ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011-2015
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh: KIKY MURYANTI B 200 130 345
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2017
HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011-2015
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
KIKY MURYANTI B 200 130 345
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh Dosen Pembimbing
(Drs. Eko Sugiyanto, M.Si)
ii
i
HALAMAN PENGESAHAN ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011-2015 Oleh: KIKY MURYANTI B 200 130 345 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Kuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada Hari Sabtu, 03 Juni 2017 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji: Ketua Penguji
: Drs. Eko Sugiyanto, M.Si
(………………………..)
Anggota Penguji I
: Dra. Erma Setiawati, Ak., M.M
(………………………..)
Anggota Penguji II
: Drs. Yuli Tri Cahyo, Akt., M.M
(………………………..)
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
iii
ii
(Dr. Syamsudin, M.M) PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memeperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Surakarta, 4 Juli 2017 Penulis
KIKY MURYANTI B 200 130 345
iv iii
ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011-2015 Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri tahun angggaran 2011-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Wonogiri yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode tahun anggaran 2011-2015. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan teknik analisis efisiensi dan efektivitas untuk menilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Hasil penenelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran. Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Anggaran, Efisiensi, Efektivitas. Abstract This research is aimed to analyze local goverment performance of Wonogiri in fiscal year 2011-2015. The data that used in this research was secondary data that would gert from Departement’s Financial Management local goverment of Wonogiri in form of Budget Realization Report in fiscal year 2011-2015. This research is discriptive study using analytical techniques to asses efficiency and effectiveness of local goverment performance of Wonogiri. The result of this research showed that, development level effectiveness of local goverment Wonogiri fiscal year 2011-2015 can be said to be very effective, is to have an average effectiveness ratio above 100%, while growth rate efficiency of financial local goverment Wonogiri in fiscal year 2011-2015 can be quite efficiency in managing the financial budget with the region showed a decrease in level of efficiency indicated that performance improvement have been made by the local goverment. Nevertheless, greater the value of efficiency approaching 100% or more than 100% indicates poor efficiency levels with an indication of the tendency budget waste. Keyword: Local Goverment Performance of Wonogiri, Budget, Efficiency, Effectiveness. 1
1.
PENDAHULUAN Mewujudkan good goverment diperlukan perubahan paradigma pemerintahan
yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan
pemerintah
daerah
kepada
pemerintah
pusat,
serta
bisa
memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efesiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan,
serta
efektif
dalam
artian
mencapai
tujuan
dan
sasaran
(Sumenge:2012). Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diganti dengan UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing daerah. Dalam UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem 2
keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan (Dien et al, 2015). Julita (2015) mengemukakan anggaran sebagai rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif selama jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran. Berdasarkan data APBD 2010 (per 25 juni 2010) yang dikutip di Vivanews dari laman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, memang terlihat banyak daerah porsi belanja pegawai diatas 50%. Beberapa kabupaten itu terdapat di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Salah satu daerah dengan belanja pegawai terbesar adalah Wonogiri, dengan presentasi 73%. Kabupaten Wonogiri dengan belanja pegawai Rp.646,044M sementara total pendapatan daerah Rp.879,303M dan memiliki PAD Rp.64,818M. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gunawan meminta kepada daerah agar memiliki terobosan dalam pengaturan anggaran. Menurut distribusi anggaran pusat ke daerah setiap tahunnya naik 50%, tahun 2012 saja mencapai Rp.437,1 trilliun. Namun distribusi anggaran tersebut mencapai 83% dari pendapatan daerah. Sementara hanya 17% belanja daerah yang dibiayai dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemendagri mencatat, hanya 39% APBD yang terserap untuk belanja aparatur atau membayar gaji pegawai (Vivanews, 29-8-2011). Serapan anggaran yang tidak optimal menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menjadi salah satu dasar keterkaitan penulis untuk menganalisis secara khusus anggaran dan realisasi kegiatan keuangan pada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri, bahwa kinerja
3
pemerintah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dien et al (2015) yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) Objek penelitian, yaitu pemerintahan daerah kabupaten Wonogiri (2) tahun penelitian, menggunakan tahun perbandingan anggaran 2011-2015.
2.
