Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen : Kebijakan Harga_1
Julian Adam Ridjal, SP., MP. PS Agribisnis UNEJ website : adamjulian.net
Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen
(I). Diskusi tentang Konsep Dasar Harga, dan Kebijakan harga untuk pertanian. Diskusi. Ref. Bab 4.1.,dan 4.2. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (II). Kebijakan Perdagangan Produk Pertanian dan Kebijakan Nilai Tukar.Diskusi. Ref. Bab 4.3. dan 4.4. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (III). (a) Kebijakan Fiskal dan Harga Ekonomi (b) Opsi kebijakan Makroekonomi bagi pembangunan pertanian. Diskusi. Ref. Bab 4.5. dan 4.6.
Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen
(IV). Kebijakan sektor-sektor yang berpengaruh pada HargaHarga di sektor pertanian, meliputi kontrol harga, subsidi input pertanian, kebijakan cadangan pangan, kebijakan pasar, kebijakan harga di tingkat petani, agroindustri, pasar input, dsbnya. Diskusi. Ref. Bab 4.7. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (V). (a) pengembangan kebijakan untuk mengembangkan ketahanan pangan, harga pertanian dan masyarakat miskin perdesaan (b) Stabilisasi harga-harga pertanian dan pembangunan ekonomi. Diskusi. Ref. Bab 4.8 dan 4.9.
Referensi Wajib Roger D. Norton, 2004. Agricultural Development Policy. Concepts and
Experiences. John Wiley & Sons, Ltd. Beberapa Peraturan Perundangan yang Penting Berkaitan dengan Pembangunan Pertanian dan Pangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan sebagainya.
Referensi Pelengkap Rudi Wibowo, Hermanto Siregar, Arief Daryanto (ed), 2011. Format Baru
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia 2010-2014. Konperensi Nasional ke XVI Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). IPB Press, Bogor. Rudi Wibowo, Hermanto Siregar, Arief Daryanto (ed), 2008. Mungkinkah
Petani Sejahtera? Prosiding Konperensi Nasional ke XV Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Brighten Press, Bogor. Rudi Wibowo, Bayu Krisnamurthi, Bustanul Arifin (ed), 2004. Rekonstruksi
dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian. Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta. Agus Pakpahan, dkk., 2004. Membangun Pertanian Indonesia: Bekerja
Bermartabat dan Sejahtera. Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Bogor. Bustanul Arifin, 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Kompas, Jakarta.
Khudori, 2008. Ironi Negeri Beras. Insist Press.,Yogyakarta. Rudi Wibowo (ed), 1999. Refleksi Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Nusantara. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Rudi Wibowo (ed), 2000. Pertanian dan Pangan. Bunga Rampai Pemikiran Menuju
Ketahanan Pangan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Rudi Wibowo, 2007. Revitalisasi Komoditas Unggulan Perkebunan Jawa
Timur. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta. Akhmad Fauzi. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan.Isu Sintesis dan Gagasan.
PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Julian Adam Ridjal, 2011. Modul Bahan Ajar Kebijakann dan Peraturan
Bidang Pertanian : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. IMHERE Universitas Jember. Loekman Soetrisno. 2002. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian : Sebuah
Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Kanisius.
Mekanisme Pasar (contoh kasus) Kasus 1.3 Permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q = 60 – 10P; dan penawaran barang ditunjukkan dengan persamaan Q = 5P + 15. dimana Q adalah jumlah barang dan P adalah harga. Buatlah (a) skedul keseimbangan (ekuilibrium) dan (b) gambarkan kurva keseimbangan permintaan dan penawaran barang tersebut Jawab: (a) Skedul;
P
Harga (P)
2
3
4
Jml Diminta
40
30
20
Jml Ditawarkan
25
30
35
(b) Keseimbangan secara matematis; Qs = Qd 5P + 15 = 60 – 10P 15P = 45 Maka P = 3 dan Q = 30
3
0
30
Q
Mekanisme Pasar Penentuan Harga Pasar, interaksi antara permintaan pasar dan
penawaran pasar akan menghasilkan harga (P) dan jumlah (Q) keseimbangan (ekuilibrium) pasar barang tersebut. Secara grafik, keseimbangan pasar ditunjukkan pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan. Gambar 1.7 Terjadi Kelebihan Gambar 1.6 Kurva keseimbangan pasar Penawaran dan kelebihan Permintaan P P S S K L P1
P*
E
P* P2
M
N
D 0
Q*
D Q
0
Q*
Q
