadilan, Keadilan bagi Semua: Pendekatan Sosio-Ekonomi, Konferensi Waligereja Indonesia __________, Badan Pusat Statistik __________ (2008), Policy Coherence for Development–Lessons Learned, OECD Policy Brief. ___________, Kebijakan Ekonomi Regional, Bank Indonesia __________ (2006), Inclusive Growth and Service delivery: Building on India’s Success, Development Policy Review Report No. 34580-IN, World Bank, May 29: 1215 ___________(2006), Facilitating Public–Private Partnership for Accelerated Infrastructure Development in India, Department of Economic Affairs (DEA) Ministry of Finance, Government of India and Asian Development Bank (ADB) Workshop Report, December Aiyagari, S. Rao, dan Mark Gertler (1985), “The Backing of Government Bonds and Monetarism,” Journal of Monetary Economics 16: 19–44, July Dorward, Andrew, Jonathan Kydd, Jamie Morrison and Colin Poulton (2005), “Institutions, Markets and Economic Co-ordination: Linking Development Policy to Theory and Praxis”, Development and Change 36(1): 1–25 Holden, K., D.A.Peel, dan J.L.Thompsons (1985), Expectations: Theory and Evidence, St.Matin’s Press, New York. Hunagi (2007), Public-Private Partnerships for Spatial Data Infrastructures in the context of E-Government, December Leeper, Eric M. (1991), “Equilibria Under ‘Active’ And ‘Passive’ Monetary And Fiscal Policies”, Journal Of Monetary Economics, 27: 129-147 Liviatan, Nissan (2003), “Fiscal Dominance and Monetary Dominance in the Israeli Monetary Experience”, Bank of Israel Discussion Paper, 17, November. McKinley, Terry (2008), “How Inclusive is ‘Inclusive Growth’?” Centre for Development Policy and Research, SOAS development viewpoint, No. 6 , June Onojaefe, Darlington, and Marcus Leaning (2007), “Issues in Informing Science And Information Technology Volume 4, 2007 , The Importance of Partnerships: The Relationship Between Small Businesses, ICT and Local Communities”, OECD, Policy Brief December 29008 Palmintera, Diane, Robert Hodgson, Louis Tornatzky, Consultant and Echo XiaoXiang Lin (2005), Accelerating Economic Development Through University Technology Transfer, Working Paper Thadden, Leopold von (2004), “Active monetary policy, passive fiscal policy and the value of public debt: Some further monetarist arithmetic”, Journal of Macroeconomics 26:223–251. Tuozzo, María Fernanda (2004), “Perspectives on Cross-Scale Policy Coordination and Policy Integration in Asia Moving Towards Regional Models of Sustainable Development Governance?”, UNU-IAS Working Paper No. 127 December :1-34
21
Curriculum Vitae Nama Tempat/tanggal lahir Alamat Pekerjaan Alamat Kantor Telepon/email Bidang keahlian
: Angelina Ika Rahutami : Jogjakarta / 22 Februari 1968 : Jl. Mawar II/10 Taman Bukit Hijau, Semarang 50222 : Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang : Jl. Pawiyatan Luhur IV No.1. Bendan Dhuwur, Semarang : +628156511363 /
[email protected] : Ekonomi makro, Ekonomi Moneter dan Perdagangan Internasional
PENDIDIKAN • 2003 – 2007, Program Doktoral, Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Konsentrasi Ekonomi Moneter dan Internasional • 1993 – 1995, Magister Sain Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta • 1986 – 1991, S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. PENELITIAN (7 tahun terakhir) 1. 2009, “Penerapan Media Informasi Pemasaran Daerah Terhadap Keputusan Berinvestasi : Studi Eksperimental Iklan Pemasaran Daerah”, Hibah Bersaing, Dikti, (on going research), Ketua 2. 2008-2009, “The Trend of Trade, Foreign Direct Investment and Monetary Flows in East Asia, and its Policy Implications” Center of Asia Pacifics Studies, Gadjah Mada University, funding by Japan, research For The Asean+3 Research Group, Anggota tim ahli 3. 2008, “Impact Of Foreign Investment Incentives On The Environment: A Case Study Of The Chemical Industry In Indonesia”, Penelitian CAPS UGM funding by Trade Knowledge Network – Southeast Asia, Anggota tim ahli 4. 2008, “APEC Individual Action Plan Peer Review for Singapore”, Penelitian kerjasama CAPS UGM – APEC, Anggota tim ahli 5. 2008, “Survey Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Di Kota Semarang”, penelitian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen dan Bank Indonesia Semarang, Ketua 6. 2007, “Interaksi Sektor Moneter Dan Fiskal Di Indonesia Tahun 1980.1-2006.4: Pendekatan Sistem Ekonomi Simultan”, Disertasi (tidak dipublikasikan) 7. 2007, “ Analisis Potensi Ekonomi Regional dan Potensi Ekonomi Regional”, Penelitian CAPS UGM – Astra Company, Anggota 8. 2006, “Aspek Persaingan Usaha terhadap Kerjasama AANZ-FTA”, Penelitian kerjasama KPPU and CAPS UGM, Anggota 9. 2006, “Dampak kebijakan Moneter terhadap Interaksi Pasar Barang dan Pasar uang di Indonesia”, Penelitian kerjasama Bank Indonesia dengan PSEKP UGM 10. 2006, “Pelayanan Birokrasi Perizinan Usaha di Kabupaten Bantul”, KPPOD 11. 2003, Perkembangan Teknologi Industri Manufaktur Indonesia : Keberadaan Penanaman Modal Asing Dan Fenomena Pollution Havens 12. 2002, “Kajian Tingkat Investasi di Kabupaten Kendal”, Penelitian Kerjasama P3M Unika Soegijapranata dengan KPPOD dan The Asia Foundation 13. 2002, “Survey Kebutuhan Pecahan dan Jenis Uang Rupiah”, Penelitian kerjasama P3M Unika Soegijapranata dengan BI Semarang Kedudukan: Anggota tim ahli Diskripsi tugas: Pembuatan proposal, Survey lapangan, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun laporan, dan presentasi laporan 14. 2002, Studi Identifikasi Kinerja Dan Perilaku Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Wonogiri, P3M Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata
22
PUBLIKASI (7 tahun terakhir) 1. 2008, “Menjaga Volatilitas Nilai Tukar: Faktor Pendukung Pengembangan Bisnis Di Asean”, Jurnal Kinerja, Universitas Atmajaya, Yogyakarta 2. 2008, “Komunikasi Bank Indonesia : Tantangan Di Masa Kerentanan Ekonomi”, Juara harapan Lomba Efektivitas Komunikasi BI, Bank Indonesia 3. 2008, “Jeda Struktural dalam Suku Bunga Dan Kurs : Pengaruhnya Terhadap New Keynesian Phillips Curve Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, UKSW 4. 2008, “Pemampuan Knowledge Management Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah”, Finalis Lomba Immovation Bank Indonesia (bersama Kuntari Erimurti) 5. 2007, “Exchange Rate Volatilty and Indonesia-Japan Trade Balance Performance”, Journal Of International Cooperation Studies, Vol.15, No.2, November (Penulis 1. Insukindro) 6. 2007, “Inflation Targeting: Mengapa Diperlukan dan Bagaimana Supaya Dapat Bekerja dengan Lebih Baik”, Buletin Ekonomi, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Vol 5. No.2, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta 7. 2006, “Dampak Volatilitas Nilai tukar terhadap Perdagangan Indonesia (Pendekatan ARDL-ECM)”, Jurnal Ekonomi Indonesia No. 2 Desember 2006, (Bersama Sri Yani K) 8. 2005, ” Analisis Permintaan Bahan Pangan Hewani: Pendekatan Error Correction Linear Approximation Almost Ideal Demand System”, Jurnal Media Ekonomi, Universitas Trisakti 9. 2002, “Analisis Pengaruh Kebijakan Ekonomi Makro Terhadap Efisiensi Ekonomi Indonesia (1980.1-1999.4)”, Jurnal Kompak, STIE Yogyakarta, September 10. 2002, “Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Arus Perdagangan Indonesia” dalam buku: Kinerja Perdagangan Luar Negeri Indonesia Pada Masa Krisis : Suatu Kajian Empiris, Komite Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti 11. 2002, “Sektor Unggulan di Jawa Tengah dan Permasalahannya”, Jurnal Manajemen, Unika Soegijapranata, Semarang 12. 2002, “Public Private Partnership : Suatu Solusi Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Berbasis Kompetens, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Dian Ekonomi, Vol 8 No.1, UKSW, Salatiga PRESENTING PAPER (7 tahun terakhir) 1. 2008, JAWA TENGAH YANG SINERGIS: TANTANGAN EKONOMI 2009, Seminar Prospek Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2009, 17 Desember 2008, KBI Semarang 2. 2008, Pembelajaran dari Krisis Finansial: Sudut Pandang Teori dan Kebijakan, Diskusi Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Jawa Tengah 12 November 2008, FE Unika Soegijapranata 3. 2008, “Tantangan baru Jawa Tengah Pasca Kenaikan harga BBM”, DIskusi Terbuka Forum Doktor Unika Soegijapranata, 29 Mei 2008 4. 2008, “Tantangan Baru Pasca Krisis Ekonomi”, Seminar Satu Dekade Pasca Krisis Ekonomi Indonesia, Badai Pasti Berlalu, Universitas Surabaya, 7 Mei 2008 5. 2008, “Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan: tidak sekedar Pro poor, Pro Job dan Pro growth” Diskusi Internal Kompas Jawa Tengah DIY, 23 Januari 2008 6. 2007, “Menjaga Volatilitas Nilai Tukar: Faktor Pendukung Pengembangan Bisnis di ASEAN”, 1st National Conference Faculty of Economics “Towards A New Indonesia Business Architecture, Unika Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 4 September 2007 7. 2006, “Perekonomian Indonesia: overview 2006 dan Ekspektasi 2007”, Seminar Ekonomi Manajemen Mengantisipasi 2007 PT. Indonesia Steel Tube Work Ltd, 23 Desember , Semarang 8. 2006, “ Jeda Struktural dalam Suku Bunga Dan Kurs : Pengaruhnya Terhadap New Keynesian Phillips Curve Di Indonesia”, 7 desember , Seminar Akademik Tahunan Ekonomi III, UI-PPSK-BI, Jakarta 9. 2004, Desember, Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, UI-ISEI, Jakarta, “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia dan Penerapan Inflation Targeting”.
23
10. 2003, Februari, Simposium Nasional Hasil Penelitian APTIK, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, “Perkembangan Teknologi Industri Manufaktur Indonesia : Keberadaan Penanaman Modal Asing Dan Fenomena Pollution Havens” (Pemakalah terbaik) 11. 2002, September, Simposium Nasional, Dies Natalis UAJY, “Analisis Faktor Keunggulan, Intensitas Perdagangan Dan Variabel Makro Terhadap Kinerja Ekspor Indonesia”, (Pemakalah Terbaik) BUKU (7 tahun terakhir) 1. 2008, Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia, Badai Pasti Berlalu?, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, anggota penulis 2. 2002, “Kemiskinan, Belenggu Struktural yang Tak Terpecahkan,” , dalam buku, Mengurai Belitan Krisis, Renungan Dari Bendan Dhuwur, penerbit Kanisius Yogyakarta, anggota penulis
24
