LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL TENTANG
: KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON : : : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA CIREBON
PELAYANAN PERTANIAN SUB BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN NO.
KEWENANGAN WAJIB
1 2 1. Perencanaan dan pengen dalian
JENIS PELAYANAN 3 1.1. Pengadaan rencana pembangunan dan perencanaan program proyek pertanian tanaman pangan dan peter nakan
INDIKATOR KINERJA
NILAI
PENJELASAN
4 1.1.1. Setiap perencanaan pembangunan perta nian tanaman pangan dan peternakan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders satu tahun sekali
5 100%
2011 6 85%
2012 7 87%
2013 8 90%
2014 9 95%
2015 10 100%
1.2. Pengadaan renca na kerjasama antar wilayah kabupaten/ kota
1.2.1. Koordinasi dengan Kabupaten/kota dila kukan setiap kali perencanaan dilakukan satu tahun dua kali
100%
80%
85%
90%
95%
100%
Koordinasi dari dan ke Kabupaten dilaku kan setiap 6 bulan sekali
1.3. Pelaksanaan pe ngendalian pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan
1.3.1. Kota harus memilki Keputusan Walikota dan atau Kepala Dinas yang mengatur masalah pembangunan bidang pertanian tanam an pangan dan peter nakan
100%
70%
75%
80%
90%
100%
Belum seluruh permasalahan pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan yang diatur dengan Kep/SK Walikota dan atau Kepala Dinas
11 Setiap kegiatan baik rutin maupun pemba ngunan/kegiatan/pro yek setiap tahun dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder
1
2
2. Pengelolaan sumberdaya alam
3 1.4. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan
4 1.4.1. Monitoring dan evaluasi pembangunan per tanian tanaman pa ngan dan peternakan dilakukan satu bulan satu kali
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
11 Dilakukan dengan melaporkan setiap bulannya melalui Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan LAKIP setiap tahun
2.1. Pengadaan pene tapan tata ruang dan guna lahan
2.1.1. Setiap penetapan tata ruang dan guna lahan harus dikuatkan de ngan kebijakan pemerintah yang berlaku di daerah yang ber sangkutan
100%
50%
60%
70%
80%
100%
2.2. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis
2.2.1. Adanya sanksi khu sus atas pelanggaran alih fungsi lahan sa wah beririgasi teknis dan setengah teknis yang terjamin airnya yang diatur dalam Perda
100%
20%
40%
60%
80%
100%
Belum seutuhnya dilakukan penetapan tata ruang dan guna lahan, dan atau ha nya dilakukan ijin usaha di lahan setempat dengan pe milik/kuasa lahan yang bersangkutan Belum diterbitkannya Perda yang mengatur pencegahan alih fungsi lahan irigasi teknis dan setengah teknis beserta sanksi-sanksinya
2.3. Pelayanan rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian tanaman pangan dan peternakan
2.3.1. Pelaksanaan rehabi litasi lahan kritis dila kukan setahun sekali
100%
20%
100%
100%
100%
100%
2.4. Pengadaan pemetaan potensi dan pengelolaan sum-
2.4.1. Pemetaan potensi dan pengelolaan la han harus dilakukan
100%
50%
55%
60%
65%
70%
Pelaksanaannya secara sinergis dalam kegiatan/proyek pertanian tanaman pangan dan atau secara terpisah dalam kegiatan/proyek ter sendiri (spesifik) Telah dilakukan analisis kondisi lahan dan pemetaan eko-
1
2
3. Pemanfaatan air irigasi
3 berdaya lahan
4 setiap tahunnya sei ring dengan perubah an kondisi alam yang ada
5
6
7
8
9
10
11 nomis komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura Pelaksanaannya secara sinergis dalam kegiatan/proyek pertanian tanaman pangan dan atau secara terpisah dalam kegiatan/proyek ter sendiri (spesifik) Kegiatan revitalisasi irigasi dan rehabilitasi sumber air irigasi belum direalisir pada tahun 2010
2.5. Pelayanan rehabili tasi sumber air di kawasan pertanian
2.5.1. Pemerintah merealisa sikan kegiatan rehabilitasi sumber air di kawasan pertanian tanaman pangan dan peternakan setiap tahunnya
100%
25%
30%
35%
40%
50%
3.1. Pembangunan air irigasi
3.1.1. Adanya satu program perbaikan dan pemanfaatan irigasi yang direalisasikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya 3.2.1. Adanya tenaga pembimbing pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi di setiap kecamatan
100%
25%
50%
50%
50%
50%
100%
50%
60%
70%
80%
100%
3.3.1. Bimbingan teknis pengelolaan sumber sumber air dilaksanakan secara berkelompok oleh pemerintah daerah setahun dua kali
100%
25%
50%
60%
65%
70%
3.2. Pelayanan bim bingan dan pemanfaatan serta pemeli haraan jaringan iri gasi
3.3. Bimbingan teknis pengelolaan sum ber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman
Belum tersedianya dana dan fasilitas sarana operasional bagi tenaga pem bimbing di Kecamatan yang dilakukan oleh Mantri tani/KCD pertanian masing-ma sing kecamatan Pelaksanaan belum terkoordinir dari pemerintah daerah dengan membentuk Tim Pembinaan Konservasi Sumber daya Air dan Lahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.4. Pemantauan dan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi
3.4.1. Dalam jangka waktu 4 bulan sekali pemantau harus mampu melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber-sumber air dan air irigasi yang ada di daerahnya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian
3.5.1. Laporan evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian maksimal dilakukan setiap 4 bulan sekali kepada Propinsi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.1.1. Kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan dilakukan setiap satu tahun sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.2.1. Pelaksanaan diklat pegawai dilakukan setiap tahun satu kali
100%
25%
30%
40%
45%
50%
4. Pengembangan sumberda - 4.1. Pengadaan kegiatya manusia an pendidikan kedinasan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan
4.2. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita
11 Pelaksanaannya terpadu dalam pengumpulan data SP yang dilaporkan setiap bulan ke BPS dan Diperta Propinsi tetapi belum ditunjang oleh dana dan sarana operasionalnya bagi KCD /Mantri Tani oleh pemerintah Laporan evaluasi tiap bulan ke BPS dan Diperta Propinsi tetapi belum ditunjang oleh dana dan sarana operasionalnya bagi KCD /Mantri Tani oleh pemerintah Sumberdaya manusia di bidang teknis pertanian dan peternakan masih perlu ditingkatkan.
