eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2): 473 - 482 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014
ANALISIS PERNGARUH KEBIJAKAN PERTANIAN G-20 DI LOS CABOS MEKSIKO 2012 TERHADAP KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA KAHARUDIN S1 NIM.0702045198
Abstract The resulted of G-20 meeting in Los Cabos, Mexico in agriculture policy that produces a PPP (Purchasing Power Party). Indonesian government implemented the policy in Article 14 of Government Regulation of the Republic of Indonesia number 30 Year 2012 on the Protection of Agricultural Land Financing Sustainable Food . Where such policies influence agricultural policy in Indonesia, among others Indonesian government cooperation with local farmers and foreign institutions, local Indonesian farmers will be more cooperation with foreign institutions to help develop the agricultural programs that they do. Reduction of agricultural subsidies by the Indonesian government, by reducing the number of subsidized seeds and fertilizer for local farmers. Indonesian government also provide counseling agriculture, this counseling given do as turnover of agricultural subsidy reduction policy conducted by the Indonesian government itselft. Development Infrastructure and agricultural systems by governments and international agencies, the development will be carried out by local and international agencies in cooperation with local farmers in Indonesia. Key Words : Indonesia agriculture, G-20, Policy Implementation Pendahuluan Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawsan Asia Tenggara yang memiliki kondisi alam yang sangat subur, karena negara ini dikelilingi oleh pegunungan aktif hampir diseluruh wilayah dan pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama warga Indonesia. Sebagian besar warga Indonesia memproduksi bahan pangan dan produk perkebunan sebagai mata pencahariannya. Bidang pertanian yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah pertanian bahan-bahan pokok seperti halnya beras, jagung dan beberapa bahan pangan lainnya. Sektor pertanian mencakup sektor tanaman bahan
1
Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman. Email:
[email protected]
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014 : 473 - 482
makanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan kehutanan.(Geography Indonesia, 2013) Namun karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, mengakibatkan kebutuhan penduduk akan kebutuhan bahan pangan semakin meningkat. Pemerintah berupaya untuk mencapai swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri negara tersebut. Namun hal tersbut sangat sulit diwujudkan karena banyaknya permasalahan dalam bidang pertanian Indonesia. Masalah-masalah yang menghambat pertanian Indonesia antara lain, yaitu penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, lahan dan pertanian di sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami degradasi yang sangat parah. Hal ini mengakibatkan kesuburan tanah mengalami penurunan akibat dari pemakaian pupuk an-organik secara terus menerus oleh sebagian besar petani Indonesia.(Oktavio Nugrayasa,2013) Masalah lain yang terdapat dalam bidang pertanian Indonesia adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk dan kelemahan dalam sistem alih teknologi. Produk-produk pertanian Indonesia baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi persaingan di pasar dunia. Produk pertanian Indonesia dituntut untuk dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Dimana produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan teknologi standar. Serta terbatasnya akses layanan usaha terutama dalam bidang permodalan. Kemampuan petani lokal Indonesia untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial.(Zambroni Salim, 2013) Permasalah tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami kurang tersedianya cadangan pangan nasional dan pemerintah Indonesia harus terus melakukan impor bahan pangan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Namun impor bahan pangan tersebut tidak dapat menambha jumlah cadangan bahan pangan negara tersebut terlebih setelah terjadinya bencana kelaparan dibeberapa wilayah di Indonesia yang disebabgkan oleh pendistribusian kebutuhan pokok yang diimpor dari negara lain tidak merata di seluruh wilayah negara tersebut. Masalah lain yang juga dialami oleh Indonesia adalah tingkat kemampuan SDM masyarakatnya yang masih rendah dibidang pertanian. Lebih dari 25,5 juta keluarga atau 100 juta lebih penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9% dari total ekspor non migas, dan memberikan kontribusi
