ANALISIS SWOT RENSTRA KEMDIKBUD TAHUN 2010-2014 (Artikel 24)
OLEH: SUBI SUDARTO Renstra perlu dianalisis melalui Analisis SWOT Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional “ atau sering disebut dengan istilah Sisdiknas, maka Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia menyusun rencana strategis untuk memperkuat kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengingat pendidikan sangat dibutuhkan demi kemajuan bangsa. ANALYSIS SWOT Faktor Internal A. Kekuatan 1. Tersedianya landasan hukum yang mengacu pada pendidikan yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Renstra Kemendiknas 2010-2014 mengacu pada visi RPJMN 2010-2014 yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; arahan Presiden untuk memperhatikan aspek change and continuity, de-bottlenecking, dan enhancement program pembangunan pendidikan; serta Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005--2025 yang telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010--2015), penguatan daya saing regional (2015-2020), dan penguatan daya saing internasional (2020--2025). 2. Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kependidikan yang tersebar diseluruh Indonesia 3. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai 4. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi pendidikan yaitu 20 % dari APBN. 5. Tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat baik di Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan di SKPD Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda 7. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan masyarakat secara swadaya. 8. Kementerian Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang menteri, hal ini akan memudahkan untuk berkoordinasi antar departemen untuk mengembangkan pendidikan dan membuka akses pendidikan di segala sektor. 9. Adanya sistem pendidikan online, sehingga memudahkan peserta didik 10. Meningkatnya publikasi pendidikan di tingkat internasional
1
B. Kelemahan 1. Pendidikan belum menyentuh masyarakat terpencil, khususnya suku pedalaman, dimana mereka sangat membutuhkan pendidikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. 2. Belum meratanya dana pendidikan ke masyarakat, sehingga dana tersebut hanya dinikmati daerah tertentu 3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pendidikan antara pusat dan daerah 4. Kurang terpadunya program-program pendidikan, sehingga terjadi tumpang tindih program dimasyarakat 5. Pendidikan online hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Analisa faktor lingkungan internal : Ada beberapa point yang seharusnya masuk ke dalam faktor lingkungan eksternal, antara lain nomor 6 dan 7, sedang kelemahan pada nomor : 2 karena lebih menyentuh pada peran serta masyarakat pada pendidikan Faktor eksternal A. Peluang 1. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik 2. Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisis yang makin penting dalam percaturan global 3. Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara 4. Masih tingginya kesenjangan pendidikan antargender antara penduduk kaya dan miskin antara wilayah maju dan wilayah tertinggal 5. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi 6. Masih banyaknya anak yang putus sekolah sehingga mereka membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif 7. Komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for Sustainable Development (EfSD); 8. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam pendidikan B. Ancaman 1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di laksanakan sesuai UU No 20 tahun 2003 2. Ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mengganggu pendidikan karena sebagian besar peserta didik melakukan demontrasi untuk mengemukakan aspirasinya 3. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat penyaluran data ke pusat maupun ke daerah lain. 4. Banyaknya daerah yang sulit disentuh teknologi untuk menyampaikan pendidikan karena memiliki lokasi yang mengalami kesulitan transportasi. Analisa faktor lingkungan eksternal : Perlu ditambahkan dalam ancaman : Tidak adanya komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait pendidikan sehingga pendidikan Indonesia belum maju sesuai harapan.
2
Visi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu visi Kementerian Pendidikan Nasional menjadi alat untuk melaksanakan mandat tersebut dan visi Kemdiknas adalah : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh UU No 20 tahun 2003 maka Kemdiknas harus mampu mengoptimalkan perannya melayani pendidikan kepada masyarakat termasuk masyarakat terpencil sehingga mereka dapat bersaing dengan dunia luar dan menjadi manusia yang berakhlak. Analisa Visi : Menurut saya pernyataan visi di dalam Renstra Kendiknas tersebut menggambarkan keadaan pendidikan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, tetapi visi ini masih terlalu luas cakupannya, harusny visi ini dapat dicapai dengan tujuan jelas. MISI 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidik
Untuk pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Analisa Misi : Menurut saya pernyataan misi di dalam Renstra Kendiknas tersebut menggambarkan keadaan pendidikan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, tetapi pada kata kepastian/keterjaminan pada point ke-5 akan menimbulkan pertanyaan bagaimana ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL mengukurnya. Untuk lebih memudahkan pemahaman sebaiknya menggunakan kata Kuantitas layanan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari berkurangnya buta huruf dan berkurangnya pengangguran. Dan misi tersebut telah mengaktualkan isu strategis yang timbul dari analisa SWOT yang dilakukan Rekomendasi Misi yang ditampilkan telah mencakup dari tujuan pendidikan seperti UU No 20 Tahun 2003, tetapi perlu ditambah “Meningkatkan ketaatan terhadap Tuhan YME melalui layanan pendidikan” sehingga perserta didik tidak hanya pandai di ilmu pengetahuan tetapi mampu menjadi insan yang berakhlak.