Pelaksanaan diklat perlu dilakukan un tuk penjenjangan kepangkatan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.3. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani
4.3.1. Minimal ada satu pusat pelatihan pertanian tanaman pangan dan peternakan pedesaan swadaya, satu unit untuk satu kecamatan
100%
0%
25%
25%
50%
70%
Belum adanya realisasi kegiatan/proyek pengembangan pusat pelatihan pedesaan swadaya /P4S
4.4. Pengumpulan data dan informasi SDM bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan
4.4.1. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian tanaman pangan dan peternakan dilakukan pemerintah setiap satu tahun sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dalam bentuk Laporan Tahun Dinas setiap awal tahun sesudahnya
4.5. Evaluasi dampak 4.5.1. Pemerintah harus me kebijakan program lakukan evaluasi dampembangunan bipak kebijakan seta dang pertanian tahun sekali setelah kenaman pangan dan bijakan yang bersangpeternakan kutan dikeluarkan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaan evaluasi dampak kebijakan program pembangun an dilakukan dalam bentuk Laporan Akun tabilitas Kinerja Ins tansi Pemerintah (LAKIP) yang konsis ten dan berkelanjutan Pelaksanaan pe nyuluhan masih bersifat terpadu dengan
5. Penyuluhan bidang pertani - 5.1. Penetapan kebijak an tanaman pangan dan pean dan program pe ternakan nyelenggaraan pe-
5.1.1. Penetapan kebijakan dan program penye lenggaraan penyuluh-
1
2
3 nyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan peter nakan
5.2. Penyusunan perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan peter nakan serta materi penyuluhan baik dalam bentuk cetak maupun alat elektro nik sesuai kebutuhan lokalita 5.3. Penumbuhkem bangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani /peternak, penyuluh dan peneliti dan LSM 5.4. Pembinaan dan pengembangan ker jasama kemitraan petani/peternak, pe nyuluh, peneliti dan LSM 5.5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh per-
4 an bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan disesuai kan dengan permasalahan nyata yang di alami oleh petani se tahun sekali 5.2.1. Adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh petani setiap adanya metode baru setahun sekali
5
6
7
8
9
10
11 pelaksanaan kegiatan proyek, belum dilaksanakan secara metodic dan sis temic yang ditunjang dana operasionalnya
100%
80%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaan penyebaran dan sosialisasi baru dilaksanakan dengan cetakan dan dialog langsung, belum dilaksanakan dengan sistem elektronik dan atau peng gunaan sistem modul
5.3.1. Pembinaan terhadap kelompok tani/kelembagaan ekonomi petani setiap bulan
100%
30%
45%
50%
65%
70%
5.4.1. Pemerintah harus me nyeponsori kegiatan konsolidasi antar pe tani / peternak, penyu luh dan LSM minimal 6 bulan sekali 5.5.1. Adanya kegiatan diklat, pelatihan, dan studi banding penyuluh
100%
50%
55%
65%
75%
100%
Pembinaan yang dilakukan kepada kelompok tani setiap bulan, tetapi pembinaan kelembagaan ekonomi dilaksana kan setiap 3 bulan sekali Kegiatan konsolidasi telah dilaksanakan setahun sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sudah dilaksanakan studi banding sejak tahun 2008
1
2
6. Penelitian, pengembangan teknologi bidang pertanian
3 tanian tanaman pangan dan peternakan
4 ke daerah lain yang dianggap lebih baik setiap tahun sekali
5
6
7
8
9
10
11
5.6. Pembinaan dan pengelolaan lem baga penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan
5.6.1. Adanya pusat pembinaan dan pengelolaan lembaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan di setiap kecamatan
100%
0%
30%
60%
80%
100%
5.7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani
5.7.1. Adanya satu Tim Pembina untuk 1 wilayah kerja penyuluhan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Belum tersedianya pusat pembinaan dan pengelolaan penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan satu unit untuk 1 wilayah kerja Tim pembina sudah dibentuk untuk tingkat Kota dan Kecamatan
5.8. Pengelolaan laboratorium informasi dan perpustakaan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan
5.8.1. Adanya laboratorium informasi dan perpustakaan dengan bukubuku pertanian tanam an pangan dan peternakan di Kota
100%
0%
25%
30%
50%
100%
Belum tersedianya laboratorium informasi dan perpustakaan 1 unit untuk 1 wila yah kerja penyuluhan
5.9. Pengadaan, pe ngembangan dan pemeliharaan sarana penyuluh di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan
5.9.1. Setiap pelaksanaan bimbingan harus menggunakan alat peraga 5.9.2. Penyediaan kendaraan operasional bagi penyuluh
100%
30%
60%
90%
95%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
Belum tersedianya sarana penyuluhan 1 unit untuk 1 wilayah kerja penyuluh Belum tersedianya kendaraan roda dua bagi penyuluh secara keseluruhan
6.1. Mengidentifikasi data potensi wila-
6.1.1. Kegiatan identifikasi data potensi wilayah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kegiatan dilakukan dalam pembuatan
1
2
3 yah dan agroeko sistem 6.2. Analisis teknis, ekonomis, dan sosio budaya alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan
4 agroekosistem dilakukan satu tahun sekali 6.2.1. Adanya data base tentang keadaan pertanian yang di update setiap satu tahun sekali
5
6
7
8
9
10
6.3. Pembinaan supervisi, dan akselera si, aplikasi teknologi dalam demons trasi penerapan teknologi bidang pertanian tanaman pangan dan peter nakan spesifik lo kasi 6.4. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani 6.5. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan aplikasi tek nologi di tingkat pe tani 6.6. Mengadakan de monstrasi pangkaji an penerapan tek noligi anjuran kondi si spesifik lokalita
11 laporan tahun dan laporan SP VA Kegiatan dilakukan dalam pembuatan laporan tahun dan laporan SP IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV dan SP VA, VB, dan VC Baru dilaksanakan setiap satu tahun sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.3.1. Pembinaan supervisi dan akselerasi, apli kasi teknologi dalam demonstrasi penerapan teknologi dilakukan pemerintah setiap 6 bulan sekali
100%
50%
65%
70%
80%
90%
6.4.1. Bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani dilakukan setiap 3 bulan sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dilaksanakan setiap triwulan
6.5.1. Adanya kegiatan pe nyuluhan pada setiap kelompok tani di Kelu rahan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dilaksanakan setiap 1 bulan sekali
6.6.1. Demonstrasi pengkajian penerapan teknologi dilakukan 6 bulan sekali
100%
50%
65%
70%
80%
90%
Dilaksanakan pada satu tahun sekali
1
2
3 6.7. Melaksanakan pembinaan pene rapan teknologi 6.8. Rekayasa proto type dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita 6.9. Melakukan kaji ulang alat dan mesin yang telah direkomendasikan secara periodik 6.10. Mempelajari temu an-temuan teknologi baru 6.11. Mencatat dan melaporkan per kembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan secara spesifik
4 6.7.1. Pembinaan penerap an teknologi dilakukan 6 bulan sekali 6.8.1. Pengadaan rekayasa prototipe dan modifi kasi alat dan mesin pertanian untuk keper luan lokalita 6.9.1. Kegiatan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan dilakukan setiap tahun
5 100%
6 75%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
11 Dilaksanakan pada satu tahun sekali
100%
0%
25%
25%
40%
50%
100%
0%
25%
25%
40%
50%
6.10.1. Adanya kegiatan pembelajaran temuan temuan baru 3 bulan sekali 6.11.1. Kota harus memiliki database tentang perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang di update setiap 6 bulan sekali 6.12.1. Kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dilakukan setiap 4 bulan sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Belum dilaksanakan kegiatan rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian Belum dilaksanakan kegiatan kaji ulang alat mesin pertanian yang direkomendasikan Dilaksanakan pada triwulan sekali
100%
50%
100%
100%
100%
100%
Dilaksanakan pada pembuatan laporan SP Pertanian daftar VB setiap 1 tahun sekali
100%
25%
40%
60%
80%
100%
Dilaksanakan pada kegiatan proyek setahun sekali
100%
50%
60%
70%
80%
100%
Dilaksanakan pada kegiatan proyek setahun sekali
6.12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan 6.13. Menginventarisasi 6.13.1. Inventarisasi hasil hasil-hasil peneliti hasil penelitian yang an yang dilakukan dilakukan oleh tim
1
2
3 oleh lembaga penelitian
6.14. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil
6.15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI 7. Pupuk dan Pestisida
7.1. Perencanaan dan kebutuhan pupuk
7.2. Pengembangan unit usaha pupuk dan pestisida di tingkat kelaurahan 7.3. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk dan pestisi da 7.4. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida
4 khusus dan menjadi suatu informasi yang bisa diakses setiap saat, satu tahun sekali 6.14.1. Pengawasan tekno logi dan pengujian hasil dilakukan se tiap 6 bulan satu kali
5
6
7
8
9
10
11
100%
30%
40%
60%
70%
80%
6.15.1. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI dilaksanakan setiap 1 tahun sekali 7.1.1. Adanya database yang memuat kebu tuhan pupuk petani di suatu daerah
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.2.1. Ada 1 unit usaha pupuk dan pestisida di setiap kecamatan
100%
80%
100%
100%
100%
100%