474
Analisis Pengaruh Kebijakan Pertanian G-20 Di Los Cabos Meksiko 2012 (Kaharudin S)
sebesar 15 persen PDB nasional. peran pertanian dalam pembangunan nasional terus menurun, namun tidak diikuti penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja tetapi dengan lahan pertanian yang semakin terbatas. Kurangnya SDM petani kecil lokal secara umum terkait dengan keterbatasan akses mereka terhadap berbagai sumber daya pertanian yaitu lahan, air, informasi, teknologi, pasar, modal, dan lain-lain. Karena keterbatasan SDM petani lokal menyebabkan mereka lebih bergantung pada keadaan alam sekitar dan penegtahuan pertanian yang diwariskan secara turun temurun dalam kegiatan pertanian yang mereka lakukan. dihttp: investasi-di-sektor-pertanian-dapat-redamharga-komoditas, diakses pada tanggal 19 Agustus 2013. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pertanian tersebut baik secara nasional maupun internasional. Secara internasional pemerintah Indonesia membahas mengenai pertanian pada forum G-20 guna mendapatkan investor asing dalam bidang tersebut. Indonesia mengangkat isu pertanian dikarenakan negara ini banyak mengalami hambatan perkembangan di bidang pertanian dalam negeri. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa utama Indonesia selain sektor industri dan perdagangan. Selain itu pula Indonesia berusaha untuk mengatasi ancaman kelangkaan pangan dunia. Untuk mencegah bencana kelaparan yang mungkin bisa terjadi. Dalam forum ini pemerintah Indonesia berusaha untuk menciptakan akses pasar finansial untuk para pengusaha berpendapatan kecil dan SMEs (Small and Medium Enterprises) atau Pengusaha Kecil dan menengah. Tujuan tambahan yang dimiliki oleh Indonesia adalah untuk lebih melibatkan pihak swasta dalam menciptakan stabilitas investasi dan finansial dalam bidang pertanian.(Yulius, 2013) Landasan Teori dan Konsep 1. Konsep Implementasi Kebijakan Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. (Solichin A. Wahab: 199: 21) Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan memberikan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu. Implementasi juga merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan 475
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014 : 473 - 482
dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Menurut George Edward III implementasi kebijakan adalah: “suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi”. (Edward:2014) Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan, Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure. a. Komunikasi (Communication) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementers). b. Sumber Daya (Resources) Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuanketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. c. Disposisi (Disposition) Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam fokus program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
476
Analisis Pengaruh Kebijakan Pertanian G-20 Di Los Cabos Meksiko 2012 (Kaharudin S)
kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat SOP (standart operation procedur). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 2. Konsep Ketahanan Pangan Menurut Hadiyanto Sasongko: Ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan suatu keadaan dimana pangan tersedia bagi setiap individu setiap saat dimana, baik secara fisik, maupun ekonomi. Ada tiga aspek yang menjadi indikator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sektor ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi (harga) pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi yang menjamin ketersediaan produksi pangan, lancarnya distribusi pangan, dan mempermudah masyarakat memperoleh dan memilih pangan yang sehat untuk keberlangsungan kehidupannya. (Tri HadiyantoSasongko: 2014: 32) Maxwel mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan (suistainable food security) yaitu: a. Kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. b. Akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (entitlements) untuk berproduksi, membeli atau menukarkan (exchange) pangan ataupun menerima sebagai pemberian. c. Ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko, dan jaminan pengaman sosial. d. Fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis/kritis, transisi, dan siklus. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriktif, yaitu dengan menggambarkan pengaruh dari kebijakan pertanian dalam forum G-20 di Los Cabos, Mexico terhadap kebijakan pertanian dalam negeri Indonesia.
