ANALISIS KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU (PPPG) IPA DALAM PERSPEKTIF ANGGARAN LAMA DAN ANGGARAN BARU
TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung
Oleh
MADECANAARMAYA NIM 24004004 Program Studi Pembangunan
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005
ANALISIS KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU (PPPG) IPA DALAM PERSPEKTIF ANGGARAN LAMA DAN ANGGARAN BARU
Oleh
Made Cana Armaya
NIM: 24004004 Program Studi Pernbangunan Institut Teknologi Bandung
Menyetujui Pernbirnbing
Tanggal: .......................................... .
Pernbirnbing
Dr. Widyo Nugroho SULASDI
ABSTRAK
ANALISIS KINERJA PPPG IPA DALAM PERSPEKTIF ANGGARANLAMADANANGGARANBARU Oleh
Made Cana Armaya NIM: 24004004 Anggaran lama yang berlaku sampai dengan tahun 2004 didasarkan atas peraturan peninggalan Belanda lndische Comptabiliteitswet (ICW) tahun 1925. Sistem anggaran ini memiliki berbagai kelemahan pada pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan adanya kelemahan yang harus diperbaiki dalam sistem anggaran lama, Departemen Keuangan melakukan reformasi mengenai manajemen keuangan negara yang mencakup proses perencanaan dan penganggaran. Reformasi tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2005. Mulai tahun 2005, semua instansi pemerintah menganut sistem anggaran baru yang menggunakan pendekatan terpadu (unified budget), berbasis kinerja hasil (outcome), dan menerapkan prakiraan maju. Pendekatan baru ini diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Adanya perubahan pendekatan dalam anggaran baru diduga akan menimbulkan pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Termasuk PPPG IPA yang merupakan salah satu lembaga pemerintah penatar guru dan tenaga kependidikan IP A. Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah penatar guru IPA, kinerja PPPG IPA akan berdampak pada pengembangan pendidikan IPA di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh anggaran baru mempengaruhi kinerja PPPG IPA dibandingkan pengaruh anggaran lama, maka perlu dilakukan suatu penelitian. Pengukuran kinerja yang digunakan PPPG IP A untuk bidang pendidikan dan pelatihan guru IP A, sekolah binaan, penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia menggunakan model laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mulai diterapkan sejak tahun 2003. lndikator kinerja dalam laporan tersebut berbasis masukan (input), luaran (output), manfaat (benefit) dan dampak (impact), khususnya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PPPG IP A. Sistem anggaran lama masih menggunakan pendekatan tradisional dan kinerja berbasis masukan (input). Hal tersebut menyebabkan pengalokasian dana yang kurang proporsional dengan tugas pokok dan fungsi PPPG IPA. Selain itu, dalam anggaran lama pengalokasian dana PPPG IPA berorientasi pada obyek pengeluaran. Anggaran berbasis kinerja masukan (input) menyebabkan
11
perencanaan yang dilakukan masib berorientasi pada pembangunan fisik. Berbeda dengan sistem anggaran lama, dalam anggaran baru yang menggabungkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta berbasis kineija basil (outcome) menyebabkan adanya pengalokasian dana yang lebib baik ke arah tugas pokok dan fungsi PPPG IPA. Pada tahap penentuan pagu dan pelaksanaan juga teijadi perbedaan yang mendasar antara anggaran lama dan anggaran baru. Dengan demikian, dari basil analisis yang dilakukan temyata kineija PPPG IPA dipengarubi oleb sistem anggaran yang berlaku. Hasil ini dapat menjadi masukan bagi PPPG IP A untuk melakukan perbaikan kineija program kegiatan utama PPPG IPA terutama pada saat perencanaan. Disamping itu, basil analisis perilaku anggaran lama dan baru dibarapkan dapat menjadi masukan bagi Departemen Keuangan untuk perbaikan anggaran dalam kerangka anggaran pengeluaran menengah. Kata kunci: Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah, indikator kineija berbasis masukan (input), luaran (output), manfaat (benefit) dan dampak (impact), Indische Comptabiliteitswet (ICW) tahun 1925 dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
ABSTRACT
THE ANALYSIS OF PPPG IPA PERFORMANCE IN THE PERSPECTIVE OF THE OLD AND THE NEW BUDGET By
Made Cana Armaya NIM : 24004004 The old budget which had been effective up to year 2004 was based on the Dutchmade regulation of ommission, Indische Comptabiliteitswet (ICW) Year 1925. This Budget System had various weaknesses in the implementation. Considering that an improvement on the old system was required, the Department of Finance conducted reformation concerning state's finance management including the planning process and the budgeting. The reformation was ratified in Law Number 17 Year 2003 on the state's finance which is effective from 1 January 2005. Since 2005 all governmental institutions have embraced a new budget system which applies unified budget approach, is based on performance of outcome, and applies forward prediction. This new approach is presumably able to improve the relationship between the budgeting and the planning. The changing approach in the budget will supposedly generate an influence on the performance of governmental institutions including PPPG IPA, a government agency for upgrading science teachers and educator staff. As the only government agency for upgrading science teachers, the performance of PPPG IP A will affect the development of science education in Indonesia. Therefore, to know how the new budget (compared with the old one) influences the performance of PPPG IPA, a research is necessarily conducted. The measurement of performance applied by PPPG IPA for training science teacher, developing pilot school, providing infrastructure and superstructure, and developing human resources employs a model of accountability report of governmental institution performance that has been applied since year 2003. The indicators of performance in the report are based on the input, output, benefit and impact, especially for the training merely performed by PPPG IP A. The old budget system still used traditional approach and performance based on the input. This resulted in the less-proportionally fund allocation, compared with the prime tasks and function of PPPG IPA. Besides, in the old budget the fund allocation of PPPG IPA was oriented to the object expenditure. The inputperformance base budget caused the planning still orient to the physical development. It differed from the new budget system that joins routine budget and development, also is based on outcome performance that results in better fund allocation toward the prime tasks and function of PPPG IPA. In the phase of
ll1
IV
determination of execution there is a fundamental difference between the old and the new budget. Therefore, from the result of analysis it was found that the performance of PPPG IPA was influenced by the budget system going into effect. This result can become an input to PPPG IP A to make some improvement on the performance of PPPG IPA, especially on the planning. Besides, the result analysis of the old and the new budget performance is expected to be a consideration for the Department of Finance in revising the state's budget in the midst of expenditure budget. Keyword: Accountability Report of Governmental Institution Performance, inputbase performance indicator, output, benefit, and impact, lndische Comptabiliteitswet (ICW) Year 1925 and Law No. 17 year 2003 about State's Finance.
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS
Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbemya.
Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah setzm Direktur Program Pascasrujana, Institut Teknologi Bandung.
v
KATAPENGANTAR Tiada kata yang tepat untuk diucapkan selain puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan tesis ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini dapat
diselesaikan berkat bimbingan dan arahan yang penuh
perhatian dan kesabaran dari Dr. Widyo Nugroho SULASDI.
Penulis yakin bahwa penelitian dibidang anggaran sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan masih sangat diperlukan. Hal tersebut mengingat instansi pemerintah bam saja memasuki babak bam dalam reformasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Kajian kinerja organisasi PPPG IPA dalam perspektif anggaran lama dan bam merupakan hal yang selama ini jarang dilakukan. Terutama telaahan dari perspektif pembangunan yang mungkin merupakan sesuatu yang pertamakali dilakukan.
Dalam perjalanan tesis ini, banyak pihak yang telah berjasa memberikan bantuan kepada penulis hingga mampu menyelesaikannya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan terimakasih yang tidak terkira kepada yang terhormat: 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas yang memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti perkuliahan di Studi Pembangunan Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung. 2. Bapak Dr. Widyo Nugroho SULASDI sebagai pembimbing dalam tesis ini dengan penuh perhatian memperbaiki school of thought penulis. 3. Bapak Dr. Sony Yuliar sebagai Ketua Program Studi Pembangunan dan wali mahasiswa atas nasehat dan sarannya membantu penulis mengikuti perkuliahan. Disamping itu, sebagai penguji yang banyak memberikan masukan untuk mengembangkan tesis ini sehingga dapat diselesaikan. 4. Bapak Dr. Safwan Hadi, selaku penguji yang telah memberikan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.
VI
Vll
5. Rekan-rekan dari PPPG IPA, antara lain: Bapak Bambang, Bapak lwan, Ibu Krisna, Bapak Dana dan rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya kepada penulis dalam mengumpulkan datadata kegiatan PPPG IP A. 6. Rekan-rekan dari Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Bandung, antara lain: Kus, Ohri, lbu Teti, lbu Untari, lbu Nuri, Asep, Gribig, Sugiat, Syamsuddin, lbu Singgih dan rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya kepada penulis dalam mengumpulkan data anggaran lama dan anggaran baru.
Akhimya penulis yakin bahwa tesis ini masih jauh dari sempuma. Untuk itu, penulis sangat berterimakasih kepada pembaca yang memberikan masukan dan saran dalam mengembangkan tesis ini.
Bandung, September 2005
Made Cana Amaya
DAFfARISI ABSTRAK ........................................................................................................ . ABSTRACT......................................................................................................
111
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS...............................................................
v
KATA PENGANTAR.......................................................................................
Vl
DAFTAR lSI. ................................................................... ·····························....
Vlll
DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................
Xl
DAFTAR GAMBAR.........................................................................................
Xll
DAFTAR TABEL ...................... ····························...........................................
XIV
Bah I
Pendahuluan... .. ... .. ........ ......... ........... ......... .......... ........... ............ ... .......
1
1.1 Latar Belakang Penelitian.. .. ............. ......... ............................. .......... ....
1
1.1.1 Peruhahan Anggaran Lama ke Anggaran Baru...... .......... ............ ...
1
1.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Penataran PPPG IP A dalam Perspektif Anggaran .......................................................................................
3
1.2 Tujuan dan Kemanfaatan................................ ................ .....................
6
1.3 Perumusan dan Batasan Masalah...........................................
7
1.4 Kerangka Penelitian.................... ......... ................. ......... ......................
8
1.5 Sistematika Penulisan............. ........ ....... ......... ......... ....... ........ .. ........ ....
10
Bah II
Ruang Lingkup Pusat Pengemhangan Penataran Guru IPA................
12
11.1 Profil Organisasi PPPG IP A................................................................
12
11.1.1 Rencana Strategis Organisasi......... ..... ....... ........ .......... .................
13
11.1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi....... ................. ... ...
20
11.1.3 Sumher Daya Manusia............ ............ ........................................ ..
22
11.1.4 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan................................. ....
23
11.2 Penjaminan Mutu Penataran....................... ................. ........ ........ ........
24
11.2.1 Standar Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang...... ....... ......... .... ..
24
11.2.2 Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan IP A..........................
26
11.2.3 Standar Kompetensi Guru IPA Sekolah Binaan...........................
27
11.2.4 Standar Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan IPA Berhasis Kompetensi................ .. ........ ....... ................ .................................
28
11.3 Pengukuran Kinerja ................................. .......... ................................
29
Vlll
lX
11.3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Masukan ................................
31
11.3 .2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Luaran ....................................
32
11.3.3 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Hasil .......................................
33
11.3.4 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Manfaat...................................
34
11.3.5 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Dampak ..................................
34
Karakteristik Anggaran.................... ... .. ............................... ............. .
37
111.1 Alur Pikir Karakteristik Anggaran..... ...... ........ ............ .. ....................
37
111.2 Anggaran Lama..................................................................................
38
111.2.1 Pendekatan Jenis Anggaran........................................................
38
Bab III
111.2.2 Anggaran Sesuai ICW Tahun 1925 Tentang Perbendaharaan Indonesia.....................................................................................
39
111.2.3 Mekanisme Perencanaan Anggaran............................................
42
111.3.4 Mekanisme Pelaksanaaan Anggaran....... ......... ......... ........... ......
48
111.3.5 Mekanisme Revisi Anggaran......................................................
50
111.3 Anggaran Baru............ ... ...... ...............................................................
51
111.3.1 Pendekatan Jenis Anggaran........................................................
51
111.3.2 Anggaran Sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara...
54
111.3.3 Mekanisme Perencanaan Anggaran...........................................
58
111.3.4 Mekanisme Pelaksanaaan Anggaran..........................................
64
111.3.5 Mekanisme Revisi Anggaran......................................................
66
Implementasi Anggaran PPPG IPA...................................................
69
IV .1 Implementasi Anggaran Lama...........................................................
70
IV.1.1 Pagu Alokaasi Anggaran............................................................
70
IV .1.2 Pencairan Anggaran... .... ....... ................................................... .
75
IV .2 Implementasi Anggaran Baru. ............. ..... ..... ....... ........ ........ ......... ......
77
IV.2.1 Pagu Alokasi Anggaran...............................................................
77
IV .2.2 Pencairan Anggaran... ............. ........ .. ......... ....... ......... ..... .. ........ ..
81
IV.3 Kinerja PPPG IPA Berbasis Anggaran Lama.....................................
83
IV .3 .1 Pendidikan dan Pelatihan................. .. ......................................
83
IV.3.2 Sekolah Binaan.........................................................................
90
IV.3.3 Sarana dan Prasarana................................................................
93
IV.3.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia....................................
96
Bab IV
X
IV .4 Kinerja PPPG IP A Berbasis Anggaran Baru... .. ....................... .. .......
100
IV.4.1 P endidikan dan Pelatihan.........................................................
100
IV .4.2 Sekolah Binaan..........................................................................
103
IV.4.3 Sarana dan Prasarana.................................................................
105
IV.4.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia......................................
107
Anal isis, Kesimpulan dan Saran..........................................................
110
V.1 Analisis Kinerja PPPG IPA.................................................................
110
Bah V
V.1.1 Perkembangan Kinerja PPPG IPA dalam Periode Anggaran Lama dan Baru............. .. .............................................................
11 0
V.1.2 Kinerja PPPG IPA dalam Perspektif Anggaran Lama dan Baru..
126
V .1.3 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman............ ....
13 7
V .2 Kesimpulan............................ ... ... ........... ..................... ............ ...........
140
V.3 Saran....................................................................................................
143
DAFTARPUSTAKA.......................................................................................
144
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A
Penghitungan Nilai Ekonomis, Efisiensi dan Efektifitas ..... .
146
Lampiran B
Kriteria Nilai Uang (Value of Money) .......................... .
150
Xl
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Skema ruang lingkup penelitian.............................................. .
Gambar 1.2
Kerangka penelitian kinerja PPPG IPA dalam perspektif anggaran lama dan anggaran baru........................................... .
Gambar 11.1
8
9
Tampak muka gedung PPPG IPA di Jl. Diponegoro No. 12 Bandung..... .... ... ........ .. .. ... ... .. .. . .... ... .. . . .. ... ... . . . .....
12
Gambar 11.2
Skema ruang lingkup organisasi PPPG IPA .................... .
13
Gambar 11.3
Skema rencana strategik PPPG IPA 2005-2009 ..................... .
14
Gambar 11.4
Skema pengembangan program diklat PPPG IP A .................. .
18
Gambar 11.5
Struktur organisasi PPPG IP A ................................... .
21
Gambar 11.6
Kegiatan praktikum peserta diklat menengah ................... .
26
Gambar 11.7
Studi banding ke Lab IPA SD di University Western Sydney.
28
Gambar 111.1
Alur pikir karakteristik anggaran .................................. .
37
Gambar 111.2
Skema pengurusan keuangan negara berdasarkan ICW 1925.
40
Gambar 111.3
Skema perencanaan anggaran lama 2003-2004 untuk rutin .....
44
Gambar 111.4
Skema perencanaan anggaran lama pembangunan 2003-2004... .. . ... .. . . . . ... . .. ... . . . . .. .. .. .. .. . . . . ... . . . . .. .. . . .. ....
Gambar 111.5
47
Skema pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan 2003-2004.................................................................................
49
Gambar 111.6
Skema pengajuan revisi DIP dan DIK 2003-2004 ............. .
50
Gambar 111.7
Pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan negara........ .
54
Gambar 111.8
Skema pengurusan keuangan negara berdasarkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan
55
Negara ................................ . Gambar 111.9
Skema perencanaan anggaran baru 2005 ........................ .
62
Gam bar 111.1 0
Skema pelaksanaan anggaran baru 2005 ......................... .
65
Gambar 111.11
Skema pengajuan revisi DIPA 2005 ............................. .
67
Gambar IV.1
Alur pikir implementasi anggaran PPPG IP A ................... .
69
GambariV.2
Skema penetapan DIK dan DIP PPPG IPA 2003-2004 ........ .
70
Xll
Xlll
GambariV.3
Skema pencairan dana untuk anggaran rutin dan pembangunan 2003-2004 .......................................... .
76
Gambar IV.4
Skema pengesahan DIPA PPPG IPA 2005 ............................. .
78
Gambar IV.5
Skema pencairan dana anggaran PPPG IPA 2005 .................. .
8I
Gambar IV.6
Diktat guru IPA SMP Tingkat Dasar IPBA tahun 2003 ......... .
83
GambariV.7
Pengembangan sekolah binaan tahun 2004 ...................... .
9I
GambariV.8
Pembangunan sarana wisma PPPG IP A tahun 2004 ........... .
93
GambariV.9
Diktat pengembangan diri pegawai tahun 2004 ................ .
96
Gambar IV.IO
Diktat guru SMA di lab. Fisika tahun 2005 ............................ .
100
Gambar IV .II
Sosialisasi sekolah binaan di Propinsi Banten tahun 2005 .... .
103
Gambar IV .I2
Pengadaan alat lab. Kimia tahun 2005 .......................... .
105
Gambar IV .I3
Diktat pelayanan prima untuk pegawai PPPG IP A tahun 2005 ........................................................... .
107
GambarV.l
Alur pikir kinerja PPPG IP A dalam perspektif LAKIP ....... .
110
GambarV.2
Dana yang dibutuhkan untuk diktat dan jumlah peserta diktat 2003-2005 ........................................................... .
GambarV.3
Pengamh kompetensi widyaiswara terhadap kualitas peserta diktat. ....................................................................................... .
GambarV.4
Ill
113
Latar belakang pendidikan widyaiswara PPPG IP A 2003-2005 ............................................................................... .
114
GambarV.5
Dana dan peserta diktat pengembangan sekolah binaan......... .
119
GambarV.6
Dana dan sarana prasarana ........................................ .
I22
GambarV.7
Dana dan pengembangan sumber daya manusia..................... .
I23
GambarV.8
Porsi alokasi belanja dalam anggaran lama 2003-2004 ........ .
I26
GambarV.9
Rincian alokasi belanja sarana dan prasarana PPPG IP A 2003-2004 ............................................................ .
127
GambarV.IO
Porsi alokasi belanja dalam anggaran bam 2005 .................... .
129
Gambar V.ll
Proses pencairan dana dalam anggaran lama 2003-2004 ..... .
134
Gambar V.l2
Realisasi dana anggaran lama dan anggaran bam................... .
135
GambarV.13
Proses pencairan dana anggaran bam 2005 ............................. .
135
DAFTAR TABEL
Tabel1.1
Perbandingan Sistem Anggaran Lama dan Baru....................
2
Tabell.2
Perkembangan Peserta Penataran PPPG IPA 2003-2005 .....
4
Tabel 11.1
Pegawai Pusat Pengembangan Penataran Guru IP A ..............
22
Tabel 11.2
Standar Kurikulum Pendidikan IPA Berbasis Kompetensi.. ..
29
Tabel 11.3
Pengukuran Kinetja Model LAKIP Lembaga Administrasi Negara.............................................................. ..
Tabel 11.4
30
Pengukuran dengan Indikator Kinetja Program Kegiatan PPPG IPA...............................................................................
30
Tabel 11.5
Indikator Kinetja Masukan Program Kegiatan PPPG IP A .....
31
Tabel 11.6
Tolok Ukur Indikator Kinetja Luaran Program Kegiatan PPPG IPA...............................................................................
Tabel 11.7
32
Tolok Ukur Indikator Kinetja Hasil Program Kegiatan PPPG IPA................................................................................
33
Tabel 11.8
Pengukuran dengan Lima Indikator Kinetja Model LAKIP .. .
36
Tabel 111.1
Rincian Belanja Anggaran Rutin dalam DIK 2003-2004 ...... .
45
Tabel 111.2
Rincian Belanja Penunjang dalam DIP 2003-2004 ................ .
46
Tabel Ill.3
Rincian Belanja Modal dari DIP 2003-2004 .......................... .
48
Tabel III.4
Perbandingan Tiga Sistem Anggaran ..................................... .
53
Tabel 111.5
Rincian Jenis Belanja dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2005............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel 111.6
63
Perbandingan Karakteristik Anggaran Lama 2003-2004 dan Anggaran Baru 2005 .............................................................. .
68
Tabel IV.l
Pagu Anggaran Rutin dalam Ribuan Rupiah 2003-2004 ....... .
71
Tabel IV.2
Pagu Anggaran Pembangunan dalam Ribuan Rupiah 2003-2004... ... .. . . ...... .... ... .. . ... ... .. . . .. ... .. . . .. .. . . .. . .. .. ..
71
Tabel IV.3
Rincian Belanja Rutin dalam Ribuan Rupiah 2003-2004 ...... .
72
Tabel IV.4
Rincian Belanja Penunjang dalam Ribuan Rupiah ................ .
73
Tabel IV.5
Rincian Belanja Pembangunan dalam Ribuan Rupiah ....... .
73
Tabel IV.6
Rincian Alokasi Belanja Program Kegiatan PPPG IP A ..... .
74
Tabel IV.7
Jadwal Pembahasan DIK dan DIP 2003 -2004 ................. .
75
XlV
XV
Tabel IV.8
Jumlah Hari untuk Pencairan Anggaran 2003-2004 ..............
Tabel IV.9
Pencapaian Target Anggaran Lama 2003-2004 dalam Ribuan
76
Rupiah .........................................................................
77
Tabel IV.IO
Pagu Anggaran Baru 2005 dalam Ribuan Rupiah .............
77
Tabel IV.11
Rincian Belanja Anggaran Baru 2005 dalam Ribuan Rupiah.
79
Tabel IV.12
Rincian Alokasi Belanja program Kegiatan PPPG IPA 2005.
80
Tabel IV.13
Jadwal Pembahasan Dokumen Anggaran DIPA 2005 .........
81
Tabel IV.14
Jumlah Hari untuk Pencairan Anggaran 2005 ..................
82
Tabel IV.15
Pencapaian Target Anggaran Baru 2005 dalam Ribuan Rupiah ............................... ............................... ..
82
Tabel IV.16
Pengukuran Kinerja Pendidikan dan Pelatihan 2003 ..............
84
Tabel IV.17
Pengukuran Kinerja Pendidikan dan Pelatihan 2004 ..............
84
Tabel IV.18
Hasil Evaluasi dari Sembilan Diklat PPPG IP A 2003 .........
86
Tabel IV.19
Hasil Evaluasi dari Sembilan Diklat PPPG IPA 2004 .........
87
Tabel IV.20
Klasifikasi Hasil Penilaian Evaluasi Dampak Diklat. ..........
89
Tabel IV.21
Kriteria Pensekoran Evaluasi Dampak Diklat.. ......................
89
Tabel IV.22
Hasil Evaluasi dari Dampak Diklat PPPG IPA 2004 ..........
90
Tabel IV.23
Pengukuran Kinerja Pengembangan Sekolah Binaan 2003 ....
91
Tabel IV.24
Pengukuran Kinerja Pengembangan Sekolah Binaan 2004 ....
92
Tabel IV.25
Hasil Evaluasi dari Pengembangan Sekolah Binaan 2004 .....
93
Tabel IV.26
Pengukuran Kinerja Sarana dan Prasarana 2003 ....................
94
Tabel IV.27
Pengukuran Kinerja Sarana dan Prasarana 2004 ....................
95
Tabel IV.28
Rincian Pengadaan dan Perbaikan Prasarana 2003 .............
95
Tabel IV.29
Rincian Pengadaan dan Perbaikan Prasarana 2004 .............
96
Tabel IV.30
Pengukuran Kinerja Pengembangan SDM 2003 ...............
97
Tabel IV.31
Pengukuran Kinerja Pengembangan SDM 2004 ...............
98
Tabel IV.32
Rincian Pegawai Tugas Belanjar 2003 ...........................
99
Tabel IV.33
Rincian Pegawai Tugas Belanjar 2004 ...........................
99
Tabel IV.34
Perkiraan Pengukuran Kinerja Diklat 2005 ...........................
101
Tabel IV.35
Hasil Evaluasi dari Dua Belas Diklat PPPG IP A 2005 .......
102
Tabel IV.36
Hasil Uji Kompetensi Guru IPA di Dua Propinsi 2005 .........
103
Tabel IV.37
Pengukuran Kinerja Pengembangan Sekolah Binaan 2005 ....
104
XVI
Tabel IV.38
Hasil Evaluasi dari Pengernbangan Sekolah Binaan 2005 .....
105
Tabel IV.39
Pengukuran Kinerja Sarana dan Prasarana 2005 ....................
106
Tabel IV.40
Rincian Pengadaan dan Perbaikan Prasarana 2005 .............
107
Tabel IV.41
Pengukuran Kinerja Pengernbangan SDM 2005 ...............
108
Tabel IV.42
Rincian Pegawai Tugas Belanjar 2005 ...........................
109
Tabel V.l
Produktifitas Widyaiswara PPPG IPA ...........................
112
Tabel V.2
Latar Belakang Pengalaman Kerja Widyaiswara PPPG IP A
115
tahun 2001 ................................ ........................... . Tabel V.3
Pengalama Menulis Widyaiswara PPPG IP A tahun 2001 .... .
Tabel V.4
Hasil Evaluasi dari Responden dan Dampak Diklat PPPG
116
IPA 2004..............................................................................
117
Tabel V.5
Data Responden Evaluasi Dampak Diklat 2004 ................... .
118
Tabel V.6
Usulan Tolok Ukur Kinerja PPPG IPA untuk Indikator Hasil, Manfaat dan Dampak dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah ................................ ...... .
125
Tabel V.7
Perbandingan Rasio Ekonorni Anggaran Lama dan Bam.......
130
Tabel V.8
Perbandingan Rasio Efisiensi Anggaran Lama dan Bam.......
131
Tabel V.9
Perbandingan Rasio Efektifitas Anggaran Lama dan Bam.....
131
Tabel V.1 0
Perbandingan Sistern Anggaran terhadap Ekonorn, Efisiensi dan Efektifitas.........................................................................
Tabel V.11
Kewenangan Instansi dalam Pagu Anggaran Lama 2003-2004...............................................................................
Tabel V.12
132
Kewenangan Instansi dalam Penetapan Pagu Anggaran Bam 2005.........................................................................................
Tabel V.13
132
133
Perbandingan Pengaruh Anggaran Lama 2003-2004 dan Anggaran Bam terhadap Kinerja Program Kegiatan Utama
Tabel V.14
PPPG IPA...............................................................................
136
Matrik ldentifikasi Strategi PPPG IPA..................................
138
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Penelitian 1.1.1 Perubahan Anggaran Lama ke Anggaran Baru
Sejak Indonesia masih dijajah Belanda sampai dengan tahun 2003 atau setelah 58 tahun Indonesia merdeka, undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara masih menggunakan Indische Comptabiliteitswet atau ICW (Staatsblad tahun 1925 nomor 448). Fakta ini menarik karena undang-undang ICW dibuat Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur keuangan daerah jajahannya demi kepentingan kerajaan Belanda.Dengan tidak ada lagi hubungan sebagai negara jajahan dengan negara penjajah, secara otomatis terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan anggaran keuangan negara. Perkembangan paradigma pembangunan yang mengedepankan tuntutan good governance (transparansi, akuntabilitas dan responsif), membuat sistem anggaran
lama yang masih bersumber dari ICW menjadi sangat tertinggal. Berdasarkan keadaan tersebut, Departemen Keuangan menyadari perlunya reformasi keuangan negara yang mampu mencerminkan keadaan dan tujuan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.
Sistem anggaran lama, menurut Kusnadi (1999) memusatkan pada obyek pengeluaran tanpa melihat unsur kepentingannya atau menganut pendekatan obyek pengeluaran. Meskipun demikian, sistem anggaran lama m1 JUga mengalami perkembangan ke arah anggaran yang berbasis kinerja, sehingga perhatian tidak dipusatkan pada obyek pengeluaran semata, namun sudah mengarah kepada rencana kegiatan. Hal penting lainnya adalah jenis proyek yang akan digarap, tindakan yang mesti dilakukan dan jumlah dana yang harus dialokasikan supaya lebih efektif dan efisien. Anggaran lama yang telah mengalami perkembangan temyata masih memuat berbagai kelemahan pada pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan adanya kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki pada sistem anggaran lama,
1
2
Departemen Keuangan menyusun suatu rancangan undang-undang manajemen keuangan negara yang mencakup proses perencanaan penganggaran. Rancangan undang-undang tersebut disetujui olah DPR pada tanggal 23 Maret 2003 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perbandingan perbedaan kedua jenis anggaran, dapat dicermati pada Tabell.l di bawah ini.
Tabell.l. Perbandingan Sistem Anggaran Lama dan Anggaran Bam
No.
Sistem Anggaran Lama Bersumber dari Indische Comptahiliteitswet (Staathlad Tahun 1925 Nomor 448)
Sistem Anggaran Baru Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
1.
Sumber dana untuk setiap satuan
Dokumen anggaran tidak membedakan
kerja
antara belanja rutin pembangunan tetapi
pemerintah
dokumen
dirinci
anggaran
dalam
yang
disebut secara terpadu (unified budget) yang
sebagai Daftar Isian Kegiatan (DIK) disebut untuk anggaran rutin dan Daftar lsian Proyek
(DIP)
untuk
sebagai
Daftar
Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
anggaran
pembangunan. 2.
Anggaran gunakan
3.
pada
awalnya
pendekatan
meng-
Anggaran berbasis kinerja (tidak hanya
obyek
didasarkanpada input tetapi juga pada
pengeluaran, namun berkembang ke
outcome).
Pendekatan
program
arah basis kinerja namun pengukuran
(Planning
Programming
Budgeting
kinerja berdasarkan input semata.
Sistem/PPBS).
Dengan
alasan
efisiensi
dan
Pagu definitif setiap satuan kerja tidak
efektivitas anggaran, berdampak pada boleh dikurangi, tetapi boleh direalokasi berkurangnya kembali pagu dana dan alokasi belanja yang ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah.
dengan syarat-syarat tertentu.
3
Kelemahan
Sistem Anggaran Lama Bersumber dari Indische Comptabiliteitswet (Staatblad Tahun 1925 Nomor 448)
• Duplikasi
antar
belanja,
ketidak-
Sistem Anggaran Baru Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003
• Prosedur
pencataran
anggaran
baru
konsistenan satuan harga pada DIK dan
relatif lebih panjang, sehingga realisasi
DIP.
pencairan dana masih rendah.
• Ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran, ukuran kinerja atas setiap program kegiatan dan wewenang antara kementerian/lembaga, Bappenas dan Departemen Keuangan.
Bagaimanapun kebijakan anggaran baru tidak lepas dari kelemahan, Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menghadapi realisasi pencairan dana hanya sebesar 10% sampai dengan bulan Agustus 2005 sementara Departemen Kehutanan hanya 6,4% (KOMPAS, 24 Agustus 2005). Padahal tahun anggaran 2005 hanya tersisa 4 bulan lagi dan berdasarkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dana hanya berlaku untuk satu tahun anggaran.