7.3.1. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk dan pestisida dilakukan pemerintah setiap 6 bulan sekali 7.4.1. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pes tisida dilakukan 6 bulan sekali
100%
50%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dengan pelaksanaan kegiatan proyek
100%
50%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dengan pengadaan unit laboratorium uji mutu hasil dan saprotan
Pelaksanaannya terpadu dengan penerapan teknologi baru hasil uji prototipe dan rekayasa modifikasi Pelaksanaannya terpadu dengan pelaksanaan pemberian perijinan usaha bidang pertanian Dari 5 Kecamatan yang ada di Kota hanya ada 3 Keca matan yang memiliki lahan sawah Pengusahaannya baru hanya dilaku kan oleh swasta/CV
1
8. Obat Hewan
2
3 7.5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pes tisida 7.6. Pelaksanaan pe ringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida 7.7. Pengawasan peredaran, penyim panan penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisi da 8.1. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic
8.2. Bimbingan pengawasan sediaan biologic, farmasetic, dan premic 8.3. Pengawasan per edaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer
4 7.5.1. Pemantauan dan eva luasi ketersediaan pupuk dan pestisida dilakukan setiap bulan 7.6.1. Adanya 1 unit pela yanan pupuk di setiap kecamatan
5 100%
6 50%
7 65%
8 80%
9 95%
10 100%
11 Baru dilaksanakan setiap setahun 1 kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengusahaannya baru hanya dilaku kan oleh swasta/CV
7.7.1. Pengawasan peredaran, penyimpanan penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida dilakukan pemerintah setiap 3 bulan sekali 8.1.1. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic, dan premic dilakukan pemerintah setiap 6 bulan sekali 8.2.1. Bimbingan pengawasan sediaan biologic farmasetic, dan premic dilakukan pemerintah setiap 6 bulan sekali 8.3.1. Adanya tim pemantau terhadap peredaran obat hewan di kota
100%
50%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dengan pelaksanaan kegiatan proyek
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan
100%
50%
65%
75%
90%
100%
Pelaksanaannya dilakukan pada 5 Kecamatan
8.3.2. Pengawasan pema kaian sediaan biologic farmasetic dan premic dilakukan pemerintah setiap 6 bulan sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan
1 2 3 9. Alat dan mesin pertanian 9.1. Perencanaan tanaman pangan dan peter pengadaan alat nakan dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
9.2. Rekomendasi penggunaan alat mesin pertanian untuk keperluan lokalita
9.3. Perijinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal atau impor 9.4. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita 9.5. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian 9.6. Bimbingan caea pengoperasian dan pemeliharaan alat
4 9.1.1. Sebelum perencanaan dilakukan, minimal ada kegiatan penda taan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan oleh petani satu tahun sekali 9.2.1. Rekomendasi peng gunaan alat mesin pertanian harus disesuaikan dengan ke mampuan dan kebu tuhan petani satu ta hun sekali 9.3.1. Selambat-lambatnya ijin dikeluarkan satu minggu setelah persyaratan terpenuhi
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
11 Usulan dilakukan petani pada saat survey pelaksanaan kegiatan /proyek
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penentuan rekomen dasi alat dan mesin pertanian sesuai dengan kegiatan/pro yek dan kebutuhan lokalita
100%
0%
100%
100%
100%
100%
9.4.1. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita dilakukan 6 bulan sekali 9.5.1. Adanya sentra pembi naan dan pengem bangan pelayanan jasan alat dan mesin pertanian di setiap kecamatan 9.6.1. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
Pelaksanaan perijinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian di tetapkan melalui Perda Pelaksanaannya dilakukan setelah penggunaan rekomen dasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita Kebutuhan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian hanya untuk 3 kecamatan yang memilki lahan sawah Bimbingan pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin
100%
100%
100%
1
2
10. Pakan Ternak
3 dan mesin pertanian
4 pertanian dilakukan secara periodik, setelah pengadaan alat di lakukan 6 bulan sekali 9.7. Pembinaan dan bim 9.7.1. Adanya program diklat bingan bengkel / bagi pengrajin/bengkel pengrajin alat dan alat mesin pertanian mesin pertanian minimal dilakukan se tiap 1 tahun sekali
5
6
7
8
9
10
11 pertanian dilakukan di 3 Kecamatan yang memiliki lahan sawah
100%
0%
100%
100%
100%
100%
10.1. Bimbingan produk- 10.1.1. Kota harus melaksasi dan penggunaan nakan bimbingan propakan dan bahan duksi dan pengguna baku konsentrat an pakan dan bahan baku konsentrat seca ra rutin 6 bulan sekali 10.2. Bimbingan produk- 10.2.1. Bimbingan produksi si pakan ternak pakan ternak minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembinaan dan Dik lat bagi pengrajin/ bengkel alat mesin pertanian dilakukan setelah pengadaan alat dan mesin pertanian untuk jasa pela yanan kebutuhan lo kalita Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan pelayanan kesehat an hewan dan teknologi peternakan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10.3. Bimbingan produk- 10.3.1. Bimbingan produksi si benih hijauan pabenih hijauan pakan ternak minimal dilaku kan ternak kan 6 bulan sekali 10.4. Pengawasan mutu 10.4.1. Pengawasan mutu pakan konsentrat pakan konsentrat dan dan bahan baku bahan baku dalam dalam pemakaian pemakaian minimal dilakukan 3 bulan sekali 10.5. Pengawasan mutu 10.5.1. Kota harus memiliki pakan dan bahan tim pengawas mutu
100%
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan pelayanan kesehat an hewan dan teknologi peternakan Bimbingan benih hijauan pakan ternak dilakukakan setahun sekali Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan pelayanan kesehat an hewan dan teknologi peternakan Pelaksanaannya terpadu dalam kegiat-
1
2
11. Pembenihan tanaman
3 baku pakan dalam peredaran
4 pakan dan bahan baku pakan
11.1. Pembinaan balai benih milik swasta
11.2. Pembinaan dan pengawasan pe nangkar benih 11.3. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan pengguna an benih sebar
11.4. Bimbingan dan pemantauan produksi benih
11.5. Bimbingan pene rapan standar-stan dar teknis perbenih an yang meliputi sarana, tenaga, dan metode 11.6. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pembenihan
5
6
7
8
9
10
11 an pelayanan kesehat an hewan dan teknologi peternakan Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan perbenihan oleh UPTD balai benih Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan produksi pertanian
11.1.1. Pembinaan balai be nih milik swasta dilakukan pemerintah
100%
50%
70%
80%
90%
100%
11.2.1. Pemerintah diharus kan melakukan pembinaan dan pengawas an penangkar benih 11.3.1. Pemerintah diharus kan melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan peng gunaan benih sebar 6 bulan sekali 11.4.1. Pemerintah diharus kan melaksanakan bimbingan dan pe mantauan produksi benih di setiap sentra 1 bulan sekali 11.5.1. Sekurang-kurangnya 50% dari petani yang ada di kecamatan melaksanakan stan dar-standar teknis perbenihan yang te lah dianjurkan 11.6.1. Setiap kecamatan ha rus memiliki pusat informasi yang me nyediakan berbagai informasi tentang
100%
70%
75%
85%
95%
100%
100%
70%
75%
85%
95%
100%
Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan perijinan usaha bidang pertanian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan produksi pertanian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan produksi pertanian dan teknologi pertanian
100%
0%
30%
50%
75%
100%
5 unit pusat informa si untuk 5 kecamatan
1
2
3
4 pembenihan 11.7. Pelaksanaan bim- 11.7.1. Melaksanakan sertifibingan dan distri kasi pohon induk 1 busi pohon induk tahun sekali sertifikasi benih 11.8. Pengaturan peng- 11.8.1. 90 % petani menggugunaan bibit ung nakan bibit unggul gul yang diprogramkan pemerintah 11.9. Pembangunan dan 11.9.1. Ada satu balai benih pengelolaan balai di kota yang diseleng benih milik peme garakan pemerintah rintah 11.10. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varie tas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura
11.10.1. Mengadakan kegiatan pengujian terha dap benih/bibit varietas unggul/lokal tanaman pangan dan hortikultura 1 tahun sekali 11.10.2. Melakukan penyebar luasan benih/bibit varietas unggul/lokal tanaman pangan dan hortikultura 1 tahun sekali 11.11. Penetapan sentra 11.11.1. Menetapkan sentrasentra produksi sentra produksi secara sektoral di setiap wilayah 11.12. Memperbanyak 11.12.1. Memperbanyak be menyalurkan manih/bibit hortikultura ta tempel dan per 1 unit untuk kota banyakan bibit hortikultura
5
6
7
8
9
10
11
100%
50%
50%
50%
50%
50%
Dilaksanakan terpadu dengan kegiatan /proyek
100%
80%
100%
100%
100%
100%
Dilaksanakan terpadu dengan kegiatan /proyek
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ada 2 Balai Benih yaitu UPTD BPBTPH dan UPTD BPBIAT
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya dila kukan secara terpadu dengan kegiatan /proyek bidang pertanian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya dila kukan secara terpadu dengan kegiatan /proyek bidang pertanian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya dila kukan secara terpadu dengan kegiatan /proyek bidang pertanian Pelaksanaannya dila kukan secara terpadu dengan kegiatan /proyek bidang pertanian