477
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014 : 473 - 482
Hasil Penelitian Isu food security banyak diangkat oleh banyak negara anggota karena banyaknya bencana kelaparan yang terjadi di beberapa negara anggota G-20 dan negara lain yang memiliki kerjasama dengan negara-negara anggota G-20 khususnya negara miskin. Forum ini berusaha untuk meningkatkan food security dengan menerapkan beberapa langkah yang terdapat dalam kebijakan yang dibuat oleh kelompok tersebut. (“Arah dan kebijakan pertanian”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2013). Dalam kebijakan G-20 di Los Cabos, Mexico 2012 dalam menigkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan keragaman pangan. negara-negara anggota G-20 sepakat untuk: 1. Dalam kebijakan meningkatkan jumlah poduktifitas pertanian, sebagai sebuah langkah inisiatif tanpa harus membentuk suatu lembaga baru. Meningkatkan peran FAO dan OECD serta 10 organinsasi lainya yang berkaitan untuk membangun kerangka kerja yang konsisten untuk menganalisa langkahlangkah yang harus diambil. 2. Menambah investasi dalam meningkatkan produktifitas pada tiap-tiap sektor pertanian negara anggota. Lebih memahami syarat infrastruktur khusus dan penggabungan pasar dari petani kecil di negara tersebut, dimana hal tersebut merupakan pelaku utama dari peningkatan produktifitas pertanian. 3. Mendorong semua stakeholders yang relevan untuk menanamkan investasi pada sektor pertanian, yang dapat memberikan pinjaman modal bagi para petani. 4. Mempromosikan implementasi dari kebijakan publik yang berkontribusi pada pengembangan investasi yang berorientasi pasar, untuk mengembangkan sektor swasta guna meningkatkan pertumbuhan produktifitas pertanian serta untuk mempromosikan pasar yang berintegrasi kepada para petani disetiap negara tersebut. 5. Mengambil sebuah langkah inisiatif dari pertanian dunia, bekerjasama dengan FAO, Perancis, dan IFAD, guna membantu memahami lebih baik transformasi pertanian dan isu-isu kecil internasional, dan untuk membentuk kebijakan diskusi dan mengembangkan perencanaan multi-stakeholder dan mengeluarkan formulasi kebijakan untuk transformasi pertanian pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dalam forum G-20 telah dihasilkan sebuah kebijakan dalam bidang food security. Dalam kebijakan tersebut G-20 merumuskan bahwa setiap negara anggota yang memiliki permasalahan dalam bidang pertanian akan lebih banyak bekerjasama dengan pihak swasta dalam menangani semua permasalahan di bidang tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh semua negara anggota G-20 yang memiliki permasalahan pertanian dilakukan dengan beberapa organisasi internasional. Termasuk yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satu kebijakan yang telah dhasilkan adalah kebijakan PPP (Public Private Partnership). Public Private Partnership merupakan kebijakan yang melibatkan banyak pihak swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri untuk melakukan kerjasama
478
Analisis Pengaruh Kebijakan Pertanian G-20 Di Los Cabos Meksiko 2012 (Kaharudin S)
untuk menumbuhkan sektor pertanian Indonesia. Pihak yang banyak terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut adalah governmental organization maupun non-governmental organization. Indonesia banyak melakukan kerjasama dibidang pertanian dengan organisasi-organisasi internasional khususnya dalam bidang pembiayaan. (http://www.antaranews.com/ekonomi. Diakses pada tanggal 24 Juli 2012.) Pemerintah Indonesia mengimplementasikan isi dari klausul tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ayat (1), pembiayaan kegiatan penelitian pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan dalam ayat 7 Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh suatu lembaga dan/atau perguruan tinggi. Berdasarkan isi kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kebijakan pertanian yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia antara lain: A. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Petani lokal dan Lembaga Asing. Terkait kebijakan tersebut Indonesia telah menandatangani Host Country Agreement antara pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan IDB (Islamic Development Bank) Group yang diwakili oleh Presiden Ahmed Mohammed Ali Al-Madani di Jakarta, akhir Februari. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan salah satu pembiayaan untuk pengembangan infrasturktur pertanian di negara-negara Islam termasuk Indonesia. Dalam kesepakatan ini IDB akan memberikan sejumlah investasi dalam bidang pertanian di Indonesia. Investasi yang diberikan oleh IDB akan lebih banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur pertanian lokal Indonesia. Selain IDB pihak asing yang juga bekerjasama dengan pemerintah Indonesia adalah OECD. Organisasi OECD akan bekerjasama dengan pemerintah dan petani lokal untuk mendapatkan investasi pembiayaan pertanian dari lembaga-lembaga internasional dan organisasi ini pula akan membantu petani lokal untuk membuka pasar produk hasil pertanian lokal Indonesia. Salah satu negara yang menjalin kerjasama pertanian dengan Indonesia adalah Jerman. Pemerintah Indonesia dan Jerman telah mengadakan pertemuan pertama SGFI (Sterling Financial Group Inc) di Berlin pada pertegahan tahun 2013. Program SGFI akan berkolaborasi dengan World Bank, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), IMF (International Monetary Fund), FSB (Financial Stability Board), UN (United Nation), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dan sejumlah organisasi internasional lainnya untuk menentukan arah pembahasan dan pembiayaan infrastruktur ke depan. Selain SGFI, program lain yang sedang dijalnkan oleh pemerintah Indoesia dengan petani lokal dengn lembaga atau perusahaan asing adalah proyek Bayer Technology to Reduce Water and Methane Emission. Proyek ini bekerjasama dengan perusahaan BAYER dari German.