Karakteristik anggaran lama dan anggaran baru sangat mempengaruhi satuan kerja dalam menjalankan program kegiatannya. Termasuk PPPG IPA sebagai satusatunya instansi yang diberi mandat melaksanakan penataran guru-guru IP A tingkat dasar dan menengah di Indonesia turut merasakan dampak perubahan ini.
1.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Penataran PPPG IPA dalam Perspektif Anggaran
Suyadi (1997:2) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan
4
moral maupun etika. Mengamati perkembangan tiga tahun terakhir, jumlah peserta yang dididik di PPPG IPA mangalami peningkatan, sebagaimana disajikan oleh Tabell.2 di bawah ini. Tabell.2. Perkembangan Peserta Penataran PPPG IPA 2003-2005
Sistem Anggaran
Tahun
Peserta
Lama
2003
1.108
Rp. 9,2 Milyar
2004
1.631
Rp. 10,8 Milyar
2005
2.106
Rp. 13,0 Milyar
Baru
Dana
Sumber: Laporan Program Kerja PPPG IPA, 2003-2005 Dengan demikian, yang perlu diamati untuk organisasi PPPG IPA dalam perspektif anggaran adalah: 1. Sudahkah mengalokasikan dana sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan penataran? 2. Apakah dana yang dihabiskan sudah efisien, dalam arti dana yang dibutuhkan dan kinerja yang dihasilkan memperlihatkan proporsi yang wajar? 3. Apakah dana yang digunakan sudah efektif, dalam arti mencapai kinerja yang diharapkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas?
Meskipun ada kecenderungan peningkatan jumlah guru IPA yang berhasil ditatar di PPPG IPA, namun dari segi kuantitas seharusnya jumlahnya lebih besar lagi. Menurut data dari Renstra PPPG IPA 2005-2009 jumlah guru IPA tingkat dasar (SD dan SMP) baru 1.517.084 orang dan tingkat menengah (SMA) 46.415 orang atau seluruhnya ada 1.563.499 orang. Sementara dipandang dari segi kualitas, menurut Haryanto Guyub (2005), jumlah guru IP A yang berkualitas baru mencapai 30 % dari total guru IPA yang tersedia. Data lainnya, menurut Bambang (PPG IPA, 2001) dari survei yang dilakukannya 85% guru SD, 64% guru SMP
5
dan 22% guru SMA di Indonesia memerlukan peningkatan kompetensi. Sehingga dapat disimpulkan kualifikasi guru di tingkat dasar dan menengah di Indonesia secara umum masih rendah.
Pendidikan IPA sebagai bagian dari pendidikan umum memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam.
Begitu pentingnya peran guru terhadap prestasi s1swa, dinyatakan dalam penelitian Spark dan Richardson (1997), bahwa siswa tidak dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pembelajaran dan kinerjanya, apabila guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya tidak melakukan proses belajar yang berkelanjutan.
Kesenjangan kinerja PPPG IPA dalam menatar guru IPA disebabkan berbagai faktor diantaranya keterbatasan-keterbatasan pada: I. metode penyelenggaraan penataran; 2. kompetensi tenaga instruktur; 3. sarana dan prasarana penunjang penataran; 4. tersedianya
model
sekolah
binaan
sebagai
alat
simulasi
dalam
pengembangan model diklat.
Tampak masalah penting yang mempengaruhi keterbatasan pada keempat faktor di atas adalah masalah dana. Laporan penelitian dari beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat diantaranya Cornell University, Harvard University, Yale University dan Ohio State University yang dibuat oleh Margaret A. Duronio dan Bruce A. a Loessin yang dituangkan dalam Effective Fund Raising in Higher
Education: Ten Success Stories ( 1991) membuktikan adanya hubungan positif antara besamya dana dengan kinerja pendidikan. Makin tinggi dana pendidikan makin baik kinerja pendidikan dan begitu pula sebaliknya Hasil yang senada
6
dilaporkan olah Richard E. Anderson dan Joel W. Meyerson dalam Financial Planning under Economic Uncertainty (1991).
Berdasarkan uraian di atas, pengkajian kinerja PPPG IPA perlu diletakkan dalam perspektif anggaran. Kinerja PPPG IPA dapat diamati melalui usaha yang telah dilakukan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari perspektif anggaran dapat diamati bagaimana dana yang bersumber dari APBN dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif.
1.2 Tujuan dan Kemanfaatan
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi perkembangan kinerja PPPG IP A sepanjang tahun 2003 sampai dengan 2005 dalam kerangka anggaran lama dan anggaran baru. 2. Melakukan analisis terhadap temuan pada butir pertama. Dengan tercapainya tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat: 1. memberikan sumbangan pengetahuan bagi organisasi PPPG IPA sehingga dapat memanfaatkan dana yang disediakan APBN secara efisien dan efektif; 2. memberikan masukan pada Direktorat Jendral Perbendaharaan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan perbendaharaan; 3. menyediakan masukan bagi Direktorat Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan untuk melakukan evaluasi format APBN ke arab anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang menjamin kejelasan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah (medium term expenditure framework) serta meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan
dengan penganggaran yang mengarah pada pengalokasian sumberdaya yang lebih rasional dan strategis.
7
1.3 Perumusan dan Batasan Masalah
Kinerja organisasi PPPG IPA sangat dipengaruhi oleh sistem anggaran yang berlaku. Sementara dukungan dana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan anggaran yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Dengan berlakunya sistem anggaran baru sejak terbitnya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 112004 tentang Perbendaharaan Negara, sistem anggaran lama secara resmi telah ditinggalkan. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan kinerja Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA di bawah sistem anggaran lama pada peri ode tahun 2003-2004 dan sistem anggaran baru 2005? 2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem anggaran lama pada kinerja PPPG IPA dibandingkan dengan penerapan sistem anggaran baru? Berdasarkan perumusan masalah yang sekaligus menjadi pertanyaan penelitian, ditentukan batasan-batasan masalah yang sekaligus merupakan upaya menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat sebagai berikut: 1. Kinerja organisasi ditelaah dari program-program kegiatan utama yang dilaksanakan PPPG IPA sepanjang tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. 2. Telaah program ditinjau dari perspektif anggaran lama untuk periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan perspektif anggaran baru untuk tahun 2005. 3. Instansi yang diteliti berlokasi di Kota Bandung, yaitu PPPG IPA yang berada di bawah Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan (eselon
II)
Bandung
yang
merupakan
Perbendaharaan Departemen Keuangan.
instansi
vertikal
Ditjen
8
Dengan demikian ruang lingkup penelitian dapat dinyatakan dalam bentuk skema pada Gambar I. I berikut ini.
Kinerja PPPG IPA I
I
I
Perspektif Anggaran Lama 2003-2004
Perspektif Anggaran Baru 2005
Program Keglatan Utama PPPG IPA tahun 2003-2004
Program Kegiatan Utama PPPG IPA tahun 2005
I • • • •
•
Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
• • •
Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Gam bar 1.1. Skema ruang lingkup penelitian.
1.4 Kerangka Penelitian Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dari perumusan masalah di atas, melalui beberapa tahapan penelitian. Penelitian terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut: I. Melakukan studi pendahuluan tentang gambaran umum permasalahan dalam
anggaran
lama
dan
anggaran
baru,
serta
kajian
umum
perkembangan kinerja pendidikan dan pelatihan PPPG IP A di bawah sistem anggaran lama 2003-2004 dan anggaran baru 2005. 2. Melakukan telaah pengukuran kinerja program-program kegiatan yang dilaksanakan PPPG IP A dalam pengembangan pendidikan IP A tingkat dasar dan menengah serta mengidentifikasi karakteristik anggaran lama dan anggaran baru yang dikeluarkan Departemen Keuangan. 3. Melakukan analisis pada implementasi anggaran lama dan anggaran baru dan pengaruhnya pada kinerja PPPG IP A berbasis anggaran. Bagan ketiga kegiatan utama dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini.
9
[
Pengkajian kembali I Studi Pendahuluan
Kinerja PPPGIPA dalam Perspektif Anggaran
Perubahan Anggaran Lamake Anggaran Baru f.~
Identifikasi Ruang Lingkup PPPGIPA dan Karakteristik Anggaran
Analisis Implementasi
Ruang Lingkup PPPG IPA: 1. Profit Organisasi 2. Penjaminan Motu 3. Pengukuran Kinerja
Karakteristik Anggaran:
Implementasi Anggaran Lama: 1. Pagu Alokasi Anggaran 2. Pencairan Anggaran
Implementasi Anggaran Baru: 1. Pagu Alokasi Anggaran 2. Pencairan Anggaran
l.Lama 2. Bam
Gam bar 1.2. Kerangka penelitian kinerja PPPG IP A dalam perspektif anggaran lama dan anggaran baru.
10
1.5 Sistematika Penulisan
Laporan penelitian akan ditulis dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: •
Dab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan dan kemanfaatan penelitian, rumusan dan batasan masalah serta kerangka penelitian.
•
Dab II Ruang Lingkup Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA
Bab ini mengenai organisasi PPPG IPA dimulai dengan rencana strategis untuk melaksanakan tugas pokoknya pada periode 2005-2009. Setelah itu dijelaskan pula bagaimana PPPG IPA melakukan penjaminan mutu pendidikan IPA melalui penyelenggaraan diklat, penentuan kompetensi tenaga kependidikan IP A, diklat dan manajemen sekolah binaan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Terakhir adalah model pengukuran kinerja organisasi PPPG IPA.
•
Dab III Karakteristik Anggaran
Bab ini mengenai karakteristik anggaran lama dan baru ditinjau dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut di9J1taranya: pendekatan jenis anggaran dan asumsi yang digunakan, landasan hukum yang digunakan, mekanisme perencanaan anggaran sampai penetapan pagu anggaran suatu organisasi. Disamping itu dijelaskan juga mekanisme pencairan dana yang diajukan organisasi sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran program kegiatan. Mekanisme pengajuan revisi anggaran juga dijelaskan di sini karena dalam perkembangan kegiatan sering ditemukan adanya kebutuhan mengubah rencana penganggaran kegiatan.
•
Dab IV Implementasi Anggaran PPPG IPA
Pada bab ini mengenai implementasi anggaran lama dan anggaran baru, yaitu bagaimana PPPG IPA menjalankan program-program kegiatan yang telah ditetapkan dalam perspektif kedua anggaran. Implementasi akan dijelaskan dalam dua bagian yaitu saat penentuan pagu alokasi anggaran dan saat
11
pencatran anggaran dilakukan. Perkemhangan kinerja PPPG IP A akan dicermati pada saat implementasi anggaran lama dan haru.
•
Dab V Analisis, Kesimpulan dan Saran
Bah ini mengupas dan mengkaji data-data yang tersedia untuk kemudian divisualisaikan secara skematik mengenai perkemhangan kinerja organisasi herdasarkan anggaran lama dan haru. Kemudian masalah-masalah yang terungkap pada saat implementasi anggaran akan dijaharkan untuk akhirnya dapat menjelaskan perilaku kinerja organisasi dalam perspektif kedua jenis anggaran. Untuk mendapatkan analisis yang lehih strategik dilakukan analisis SWOT. Kesimpulan secara umum maupun khusus dihuat dengan tujuan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam perspektif pemhangunan. Bah ini ditutup dengan saran-saran sehagai masukan haik hagi organisasi dan lemhaga terkait akan demikian pula saran penelitian lanjutan herkaitan dengan hal-hal yang helum dilakukan oleh peneliti agar dapat menumhuhkan penelitian selanjutnya.
Bab II Ruang Lingkup Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA
11.1 Profil Organisasi Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) IPA
Gedung Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA atau lebih dikenal dengan PPPG IPA berdiri di atas lahan seluas satu hektar di Jalan Diponegoro No. 12 Bandung seperti tampak pada Gambar II.l . PPPG IPA adalah organisasi milik pemerintah di bawah naungan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab dalarn pengembangan pendidikan IPA di Indonesia.
Gambar Il.l. Tarnpak muka gedung PPPG IPA di Jl. Diponegoro No. 12 Bandung.
Sebagai lembaga milik Pemerintah, PPPG IPA dituntut membuat rencana strategik sebagai pedoman dalarn menyusun program ketja. Rencana strategik PPPG IPA merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi pada hasil, yang dirancang untuk waktu lima tahun yaitu tahun 2005 sarnpai dengan tahun 2009. Rencana strategik ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi, dan yang terpenting bahwa hasil yang dicapai akan menjadi masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
12
13
11.1.1 Rencana Strategik Organisasi Kerangka pikir dalam ruang lingkup PPPG IPA mengenai hubungan antara renstra, kondisi terkini PPPG IPA, penjaminan mutu yang dilakukan untuk · menjaga kualitas pendidikan IPA, dan metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi dapat dicermati dalam Gambar TI.2 di bawah ini.
RENCANA STRATEGIK
• • •
• •
Visi Misi Tujuan Sasaran Program -;,
4 ~
r
PENJAMINAN MUTU
r-
c;: • •
;,
KONDISI PPPGIPA
• • • •
Tupoksi Struktur Organisasi SDM Fasilitas
Diktat Berjenjang Tenaga Pendidik Sekolah Binaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
INDIKATOR KINERJA
Q
• • • •
•
Masukan Luaran Hasil Manfaat Dampak
1-
Gambar TI.2. Skema ruang lingkup organisasi PPPG IPA. Rencana strategik atau Renstra disusun untuk mencapai kondisi yang diinginkan (ideal), sementara itu kondisi PPPG IPA saat ini merupakan kondisi yang terjadi (faktual). Walaupun tampak kesenjangan antara kedua hal ini, penjaminan mutu tetap dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan IPA. Berapa besamya perkembangan yang terjadi pada organisasi diukur dengan indikator kinerja. Secara jelas, rencana strategik PPPG IPA dapat diamati pada Gambar 11.3 berikut llll.
14
RENCANA STRATEGIK
PPPG IPA
VIS I MENJADI PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM BERTARAF INTERNASIONAL UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT SADAR SAINS DAN TEKNOLOGI
MIS I 1. Mengembangkan model diklat guru IPA 2. Mengembangkan bahan diklat guru IPA 3. Meningkatkan pelayanan teknis diklat 4. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima 5. Mengembangkan fasilitas diklat
/
TUJUAN
• D SASARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Tambahan tenaga widyaiswara dan instruktur. Diklat kompetensi dan pendidikan pegawai IPA di luar negeri. Peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai. Penyelenggaraan diklat manajemen sekolah binaan. Pengembangan perangkat bahan ajar. Penyelenggaraan diklat kompetensi guru IPA. Tertaksananya Lomba Karya llmiah tentang Sains. Pemenuhan pertengkapan sarana penunjang diklat. Pemasangan internet dan intranet. Pembangunan ruang pameran. Pemeliharaan sarana operasional kantor.
Lima Program Prtorttas
Pengembangan Program
Pengembangan Program Dlklat
Pengembangan SumberDaya Manusia
Pengembangan Manajemen
Pengembangan Fasilitas
Gambar II.3. Skema rencana strategik PPPG IPA 2005-2009.
15
Di dalam rencana strategik terkandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ingin dilaksanakan oleh PPPG IPA. Komponen utama di dalam rencana strategik merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh PPPG IP A. Manfaat dari rencana strategik itu sendiri bagi PPPG IP A adalah untuk membantu memetakan ruang lingkup program pengembangan lembaga dan pemanfaatan sumber daya secara sinergis. Komponen pertama dari rencana strategik adalah visi. Mulyadi (1998:90) menyatakan visi sebagai kondisi yang akan diwujudkan dimasa yang akan datang, yang menjanjikan kesejahteraan bagi organisasi melalui penyediaan produk atau jasa yang berkualitas bagi masyarakat. Dari pengertian di atas jelas bahwa visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang dan suatu keadaan yang diyakini akan membawa kehidupan yang lebih baik.
Visi ini akan menjadi inspirasi dan
memberikan motivasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinetja PPPGIPA.
Komponen kedua dari rencana strategik adalah misi. Misi merupakan perwujudan dari visi organisasi bersangkutan. Misi sebagai jalan pilihan suatu organisasi untuk menyediakan produk atau jasa bagai konsumennya (Mulyadi, 1998). Sedangkan dalam pengertian yang lebih kompleks, misi adalah pemyataan tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilainilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan (Kotler, 1996). Dari kedua pengertian misi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa misi merupakan alasan berdirinya suatu organisasi. Sebuah misi memberikan gambaran yang jelas tentang jenis produk yang ditawarkan, pelanggan yang dilayani dan ciri khas suatu organisasi. Saat ini alasan berdirinya PPPG IP A adalah untuk mengembangkan pendidikan IP A melalui penyelenggaraan diklat atau penataran bagi guru IP A.
16
Komponen ketiga dari rencana strategik adalah tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan-pernyataan yang ada didalam misi. Tujuan dari PPPG IP A yang merupakan organisasi milik Pemerintah adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan guru serta tenaga kependidikan lainnya dibidang Ilmu Pengetahuan Alam serta didukung oleh pemberdayaan potensi lembaga untuk senantiasa siap memberikan pelayanan pnma.
Komponen keempat dari rencana strategik adalah sasaran. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari pernyataan tujuan. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Dengan demikian rincian sasaran yang ditetapkan PPPG IP A untuk dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun (20052009) adalah: 1. Terpenuhinya tambahan tenaga widyaiswara dan instruktur sebanyak 89 orang. 2. Diklat kompetensi dan pendidikan pegawai IPA di luar negeri sebanyak 33 orang. 3. Peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai untuk strata-l sebanyak 13 orang, strata-2 sebanyak 16 orang, srata-3 sebanyak 9 orang, diklat kompetensi pegawai non gelar sebanyak 359 orang serta diklat kepemimpinan staf struktural sebanyak 6 orang. 4. Penyelenggaraan diklat manajemen sekolah binaan sebanyak 744 sekolah. 5. Pengembangan
perangkat
bahan
ajar untuk
menunjang
keberhasilan
pembelajaran IP A sebanyak 478 dokumen. 6. Penyelenggaraan diklat kompetensi guru IPA yang dilaksanakan langsung di PPPG IPA adalah guru SD/MI sebanyak 6.914orang, guru SMP/MTs sebanyak 7.671
orang, guru SMAIMA sebanyak 1.144 orang, guru SMK
sebanyak 1.864 orang dan guru SLB sebanyak 525 orang. Disamping itu juga dilaksanakan diklat spesialisasi untuk guru SD sebanyak 630 orang, guru SMP sebanyak 720 orang, guru SMA sebanyak 480 orang, guru SMK sebanyak 300
17
orang dan guru SLB sebanyak 300 orang. Penyelenggaraan diklat kompetensi guru IPA yang dilaksanakan di 13 Local Education Center (LEC) untuk
tingkat SD dan SMP sebanyak 15.560 orang. 7. Terlaksananya lomba karya ilmiah tentang sams, lomba pemanfaatan teknologi sederhana, lomba pembuatan alat peraga IPA sederhana dan lomba membuat alat untuk menghitung nilai resistor dengan cara sederhana setiap tahun. 8. Pemenuhan perlengkapan sarana penunJang pendidikan dan pelatihan, meliputi: 424 judul buku perpustakaan, 13.000 buku majalah, 25 set media pembelajaran (lap top, OHP, LCD, papan chart, komputer) dan 66 unit mejakursi. 9. Pemasangan internet dan intranet sebanyak 56 titik. 10. Pembangunan ruang pameran seluas 266 M2 dan bangunan rekreasi seluas 175M2. 11. Pemeliharaan sarana operasional kantor, seperti: kendaraan operasional sebanyak 15 unit, alat laboratorium sebanyak 1.800 unit, mesin tik manual sebanyak 20 unit, komputer sebanyak 120 komputer, bangunan pendidikan, laboratorium, kantor serta halaman seluas 11.500 M2.
Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka PPPG IPA menetapkan lima program sebagai komponen kelima, yaitu: pengembangan program, pengembangan
program
diktat,
pengembangan
sumber
daya
manusia,
pengembangan manajemen, dan pengembangan fasilitas. Secara rinci, kelima program tersebut diuraikan di bawah ini.
1. Pengembangan Program Perkembangan
pendidikan
yang
semakin
pesat
menuntut
upaya-upaya
penyempumaan program dalam bentuk inovasi-inovasi baru. Inovasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program dan pelayanan prima kepada pengguna jasa dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan IPA lainnya. Dalam renstra PPPG IPA ini, kegiatan pengembangan program meliputi: standar pendidikan dan pelatihan
18
berjenjang guru IP A, program pendidikan dan pelatihan guru IP A, pendidikan dan pelatihan spesialisasi dan sekolah binaan.
2. Pengembangan Program Diklat Pengembangan program diklat dilaksanakan berbasis pada analisis kebutuhan pengembangan kompetensi guru-guru IPA di lapangan. Diklat sudah seharusnya didahului oleh perencanaan yang baik. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan PPPG IP A seperti tampak pada Gambar 11.4 di bawah ini.
I
Analisis Standar Diklat
I
Be~enjang
I
+
~ Analisis Hasil Training Need r
Assessment
-
--
1
f Monitoring dan Evaluasi Diklat
Penyusunan Program Diklat
~
lmplementasi Program Diklat
•
Penyusunan Laporan Peserta Diklat
Gambar 11.4. Skema pengembangan program diklat PPPG IPA. Proses penyusunan program diklat diawali dengan kegiatan Training Need
Assessment (TNA). Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Hasil dari TNA berguna untuk mengetahui berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi guru IP A dilapangan yang pada akhimya perlu diakomodasi dalam berbagai jenis diklat yang akan dilaksanakan. Langkah kedua adalah tahap penyusunan program diklat yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis TNA. Dalam kegiatan ini dikembangkan berbagai jenis diklat guru IPA yang akan dilaksanakan oleh PPPG IPA.
19
Langkah ketiga adalah implementasi program diktat yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini PPPG IPA juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Kabupaten!Kota, serta Local Eduction Center (LEC). Langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi. Orientasi dari kegiatan ini adalah menilai
efektifitas penyelenggaraan diklat dan tingkat
penguasaan peserta setelah mengikuti diklat, implementasi hasil diklat dalam proses pembelajaran di kelas dan implementasi proses pelatihan bagi guru yang diberi kewenangan sebagai instruktur.
3. Pengembangan Surnber Daya Manusia Salah satu kunci keberhasilan PPPG IPA dalam mencapai tujuan adalah berpikir secara cerdas dan bekerja dengan tepat, terrnasuk didalarnnya surnber daya manusia. Program pengembangan surnber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitas profesionalisme pegawai PPPG IP A, antara lain adalah peningkatan kualifikasi pendidikan, program studi banding dalam dan luar negeri serta seminar dan lokakarya.
4. Pengembangan Manajemen dan Administrasi Untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa (guru dan tenaga kependidikan IPA), maka selama lima tahun ini dirintis implementasi manajemen mutu yang mengarah pada pemberdayaan potensi organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada empat hal yang dilaksanakan, yaitu: memberi pelayanan pada pelanggan, tertib organisasi di setiap unit kerja, adanya iklim kerjasama di segala bidang dan terbentuknya organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok. Berdasarkan hal-hal yang dilaksanakan tersebut, PPPG IPA telah menerima sertifikat ISO 9001-2000 dari SAl Global International dan IQnet pada tanggal 12 Desember 2004.
20
5. Pengembangan Fasilitas Untuk menunjang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PPPG IPA diperlukan pemenuhan kelengkapan fasilitas operasional, berupa: perpustakaan, laboratorium, multimedia & teknologi informasi, bengkel, ruang pameran, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan lainnya. Pengembangan fasilitas kantor ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan pegawai internal PPPG IP A dan peserta diktat. Oleh karena itu pengembangan fasilitas kantor PPPG IP A berbasis pada analisis kebutuhan kerja pegawai dan aktifitas proses pembelajaran diktat.
Untuk melaksanakan kelima program di atas, maka PPPG IP A menetapkan tugas pokok dan struktur organisasi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi organ1sas1.
Bila tugas pokok dan struktur organisasi sudah jelas, maka akan
memudahkan instansi bersangkutan dalam memberdayakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
11.1.2 Togas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 05291011990, tugas pokok dan fungsi PPPG IP A diuraikan di bawah ini. Tugas pokok PPPG IPA adalah melaksanakan
penataran
dan
pengembangan
teknis
pendidikan
untuk
meningkatkan mutu dan kompetensi kerja guru dalam kaitannya dengan usaha peningkatan mutu pendidikan.
Tugas pokok tersebut menjadi acuan dalam menentukan fungsi suatu organisasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, maka PPPG IP A berfungsi antara lain, merencanakan program pengembangan penataran guru, melaksanakan teknis pendidikan
untuk
meningkatkan
mutu
kompetensi
guru,
melaksanakan
pengembangan penataran guru, melaksanakan peningkatan cara penyajian dan materi penataran dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi penataran guru. Oleh karena itu struktur organisasi menjadi salah satu strategi bagi suatu instansi pemerintah dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis.
21
Bagi satuan kerja seperti PPPG IP A, struktur organisasi telah ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0529/011990, sesuai Gambar 11.5. berikut ini.
KEPALA PPPG IPA
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIDANG PELAYANAN TEKNIS
I SEKSI PROGRAM PENATARAN
SEKSI TATA LAKSANA PENATARAN
SEKSI PUBLIKASI DAN PELAPORAN
TENAGA FUNGSIONAL
Gambar 11.5. Struktur organisasi PPPG IPA. Pembentukan unit kerja merupakan suatu proses kerja bersama untuk menciptakan iklim kebersamaan dengan cara saling memberikan kontribusi baik secara individu maupun kelompok. Adapun uraian pekerjaan masing-masing unit adalah: Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru IP A bertugas merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PPPG IP A dan pengembangan pendidikan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan. Bidang Pelayanan Teknis bertugas mempersiapkan penyusunan program penataran mengurus tata laksana penataran, melaksanakan publikasi dan pelaporan serta perpustakaan. Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas: 1. Seksi Program Penataran, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan program penataran. 2.
Seksi Tata Laksana Penataran, mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana penataran.
22
3. Seksi Publikasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mempersiapkan bahan publikasi dan pelaporan penataran serta melakukan urusan perpustakaan.
11.1.3 Somber Daya Manusia PPPG IPA Para pegawai yang memiliki minat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi diberikan kesempatan untuk memilih jurusan sesuai lingkup kerjanya. Pemberian kesempatan ini mulai dari jenjang pendidikan S 1, S2 dan S3 serta kursus pendek berupa latihan ketrampilan yang diselenggarakan instansi lain. Rincian pegawai struktural, fungsional dan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 11.1 di bawah ini.
Tabel 11.1. Pegawai Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA
No.
Tingkat Pendidikan
Pegawai Fungsional Struktural
Jumlah
9
8
-
Sekolah Menengah Atas
50
-
50
4.
Diploma-3 atau Akademi
5
-
5
5.
Srata-I
58
II
69
6.
Srata-2
2
I4
I6
7.
Srata-3
I
I
2
136
26
162
1.
Sekolah Dasar
9
2.
Sekolah Menengah Pertama
3.
Jumlah
8
Sumber : PPPG IPA, 2005
Dari struktur pegawai PPPG IP A di atas, terlihat bahwa pegawai yang menempuh pendidikan hingga jenjang S-2 dan S-3 masih sedikit dibandingkan jumlah pegawai secara keseluruhan. Kualitas pegawai tidak hanya ditentukan oleh pendidikan saja, tetapi juga dipengaruhi ketersediaan fasilitas. Bila kebutuhan ini
23
tidak dipenuhi, maka akan sulit untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, hal berikutnya yang dianggap penting adalah penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan diklat dan peningkatan kualitas pegawai.
11.1.4 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan
Sampai saat ini, upaya peningkatan mutu fasilitas fisik terns dilakukan, mulai dari gedung perkantoran, ruangan kelas, aula dan bangunan wisma serta penataan taman. Dalam kondisi luas lahan yang relatif sempit bagi penyelenggaraan diklat, maka optimisasi fungsi ruangan perkantoran dan wisma menjadi penting.
Selain aula sebagai tempat pertemuan yang dapat menampung sekira 250 tempat duduk, juga terdapat ruang rapat VIP yang memiliki kapasitas 50 tempat duduk. Sementara itu terdapat ruang belajar, laboratorium Fisika, laboratorium Kimia, laboratorium Biologi, laboratorium Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, laboratorium komputer dan ruang media belajar yang telah dilengkapi dengan fasilitas belajar. Fasilitas belajar di laboratorium dan ruang media telah dipersiapkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pegawai PPPG IP A dan peserta guru IPA yang mengikuti diklat.
Untuk melaksanakan diklat disediakan juga 2 unit wisma yang dapat menampung 190 orang dan 4 unit Guest House. Setiap ruangan dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, meja belajar dan kamar mandi. Namun demikian, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh siswa-siswa yang bersekolah disekitar Bandung yang tidak memiliki laboratorium.
Disamping itu, disediakan juga taman jogging track untuk pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan peserta diklat. Bila kesemua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka hal penting berikutnya adalah adanya standar yang dapat menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PPPG IP A.
24
11.2 Penjaminan Mutu Penataran 11.2.1 Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang
Sistem pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini masih bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kebutuhan guru di lapangan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi anggaran yang ada. Keadaan ini tidak sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi yang sangat cepat.
Berdasarkan kenyataan di atas, maka pendidikan nasional berubah orientasinya menjadi kecakapan hidup (life skill) dan kemampuan siswa. Fakta lain juga menunjukan bahwa pengalaman kerja, masa kerja, latar belakang pendidikan dan kompetensi guru di lapangan sangat bervariasi.
Kelemahan sistem diklat konvensional adalah pengelola diklat menyamaratakan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, kompetensi, dan keahlian guru-guru di lapangan dalam satu kegiatan diklat. Dengan demikian, sistem diklat konvensional dengan tipe penyegaran belum mampu memecahkan fakta permasalahan yang ada.
PPPG IP A
sebagai pelaksana teknis dengan tugas pokok dan fungsi
menyelenggarakan diklat bagi guru IP A, widyaiswara dan instruktur telah menganalis strategi dan konsep pemecahan permasalahan standar diklat. Salah satu altematif pemecahannya adalah dengan mengembangkan standar sistem diklat berjenjang dengan pola bergulir untuk guru IPA di lapangan melalui pelatihan. Tujuan dari diklat berjenjang dengan pola bergulir adalah menyiapkan guru-guru IP A sebagai instruktur yang memiliki kompetensi yang handal dan profesional dalam mengembangkan pembelajaran IPA. Disamping itu, juga membentuk tim instruktur pada tingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Diklat Berjenjang yang dilaksanakan oleh PPPG IP A terdiri dari: 1. Diklat Tingkat Dasar untuk menyeleksi guru-guru IP A yang akan dipersiapkan untuk mengikuti diklat tingkat lanjut (Diklat Calon Instruktur). Diklat ini berorientasi pada pengenalan tugas profesional guru
25
dan melengkapi kompetensi dasar yang kurang dikuasai guru, terutama dalam materi bidang studi, pembelajaran, media dan penilaian (evaluasi).
2. Diklat Tingkat Lanjutan (Diklat Calon Instruktur) yang akan diikuti oleh guru yang sudah lulus pada Diklat Tingkat Dasar dengan predikat Amat Baik dan Baik. Diklat ini berorientasi pada pendalaman terhadap substansi materi dasar yang harus dikuasai guru yang meliputi materi bidang studi, pembelajaran, media dan penilaian (evaluasi). Khusus untuk diklat ini dipersyaratkan adanya pelaksanaan program imbas pada akhir diklat sebagai syarat dinyatakan lulus.