1
2
12. Pembibitan ternak
3 4 11.13. Identifikasi benih/ 11.13.1. Kegiatan identifikasi bibit varietas ungbenih/bibit varietas gul lokal tanaman unggul lokal tanampangan dan hortian pangan dan horti kultura kultura dilakukan 1 tahun sekali 11.14. Pemberian izin 11.14.1. Ijin produksi benih produksi benih diberikan 1 minggu setelah persyaratan dipenuhi
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
11 Pelaksanaannya dila kukan secara terpadu dengan kegiatan /proyek bidang pertanian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11.15. Pemantauan dan 11.15.1. Mengadakan peman evaluasi mutu betauan dan evaluasi nih yang beredar mutu benih yang ber edar, 6 bulan sekali 12.1. Bimbingan penerap-12.1.1. 50 % dari petani me an standar teknis nerapkan standar tekdan sertifikasi pem nis yang berlaku bibitan meliputi sarana, tenaga kerja mutu dan metode 12.2. Bimbingan produksi 12.2.1. Kegiatan bimbingan probibit duksi bibit dilaksanakan setiap bulan sekali 12.3. Bimbingan pembu- 12.3.1. Memiliki database atan dan pengesah pembibitan ternak an silsilah ternak yang ada di kota 12.4. Bimbingan pelak - 12.4.1. Tersedia tenaga ahli sanaan pengadaan peternakan di kota dan atau produksi mudigah, serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah 12.5. Bimbingan pelak - 12.5.1. Diklat pelaksanaan insanaan inseminasi seminasi buatan un -
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaannya secara terpadu dalam kegiatan perbenihan dan teknologi pertanian dengan penetapan Perda Baru dilaksanakan 1 ta hun sekali yang terpa du dalam kegiatan/proyek pertanian Pelaksanaannya bertahap melalui kegiatan/ proyek bidang peternak an
100%
25%
50%
75%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tenaga teknis sudah tersedia untuk tingkat kota
100%
50%
100%
100%
100%
100%
Sudah dilaksanakan diklat inseminasi buatan
Pelaksanaannya bertahap melalui kegiatan bidang peternakan 1 database untuk kota
1
2
3 buatan yang dilakukan oleh swasta
12.6. Pengadaan mani beku ternak produk si dalam negeri
12.7. Pengujian populasi dasar ternak, selek si dan registrasi ter nak bibit
4 tuk masyarakat (ma syarakat yang melaksanakan inseminasi buatan diluar pemerin tah setahun sekali) 12.6.1. Kota memiliki persedi aan mani beku ternak produksi dalam negeri yang diunggulkan, 3 bulan sekali 12.7.1. Pemerintah menyedia kan 1 pos inseminasi di setiap 1 unit ling kungan
12.8. Pemberian produk- 12.8.1. Kegiatan pemberian si bibit ijin produksi bibit pa ling lama dikeluarkan 1 minggu setelah persyaratan diajukan 12.9. Pengawasan dan 12.9.1. Ada 1 tim pengawas peredaran mutu be di kota nih 12.10. Pemantauan dan 12.10.1. Tersedia database inventarisasi poten potensi wilayah sum si wilayah sumber berdaya ternak bibit daya bibit ternak 12.11. Pemantauan dan 12.11.1. Memiliki sanksi khupengawasan pesus yang mengiringi nyalur ternak bibit pengawasan terha yang dilakukan dap penyalur ternak swasta bibit oleh swasta 12.12. Pemantauan pe - 12.12.1. Adanya hasil laporan laksanaan dan re yang dilaporkan oleh
5
6
7
8
9
10
11 dan pada tahun berikut nya diharapkan tersedianya alokasi dana operasionalnya Belum dilaksanakan pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri pada tahun 2004 karena belum ada dana Belum dilaksanakan pengujian populasi da sar ternak, seleksi,dan registrasi ternak bibit dalam negeri pada ta hun 2004 karena belum ada dana operasional Telah dilakaksanakan sesuai kebutuhan ma syarakat
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Telah tersedia 1 tim pengawas untuk kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Database potensi wila yah sumberdaya ternak bibit sudah tersedia di tingkat kota Penetapan sanksi terha dap pelanggaran ketentuan penyaluran ternak bibit diatur dalam Perda
100%
0%
100%
100%
100%
100%
Belum dilaksanakan
1
2
13. Perlindungan tanaman
3 gistrasi hasil inse minasi buatan
4 pemerintah setiap bu lannya dari hasil re gistrasi inseminasi buatan yang dilaku kan oleh masyarakat 13.1. Pengamatan iden - 13.1.1. Memiliki database tifikasi, pemetaan, yang memuat tentang pemberantasan, keberadaan hama dan analisis dam pengganggu berikut pak kerugian orgadengan identifikasi nisme pengganggu pemetaannya tanaman (OPT) 13.2. Pengumpulan dan 13.2.1. Kegiatan pengumpulpengolahan data an dan pengolahan OPT dan agroklimat data OPT dilakukan setiap bulan 13.3. Penyebaran infor - 13.3.1. Terdapat 1 petugas masi keadaan se pemerintah di setiap rangan OPT dan kecamatan yang rekomendasi pe mampu menangani ngendaliannya masalah hama dan penyakit tanaman 13.4. Pengamatan dan pemantauan dae rah yang dicurigai sebagai sumber in feksi OPT
13.4.1. Mengadakan penelitian dan perlakuan khu sus terhadap daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT 13.4.2. Untuk daerah yang di curigai sebagai sum ber infeksi OPT, mengadakan pemantauan 1 minggu sekali 13.5. Penyediaan du 13.5.1. Menyediakan pos pekungan pengendali ngendalian/eradikasi an eradikasi tanam tanaman di setiap ke-
5
6
7
8
9
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
11 karena belum dibentuk tim pembinaan insemi nasi buatan ternak produksi dalam negeri di kota Dilaksanakan secara terpadu dalam pembuat an daftar pengumpulan data statistik (SP) IV dari tiap kecamatan oleh KCD / Mantri tani sebulan sekali Telah dilaksanakan se suai dengan Daftar SPIV Di setiap kecamatan su dah tersedia tenaga pem bina pertanian yaitu Man tri tani (KCD) yang dapat mengatasi permasalah an secara terkoordinasi di tingkat kota (dinas) Pelaksanaannya dilakukan oleh petugas pengamat hama tingkat kota
Pelaksanaannya dilakukukan secara koordinasi oleh KCD /Mantri tani dan petugas pengamat hama /PHP Belum tersedia pos pengendalian/eradikasi tanaman di tiap kecamat
1
2
3 an dan bagian ta naman
4 camatan
5
6
7
8
9
10
13.6.1. Memiliki 1 tim ahli yang mampu melakukan penyidikan penya kit tanaman setahun 13.7. Pengaturan dan pe 13.7.1. Memiliki 1 tim penang laksanaan penanggulangan wabah ha gulangan hama ma dan penyakit medan penyakit menu nular di kota lar bidang pertanian 13.8. Pengelolaan labo - 13.8.1. Memiliki laboratorium ratorium hama dan hama dan penyakit ta penyakit tanaman naman di setiap ka wasan pertanian
100%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
Tersedia tenaga ahli mengenai penanggulang an hama dan penyakit tanaman
100%
25%
40%
60%
80%
100%
13.9. Bimbingan penga - 13.9.1. Pembinaan pengamat matan pemantauan an pemantauan dan peramalan OPT ke peramalan OPT harus pada masyarakat dilakukan secara partisipasi langsung 6 bu lan sekali 13.10. Bimbingan peman 13.10.1. Memiliki program pe faatan dan peman manfaatan agensia tauan agen hayati hayati untuk perlin dungan tanaman
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Belum tersedia labora torium hama dan penya kit tanaman, alokasi dana pembangunannya belum disediakan Telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan pengumpulan data OPT (daftar SP-IV setiap bulan sekali)
100%
50%
70%
80%
90%
100%
13.11. Bimbingan penge 13.11.1. Memiliki 1 sampel lolaan dan konser pengelolaan konservasi agensia ha vasi agen hayati unyati tuk setiap kawasan yang dikelola secara
100%
20%
40%
60%
80%
100%
13.6. Pelaksanaan pe nyidikan penyakit tanaman
11 an, kegiatannya baru dilakukan secara terpadu dengan kegiatan/proyek tingkat kota Tersedia tenaga ahli mengenai penyidikan penyakit tanaman
Program pemanfaatan agensia hayati sudah dimilki tingkat kota hanya pelaksanaannya belum direalisir karena dana yang dialokasikannya belum tersedia Pelaksanaan masih belum optimal, karena belum tersedianya dana operasionalnya
1
2
3 13.12. Bimbingan jasa perlindungan tanaman
13.13. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pe ngendalian hama dan penyakit
13.14. Menetapkan la rangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman 13.15. Pengawasan penggunaan pesti sida
13.16. Penetapan areal puso dan atau ekposif serangan OPT dan bencana banjir serta kekeringan 13.17. Pengendalian eksposif hama dan penyakit
4 maksimal 13.12.1. Pemerintah minimal mengadakan 1 kali pendidikan dan latih an setiap tahunnya bagi usaha jasa per lindungan tanaman 13.13.1. Bimbingan dan pe mantauan pelaksa naan pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dila kukan pemerintah daerah setiap bulan 13.14.1. Memiliki 1 pos di kota yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pema sukan dan pengeluaran media tanaman 13.15.1. Setiap kecamatan harus memiliki lapor an petani yang meng gunakan pestisida berikut dengan jumlah penggunaan se tiap musimnya 13.16.1. Menetapkan pro gram penanggulangan yang dikhusus kan untuk areal puso dan penanggulangan bencana alam 13.17.1. Pemantauan terha dap hama penyakit minimal sebulan se-
5
6
7
8
9
10
11
100%
20%
100%
100%
100%
100%
Dilaksanakan terpadu dalam kegiatan/proyek bidang pertanian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Telah dilaksanakan me nurut kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan sekali
100%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Belum tersedianya pos pelayanan perijinan pemasukan dan pengeluaran media tanaman yang terpadu dengan pos karantina tanaman Pelaksanaannya terpadu dengan kegiatan pengum pulan data SP setiap bulan sekali
100%
25%
35%