479
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014 : 473 - 482
B. Pengurangan Subsidi Pertanian oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengurangi jumlah subsidi yang diberikan ke para petani lokal. Pengurangan subsidi dilakukan dalam dua bidang yaitu subsidi benih dan pupuk. Dalam APBN 2012, pemerintah Indonesia memberikan subsidi pupuk sebesar Rp16,94 triliun. Tetapi sejak diberlakukannya kebijakan PPP, APBN Indonesia untuk bidang pertanian mengalami perubahan. Dalam APBN Perubahan 2012 jumlahnya menjadi Rp13,95 triliun atau terjadi pengurangan sebesar 17,6 persen atau sebesar Rp2,98 triliun. Sedangkan untuk subsidi benih, dalam APBN 2012 dianggarkan sebesar Rp279,9 miliar, namun dalam APBN Perubahan 2012 mengalami penurunan sebesar 53,7 persen atau Rp150,4 miliar, sehingga menjadi Rp129,5 miliar. C. Pemerintah Indonesia Memberikan Konseling Pertanian. Kebijakan PPP memungkinkan bagi para petani lokal negara tersebut untuk mengembangkan kegiatan pertanian mereka dengan tidak terlalu tergantung kepada bantuan pemerintah Indonesia. Para petani akan lebih mandiri untuk mengembangkan produk pertanian mereka. Program ini juga dimaksudkan untuk mengubah pola atau tata cara pertanian lokal masyarakat Indoensia yang masih bersifat tutun temurun menjadi sistem pertanian yang lebih modern dan memiliki daya jual yang sama dengan negara-negara yang memiliki sektor pertanian yang lebih berkembang dari sistem pertanian Indonesia. Sehingga tercipta ketahanan pangan nasional serta produk pertanian lokal Indonesia memiliki daya jual dengan standar internasional. Kelompok Kerja Kopi PISAgro bersama dengan Nestle dan ICCRI penyediaan 18 juta bibit dan pelatihan benih pembibitan Kedelai kepada petani kopi di Tangamus Lampung, Sumatera Selatan. Tim ahli agronomi Nestlé melakukan demonstrasi pembibitan kopi dan kedelai di lahan penanaman kedelai kelompok kerja petani Tangamus. Nestle dan ICCRI mengadakan pelatihan dua hari untuk pelatih tentang proses pembibitan kopi dan kedelai yang memiliki kuwalitas tinggi. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan saling bisnis pertanian kedelai dan kopi, untuk meningkatkan kapasitas layanan penyuluhan, untuk mengembangkan rantai pasokan kedelai di Tangamus Lampung. Selain bekerja sama dengan Nestle dan ICCRI, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan Unilever dalam lokakarya pelatihan pembibitan dan penanaman kedelai di daerah Nganjuk. Dimana kegiatan ini dihadiri oleh pekerja penyuluhan dari Nganjuk dan Madiun, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, kelompok tani koperasi kedelai , universitas, dan peneliti. D. Pembangunan Infrstruktur dan Sistem Pertanian oleh Pemerintah dan Lembaga Asing. Dalam rangka mendukung revitalisasi pertanian, melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lain telah dilakukan penyelesaian pembangunan jaringan irigasi dengan cakupan lebih dari 136 ribu hektare, antara lain jaringan irigasi Batanghari di Sumatra Barat, Bekri Rumbia di Lampung, Amandit di Kalimantan Selatan, dan Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam upaya mengembalikan tingkat layanan irigasi juga dilakukan rehabilitasi sekitar 500 ribu hektare jaringan irigasi dan rawa yang tersebar di seluruh nusantara antara lain melalui Northern Sumatra Irrigated Agricultur Sector Project di Sumatra bagian utara dan Decentralized Irrigation System Improvement Project di kawasan timur Indonesia. Di samping 480