3. Diklat Tingkat Menengah (Diklat Instruktur) adalah lanjutan dari Diklat Calon Instruktur yang dipersiapkan untuk menjadi instruktur. Kewenangan sebagai instruktur akan diberikan kepada mereka yang lulus dengan predikat Amat Baik dan Baik. Diklat ini berorientasi pada pengayaan terhadap substansi materi dasar yang harus dikuasai guru yang meliputi materi bidang studi, pembelajaran, media dan penilaian (evaluasi).
4. Diklat Tingkat Tinggi adalah diklat dalam rangka pemantapan bagi para instruktur dan widyaiswara Balai Penataran Guru (BPG). Diklat ini berorientasi pada pengkajian dan pengembangan terhadap substansi materi yang harus dikuasai. Pada tingkat ini peserta harus menghasilkan bahan materi, metodologi, media dan evaluasi serta bahan lain yang spesifik dan penting yang dapat dijadikan acuan oleh para guru.
Sedangkan yang dimaksud pola bergulir adalah guru-guru yang sudah mengikuti diklat tingkat dasar, lanjutan dan menengah diberikan kewenangan sebagai instruktur. Mereka mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk menatar guruguru IPA sesuai dengan tingkat dan jenjang sekolahnya di daerah bekerjasama dengan widyaiswara Balai Penataran Guru. Pada Gambar II. 6. berikut tampak peserta diklat tengah melakukan aktivitas di Laboratorium Kimia.
26
Gambar 11.6. Kegiatan praktikum peserta Diklat Menengah, September 2005.
ll.2.2 Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan IPA Implementasi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan IPA yang terdiri dari instruktur maupun widyaiswara, ditekankan pada tuntutan dan kebutuhan publik dalam hal peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Acuan untuk memenuhl kualitas seorang tenaga kependidikan IPA adalah dapat melaksanakan pembelajaran tentang materi sains dengan menggunakan model pembelajaran terpadu, teori belajar yang sesuai, dapat melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penelitian pendidikan, memiliki sikap, nilai dan komitmen terhadap pengembangan profesi serta mengimbaskan kemampuan profesional kepada guru sejawat.
Dalam hal pengajaran stswa dike las, maka tenaga kependidikan IPA harus memiliki standar kompetensi dasar sebagai berikut: mendeskripsikan landasan filosofi mengenai Broad Based Education (BBE) dan Life Skill; menganalisis jenis-jenis life skill yang ada dalam kurikulum; mengembangkan silabus mata pelajaran sains sesuai dengan topik terpilih; menyusun rencana pembelajaran sesuai model pembelajaran kooperatif; menguasai dasar-dasar penulisan karya ilmiah.
27 11.2.3 Stan dar Kompetensi Guru IP A Sekolah Binaan
Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang mengalihkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke daerah perlu perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, akan terdapat variasi penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah. Untuk itu diperlukan peran PPPG IPA dalam hal meningkatkan & menjamin mutu pendidikan dengan tanpa menghilangkan ciri khas atau potensi daerah tersebut.
Otonomi daerah hila tidak dikendalikan dengan baik akan menimbukan kesulitan dalam pengendalian guru atau tenaga kependidikan lainnya secara nasional. Salah satu upaya untuk mengontrol mutu guru diperlukan sistem pembinaan secara nasional yang pada tingkat praksisnya dapat dikoordinasikan dengan dinas pendidikan maupun Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada di daerah.
Konsekuensi dengan adanya perluasan tugas dan fungsi tersebut, PPPG IPA menitikberatkan pada kegiatan diklat di sekolah binaan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, baik pembinaan institusi, SDM, fasilitas, sistem pembinaan, baik internal maupun ekstemal untuk meningkatkan efektifitas peran dan fungsinya sebagai lembaga diklat.
Jenis materi standar diklat yang dilaksanakan untuk program sekolah binaan meliputi tiga hal, yaitu: materi urn urn, pendidikan IPA dan program IP A. Materi umum menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah, tugas dan fungsi guru dan pengembangan sekolah sebagai rnasyarakat belajar. Tampak pada Gambar 11.7, PPPG IPA melakukan studi banding ke Australia untuk merancang model sekolah binaan.
28
Gambar II.7. Studi banding ke Lab. IPA SD University of Western Sydney. Pencapaian kualitas sekolah binaan ditentukan oleh aspek guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui observasi.
11.2.4 Standar Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan IPA Berbasis Kompetensi Disamping menguasai konsep dasar sains, guru-guru juga diharapkan menguasai dan mengembangkan proses belajar mengajar (PBM) karena kurikulum berbasis kompetensi tidak lagi
berpusat pada guru. Akan tetapi berpusat pada siswa
sehingga siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya (baik sosial maupun sains), keingintahuannya, kreatifitasnya, imajinasinya dan bagaimana cara memecahkan masalah.
Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang sams menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi. Ada dua standar yang harus dipenuhi dalam penyelengaraan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), yaitu bahan kajian ilmiah dan kompetensi mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara kedua standar tersebut disajikan dalam Tabel 11.2 berikut ini.
29
Tabel II.2. Standar Kurikulum Pendidikan IPA Berbasis Kompetensi
Standar Kompetensi Mata Pelajaran
•
Bersikap ilmiah dengan penekanan pada
•
sikap
mgm
tabu,
Standar Kompetensi Bahan Kajian Ilmiah
•
bertanya,
Kerja ilmiah, meliputi penyelidikan atau penelitian,
berkomunikasi
ilmiah,
bekerjasama dan peka terhadap mahluk
pengembangan kreatifitas dan pemecahan
hidup dan lingkungan.
masalah, serta sikap dan nilai ilmiah.
Menerjemahkan perilaku alam tentang •
Pemahaman konsep dan penerapannya
diri dan lingkungan sekitar.
berkaitan dengan mahluk hidup dan proses kehidupan, materi dan sifatnya,
•
Memahami proses pembentukan ilmu dan melakukan inkuiri ilmiah melalui pengamatan dan sesekali penelitian.
•
energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta, sains lingkungan teknologi dan masyarakat.
Memanfaatkan sams dan merancang serta
membuat
produk
teknologi
sederhana dengan menerapkan prinsip sains.
Sumber: Pedoman Standar Kurikulum Pendidikan PPPG IPA, 2003 Dengan demikian siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendekatan sains diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.
11.3 Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja yang dilakukan PPPG IPA mengacu pada pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003. Pengukuran kinerja model LAKIP dilaksanakan oleh PPPG IPA sejak tahun 2003. Sesuai dengan Tabel II.3, komponen model LAKIP terdiri dari program, uraian
30
(kegiatan), indikator kinerja, satuan, rencana tingkat capaian (target), realisasi, persentase pencapaian target.
Tabel 11.3. Pengukuran Kinerja Model LAKIP Lembaga Administrasi Negara No.
Program
Indikator Kinerja
Uraian
Rencana atau Target
Satuan
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
• Masukan • Luaran • Hasil • Manfaat
• Dampak
Sumber: Data diolah dari pedoman penyusunan LAKIP, 2003 Dari Tabel 11.4 tampak bahwa seluruh program kegiatan PPPG IP A diukur kinerjanya dengan menggunakan indikator masukan (input) dan luaran (output). Tabel 11.4. Pengukuran dengan lndikator Kinerja Program Kegiatan PPPG IPA
No.
Program
Indikator Kinerja Masukan Luaran
Hasil
Manfaat
Dampak
-../
-../
1.
Penyelenggaraan Diktat
-../
-../
-../
2.
Sekolah Binaan
-../
-../
-../
3.
Sarana dan Prasarana
-../
-../
4.
Pengembangan SDM
-../
-../
Sumber: Data diolah dari LAKIP PPPG IPA, 2003
31
Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja organisasi terdiri dari masukan
(input), luaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Rincian mengenai mengenai indikator masukan (input), luaran (ouput), hasil
(outcome) dan dampak (impact) akan diuraikan di bawah ini. Khusus pengukuran kinerja penyelenggaraan diklat selain menggunakan indikator masukan dan luaran, juga menggunakan indikator hasil (outcome) dan dampak (impact). Begitu pula dengan sekolah binaan juga menggunakan indikator hasil.
11.3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Masukan Masukan (input) adalah semua jenis sumber daya yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan luaran. Masukan tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian dan ketrampilan), infrastruktur seperti gedung dan peralatan serta teknologi (hardware dan software).Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 11.5 di bawah ini.
Tabel 11.5. Indikator Kinerja Masukan Program Kegiatan PPPG IPA
No.
Program
Tolok Ukur Indikator Kinerja Masukan
1.
Penyelenggaraan Diklat
2.
Sekolah Binaan
Idem
3.
Sarana dan Prasarana
Idem
4.
Pengembangan SDM
Idem
alokasi dana, sumber daya manusia
Sumber : Data diolah dari LAKIP PPPG IP A, 2003 Masukan dibagi menjadi dua, yaitu masukan primer, dan masukan sekunder. Masukan primer adalah kas sedangkan masukan sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan luaran. Masukan primer tersebut harus diubah menjadi masukan sekunder. Sebagai contoh untuk bisa melakukan proses pendidikan dan pelatihan di PPPG
32
IPA membutuhkan masukan berupa widyaiswara, instruktur, ruang kelas, papan tulis, mesin pendingin, buku dan peralatan lainnya. Kas diperlukan untuk membeli sumber daya masukan sekunder untuk diolah menjadi luaran tertentu. Pengukuran masukan adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi dalam suatu proses untuk menghasilkan luaran. Ukuran input mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktifitas atau organisasi.
11.3.2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Luaran
Luaran (output) adalah hasil langsung dalam suatu proses. Contoh luaran adalah jumlah peserta yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan, jumlah modul pembelajaran yang dihasilkan dan luas gedung yang selesai dibangun. Ukuran luaran menunjukan hasil implementasi program atau aktifitas. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 11.6 di bawah ini.
Tabel 11.6. Tolok Ukur Indikator Kineija Luaran Program Kegiatan PPPG IPA
No.
Program
Tolok Ukur Indikator Kinerja Luaran
1.
Penyelenggaraan Diklat
Peserta
2.
Sekolah Binaan
Peserta
3.
Sarana dan Prasarana
Unit, Modul, Buku, Luas Bangunan
4.
Pengembangan SDM
Pegawai
Sumber : Data diolah dari LAKIP PPPG IPA, 2004 Pengukuran kineija PPPG IPA, luaran lebih banyak dalam bentuk kuantitatif non keuangan. Dalam program kegiatan PPPG IPA, tolok ukur yang digunakan dalam pengukuran kineija berbasis luaran adalah jumlah peserta yang lulus. Disamping itu, juga diukur berapa unit atau buku yang dibeli, berapa modul atau buku yang berhasil dibuat dan berapa luas yang berhasil dibangun.
33
11.3.3 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Hasil
Konsep basil (outcome) lebib sulit dibandingkan masukan dan luaran. Hasil (outcome) mengukur apa yang telah dicapai dari suatu program atau aktifitas
dibandingkan dengan basil yang dibarapkan. Hasil yang dibarapkan dapat berupa target kineija yang dibarapkan, sedangkan basil (outcome) adalah basil nyata yang telah dicapai. Secara ringkas dapat dilibat pada Tabel II. 7 di bawah ini.
Tabel 11.7. Tolok Ukur Indikator Kineija Hasil Program Kegiatan PPPG IPA
No.
Program
Tolok Ukur Indikator Kinerja Hasil
1.
Penyelenggaraan diklat
2.
Sekolah Binaan
Idem
3.
Sarana dan Prasarana
Idem
4.
Pengembangan SDM
Idem
Persentase
Sumber : Data diolah dari LAKIP PPPG IPA, 2004 Tujuan pengukuran basil (outcome) adalah untuk mengukur nilai dari suatu aktifitas atau program. Pengukuran basil tidak dapat dilakukan sebelum basil yang dibarapkan dari suatu program atau aktifitas ditetapkan. Hal tersebut disebabkan pengukuran ini berupa pembandingan basil yang dicapai dengan basil yang dibarapkan. Dengan demikian ada anggapan bahwa pengukuran basil dapat dilakukan setelah satu tahun menggunakan basil antara.
Oleb karena itu, didalam pengukuran kineija yang diterbitkan oleb Lembaga Administrasi Negara perlu memberikan contob yang lebib nyata dalam pengukuran kineija. Selama ini penjelasan dalam petunjuk teknis tersebut sangat normatif sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapan di lapangan. Di samping itu, bagi instansi pengawasa kineija perlu juga memberikan contob instansi yang telah mengukur kineijanya dengan baik.
34
Pada pelaksanaannya seringkali pengukuran ini membutuhkan waktu yang panjang, karena itu perlu dalam mengukur basil (outcome) membuat basil antara
(throughput). Pada program kegiatan PPPG IPA, tolok ukur yang digunakan dalam pengukuran kinerja berbasis basil adalah persentase kegiatan yang berbasil dicapai dalam ukuran kualitas.
11.3.3 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Manfaat
Manfaat dan dampak merupakan efek langsung dan tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program. Hubungan antara basil, manfaat dan dampak sangat dekat dan ketiga-tiganya sulit untuk diukur atau diketahui dalam jangka pendek. Manfaat bisa berupa kepuasan masyarakat.
11.3.4 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Dampak
Pengukuran dampak dilakukan dengan cara membandingkan antara basil program dengan prakiraan keadaan yang terjadi apabila program tersebut tidak ada. Pengukuran ini sebisa mungkin diusahakan sampai pada penentuan manfaat dan biaya sosial secara finansial. Pengukuran dampak dapat bersifat langsung dan tidak langsung maupun positif dan negatif. Biasanya pengukuran dilakukan melalui studi perbandingan tertentu, misalnya antar kurun waktu tertentu, dan tidak cukup dengan pengumpulan data untuk satu waktu saja.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatiban (diklat) yang diselenggarakan PPPG IPA juga melakukan pengukuran dengan indikator dampak. Namun demikian mengingat keterbatasan dana, pengukuran dampak diklat banya dilakukan untuk diklat tertentu saja. Adapun tujuan dari pengukuran dampak diklat adalah untuk mengetahui kemampuan dan kinerja guru IPA dan pengimbasan serta dampaknya di lingkungan sekolah.
Indikator materi untuk pengukuran dampak diklat guru IPA yang digunakan diantaranya adalah kemampuan akademik, penularan basil diklat, kompetensi guru, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, penelitian & pengembangan,
35
pengembangan karir dan sikap guru terhadap pembelajaran sains berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Sedangkan respondennya adalah pengawas guru IP A, kepala sekolah, guru alumni diklat, guru sejawat, siswa, dan komite sekolah. Metode yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif, yaitu pengumpulan data informasi dengan menggunakan instrumen tes untuk mengetahui kemampuan akademik dan kuesioner untuk menjaring deseminasi atau penularan basil diklat, kompetensi secara umum guru tamatan
diklat,
pengelolaan
kegiatan
belajar
mengajar,
penelitian,
dan
pengembangan karier.
Dari kelima pengukuran kinerja yang dilakukan PPPG IP A tampak bahwa indikator manfaat (benefit) sama sekali tidak diukur dalam program kegiatan organisasi. Disamping itu, model pengukuran kinerja ini masih belum menunjukan tingkat efisiensi dan efektiftas dalam perspektif anggaran.
Dari ruang lingkup PPPG IP A, pengukuran dengan lima indikator kinerja model LAKIP dapat dicermati bahwa: 1. Keinginan untuk menambah 89 orang widyaiswara dalam waktu lima tahun akan sulit dipenuhi hila tidak didukung komitmen yang kuat dari Pemerintah. Berdasarkan pengalaman sejak PPPG IP A ditetapkan tugas pokok dan fungsinya tahun 1990 oleh Mendikbud, sampai saat ini atau selama 15 tahun jumlah widyaiswara baru mencapai 26 orang. 2. Visi PPPG IP A untuk menjadi lembaga penatar yang berkualitas internasional bel urn didukung ketersediaan web site PPPG IP A dan akses berlangganan pustaka ke pusat-pusat pustaka dunia. 3. Struktur organisasi yang masih berlaku belum mencerminkan tugas pokok sebagai lembaga penataran guru. Struktur organisasi yang ada masih menempatkan fungsi penataran dan administrasi kantor dalam bobot yang sama.
36
4. Penjarninan mutu yang dirancang PPPG IPA sudah baik, narnun kurang didukung dengan sistem sertifikasi berkelanjutan dari widyaiswara. 5. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih lebih banyak berfokus pada pengukuran input dan output. Sedangkan pengukuran outcomes, benefit dan impact terhadap program kegiatan selain diklat tidak dilakukan. Agar lebih jelas perbedaan antara indikator kinerja masukan, luaran, hasil, manfaat dan darnpak dapat dilihat pada Tabel II.8 di bawah ini.
Tabel II.8. Pengukuran Lima Indikator Kinerja Model LAKIP
No.
lndikator Kinerja
Uraian Masukan
I.
Luaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Metaksanakan
Dana,
Peserta yang
Guru yang
Meningkatnya
Meningkatnya
diktat bagi guru
widyaiswara,
tutus diktat.
berkompetensi
kualitas guru
kualitas
IPA pada
jumtah peserta
menjadi eaton
IPA.
pendidikan.
semua jenjang
yg. mengikuti
instruktur.
diklat.
2.
3.
Pengembangan
Dana,
Peserta yg.
Peserta yang
Meningkatnya
Meningkatnya
sekotah binaan
widyaiswara,
tutus diktat.
memahami
kualitas
kualitas
peserta yang
pengembangan
pembinaan
pendidikan.
hadir.
sekotah binaan.
sekotah.
Pengembangan
Dana, pegawai
Atat, buku,
Atat, buku,
Meningkatnya
Meningkatnya
sarana dan
yang tertibat
modut
modut berguna
kualitas
kualitas
prasarana
bekeija.
bangunan
untuk
tayanan
pendidikan.
dapat
organisasi.
organisasi.
berfungsi.
4.
Pengembangan
Dana, pegawai
Pegawai
Pegawai yang
Meningkatnya
Meningkatnya
SDM
yg. mengikuti
tutus diktat
profesional.
kualitas SDM
kuatitas
diktat getar.
getar.
organisasi.
tayanan organisasi.
Bab III Karakteristik Anggaran
111.1 Alur Pikir Karakteristik Anggaran Kerangka alur pikir dalam lingkup karakteristik anggaran dapat diamati dari aspek pendekatan jenis anggaran, landasan hukum, proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran yang secara lebih jelas dapat dicennati pada Gambar III. I di bawah ini.
PENDEKATAN ANGGARAN
• •
....__
Tradlslonal Berbasls klnerja masukan
LANDASAN HUKUM
f--
(ICW 1925)
PERENCANAAN ANGGARAN (Bawah ke Atas dan Atas ke Bawah)
' PELAKSANAAN ANGGARAN
-
(Ada 3 tahap)
....__
REVISIANGGARAN
....__
~
ANGGARAN LAMA
1-
(Relatif Tidak Terbatas)
--+
KARAKTERISTIK ANGGARAN
PENDEKATAN ANGGARAN
• •
Berbasls klnerja hasll PPBS
~
LANDASAN HUKUM (UU NO. 17/2003)
~
.
PERENCANAAN ANGGARAN (Bawah ke Atas dan Atas ke Bawah)
PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN BARU
~
....__
(Ada 5 tahap)
REVISIANGGARAN
1--
(Relatif Terbatas)
Gambar III. I. Alur pikir karakteristik anggaran.
37
38
Sebagaimana tergambar dalam skema, penelaahan akan dilakukan berdasarkan pada lima aspek yang mempengaruhi karakterisik pada anggaran lama dan anggaran baru.
111.2 Anggaran Lama 111.2.1 Pendekatan Jenis Anggaran
Sistem anggaran lama berlaku sampai dengan tahun anggaran 2004. Menurut Sabeni (1998) sistem anggaran yang berlaku di Indonesia menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (performance budget system), namun untuk pengurusan keuangannya
masih
menggunakan
sistem
tradisional.
Sistem
Anggaran
Tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran.
Dalam sistem tradisional perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran,
pengawasan
anggaran,
dan
penyusunan
pembukuannya.
Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen/ lembaga.
Sistem pertanggungjawaban anggaran lama
hanya menggunakan kuitansi
pengeluaran, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana sudah digunakan secara efektif dan efisien. Sistem ini dimulai dengan pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen/lembaga, kemudian tiap-tiap departemen/lembaga mengambil jatah dana tersebut dan menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai dana habis. Setelah dana tersebut habis dipakai, tiap-tiap departemen/lembaga melaporkan bahwa dana tersebut telah digunakan. Berdasarkan uraian di atas, tolok ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja, artinya, jika seimbang, maka anggaran dapat di katakan berhasil, tetapi jika anggaran defisit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal.
39
Semakin jelas bahwa sistem anggaran tradisionil lebih menekankan pada segi pertanggungjawaban keuangan (dari sudut akuntansinya saja) tanpa diuji efisien atau tidaknya penggunaan dana tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat atau dasar legitimasi besamya pengeluaran dan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk menutup belanja tersebut.
Dalam perkembangannya, sistem anggaran lama bergeser ke arah sistem anggaran berbasis kinerja (performance budget yystem). Sistem anggaran berbasis kinerja ini berorientasi pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan.
Sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak semata-mata didasarkan pada apa yang dibelanjakan, seperti yang terjadi di dalam sistem tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan digunakan
secara
efektif
serta
efisien.
Meskipun
demikian,
dalam
implementasinya sistem anggaran lama masih lebih banyak menggunakan indikator masukan (input) daripada hasil (outcome).
111.2.2 Anggaran Sesuai Indische Comptabiliteitswet (ICW) Tahun 1925 Tentang Perbendaharaan Indonesia Sistem anggaran yang lama menggunakan Indische Comptabi/iteitswet (ICW) tahun 1925 sebagai landasan dalam pengaturan keuangan negara. Di dalam ICW dinyatakan bahwa APBN akan sulit mencapai sasaran yang ditetapkan apabila tidak ada tiga pejabat/instansi yang memegang kekuasaan penting dalam pengurusan keuangan negara. Ketiga pejabat/instansi tersebut adalah otorisator,
ordonatur dan bendaharawan urn urn (comptabel)
Otorisator adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang akan membawa ke arah penerimaan atau pengeluaran negara atas beban APBN sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 25 ICW yang bertindak sebagai otorisator adalah Presiden RI. Dalam pelaksanaannya sebagian
40
kewenangan otorisator tersebut oleh presiden dilimpahkan kepada para menterilketua lembaga setingkat menteri dan pejabat lain yang ditunjuk. Untuk lebih jelasnya tampak pada Gambar III.2 berikut ini.
PRESIDEN MELALUI MENTER! KEUANGAN (PASAL 35 ICW)
PRESIDEN MELALUI MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (PASAL 25 ICW)
OTORISATOR
•
Tlndakan penyelenggaraan tugas umum pemertntahan
•
Tindakan administratif keuangan (SKO/ DIK/ DIP)
\,.
I
'
q
MENTER! KEUANGAN (PASAL 77 ICW)
' BENDAHARAWAN UMUM
""\
ORDONATUR
• Menerima tagihan negara atas beban APBN • Mengujl keabsahan taglhan • Menerbltkan Surat Perintah Membayar (SPM)
q
""\
• Menerima setoran negara • Membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)
'
'
~
Gambar III.2. Skema pengurusan keuangan negara berdasarkan ICW 1925 tentang Perbendaharaan Indonesia.
Secara garis besar, tindakan otorisator ada dua macam: 1. Tindakan yang bersifat teknis operasional, yaitu segala macam tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan negara. 2. Tindakan yang bersifat administratif keuangan, yaitu mendukung dan mengiringi tindakan operasional mencapai sasarannya.
Tindakan administratif diwujudkan dalam bentuk surat keputusan, yang disebut surat keputusan otorisasi atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran
di
lingkungan
departemen/lembaga yang
dipimpinnya.
Dalam
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga menerbitkan anggaran berupa surat keputusan otorisasi atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
41
Dokumen anggaran lainnya yang diberlakuk:an sebagai SKO antara lain untuk pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP). Pimpinan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dana atas beban anggaran belanja negara jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga /pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.
Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO, dananya bersumber dari dalam negeri dan atau luar negeri berlaku selama satu tahun anggaran. SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
Sesuai Pasal 35 ICW, yang bertindak selaku ordonatur di Indonesia adalah Presiden RI tetapi kemudian kewenangan ordonatur tersebut oleh Presiden dilimpahkan kepada Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang ordonatur sehari-hari, Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan tersebut secara tidak langsung kepada Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pendapatan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara seluruh Indonesia. Kedua pejabat/instansi di atas memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pekeJ.jaan, meliputi: menerima tagihan yang diajukan kepada negara atas beban APBN, meneliti dan menguji keabsahan tagihan tersebut, membebankan pada MAK yang tepat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Sedangkan menguji tagihan kepada negara meliputi DIKIDIP/SKO dan tagihan tidak melebihi kredit anggaran yang telah ditetapkan sesuai Pasal 24 ICW, keabsahan surat bukti
42
pengeluaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 36 dan 40 ICW, dan tagihan kepada negara tersebut belum kedaluwarsa (Pasal60 ICW).
Pembebanan pada anggaran atau MAK yang tepat meliputi pembayaran langsung (LS) dan penyediaan dana Uang Yang Hams Dipertanggungjawabkan (UYHD). UYHD yaitu cara penyediaan uang yang belum dipertanggungjawabkan. Pada saat mengajukan permintaan pembayaran belum dilampiri surat-surat bukti pengeluaran yang sah dan masih merupakan uang muka kerja/artha karya kepada bendaharawan.
Untuk selanjutnya selelah dilaksanakan pengeluaran bendaharawan hams nempertanggungjawabkan uang yang telah diterimanya disertai surat bukti pengeluaran yang sah. Setelah melakukan pengujian dan pembebanan anggaran tersebut di atas tugas ordonatur dibidang pengeluaran adalah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan.
Bendaharawan atau Comptabel adalah pejabat/pegawailinstansi yang ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan tugas pekerjaan bendaharawan sesuai Pasal 77 ICW, meliputi: menerima, menyimpan, membayarkan, dan pertanggungjawaban keuangan
negara.
Bendaharawan
dibedakan
atas
bendaharawan
umum,
bendaharawab khusus dan bendaharawan barang. Bendaharawan umum dijabat oleh Menteri Keuangan, sedangkan bendaharawan khusus dan bendaharawan barang dijabat oleh pegawai di instansi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 78 ICW ditetapkan bahwa pengurusan umum (otorisator dan ordonatur) tidak boleh merangkap sebagai pengurusan khusus (bendaharawan atau comptabel).
111.2.3 Mekanisme Perencanaan Anggaran
Sistem anggaran lama dibedakan atas anggaran pengeluaran rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan. Pada sistem ini terdapat beberapa kelemahan, yaitu kurang
terkaitnya
antara
kebijakan,
perencanaan,
penganggaran
dan
pelaksanaannya. Disamping itu, penganggaran yang disusun hanya berorientasi
43
satu tahun. Penganggaran didasarkan atas masukan (input) dan terpisahnya penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
Anggaran pengeluaran rutin adalah alokasi dana untuk pembiayaan pengeluaran negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilakukan setiap tahun. Anggaran ini secara rutin fungsional digunakan dalam rangka pembinaan, yaitu melalui peningkatan produktifitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, penjaminan terpeliharanya asset negara termasuk hasil-hasil pembangunan, serta pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik tugas umum maupun pembangunan.
Dari pengertian di atas, kriteria pembiayaan yang termasuk dalam anggaran pengeluaran rutin adalah pelaksanaan kegiatan setiap tahun dilakukan berulang atau secara periodik, dilaksanakan oleh subyek atau unit pelaksana secara berulang pula, dan jenis kegiatan yang dibiayai secara berulang dan sama. Definisi lain dari anggaran rutin adalah alokasi dana bagi seluruh departemen/lembaga yang disusun menurut sektor, sub-sektor, program, kegiatan dan jenis belanja untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penyusunan anggaran pengeluaran rutin memperhatikan alokasi dana harus berdasarkan tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Untuk lebih jelas, alur perencanaan anggaran rutin dapat dilihat pada Gambar 111.3 berikut ini.
44
DEP./LEMBAGA Daftar Usulan Keglatan (DUK) Satker
DEPKEU
DEP/LEMBAGA Penggabungan DUK Kanwtl Daerah atau Pusat
DEPKEU/BAPPENAS /DEP ATAU LEMBAGA Pembahasan anggaran rutin
DEP/LEMBAGA Penggabungan DUK Dep. /Lembaga dl Sekien
DEPKEU Penilaian DUK
Gambar 111.3. Skema perencanaan anggaran lama 2003-2004 untuk rutin.
Alokasi dana anggaran pengeluaran rutin untuk kantor pusat dituangkan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang disusun sesuai dengan Unit Eselon 1 yang ada pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan, sedangkan alokasi dana untuk kantor daerah dituangkan dalam Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR) yang disusun sesuai dengan Unit Eselon II Departemen/Lembaga yang berkedudukan di daerah. Dokumen SPAAR ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Anggaran dan selanjutnya disampaikan salinannya kepada Kepala Kanwil Departemen/ Lembaga yang bersangkutan.
45
Pada dasamya penyusunan anggaran pengeluaran rutin dimulai dari instansi vertikal dibawah departemenllembaga, yaitu satuan kerja/instansi di daerah sampai dengan kantor pusat departemen/lembaga yang dilakukan secara seragam dan berlaku secara nasional. Melalui perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) dan dari atas ke bawah (top down planning) diharapkan penyusunan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sedangkan hasil dari proses perencanaan adalah pagu belanja anggaran rutin seperti tampak pada Tabel 111.1 berikut ini.
Tabel 111.1. Rincian Belanja Anggaran Rutin dalam DIK 2003-2004
Pegawai Gaji
dan
Barang Keperluan
sehari-hari
tunjangan,
perkantoran,
inventaris
honorarium
kantor, langganan daya
Pemeliharaan
Perjalanan Dinas
Pemeliharaan gedung
Perjalanan dinas
Subsidi,
kantor,
biasa dan tetap
bantuan
kendaraan
bermotor, lain-lain
Subsidi
khusus
dan jasa dan lain-lain
Sumber: Petunjuk Pengisian DIK, 2003 Dalam periode anggaran lama (2003-2004), anggaran pembangunan prinsipnya harus disusun berdasarkan GBHN, PROPENAS, dan REPETA. Pengeluaran pembangunan dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai dampak meningkatkan kapasitas produksi, baik berupa fisik maupun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai arah PROPENAS. Adapun perencanaan anggaran pengeluaran pembangunan dilakukan menurut sektor, sub sektor, program, dan proyek. Kriteria DIP yang dibahas di daerah adalah sebagai berikut: 1. Proyek-proyek yang tercantum dalam lampiran SPAAP baik yang dananya bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman hibah luar negen (PHLN) yang pelaksanaannya di daerah, kecuali proyek yang sumber dananya berasal dari PHLN yang pengalokasiannya memerlukon koordinasi lebih lanjut tingkat pusat.
46 2. Proyek yang pelaksanaan kegiatannya di daerah dan tidak memerlukan koordinasi secara nasional. Untuk proyek yang memerlukan koordinasi secara nasional antara lain proyek yang pelaksanaannya terkait dengan propinsi lain atau lintas propinsi dibahas di tingkat pusat.
