Press Release Kajian Online #AlumniCIESOfficial Shinta Dwi Nofarina, SE (Peneliti INDEF, Sekretaris Departemen HRD CIES 2013) Moderator : Rizky D. Saputra, SE Senin, 4 Juni 2017 "Kontribusi Dana Desa dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas"
Nawacita dan Alokasi Dana Desa Nawacita sebagai grand tema pemerintahan kabinet kerja pak Jokowi menargetkan pembangunan dari pinggir. Sejak saat itu, kementerian desa yang mempunyai hajat besar dalam pembangunan desa dan daerah pelosok memformulasikan langkah-langkah untuk mewujudkan point nawacita tersebut. UU No 6 tahun 2014 tentang desa menjadi asas legal formal terkait dengan semua program pembangunan desa seperti BUMdes, Dana Desa, dll. 2015, ditahun ini alokasi dana desa sebanyak Rp20,7 triliun dengan total desa sebanyak 74.093 desa. Porsinya: 85,77% untuk infrastruktur; 4,47% untuk pemberdayaan; dan 9,76% untuk pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Implikasinya: berkontribusi pada peningkatan GDP sebesar 0.39% , 0.019% pada pertumbuhan ekonomi nasional; telah menyerap 2.619.500 TK di bidang infrastruktur (data sementara); menyerap 67.200 TK di bidang pemberdayaan; dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan sebesar 0.38% (Kemendes, 2017). 2016, ditahun ini alokasi dana desa sebanyak Rp46,98 triliun dengan total desa sebanyak 74.754 desa. Porsinya: 81,14% untuk infrastruktur; 9,05% untuk ekonomi dll; dan 9,82% untuk kebutuhan dasar, pemerintahan. Implikasinya: berkontribusi pada peningkatan GDP sebesar 0.82% , 0.041% pada pertumbuhan ekonomi nasional; telah menyerap 2.477.800 TK di bidang infrastruktur (data sementara); menyerap 136.054 TK di bidang pemberdayaan; dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan sebesar 0.38% (Kemendes, 2017). Penggunaan dana desa di http://bt.ly/prioritasdanadesa Outlook INDEF 2017 di http://bit.ly/outlookindef2017
Apakah implikasi dana desa terbilang positif? Dan Bagaimanakah kesiapan pemerintah daerah serta penerimaan masyarakat tentang kebijakan ini?
Data dari Kemendesa menyuguhkan keberhasilan-keberhasilannya, namun kita sebagai generasi akademis harus bersikap kritis, karena dibeberapa kajian ternyata membuktikan kalo program dana desa masih ada celahnya. Resiko fraud atau KKN masih sangat santer, tahun 2015 KPK berhasil menyelidiki setidaknya 14 permasalahan terkait dana desa. Permasalahannya meliputi tata kelola, aturan baku, hingga masalah SDM. Terkait dengan partisipasi masyarakat, Prof Erani Yustika di kajian INDEF pernah menyampaikan “Alhamdulillah masyarakat desa cukup antusias dan sangat semangat
dengan adanya program ini.. namun mungkin juga antusias tersebut belum merata” .
Data keberhasilan terlihat baik, apakah begitu realitanya? Apakah prioritas dan penyaluran dana sudah tepat sasaran? Apa iya masyarakat sudah merasakan manfaatnya?
Di outlook INDEF 2017 (http://bit.ly/outlookindef2017) dikupas tentang pertumbuhan berkualitas dan kondisi kemiskinan secara agregat yang telihat justru memburuk. Indeks gini terus meningkat, kemiskinan desa dibanding kota ternyata lebih parah di desa.
data ini masih anomali, bisa dilihat sejak pasca orde baru, tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) malah naik. Berkaitan dengan prioritas dana, data dari kemendesa mereka sudah memiliki prioritas (http://bt.ly/prioritasdanadesa). Pertama, pembangunan desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Kedua, pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha,
peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Untuk masalah pelaporan alokasi anggaran, Prof Erani Yustika mengatakan “laporan alokasi anggaran dan semua hal terkait terpampang di setiap desa”, salut melihat hal ini. Namun, terkait dengan waktu ternyata masih ada desa yang belum mendapatkan dana tersebut, ini permasalahan birokrasi ditingkat daerah. Berkaitan dengan output yang masyarakat harapkan, tentu mereka ingin agar hidup sejahtera. Tidak perlu keluar kota untuk bekerja dan tidak perlu akses infrastruktur ke kota (misal rumah sakit dan pendidikan bagus) ke kota, tapi semuanya ada didesa mereka. “We are meant about equality”, kita pasti berharap sekali Indonesia layaknya negara-negara maju desanya seperti Inggris, Denmark dan New Zealand, walaupun desa terpencil tapi fasilitas pekerjaan dan jasa publik semuanya lengkap. Kita tentu ingin ada kampus sekelas Universitas Brawijaya atau Oxford University di desa Wagir, jadi orang di desa Wagir tidak perlu jauh-jauh ke kota. Ini output yang diharapkan, entah berapa tahun lagi bisa menjadi kenyataan.
