Publico, Volume 2, Nomor 1, Februari 2017
KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SUB BIDANG SOSIAL – POLITIK DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016- 2021 Anuar Sadat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara Email: anuarsadat2010@yahoo. com ABSTRAK Kegiatan persiapan masa transisi alih kepemimpinan di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan hasil dari pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Tahun 2015, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah Kepala Daerah dilantik diwajibkan menyusun RPJMD. Terkait dengan hal ini maka disusunlah Dokumen RPJMD yang dilaksanakan dengan kajian penyusunan pendekatan teknokratik dengan sub bidang sosial-politik dan komunikasi, menganalisis data dan melakukan proyeksi serta memberikan rekomendasi arah kebijakan pada kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2016-2021. Kata kunci: Rancangan teknokratik, RPJMD, Kabupaten Serdang Bedagai
PENDAHULUAN Pelaksanaan kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) di Kabupaten Serdang Bedagai telah memasuki tahap akhir dimana setelah penyusunan Laporan Pendahuluan dan Laporan Kompilasi Data, disusun Laporan Akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Pada laporan ini akan dikaji permasalahan analisis data selama tahun 2010-2014, melakukan proyeksi indikator-indikator kinerja selama 2016-2021 dan memberikan rekomendasi arah kebijakan di kabupaten Serdang Bedagai. Dalam rangka persiapan Masa Transisi Alih Kepemimpinan di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan hasil dari Pemilukada Tahun 2015. Dirasa perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Serdang Bedagai didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, setelah Kepala Daerah dilantik diwajibkan menyusun RPJMD, oleh karena itu pada tahun 2016 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 perlu disusun. Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021 memperhatikan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005-2025. RPJMD tahun 2016-2025 merupakan penjabaran dari Tahap III RPJP Kabupaten Serdang Bedagai. Pada RPJP tersebut Visi yang akan dicapai adalah Terwujudnya Masyarakat Serdang Bedagai yang Religius, Nasionalis, Demokratis, Mandiri dan Sejahtera dalam Kebhinnekaan.
54
Publico, Volume 2, Nomor 1, Februari 2017 Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJM Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 mengacu pada: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana. Bahwa penyusunan Dokumen RPJM Daerah Serdang Bedagai menggunakan Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan Kerangka Berpikir Ilmiah adalah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait dengan perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode dan kerangka berpikir ilmiah digunakan untuk: (1) Mereviu menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu. (2) Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini. (3) Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah. (4) Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah. (5) Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi. (6) Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD Berbasis Kinerja. (7) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dari hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM. (8) Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya, dan (9) Menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang urgen dikemukakan dalam Penyusunan Rencana Teknokratis, yaitu: (1) Bagaimana kajian kelayakan akademis atas penyusunan Rencana teknokratis tentang RPJMD; (2) Bagaimana visi, misi dan arah kebijakan serta program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, sehingga Dokumen RPJMD betul-betul dapat digunakan untuk acuan dalam menyusun RKPD dan terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, terencana dan pelaksanaan sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.
METODE PENELITIAN Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan RPJMD. Teknik analisa data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.
PEMBAHASAN Bidang Kajian Sosial Politik dan Komunikasi dalam Analisa dan Proyeksi Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2017 memakai acuan indikator pengurusan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran I tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun pembagian Bidang Sosial Politik dan Komunikasi termasuk dalam urusan wajib yang terdiri dari berbagai urusan berikut ini.
55
Publico, Volume 2, Nomor 1, Februari 2017 Perencanaan Pembangunan Bidang kajian Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja, yaitu: (1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD (2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD 2010-2015 (3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD (4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. (5) Buku Kabupaten dalam angka. (6) Buku PDRB Kabupaten. (7) Ketaatan terhadap RTRW. Beberapa permasalahan yang ada terkait dengan urusan perencanaan pembangunan sesuai dengan indikator kinerjanya adalah: (1) Belum adanya realisasi capaian terkait dengan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD; (2) Belum adanya realisasi capaian terkait dengan ketaatan terhadap RTRW; (3) Belum adanya koordinasi dengan SKPD terkait. Terkait kondisi eksiting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Pembuatan Dokumen realisasi capaian terkait dengan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD; (2) Pembuatan Dokumen realisasi capaian terkait dengan ketaatan terhadap RTRW; (3) Perlunya sosialisasi dan koordinasi dalam penataan dokumen yang terkait. Kependudukan dan Catatan Sipil Bidang kajian Pemerintah Daerah urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan indikator kinerja, yaitu: (1) Rasio keluarga yang memiliki KK per satuan keluarga (2) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (3) Rasio bayi berakte kelahiran (4) Rasio pasangan berakte nikah (5) Rasio anak memiliki akte kelahiran (6) Kepemilikan KTP (7) Rasio kepemilikan KTP per satuan penduduk wajib KTP (8) Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk (9) Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (10) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Beberapa permasalahan yang ada terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan indikator kinerjanya adalah: (1) Belum terpenuhinya rasio Penduduk ber-KTP sampai 100 %, yang terpenuhi masih di bawah 60 %; (2) Belum terpenuhinya Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran sampai 100 %, yang terpenuhi masih di bawah 70 %. Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Perlunya kegiatan sosialisasi dan pendataan yang akurat serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa/kota; (2) Perlunya kegiatan sosialisasi dan himbauan serta pendataan yang akurat serta memberikan kemudahan dalam mekanisme pelayanan. Sosial Bidang kajian Pemerintah Daerah urusan Sosial dengan indikator kinerja, yaitu: Jumlah PMKS; Jumlah PMKS yang ditangani; Jumlah PMKS yang diberikan bantuan; Sarana sosial yang dimiliki; Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, anak cacat; Akses pelayanan social dasar bagi masyarakat miskin; Beberapa permasalahan yang ada terkait urusan sosial adalah: (1) Masih rendahnya penanganan terhadap Sarana Sosial yg dimiliki masih di bawah 45% dari jumlah PMKS yang ada; (2) Kinerja bidang pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak cacat; masih sangat rendah; (3) Akses pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin masih rendah perlu ditingkatkan. Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Perlunya peningkatan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana social 56