Pada dokumen DIP, belanja atau pengeluaran dibedakan atas belanja penunjang dan belanja modal. Rincian belanja penunjang dapat dilihat pada Tabel 111.2 berikut ini.
Tabel 111.2. Rincian Belanja Penunjang dari DIP 2003-2004
Gaji Upab
Bahan
Perjalanan
Lain-lain
Gaji dan upah untuk
Memperoleh bahan-
Peljalanan dinas petugas
Biaya belanja penunjang
pelaksanaan
bahan habis pakai
proyek ditugaskan dalam
yg. tidak dapat diklasifi-
honor, lembur, uang
diperlukan
rangka proyek.
kasikan
saku dan uang Ielah.
menunjang proyek.
proyek:
dalam
dalam
ketiga
belanja tersebut.
Sumber: Petunjuk Pengisian DIP, 2003 Dalam pelaksanaan pembahasan DIP di daerah digunakan dokumen DIP Dekonsentrasi dan DIP Tugas Pembantuan. Pada DIP Dekonsentrasi yang menjadi acuan adalah Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP) beserta lampiran daftar nama proyek untuk pelaksanaan dekonsentrasi yang dterbitkan oleh Kantor Pusat DJA Departemen Keuangan. Alur perencanaan anggaran pembangunan tampak pada Gambar Ill.4 di bawah ini.
47
GBHN
I--
DEP/LEMBAGA /DAERAH Daftar Usulan
PROPENAS
REPETA
_______
,........
Proyek (OUP)
~
_I-
DEPKEU/BAPPENAS /DEP/LEMBAGA Pembahasan anggaran pembangunan
• +'4-~~ I
DPR Pengesahan APBN
DEPKEU
-
~
Penyusunan RAPBN
r- - - "
DEPKEU/ BAPPENAS 1. Satuan 2 2. Satuan 3
DEPARTEMEN /LEMBAGA
._
....__
-
~
I-
~
~
I r-
-
Lembar Kerja (LK) DIP
Pusat
._
Satuan 2
-r-
~--~
"'
-
ld
Pembahasan LK DIP
Satuan 3
DIP Pusat atau DIP Daerah
t DEPKEU SPAAP (DAERAH)
Satuan 3A
1. Dekonsentrasl 2. Pembantuan
-
G I-
1-
L.....
Gambar 111.4. Skema perencanaan anggaran pembangunan lama 2003-2004.
)
48
Dalam DIP Tugas Pembantuan yang menjadi acuan adalah Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP) beserta lampiran daftar nama proyek untuk tugas pembantuan yang diterbitkan Kantor Pusat DJA. Sedangkan belanja modal yang merupakan belanja utama dalam anggaran pembangunan tampak pada Tabel 111.3.
Tabel 111.3. Rincian Belanja Modal dari Daftar Isian Proyek (DIP) 2003-2004 Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedungdan Bangunan
Jaringan
Fisik Lainnya
Non Fisik
Biaya pengadaan
Biaya pengadaan
Biaya perencanaan,
Biaya penam-
Biaya untuk
Biayayang
atau pembelian
alat-alat dan mesin
pengawasan dan
bahan,peng-
kontrak sewa
hasilnya di-
dan penyelesaian
termasuk
pengelolaan
gantian, ja-
beli, barang
terima pada
balik nama, sewa
perawatannya se-
pembangunan
ringan seperti:
kesenian, pur-
periode yg.
tanah,pengosong
hingga dapat
gedung.
jalan, jembatan,
bakala, temak,
mendatang.
an pengurugan.
memperpanjang
listrik.
buku-buku &
masa manfaat.
jumal ilmiah.
Sumber: Petunjuk Pengisian DIP, 2003 111.2.4 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kepala satuan ketja atau Pemimpin proyek Departemen/Lembaga melalui Bendaharawannya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau KPKN yang merupakan instansi vertikal dari Ditjen Anggaran Departemen Keuangan. Apabila persyaratan dari SPP telah dipenuhi, maka KPKN menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bank Operasional atau Bank Indonesia agar mencairkan sejumlah dana ke rekening sesuai SPP. Anggaran belanja rutin diajukan selambatlambatnya dalam waktu dua hari ketja setelah SPP Rutin diterima, dan SPM harus sudah diterbitkan oleh KPKN. Sedangkan untuk anggaran belanja pembangunan, SPM harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu satu hari ketja setelah SPP Pembangunan diterima.
49 Pembayaran atas beban belanja negara dilakukan dengan dua cara. Kedua cara tersebut adalah cara langsung (LS) kepada yang berhak dan cara melalui penyedian uang muka atau Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). Khusus, pembayaran langsung (LS) dilakukan untuk pengadaan barang/jasa diatas lima juta rupiah baik anggaran rutin maupun pembangunan, untuk subsidi atau bantuan dan belanja pegawai serta uang pesangan perjalanan dinas.
Untuk anggaran rutin, UYHD tidak boleh melebihi seperempat dari jumlah pagu belanja barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas atau maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah. Bila permintaan UYHD melebihi nilai tersebut, maka dapat dimintakan Tambahan UYHD dengan persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Departemen Keuangan. Pelaksanaan anggaran dapat dicermati pada Gambar 111.5. berikut ini.
DEPARTEMEN/LEMBAGA
DEPARTEMEN KEUANGAN
I
I
I
I
SPP Kepala Satker/Pimpro Mengajukan Surat Permlntaan Pembayaran (SPP) "-.....
I
~
f-,
-
SPM
PENGUJIAN SPP
~j
SPP Rutin atau Pembangunan dlujl Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
...._
TAHAPAN ADMINISTRATIF
-
f-- -f II
KPKN menerbitkan SUrat Permlntaan Pembayaran (SPM)
kepacla 80/BI
TAHAPAN PEMBAYARAN
Gambar 111.5. Skema pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan 2003-2004.
Terdapat perkecualian untuk keperluan perjalanan dinas dan daya sertajasa cukup diperlukan persetujuan dari Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau KPKN. Disamping itu, dana UYHD tidak dapat dibelanjakan untuk satu rekanan melebihi lima juta rupiah, kecuali untuk pembayaran langganan daya dan jasa, pengadaan BBM dan pembayaran telepon. Langganan daya dan jasa meliputi pembayaran listrik, telepon dan gas.
I
50
111.2.5 Mekanisme Revisi Anggaran Pada anggaran lama diatur pula proses revisi anggaran hila dalam pelaksanaannya temyata teijadi perubahan kegiatan. Perubahan atau pergeseran biaya dalam satu program dan atau antar DIK instansi pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Ditjen Anggaran Departemen Keuangan. Secara ringkas, mekanisme tersebut dapat diamati pada Gambar 111.6 berikut ini:
USULAN REVISI DIP PUSAT
KEPUTUSAN 1-
DEPKEU
DIAJUKAN SEKJEN /ESELON I DEP/LEMBAGA
DIRJEN ANGGARAN
•
Keputusan paling lambat 2 minggu
DIK PUSAT DIAJUKAN SEKJEN /ESELON I DEP/LEMBAGA
1-
DIP DAERAH DIAJUKAN KANWIL/ESELON II DEP/LEMBAGA
:-
DEPKEU KANWILDmEN ANGGARAN
DIK DAERAH DIAJUKAN KANWILJESELON II DEP/LEMBAGA
-
•
Keputusan paling lambat 2 minggu
-------- --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gambar 111.6. Skema pengajuan revisi DIP dan DIK 2003-2004.
Kalau pada revisi DIK Pusat diajukan oleh sekjen, maka untuk DIK yang dibuat di daerah diusulkan oleh pejabat eselon II. Kemudian diputuskan oleh kepala Kanwil Ditjen Anggaran. Keputusan perubahan DIK sudah harus diterima paling lambat dua minggu setelah surat usulan revisi diajukan. Perubahan atau
51
pergeseran biaya untuk anggaran rutin tidak diperkenankan untuk mengubah biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai dan tidak diperkenankan revisi dari belanja pegawai ke belanja non pegawai.
Untuk perubahan atau pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran berdasarkan usulan dari menterilpimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk untuk DIP yang dibuat di pusat, sedangkan wewenang revisi ada pada Kanwil Ditjen Anggaran untuk DIP yang dibuat di daerah. Adapun keputusan terhadap usul perubahan D IK harus sudah diterima paling lambat 2 minggu setelah surat usulan revisi diajukan. Pergeseran biaya untuk anggaran pembangunan tidak dapat dilakukan dari modal ke belanja penunjang dan dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik.
111.3 Anggaran Baru 111.3.1 Pendekatan Jenis Anggaran
Sistem anggaran baru menggunakan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja. Berbeda dengan anggaran lama, sistem anggaran berbasis kinerja dalam anggaran baru tersebut bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah uang yang dikeluarkan (input), tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.
Sistem anggaran baru mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa, termasuk juga hasil kerjanya (outcome), jadi, tidak hanya berdasarkan masukan (input) atau luaran
(output) saja. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolok ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana.
52
Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien.
Disamping menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (outcome), arah dari sistem anggaran yang baru adalah menuju sistem anggaran berbasis perencanaan dan program (Planning, Programming, Budgeting System atau PPBS). Sistem anggaran ini menitikberatkan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggungjawab dalam produksi dan distribusi barang-barang atau jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi publik.
Setelah rangkaian di atas selesai disusun, barulah memasuki rangkaian berikutnya yang terdiri dari menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dan berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS ini adalah: 1 . Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu. 2.
Dibuatkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang, yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut.
3.
Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum petaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program.
Untuk dapat mengetahui perbedaan pokok dan perbandingan antara Sistem Anggaran Tradisional (Traditional Budget System), Sistem Anggaran Kinerja
(Performance Budget System), dan Planning Program Budget System (PPBS) dapat dilihat dalam Tabel 111.4 di bawah ini.
53
Tabel 111.4. Perbandingan Tiga Sistem Anggaran
No.
1.
Uraian
Sistem Anggaran Tradisional
PPBS
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja
Pengertian
Perkiraan atau rencana
Mencerminkan
Anggaran
penerimaan
gram kerja dan sebagai
merintah dalam proses
ngeluaran dana dan me-
alat dari
alokasi sumber ekonomi
rupakan alat pengesahan
mengukur prestasi.
dan
pe-
pro-
manajemen
pendapatan dan belanja
Bentuk kebijakan
pe-
langka memenuhi kebutuhan tak terbatas.
negara.
2.
3.
Landasan
Besamya
Pengukuran {Tolok
pengeluaran,
Kinerja atau prestasi
Keberbasilan
jika seimbang dikatakan
dari
program
Ukur)
ber-basil.
anggaran yg. efisien.
capai tujuan negara.
Bentuk Rencana
Rencana jangka pendek
Rencana jangka pen-
Rencana jangka pendek
(tahunan).
dek (tahunan).
dan jangka panjang (20--
tujuan
/basil
rencana,
dalam
men-
30 tahun).
4.
Orientasi
Pertanggungjawaban
Pendayagunaan
pelaksanaan anggaran.
yang
tersedia
dana untuk
Penyusunan rencana dan program.
basil optimal.
5.
Pengumpulan Data
Penerimaan
dan
teru-
tama pengeluaran
Penerimaan dan penge-
Kesejahteraan sosial dan
luaran serta data biaya.
kebutuban
masyarakat,
masa lalu, masa depan.
6.
Pengelompokan
Didasarkan atas obyek-
Didasarkan
Pos-Pos Anggaran
obyek pengeluaran
kegiatan ukur
dan
berupa
rencana
Didasarkan atas tujuan
tolok
yang bendak dicapai di
standar
masa yang akan datang.
biaya dan basil kerja.
7.
Sistem
Akuntansi
Keuangan
Cash basis
Cash
basis,
accrual
basis, dan cost basis
Cost
system,
biaya
riset
misal: dan
pe-
ngembangan, investasi, operasionla
&
biaya-
biaya lain yg. terpadu.
Sumber: Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan (Sabeni,1998)
54
111.3.2 Anggaran Sesuai UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara Sejak ditetapkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka secara otomatis ICW 1925 dinyatakan tidak berlaku lagi. Di dalam UU No. 17/2003 memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan ini didorong beberapa faktor tennasuk di antaranya perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi peningkatan kinerja dalam artian dampak pembangunan, kualitas layanan dan pemanfaatan sumberdaya. Pengelolaan keuangan negara dijelaskan sesuai Gam bar III. 7 di bawah ini.
PRESIDEN (SEBAGAI CHIEF EXEOJTIVE OFFICER)
I MENTER! TEKNIS
MENTER! KEUANGAN
(SEBAGAI CHIEF OPERATING OFFICER)
(SEBAGAI CHIEF FINANCIAL OFFICER)
KEPALA KANTOR
KEPALA KPPN
(SEBAGAI KUASA CHIEF OPERATING OFFICER)
(SEBAGAI KUASA CHIEF FINANCIAL OFFICER)
Gambar III. 7. Pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 17/2003, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya fungsi ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menterilpimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
55
Wewenang menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya sesuai Pasal 9 UU No. 17/2003 adalah menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran kementerian negarallembaga yang dipimpinnya. Perubahan ordonatur yang semula Menteri Keuangan menjadi Menteri!Pimpinan Lembaga teknis tampak pada Gambar 111.8 di bawah ini.
PRESIDEN MELALUI MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA TEKNIS
PRESIDEN MELALUI MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA TEKNIS
OROONATUR
OTORISATOR
• Tlnclakan penyelenggaraan tugas umum pemerlntahan • Tlndakan administratif keuangan (SKO/DIPA)
MENTERI KEUANGAN
q
• Menerima tagihan negara atas beban APBN • Menguji keabsahan tagihan • Menerbltkan Surat Perlntah Membayar (SPM)
q
BENDAHARAWAN UMUM • Menerlma setoran negara • Berdasarl
Gambar 111.8. Skema pengurusan keuangan negara berdasarkan UU No. 17/2003 Tentang Keuangan N egara.
Penganggaran memiliki tiga tujuan utama, yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan pemahaman bahwa ketiga tujuan penganggaran tersebut terkait satu sama lain, maka terdapat berbagai inisiatif yang terkandung dalam penganggaran seperti penerapan prinsip perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja yang ditujukan untuk mendukung upaya mencapai tujuan-tujuan utama tersebut, sehingga berbagai komponen tujuan penganggaran ini perlu dikelola dengan baik agar ketiganya saling mendukung. Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah dalam keadaan
56
dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhan begitu besar. Alokasi sumberdaya
perlu
dibatasi
dengan
pagu
yang
realistis
agar
tekanan
pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tujuan-tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif dan sementara pada awal sebelum dimulai penganggaran secara rinci, para pelaku anggaran harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan yang dilematis antara keputusankeputusan yang telah diambil pada masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang.
Perubahan-perubahan kunci yang diamanatkan UU No. 17 tahun 2003 meliputi tiga aspek penting, yaitu: penerapan pendekatan penganggaran dengan persektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu dan penerapan pengganggaran berdasarkan kinerja. Keuntungan penerapan pendekatan dengan perspektif jangka menengah diantaranya: memberikan kerangka yang menyeluruh; meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran; mengembangkan disiplin fiskal; mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis; meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.
Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai
inisiatif
kebijakan
baru
dalam
penganggaran
tahunan
tetap
dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (medium term fiscal sustainability). Pendekatan perspektif jangka menengah
tersebut
memberikan
peluang
kepada
kementerian
negara/lembaga
dan
kementerian keuangan untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan programprogram yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.
57
Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat dibiayai, diharapkan dapat tercapai disiplin fiskal, yang merupakan kunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai kebijakan-kebijakan prioritas. Sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran dengan perspektif jangka menengah secara disiplin, manajemen mendapatkan imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka kinerja yang dijaga dengan ketat.
Sesuai Pasal 15 Ayat (5) UU No. 17/2003, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Konsekuensi dari pasal tersebut menyebabkan penerapan penganggaran harus secara terpadu. Yaitu wajib memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan sebagai tahapan yang diperlukan dan menjadi bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan serta memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja Dengan demikian dapat dikatakan penganggaraan terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan
secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
Dalam penganggaran terpadu tersebut, menghitung biaya input dan menaksir kinerja program sangat penting untuk melihat secara bersama-sama biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investigasi maupun biaya yang bersifat operasional. pembangunan
Perbedaan yang ada antara anggaran rutin dan anggaran mengalihkan
fokus
terhadap
kinerja
secara
keseluruhan.
Memadukan (unifYing) anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan pada saat-saat kunci pengambilan keputusan dalam siklus penganggaran. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja akan memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja yang dapat mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas
58
dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Prakiraan maju lforwad estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dan tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
111.3.3 Mekanisme Perencanaan Anggaran
Setiap kementerian negara/lembaga wajib menyusun rencana kelja dan anggaran kementerian negara/lembaga dengan berpedoman pada rencana kelja pemerintah. Rencana
ketja
dan
anggaran
terdiri
dari
rencana
kelja
kementerian
negara/lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kelja tersebut. Di dalam rencana kelja kementerian negara/lembaga diuraikan visi, misi, tujuan kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan dan luaran yang diharapkan. Di dalam anggaran tersebut diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran yang direncanakan, yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian rencana ketja dan anggaran meliputil seluruh kegiatan satuan kelja di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Rencana kelja dan anggaran disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinelja. Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Kementerian negara/lembaga mengajukan usulan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang direncanakan dan menyampaikan prakiraan maju yang merupakan implikasi
59
kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Prakiraan maju yang diusulkan kementerian negara/lembaga disetujui oleh Presiden dalam Keppres tentang rincian APBN untuk dasar bagi penyusunan usulan anggaran kementerian negara/lembaga pada tahun anggaran berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggungjawab dari seg1 kebijakan.
Sedangkan Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab dari segi
pencapaian kinerja kegiatan yg dilaksanakan satker tersbut berupa barang dan atau Jasa.
Klasifikasi menurut organisasi dilakukan sesuai dengan struktur orgarusas1 kementerian negara/lembaga. Klasifikasi menurut fungsi dan sub fungsi dilakukan sesuai dengan fungsi dan sub fungsi yang diselenggarakan kementerian negara/lembaga. Klasifikasi menurut program dan kegiatan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri!Pimpinan Lembaga. Klasifikasi menurut rincian jenis belanja dilakukan sesuai dengan jenis pengeluaran yang dibutuhkan kementerian negara/lembaga. Mengenai perubahan terhadap klasifikasi menurut organisasi, fungsi, sub fungsi dan rincian jenis belanja ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Peyusunan
anggaran
berbasis
kinerja
dilakukan
dengan
memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan luaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan luaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran pada tahun anggaran yang
60 direncanakan dan prakiraan maJu bagi program yang bersangkutan. Disini, Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait. Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja. Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan satuan kerja kementerian negara/lembaga setiap tahun berdasarkan sasaran dan atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang telah ditetapkan. Kementerian negara/lembaga menyusun rencana kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam surat edaran bersama antara Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga untuk program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja kementerian negara!lembaga. Rencana kerja kementerian negara/lembaga memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Kementerian Perencanaan menelaah rencana kerja yang disampaikan kementerian negarallembaga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Perubahan terhadap program kementerian negara/lembaga disetujui oleh Kementerian
Perencanaan
berkoordinasi
dengan
Kementerian
Keuangan
berdasarkan usulan Menteri!Pimpinan Lembaga terkait. Menteri!Pimpinan Lembaga setelah menerima surat edaran dari Menteri Keuangan tentang pagu sementara bagi masing-masing program menyesuaikan rencana kerja Kementerian
61
Negara/Lembaga menjadi rencana kerja anggaran yang dirinci menurut unit organisasi dan kegiatan. Kementerian Negara/Lembaga kemudian membahas rencana kerja dan anggaran tersebut bersama dengan komisi terkait di DPR. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Kementerian Perencanaan menelaah kesesuaian antara rencana kerja basil pembahasan bersama DPR dengan rencana kerja pemerintah. Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran basil pembahasan bersama DPR dengan surat edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan.
Menteri Keuangan menghimpun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang telah ditelaah untuk selanjutnya bersama-sama dengan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut dibahas dalam sidang kabinet. Nota Keuangan dan rancangan APBN beserta himpunan rencana
Perencanaan pada sistem anggaran baru juga dari bergerak atas ke bawah (Top Down) pada saat Kementerian Perencanaan mengajukan petunjuk umum tentang
prioritas
pembangunan Nasional
dan pagu
indikatif (ancar-ancar)
dari
Kementerian Keuangan kepada Kementerian/Lembaga Teknis. Kemudian terjadi perencanaan dari bawah ke atas, ketika Kementerian/Lembaga Teknis menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) yang selanjutnya dibicarakan dalam sidang kabinet sebagai persiapan pembahasan RKAKL dengan DPR. Secara ringkas uraian tersebut tertuang dalam Gambar 111.9 di bawah ini.
62
I
BAPPENAS
~
I I
DEPKEU
~
SEB Pagu Indikatif
~
BAPPENAS
Kementerian Negara/ Lembaga
I
~
~
I'-..
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Unit Organisasl
~ Satuan Kerja
I
DEPKEU
L
r
I
I
~
Pokok Kebijakan Fiskal ........
+
......
y
Presiden
I
•
DPR
I
~
v Pagu Sementara
DEPKEU
I I
II
APBN
II
II
KEPPRES
II
......
Kementerian Negara/ Lembaga
• Pagu Definitif
-.
,....,..
RKA-KL ,....,..
Penelaahan RKAKL
1 DIPA Pusat atau DIPA Daerah
Gambar III.9. Skema perencanaan anggaran bam 2005.
63
Setelah pengesahan DIPA oleh Kementerian Keuangan, mak:a nnc1an Jems belanja dapat dilihat pada Tabel 111.5 di bawah ini.
Tabel 111.5. Rincian Jenis Belanja dalam Daftar Isian Pelak:sanaan Anggaran 2005
No. I.
Jenis Belanja Belanja Pegawai
Uraian Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan luar negeri ) sebagai irnbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran iuran kepada perusahaan asuransi, dana jaminan sosial, atau unit organisasi.
2.
Belanja Barang
Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk untuk biaya pemeliharaan dan perjalanan.
3.
Belanja Modal
Pengeluaranlbelanja yang digunakan dalam rangka pembentukan modal, terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan, belanja modal tetap lainnya
4.
5.
Pembayaran Bunga
Pembayaran atas biaya pinjaman yang dihitung berdasarkan
Utang
posisi pinjaman
Subsidi
Alokasi
anggaran
yang
diberikan
pemerintah
kepada
perusahaan/lembaga yang menjual barang dan jasa. 6.
Belanja Hibah
Transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada negara lain dan kepada organisasi intemasional.
7.
Belanja Sosial
Transfer uanglbarang yang diberikan kepada penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8.
Belanja Lain-lain
Pengeluaranlbelanja
pemerintah
pusat
yang
tidak
diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja di atas.
Sumber: Petunjuk Teknis Daftar Isian Pelak:sanaan Anggaran (DIPA), 2005
dapat
64
111.3.4 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Pada sistem anggaran baru, setiap tahun menterilpimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menerbitkan keputusan tentang penunjukkan kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), bendahara pengeluaran dan pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya akan mengakibatkan pengeluaran negara (contoh: Kepala Biro Kepegawaian). Pejabat ini diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara, seperti: Kepala Biro/Bagian Umum, Perlengkapan disamping pejabat yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas/kegiatan tertentu. Sedangkan bendahara pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan.
Sebelum jabatan fungsional Bendahara ditetapkan, menteri/pimpinan lembaga mengangkat seorang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan untuk setiap kantor/satuan kerja. Pada setiap kantor /satuan kerja dapat ditunjuk Bendahara Pemegang Uang Muka sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP kemudian menyerahkan tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya, petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada Pejabat Penguji SPP untuk melakukan pengujian sebagai berikut: 1. Berkas SPP yang telah dinyatakan lengkap diperiksa secara nnct keabsahan dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2. Pengujian terhadap tagihan agar tidak melampaui pagu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP A).
65
3. Nilai yang diminta untuk dibayar dalam SPP telah sesuai dengan prestasi kerja yang harus dibayar berdasarkan kontrak berkenaan. 4. Pembayaran yang diminta masih dalam kerangka jangka waktu berlakunya kontrak (tidak/belum kedaluarsa). 5. Pengujian terhadap kelayakan tujuan dilakukan dengan memperhatikan pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan kontrak antara lain, spesifikasi teknis dan waktu pelaksanaan. Secara singkat uraian tersebut dapat dilihat pada Gam bar 111.10 di bawah ini.
MENTER! TEKNIS
MENTER! KEUANGAN
/"
/" PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN & PEMBEBANAN
PERMINTAAN PEMBAYARAN
[
PENGW~N
l
PENCAIRAN DANA
./'-. TAHAPAN ADMINISTRATIF
TAHAPAN PEMBAYARAN
Gambar 111.10. Skema pelaksanaan anggaran baru 2005.
Apabila persyaratan dari SPM telah dipenuhi, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perindah Pencairan Dana (SPPD) untuk diajukan ke Bank Operasional atau Bank Indonesia agar mencairkan sejumlah dana ke rekening sesuai SPM. SPPD diterbitkan oleh KPPN selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja setelah SPM diterima.
Pada prinsipnya pembayaran atas beban belanja negara dilakukan dengan dua cara. Kedua cara tersebut adalah cara langsung (LS) kepada yang berhak dan cara melalui penyedian uang muka atau disebut Uang Persediaan (UP) setinggitingginya Rp. 5 juta atau naik menjadi seperduabelas dari pagu DIPA atau maksimal Rp. 100 juta dengan persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Khusus, pembayaran langsung (LS) dilakukan untuk pengadaan barangljasa diatas Rp. 5 juta untuk subsidi atau bantuan dan belanja pegawai.
66 Bila Uang Persediaan kurang dapat dimintakan Tambahan UP sampai dengan seratus juta rupiah dengan persetujuan Kepala KPPN atau sebesar diatas seratus juta rupiah sampai dengan saru milyar rupiah dengan persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk DIPA daerah dan Direktur Pelaksana Anggaran untuk DIPA Pusat. Jika permintaan Tambahan UP melebihi satu milyar rupiah, maka dibutuhkan persetujuan Dirjen Perbendaharaan.
Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan setidaknya memuat tentang laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
111.3.5 Mekanisme Revisi Anggaran DIPA yang sudah disahkan oleh Ditjen Perbendaharaan (DIPA Pusat) atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) apabila diperlukan dapat dilakukan revisi oleh satker yang bersangkutan dan selanjutnya diajukan kepada Ditjen Perbendaharaan atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk ditelaah dan disahkan dengan catatan dapat dilakukan realokasi dana antar sub kegiatan dalam satu kegiatan.
Perubahan volume luaran pada sub kegiatan dapat direvisi tanpa mengubah alokasi dana kegiatan dan masih sesuai dengan sasaran kegiatan dan atau sasaran program dan dapat dilakukan realokasi dana antar MAK dalam satu jenis belanja sepanjang tidak mengurangi gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji, belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air, pembayaran untuk berbagai tunggakan, alokasi untuk pendamping pinjaman atau hibah luar negeri, belanja barang untuk pengadaan bahan makanan. Dalam revisi DIPA tidak diperkenankan ada perubahan terhadap pagu untuk masing-masing unit organisasi, pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis belanja, pagu untuk lokasi propinsi, kegiatan dan program tanpa persetujuan DPR. Secara ringkas, mekanisme revisi DIPA dapat dilihat pada Gambar 111.11 di bawah ini.
67
KEPUlUSAN
USULAN REVISI
DIPA PUSAT DIAJUKAN SEKJEN /ESELON I DEP/LEMBAGA
DEPKEU
---------.!·[
DIRJEN PERBENDAHARAAN
•
1
Keputusan paling lambat 2 minggu I
DIPA DEKON DANTUGAS PEMBANTUAN DIAJUKAN KANWIL/ESELON II DEP/LEMBAGA
i
DEPKEU
I I I
KANWILDIDEN PERBENDAHARAAN
I
•
Keputusan paling lambat 2 mi nggu
_j
Gambar 111.11. Skema pengajuan revisi DIPA 2005.
Berdasarkan telaah pada bab ini, implikasi dari perubahan anggaran lama ke anggaran baru adalah adanya perubahan organisasi yang ada di Departemen Keuangan, berupa penggabungan atau peleburan beberapa unit organisasi menjadi unit organisasi perencana anggaran yang saat ini disebut Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan unit pelaksana anggaran yang disebut Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya juga terjadi penambahan unit organisasi di bagian keuangan di Kementerian Teknis sebagai penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penerbitan SPM. Dari berbagai aspek yang ditinjau di atas, maka tampak perbedaan karakteristik anggaran pada Tabel 111.6 di bawah ini.
68 Tabel 111.6.Perbandingan Karakteristik Anggaran Lama 2003-2004 dan Baru 2005 No.
1.
Pendekatan
Anggaran Baru
Anggaran Lama
Aspek
•
Jenis Anggaran
Anggaran
Tradisional
mengarah
pada
pengeluaran
lebih
•
Berbasis kinelja (input, output dan
keabsahan
outcome) dan mulai ke arab anggaran
Anggaran
perencanaan program (PPBS)
dan
Berbasis Kinelja (terbatas pada
input)
2.
Landasan
•
ICW 1925 (pengurus keuangan:
•
UU No.
17
Tahun 2003, yaitu
Huk:um
otorisator oleh menteri teknis,
pelaksana keuangan sebagai pengguna
Anggaran
ordonatur oleh menteri keuangan
anggaran/ barang dan pengelola kas
dan bendaharawan umum oleh
sebagai bendaharawan umum. Hal ini
keuangan).
mengubah
ordonatur
oleh
menteri
teknis. Sedangkan menteri teknis tetap •
Relatif
lemah
dalam
good
sebagai otoristaor .
governance. •
Menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsif.
3.
Perencanaan
•
Anggaran
Tidak terpadu, dibedakan atas
•
Terpadu (unified Budget) yang disebut
DIK dan DIP, berhorizon 1 tahun,
DIPA, ada prakiraan maju, kepastian
ketidakpastian
pagu,
pagu,
tahap
perencanaan melalui bottom up
tahap
perencanaan
melalui
bottom up dan top down.
dan top down.
4.
Pelaksanaan
•
Anggaran •
Terdapat 3 tahap (SPP, Pengujian
•
Terdapat 5 tahap (SPP, Pengujian SPP,
SPP dan penerbitan SPM).
Penerbitan
Uang muka (UYHD) batasan lebih
Penerbitan SPPD).
longgar.
•
SPM,
Pengujian
SPM,
Uang muk:a atau Uang Persediaan terbatas dari sistem lama dan sangat selektif.
5.
Revisi Anggaran
•
Relatif tidak terbatas, baik pagu per satuan kelja, jenis kegiatan dan antar jenis belanja
•
Relatif terbatas butuh persetujuan DPR, kecuali untuk: sub kegiatan saja.
Bab IV Implementasi Anggaran PPPG IPA Berdasarkan Bab II dan Bab III mengenai Ruang Lingkup Organisasi PPPG IPA dan Karakteristik Anggaran, selanjutnya perlu dilihat bagaimana penerapan anggaran yang dilakukan organisasi tersebut. Alur pikir mengenai penerapan anggaran PPPG IPA ditampilkan dalam Gambar IV.l di bawah ini.
IMPLEMENTAS!
~ ANGGARAN LAMA (2003-2004)
ANGGARAN BARU (2005)
PAGU ALOKASI ANGGARAN
t-
~
4
PENCAIRAN ANGGARAN
rt
PAGU ALOKASI ANGGARAN
t-
t-
....