METODE
2.1 Tipe Penelitian dan Unit Analisis Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian diskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Sugiyono (2009:206) menyatakan bahwa analisis diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten Wonogiri, sedangkan secara kuantitatif dihitung perkembangan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten wonogiri. Unit analisis pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015. 2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015, yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Wonogiri berupa laporan tahunan yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tak terduga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah 4
penelitian dan sebagai institusi melalui data seri waktu (time series) pengumpulan data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah(DPKD) Kabupaten Wonogiri 2.3 Konsep dan Definisi Operasional Variabel Dalam memahami pengertian dan penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa batasan dan pengertian dasar/konsep operasional dari variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 2.3.1
Anggaran Mardiasmo (2009:61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial,
sedangka penganggaran adalah proses atau metoda untuk
mempersiapkan suatu anggaran. 2.3.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut PP RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
2.3.3
Pendapatan Daerah (PAD) Menurut UU No. 32 tahun 2004 Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004, terdiri dari: a. Pendapatan Asli daerah (PAD), berasal dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. b. Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
5
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 2.3.4
Belanja Daerah Peraturan
Pemerintah
No 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2.4 Teknik Analisis Data 2.4.1
Analisis Efektivitas Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan
dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wesely). Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semaki tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut: 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃
Rasio efektivitas = 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 x 100% Sumber: Mahmudi (2013:141). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:
6
1. Sangat efektif
:
>100%
2. Efektif
:
100%
3. Cukup efektif
:
90%-99%
4. Kurang efektif
:
75%-89%
5. Tidak efektif
:
<75%
Sumber: Mahmudi (2013:141). 2.4.2
Analisis Efisiensi Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan
antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Yulianti, 2015). Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisisensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit kerja A lebih efisisen dibandingkan unit kerja B. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:
7
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚
Rasio Efisiensi = 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 x 100% Sumber: Mahmudi (2013:164). 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Analisis Efektivitas Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Rasio Efisiensi =
𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐀𝐃
x 100%
Sumber: Mahmudi (2013). 69.959.948.378
Tahun 2011 = 77.141.691.388 𝑥 100% 81.980.097.949
Tahun 2012 = 100.037.192.306 𝑥100% 101.229.939.355
Tahun 2013 = 111.592.606.315 𝑥100% 166.824.767.329
Tahun 2014 = 182.149.063.108 𝑥100% 193.075.576.028
Tahun 2015 = 211.208.601.200 𝑥100%
= 110,27% = 122,03% = 110,24% = 109,19% = 109,39%
Tabel IV.1 Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Wonogiri Selama Tahun Anggaran 2011-2015. Tahun
Anggaran PAD
Realisasi PAD 77.141.691.388
Efektivitas (%) 110,27
2011
69.959.948.378
2012
Sangat Efektif
Kenaikan/ Penurunan (%) 0
81.980.097.949
100.037.192.306
122,03
Sangat Efektif
11,76
2013
101.229.939.355
111.592.606.315
110,24
Sangat Efektif
(12)
2014
166.824.767.329
182.149.063.108
109,19
Sangat Efektif
(1,05)
2015
193.075.576.028
211.208.601.200
109,39
Sangat Efektif
0,2
Sumber: Data Sekunder diolah, 2017.
8
Keterangan
Gambar IV.1 Kenaikan/Penurunan Tingkat Efektivitas Tahun Anggaran 2011-2015. 140
120 100 80
efektivitas
60
100%
40 20 0 2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: Data sekunder diolah, 2017. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Wonogiri pada tahun 2011-2015 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%. Hasil ini menunjukan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kabupaten Wonogiri sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Selama tahun 2011-2015 anggaran PAD semakin meningkat,dengan nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 122,03% yang mengalami peningkatan sebesar 11,76% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan nilai efektivitas terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan persentase 109,19% yang mengalami penurunan sebesar 1.05% disbanding tahun 2013 dengan persentase sebesar 110,24%. Meskipun mengalami grafik yang naik turun, nilai persentase efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Wonogiri selama 5 tahun periode anggaran sangat efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai diatas 100%. Sesuai dengan realisasi PAD Kabupaten Wonogiri juga semakin meningkat, hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran daerah pada tahun 2012 yang sempat mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran belanja daerah, namun memiliki efek jangka panjang yang positif yaitu Kabupaten Wonogiri berhasil meningkatkan
9
realisasi PAD, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Wonogiri sudah dikatakan mandiri, dalam arti mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber PAD nya, yang secara tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat. Secara keseluruhan terbukti bahwa Kabupaten Wonogiri sangat efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 3.2 Analisis Efisiensi Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisisensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Begitu juga yang terjadi pada Kabupaten Wonogiri, tingkat efisiensi mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi pemerintahan, adapun tingkat efisiensi selama tahun penelitian Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel IV.2. 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚
Rasio Efisiensi = 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 x 100% Sumber: Mahmudi (2013). 1.091.698.844.419
Tahun 2011 = 1.217.517.869.196 𝑥 100% 1.302.178.646.037
Tahun 2012 = 1.435.699.794.023 𝑥100% 1.424.756.991.272
Tahun 2013 = 1.583.840.662.824 𝑥100% 1.617.624.179.799
Tahun 2014 = 1.836.931.044.055 𝑥100% 1.698.066.038.439
Tahun 2015 = 2.001.344.489.162 𝑥100%
10
= 89,67% = 90,70% = 89,96% = 88,06% = 84,85%
Tabel IV.2 Perkembangan Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Wonogiri Selama Tahun Anggaran 2011-2015. Tahun
Anggaran
Realisasi
Efisiensi
Kenaikan/Penurunan
Belanja
Belanja
(%)
(%)
2011
1.217.517.869.196
1.091.698.844.419
89,67
-
2012
1.435.699.794.023
1.302.178.646.037
90,70
1,03
2013
1.583.840.662.824
1.424.756.991.272
89,96
(0.74)
2014
1.836.931.044.055
1.617.624.179.799
88,06
(1.90)
2015
2.001.344.489.162
1.698.066.038.439
84,85
(3,21)
Sumber: Data Sekunder diolah, 2017.