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program penanggulang an areal puso dan atau serangan OPT dan bencana alam belum didukung dengan alokasi anggaran operasionalnya Pelaksanaannya terpadu dengan kegiatan pengum pulan data SP setiap
1
2
3
4 kali 14. Kesehatan hewan dan ke - 14.1. Pembangunan dan 14.1.1. Memiliki laboratorium sehatan masyarakat veteri pengelolaan labo kesehatan hewan, 1 ner ratorium kesehatan unit untuk kota hewan Tipe C 14.2. Pembangunan 14.2.1. Setiap kawasan peter dan pengelolaan nakan diharuskan me pasar hewan dan miliki 1 unit sentra unit-unit pelayanan peternakan yang mekesehatan hewan lakukan kegiatan pemasaran dan pelayan an kesehatan hewan 14.3. Pengamatan dan 14.3.1. Setiap kecamatan pencatatan keja harus memilki satu dian penyakit he database lengkap wan lingkup kota tentang penyakit hewan yang ada di daerahnya 14.4. Penyidikan epide- 14.4.1. Kota memiliki satu miologi penyakit tim peneliti yang hewan parasitis, mengkhususkan diri bakteriawi, virus terhadap epidemiologi dan penyakit he penyakit hewan seti wanlainnya ap tahunnya 14.5. Pemetaan penya - 14.5.1. Pengadaan database kit hewan di setiap kawasan peternakan yang berisi tentang pemetaan penyakit hewan 14.6. Bimbingan peman - 14.6.1. Pelaksanaan bimbing tauan dan penga an dan pengawasan wasan pembangun pembangunan dan an dan operasional operasional pasar mipasar nimal dilaksanakan 3 bulan sekali 14.7. Pengawasan urus- 14.7.1. Pengadaan program
5
6
7
8
9
10
11 bulan sekali Laboratorium kesmavet masih perlu ditambah sarana dan prasarannya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
75%
100%
Belum tersedianya pa sar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan sehingga pelak sanaannya belum opti mal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Telah disediakan data base tentang penyakit hewan untuk tiap keca matan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Telah tersedia tim pene liti bidang epidemiologi penyakit hewan setiap tahunnya di tingkat kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Telah disediakan data base tentang pemetaan penyakit hewan untuk tiap kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan operasio nal pasar terpadu de ngan kegiatan pelayanan kesehatan hewan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan program ban
1
2
15. Penyebaran dan pengem bangan peternakan
3 an kesejahteraan hewan
4 bantuan khusus un tuk kesejahteraan hewan 14.8. Pemantauan dan 14.8.1. Memiliki standar tek pengawasan penenis pasar hewan dan rapan standar tek unit-unit pelayanan nis pasar hewan kesehatan hewan dan unit-unit pela yanan kesehatan hewan 14.9. Pengawasan kese- 14.9.1. Kota harus memiliki hatan masyarakat laboratorium kesehatveteriner an masyarakat veteriner 14.10. RPH/RPU yang 14.10.1. Kota harus memilki diakreditasi NKV Rumah Potong He di kota wan (RPH) 14.10.2. Kota harus memiliki Rumah Potong Unggas (RPU) 14.11. Sertifikasi 14.11.1. Kota harus melaksa nakan peraturan me ngenai standarisasi kualitas bahan pa ngan asal hewan 15.1. Bimbingan dan 15.1.1. Kota harus menyediapengawasan pe kan pengawasan se nyebaran dan pe banyak 1 tim terha ngembangan serta dap penyebaran serta redistribusi ternak redistribusi ternak 15.2. Bimbingan dan 15.2.1. Bimbingan pengem pengawasan pe bangan ternak mini ngembangan ter mal dilakukan 3 bulan nak sekali 15.3. Penyebaran dan 15.3.1. Menyediakan pos-pos pengembangan distribusi ternak di se
5
6
7
8
9
10
11 tuan khusus untuk kesejahteraan hewan diada kan setiap tahun Telah memiliki standar teknis pasar hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan tingkat kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Telah tersedia laborato rium kesehatan masyara kat veteriner di kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
60%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Telah tersedia Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Telah tersedia Rumah Potong Unggas (RPU) di Kota Telah dilaksanakan standarisasi kualitas bahan pangan asasl hewan sesuai peraturan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
Pelaksanaan pengawasan terpadu dengan kegi atan pelayanan kesehatan hewan dan teknologi peternakan Telah dilaksanakan bimbingan pengembangan ternak 3 bulan sekali Belum tersedia pos -pos redistribusi ternak secara
1
2
16. Pemberian perijinan
17. Pembinaan usaha
3 4 serta redistribusi tiap wilayah potensial ternak pemerintah 16.1. Pemberian ijin usa 16.1.1. Pemberian rekomenha obat hewan di dasi ijin terhadap tingkat depot, kios, pengusaha diselesai toko dan pengecer kan 1 minggu setelah persyaratan dipenuhi 16.2. Pemberian ijin pro - 16.2.1. Pemberian rekomenduksi bibit dasi ijin terhadap pengusaha maksimal diselesaikan 1 ming gu setelah persyarat an dipenuhi 16.3. Pemberian ijin usa 16.3.1. Pemberian rekomen ha peternakan dasi ijin terhadap pengusaha diselesai kan 1 minggu setelah persyaratan dipenuhi 16.4. Pemberian ijin labo 16.4.1. Pemerintah propinsi ratorium kesehatan melakukan pemantau hewan an terhadap laborato rium yang bersangkut an sebelum ijin dikelu arkan 16.5. Pemberian ijin usa 16.5.1. Persyaratan terhadap ha rumah sakit/klipembukaan rumah sa nik hewan kit/klinik hewan harus dilaksanakan secara open acces information 16.6. Pemberian ijin usa 16.6.1. Memiliki persyaratan ha RPH ( Rumah yang ditetapkan da Potong Hewan) ke lam rangka pemberian cuali untuk ekspor ijin terhadap RPH impor 17.1. Pengumpulan, 17.1.1. Menyediakan pos pe-
5
6
7
8
9
10
11 reprsentatif
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Setiap permohonan perijinan di bidang peternakan dapat diselesaikan 1 minggu setelah persya ratan dipenuhi Setiap permohonan perijinan di bidang peternakan dapat diselesaikan 1 minggu setelah persya ratan dipenuhi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaan klinik he wan telah memenuhi per syaratan pelaksanaan secara open acces information
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Setiap rumah potong hewan telah dipersiapkan perijinannya sesuai persyaratan yang ditetapkan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedia pos pelayanan
Setiap permohonan perijinan di bidang peternakan dapat diselesaikan 1 mingggu setelah persyaratan dipenuhi Laboratorium kesehatan hewan di kota telah men dapat ijin dari propinsi
1
2
3 4 pengolahan, pela layanan informasi per yanan dan penye tanian tanaman pa barluasan informangan dan peternakan si pertanian di setiap wilayah 17.2. Pelaksanaan studi 17.2.1. Pengadaan studi amAMDAL/UKL-UPL dal/UKL-UPL dilaksadi bidang pertanian nakan setiap 1 tahun sekali 17.3. Pelaksanaan pro - 17.3.1. Setiap kelompok tani mosi komoditas di kecamatan harus pertanian menjadi anggota koperasi di daerahnya
17.4. Bimbingan penerap 17.4.1. Minimal ada 1 radio an standar teknis komunitas petani unpembinaan mutu tuk kota yang dikelola dan pengolahan ha oleh pemerintah sil pertanian 17.5. Bimbingan pengelo 17.5.1. Penggunaan alat pera laan unit pengolahga sesuai atau sam an alat transportasi pel dalam pelaksanaunit penyimpanan an bimbingan dan hasil pertanian 17.6. Bimbingan analisis 17.6.1. Pelaksanaan bimbing usaha tani dan pean melibatkan ahli so masaran hasil persial ekonomi pertanian tanian tanaman pangan dan peternakan atau tena ga ahli dari kantor Ko perasi dan UKM 17.7. Bimbingan kelem - 17.7.1. Minimal ada 1 kopera bagaan usahatani, si untuk setiap kecamanajemen usahamatan
5
6
7
8
9
10
11 informasi pertanian ta naman pangan dan peter nakan
100%
0%
25%
40%
60%
100%
Pelaksanaannya terpadu dengan kegiatan bidang pertanian setahun sekali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
25%
50%
75%
100%
Keikutsertaan kelompok tani menjadi anggota koperasi dilaksanakan menurut rujukan dari kelompok tani yang sudah menjadi anggota koperasi dengan adanya penyu luhan dan pembinaan Pelaksanaannya memerlukan persiapan dan pe rencanaan yang terpadu dan berjangka panjang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Belum tersedianya alat peraga dalam pembinaan sesuai sampel yang dibu tuhkan secara maksimal
100%
25%
50%
75%
100%
100%
Pelaksanaan bimbingan telah dilakukan secara terkoordinir dan terpadu dengan instansi terkait
100%
25%
40%
60%
80%
100%
Keberadaan koperasi di tiap kecamatan belum semua kecamatan terse-
1
2
3 4 tani dan pencapaian pola kerjasama usahatani 17.8. Bimbingan penerap 17.8.1. Memiliki penyuluh an teknologi panen yang ditempatkan di pasca panen dan setiap wilayah kerja pengolahan hasil penyuluh pertanian 17.9. Bimbingan peman- 17.9.1. Terdapat 3 pembinatauan dan pemerikan sanitasi lingkungsaan hygiene dan an yang dilaksana sanitasi lingkungkan setiap tahunnya an usaha pertanian 17.10. Bimbingan pelak- 17.10.1. Ada 1 kali Diklat Am sanaan AMDAL dal dalam satu tahun yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan aparat dan petani 17.11. Pemantauan dan 17.11.1. Adanya kegiatan pepengawasan lemmantauan terhadap baga sistem mu mutu produk yang tu produk pertanidilakukan setiap paan nen
5
6
7
8
9
10
11 dia
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
50%
75%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17.12. Pemantauan dan 17.12.1. Memiliki sanksi khupengawasan ijin sus dalam rangka usaha agroinduspengawasan usaha tri agroindustri
100%
25%
40%
55%
70%
100%
17.13. Pemberian ijin in- 17.13.1. Memiliki dan mene dustri tapkan persyaratan untuk pemberian ijin industri
100%