BUMDes bisa saja malah bersaing dengan rakyat kecil. Di sisi lain ahli mengatakan bahwa BUMDes di perlukan sebagai garda terdepan dlm mengelola SDA yg perlu modal besar. Mengapa dalam sebarannya justru wilayah jawa yg banyak sekali pertumbuhan bumdes, bukannya luar jawa dmn potensi alamnya sangat besar utk digali bumdes? Lagi-lagi negeri kita masih belum selesai untuk mengurusi ketimpangan. Jangankan BUMDes, dari segi populasi, lahan perkerjaan saja di negeri ini masih jawa sentris semua dan kalo sudut pandang saya.. “Kenapa BUMDes diluar masih sedikit? Karena SDM (baik dari kuantitas dan kualitas) diluar jawa juga masih minim” Sejauh ini pemerintah baru saja membuat kebijakan holding BUMDes, ini nantinya yang akan mengontrol seluruh BUMDes di Indonesia baik dari segi manajemen, SDM dan produktifitas. Hal menarik dikatakan Pak Faisal Basri : “adanya BUMDes ini akan berisiko mematikan usaha-usaha kecil desa, misal Desa A sudah bahagia dengan bisnis penyewaan traktor dan tiba-tiba BUMDes hadir menawarkan kredit traktor super murah”, ini berbahaya. Namun Prof . Erani Yustika mengklarifikasi tentang hal ini, “BUMDes sejauh ini ditekankan agar menyediakan prasarana dan jasa yang penting kegunaannya, namun desa belum bisa produksi sendiri. Misal desa A sudah ada koperasi .. maka perbankan tidak diperbolehkan Investasi di desa tersebut, tapi kalau kondisinya belum ada.. maka bank harus ada agar proses pembiayaan dan permodalan bisa berjalan dengan lancar”.
Kemendesa tentu sangat selektif dalam menentukan jenis perusahaan atau jasa apa yang nanti ditempatkan di suatu desa. Pokok prinsipnya, jangan sampai perusahaan atau jasa yang ditempatkan malah membunuh desa, namun harus sebaliknya yakni memenuhi yang masih dianggap kurang. Menyongsong 2018 nanti apakah ada terobosan yang dicanangkan pemerintah untuk membangun desa?
Pada periode 1976 – 1987, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,18 persen per tahun, angka kemiskinan bisa berkurang 22,7 persen. Sementara periode 1980 – 1990, rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,9 persen per tahun, angka kemiskinan bisa berkurang 13,5 persen. Namun efek penurunan kemiskinan lebih besar di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Sayangnya, kondisi tersebut berbalik ketika menjelang krisis ekonomi 1997 terjadi. Angka kemiskinan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. (Outlook INDEF 2017). Secara agregat , ternyata semakin kesini kondiisi kemiskinan dan ketimpangan semakin parah bukan semakin baik. Tahun 1990 angka kemiskinan di pedesaan hanya 14,3 persen, namun diperkotaan lebih rendah 3,8 persen sebesar 21,92 persen. Pada tahun 2015 angka kemiskinan masih 11,13 persen padahal target APBN-P 2016 sebesar 10,86 persen. Ironisnya, di tengah menurunnya kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mereduksi angka kemiskinan, anggaran kemiskinan semakin meningkat. Lebih parah lagi, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) justru kembali memburuk. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Apabila dilihat secara spasial, tingkat kedalaman kemiskinan di desa lebih parah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada 2007, indeks kedalaman kemiskinan di desa mencapai 3,78 sedangkan di kota 2,15. Kondisi tersebut konsisten terjadi hingga Maret 2016 dimana indeks kedalaman kemiskinan di desa mencapai 2,74 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan sebesar 1,19. Data INDEF ini diolah dari Badan Pusat Stasitik alias pemerintah, lalu apakah ada formula untuk 2018?. Belum banyak literatur tentang strategi 2018 khusus desa, hanya saja kalau dari segi makro, kemenko perekonomian sudah mengeluarkan belasan paket kebijakan ekonomi. Langkah kita setelah ini.. “Data keberhasilan yang dipublikasikan pemerintah membuat kita bahagia, tapi kalau kita langsung terjun ke lapangan kondisinya sangat miris, negara kita memiliki permasalahan yang sangat kompleks”. (Shinta Dwi Nofarina)
Maka teman-teman, mengingat kondisi saat ini kita harus terus belajar dan mendalami
passion kita, berjuang untuk Ekonomi Islam dengan rutin mengadakan kajian komprehensif demi pembangunan negara, ekonomi islam tidak hanya berbicara uang dan bank. Maka tugas para akademisi Ekonomi Islam harus merumuskan keilmuannya di bidang pembangunan. InsyaaAllah perjuangan kita tidak akan sia-sia. #eksyarmilikbersama
Narahubung : 081252510252 (Ardiyan)