Gambar IV.2 Kenaikan/Penurunan Tingkat Efisiensi Tahun anggran 2011-2015. 105 100 95 Efisiensi
90
Batas max 85 80 75 2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: Data sekunder diolah, 2017. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kabupaten Wonogiri pada tahun 2011 memiliki tingkat efisiensi sebesar 89,67%, kemudian pada tahun 2012 Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan tingkat efisiensi yaitu sebesar 90,70% meningkat 1,03% dari tahun 2011, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik
11
dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran. Untuk tahun 20132015 Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan tingkat efisiensi hasil ini menunjukan bahwa Kabupaten Wonogiri dalam mengelola anggaran belanja daerah dari tahun 2013-2015 memperbaiki kinerjanya. Hasil tersebut menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan efisiensi, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Wonogiri banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk belanja modal, yaitu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, sehingga anggaran belanja daerah masih mengalami defisit, karena kegiatan perekonomian daerah kurang berkembang, setelah infrastruktur terbangun mulai tahun 2013-2015 menunjukan bahwa Kabupaten Wonogiri berhasil memanfaatkan anggaran belanja menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2011-2015 Kabupaten Wonogiri bisa dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah.
4. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut : 4.1.1
Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%.
4.1.2
Perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan
12
tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah. 4.2. Saran Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang sudah dipaparkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 4.2.1
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat membandingkan kinerja keuangan Kabupaten atau kota yang memiliki potensi besar dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga hasil penelitian lebih memiliki kontribusi yang jelas bahwa ada kabupaten atau kota tertentu yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari kabupaten atau kota yang lainnya.
4.2.2
Menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi tidak hanya berdasarkan konsep value for money untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, S., dan J. A. Asmara. 2006. “Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah” Simposium Nasional Akuntansi9, Padang. Amalia dan Pratolo. 2013. Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan oleh Incumbent Dala Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, (1-13) http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492/784 . Diakses pada tanggal 7 Desember 2016. Bisma dan susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Universitas Mataram. Mataram. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol 4. No. 3. (2010) http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma. Diakses pada 10 November 2016. Hal. 75-86. Derise, Nurlan. 2007. “Pengelolaan Keuangan Daerah”. PT INDEKS. Jakarta. Dien, Tinangon dan Walandouw. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. 13
Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Elim, Saerang dan Makka. Analisis Kinerja Belanja Dearah Dalam Laporan Realisasi Anggran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Fahlevi dan Anantha. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung - Studi Pada SKPD Di Pemerintah Kota Banda Aceh. Universitas Syah Kuala. Aceh. JIAP Vol 2. (2015) http://www.rp2u.unsyiah.ac.id Diakses pada 24 Oktober 2016 20:42 Fahriana, Riswan, Carolina, Viani. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol.13, No.1. SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin. Jama’an, 2008. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Jurusan Akuntansi: Universitas Diponegoro. Jensen, Michael C, dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3. hal. 305-360. Julita, 2011. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Littamahuputti, Kumenaung dan Tolosang. 2015. Analisis Kinerja Penerimaan Dan Belanja Daerah(Studi Pada APBD Kota Manado). Universitas Sam Ratulangi. Manado http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/6442/5969 Diakses pada 24 Oktober 2016 20:42 Lomboan, Syurtika dan Venje. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. ISSN 2304-1174. Vol 2, No.3, Hal 952-961 Lontaan dan Pangerapan. 2016. Analisis Belanja Derah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal 898-906. Universitas Sam ratulangi. Manado. Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta 14
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta Pangkey dan Pinatik. 2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Balanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174. Vol.3, No.4, Hal 33-43 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan.CV.Pustaka Setia. Bandung Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D). Alfabeta, Bandung. Sumenge, Ariel. 2013. Analisis Efektivitas Dan Efisisensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol 1, No 3. (2013). http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1941/1538 Diakses pada 24 Oktober 2016 20:35 Tamasoleng, adelstin. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Vol. 3. No. 1. 97-110. Universitas Sam Ratulangi. Undang-undang No. 32 tahu 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yulianti, umi. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional ISBN 978-602-73690-3-0. Universitas PGRI Yogyakarta.
15