25%
40%
55%
70%
100%
Di setiap kecamatan te lah memiliki tenaga pe nyuluh yang sesuai de ngan wilayah kerja pe nyuluhan Pembinaan sanitasi lingkungan telah dilaksana kan setahun sekali yang terpadu dengan kegiatan bidang pertanian Diklat Amdal belum dilak sanakan secara penuh dan tersendiri, tetapi se cara terpadu dengan kegiatan bidang pertanian Setiap pelaksanaan pa nen selain dilakukan perhitungan produktivitas (ubinan) juga dilakukan pengamatan mutu produk hasil panen Perlu penetapan Perda yang mengatur tentang perijinan usaha agroin dustri serta sanksi-sanksinya Perlu penetapan Perda yang mengatur tentang perijinan usaha agroin dustri serta syarat-syarat nya
1 2 18. Sarana usaha
19. Pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian
3 4 18.1. Bimbingan peman- 18.1.1. Memiliki 1 Tim tenaga faatan sumber pem konsultan pembiaya biayaan agribisnis an agribisnis
5 100%
6 20%
7 40%
8 60%
9 80%
10 100%
11 Tim tenaga konsultan melaksanakan pembinaan dan pengarahan me ngenai pembiayaan agribisnis secara terkoordinir oleh Dinas melalui tender LKM di tiap kecamatan sudah memilki konsultan khusus mengenai peman faatan kredit agribisnis Pelaksanaan Diklat khususnya untuk tenaga pro fesional LKM dilakukan setelah pembangunan Gedung Diklat bidang Pertanian disediakan agar pelatihan dan pendi dikan non formal dapat berjalan efektif dan efisien Sudah memiliki Tim pem binaan lembaga keuangan mikro di tingkat kota
18.2. Bimbingan peman- 18.2.1. Setiap LKM di keca faatan kredit agri matan harus memiliki bisnis konsultan khusus agribisnis 18.3. Pembinaan dan 18.3.1. Harus mengadakan bimbingan terhadap diklat minimal 1 tahun lembaga keuangan sekali untuk tenaga mikro pedesaan profesional LKM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
45%
65%
75%
100%
18.4. Pembinaan dan bimbingan terha dap lembaga keu angan mikro 18.5. Pemantauan dan evaluasi penyalur an pemanfaatan dan pengembalian kredit 19.1. Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta in formasi spesifik lokasi 19.2. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data primer
18.4.1. Adanya 1 Tim pembina di kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18.5.1. Harus memilki satu tim pemantau penya luran kredit di setiap kecamatan
100%
60%
100%
100%
100%
100%
Dilaksanakan setelah pe manfaatan kredit pertanian di kecamatan
19.1.1. Kota harus melaku kan kegiatan pengum pulan data statistik setiap bulan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaporan data statistik pertanian dilakukan setiap bulanan/triwulanan/ dan tahunan
19.2.1. Kota memiliki data base dan analisisnya tentang data primer
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan mengenai data base dan sumberdaya alam dilakukan setahun
1
2
3 4 komoditas pertanikomoditas primer dan an dan sumberdasumberdaya alam ya alam yang ada di daerahnya 19.3. Peramalan dan per 19.3.1. Kota memilki data per hitungan produksi hitungan produksi hahasil pertanian ta sil pertanian tanaman naman pangan dan pangan dan peternakpeternakan an setiap 3 bulan sekali 19.4. Pengadaan SDM 19.4.1. Kota mengadakan keperstatistikan dan giatan diklat perstatis sistem informasi tikan setiap tahunnya pertanian tanaman pangan dan peter nakan 19.5. Pengadaan sarana 19.5.1. Minimal ada satu sadan prasarana perrana operasional un statistikan dan in tuk setiap tenaga performasi pertanian statistikan di daerah tanaman pangan dan peternakan
19.6. Diseminasi kepada 19.6.1. Kota harus memiliki pemakai pos pelayanan persta tistikan bagi pemakai yang dikelola secara profesional
5
6
7
8
9
10
11 sekali (Daftar SP-VA)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaan dilakukan secara rutin tiap bulan melalui pegumpulan data (SP) serta rekapitulasi nya (RKSP)
100%
20%
40%
60%
80%
100%
Kegiatan diklat perstatistikan dilaksanakan melalui kegiatan/proyek perta nian setiap tahunnya
100%
75%
85%
100%
100%
100%
100%
50%
75%
100%
100%
100%
Petugas statitisk di Ke camatan dilakukan oleh KCD/Mantri tani yang perlu disediakan sarana operasionalnya berupa kendaraan roda dua ser ta fasilitas penunjang ker ja lainnya, antara lain : alat tulis kantror dan in sentif/honor setiap bulan Dalam pengembangan pengolahan data dan sis tem informasi harus di lengkapi dengan sarana pelayanan yang baik antara lain : gedung pusat data dan informasi leng kap dengan jaringan inter net dan pemancar radio
1
2
3 4 19.7. Perawatan dan eva 19.7.1. Di Kota minimal ha luasi sistem teknorus ada 1 tim yang logi sistem informamenangani masalah si sistem teknologi infor masi termasuk penye diaan informasi pasar secara berkala
5 100%
6 20%
7 40%
8 60%
9 80%
Ditetapkan di Pada tanggal WALIKOTA CIREBON
SUBARDI Diundangkan di : Cirebon Pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
ANO SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2005 NOMOR :
10 100%
11 Petugas yang menangani sistem teknologi informasi dan pengolahan data sudah tersedia tetapi harus ditunjang dengan penyediaan sarana dan pra sarana sistem informasi dan data yang lengkap
: Cirebon :
LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL TENTANG
: KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON : : : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTA CIREBON
PELAYANAN PERTANIAN SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN NO.
KEWENANGAN WAJIB
JENIS INDIKATOR KINERJA PELAYANAN 1 2 3 4 1. Kebijakan dan perencanaan, 1.1. Menyediakan infor - 1.1.1. Penyajian informasi kepengelolaan sumberdaya kemasi kebijakan, pebijakan perencanaan lautan, dan perikanan rencanaan pengelopengelolaan dan penga laan dan pengawaswasan SDKP 4 kali/ an tahun 1.1.2. Sosialisasi kepada umum 4 kali/tahun 1.1.3. Pengadaan prasarana dan sarana pendukung 1.1.4. Pelatihan/kursus bagi pegawai 4 kali/tahun 2. Tata ruang wilayah dan po - 2.1. Menyediakan tata 2.1.1. Pemantauan perkem tensi kelautan dan perikan ruang wilayah dan bangan tata ruang dan an potensi kelautan potensi dan perikanan 2.1.2. Sosialisasi dengan penyediaan maket dan papan peta 2.1.3. Melakukan koordinasi 2.1.4. Mengadakan kursus/ pelatihan bagi pegawai 3. Kebijakan pemanfaatan dan 3.1. Menetapkan kebijak 3.1.1. Melaksanakan kebijakpengawasan sumberdaya an pemanfaatan dan an pemanfaatan dan kelautan dan perikanan pengawasan SDKP pengawasan SDKP 4 (SDKP) kali/tahun
NILAI 5 100%
2011 6 100%
TARGET TAHUNAN 2012 2013 2014 7 8 9 100% 100% 100%
2015 10 100%
PENJELASAN
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
70%
90%
100%
100% 100%
100% 50%
100% 60%
100% 75%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11 PPI kapal /armada tang kap
Koordinasi dengan unit kerja terkait
1
2
3
4. Kebijakan pengelolaan pesi- 4.1. Menetapkan kebijak sir dan pulau-pulau kecil an pengelolaan
5. Peningkatan kelembagaan dan sumberdaya manusia
5.1. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan SDM
6. Pengawasan dan perlindung- 6.1. Menetapkan pro an kawasan SDKP dalam gram pengawasan masalah pencemaran dan perlindungan ka wasan SDKP dalam maslah pencemaran
4 3.1.2. Sosialisasi kepada umum 4 kali/tahun 3.1.3. Memiliki empat orang pegawai strata 1 yang menangani bidang pengawasan SDKP 3.1.4. Melaksanakan koordi nasi dengan instansi terkait 4 kali/tahun 4.1.1. Melaksanakan kebijakan pengelolaan pesisi dan pulau-pulau kecil 4 kali/ tahun 5.1.1. Melaksanakan program peningkatan kelemba gaan dan SDM 5.1.2. Menyediakan 4 (empat) orang tenaga teknis strata satu / D4 6.1.1. Melaksanakan program upaya pengawasan dan perlindungan kawasan SDKP dalam masalah pencemaran 6.1.2. Mensosialisasikan kepada masyarakat 4 kali/tahun 6.1.3. Memiliki 3 (tiga) orang pegawai strata 1 /D4 yang menangani bidang tersebut 6.1.4. Melakukan pelatihan/ kursus bagi pegawai 3 kali / tahun 6.1.5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
100%
25%
50%
75%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
60%
100%
100%
100%
100%
30%
60%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
1
2
7. Jaminan berdasarkan hu kum internasional
8. Memelihara keamanan dan peneqakan hukum
9. Sistem perijinan terpadu
3 7.1. Memberikan jamin an berdasarkan hukum nasional dan konvensi internasional
8.1. Menyediakan badan khusus pemeliharan keamanan dan pene gakan hukum
9.1. Meningkatkan pela yanan
4 3 kali/tahun 7.1.1. Menerbitkan keputus an keterangan sebagai jaminan hukum nasio nal bagi setiap nelayan /pengusaha perikanan 7.1.2. Mensosialisasikan kepada masyarakat sega la putusan dan instruksi pemerintah daerah dan pusat 4 kali/tahun 8.1.1. Memiliki 1 (satu) orang petugas khusus pemeli hara keamanan dan pe negakan hukum 8.1.2. Melakukan penyuluhan hukum bagi nelayan dan pengusaha perikan an 4 kali/tahun 8.1.3. Melakukan operasi rutin wilayah perairan ber sama instansi terkait 4 kali /tahun 9.1.1. Memilki dan melaksanakan 1 (satu) sistem pelayanan terpadu dalam 1(satu) atap
9.1.2. Mensosialisasikan kepada masyarakat seluruh prosedur perijinan melalui pusat layanan informasi 12 kali/tahun 10. Sosilaisasi kebijakan dan 10.1. Menetapkan meka 10.1.1. Melaksanakan sosiali perundang-undangan kelautnisme sosialisasi sasi kebijakan perunan dan perikanan dang-undangan kelaut
5
6
7
8
9
10
11
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sesuai dengan kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelayanan satu atap terdiri dari Satpol Air, ke syahbandaran, dan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon
1
11.