Lt
PENCAIRAN ANGGARAN
t-
KINERJA BERBASIS ANGGARAN
n H ~ H y H I ~ I
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1
SEKOLAH BINAAN
I I I
SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN SDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKOLAH BINAAN SARANA DAN PRASARANA
~
PENGEMBANGAN SDM
I I I I
Gambar IV .1. Alur pikir implementasi anggaran PPPG IPA. Alur pikir di atas menyajikan kinerja pendidikan dan pelatihan, sekolah binaan, sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia yang dicapai PPPG IPA dalam pengaruh anggaran lama dan anggaran barn. Di bawah ini akan diuraikan implementasi program kegiatan utama PPPG IPA.
69
70
IV.l Implementasi Anggaran Lama IV.l.l Pagu Alokasi Anggaran Dalam anggaran lama setelah APBN disetujui
DP~
Departemen Keuangan
melalui Ditjen Anggaran segera membuat Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR) untuk pagu Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SP AAP) untuk pagu Daftar Isian Proyek (DIP) bagi satuan kerja yang tergolong instansi daerah. Kedua pagu definitif tersebut disampaikan ke Kanwil Ditjen Anggaran yang ada di daerah. Proses penetapan DIK dan DIP PPPG IPA dapat dilihat dalam Gambar IV.2.
DPR Mengesahkan RAPBN
+
UU APBN
Pagu Definitif
Depkeu (DJA) Menerbitkan SPAAR dan SPAAP 1~
I PPPG IPA Membuat RP DIK dan LK DIP
I
...
Kanwil DJA Bandung Membahas RP DIK dan LK DIP
DIK DAN DIP
Gambar IV.2. Skema penetapan DIK dan DIP PPPG IPA 2003-2004.
71
Dalam pembahasan anggaran rutin, pagu DIK biasanya selalu sama dengan pagu definitifnya (SP AAR) seperti tampak pada Tabel IV .1. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pagu rutin tergolong sangat minim hila dibandingkan besarnya pengeluaran untuk operasional kantor.
Tabel IV.1. Pagu Anggaran Rutin 2003-2004 dalam Ribuan Rupiah Uraiao
No.
Jomlab Taboo 2004 Taboo 2003
I.
Pagu Definitif(SPAAR)
1.641.281
1.905.289
2.
Pagu Daftar Isian Kegiatan (DIK)
1.641.281
1.905.289
0
0
Saving
Berbeda dengan anggaran ruitn, dalam anggaran pembangunan pagu DIP yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Anggaran seringkali lebih rendah daripada pagu definitifnya (SPAAP) sesuai Tabel IV.2 di bawah ini. Tabel IV.2. Pagu Anggaran Pembangunan 2003-2004dalam Ribuan Rupiah
Jumlah Uraian
No.
Taboo 2003
Taboo 2004
I.
Pagu Definitif (SP AAP)
7.705.000
9.000.000
2.
Pagu Daftar Isian Proyek (DIP)
7.605.000
8.986.000
100.000
14.000
Saving
Pagu anggaran pembangunan yang tercantum dalam APBN merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilampui. Bahkan anggaran belanja pembangunan tersebut mesti dihemat agar dapat dialokasikan untuk hal yang lebih penting. Dampak dari pengurangan anggaran membuat instansi harus mengoptimisasi sasaran yang ditetapkan instansi.
72 Didalam SPAAP, selain terdapat pagu proyek juga tercantum tujuan proyek dan sasaran proyek. Tujuan proyek dinyatakan dalam pemyataan yang sangat umum. Sedangkan sasaran proyek menunjukan indikator pencapaian target yang hendak dicapai berdasarkan input dan output semata. Disamping itu, tidak tercantum prakiraan maju yang menunjukan pembiayaan suatu kegiatan akan dilanjutkan di tahun anggaran yang akan datang.
Setelah selesai pembahasan anggaran rutin, maka tampak rincian belanja rutin seperti yang tercantum dalam APBN. Seperti instansi pemerintah pada umumnya, porsi anggaran rutin terbesar PPPG IPA seperti Tabel IV.3 adalah belanja pegawai (gaji, tunjangan, honor dan lembur). Sedangkan belanja lainnya relatif kecil untuk biaya operasional lainnya. Akibatnya adalah kemungkinan adanya kecenderungan duplikasi anggaran yaitu mengambil dana proyek untuk menutupi kekurangan belanja rutin, terutama pada belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Pada studi kasus ini, di PPPG IPA hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Tabel IV.3. Rincian Belanja Rutin 2003-2004 dalam Ribuan Rupiah Belanja Rutin No.
Tahun
Jumlah Pegawai
Barang
Pemeliharaan
Perjalanan Dinas
1.
2003
1.168.776
313.437
154.036
5.032
1.641.281
2.
2004
1.378.216
344.144
177.142
5.787
1.905.289
Sumber: DIK PPPG IPA, 2003-2004
Hasil pembahasan anggaran pembangunan adalah belanja penunjang dan belanja modal. Belanja penunjang merupakan belanja untuk administrasi proyek seperti tampak pada Tabel IV.4. Belanja administrasi proyek ditujukan kepada para pelaksana proyek untuk mengkoordinasikan kegiatan proyek yang berupa gaji upah, bahan, perjalanan dan lain-lain (konsumsi, laporan, pencetakan).
73
Tabel IV.4. Rincian Belanja Penunjang Pembangunan dalam Ribuan Rupiah Jumlah Belanja Penunjang
No.
Tahun 2003
Tahun 2004
I.
Gaji Upah
27.720
35.220
2.
Bahan
12.000
9.348
3.
Peljalanan
10.240
7.680
4.
Lain-lain
20.922
16.500
72.885
70.752
Total
Sumber: DIP PPPG IP A, 2003-2004 Belanja modal fisik seperti: pembelian tanah, peralatan dan mesm, gedung bangunan, jaringan listrik/air, buku, hewan temak serta majalah. Belanja modal non fisik merupakan pengeluaran diklat pada DIP PPPG IPA seperti Tabel IV.5 di bawah ini.
Tabel IV.5. Rincian Belanja Modal Pembangunan dalam Ribuan Rupiah Jumlah No.
Belanja Modal
I.
Tanah
2.
Peralatan dan Mesin
3.
Gedung dan Bangunan
4.
Jaringan
5.
Fisik Lainnya
6.
Non Fisik Total
Sumber: DIP PPPG IPA, 2003-2004
Tahun 2003
Tahun 2004
-
-
758.285
105.208
1.402.735
3.083.873
-
-
489.600
526.515
4.883.498
5.201.656
7.534.118
8.917.252
74 Sedangkan belanja modal non fisik yang paling besar adalah belanja untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru IPA serta kegiatan pengembangan kelembagaan. Belanja terbesar berikutnya adalah untuk peralatan dan mesin. Untuk PPPG IPA belanja tersebut berupa pembelian alat pendidikan, alat laboratorium, komputer dan multi media serta sarana kantor (meja kursi, AC dan perlengkaan asrama). Belanja Fisik Lainnya dari PPPG IPA adalah pengadaan buku, modul, dan majalah sesuai sasaran proyek yang dicantumkan pada SPAAP. Untuk lebih menjelaskan alokasi belanja yang didanai dari belanja rutin dan pembangunan PPPG IPA pada anggaran lama dapat dilihat pada Tabel IV.6. Dari tabel tersebut terlihat bahwa porsi terbesar adalah untuk kegiatan diklat guru IPA, kemudian disusul belanja sarana dan prasarana dan belanja pegawai. Tabel IV .6. Rincian Alokasi Belanja 2003-2004 Program Kegiatan PPPG IPA Persentase Alokasi Belanja
No.
Tahun 2003
Tahun 2004
42%
41%
1%
1%
1.
Diklat Guru IP A
2.
Sekolah Binaan
3.
Sarana dan Prasarana
31%
35%
4.
Pengembangan SDM
8%
5%
5.
Pegawai
13%
13%
6.
Operasional Kantor
4%
4%
7.
Administrasi Proyek
1%
1%
Jumlah
100%
100%
Sumber: Diolah dari DIK dan DIP PPPG IPA, 2003-2004 Porsi alokasi dana untuk sekolah binaan dan pengembangan sumber daya manusia relatif rendah. Padahal kedua kegiatan tersebut sangat menentukan keberhasilan organisasi sesuai tupoksinya. Secara umum, pengalokasian dana yang dilakukan PPPG IPA bel urn mencerminkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penatar. Meskipun porsi dana terbesar untuk diklat guru IPA (41%), tetapi hila dilihat dari tupoksi PPPG IPA sebagai lembaga penatar tergolong rendah. Justru
75
alokasi sarana dan prasarana yang relatif besar (35%) dapat dikurangi untuk menambah porsi diklat sehingga makin banyak jumlah guru IPA yang dapat ditatar maupun digunakan untuk pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas penatar. Penyelesaian dokumen anggaran (DIK dan DIP) pada sistem anggaran lama dapat dicermati pada Tabel IV.7 di bawah ini. Untuk anggaran rutin, pagu DIK ditetapkan pada akhir bulan Januari. Dampaknya adalah tertundanya belanja untuk operasional kantor, kecuali belanja gaji pegawai dapat dibayarkan tanpa dokumen anggaran. Tabel IV.7. Jadwal Pembahasan Dokumen Anggaran DIK dan DIP 2003-2004
Anggaran
No.
Bulan 1
1.
Rutin (DIK) 2003
2.
Rutin (DIK) 2004
3.
Pembangunan (DIP) 2003
4.
Pembangunan (DIP) 2004
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Waktu penetapan dokumen anggaran pembangunan (DIP) relatif lebih lama
dibandingkan DIK, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Keterlambatan tersebut disebabkan keterlambatan SPAAP karena pembahasan pemerintah dengan DPR tentang anggaran belum selesai dan tidak lengkapnya persyaratan dokumen dari satuan kerja pada saat pembahasan dengan Kanwil Ditjen Anggaran.
IV.1.2 Pencairan Anggaran Setelah dokumen DIK dan DIP ditetapkan oleh Departemen Keuangan melalui Ditjen Anggaran untuk dokumen anggaran pusat dan Kanwil Ditjen Anggaran untuk dokumen anggaran daerah, maka para pelaksana kegiatan dapat mencairkan
76
dananya di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Pencairan dana dimulai dari pengajuan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Satuan Ketja untuk anggaran rutin dan Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek untuk anggaran pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar IV .3 berikut ini.
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
PPPG IPA
PENGAJUAN SPP
PENERBITAN SPM
PENGUJIAN SPP !-
r-
Gambar IV.3. Skema pencairan anggaran rutin dan pembangunan 2003-2004.
Sesuai dengan Tabel IV.8 waktu yang dibutuhkan dari pengajuan SPP sampai dana cair dibutuhkan, yaitu rata-rata tiga hari. Seharusnya menurut petunjuk teknis pencairan dana waktu yang dibutuhkan hanya satu hari. Tabel IV.8. Jumlah Hari untuk Pencairan Anggaran 2003-2004
No.
Anggaran
Hari l
I.
2.
2
3
4
5
Anggaran Rutin (DIK) Anggaran Pembangunan (DIP)
Untuk membantu para pelaksana proyek, uang muka atau Uang Yang Hams Dipertanggunjawabkan (UYHD) dapat disediakan melalui persetujuan dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan Pusat. Dengan adanya kemudahan tersebut menyebabkan target realisasi pencairan dana PPPG IPA mencapai 100% (tidak ada dana yang tersisa) seperti pada Tabel IV.9 berikut Inl.
77 Tabel IV.9. Pencapaian Target Anggaran Lama 2003-2004 dalam Ribuan Rupiah
Aneearan Uraian
No.
Pagu
Realisasi
Sisa Dana
Target Tercapai
I.
Anggaran Rutin (DIK) 2003
1.641.281
1.641.281
0
100%
2.
Anggaran Pembangunan (DIP) 2003
7.605.000
7.605.000
0
100%
3.
Anggaran Rutin (DIK) 2004
1.905.289
1.905.289
0
100%
4.
Anggaran Pembangunan (DIP) 2004
8.986.000
8.986.000
0
100%
Sumber: Laporan Program Kerja PPPG IP A, 2003-2004 IV.2 Implementasi Anggaran Baru IV.2.1 Pagu Alokasi Anggaran Dalam sistem anggaran baru, setelah pagu definitif disetujui DPR, selanjutnya Departemen Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan segera menerbitkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) yang disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk pembuatan dokumen anggaran di daerah. Pada proses penelaahan tidak ada pengurangan pagu definitif sesuai Tabel IV.l 0. Tabel IV.lO. Pagu Anggaran Baru 2005 dalam Ribuan Rupiah Uraian
No.
Jumlah
I.
Pagu Definitif (SRAA)
13.256.203
2.
Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
13.256.203
Saving
0
Apabila konsep DIPA sudah sesuai dengan ketentuan, maka Daftar !sian Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
disahkan
oleh
Kepala
Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan. Tahap penetapan pagu anggaran baru 2005 yang dimulai dari pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh DPR sampai menjadi dokumen anggaran DIPA terlihat pada Gambar IV.4 berikut ini.
78
DPR Mengesahan RAPBN
I I
KEPPRES
l Dep. Dlknas Menylapkan Konsep RKA-KL
~ UU APBN
~
~
~
II II
Pagu Definitif
~
. r
Depkeu (DJAPK) Menelaah Konsep RKA- KL
• •
Depkeu (DJPb) Menerbitkan SRAA PPPG IPA Menyiapkan konsep RKA-KL dan DIPA
Kanwil DJPb Bandung Menelaah Konsep
~ Pengesahan DIPA
Gambar IV.4. Skema pengesahan DIPA PPPG IPA 2005.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. PPPG IPA memiliki 2 kegiatan, yaitu penyelenggaraan kegiatan usaha pendidikan menengah & teknologi dan pengembangan & peningkatan Mutu PPPG. Sedangkan sub kegiatan dari pengembangan dan peningkatan mutu PPPG adalah pendidikan dan pelatihan teknis, rintisan pendidikan gelar dan pengadaan meubelair. Selanjutnya rincian belanja DIPA dapat dicermati pada Tabel IV. II di bawah ini.
79
Tabel IV. II. Rincian Belanja Anggaran Baru 2005 dalam Ribuan Rupiah
Rincian Belanja
No.
Jumlah
I.
Belanja Pegawai
3.922.499
2.
Belanja Barang
9.333.704
3.
Belanja Modal
-
4.
Belanja Bunga Hutang
-
5.
Subsidi
-
6.
Hi bah
-
7.
Bantuan Sosial
-
8.
Lain-lain
Total
13.256.203
Sumber: DIPA PPPG IP A, 2005 Belanja pegawai meliputi kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial. Belanja barang merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Dari rincian jenis belanja berdasarkan format APBN baru terse but dapat diuraikan lagi pengalokasian dana yang dilakukan PPPG IP A menurut program kegiatannya seperti tampak pada Tabel IV.l2 di bawah ini. Dari tabel tersebut tampak alokasi terbesar untuk biaya diktat guru IPA menduduki pors terbesar (57 %), disusul kemudian biaya pegawai ( 19%), operasional kantor (6%), sarana dan prasarana (6%), pengembangan sumber daya manusia (6 % ), dan pengembangan sekolah binaan dengan porsi yang paling kecil (5 %).
80 Tabel IV.l2. Rincian Alokasi Belanja 2005 Program Kegiatan PPPG IPA Alokasi Belanja
No.
Persentase
I.
Diktat Guru IPA
57%
2.
Sekolah Binaan
5%
3.
Sarana dan Prasarana
6%
4.
Pengembangan SDM
6%
5.
Pegawai
6.
Operasional Kantor
6%
7.
Adm. Pembangunan
1%
19%
Jumlah
100%
Kondisi pengalokasian yang relatif lebih baik tersebut disebabkan pendekatan anggaran baru yang berbasis kineija (outcome). Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan.
Dalam sistem anggaran ini, PPPG IP A dituntut agar menunjukkan kineijanya untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Karena itu, pada dokumen DIPA juga dicantumkan indikator masukan dan luaran berupa: buah, m2, unit, orang, dan paket. Sedangkan pada DIPA satuan keija PPPG IP A indikator outcome masih belurn jelas pengukurannya.
Pada tahun anggaran 2005, PPPG IP A tidak mencantumkan prakiraan maJu sebagai kegiatan yang disetujui untuk dilanjutkan sampai tahun anggaran yang akan datang. Biasanya prakiraan maju untuk PPPG IPA lebih berkaitan dengan adanya pembangunan gedung baru yang penyelesainnya lebih dari satu tahun anggaran. Penyelesaian dokumen anggaran (DIP A) dalam sistem anggaran baru dapat dicermati pada Tabel IV.13 di bawah ini.
81
Tabel IV.l3. Jadwal Pernbahasan Dokurnen Anggaran DIPA 2005
Bulan
Anggaran
No.
1
I.
2 3
4 5
7
6
8
9
10
11
12
Anggaran Terpadu (DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja PPPG IPA disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada akhir bulan April 2005. Menurut Juknis DIPA sudah disahkan tanggal 1 Januari awal tahun anggaran baru.
IV.2.2 Pencairan Anggaran Proses pencairan dana dalam anggaran baru dimulai dari pengaJuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan pencairan dana (SPPD) seperti terlihat dalam Gambar IV.5 berikut ini.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
/
I PEMBUATAN KOMITMEN
'-
~
-+
PENGUJIAN PENERBITAN SPM ~ SPPD
PENERBITAN SPM
./
Gambar IV.5. Skerna pencairan dana anggaran baru 2005.
Pencairan anggaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah dokurnen DIPA ditetapkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharan. Atas dasar dokumen anggaran tersebut, PPPG IPA dapat menarik dana sampai batas pagunya dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah. Bila bukti pengeluaran tersebut sudah lengkap, maka selanjutnya dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
82
Setelah penunjukan kuasa pengguna anggaran yaitu Kepala PPPG IPA oleh Menteri Pendidikan Nasional, tahap berikutnya adalah penunjukan pejabat pembuat komitmen, penguji SPP dan penerbit SPM serta bendahara pengeluaran. Sesuai dengan Tabel IV.l4 dari pengajuan SPP sampai dana cair dibutuhkan waktu rata-rata lima hari. Padahal menurut petunjuk teknis waktu yang dibutuhkan hanya satu hari. Tabel IV.l4. Jumlah Hari untuk Pencairan Anggaran 2005
Hari
Anggaran
No.
I
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
Anggaran Terpadu (DIPA)
Dengan adanya kondisi tersebut, realisasi pencatran dana PPPG IPA sampa1 September 2005 hanya mencapai 68% sesuai Tabel IV.l5 di bawah ini. Tabel IV.l5. Pencapaian Target Anggaran Baru 2005 dalam Ribuan Rupiah
Anggaran No.
1.
Uraian
DIPA
Pagu
Realisasi (Sept. 2005)
Perkiraan Realisasi (s.d Des 2005)
13.256.203
8.988.751
11.985.000
Perkiraan Sisa Dana
Perkiraan Target Tercapai
1.271.20 3
90 %
Untuk membantu para pelaksana proyek, uang persediaan (UP) dapat disediakan dalam jurnlah yang relatif terbatas dan lebih selektif melalui persetujuan dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kesulitan yang dihadapi PPPG IPA adalah waktu pencairan dana relatif lama dan besarnya uang persediaan yang diijinkan sangat terbatas. Dengan demikian, apabila kondisi tersebut berlangsung terns tidak ada usaha percepatan pencairan dana, maka
83
diperkirakan bahwa realisasi pencairan dana sampai bulan Desember 2005 di hitung sebagai berikut: Perkiraan sampai 31 Desember 2005 = Rp 8.988. 751 X 12 bulan 9 bulan
= Rp. 11.985.000 Hasil dari perkiraan realisasi tersebut ditampilkanjuga dalam Tabel IV.15 di atas. Dari tabel tersebut tampak bahwa kinerja keuangan PPPG IPA hanya tercapai sebesar 90 %.
IV.3 Kinerja PPPG IPA Berbasis Anggaran Lama IV.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Dalam sistem anggaran lama, kinerja PPPG IPA diukur melalui pendekatan model kinerja versi LAKIP, yaitu berdasarkan input, output, outcome, benefit dan
impact. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPPG IPA dapat dilihat dalam Gambar IV.6 di bawah ini.
Gambar IV.6. Diklat guru IPA SMP Tingkat Dasar IPBA tahun 2003. Pada gambar tersebut terlihat beberapa peserta diklat sedang melakukan praktikum di laboratorium Ilmu Pengetahuan Bumi Antariksa. Hasil dari pengukuran kinerja diklat yang dilakukan PPPG IPA tahun 2003 tampak pada Tabel IV.16 di bawah ini.
84
Tabel IV.l6. Pengukuran Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2003 Program Kegiatan
lndikator Kinerja
Penyetenggaraan diktat guru IP A
Masukan: • dana • peserta Luaran: • Guru yang tutus diktat Hasit: • Kuatitas diktat Manfaat: • Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan Dampak:
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
Rp. 3.457.593.000 l.l08 orang
Rp. 3.175.540.000 l.l08 orang
91% 100%
l.l08 orang
l.l08 orang
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IP A, 2003 Sedangkan hasil pengukuran kinerja pendidikan dan pelatihan untuk guru atau tenaga kependidikan IP A diselenggarakan oleh PPPG IP A tahun 2004 tampak pada Tabel IV.l7 di bawah ini. Tabel IV.l7. Pengukuran Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2004 Program Kegiatan Penyetenggaraan diktat guru IPA
lndikator Kinerja
Masukan: dana • peserta Luaran: • Guru yang tutus diktat Hasit: • Meningkatnya kompetensi guru IPA Manfaat: • Meningkatnya kualitas guru Dampak: • Meningkatnya kuatitas pendidikan
•
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
Rp.4.875.343.000 1.826 orang
Rp. 4.875.343.000 1.826 orang
100% 100%
1.826 orang
1.826 orang
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IP A, 2004
85
Meskipun dalam laporan tersebut PPPG IP A tidak mencantumkan pengukuran k.inerja berdasarkan outcome, laporan pelaksanaan diklat yang dibuat dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut. Pada kenyataannya, memang sulit untuk mengukur kualitas lulusan diklat karena membutuhkan waktu yang panjang. Namun demik.ian, kinerja berdasarkan hasil (outcome) atau kualitas lulusan diklat dapat dilihat melalui evaluasi program, non akademik dan nilai akademik.
Pengevaluasian program bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas dan ketercapaian suatu program pelatihan yang telah berjalan. Sebagai contoh dari evaluasi program adalah kesesuaian program diklat dengan kebutuhan di sekolah. Pengevaluasian akademik bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta diklat terhadap materi-materi yang telah dibahas. Contoh evaluasi ini adalah pretes, proses test dan post test.
Evaluasi non akademik bertujuan untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap kualitas layanan panitia dan akomodasi selama berlangsungnya kegiatan diklat. Misalnya: pelayanan akaomodasi diklat kepada para peserta, respon panitia terhadap peserta yang sakit. Meskipun demikian, pengukuran ini pun belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya mengingat respondennya adalah peserta penataran yang tidak dalam posisi independen.
Pada dasarnya evaluasi pelatihan terdiri dari empat tingkat, yaitu evaluasi pada tingkat reaksi (reaction), evaluasi pada tingkat belajar (learning), evaluasi pada tingkat perilaku dalam pekerjaan (behavior), dan evaluasi pada tingkat hasil
(result). Hal yang dikemukakan dalam laporan pelaksanaan diklat adalah evaluasi pada tingkat reaksi dan belajar. Evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru IP A ini bertujuan: 1. Menentukan efektivitas pendidikan dan pelatihan serta mengukur tingkat kompetensi peserta. 2. Memperoleh data tentang ketepatan materi pendidikan dan pelatihan.
yang disajikan dalam
86
3. Mengetahui atau memperoleh data tentang kinerja penyaji melalui pendapat peserta tentang penguasaan penatar terhadap materi, penggunaan metode dan alat bantu, penggunaan waktu, sistematika penyajian, pelaksanaan pembimbingan, pemberian motivasi, antusiasme peserta, pencapaian tujuan instruksional, dan manfaat materi bagi peserta. 4. Mengetahui bahwa seluruh peserta pendidikan dan pelatihan memerlukan dan menerima program pendidikan dan pelatihan guru IP A. 5. Meningkatkan mutu pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang. Hasil dari ketiga evaluasi tersebut dapat dilihat seperti tampak pada Tabel IV.l8 untuk tahun 2003.
Tabel IV.l8. Hasil Evaluasi dari Sembilan Diklat PPPG IPA Tahun 2003 No.
Uraian
Peserta
Hari Diklat
Hasil Evaluasi Program
Non Akademik
Nilai Akademik A
B
c
1.
Guru IPA SD SLB Menengah
23
31
Baik
Baik
0
23
0
2.
Guru IP A SD Tingkat Dasar
53
II
Baik
Baik
18
30
5
3.
Guru IP A SMP Lanjutan
48
15
Baik
Baik
6
42
0
4.
Penggunaan Kit IPA SMP
40
7
Baik
Baik
-
-
-
5.
Pengembangan Profesi Guru
40
7
Baik
Baik
-
-
-
IPA SLTP di MGMP
6.
Guru IPA SMK Dasar
76
32
Baik
Baik
3
67
6
7.
Guru Biologi SMU Lanjutan
23
15
Baik
Baik
-
-
8.
Implementasi KBK Guru IP A
25
10
Baik
Baik
-
-
-
40
7
Baik
Baik
7
33
0
SMU Jabar
9.
TOT Tim Pengembang PLH
Sumber: Laporan Pelaksanaan Diklat PPPG IP A, 2003 Alat evaluasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi pada pendidikan dan pelatihan adalah angket atau kuesioner, observasi dan ujian tulis. Evaluasi reaksi pada akhir diklat dilakukan dengan menggunakan angket atau
87
kuesioner. Cakupan evaluasi ini, meliputi penyaJI, materi saJtan, dan waktu pelaksanaan program. Hasil evaluasi diklat tahun 2004 yang diselenggarakan PPPG IPA tampak pada Tabel IV.l9 di bawah ini.
Tabel IV.l9. Hasil Evaluasi dari Sembilan Diklat PPPG IPA Tahun 2004
No.
Uraian
Peserta
Hasil Evaluasi
Hari Diktat Program
Non Akademik
Nilai Akademik A
8
c
I.
Guru IPA SD Dasar Propinsi Bangka Belitung
61
11
Cukup
Cukup
17
44
0
2.
Guru Fisika SMP Lanjutan
29
15
Baik
Baik
0
29
0
3.
Guru IPA Tingkat Lanjutan Propinsi Nusa Tenggara Timur
47
15
Baik
Baik
0
0
47
4.
Alat-alat laboratorium SMP di LEC Metro Lampung
10
3
Baik
Baik
-
-
-
5.
Guru Sains SMP Lanjutan
14
10
Baik
Baik
-
-
-
6.
Pengembangan Kinerja Profesi Guru IPA SMA di Papua
66
5
Baik
Baik
-
-
-
7.
Guru Biologi SMP Lanjutan
27
15
Baik
Baik
3
24
0
8.
Guru Sains SD Dasar di Kab. Berau Kaltim
26
9
Baik
Baik
4
21
1
9.
Guru IPA SO Dasar Prop. NIT
36
11
Baik
Baik
3
32
1
Sumber: Laporan Pelaksanaan Diklat PPPG IPA, 2004 Penilaian adalah proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta mengikuti diklat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Indikator keberhasilan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:
88
1. Peserta terlibat aktif dan antusias dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Peserta merancang model pembelajaran IPA. untuk diterapkan di sekolahnya. 3. Peserta menyusun proposal penelitian tindakan kelas.
4. Materi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan aplikasi pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa.
Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran. Nilai akhir setiap peserta diperoleh dari nilai yang diperoleh setiap peserta berdasarkan hasil nilai postes dan penilaian proses. Adapun kriteria keberhasilan adalah: 86 -100 70-85 55 -69 <54
= = =
Amat Baik Baik Cukup Kurang
Peserta diklat yang lulus didasarkan atas hasil belajar dan sikap/perilaku peserta selama mengikuti diklat dan kepada mereka diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) dan bagi yang tidak lulus diberikan surat keterangan ikut pelatihan.
Pengukuran kinerja berdasarkan manfaat (benefit) dapat dilihat dari evaluasi program di atas. Sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan dampak (impacts) dapat dilihat dari laporan kegiatan evaluasi dampak diklat PPPG IP A. Indikator materi kegiatan pemantauan dampak diklat guru IP A yang telah mengikuti diklat di PPPG IP A adalah: 1. Kemampuan akademik untuk alumni diklat guru IP A. 2. Deseminasi atau penularan hasil diklat. 3. Kompetensi secara urnurn guru tamatan diklat. 4. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar. 5. Penelitian dan pengembangan karya ilmiah. 6. Pengembangan karir. 7. Sikap guru terhadap pembelajaran sains berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
89
Responden dari evaluasi yang dijaring dari kalangan pengawas guru IP A, kepala sekolah, guru alumni diklat, guru sejawat), siswa, komite sekolah, ketua yayasan. Metode yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif, yaitu pengumpulan data informasi dengan menggunakan instrumen tes untuk mengetahui kemampuan akademik. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi hasil penilaian evaluasi dampak diklat dapat dilihat pada Tabel IV.20 berikut ini. Tabel IV.20. Klasifikasi Hasil Penilaian Evaluasi Dampak Diklat
No.
Klasifikasi
Rentang Nilai
I.
Amat Baik (AB), Sangat Berdampak
2,50 s.d 3.00
Tidak butuh perbaikan
2.
Baik (B), Berdampak
2,00 s.d 2,49
Butuh perbaikan ringan
3.
Cukup (C), Cukup Berdampak
1,50 s.d 1,99
Memerlukan penyempurnaan
4.
Kurang (K), Kurang Berdampak
0 s.d 1,50
Sangat butuh penyempurnaan
Keterangan
Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Dampak Diklat PPPG IP A, 2004 Setelah penentuan klasifikasi, selanjutnya ditentukan nilai kriteria seperti dalam Tabel IV.21 di bawah ini. Tabel IV.21. Kriteria Pensekoran Evaluasi Dampak Diklat
No.
Klasifikasi
Kriteria Skor
I.
3
Memenuhi semua indikator
2.
2
Memenuhi dua indikator
3.
1
Memenuhi satu indikator
4.
0
Memenuhi not indikator
Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Dampak Diklat PPPG IP A, 2004 Pada Tabel IV.22, tampak bahwa jenjang SD, SLB, SMP, SMK dan SMA memberikan hasil cukup berdampak atas diklat yang dilaksanakan PPPG IPA pada tahun 2003 dan tahun sebelumnya. Namun demikian, dalam tabel tersebut
90 juga terlihat adanya kelemahan utama pada alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PPPG IP A adalah penulisan karya ilmiah dan pengembangan karir. Tabel IV.22. Hasil Evaluasi dari Dampak Diklat PPPG IPA Tahun 2004 No.
Uraian
Hasil Evaluasi
Komponen
Nilai Skor
Klasifikasi
Butuh Penyempurnaan
Sangat Butuh Penyempurnaan
I.
Jenjang SD
1,65
Cukup Berdampak
Deseminasi, kompetensi dari guru tamatan diklat, pengelolaan pembelajaran.
Penelitian dan penulisan karya ilmiah, pengembangan karir dan profesi.
2.