3
TUJUAN Tujuan strategis Kemendiknas tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014 Kemendiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2010--2014. Dengan demikian, tujuan strategis Kemendiknas 2010-2014 adalah sebagai berikut. 1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota 2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan disemua provinsi, kabupaten dan kota 3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota. 4. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi. 5. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan,bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 6. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional Analisa Tujuan : Tujuan dalam rencana strategi ini telah menggambarkan misi yang telah disebutkan, karena di tujuan telah mencakup beberapa aspek yang dibutuhkan untuk mencapai misi Rekomendasi Dalam point pertama disebutkan pendidikan PAUD seharusnya pendidikan disebutkan secara umum karena pendidikan mencakup berbagai jenjang dan semua berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama
Sasaran Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1. S1.1 APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75% provinsi mencapai APK ≥ 60%, sekurang-kurangnya 75% kota mencapai APK ≥ 75%, dan sekurangkurangnya 75% kabupaten mencapai APK ≥ 50%. S1.2 Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%. S1.3 Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak 2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2. S2.1 APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85% provinsi mencapai APM ≥ 95%; sekurang-kurangnya 90% kota mencapai APM ≥ 96%, dan sekurang-kurangnya 90% kabupaten mencapai APM ≥ 94%; S2.2 APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,9%
4
S2.3 APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya 90% provinsi mencapai APK ≥ 95%; sekurang-kurangnya 80% kota mencapai APK ≥ 115%, dan sekurang-kurangnya 85% kabupaten mencapai APK ≥ 90%; S2.4 APM SMP/MTS/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 76,8% S2.5 APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 96% S2.6 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan S2.7 Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%; S2.8 Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 93,50% S2.9 Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi; S2.10 Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB dan 27% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B; S2.11 Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan pembelajaran; S2.12 Sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI; S2.13 Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI; S2.14 Sekurang-kurangnya 88% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat; S2.15 Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat; S2.16 Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32; 3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3. S3.1 APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurangkurangnya 70% kabupaten mencapai APK minimal 65%; S3.2 Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B; S3.3 Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B; S3.4 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan S3.5 Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI; S3.6 Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat; S3.7 Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008; S3.8 Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan epembelajaran; S3.9 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan S3.10 Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan S3.11 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan 4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4. S4.1 APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30% S4.2 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 S4.3 Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B S4.4 Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurangkurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES
5
S4.5 Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2 S4.6 Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3 S4.7 Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi 5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5. S5.1 Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi; S5.2 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan; S5.3 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi parenting education 6. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T6. S6.1 Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 S6.2 Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurangkurangnya 75 KODE SASARAN KODE SASARAN STRATEGIS
Analisa Sasaran : Sasaran dalam rencana strategi ini merupakan penterjemahan dari tujuan sebelumnya, dimana sasaran ini telah dirinci sangat detail dan telah mencakup semua aspek yang harus dilayani pendidikan
Strategi Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010—2014 Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Pembangunan pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan pendidikan memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan parameter tingkat literasi serta jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah yang diukur dari APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kondisi saat ini, tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sudah mencapai 95% dan ditargetkan pada tahun 2014 akan mencapai 98%. Dengan mencapai tingkat literasi 98%, Indonesia sudah dapat sejajar dengan negara-negara maju.
6
Analisa Strategi : trategi yang dirumuskan sejalan dengan visi dan misi, namun yang dituangkan di dalam sasaran, tujuan dan strategi Kemdiknas kemudian diterjemahkan lebih detail ke dalam program/kegiatan. Kegiatan yang dirancang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan diatas. Di sisi lain kelompok target pemerintah lebih dominan dibanding memperkuat stakeholder yang lainnya, misalnya membentuk masyarakat yang berakhak. Menurut kerangka formulasi strategi (umum, business unit Strategi dan fungsional) dokumen renstra Kemdiknas sudah baik karena mencakup peran tingkat pusat maupun daerah, namun masih kurangnya koordinasi antar lembaga pendidikan sering menjadi kendala dalam pencapaiannya. Dalam renstra Kemdiknas ini ada satu isu strategi yaitu rendahnya kapasitas kelembagaan. Dan untuk mengatasi isu strategi tersebut maka dibentuk jaringan kemitraan antara lembaga pendidikan di tingkat pusat maupun daerah.
Sumber Dokumen Freddy Rangkuti, 2009, “Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Hamel dan Prahalad, 1995 Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014
7