12.
13.
14.
2
3
4 an dan perikanan ke pada masyarakat 4 kali/tahun 10.1.2. Memiliki 4 (empat) orang pegawai strata 1 D4 yang menangani bidang perundang-undangan kelautan dan perikanan Koordinasi perbatasan terpa 11.1. Membuat jadwal 11.1.1. Melaksanakan koordidu koordinasi perbatas nasi perbatasan terpa an terpadu du 4 kali/tahun 11.1.2. Mensosialisasikan ha sil koordinasi kepada masyarakat 4 kali/th. Pemetaan potensi wilayah 12.1. Membuat peta po - 12.1.1. Memiliki dua buah peSDKP tensi wilayah ta potensi SDKP SDKP 12.1.2. Mensosialisasikan ke pada masyarakat 4 kali/ tahun 12.1.3. Mengadakan pelatihan/kursus bagi pegawai 1 kali/tahun 12.1.4. Memiliki 4 (empat) orang tenaga strata 1 / D4 yang menangani peta potensi SDKP Membangun fasilitas bagi 13.1. Membangun dan 13.1.1. Membangun dan me terciptanya produksi perikan melengkapi fasili lengkapi fasilitas penan tas dukung bagi terciptanya peningkatan produksi perikanan di ko ta 2 kali / tahun Standar mutu 14.1. Standar mutu 14.1.1. Kota melakukan stan darisasi mutu dan me nerbitkan sertifikasi
5
6
7
8
9
10
100%
50%
70%
90%
100%
100%
100%
25%
50%
75%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
11
Laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan yang sesuai SNI
1
2
3
4 standar mutu sesuai dengan SNI 4 kali/th. 14.1.2. Kota memilki 1 (satu) buah laboratorium pengujian mutu hasil perikanan 14.1.3. Kota mengadakan pelatihan/kursus bagi pe gawai 1 kali/tahun 15. Peningkatan dan pengem- 15.1. Melakukan pening 15.1.1. Kota membuat prog bangan sumberdaya manu katan dan pengem ram dan melaksana sia (SDM) bangan SDM kan program pening katan dan pengem bangan SDM 1 kali/ tahun 15.1.2. Kota memiliki prasara na dan sarana pelatih an peningkatan dan pengembangan SDM 15.1.3. Kota memiliki 3 (tiga) orang tenaga profesio nal perikanan dan kelautan 15.1.4. Kota memilki 3 (tiga) orang pegawai strata1 /D4 yang menangani bidang tersebut 16. Strategi pemasaran 16.1. Menetapkan kebi - 16.1.1. Kota memiliki strategi jakan strategi pe pemasaran 1 kali/thn. masaran 16.1.2. Kota memilki 2 (dua) buah pasar ikan khusus 16.1.3. Kota memiliki sistem informasi pasar 16.1.4. Kota yang mempu nyai wilayah laut me-
5
6
7
8
9
10
11
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sesuai permintaan pasar
100%
50%
100%
100%
100%
100%
Pasar ikan air tawar dan laut
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
90%
100%
100%
100%
1
2
3
4 miliki pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang representatif 16.1.5. Kota memiliki 1 koperasi perikanan yang mampu melayani nelayan dan pembu didaya ikan 16.1.6. Kota memiliki 3 (tiga) orang pegawai strata 1/D4 yang menangani bidang pemasaran 17. Pengawasan terhadap pu - 17.1. Membuat program 17.1.1. Melaksanakan prog puk, pakan dan obat-obatan pengawasan ram pengawasan pu puk, pakan, obat-obat an 3 kali / tahun 17.1.2. Melakukan koordinasi 3 kali/tahun 17.1.3. Melakukan sosialisasi tentang pupuk, pakan, obat-obatan yang dian jurkan 3 kali/tahun 18. Bimbingan penerapan tek - 18.1. Menetapkan pro- 18.1.1. Kota memiliki dan nologi panen, pasca panen gram pembinaan melaksanakan pro dan bimbingan gram bimbingan pene rapan teknologi pa nen, pasca panen 1 kali/tahun 18.1.2. Mensosialisasikan kepada masyarakat 4 kali/tahun 18.1.3. Kota memiliki 1 (satu) tenaga teknis di setiap kecamatan 18.1.4. Kota memiliki 3 (tiga) pegawai strata 1/D4
5
6
7
8
9
10
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
1
2
19. Pelayanan perijinan
3
19.1. Melaksanakan pelayanan perijin an
4 yang menangani bidan tersebut 18.1.5. Melaksanakan penyu luhan dan pelatihan 4 kali/tahun 19.1.1. Memproses perijinan usaha perikanan
19.1.2. Melakukan sosialisa si mengenai proses perijinan usaha peri kanan 4 kali/tahun 20. Mengumpulkan mengolah 20.1. Penyajian data 20.1.1. Kota memiliki dan me dan menganalisis data sta dan informasi kelalaksanakan pengumtistik serta informasi kelaututan dan perikanan pulan dan pengolahan an dan perikanan analisis data statistik dan informasi kelaut an dan perikanan setiap bulan 20.1.2. Kota memiliki 2 (dua) petugas khusus strata satu yang mena ngani bidang tersebut 20.1.3. Kota mengadakan pe latihan/kursus bagi pegawai 2 kali/tahun 21. Pembangunan pengelolaan 21.1. Membangun dan 21.1.1. Kota memiliki PPI unpangkalan pendaratan ikan mengelola PPI tuk kapal < 10 GT (PPI) 21.1.2. Setiap PPI memiliki 4 (empat) tenaga teknis dengan pendidik an minimal strata 1/ D4 21.1.3. Kota mengadakan pe latihan/kursus ten tang pengelolaan PPI
5
6
7
8
9
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7 hari
7 hari
7 hari
7 hari
7 hari
7 hari
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
11
Perijinan diselesaikan paling lambat seminggu
Manajer dan kasir
1
2
3
22. Pembangunan, pengawasan 22.1. Menetapkan kebi dan penerapan standar tek jakan pembangunnis pasar ikan an, pengawasan, dan penerapanan standar teknis pasar ikan
23. Pengawasan terhadap kapal 23.1. Membuat program standar teknis, dan reko pengawasan stanmendasi pembangunan ka dar teknis dan re pal perikanan komendasi pemba ngunan kapal perikanan
24. Pembangunan, pengelolaan 24.1. Membuat program pengawasan dan bimbingan pembangunan, peteknis irigasi air untuk budingelolaan, penga daya ikan wasan dan bim -
4 2 kali/tahun 22.1.1. Kota memiliki dan me laksanakan program pembangunan, pengawasan dan penerapan standar teknis pasar ikan setiap tahun 22.1.2. Kota memiliki 2 (dua) pegawai strata 1 /D4 yang menangani bidang tersebut 22.1.3. Mengadakan pelatih an kursus tentang standar teknis pasar ikan 2 kali/tahun 23.1.1. Kota yang mempu nyai laut, memiliki, dan melaksanakan program pengawasan terhadap kapal, standar teknis dan reko mendasi pembangunan kapal perikanan setiap tahun 23.1.2. Kota yang mempu nyai laut, memiliki 2 (dua) pegawai strata 1 yang menangani bidang tersebut 23.1.3. Mengadakan pelatihan/kursus 2 kali/ta hun 24.1.1. Kota memiliki dan me laksanakan program pembangunan, penge lolaan, pengawasan,
5
6
7
8
9
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
1
2
3 bingan teknis irigasi air untuk budidaya ikan
4 dan bimbingan teknis irigasi air untuk budidaya ikan 1kali/tahun 24.1.2. Kota memilki sistem irigasi 24.1.3. Pengawasannya di lakukan oleh 2 (dua) orang ahli teknis strata 1 24.1.4. Mengadakan pelatih an/kursus 2 kali/ta hun 24.1.5. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat setiap bulan 25. Evaluasi dan bimbingan tek- 25.1. Melaksanakan eva 25.1.1. Kota memiliki dan me nis pengelolaan sumber air luasi dan bimbinglaksanakan program an teknis pengeloevaluasi dan bimbinglaan sumber air an teknis pengelolaan sumber air 1 kali/ta hun 25.1.2. Kota memiliki 2 (dua) pegawai strata 1 yang menangani bidang tersebut 25.1.3. Kota memiliki peta potensi sumber air dan pemanfaatannya 26. Bimbingan, pemantauan, 26.1. Melakukan bim 26.1.1. Kota memiliki dan me dan pemeriksaan higienitas bingan, pemantaulaksanakan program dan sanitasi lingkungan usa an, dan pemeriksa bimbingan, pemantau ha perikanan an higienitas dan an dan pemeriksaan sanitasi lingkung higienitas dan sanitaan usaha perikan si lingkungan usaha an perikanan 1 kali/ta hun