TUJUAN KEBIJAKAN HARGA Secara umum, pemerintah tidak akan menjual jasanya
kepada masyarakat, meskipun pemerintah berkewajiban untuk menyediakan jasa tersebut kepada masayarakat
Pemerintah menyediakan jasa kepada masayarakat tanpa
harus membayar
Hal ini bukan berarti bahwa penyediaan jasa publik tidak
menimbulkan biaya
Dalam beberapa kasus, proses politik sangat diperlukan
untuk menentukan: Berapa jumlah barang publik yang harus disediakan Bagaimana implikasinya terhadap distribusi biaya yang akan menjadi tanggung jawab para individu
TUJUAN KEBIJAKAN HARGA Alasan mengapa pemerintah harus terlibat dalam
penentuan harga barang: Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya Keadilan dalam distribusi pendapatan
Biasanya perusahaan hanya akan mempetimbangkan
manfaat pribadi dalam menentukan berapa banyak barang yang harus disediakan shg kesempatan tersedianya barang di pasar sangat kecil Dalam hal ini pemerintah perlu turun tangan untuk
menjamin bahwa manfaat eksternal juga harus dipertimbangkan
KEBIJAKAN PENYANGGA (Buffer Stock Policy)
Dalam perumusan kebijakan harga biasanya pemerintah
dihadapakan pada dilema kepentingan Di satu sisi konsumen ingin harga pangan murah, di lain sisi produsen ingin agar produksinya terjual dengan harga yang layak Pemerintah perlu melindungi kedua kepentingan tersebut agar konsumen dan produsen tidak menderita Langkah yang biasanya diambil oleh pemerintah adalah menentukan: Harga terendah (floor) melindungai produsen Harga tertinggi (ceiling) melindungi konsumen
kebijakan ini disebut dengan Buffer Stock Policy Keberhasilan kebijakan ini tergantung dari ketersediaan dana untuk operasi (market operation)
Harga Dasar (floor price) Harga Tertinggi (ceiling price) Suatu kebijakan pemerintah dalam
perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar, yang bertujuan mengendalikan keseimbangan (ekuilibrium) pasar. Harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, pemerintah melakukan operasi pasar.
Gambar 1.8 Kebijakan harga dasar dan harga tertinggi terhadap barang X. P Sx P1
P2 Dx 0
Q
P1 = harga tertinggi (ceiling price) P2 = harga terendah (floor price)
Kebijakan harga tertinggi (ceiling price), efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terhingga.
Kebijakan harga terendah (floor price), efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang sampai tak terhingga.
Kebijakan harga melalui “Operasi Pasar” pada waktu tertentu, pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar.
Mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah untuk membeli surplus produksi.
Gambar 1.9 Kebijakan harga tertinggi Sx1 P Sx2 Sx
Gambar 1.10 Kebijakan harga terendah P
Sx Sx 1
P1 P2
Dx Dx 0
Q
Dx1 Q
Kebijakan komoditas pertanian itu mengatur tentang (1) harga minimum yang dibolehkan, (2) harga yang akan dibeli oleh pemerintah, (3) sistem pengelolaan distribusinya, dan (4) pembatasan area penanaman.
Dalam menentukan harga minimum pemerintah memberikan proteksi terhadap petani saat harga komoditas merosot. Petani akan dilindungi oleh pemerintah dengan harga yang akan menutup tidak hanya biaya produksi, tetapi juga memberikan keuntungan yang sesuai. Harga minimum akan diumunkan setiap tahunnya dari rekomendasi dari sebuah lembaga yang terdiri dari ahli ekonomi untuk memutuskan harga keekonomisannya dan berlaku untuk beberapa komoditas pertanian.
Penentuan harga yang akan dibeli oleh pemerintah adalah komoditas yang distok lembaga pemerintah dengan harga lebih rendah dari harga pasar, tetapi tetap lebih tinggi dari harga minimum. Misalnya untuk komoditas beras agar harga beras juga terjangkau untuk khalayak umum maka pemerintah menentukan harga belinya dibawah pasar, tetapi tetap harus lebih tinggi dari harga minimum.
Komoditas seperti beras akan didistribusikan pada sistem distribusi nasional, yang harganya akan dipantau oleh pemerintah. Pembelian dan pendistribusian yang dilakukan oleh pemerintah itu akan mengamankan harga komoditas yang merupakan komoditas strategis.
Pembatasan area penanaman terjadi apabila stok berlebih, sedangkan kebijakan untuk penanaman wajib akan dilakukan ketika terjadi kelangkaan. Sistem ini adalah dalam upaya mengatur kebijakan harga yang sesuai antara produsen dan konsumen untuk sebuah komoditas. Oleh karena itu, sistem informasi pertanian yang baik dibutuhkan ketika bentuk kebijakan yang demikian direalisasikan.
SELAMAT BELAJAR