Publico, Volume 2, Nomor 1, Februari 2017 dalam menampung PMKS yang ada; (2) Perlu ada data kualitas dan fungsionalitas serta penambahan anggaran dalam pembinaan masalah social yang ada; (3) Perlu adanya SOP yang jelas. Kepemudaan dan Olah Raga Beberapa permasalahan yang ada terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah: (1) Kurangnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan kegiatan olah raga tiap tahunnya; (2) Minimnya studi komparatif untuk kepemudaan dan olahraga; (3) Masih nihilnya pelatihan kepada pemuda terkait dengan kewirausahaan SP3; (4) Tidak adanya skala prioritas pembinaan terhadap olah raga unggulan; (5) Lunturnya nilai-nilai kedaerahan di kalangan pemuda; (6) Belum adanya gedung olahraga Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Perlunya penambahan anggaran untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga tiap tahunnya; (2) Penambahan dana dan pembuatan agenda kunjungan dalam rangka studi banding; (3) Mengadakan pelatihan terkait dengan kewirausahaan pemuda; (4) Pembuatan kebijakan terkait dengan olah raga unggulan; (5) Perlunya proteksi dan pembinaan nilai-nilai kearifan lokal; dan (6) Pembangunan gedung olah raga. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian kinerja penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Diukur dari dua indikator kinerja kunci yaitu kegiatan pembinaan politik daerah dan kegiatan pendataan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dengan tingkat capaian: (1) Pencapaian Pembinaan politik daerah selama tahun 2011, 2012, 2013, 2015 telah dilakukan kepada 500 orang; (2) Pendataan LSM, Ormas dan OKP pada 100 organisasi (LSM, Ormas dan OKP). Beberapa permasalahan yang ada terkait urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: (1) Kegiatan pembinaan politik daerah belum terdokumen dengan baik dan benar; (2) Pembentukan Satuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) menurun dalam pencapaian dari target yang ditentukan; (3) Pelatihan Relawan Penyuluh Narkoba untuk Pelajar menurun dari target yang ditentukan. Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Pembuatan Dokumen pembinaan politik daerah secara komprehensif; (2) Perlunya penambahan anggota Linmas; (3) Perlunya penambahan Pelatihan Relawan Penyuluh Narkoba untuk Pelajar. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja dalam bidang ini diukur dari indikator kunci sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan indeks kepuasan masyarakat. Pencapaian kinerja dalam bidang ini sesuai dengan kondisi eksisting masih nihil. Beberapa permasalahan yang ada terkait urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: (1) Sistim informasi manajemen pemerintahan daerah yang tidak akuntabel dan sinkron; (2) Tidak adanya realisasi capaian dalam urusan dan indikator kinerja dari SKPD terkait.
57
Publico, Volume 2, Nomor 1, Februari 2017 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kondisi eksisting Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan dengan tingkat capaian masing-masing indikator, yaitu: (1) Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (2) Jumlah kelompok binaan PKK (3) Jumlah LSM (4) LPM berprestasi (5) PKK Aktif (6) Posyandu Aktif (7) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (8) Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak ditemukan Dokumen dan data seriesmulai dari target dan realisasi capaian secara terinci. Datayang ditemukan hanya data capaian tahun 2014 saja. Beberapa permasalahan yang ada terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah: (1) Belum adanya dokumen realisasi capaian kinerja urusan dan indicator Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; (2) Urusan dan indikator tidak memenuhi pedoman sesuai dengan permendagri Nomor 54 tahun 2010. Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Pembuatan dokumen target dan realisasi pencapaian; (2) Implementasi urusan dan indicator sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi diukur dari indikator kinerja kunci yakni adanya keberadaan website milik Pemkab dan penyelenggaraan expo/pameran. Terkait dengan ekspo/pameran masih sangat minim sekali dan harus ditingkatkan jumlah ekspo dan pameran baik dalam skala lokal, regional, nasional dan bahkan internasional Beberapa permasalahan yang ada terkait urusan Komunikasi dan Informatika adalah: (1) Tidak adanya realisasi capaian terkait dengan indikator kinerja pengadaan Surat kabar lokal dan nasional; (2) Tidak adanya realisasi capaian terkait dengan indikator kinerja penyiaran Radio dan TV lokal; (3) Tidak adanya realisasi capaian terkait dengan indikator kinerja pameran dan ekspo Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Perlunya pembuatan dokumen realisasi capaian dari SKPD terkait; (2) Perlunya data dikumpulkan terkait dengan berita media cetak dan elektronik; (3) Perlunya agenda kerja dan data terkait dengan pameran dan ekspo. Kemiskinan Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hakhak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk 58
Publico, Volume 2, Nomor 1, Februari 2017 mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program. Sebagai amanat Milenium Development Goals (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi milenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan milenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA Allison, Michael dan Jude Kaye. 2005. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba, Yayasan Obor Indonesia dan yayasan Tifa: Jakarta Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Penerbit Erlangga: Jakarta Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 tahun 2011tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Riyadi, dan Deddy Supriady Brata Kusumah. 2003. Perencanaan pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang RI. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
59