Analisis Pengaruh Kebijakan Pertanian G-20 Di Los Cabos Meksiko 2012 (Kaharudin S)
itu, juga akan dilakukan penyelesaian pembangunan jaringan irigasi Komering di Sumatra Selatan dan persiapan. (http//:www.depkue.go.id. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2013.) Kesimpulan Pertemuan G-20 di Los Cabos, Mexico dalam bidang pertanian menghasilakn suatu kebijakan pertanian yaitu PPP (Purchasing Power Party). Pemerintah Indonesia mengimplementasikan Kebijakan tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan pertanian di Indonesia. Antara lain: 1. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan petani lokal dan lembaga asing, para petani lokal Indonesia akan lebih banyak bekerjasama dengan lembaga Asing untuk membantu mengembangakan program pertanian yang mereka lakukan. 2. Pengurangan subsidi pertanian oleh pemerintah Indonesia, dengan mengurangi jumlah subsidi benih dan pupuk bagi para petani lokal. 3. Pemerintah Indonesia memberikan konseling pertanian, konseling pertanian yang diberikan dilakukan sebagai pergantian dari kebijakan pengurangan subsidi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 4. Pembangunan infrstruktur dan sistem pertanian oleh Pemerintah dan lembaga asing, pembangunan tersebut akan dilakukan oleh lembaga lokal maupun internasional yang bekerjasama dengan petani lokal Indonesia. Referensi Buku: Sasongko.Tri Hadiyanto.2006. Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Wahab.Solichin A. 1991. “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan”. Jakarta: Bumi Aksara.
Jurnal: Oktavio Nugrayasa. “5 Masalah Yang Membelit Pembangunan Pertanian di Indonesia”. Terdapat di http://setkab.go.id/artikel-5746-5-masalah-yangmembelit-pembangunan-pertanian-di-indonesia.html. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2013. Yulius P Hermawan. “Peran Indonesia dalam G-20: Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia”. Terdapat di http://library.fes.de/pdffiles/bueros/indonesien/08366.pdf. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2013. Zamroni Salim. ”Indonesia in the G20: Benefits And Challenges Amidst National Interests and Priorities”,terdapat di Habibie Center in Jakarta. Diakses pada tanggal 18 Agustus 1023.
481
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014 : 473 - 482
Internet: “ARAH DAN KEBIJAKAN PERTANIAN”. Terdapat di http://ramliramli.blogspot.com/2011/04/arah-dan-kebijakan-pertanianbagian-1.html. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013. “Geography Indonesia”, terdapat di https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html. Diakses pada tanggal 15 November 2013. “G20: Investasi di Sektor Pertanian Dapat Redam Harga Komoditas”. Terdapat dihttp://economy.okezone.com/read/2011/02/21/213/427165/g20investasi-di-sektor-pertanian-dapat-redam-harga-komoditas. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2013. “Indonesia Tekankan Sektor Pertanian di Pertemuan G-20”. Terdapat di http://www.antaranews.com/ekonomi. Diakses pada tanggal 24 Juli 2012.
“PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN”. Terdapat di http//:www.depkue.go.id. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2013.
482