Jenjang SLB
1,33
Kurang Berdampak
Deseminasi, kompetensi dari guru tamatan diklat, pengelolaan pembelajaran.
Penelitian dan penulisan karya ilmiah, pengembangan karir dan profesi.
3.
Jenjang SMP
1,91
Cukup Berdampak
Deseminasi, ngembangan dan profesi.
Penelitian dan penulisan karya ilmiah.
4.
Jenjang SMA
1,94
Cukup Berdampak
Penelitian dan penulisan karya ilmiah, pengembangan karir dan profesi.
5.
Jenjang SMK
1,86
Cukup Berdampak
Deseminasi, ngembangan dan profesi.
pekarir
pekarir
-
Penelitian dan penulisan karya ilmiah.
Sumber: Laporan Evaluasi Dampak Diklat PPPG IP A, 2004 IV.3.2 Sekolah Binaan Pengembangan sekolah binaan merupakan wujud dari tugas PPPG IP A dalam menumbuhkan potensi lokal daerah dalam era desentralisasi. Dengan adanya sekolah model, menjadi alat simulasi yang efektif dalam menyusun kebijakan pengembangan pendidikan IPA di Indonesia. Tampak dalam Gambar IV.7 implementasi kebijakan PPPG IPA di dalam kelas pada sekolah binaan.
91
Gambar IV.7. Pengembangan sekolah binaan tahun 2004. Hasil dari pengukuran kineija sekolah binaan untuk tahun 2003 seperti tampak pada Tabel IV .23 di bawah ini.
Tabel IV.23. Pengukuran Kineija Pengembangan Sekolah Binaan Tahun 2003 Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Pengembangan
Masukan:
Sekolah Binaan
• •
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
dana
Rp. 88.046.000
Rp.88.046.000
100%
peserta
22 orang
22orang
100%
22 orang
22 orang
100 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luaran:
•
Peserta yang lulus diktat
Hasil:
•
Meningkatnya kompetensi guru IPA
Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas guru
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas pendidikan
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah PPPG IPA, 2003
92
Sedangkan hasil dari pengukuran kinerja pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sekolah binaan seperti tampak dalam Tabel IV.24 untuk tahun 2004.
Tabel IV.24. Pengukuran Kinerja Pengembangan Sekolah Binaan Tahun 2004 Indikator Kinerja
Program Kegiatan
Pengembangan
Masukan:
Sekolah Binaan
• •
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
dana
Rp.99.814.000
Rp.99.814.000
100%
peserta
90 orang
90 orang
100%
90 orang
90 orang
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luaran:
•
Peserta yang lulus diklat
Hasil:
•
Meningkatnya kompetensi guru IPA
Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas guru
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas pendidikan
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IP A, 2004 lndikator outcome pada kinerja sekolah binaan didapatkan dari data evalusi program, non akademik dan nilai akademik seperti pada diklat di atas. Sedangkan pengukuran kinerja sekolah binaan tahun 2003 tidak dilakukan.
Dari data pada laporan sekolah binaan tidak satupun peserta diklat sekolah binaan yang dinyatakan tidak lulus. Padahal seperti diketahui khalyak umum kualitas guru sains di Indonesia sangat rendah. Hasil selengkapnya dari pengukuran
outcome tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel IV.25 di bawah ini.
93
Tabel IV.25. Hasil Evaluasi dari Pengembangan Sekolah Binaan Tahun 2004 No.
Uraian
Peserta
Hasil Evaluasi
Hari Diktat Program
Non Akademik
Nilai Akademik A
8
c
I.
Pengembangan Sekolah Binaan Guru Sains SD /SLB Lanjutan
54
3
Baik
Baik
5
49
0
2.
Pengembangan Sekolah Binaan Guru Sains SMP
8
3
Baik
Baik
0
8
0
3.
Pengembangan Sekolah Binaan Guru SainsSMA
18
3
Baik
Baik
4
14
0
Sumber: Laporan Pengembangan Sekolah Binaan PPPG IPA, 2004
IV.3.3 Sarana dan Prasarana Hal yang penting dalam menunjang keberhasilan diklat adalah adanya dukungan fasilitas dan peralatan yang baik. Dalam Gambar IV .8 tampak wisma atau asrama untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di PPPG IPA..
Gambar IV.8. Pembangunan sarana wisma PPPG IPA tahun 2004. Pada tahun 2003 dan 2004, kebijakan dibidang peningkatan sarana dan prasarana diklat PPPG IPA adalah membangun gedung. Terutama lebih dititikberatkan pada pengadaan gedung dan bangunan daripada pengadaan sarana lainnya Oleh karena itu, sebagian besar dana dialokasikan untuk fasilitas asrama dan gedung pendidikan serta penunjang lingkungan gedung.
94
Pengukuran kinerja sarana dan prasarana untuk menunjang diklat tampak pada Tabel IV.26 untuk tahun 2003. Sarana dan prasarana berupa penyediaan alat laboratorium, bangunan maupun modul atau majalah.
Tabel IV.26. Pengukuran Kinerja Sarana dan Prasarana Tahun 2003 lndikator Kinerja
Program Kegiatan
Saranadan
Masukan:
Prasarana
•
Realisasi
Rencana atau Target
Persentase Pencapaian Target
Rp.2.117.007.000
Rp. 2.073.070.000
98%
alat
264 buah, 66 set
264 buah, 66 set
100%
bangunan
741m2
741m2
100%
modul
64.000 expl
64.000 expl
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dana
Luaran:
• • •
Hasil:
•
Optimisasi fasilitas
Manfaat:
•
Peningkatan mutu lembaga
Dampak:
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IP A, 2003 Sarana dan prasarana tersebut diperuntukan bagi peserta pendidikan dan pelatihan maupun
pegawru
PPPG
IP A
untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilannya Kebijakan tersebut disebabkan daya tampung wisma relatif terbatas sehingga perlu peningkatan kapasitas tampung peserta diklat menjadi 236 orang. Khusus untuk pengukuran kinerja dengan indikator outcome, benefit dan
impact tidak dilakukan oleh PPPG IPA. Untuk pengukuran kinerja sarana dan prasarana pada tahun 2004 seperti tampakjelas dalam Tabel IV.27 di bawah ini.
95
Tabel IV.27. Pengukuran Kinerja Sarana dan Prasarana Tahun 2004 lndikator Kinerja
Program Kegiatan Saranadan
Masukan:
Prasarana
•
Dana
Luaran: • alat • bangunan • modul
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
Rp.3.853.436.000
Rp. 3.853.436.000
100%
375 unit 2.409 m2 185.000 expl
375 unit 2.409 m2 185.000 expl
100% 100% 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hasil:
•
Meningkatnya sarana dan prasarana
Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas layanan PPPG IPA
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IP A, 2004 Adapun rincian pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang diklat tahun 2003 terlihat pada Tabel IV .28 di bawah ini. Tabel IV.28. Rincian Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Tahun 2003
Jenis Barang
No.
Baru
Perbaikan
I.
Sarana gedung
19 unit
-
2.
Meubelair
31 unit
-
3
Alat pendidikan
14 unit
20
4
Alat laboratorium
1.433 unit
30
5
Pengadaan modul
64.000 eks
6
Pembuatan web site
7
Buku
50 judul
-
8
Pembangunan Gedung
741M2
120M2
I unit program
Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Kerja PPPG IPA, 2003
96
Untuk web site PPPG IPA telah mengalokasikan dana tahun 2003, namun sampai saat ini situs tersebut tidak berfungsi. Untuk rincian pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang diklat tahun 2004 terlihat pada Tabel IV.29 berikut ini. Tabel IV.29. Rincian Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Tahun 2004
No.
Jenis Barang
Baru
Perbaikan
1. 2.
Sarana gedung Alat pendidikan
3 unit 2 unit
2 unit 7 unit
3.
Alat laboratorium
1 unit
360 unit
4.
Pengadaan modul
185.500 eks
5.
Buku
10 judul
-
6.
Gedung Pendidikan
762M2
1.527 M2
Somber: Laporan Pelaksanaan Program Kerja PPPG IPA, 2004
IV.3.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan somber daya manusia merupakan salah satu misi dari PPPG IPA. Tampak dalam Gambar IV.9 pegawai PPPG IPA mengikuti diklat di luar kantor.
Gambar IV.9. Diklat outbound di Cikole Bandung tahun 2004. Program peningkatan kualitas somber daya manusia PPPG IPA terdiri dari diklat non gelar dan bergelar. Diklat non gelar tersebut meliputi, kursus, outbound, diklat struktural dan diklat spesialisasi pegawai. Diklat bergelar meliputi tugas belajar di universitas untuk jenjang S-1, S-2 dan S-3 di dalam dan di luar negeri.
97
Untuk pengukuran kinerja pengembangan sumber daya manusia tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel IV.30 di bawah ini.
Tabel IV.30. Pengukuran Kinerja Pengembangan SDM Tahun 2003 Program Kegiatao
Uraiao
Pengembangan SDM
Rintisan Pendidikan Gelar
lodikator Kioerja
Reocaoa atau Target
Realisasi
Perseotase Peocapaiao Target
Rp.462.070.000 29 orang
Rp. 462.070.000 29 orang
100% 100%
Masukan: • dana • SDM
Rp.268.269.000 91orang
Rp.268.269.000 91orang
100% 100%
Luaran: • Lulusan
91orang
91 orang
100%
Masukan: dana SDM
• •
Luaran: • Lulusan Hasil: • SDMyang profesional Manfaat: • Meningkatnya kualitas SDM Dampak: • Meningkatnya kualitas pelayanan
Rintisan Pendidikan Non Gelar
Hasil: SDMyang profesional
•
Manfaat: • Meningkatnya kualitas SDM Dampak: • Meningkatnya kualitas pelayanan PPPG IPA
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IP A, 2003
98
Pengukuran kinerja pengembangan swnber daya manusia talmn 2004 dapat dilihat pada Tabel IV.31 di bawah ini. Dari tabel tersebut tampak bahwa pencapaian kegiatan pengembangan swnber daya manusia untuk realisasi keuangan dan volwne kegiatan mencapai seratus persen.
Tabel IV .31. Pengukuran Kinerja Pengembangan SDM Tahun 2004 Program Kegiatan
Uraian
Pengembangan
Rintisan Pendidikan Gelar
SDM
Indikator Kinerja
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
• •
Rp.462.315.000 29 orang
Rp. 462.315.000 29 orang
100% 100%
Luaran: Lulusan
-
-
• •
Rp. 63.795.000 23 orang
Rp. 63.795.000 16 orang
Luaran: • Lulusan
23 orang
Masukan: dana SDM
•
Hasil: • SDMyang profesional Manfaat: • Meningkatnya kualitas SDM Dampak: Meningkatnya kualitas pelayanan
•
Rintisan Pendidikan Non Gelar
Masukan: dana SDM
Hasil: • SDMyang profesional Manfaat: • Meningkatnya kualitas SDM Dampak: • Meningkatnya kualitas pelayanan PPPG IPA
Swnber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IP A, 2004
100% 70%
0%
99
Untuk pengukuran kinerja dengan indikator outcome, benefit dan impact tidak dilakukan oleh PPPG IPA. Adapun rincian dari pegawai PPPG IPA yang sedang tugas belajar dapat dilihat lebihjelas pada Tabel IV.32 untuk tahun 2003. Tabel IV.32. Rincian Pegawai Tugas Belajar Tahun 2003 Kualifikasi Pendidikan
No.
Jumlah
1.
Strata-l
10
2.
Strata-2
13
3.
Strata-3
5 Jumlah
28
Sumber: Program Kerja PPPG IPA, 2003 Sedangkan rincian pegawai PPPG IPA yang sedang tugas belajar tahun 2004 dapat dilihat dalam Tabel IV.33 di bawah ini.
Tabel IV.33. Rincian Pegawai Tugas Belajar Tahun 2004 Kualifikasi Pendidikan
No.
Jumlah
1.
Strata-l
10
2.
Strata-2
II
3.
Strata-3
8 Jumlah
29
Sumber: Program Kerja PPPG IPA, 2004 Tampak dari kedua tabel tersebut jumlah pegawai yang disekolahkan masih relatif sedikit dibandingkan kebutuhan widyaiswara Target jumlah widyaiswara adalah 157 orang, namun saat ini baru ada 21 orang. Bagi pegawai PPPG IPA yang sedang melaksanakan tugas belajar dituntut untuk tetap bekerja seseuai lingkup kerjanya. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka pegawai yang bersangkutan akan dikenakan sangsi.
100
Kondisi tersebut menyebabkan pegawai yang sedang tugas belajar harus pandai dalam membagi waktu antara bekerja dan belajar. Akibatnya adalah kinerja pegawai bersangkutan di kantor maupun di tempat kuliah menjadi tidak optimal.
IV.4 Kinerja PPPG IPA Berbasis Anggaran Baru IV.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pada pencairan dana anggaran baru yang sampai bulan September 2005 baru mencapai 55%, maka bila tidak ada strategi percepatan diperkirakan realisasi dari keuangan sampai dengan akhir Desember 2005 mencapai 90 %. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kinerja organisasi PPPG IPA terutama untuk pelaksanaan diklat.
T erlihat pada Gambar IV .10 pelaksanaan diklat sampai
dengan bulan Juli 2005.
Gambar IV.10. Diklat guru IPA SMA di laboratorium Fisika tahun 2005. Berdasarkan pertimbangan tersebut, khusus kinerja program diklat PPPG IPA diasumsikan hanya akan mencapai target sasaran 90 %. Untuk kegiatan sekolah binaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM sebagian besar sudah dilaksanakan sehingga akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran 2005. Dalam sistem anggaran yang baru, pengukuran kinerja PPPG IPA dari pendidikan dan pelatihan tampak pada Tabel IV .34 di bawah ini.
101
Tabel IV.34. Perkiraan Pengukuran Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2005 Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
dana
Rp.6.021.458.000
Rp. 5.419.312.200
90%
peserta
2.884 orang
2.596 orang
90%
2.884 orang
2.596 orang
90%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penyetenggaraan
Masukan:
diktat guru IP A
• •
Luaran:
•
Guru yang tutus diktat
Hasil:
•
Meningkatnya kompetensi guru IPA
Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas guru
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas pendidikan
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Program Kerja, September 2005
Dalam kenyataannya agak sulit untuk mengukur kualitas lulusan diklat (outcome) karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun demikian, hasil dapat dilihat dengan menggunakan hasil antara. Kualitas lulusan peserta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PPPG IPA dapat dilihat melalui laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Di dalam laporan tersebut mencangkup evaluasi terhadap program, non akademik dan nilai akademik untuk tahun 2005 seperti tampak pada Tabel IV.35 di bawah ini.
102
Tabel IV.35. Hasil Evaluasi dari Dua Belas Diklat PPPG IPA Tahun 2005 Uraian
No.
Peserta
Hari Diktat
Hasil Evaluasi Program
Non Akademik
Nilai Akademik A
I.
Guru IPA SO Menengah
B
c
34
21
Baik
Baik
3
31
0
30
5
Baik
Baik
5
25
0
30
5
Baik
Baik
0
30
0
31
11
Baik
Baik
0
27
4
26
16
Baik
Baik
4
22
0
70
21
Baik
Baik
7
62
1
19
16
Baik
Baik
5
14
0
22
11
Baik
Baik
0
22
0
13
67
0
Propinsi Bangka Belitung 2.
Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum 2004 Guru IPA SMP/MTS di LEC Blitar
3.
Pengk~ian
dan Pengem-
bangan Kurikulum 2004 Guru IPA SMP di LEC Kediri 4.
Guru Biologi SMP Oasar Propinsi Banten
5.
Guru IPA SO Lanjutan Propinsi Sumatera Barat
6.
Guru IPA SO Menengah Propinsi Bangka Belitung
7.
Guru IPA SO Lanjutan di Propinsi Jambi
8.
Guru Fisika SMP Oasar di Propinsi Riau
9.
Widyaiswara IPA LPMP
80
10
Baik
Baik
10.
Penggunaan Alat Peraga
30
5
Baik
Baik
30
5
Baik
Baik
3
27
0
30
11
Baik
Baik
0
29
I
IPA SMP di LEC Cimahi 11.
Penggunaan Alat Peraga IPA SO di LEC Cimahi
12.
Guru IPA SMP Oasar Sulawesi Tenggara
Sumber: Laporan Pelaksanaan Diklat PPPG IP A, 2005
103
Meskipun dari data evalusi program bahwa basil penataran di PPPG IPA relatif baik, ternyata dari hasil uji kompetensi yang diselenggarakan di Banten dan Sulawesi Tenggara hampir 99 % kualitas guru IPA masih berada pada tingkat dasar atau tergolong rendah. Hasil uji kompetensi guru IPA selengkapnya dapat dicermati dalam Tabel IV .36 di bawah ini.
Tabel IV.36. Hasil Uji Kompetensi Guru IPA di Dua Propinsi Tahun 2005 No.
Uraian
Peserta
Hasil Uji Dasar
Lanjutan
Menengah
Tinggi
I.
GuruiPASMP Propinsi Banten
Ill
108
3
0
0
2.
GuruiPASMP Propinsi Sulawesi Tenggara
106
105
I
0
0
Sumber: Laporan Diklat Uji Kompetensi PPPG IPA, 2005 IV.4.2 Sekolah Binaan Pengembangan sekolah binaan bukan tergolong bam bagi PPPG IPA. Gambar IV .11 dapat dilihat salah satu sosialisasi pengembangan sekolah binaan di Propinsi Banten yang dilakukan PPPG IPA.
Gambar IV .11. Sosialisasi sekolah binaan di Propinsi Banten tahun 2005. Tahun 2005 merupakan awal pelaksanaan sistem anggaran baru bagi seluruh instansi pemerintah termasuk PPPG IPA yang melaksanakan pengembangan sekolah binaan di lima sekolah. Dalam sosialisasi sekolah binaan tersebut, seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam menumbuhkan potensi daerah.
104
Pengukuran kinerja pengembangan sekolah binaan berdasarkan indikator masukan, luaran, basil, manfaat dan dampak dapat dilihat lebih jelas seperti dalam Tabel IV.37 di bawah ini. Tabel IV.37. Pengukuran Kinerja Pengembangan Sekolah Binaan Tahun 2005 Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
dana
Rp. 697.000.000
Rp. 697.000.000
100%
peserta
324 orang
324 orang
100%
324 orang
324 orang
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pengembangan
Masukan:
Sekolah Binaan
• •
Luaran:
•
Peserta lulus
Hasil:
•
Meningkatnya kompetensi guru IPA
Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas guru
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas pendidikan
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Program Kerja, September 2005 Indikator outcome pada kinerja sekolah binaan didapatkan dari data evalusi program, non akademik dan nilai akademik seperti dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tahun 2003 dan 2004. Hasil evaluasi pelaksanaan sekolah binaan dapat dilihat pada Tabel IV.38 di bawah ini. Dari tabel ini terlihat tidak satupun peserta diklat sekolah binaan yang dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya kemajuan diklat maupun sekolah binaan di atas didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai.
105
Tabel IV.38. Hasil Evaluasi dari Sekolah Binaan Tahun 2005 No.
Uraian
Peserta
Hasil Evaluasi
Hari Diklat Program
Non Akademik
Nilai Akademik A
B
c
Sekolah Binaan SMP di Prop. Banten
30
5
Baik
Baik
0
30
0
2.
Sekolah Binaan SMA di Prop. Banten
37
5
Baik
Baik
0
37
0
3.
Sekolah Binaan SMA di LEC Lampung
48
5
Baik
Baik
0
48
0
4.
Sekolah Binaan SMP di LEC Lampung
30
5
Baik
Baik
0
30
0
l.
Sumber: Laporan Pengembangan Sekolah Binaan PPPG IPA, 2005
IV.4.3 Sarana dan Prasarana Kebijakan sarana dan prasarana berbeda dalam anggaran lama dan anggaran baru tahun 2005. Tampak dalam Gambar IV.l2, peralatan dan bahan praktikum pada laboratorium kimia PPPG IPA.
Gambar IV.l2. Pengadaan alat laboratorium Kimia tahun 2005. Dalam tahun 2003 dan 2004 kebijakan lebih difokuskan untuk pengadaan gedung dan bangunan. Sedangkan tahun 2005 ini PPPG IPA sudah mulai fokus pada peralatan laboratorium. Disamping itu, alokasi dana juga diperuntukan pengadaan komputer untuk pegawai maupun pengadaan majalah di perpustakaan.
106
Untuk pengukuran kinerja sarana dan prasarana yang dimiliki PPPG IP A dapat dicermati pada Tabel IV .39 berikut ini.
Tabel IV.39. Pengukuran Kinerja Sarana dan Prasarana Tahun 2005 lndikator Kinerja
Program Kegiatan
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
Rp. 751.168.000
Rp. 751.168.000
100%
alat
2.504 unit
2.504 unit
100%
bangunan
555m2
555m2
100%
majalah
4.000 expl
4.000 expl
100%
buku
150judul
150judul
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sarana dan
Masukan:
Prasarana
•
Dana
Luaran:
• • • •
Hasil: • Meningkatnya saranadan prasarana Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas layanan PPPG IPA
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Program Kerja, September 2005 Pada tabel ini, input yang dibutuhkan hanya berupa dana, sedangkan output berupa alat, buku, majalah dan bangunan. Khusus untuk pengukuran kinerja dengan indikator outcome, benefit dan impact tidak. dilak.ukan oleh PPPG IP A. Adapun rincian pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang diklat tahun 2005 terlihat pada Tabel IV.40 di bawah ini.
107
Tabel IV.40. Rincian Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Tahun 2005
Jenis Barang
No.
Pengadaan Baru
Perbaikan
I.
Komputer
30 unit
20 unit
2.
Alat Elektronik
61 unit
-
3.
Meubelair
60 unit
1.570 unit
4.
Alat laboratorium
60 unit
700 unit
5.
Kendaraan
0
3 unit
6.
Buku referensi
150judul
-
7.
Majalah
4000 eks
-
8.
Bangunan pameran
266M2
-
9.
Bangunan rekreasi
175M2
10.
Sunscreen Bangunan Wisma
114M2
-
Swnber: Laporan Pelaksanaan Program Ketja PPPG IPA, September 2005
IV.4.4 Pengembangan Somber Daya Manusia Pengembangan kualitas swnber daya manusia di PPPG IPA terdiri dari diklat non gelar dan diklat bergelar. Tampak pada Gambar IV.13 pegawai PPPG IPA sedang mengikuti seminar dalam rangka peningkatan kompetensi.
Gambar IV .13. Diklat pelayanan prima untuk pegawai PPPG IPA tahun 2005. Pengukuran kinetja pengembangan swnber daya manusia PPPG IPA dapat dicennati dalam Tabel IV.41 di bawah ini. Pada tabel tersebut, input yang dibutuhkan berupa dana dan pegawai PPPG IPA . Sedangkan output berupa jumlah pegawai yang lulus diklat dan pegawai yang lulus.
108
Tabel IV.41. Pengukuran Kinerja Pengembangan SDM Tahun 2005 Program Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Rencana atau Target
Realisasi
Persentase Pencapaian Target
dana
Rp.457.705.000
Rp. 457.705.000
100%
SDM
30 orang
30 orang
100%
Pengembangan
Rintisan
Masukan:
SDM
Pendidikan
• •
Gelar
Luaran:
•
Lulusan
Hasil:
•
-
SDMyang profesional
Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas SDM
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas pelayanan
Rintisan
Masukan:
Pendidikan
• •
Non Gelar
dana
Rp.485.67l.OOO
Rp. 485.671.000
100%
SDM
131 orang
131 orang
100%
131 orang
131 orang
100%
Luaran:
•
Lulusan
Hasil:
•
SDMyang profesional
Manfaat:
•
Meningkatnya kualitas SDM
Dampak:
•
Meningkatnya kualitas pelayanan PPPG IPA
Sumher: Laporan Pelaksanaan Program Kerja PPPG IP A, September 2005
109
Untuk rincian pegawai PPPG IPA yang sedang tugas belajar padajenjang S-1, S-2 dan S-3 dapat dilihat pada Tabel IV.42 di bawah ini.
Tabel IV.42. Rincian Pegawai Tugas Belajar Tahun 2005
No.
Kualifikasi Pendidikan
Jumlah
I.
Strata-l
11
2.
Strata-2
11
3.
Strata-3
8
Jumlah
30
Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Kerja PPPG IPA, September 2005 Sarna dengan kebijakan tahun sebelumnya, pegawai yang sedang tugas belajar tahun 2005 harus tetap bekerja sebagaimana biasa. Kondisi tersebut menyebabkan pegawai yang sedang mengikuti pendidikan harus pandai dalam membagi waktu antara bekerja dan belajar.
Bab V Analisis, Kesimpulan dan Saran
V.l Analisis Kinerja PPPG IPA V.l.l Perkembangan Kinerja PPPG IPA Periode Anggaran Lama dan
Anggaran Baru Perkemhangan kinerja PPPG IPA ditinjau dari program kegiatan utama peri ode anggaran lama (2003-2004) dan periode anggaran haru (2005) seperti yang dihahas dalam Bah II tentang Ruang Lingkup PPPG IPA dan Bah IV tentang Implementasi Anggaran PPPG IPA akan diuraikan dalam perspektif laporan akuntahilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Selanjutnya alur pikir mengenai kinerja PPPG IPA seperti tampak dalam Gamhar V.1 di hawah ini.
Pengukuran Kinerja
Program Keglatan utama
• • • •
Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
• • • • •
Masukan Luaran
Kinerja PPPGIPA
Hasil Manfaat Dampak
Gamhar V.I. Alur pikir kinerja PPPG IPA dalam perspektif LAKIP.
Pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan PPPG IPA akan ditelaah menggunakan indikator masukan (input), luaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Program kegiatan utama yang diukur adalah pendidikan dan pelatihan guru atau tenaga kependidikan IP A, sekolah hinaan, sarana dan prasarana serta pengemhangan sumber daya manusia PPPG IPA yang diuraikan herikut ini.
110
Ill
1. Pendidikan dan Pelatihan Kinerja pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan PPPG IPA diukur melalui beberapa indikator kinerja. lndikator kinerja model LAKIP yang disusun oleh PPPG IPA berdasarkan masukan (input) adalah jumlah peserta yang mengikuti diklat dan besarnya dana yang digunakan untuk diklat. Dalam pengukuran kinerja pada Tabel IV.16, Tabel IV.l7 dan Tabel IV.34, pencapaian target keuangan untuk tahun 2003 adalah 91 %, 2004 sebesar 100% dan tahun 2005 sebesar 90%. Sedangkan pencapaian target jumlah guru atau tenaga kependidikan IPA yang mengikuti diklat berturut-turut sebesar 100% (2003), 100 % (2004) dan 90% (2005). Secara lebih jelas dapat dilihat kinerja diklat pada Gambar V .2 di bawah lfll.
Alata DNIIIt PPPG IPA
:
5.000.000.000
+-----
4.000.000.000
+-----
~ 1.5D
3.000.000.000
+------
2
~
2.000.000.000
1.(XX)
1.000.000.000
2003
2004
2005
Gambar V .2. Dana dan perkembangan peserta diktat.
Dari grafik V .2 tampak bahwa terdapat hubungan positif antara besarnya dana dengan jumlah peserta diklat di PPPG IPA. Makin besar anggaran yang dialokasikan untuk diklat makin besar jumlah guru IPA yang berhasil ditatar. Namun demikian, dalam laporan kinerja diktat berdasarkan indikator masukan tidak dimasukan unsur jumlah widyaiswara atau instruktur dari PPPG IPA.
Padahal unsur tersebut sangat menentukan produktifitas pelaksanaan diklat. Jumlah widyaiswara PPPG IPA berturut-turut sebesar 18 orang tahun 2003, 21 orang tahun 2004 dan 26 orang tahun 2005. Jika dihitung tingkat produktifitas widyaiswara dalam pelaksanaan diklat dengan cara jumlah peserta yang ditatar
112
dibagi dengan jumlah widyaiswara periode tahun tersebut, maka hasilnya adalah seperti Tabel V.l di bawah ini.
Tabel V.I. Produktifitas Widyaiswara PPPG IPA
No.
Tahun
Widyaiswara
Peserta Diklat
(I)
(2)
(3)
(4)
I.
2.
2003 2004
18 21
1.108 1.826
61 86
3.
2005
26
2.596
99
Produktifitas (5
=
4/3)
Dari data pada Tabel V.l di atas terlihat bahwa produktifitas widyaiswaranya cenderung semakin naik. Dengan kata lain beban kerja widyaiswara juga semakin naik. Nilai produktifitas 99
pada tahun 2005 artinya, 1 orang widyaiswara
menatar 99 orang peserta guru IP A. Sebenarnya tidak ada patokan angka beban kerja yang ideal dalam diklat. Namun demikian, jika merujuk kenyataan di Indonesia rata-rata 1 orang guru SD negeri mengajar maksimal 40 orang siswa di dalam kelas, maka produktifitas widyaiswara PPPG IP A sangatlah tinggi.
Hasil dari indikator kinerja diklat berdasarkan masukan sama dengan berdasarkan luaran (output). Hal tersebut disebabkan seluruh peserta yang mengikuti diklat biasanya dinyatakan lulus pada akhir pelaksanaan diklat. Jarang sekali, peserta gagal dalam mengikuti diklat, kecuali sakit sehingga tidak bisa menyelesaikan proses diklat. Dalam laporan kinerja pendidikan dan pelatihan guru IPA, pengukuran kinerja dengan indikator berdasarkan basil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) tidak dicantumkan target pencapaiannya maupun pengukuran realisasinya. Dari beberapa laporan pelaksanaan diklat, sebagian besar nilai akademik peserta dalam rentang nilai B dan A. Hal tersebut berarti syarat minimal dari kompetensi guru IPA sudah terpenuhi. Namun demikian, kenyataan menunjukan kualitas guru IP A di Indonesia masih rendah. Ada beberapa faktor baik luar maupun dari dalam PPPG IP A mempengaruhi kualitas lulusan diklat PPPG IPA. Faktor dari luar PPPG IPA diantaranya latar belakang
113
pendidikan dan jurusan peserta diklat. Terutama untuk guru IPA tingkat SD banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan IPA, tetapi mengajar sains di kelas. Untuk lebihjelasnya dapat dicermati pada Gambar V.3. di bawah ini.
Kualitas Lutusan Peserta Diktat
Metode Evatuasi
Standar Penjaminan Mutu
Sertiflkasi Penatar
r
Jurusan dan Tingkat Pendidikan Peserta Diktat
Kompetensi Widyaiswara ~
Keberlanjutan Pembetajaran
Tata Nilai dan Motivasi
Peningkatan Jenjang Pendidikan
Gambar V.3. Pengaruh kompetensi widyaiswara terhadap kualitas peserta diklat.
Pada saat selesai diklat, kinerja alumni diklat juga dipengaruhi interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan faktor dari dalam PPPG IP A tersebut diantaranya: 1. Indikator penilaian akademik tersebut lebih menekankan evaluasi aspek reaksi dan aspek pembelajaran peserta, belum menyentuh aspek perilaku peserta diklat. 2. Tidak tersentuhnya aspek perilaku dan hasil akhir peserta diklat tidak terlepas dari peran widyaiswara dalam menentukan kualitas lulusan peserta diklat.