5
6
7
8
9
10
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
1
2
3
27. Menganalisa dan menanggu 27.1. Melaksanakan langi residu bahan kimia, ba analisa dan pe han pakan dan bahan pa nanggulangan rengan asal ikan sidu bahan kimia, bahan pakan, dan bahan pangan a sal ikan
4 26.1.2. Kota harus meleng kapi prasarana dan sarana penunjang program bimbingan, pemantauan, dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan dengan laboratorium 26.1.3. Kota memiliki 4 (empat) pegawai strata 1 yang menangani bi dang tersebut seba gai petugas teknis 26.1.4. Kota mengadakan pe latihan/kursus 4 kali/ tahun 27.1.1. Kota memiliki dan me laksanakan program analisa dan penang gulangan residu ba han kimia, bahan pakan, dan bahan pangan asal ikan 1 kali/ tahun 27.1.2. Kota melengkapi prasarana dan sarana penunjang program analisa dan penang gulangan residu ba han kimia, bahan pakan, dan bahan pangan asal ikan 27.1.3. Kota memiliki 4 (empat) pegawai strata 1 yang menangani bi -
5 100%
6 70%
7 80%
8 90%
9 100%
10 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
70%
90%
100%
100%
100%
50%
90%
100%
100%
100%
11
1
2
3
4 dang tersebut 27.1.4. Mengadakan pelatih an/kursus 2 kali/ta hun 28. Mengawasi dan memeriksa 28.1. Melaksanakan 28.1.1. Kota melaksanakan lalu lintas ikan hidup dari pengawasan dan pengawasan dan peatau ke daerah pemeriksaan lalu meriksaan lalu lintas lintas ikan hidup ikan hidup dari atau dari dan ke daerah ke daerah 1kali/bulan 28.1.2. Kota memiliki 4 (em pat) petugas teknis pengawas, yang me nangani bidang tersebut 28.1.3. Mengadakan pelatih an/kursus 2kali/tahun 29. Perhitungan hasil produksi 29.1. Melakukan perhi - 29.1.1. Kota memiliki dan me perikanan dan meramalkantungan hasil pro laksanakan program nya duksi perikanan perhitungan dan pe dan meramalkan ramalannya hasil pronya duksi perikanan 1kali /tahun 29.1.2. Kota melengkapi prasarana dan sarana pe nunjang dalam upaya perhitungan dan pe ramalan hasil produksi perikanan 29.1.3. Mensosialisasikan hasil pemantauan kepada masyarakat 4 kali/tahun 29.1.4. Kota memiliki 2 (dua) pegawai yang mena ngani bidang tersebut 29.1.5. Mengadakan pelatih -
5
6
7
8
9
10
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
30%
50%
80%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
1
2
3
4 an/kursus 2kali/tahun 30. Menyusun ketenagakerjaan 30.1. Menetapkan kebi- 30.1.1. Kota melaksanakan perikanan jakan ketenagakerpenyusunan ketena jaan perikanan gakerjaan perikanan 1 kali/tahun 30.1.2. Kota memiliki peta ketenagakerjaan perikanan yang proporsional 30.1.3. Kota mensosialisasi kan perkembangan ketenagakerjaan perikanan 4 kali/tahun 31. Pelaksanaan saresehan 31.1. Melaksanakan 31.1.1. Kota memiliki dan tingkat kota saresehan tingkat melaksanakan pro kota gram saresehan 2 kali/tahun 32. Pengawasan dan bimbing - 32.1. Melakukan peng - 32.1.1. Kota melaksanakan an penggunaan pestisida awasan dan bimpengawasan dan bimbingan pengguna bingan penggunaan an pestisida pestisida 1 kali/minggu 32.1.2. Kota melengkapi prasarana dan sarana pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida dengan laboratorium 32.1.3. Kota memiliki 2 (dua) pegawai strata 1 yang menangani bidang tersebut 32.1.4. Mengadakan pelatih an/kursus dan penyuluhan 2 kali/tahun
5
6
7
8
9
10
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
11
1 2 3 4 33. Eksplorasi, eksploitasi. Kon 33.1. Menyusun prog 33.1.1. Kota memiliki dan servasi, rehabilitasi dan peram eksplorasi, melaksanakan pro ngelolaan sumber alam ha eksploitasi, kon gram eksplorasi, eksyati servasi dan rehabiploitasi, konservasi, litasi dan pengelorehabilitasi dan penge laan sumberdaya lolaan sumberdaya alam hayati alam hayati 1 kali/th. 33.1.2. Melakukan sosialisasi kepada masyara kat 12 kali/tahun 33.1.3. Melengkapi prasara na dan sarana penunjang program eksplo rasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sum berdaya alam hayati di kota 33.1.4. Kota memiliki 3 (tiga) orang pegawai strata 1 yang menangani bidang tersebut 33.1.5. Kota memiliki peta potensi sumberdaya alam hayati 34. Pengadaan dan pengawas - 34.1. Membuat program 34.1.1. Intensitas pengawasan alat dan mesin perikanan pengadaan dan an alat-alat mesin pengawasan alat perikanan 1 kali/bulan dan mesin perikan- 34.1.2. Kota memiliki sebuah an galangan kapal khu sus untuk pengadaan dan pengawasan alat dan mesin perikanan 34.1.3. Kota memiliki pega wai petugas teknis strata 1/D4 yang menangani bidang terse-
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
100%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
1
2
3
35. Pengawasan, pembinaan, 35.1. Membuat program dan penerapan standar tekpengawasan, pemnis pembenihan binaan, dan pene rapan standar teknis pembenihan
36. Pemetaan dan pengawasan 36.1. Membuat program hama dan penyakit ikan, pemetaan dan serta bimbingan cara pe pengawasan ha nanggulangannya ma dan penyakit ikan serta bimbing an cara penanggulangannya
4 but 34.1.4. Mengadakan pelatih an bagi petugas 35.1.1. Kota memiliki dan melaksanakan pro gram pengawasan, pembinaan, dan pene rapan standar teknis pembenihan 1 kali/ tahun 35.1.2. Kota memiliki sebuah Balai benih ikan (BBI) sentra pembudidayaan 35.1.3. Kota memiliki pega wai strata 1 yang menangani bidang tersebut 35.1.4. Mengadakan pelatih an kursus bagi pega wai 36.1.1. Kota memiliki dan melaksanakan pro gram pemetaan dan pengawasan hama dan penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya 36.1.2. Kota melengkapi prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan pemetaan dan pengawasan hama dan penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya
5
6
7
8
9
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
11
1
2
3
4 36.1.3. Kota memiliki 4 (empat) orang pegawai strata satu yang menangani bidang tersebut 36.1.4. Kota memiliki peta hama dan penyakit ikan 36.1.5. Mengadakan pelatih an/kursus bagi pegawai 1 kali/tahun
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
100%
70%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ditetapkan di Pada tanggal WALIKOTA CIREBON
SUBARDI Diundangkan di : Cirebon Pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
ANO SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2005 NOMOR :
: Cirebon :
11