Kualitas widyaiswara sangat ditentukan tingkat pendidikannya. Meskipun standar penjaminan mutu telah ditetapkan, tetapi hanya menyangkut proses dan bukan produk lulusan. Evaluasi materi diklat diukur melalui kualitas soal-soal evaluasi yang dibuat widyaiswaranya. Dari Tabel II. I menunjukan komposisi pendidikan tenaga fungsional (widyaiswara/instruktur) PPPG IPA, yaitu hanya satu orang
114
berkualifikasi S-3, 14 orang berkualifikasi S-2 dan 11 orang masih berkualifikasi S-1 . ldealnya kualifikasi minimal penatar adalah S-2 dan S-3 mengingat yang ditatar sebagian besar berkualifikasi S-1 dan bahkan beberapa diantara peserta diklat sudah berpendidikan S-2. Begitu tingginya produktifitas widyaiswara di PPPG IPA (tahun 2005 sudah mencapai angka 99),
me~yebabkan
waktu yang
tersedia untuk melakukan proses pembelajaran mandiri sangat terbatas. Kondisi tersebut ditambah tata nilai (kejujuran, suka menolong, berorientasi pada perilaku peserta setelah selesai diklat) dan motivasi penatarnya yang lebih mementingkan pencapaian kuantitas target.
Pada tahun 2005, hanya satu orang yang memiliki latar belakang bukan dari sains sedangkan sisanya dua puluh lima orang berasal dari sains. Latar belakang pendidikan widyaiswara PPPG IPA dapat dicermati dalam Gambar V.4 di bawah Int.
8
.------------------------,r===~
7
+-----~--------------~~
6 - + - -.......... 1- - - - - - - - - - ---r.5 - + - --1)- 1- - --r-r- ---1• 4 - + - --v. 1--- ---.. 3 + - --f.'• 1 -- --1'!; 2 4 ---,-,-----f,. 1- - -- tt 1 0 +""'___._,.........._,..............._r"'
Gambar V.4. Latar belakang pendidikan widyaiswara PPPG IPA.
Dari 26 orang widyaiswara tampak bahwa 19 orang bersal dari sekolah keguruan (IKIP) sedangkan 7 orang berasal dari MIPA. Dengan komposisi ini, menunjukan ketidakseimbangan pemahaman akan sains yang lebih banyak ditinjau dari teknikteknik pengajaran saja Disamping itu, motivasi penatarnya untuk lebih memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan) karena struktur penggajian pegawai yang belum didasarkan atas kompetensi dan prestasi. Sampai saat ini, penatar PPPG IPA yang terdiri dari widyaiswara dan instruktur tidak memiliki
115
sistem sertifikasi yang berkelanjutan dalam menatar. Hal tersebut didukung oleh sistem pendidikan nasional yang tidak mengatur kebijakan sertifikasi untuk penentuan standar kompetensi seorang penatar. Standar yang ada lebih banyak berkaitan dengan kompetensi peserta yang ditatar (guru/tenaga kependidikan IPA).
Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, ternyata sebagian besar widyaiswara pemah menjadi guru pengajar sekolah. Hanya 2 orang yang pemah menjadi dosen di IKIP Bandung (saat ini bemama UPI) dan 7 orang pemah menjadi staf administrasi di PPPG IP A. Pengalaman kerja mereka sebelum menjadi widyaiswara PPPG IP A dapat dilihat pada Tabel V .2 di bawah ini. Tabel V .2.Latar Belakang Pengalaman Kerja Widyaiswara PPPG IP A Tahun 2001
Pengalaman Kerja Sebelumnya
Jumlah Widyaiswara
Lamanya Pengalaman (tahun)
Tidak Peroab
1 s.d 4
5 s.d 8
9 s.d 12
13 s.d 16
17 s.d 20
>20
Guru Sekolah
II
6
4
I
2
l
2
27
Dosen IKIP
25
-
2
-
-
-
-
27
Staff Adm.
IS
2
6
I
-
-
-
27
Widyaiswara
27
-
-
-
-
-
-
27
I2
-
4
II
-
-
-
27
BPG Widyaiswara PPPG
Sumber: Irianto, 2001 Seluruh widyaiswara yang ada tidak pemah menjadi widyaiswara BPG (Balai Penataran Guru) di daerah. Dengan kondisi demikian, sebagian besar widyaiswara mampu memahami kesulitan mengajar sebagai guru, tetapi hanya sedikit orang yang pemah menjadi dosen. Seluruh widyaiswara tidak pemah berpengalaman mengajar guru-guru di daerah sehingga relatif sedikit mengetahui permasalahan pendidikan IP A lingkup daerah. Namun demikian, kondisi tersebut terjadi pada
116
tahun 2001. Dengan perkembangan waktu dan peningkatan alokasi dana untuk pengembangan SDM tentu terjadi perbaikan pengalaman mengajar dari widyaiswara. Sedangkan kemampuan menulis yang dimiliki widyaiswara dapat dicermati pada Tabel V.3 di bawah ini. Tabel V.3. Pengalaman Menulis Widyaiswara PPPG IPA Tahun 2001
Jumlah Widyaiswara
Jumlah Tulisan
Jenis Tulisan
41 s.d 50
>50
Tidak Pernah
I s.d 10
II s.d 20
21 s.d 30
31 s.d 40
Buku Bacaan
I7
7
I
2
-
-
-
27
Buku Kerja
6
13
5
2
-
-
-
27
Seminar
IS
9
-
-
-
-
-
27
Pelatihan
5
I7
2
I
1
-
1
27
Jumal
25
2
-
-
-
-
-
27
Majalah
17
IO
-
-
-
-
-
27
Sumber : Irianto, 200 1 Dari 27 orang widyaiswara yang diteliti, sebagian besar jarang menulis untuk seminar, jurnal dan majalah. Kebanyakan dari mereka hanya menulis untuk buku bacaan dan buku kerja siswa, serta membuat hand out untuk diklat di PPPG IPA. Dari kondis tersebut, maka dapat dimaklumi hila hasil dari evaluasi dampak diklat yang menunjukan rendahnya kemampuan guru IP A di Indonesia untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
Berkaitan dengan pengukuran kinerja berdasarkan manfaat dapat dilihat pada Tabel IV.18, Tabel IV.19 dan Tabel IV.35 yaitu evaluasi program. Dari beberapa laporan pelaksanaan diklat tersebut seluruhnya mengatakan hasilnya adalah Baik Gumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih dari 70%). Artinya hampir seluruh responden yang ditatar setuju bahwa materi yang
Il7
diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pengukuran kinerja berdasarkan dampak (impact) dan jumlah responden yang diteliti dalam laporan tersebut dapat dicennati pada Tabel V.4 di bawah ini.
Tabel V.4. Hasil Evaluasi dari Responden dan Dampak Diklat PPPG IPA 2004
No.
Uraian
Jumlah Responden
Komponen
Basil Evaluasi Nilai Skor
Klasifikasi
Butuh Penyempurnaan
Sangat Butuh Penyempurnaan
1.
Jenjang SD
20
1,65
Cukup Berdampak
Deseminasi, kompetensi guru tam atan diklat, pengelolaan pebelajaran.
Penelitian dan penulisan karya ilmiah, pengembangan karir.
2.
Jenjang SLB
39
1,33
Kurang Berdampak
Deseminasi, kompetensi guru tamatan diklat, pengelolaan pembelajaran.
Penelitian dan penulisan karya ilmiah, pengembangan karir.
3.
Jenjang SMP
116
1,91
Cukup Berdampak
Deseminasi, pengem-bangan karir.
Penelitian dan penulisan karya ilmiah.
4.
Jenjang SMA
247
1,94
Cukup Berdampak
Penelitian & penulisan karya ilmiah, pengembangan karir.
-
5.
Jenjang SMK
80
1,86
Cukup Berdampak
Deseminasi, pengembangan karir.
Penelitian dan penulisan karya ilmiah.
Sumber: Laporan Evaluasi Dampak Diklat PPPG IP A, 2004 Hal
ini
sekaligus
menunjukan
bahwa
pendidikan
dan
pelatihan
yang
diselenggarakan PPPG IPA memberikan manfaat kepada lulusan peserta pendidikan dan pelatihan. Dalam evaluasi program tersebut terdapat indikator tentang materi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan aplikasi pembelajaran dan hasil belajar siswa. Hampir seratus persen repsonden menyatakan bahwa diklat tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta.
118
Hasil dari laporan evaluasi dampak diklat tahun 2004 adalah dari seluruh jenjang diklat SD sampai dengan SMA yang dilaksanakan PPPG IP A memiliki klasifikasi Cukup Berdampak. Arti dari Cukup Berdampak sesuai Tabel V .4 adalah diklat yang dilaksanakan PPPG IPA memberikan dampak positif terhadap responden yang diteliti. namun masih membutuhkan penyempurnaan pelaksanaan diklat.
Diklat yang dilaksanakan PPPG IPA membutuhkan beberapa penyempurnaan, terutama dalam hal meningkatkan kemampuan peserta pendidikan dan pelatihan untuk meneliti dan menulis karya ilmiah. Disamping itu, alumni peserta pendidikan dan pelatihan perlu dipikirkan kelanjutan dari pengembangan karimya. Sedangkan penilaian responden dalam evaluasi dampak diklat dapat dicermati pada Tabel V.5 di bawah ini.
Tabel V.5. Penilaian Responden Evaluasi Dampak Diklat 2004 No.
Jeojaog I Nilai/Kiasifikasi
1.
SD
Nilai
2.
SLB
Nilai
Klasifikasi
Klasifikasi 3.
SMP
Nilai Klasifikasi
4.
SMA
Nilai Klasifikasi
5.
SMK
Nilai Klasifikasi
Alumni Diktat
Peogawas
Kepala Sekolab
Guru Sejawat
Komite Sekolab
Yayasan
Siswa
Hasil Akbir
1,34
1,71
1,84
1,52
1,44
2,06
1,65
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
1,98
1,52
1,40
1,69
1,65
1,41
1,33
Cukup
Cukup
Kurang
Cukup
Kurang
-
Kurang
Kurang
1,80
1,87
1,92
2,11
1,75
1,75
2,50
1,91
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
2,29
2,30
1,80
2,22
1,83
1,45
2,29
1,94
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
1,98
2,04
1,99
1,74
1,57
1,5
2,19
1,86
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Sumber: Laporan Evaluasi Dampak Diklat PPPG IP A, 2004 Dalam laporan evaluasi dampak diklat tahun 2004, khusus untuk jenjang SLB dinyatakan sebagai Kurang Berdampak (nilai terendah dalam evaluasi dampak diklat). Hal ini berarti pelaksanaan diklat PPPG IP A untuk jenjang SLB sangat membutuhkan penyempurnaan. Kondisi tersebut disebabkan orientasi peningkatan pendidikan IP A pada umurnnya untuk pendidikan orang normal. Hanya sedikit
119
perhatian diberikan untuk pengembangan pendidikan IPA bagi stswa yang memiliki kemampuan terbatas (cacat).
2. Sekolah Binaan Sasaran utama dari pengembangan sekolah binaan yang dilakukan PPPG IPA adalah guru IPA yang mengajar di sekolah tersebut. Dengan adanya desentralisasi dibidang pendidikan akan menyebabkan keanekaragaman penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah. Untuk itu diperlukan peran PPPO IPA dalam hal meningkatkan & menjamin mutu pendidikan tanpa menghilangkan ciri khas atau potensi daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya,
kinetja sekolah
binaan dapat dilihat pada Gambar V .5 di bawah ini.
anantro r - - - - - - - - - 7mantro t - - - - - - - anantro t - - - - - -- !Dlantro t - - - - - - - jcnantro t - - - - - - - :mantro + - - - - - - - - manan t - - - - - - - 1manan +---..------- - - - -- o +----~-----,--
Gambar V.5. Dana dan peserta diklat pengembangan sekolah binaan.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, perlu dilakukan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan sekolah binaan agar mutu dapat dipertahankan dan mengantisipasi adanya inovasi baru dalam pendidikan, khususnya pendidikan IPA. Kinetja dengan indikator masukan (input) sekolah binaan adalah jumlah peserta yang mengikuti diklat sekolah binaan dan besarnya dana yang digunakan. Dalam pengukuran kinetja pada Tabel IV.23, Tabel IV.24 dan Tabel IV.37, pencapaian target keuangan untuk tahun 2003, 2004 dan 2005 adalah seratus persen.
120
Begitu pula pencapaian target jumlah guru atau tenaga kependidikan IP A dari sekolah binaan yang mengikuti diklat untuk tahun 2003, 2004, dan 2005 adalah sebesar 100 %. lndikator kinerja sekolah binaan berdasarkan luaran (output) adalah jumlah peserta yang berhasil lulus. Kenyataannya jumlah peserta yang mengikuti diklat (masukan) sama dengan jumlah peserta yang dinyatakan lulus (luaran).
Dari grafik V .5 di atas tampak bahwa terdapat hubungan positif antara besamya dana dengan jumlah peserta diklat sekolah binaan. Makin besar anggaran yang dialokasikan untuk diklat sekolah binaan makin besar jumlah guru IP A pada sekolah binaan yang berhasil ditatar. Namun demikian, seperti dalam laporan kinerja diklat kinerja sekolah binaan berdasarkan indikator masukan tidak dimasukan unsur jumlah widyaiswara atau instruktur dari PPPG IPA. Padahal unsur terse but juga menentukan keberhasilan pelaksanaan diklat sekolah binaan.
Bila dilihat dari beberapa laporan pelaksanaan diklat sekolah binaan pada Tabel IV.25 untuk tahun 2004 dan Tabel IV.38 untuk tahun 2005, maka kinerja berdasarkan outcome dan benefit dapat diukur. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan hasil yang sama bahwa tahun 2004 dan 2005, peserta yang dinyatakan lulus diklat sekolah binaan (kinerja berdasarkan outcome) memiliki empat kompetensi yang sama dengan pendidikan dan pelatihan
di atas.
Disamping itu, aspek penilaian akademik dilakukan juga dengan cara yang sama seperti pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Nilai terendah dalam diklat sekolah binaan adalah B. Hampir tidak ada peserta yang mendapatkan nilai C maupun yang dinyatakan tidak lulus. Hal ini berarti seluruh peserta sudah mencapai standar kompetensi yang diinginkan. Namun demikian, kelemahan dari penilaian ini sama dengan yang terjadi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah evaluasi masih didasarkan atas reaksi dan pembelajaran, belum menenyentuh aspek perilaku dan hasil akhir peserta. Sedangkan perbedaannya dengan kegiatan diklat di atas adalah terletak pada materi yang disajikan. Jenis materi standar diklat yang dilaksanakan untuk
121
program sekolah binaan meliputi tiga hal, yaitu: materi umum, pendidikan IP A dan program IPA. Materi umum menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah, tugas dan fungsi guru dan pengembangan sekolah sebagai masyarakat belajar.
Materi pendidikan IP A menyangkut hal-hal tentang pendekatan pembelajaran, penggunaan teknik bertanya, pengenalan dan penggunaan media belajar, dan analisis Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Disamping itu juga diajarkan tentang model pembelajaran dan strategi pembelajaran, pengembangan pokok uji, penyusunan Lembar Kerja Sekolah (LKS) dan persiapan serta praktek mengajar. Sedangkan materi program IP A adalah materi yang berkaitan dengan kompetensi langsung guru IP A, yaitu materi fisika, biologi, kimia serta Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa.
Berkaitan dengan pengukuran kinerja berdasarkan manfaat dapat dilihat pada Tabel IV. 25, dan Tabel IV.38 yaitu evaluasi program Dalam evaluasi program tersebut terdapat indikator tentang materi pendidikan dan pelatihan sekolah binaan sesuai dengan kebutuhan aplikasi pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dari beberapa laporan pelaksanaan diklat sekolah binaan tersebut 100 % mengatakan hasilnya adalah baik dan sangat baik. Artinya hampir seluruh responden (yang ditatar) setuju bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan dan pelatihan untuk sekolah binaan tersebut memberikan manfaat yang cukup berarti kepada peserta diklat.
3. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PPPG IPA diperlukan pemenuhan kelengkapan fasilitas operasional, berupa: perpustakaan, laboratorium, multimedia & teknologi informasi, bengkel, ruang pameran, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat maupun pengembangan kompetensi penatar. Kinerja dengan indikator masukan (input) sarana dan prasarana adalah besamya dana yang dibutuhkan untuk menyediakan
122
sarana dan prasarana Indikator kinerja sarana dan prasarana berdasarkan luaran (output) tampak pada grafik V.6 di bawah ini.
3000
2500 t-=:.:..=:...:....:..='--==---.--.2000 t---
c25DOIXJD+ - - - - -
--
2003
a:20DOIXJD+-~~-200.000 180.000 100.000 140.000 ~ 1211.000 l 100.000 • 80.000
:1 eo.ooo 40.000 211.000 0
Fl~ 2003
Gambar V.6. Dana dan sarana prasarana terdiri dari: alat, bangunan, modul.
Indikator ini juga tidak memperhitungkan masukan berapa jumlah sumber daya manusia PPPG IPA yang dilibatkan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Dalam pengukuran kinerja pada Tabel IV.26, Tabel IV.27 dan Tabel IV.39, pencapaian target keuangan untuk tahun 2003 adalah 98 %, 2004 dan 2005 sebesar 100 %. Sedangkan pencapaian target jumlah sarana dan prasarana tahun 2003, 2004 dan 2005 adalah sebesar 100%.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam pengembangan sumber daya manusia PPPG IPA dibedakan atas pendidikan gelar dan non gelar. Para pegawai yang memiliki minat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau disebut juga rintisan pendidikan gelar diberikan kesempatan untuk memilih jurusan sesuai minat dan lingkup kerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar V.7 di bawah ini.
123
t
1:
f
c 100IXlD o~ ~~~~~~~~
Gambar V. 7. Dana dan pengembangan swnber daya manusia.
Pemberian kesempatan ini mulai dari jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Selain itu, kepada pegawai juga diberikan kursus pendek atau disebut juga pendidikan non gelar berupa latihan ketrampilan yang diselenggarakan instansi lain. Kineija dengan indikator masukan (input) pengembangan swnber daya manusia adalah jwnlah pegawai yang mengikuti pendidikan bergelar dan non gelar serta besarnya dana yang dibutuhkan.
Dalam pengukuran kinerja untuk pada Tabel IV.30, Tabel IV.31 dan Tabel IV.41, pencapaian target keuangan rintisan pendidikan gelar untuk tahun 2003, 2004 dan 2005 adalah 100 %. Untuk pencapaian target keuangan rintisan pendidikan non gelar tahun 2003 dan 2005 sebesar 100 %, namun tahun 2004 hanya mencapai 70 %. Pencapaian
target jwnlah pegawai PPPG IPA yang mengikuti rintisan
pendidikan gelar untuk tahun 2003, 2004 dan 2005 sebesar 100 %. Sedangkan untuk pencapaian target jumlah pegawai PPPG IPA yang mengikuti rintisan pendidikan non gelar untuk tahun 2003,2004 dan 2005 sebesar 100%.
Kineija rintisan pendidikan non gelar berdasarkan luaran adalah sama dengan indikator masukan, yaitu seluruh pegawai yang mengikuti kursus, diklat, atau yang diselenggarakan instansi lain dinyatakan lulus. Kelemahan dari pendidikan non gelar tersebut adalah diklat yang hanya bersifat penyegaran sehingga agak
124
sulit untuk mendapatk.an hasil (outcome) yang optimal. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan pola diktat yang berjenjang sehingga ada keberlanjutannya.
Dari keempat program kegiatan di atas, tampak bahwa pengukuran indikator kinerja berdasarkan masukan (input) dan luaran (output) di dalam laporan akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan oleh PPPG IP A. Akan tetapi untuk pengukuran kinerja hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) tidak dicantumkan dalam laporan akuntabilitas terse but karena kinerja hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) membutuhkan waktu yang panjang lebih dari 1 tahun untuk dapat diukur. Padahal untuk pengukuran indikator hasil dan manfaat sementara dapat diukur menggunakan indikator antara.
Di dalam petunjuk pelaksanaan laporan tersebut, pengukuran kinerja hanya dijelaskan
secara
normatif
sehingga
menimbulkan
kesulitan
dalam
implementasinya. Untuk diketahui, tolok ukur kegiatan diklat dan sekolah binaan dikembangkan dari laporan pelaksanaan yang diterbitkan PPPG IP A. Agar memudahkan instansi PPPG IPA mengukur kinerja hasil (outcome), manfaat
(benefit), dan dampak (impact) program kegiatan utama dapat dicermati pada Tabel V.6 di bawah ini.
125
Tabel V.6. Usulan Tolok Ukur Kinerja PPPG IPA untuk lndikator Hasil, Manfaat dan Dampak dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
No.
Tolok Ukur Kinerja
Program Kegiatan Basil
I.
Pendidikan dan Pelatihan
Dampak
Manfaat
• Peserta terlibat aktif • Materi diklat sedan antusias dalarn suai dengan kepembebutuhan mengikuti diklat. lajaran dan eva• Peserta marnpu meluasi hasil belajar rancang model pemsiswa belajaran IPA. • Peserta marnpu me- • Materi diklat merupakan tambahan nyusun proposal pepengetahuan baru. nelitian tindakan kelas. • Peserta marnpu menyusun alat evaluasi hasil kerja siswa
•
• • •
• • •
Kemarnpuan akademik untuk bidang studi IPA bagi alumni diklat. Deseminasi/ penularan hasil diklat. secara Kompetensi umum guru tamatan diklat. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Penelitian dan pengembangan karya ilmiah. Pengembangan karir. Sikap guru terhadap pembelajaran sains berKurikulum dasarkan Berbasis Kompetensi
2.
Sekolah binaan
• Sarna dengan tolok • Sarna dengan tolok ukur manfaat diklat, ukur hasil diklat, tetapi dalarn ketetapi dalarn kerangka sesuai kerangka sesuai kebutuhan daerah. butuhan daerah.
•
Sarna dengan tolok ukur darnpak diklat.
3.
Sarana dan Prasarana
• Tersedianya • Sarana dan pra- • sarana diklat dapat peralatan dan bahan pada saat dibutuhmeningkatkan kan. kompetensi peserta • Sarana dan prasarana • Sarana dan pra- • dapat berfungsi desarana diklat da-pat ngan baik. meningkatkan kompetensi penatar dan pe• Dilakukannya pegawai struktural • ningkatan fungsi PPPG IPA. peralatan. • Kunjungan ke perpustakaan oleh pe• serta diklat maupun pegawai PPPG 1PA.
Peningkatan ketrampilan menggunakan media pembelajaran alumni diklat. Kreatifitas alumni diklat dalarn pembuatan alat sesuai sumber daya lokal. Penularan peningkatan skill guru IPA dan siswa di Bandung. Kecepatan pelayanan PPPG IPA.
4.
Pengembangan SDM
• Kemarnpuan • Pendidikan dan • Penularan hasil diklat ketrampilan pegaakademik pegawai. kepada pegawai sewai sesuai dengan jawat. • Kemarnpuan skill kebutuhan pegawai. PPPG • Kompetensi pegawai IP A yang didiklat secara • Peningkatan jumlah umum. widyaiswara • Kecepatan pelayanan PPPG IPA. • Pengembangan karir.
126
V.l.2 Kinerja PPPG IPA dalam Perspektif Anggaran Lama dan Anggaran Baru
Dalam pengalokasian anggaran lama tahun 2003 pada Gambar IV .8, porsi diklat menempati urutan teratas sebesar 42%, kemudian disusul sarana dan prasarana 30 %dan urutan ketiga pegawai (gaji, tunjangan, kesehatan) 13 %. Begitu pula untuk tahun 2004 pada gambar yang sama porsi untuk diklat guru IPA menduduki tempat teratas 41 %, porsi kedua adalah sarana dan prasarana 35 %, dan pegawai (gaji, tunjangan dan kesehatan) 13 %.
Aloku l Belen)• Anggere n L•me (2003· 2004) 45 ~ .,-4'~noor-
- - - - - -l C
40 ~ 35 ~
30~ 25 ~
20 ~ 15 ~
10 ~
5~ 0~
Gambar V.8. Porsi alokasi belanja dalam anggaran lama 2003-2004. Dengan porsi diklat tidak lebih dari 41 %, menunjukan PPPG IPA belum secara ideal mengalokasikan dana yang ada sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menatar guru IPA. Sebagai contoh dalam dunia perbankan, rata-rata bank mengalokasikan assetnya untuk pinjaman maupun investasi tidak kurang dari 70 % sesuai tugasnya sebagai lembaga keuangan. PPPG IPA juga mengalokasikan dana yang relatif kecil untuk pengembangan sumber daya manusianya (tidak lebih dari 8 %). Padahal justru sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan kinerja organisasi tersebut. Berkaitan dengan dana untuk pengembangan sekolah binaan yang hanya 1 %, menyebabkan PPPG IPA kurang dapat berperan dalam mempersempit kesenjangan kualitas
127
pendidikan antara sekolah di kota dan di desa dan antara di Jawa dan di luar Jawa. Padahal fungsi dari sekolah binaan juga menjadi semacam alat simulasi bagi PPPG IPA untuk pengembangan sekolah dalam skala yang lebih luas. Kondisi sebaliknya terjadi, PPPG IPA lebih menekankan tersedianya sarana dan prasarana (30% tahun 2003 dan 35 % tahun 2004) dibandingkan ketiga program kegiatan utamanya yang dapat dicermati pada Gambar V.9 di bawah ini.
l rv-y..a.-....9~
OR:Jd!E:bia •
Gambar V.9. Rincian alokasi belanja sarana dan prasarana PPPG IPA 2003-2004.
Dari alokasi penyediaan sarana dan prasarana PPPG IPA tahun 2003, pembangunan gedung menduduki posisi terbesar, yaitu 54% disusul peralatan 29 % dan buku/modul 17 %. Demikian pula untuk tahun 2004, alokasi penyediaan sarana dan prasarana PPPG IPA porsi terbesar adalah pembangunan gedung mencapai 83 % dibandingkan peralatan 16 % dan pengadaan modul/buku yang dialokasikan hanya I %.
Paradigma yang masih dianut dalam anggaran lama ini lebih menekankan pembangunan fisik daripada pembangunan manusia. Kondisi tersebut juga merupakan dampak dari sistem anggaran tradisional yang masih terpaku pada bagaimana menghabiskan dana sesuai target yang ditentukan dan pengeluaran dana dianggap absah. Sistem anggaran lama
yang berbasis kinerja input
menyebabkan PPPG IPA lebih mempertimbangkan aspek masukan (input) dana yang besar dengan menggunakan pegawai PPPG IPA yang relatif sedikit.
128
Dengan demikian, PPPG IP A mengalokasikan kegiatan yang lebih bersifat fisik daripada bertumpu pada pembangunan manusia disebabkan: 1. Pembangunan atau rehab gedung akan menyerap dana yang besar sehingga cepat menghabiskan anggaran sesuai target yang ditetapkan. 2. Dilaksanakan secara kontraktual sehingga pertanggungjawaban dibuat oleh pihak rekanan. 3. Hanya melibatkan sedikit pegawai PPPG IPA dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan melaksanakan diklat yang membutuhkan pegawai PPPG IPA yang banyak.
Dampak yang terjadi pada kinerja PPPG IP A karena pengaruh anggaran yang lama
tersebut adalah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan serta sekolah
binaan menjadi tidak optimal dan kualitas sumber daya manusia PPPG IP A, terutama penatarnya relatif kurang berkembang yang berdampak pada kualitas lulusan peserta diklat.
Dalam anggaran baru tahun 2005, porsi diklat menempati urutan teratas sebesar 57 %, kemudian disusul pegawai (gaji, tunjangan, kesehatan) 19 %. Porsi diklat 57 % (relatif lebih tinggi daripada porsi diklat pada anggaran lama) menunjukan PPPG IP A sudah mulai ke arah yang lebih baik dalam mengalokasikan dana sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menatar guru IPA. Sedangkan kenaikan porsi belanja pegawai lebih disebabkan adanya tambahan 29 pegawai baru.
Porsi dana pengembangan sumber daya manusianya relatif tidak banyak berubah (6% tahun 2005) hila dibandingkan anggaran lama. Ini berarti masih belum tumbuh kesadaran akan pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan kinerja organisasi tersebut. Untuk lebih jelasnya seperti tampak pada Gambar V .1 0 berikut ini.
129
Alokaal Belanja Anggaran Baru (2005) 57% 60% ~----------------------------------50% 40% 30% 20% 10% 0% ~~~-~-L~~L_~~~J-~~~~--~
Gambar V.IO. Porsi alokasi belanja dalam anggaran baru 2005.
Berkaitan dengan dana untuk pengembangan sekolah binaan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 5 % dibandingkan anggaran lama. Hal ini juga menunjukan adanya perubahan ke arab yang lebih baik dalam meningkatkan peran PPPG IPA untuk menumbuhkan potensi sekolah daerah.
Sedangkan porsi dana untuk sarana dan prasarana adalah terjadi penurunan yang drastis menjadi 6 % dibandingkan dalam anggaran lama. Dalam visi renstra PPPG IPA 2005-2009 dinyatakan menjadi lembaga penatar guru IPA yang bertaraf intemasional. Namun dalam DIPA 2005 belurn dialokasikan dana perbaikan web
site sebagai salah satu situs untuk berinteraksi dalam era globalisasi.
Dengan demikian, pada periode anggaran baru (2005) PPPG IPA sudah mulai mengalokasikan dana sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penatar. Terjadi perubahan paradigma yang sebelumnya lebih berorientasi pembangunan fisik menjadi pembangunan yang bertumpu pada manusia. Penerapan sistem anggaran yang berbasis kinerja hasil (outcome) menyebabkan PPPG IPA harus mempertimbangkan kinerja diklatnya seperti yang dinyatakan dalam visi dan misinya.
130
Ada pendekatan lain untuk mengukur kinerja keuangan suatu organisasi, yaitu menggunakan nilai uang (value of money) yang terdiri dari nilai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Bila diperhatikan Tabel V. 7 mengenai rasio ekonomi yang membandingkan antara biaya realisasi dan biaya rencana
menunjukan
bahwa dalam anggaran tahun 2005 penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan lebih ekonomis dibanding dalam anggaran 2003-2004.
Tabel V.7. Perbandingan Rasio Ekonomi Anggaran Lama dan Baru
No.
Program Kegiatan
2003
2004
2005
1.
Pendidikan dan Pelatihan
92%
100%
90%
2.
Sekolah Binaan
100%
100%
100%
3.
Sarana dan Prasarana
98%
100%
100%
4.
Pengembangan SDM
100%
100%
100%
Penggunaan dana untuk sarana prasarana dalam anggaran tahun 2003 lebih ekonomis daripada anggaran tahun 2004 dan tahun 2005. Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam anggaran lama dan baru memiliki nilai ekonomis yang sama.
Rasio efisiensi yang menunjukan perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input) tampak pada Tabel V.8. Dari tabel tersebut, kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam anggaran lama tahun 2003 lebih efisien dibandingkan tahun 2004 dan anggaran baru tahun 2005. Untuk kegiatan pengembangan SDM, periode anggaran lama tahun 2004 lebih efisien dibandingkan tahun 2003 dan anggaran baru 2005. Rasio efisiensi ini mengukur tingkat masukan yang digunakan dalam menghasilkan luaran.
131
Tabel V.8. Perbandingan Rasio Efisiensi Anggaran Lama dan Baru
No.
Program Kegiatan
2003
2004
2005
I.
Pendidikan dan Pelatihan
109%
100%
100%
2.
Sekolah Binaan
100%
100%
100%
3.
Sarana dan Prasarana
102%
100%
100%
4.
Pengembangan SDM
76%
67%
100%
Untuk ras1o efektifitas yang mengukur tingkat realisasi pencapruan (output) dibandingkan output yang direncanakan, maka hasilnya dapat dicermati pada Tabel V.9 di bawah ini.
Tabel V.9. Perbandingan Rasio Efektifitas Anggaran Lama dan Baru
No.
Program Kegiatan
2003
2004
2005
I.
Pendidikan dan Pelatihan
100%
100%
90%
2.
Sekolah Binaan
100%
100%
3.
Sarana dan Prasarana
100%
100%
4.
Pengembangan SDM
76%
100%
100% 100% 100%
Dari tabel tersebut tampak kegiatan pendidikan dan pelatihan anggaran baru (2005) kurang efektif dibandingkan dalam anggaran lama (2003-2004). Kondisi tersebut juga disebabkan oleh kebijakan dalam anggaran baru.
Untuk
pengembangan SDM, anggaran lama tahun 2003 kurang efektif dibandingkan tahun 2004 dan anggaran baru 2005. Dari uraian diatas, maka hasil dari perbandingan nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas adalah ditunjukan dalam Tabel V .1 0 berikut ini.
132
Tabel V .1 0. Pengaruh Anggaran terhadap Ekonorni, Efisiensi dan Efektifitas
No.
Program Kegiatan
Ekonomis
EfiSiensi
Efektifitas
1.
Pendidikan dan Pelatihan
2005
2003
2003,2004
2.
Sekolah Binaan
-
-
3.
Sarana dan Prasarana
2003
-
-
4.
Pengembangan SDM
-
2005
2004,2005
-
Instansi yang rnenentukan pagu anggaran PPPG IP A dalam anggaran lama tarnpak dalam Tabel V.ll di bawah ini. Tabel V.ll. Kewenangan Instansi dalam Pagu Anggaran Lama 2003-2004
I.
Wewenang
Instansi
No.
Dewan Perwakilan Rakyat
Membahas rancangan APBN sampai pagu rutin dan proyek PPPG IPA serta mengesahkan APBN (pagu definitif).
2.
3.
Departemen Pendidikan Nasional
Melakukan pembahasan dengan DPR, Bappenas dan
(Sekjen)
Ditjen Anggaran.
Bappenas
Menentukan
prioritas
pembangunan
arab
serta
pembiayaan kegiatan Departemen Teknis. 4.
5.
pagu
rutin
dan
proyek
melalui
Ditjen Anggaran
Menentukan
Departemen Keuangan
penerbitan SPAAR dan SPAAP.
PPPG IPA
Mengajukan usulan kegiatan dan konsep dokumen anggaran.
6.
Kanwil Ditjen Anggaran
Atas dasar SPAAR dan SPAAP membahas usulan kegiatan PPPG IPA dan menetapkan pagu terakhir.
133
Akibat dari keterlibatan enam instansi tersebut menyebabkan penyelesaian dokumen anggaran berkisar antara bulan Maret-Mei. Padahal awal tahun anggaran baru berlaku sejak bulan Januari sehingga PPPG IPA hanya memiliki waktu maksimal sembilan bulan untuk melaksanakan kegiatannya. Meskipun pagu definitif telah ditetapkan oleh DPR, tetapi dalam perkembangannya pagu dana satuan kerja bisa berubah. Hal ini menyebabkan PPPG IPA harus melakukan optimisasi anggaran dengan cara melakukan perubahan perencanaan. Dalam anggaran baru kewenangan instansi untuk penentuan pagu PPPG IPA seperti yang terlihat pada Tabel V.12 di bawah ini. Tabel V.12. Kewenangan lnstansi dalam Penetapan Pagu Anggaran Baru 2005
1.
Wewenang
Instansi
No.
Dewan Perwakilan Rakyat
Membahas rancangan APBN sampai pagu PPPG IPA serta mengesahkan APBN (pagu definitif).
2.
3.
Departemen Pendidikan Nasional
Melakukan pembahasan dengan DPR, Bappenas dan
(Sekjen)
Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
Bappenas
Menentukan
prioritas
arab
pembangunan
penyelarasan Rencana Kerja antar
serta
Kementerian
/Lembaga dan daerah. 4.
Ditjen Anggaran dan Perimbangan
Atas dasar APBN dan Keppres (pagu defmitif)
Keuangan Departemen Keuangan
melakukan penelaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian !Lembaga (RKA-KL).
5.
Ditjen Perbendaharaan
Atas dasar APBN dan Keppres (pagu defmitif)
Departemen Keuangan
menerbitkan
Surat
Rincian
Alokasi
Anggaran
(SRAA). 6.
PPPG IPA
Atas RKA_ KL yang sudah ditelaah tersebut dan SRAA mengajukan konsep dokumen anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
7.
Kanwil Ditjen Anggaran
Atas dasar SRAA tersebut menelaah RKA-KL PPPG IPA dan mengesahkan pagu definitif.
134
Untuk anggaran baru tahun 2005, proses penentuan pagu dan alokasi dana melibatkan tujuh instansi, yaitu DPR, Depdiknas, PPPG IP A, Bappenas, Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bandung. Sistem anggaran yang baru inipun temyata belum dapat mencapai target waktu penyelesaian dokumen anggaran pada awal tahun anggaran baru, yaitu bulan Januari. Dampaknya adalah sisa waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan hanya delapan bulan.
Berbeda dengan anggaran lama, dalam sistem anggaran baru tersebut wewenang masing-masing instansi lebih jelas sehingga pagu definitif yang telah ditetapkan DPR tidak dapat diubah tanpa persetujuan DPR. Kondisi ini menyebabkan adanya kepastian pagu anggaran sehingga memudahkan PPPG IP A dalam menyusun rencana kegiatan. Walaupun demikian, terjadi tumpang tindih kegiatan antara Ditjen Perimbangan Keuangan dan Keuangan Daerah dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang kegiatannya sama-sama menelaah RKA-KL.
Proses pencruran dalam anggaran lama dapat dicermati dalam Gambar V .11 seperti yang terlihat di bawah ini.
PPPG IPA
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
PENGAJUAN SPP 1-
Q -
...__
PENGUJIAN SPP
-
q -
PENERBITAN SPM
.._
-
Gambar V.ll. Proses pencairan dana dalam anggaran lama 2003-2004.
Dalam anggaran lama tahun 2003-2004, proses pencairan membutuhkan waktu rata-rata tiga hari. Tahapan pencairan dana yaitu penerbitan SPP, pengujian SPP dan penerbitan SPM. Dengan waktu pencairan dana dalam tiga hari tersebut, PPPG IPA relatif tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
135
Hasil kegiatan PPPG IPA dan realisasi dana akibat waktu pencairan dana yang relatif pendek tersebut ditunjukan dalam Gambar V .12 di bawah ini.
"-rklnan At•ll•••l Angg.~r•n Btru (2001) 100% .,..--
--------
90% - 1 - - - - -
12J%
80% - l - - - - -
IDA.
70% - 1 - - - - -
80% - l - - - - -
~
50% - 1 - - - - -
ED'Io
40% -l--- - ~ -~----20% - 1 - - -- -
4:Pio 4JYo
10% - 1 - - - - 0% - 1 - - - - -
0'/o
~""~
<§~
~""?
~q?
Gambar V.12. Realisasi dana anggaran lama 2003-2004 dan anggaran baru 2005. Berbeda dengan anggaran lama, dalam anggaran baru proses pencairan relatif panjang sesuai Gambar V .13 di bawah ini.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU IPA
\ PEMBUATAN KOMITMEN
_.
~
PENERBITAN SPM
PENGUJIAN PENERBITAN SPM SPPD ~
'
\...
Gambar V.l3. Proses pencairan dana dalam anggaran baru 2005. Proses pencairan dana dalam anggaran baru terdiri dari: pembuatan komitmen, pengajuan SPP, pengujian SPP dan pembuatan SPM, pengujian SPM, dan penerbitan SP2D yang berakibat adanya waktu yang lebih lama berkisar lima hari menyebabkan realisasi keuangan sampai bulan September 2005 sebesar 74% dan sampai dengan akhir Desember 2005 diperkirakan hanya mencapai 90 %. Untuk lebih jelasnya, ringkasan pengaruh anggaran terhadap kinerja PPPG IPA dapat dilihat pada Tabel V.l3 di bawah ini.
136
Tabel V.l3. Perbandingan Pengaruh Anggaran Lama 2003-2004 dan Anggaran Baru 2005 terhadap Kinerja Program Kegiatan Utama PPPG IP A
No.
Aspek
Anggaran Lama
Anggaran Baru
I.
Sistem Anggaran
Dengan sistem anggaran tradisional dan kinerja berbasis input, menyebabkan PPPG IPA kurang fokus mengalokasikan dana sesuai tupoksi tetapi lebih fokus pada bagaimana membelanjakan anggaran sesuai aturan yang ditentukan.
Dengan sistem anggaran kinerja berbasis basil (outcome), PPPG IPA lebih fokus mengalokasikan dana sesuai tupoksi sehingga kinerja output diklat meningkat.
Menganut paradigma pembangunan fisik daripada pembangunan manusia Melibatkan 6 instansi yang masing-masing sangat menentukan pagu (tumpang tindih wewenang) dan pengalokasian anggaran sehingga dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja kegiatan.
Mulai bergeser ke paradigma pembangunan manusia.
2.
Pendekatan pembangunan
3.
Keterlibatan Instansi
Namun masih belum mengalokasikan dana secara proporsional untuk pengembangan SDM.
Melibatkan 7 instansi, tetapi adanya kepastian pagu sehingga lebih dapat memenuhi pencapaian target kinerja kegiatan. Tumpang tindih wewenang di dalam Departemen Keuangan antara Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan dengan Ditjen Perbendaharan (Kanwil Ditjen Perbendaharan).
4.
Pendekatan Nilai Uang
Untuk kegiatan diklat lebih efisien Kegiatan diklat lebih ekodan efektif, sekolah binaan relatif nomis.sekolah binaan relatif sama dengan anggaran baru sama dengan anggaran lama, SDM lebih sarana & prasarana lebih pengembangan efisien. ekonomis
5.
Waktu Penyelesaian Dokumen Anggaran
Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen anggaran 2 bulan dan selesai pada akhir Maret s.d Mei. (seharusnya paling lambat Januari)
Waktu yang penyelesaian 1 bulan dan (seharusnya Januari).
6.
Realisasi Pencairan Dana
Proses pencairan dalam 3 tahap sehingga waktu yang dibutuhkan hanya 3 hari. Kondisi ini masih belum menghambat pelaksanaan kegiatan PPPG IPA. (Tidak sesuai dengan aturan pencairan dana yang ditetapkan maks. I hari.)
Proses pencairan dalam 5 tahap sehingga waktu yang dibutuhkan 5 hari. Kondisi ini sudah mulai menghambat pelaksanaan kegiatan PPPG IPA. (Tidak sesuai dengan aturan pencairan dana yang ditetapkan maks. I hari)
dibutuhkan untuk dokumen anggaran selesai akhir April paling lambat I
137
V.1.3 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Setelah analisis kinerja PPPG IP A dalam perspektif laporan akuntabilitas instansi pemerintah dan perspektif anggaran di atas, selanjutnya dianalisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman atau dikenal dengan SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opprtunities, Threat) seperti diuraikan di bawah ini.
1. Kekuatan (Strengths) S.1 Memiliki fasilitas gedung yang layak untuk kegiatan diklat guru IP A S.2 Standar pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi ISO 9001. S.3 Alokasi dana relatif fokus ke tupoksi diklat PPPG IP A. S.4 Memiliki visi dan misi yang mencerminkan tugas pokok lembaga PPPG IP A.
2. Kelemahan (Weaknesses) W.l Jumlah widyaiswara/instruktur relatif sedikit dibandingkan jumlah yang ditatar. W.2 Sebagai lembaga penatar guru IPA SD, SMP dan SMA, jumlah widyaiswara yang memiliki pendidikan S-2 dan S-3 relatif sedikit. W.3 Pengukuran kinerja organisasi hanya berdasarkan masukan dan luaran, tetapi tidak melakukan pengukuran kinerja berdasarkan hasi, manfaat dan dampak, kecuali untuk kegiatan diklat. W.4 Standar diklat yang ada terutama untuk pendidikan normal, masih belum berorientasi untuk orang cacat. W.5 Alokasi dana untuk pengembangan sumber daya manus1a dan sekolah binaan masih rendah. W.6 Silabus yang ada kurang mendorong kreatifitas membuat alat peraga IPA yang berbasis sumber daya lokal. W. 7 Struktur organisasi yang belum mencerminkan tugas pokok dan fungsi lembaga PPPG IP A. W.8 Belum berfungsinya situs internet PPPG IPA dan kurangnya akses ke perpustakaan elektronik dunia.
138
3. Peluang (Opportunities) 0.1
Jurnlah guru IPA SD, SMP dan SMA di Indonesia sangat besar mencapai satu setengah j uta orang.
0.2
Adanya kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan Local Education
Center (LEC) yang masih membutuhkan lembaga penatar tingkat nasional. 0.3
Memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan IPA luar negeri seperti SEAMO dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan IP A.
4. Ancaman (Threats) T.1
Dalam era globalisasi, masuknya lembaga penatar IP A asing.
T.2
Sistem penggajian penatar yang belurn didasarkan atas prestasi sehingga widyaiswara kurang dapat meningkatkan kapasitas diri.
T.3. Rekrutmen widyaiswara ditentukan oleh lembaga lain di luar PPPG IPA. T.4
Belurn terbentuknya standar sertifikasi yang berkelanjutan untuk penatar.
Selanjutnya untuk menentukan strategi disusun matrik seperti Tabel V.l4 di bawah ini. Tabel V.l4. Matrik Identifikasi Strategi PPPG IPA
~
Peluang (0)
Ancaman(T)
Kekuatan (S)
S-0
S-T
Kelemahan (W)
W-0
W-T
al
Identifikasi strategi yang dapat digunakan untuk kebijakan PPPG IP A: S-0
Manfaatkan standar pendidikan dan pelatihan berjenjang yang telah memenuhi ISO 9001 untuk menatar lebih banyak lagi guru IPA. - Manfaatkan standar diklat tersebut untuk dapat berperan dalam membantu Local Education Center (LEC) meningkatkan pendidikan IP A sesuai potensi daerahnya melalui penyelenggaraan diklat.
139
- Optimalkan penggunaan gedung untuk peningkatan jumlah peserta diklat. - Manfaatkan alokasi dana untuk penyelenggaraan diklat secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja diklat. - Manfaatkan visi misi yang ada untuk menggerakan segenap potensi sumber daya PPPG IP A dalam mencapai tujuan organisasi. W-0
Tingkatkan jumlah widyaiswara PPPG IP A melalui seleksi pegawai non fungsional dan bekerjasama dengan universitas dan LEC. - Manfaatkan dana yang ada secara optimal untuk dapat mendidik wiyaiswara ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-2 dan S-3) melalui cost sharing antara PPPG IP A dengan widyaiswara. - Lakukan pengukuran kinerja organisasi yang berbasis hasil
(outcome) dengan menggunakan tolok ukur usulan dalam penelitian ini sesuai pendekatan anggaran baru. - Perbaiki standar diklat yang ada yang lebih berorientasi pendidikan IP A untuk semua orang termasuk siswa Sekolah Luar Biasa. - Terapkan program pengimbasan bagi pegawai yang telah mengikuti diklat kepada pegawai lain yang bel urn mengikuti diklat. - Terapkan program pengimbasan bagi sekolah yang telah mengikuti pembinaan kepada sekolah di sekitarnya. - Terapkan dalam silabus diklat untuk membuat alat peraga IP A yang berbasis sumber daya lokal sebagai syarat kelulusan peserta diklat. - Mengusulkan revisi struktur organisasi yang lebih mencerminkan tugas pokok lembaga diklat kepada Mendiknas dan Menpan. - Lakukan perbaikan situs internet PPPG IP A. sehingga dapat berfungsi dengan baik.
S - T
Terapkan pola standar diklat berjenjang untuk meningkatkan kompetensi widyaiswara PPPG IP A.
W- T
Melakukan
perombakan
struktur
organisasi
terutama
untuk
pelaksanaan diklat dan optimisasi anggaran untuk meningkatkan kinerja widyaiswara dan pengembangan SDM.
140
V.2 Kesimpulan Dari anal isis mengenai perkembangan kinerja PPPG IP A dalam peri ode anggaran lama (2003-2004) dan anggaran baru (2005), selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: 1.
Terdapat hubungan positif antara besamya dana yang berasal dari APBN dengan kinerja pendidikan dan pelatihan guru IP A, sekolah binaan, sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia PPPG IP A.
2.
Perkembangan kinerja program kegiatan utama PPPG IP A, yaitu pendidikan dan pelatihan guru IP A, sekolah binaan, sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia PPPG IP A yang diukur dengan model pengukuran kinerja laporan akuntabilitas berbasis indikator masukan (input) dan luaran (output) menunjukan adanya kenaikan dari segi kuantitas pada periode anggaran lama dan anggaran baru..
3.
Hasil laporan pelaksanaan diklat dan sekolah binaan yang menunjukan kinerja hasil (outcome) dan manfaat (benefit) untuk pelaksanaan diklat adalah penilaian akademik lulusan diklat relatif baik dan bermanfaat bagi peserta diklat. Meskipun demikian, evaluasi yang dilakukan tersebut masih sebatas penilaian reaksi dan penilaian pembelajaran dari widyaiswara.
4.
Hasil laporan evaluasi dampak diklat menyatakan bahwa diklat yang diselenggarakan PPPG IP A berdasarkan indikator dampak (impact) menyatakan cukup berdampak terhadap alumni diklat dan lingkungannya. Disampimg itu, hasil tersebut juga menunjukan perlu penyempumaan diklat terutama dalam kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah dan pengembangan karir alumni diklat. Khusus untuk jenjang Sekolah Luar Biasa, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PPPG IP A dirasakan kurang berdampak bagi penggunanya.
5.
PPPG IPA tidak melakukan pengukuran kinerja hasil (outcome), manfaat
(benefit) dan dampak (impact) untuk kegiatan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia. Begitu pula untuk sekolah binaan tidak diukur kinerja dampaknya. Hal tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa ketiga indikator di atas hanya dapat diukur dalam waktu yang lama lebih dari satu tahun.
141
6.
Pengaruh anggaran lama terhadap kinerja program kegiatan PPPG IP A adalah pengalokasian dana belum fokus pada tugas pokok dan fungsi organisasi, berorientasi pada pembangunan fisik, adanya kemungkinan pengurangan pagu dana yang menyebabkan perubahan perencanaan dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan dokumen penganggaran. Namun disisi lain pencairan dana membutuhkan waktu yang relatif pendek sehingga dapat mengantisipasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
7.
Pengaruh anggaran bam terhadap kinerja program kegiatan PPPG IP A adalah pengalokasian dana sudah mulai fokus pada tugas pokok dan fungsi organisasi, berorientasi pada pembangunan manusia, adanya kepastian pagu dana sehingga memudahkan dalam perencanaan kegiatan dan penyelesaian dokumen penganggaran membutuhkan waktu yang relatif pendek. Namun disisi lain pencairan dana membutuhkan waktu yang relatif panjang.
8.
Dengan pendekatan nilai uang (value of money) yang meliputi tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas untuk kegiatan PPPG IP A pada peri ode anggaran bam temyata tidak selalu lebih ekonomis, efisien, dan efektif dibandingkan periode anggaran lama.
9.
Strategi yang perlu dilakukan PPPG IPA dari hasil analisis menggunakan pendekatan SWOT adalah sebagai berikut: a.
Mengoptimisasikan penggunaan gedung yang ada untuk pelaksanaan diklat sehingga dapat meningkatkanjumlah peserta yang ditatar.
b.
Meningkatkan jumlah widyaiswaralinstruktur PPPG IP A melalui pengalihan pegawai administrasi yang berpendidikan sains untuk jenjang S-2 dan S-3 menjadi pegawai fungsional. Untuk pelaksanaan tersebut dapat bekerjasama dengan lembaga universitas.
c.
Memanfaatkan dana yang ada secara optimal agar dapat mendidik wiyaiswara /instruktur ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-2 dan S-3) melalui cost sharing antara PPPG IPA dengan widyaiswara bersangkutan.
142
d.
Melakukan pengukuran kinetja organisasi yang berbasis hasil (outcome) dengan menggunakan tolok ukur usulan dalam penelitian
ini sesuai paradigma anggaran baru. e.
Memperbaiki pola pelaksanaan diklat yang lebih berorientasi pendidikan IPA untuk semua orang termasuk siswa Sekolah Luar Biasa.
f.
Menerapkan program pengimbasan bagi pegawai yang telah mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia kepada pegawai lain yang belum mengikuti diklat.
g.
Menerapkan
program
pengimbasan bagi
sekolah yang telah
mengikuti pembinaan oleh PPPG IP A terhadap sekolah lain di sekitarnya. h.
Menerapkan pembuatan alat peraga IP A yang berbasis sumber daya lokal dalam silabus diklat sebagai syarat kelulusan peserta diklat.
1.
Mengusulkan revisi struktur organisasi yang lebih mencerminkan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga diklat guru IPA kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
J.
Melakukan perbaikan situs internet PPPG IP A sehingga dapat berfungsi dengan baik.
k.
Memanfaatkan standar diklat yang telah mendapatkan ISO 9001 untuk dapat bersaing dengan lembaga diklat sains asing.
I.
Menerapkan sertifikasi berkelanjutan bagi widyaiswara melalui pola standar
diklat
betjenjang
widyaiswara PPPG IP A.
untuk
meningkatkan
kompetensi
143
V.3 Saran
Untuk dapat meningkatkan kinerja PPPG IPA dalam perspektif anggaran, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang digunakan PPPG IPA hanya mengukur persentase pencapaian kinerja. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model yang dapat mengukur kriteria keberhasilan kinerja organisasi PPPG IPA. 2. Dalam pengukuran kinerja kegiatan PPPG berdasarkan masukan (input) perlu memasukan unsur sumber daya manusia (pegawai dan widyaiswara) yang dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. 3. Untuk melaksanakan pengukuran kinerja berdasarkan indikator hasil, manfaat dan dampak sesuai yang diusulkan dalam bagian analisis, dapat gunakan instrumen dalam bentuk angket atau wawancara. 4. Dalam pelaksanaan anggaran baru seperti yang tercantum dalam surat edaran No.050/PB/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang petunjuk teknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN khususnya bagian pengujian SPM perlu direvisi. Pada pengujian tersebut, hanya perlu memeriksa otorisasi tanda tangan pembuat SPM dan pagu belanja sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana menjadi lebih singkat tanpa mengurangi akuntabilitas pencairan dana. 5. Perlu ditinjau kembali kewenangan kedua unit eselon I di Departemen Keuangan antara Ditjen Anggaran Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan
(Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan
Bandung)
untuk
menghindarkan adanya tumpang tindih wewenang penelaahan RKA-KL seperti yang tercantum dalam petunjuk teknis 2005.
Selanjutnya untuk melengkapi dan menindak lanjuti penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap kinerja lulusan diklat guru IPA dalam perspektif anggaran agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan IPA untuk siswa SD, SMP dan SMA.
DAFTAR PUSTAKA
1. --------,(2005), Rencana Strategis PPPG IPA tahun 2005-2009, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 2.
--------,(2003),Program Kerja PPPG IPA 2003, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IP A.
3. --------,(2004),Program Kerja PPPG IPA tahun 2004, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 4.
--------,(2005),Program Kerja PPPG IPA tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA.
5. --------,(2003),Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IPA 2003, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IP A. 6. --------, (2004), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPPG IPA 2004, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 7.
--------,(2003),Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2003, Departemen Pendidikan N asional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA.
8. --------,(2004),Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2004, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 9. --------,(2005), Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 10. --------,(2004), Laporan Evaluasi Dampak Diklat tahun 2004, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IP A. 11. --------,(2004),Laporan Pelaksanaan Sekolah Binaan tahun 2004, Departemen Pendidikan N asional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 12. --------,(2005),Laporan Pelaksanaan Sekolah Binaan tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 13. --------,(2003),Laporan Inventaris Kantor tahun 2003, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 14. --------, (2004),Laporan Inventaris Kantor tahun 2004, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA. 15. --------,(2005), Laporan Inventaris Kantor tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA.
144
145
16. --------,(2004),Pedoman Umum Pendayagunaan Aparatur Negara. 17.
Evaluasi
LAKIP,
Kementerian
--------,(2003), Analisis Proyek Pemerintah, Departemen Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
18. --------,(2003),Perencanaan Anggaran Rutin dan Pembangunan. Departemen Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 19. --------,(2003), Perbendaharaan, Departemen Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 20.
--------,(2005), Kebijakan Fiskal dan APBN, Departemen Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
21.
--------,(2005),Perencanaan Anggaran DIPA. Departemen Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
22.
--------,(2005), Perbendaharaan, Departemen Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
23.
........... ,(2005),Governace, Pusat Penelitian Kebijakan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Unpad.
Publik
dan
24. Amalia, Suryani,(2004), Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, UAD, BPK Perwakilan Yogyakarta, Yogyakarta. 25. Ashari,(2003), Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Era Persaingan Bebas, Jurnal Forum, Universitas Indonesia. 26.
Bambang,(2004), Pengaruh Tingkat Kepentingan Guru Dalam Kebijakan Diklat Sekolah Binaan PPPG IPA terhadap Kinerja Guru IPA pada SD Karang Pawulang Bandung, Tesis Program Pascasarjana, Universitas
27. Irianto, Bambang,(2001), An Investigation of Current Problems Facing the Science Teachers' Development and Training Centre in Indonesia, PhD Program, Curtin University of Technology. 28.
Kusnadi,(1999),Akuntansi Pemerintah Publik, Malang.
29.
Mahmudi,(2005),Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
30.
Sabeni,(1998), Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah, BPFG, Yogyakarta.
31.
Suyadi,( 1997), Kebijakan Kinerja Karyawan,BPFG, Yogyakarta.
Universitas Brawijaya,
LAMPI RAN
Lampiran A Tabell. Perhitungan Rasio Ekonomi 2003 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Dana
3.I75.540.000 88.046.000 2.073.070.000 730.339.000
Target Dana
3.457.593.000 88.046.000 2.II7.007.000 730.339.000
Rasio Ekonomi
92% IOO% 98% IOO%
Tabel 2. Perhitungan Rasio Efiensi Rencana 2003 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Rencana Dana
3.457.593.000 88.046.000 2.II7.007.000 730.339.000
Rencana Output
1.108 22 65.07I I20
Rasio Efisiensi Rencana
0,000032% 0,000025% 0,003074% O,OOOOI6%
Tabel3. Perhitungan Rasio Efisiensi Realisasi 2003 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Dana
.I75.540.000 88.046.000 2.073.070.000 730.339.000
Realisasi Output
l.I08 22 65.07I 9I
Rasio Efisiensi Realisasi
0,000035% 0,000025% 0,003I39% 0,000012%
Tabel4. Perhitungan Rasio Efisiensi 2003 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Rasio Efisiensi Rencana
0,0000320% 0,0000250% 0,0030737% O,OOOOI64%
146
Rasio Efisiensi Realisasi
0,00003% 0,00002% 0,00314% O,OOOOI%
Rasio Efisiensi
I09% 100% I02% 76%
147
Tabel5. Perhitungan Rasio Efektifitas 2003 No.
1 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Output
Target Output
1.108 22 65.071 91
1.108 22 5.071 120
Rasio Efektifitas
100% 100% 100% 76%
Tabel 6. Perhitungan Rasio Ekonomi 2004 No.
1 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Dana
4.875.343.000 99.814.000 3.853.436.000 462.315.000
Target Dana
4.875.343.000 99.814.000 3.853.436.000 462.315.000
Rasio Ekonomi
100% 100% 100% 100%
Tabel 7. Perhitungan Rasio Efisiensi Rencana 2004 No.
1 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Rencana Dana
4.875.343.000 99.814.000 3.853.436.000 462.315.000
Rencana Output
1.826 90 187.784 52
Rasio Efisiensi Rencana
0,0000375% 0,0000902% 0,0048732% 0,0000112%
Tabel 8. Perhitungan Rasio Efisiensi Realisasi 2004 No.
1 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Dana
4.875.343.000 99.814.000 3.853.436.000 462.315.000
Realisasi Output
1.826 90 187.784 35
Rasio Efisiensi Realisasi
0,0000375% 0,0000902% 0,0048732% 0,0000076%
148
Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi 2004 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Rasio Efisiensi Rencana
0,0000004 0,0000009 0,0000487 0,0000001
Rasio Efisiensi Realisasi
Rasio Efisiensi
100% 100% 100% 67%
0,0000004 0,0000009 0,0000487 0,0000001
Tabel 10. Perhitungan Rasio Efektifitas 2004 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Output
Rasio Efektifitas
Target Output
100% IOO% IOO% 67%
I.826 90 I87.784 52
1.826 90 I87.784 35
Tabel11. Perhitungan Rasio Ekonomi 2005 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Dana
5.4I9.312.000 697.000.000 75l.l68.000 43.376.000
Rasio Ekonomi
Target
6.02I.458.000 697.000.000 51.168.000 43.376.000
90% IOO% IOO% IOO%
Tabel 12. Perhitungan Rasio Efisiensi Rencana 2005 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Rencana Dana
6.02I.458.000 697.000.000 5I.I68.000 943.376.000
Rencana Output
2.884 324 7.209 131
Rasio Efisiensi Rencana
0,0000479% 0,0000465% 0,0009597% O,OOOOI39%
149
Tabel 13. Perhitungan Rasio Efisiensi Realisasi 2005 No.
I 2 3 4
Realisasi Output
Realisasi Dana
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
5.419.312.000 697.000.000 751.168.000 943.376.000
2.596 324 7.209 131
Rasio Efisiensi Realisasi
0,0000479% 0,0000465% 0,0009597% 0,0000139%
Tabel 14. Perhitungan Rasio Efisiensi 2005 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Rasio Efisiensi Rencana
0,000048% 0,000046% 0,000960% 0,000014%
Rasio Efisiensi Realisasi
0,00004790% 0,00004648% 0,00095971% 0,00001389%
Rasio Efisiensi
100% 100% 100% 100%
Tabel 15. Perhitungan Rasio Efektifitas 2005 No.
I 2 3 4
Program Kegiatan
Diklat Sekolah Binaan Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM
Realisasi Output
2.596 324 7.209 131
Target Output
2.884 324 7.209 131
Rasio Efektifitas
90% 100% 100% 100%
Lampiran B Kriteria Nilai Uang (value of money) menurut Suharyani (2004) dapat mengukur tingkat ekonomis, efisien dan efektifitas penggunaan dana suatu kegiatan organisasi. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:
Rasio Ekonomi
Makna
Kurangdari90%
Sangat Ekonomis
90 % sampai 94,99 %
Ekonomis
95 % hingga 100 %
Cukup ekonomis
100,01% hingga 105%
Kurang ekonomis
Lebih besar dari 105 %
Tidak ekonomis
Rasio Efisiensi
Makna
Lebih besar dari 105 %
Sangat Efisien
100,01% hingga 105%
Efisien
95 % hingga 100 %
Cukup efisien
90 % sampai 94,99 %
Kurang efisien
Kurang dari 90 %
Tidak efisien
Rasio Efektifitas
Makna
Lebih besar dari 105 %
Sangat Efektif
100,01 % hingga 105 %
Efektif
95% hingga 100%
Cukup efektif
90 % sampai 94,99 %
Kurang efektif
Kurang dari 90 %
Tidak efektif
150
