ANALISIS ATAS PENERAPAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERTAMINA EP (STUDI KASUS ASSET 5)
RAIHANATI
Dosen Pembimbing Maya Safira Dewi, S.E., Ak., M.Si
Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. (62-21) 532 7630
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ialah menganalisa dan mengevaluasi apakah penerapan pajak yang dipungut oleh PT Pertamina EP sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.Menganalisa bagaimana sistem pemotongan pajak yang dilaksanakan PT Pertamina EP terkait dengan PPh Pasal 23. Dan menganalisa serta mengidentifikasi sistem pemungutan pajak atas transaksi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai di PT Pertamina EP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian nya adalah PT Pertamina EP. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan yang dilaksanakan PT Pertamina EP terhadap jenis pajak yang dipungut maupun yang dipotong oleh PT Pertamina EP. Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini adalah mekanisme yang diterapkan atas pemungutan maupun pemotongan pajak terutama atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan di PT Pertamina EP telah sesuai dengan ketentuan perudang-undangan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan dalam proses pemungutan maupun pemotongan atas setiap transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 23 maupun PPN. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah PT Pertamina EP telah melaksanakan kewajiban perpajakan nya selaku wapu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (R) Kata Kunci : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai
PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan salah satu instrumen yang penting sebagai sumber pemasukan bagi negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam hal membiayai pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai sektor di Indonesia. Oleh karena itu pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia. Seiring dengan meningkatnya peluang bisnis terkait pengelolaan sumber daya energi, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebutuhan energi di Indonesia sangat tinggi.Yang mencerminkan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan terhadap sumber daya energi tersebut juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Sehingga peranan atas pengelolaan sumber daya energi baik itu pendapatan yang bersumber dari jasa maupun yang bersumber dari penjualan atau pembelian terkait dengan kegiatan pengelolaan atas sumber daya energi tersebut. Atas pengelolaan sumber daya energi tersebut maka perlu dilakukan analisis atas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai . Adapun hal ini dilakukan selain untuk membiayai infrastuktur dan fasilitas umum, dana pajak juga dapat di alokasikan ke beberapa sektor antara lain untuk kegiatan sosial.
Kajian Pustaka Berdasarkan penelitian dari Grace (2013) dengan judul “ ANALISIS EKALUASI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT TBP. Hasil dari penelitian nya menunjukan bahwa PT TBP dalam pelaksanaan ekanisme perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang PT. TBP selama periode 2010-2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Untuk SPT Masa PPN masih banyak terdapat perbedaan karena berbagai macam faktor seperti: perbedaan pencatatan penerimaan uang muka, penjualan yang dilakukan secara kredit, penjualan kepada pemungut PPN, dan pemakaian sendiri secara cuma-cuma. Penelitian Fajarwati (2013) dengan judul “ANALISIS PENERAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI (LEMIGAS) TAHUN 2010, 2011, 2012. Hasil dari penelitian nya menunjukan bahwa Terdapat pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Keluaran beberapa kali selama tahun 2010, 2011 dan 2012 yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu Pembayaran pajak yang tidak tepat waktu dari pengunaan jasa (terlambat bayar), Karena kesalahan pencatatan Nomor Faktur dan Alamat, Disebabkan pembatalan Faktur Pajak, Kesalahan dalam Surat Pemberitahuan dikarenakan kesalahan jumlah atau identitas Wajib Pajak.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian yaitu: 1. Apakah PT Pertamina EP selaku Wapu telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang Perpajakan yang berlaku ? 2. Bagaimana perlakuan dan penerapan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pertamina EP ? 3. Bagaimana perlakuan dan penerapan atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pertamina EP?
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisa dan mengevaluasi apakah penerapan pajak yang dipungut oleh PT Pertamina EP sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 2. Menganalisabagaimana sistem pemotongan pajak yang dilaksanakan PT Pertamina EP terkait dengan PPh Pasal 23. 3. Menganalisa dan Mengidentifikasi sistem pemungutan pajak atas transaksi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai di PT Pertamina EP.
METODE PENELITIAN Dalam mengumpulkan dan mengkaji data – data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu : 1. Jenis risetnya dalah eksploratoria (penelitian kualitatif) 2. Kedalaman riset ini adalah studi kasus 3. Sumber data yang digunakan adalah data primer
4.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi
HASIL DAN BAHASAN Dalam melakukan analisis terhadap proses penerapan dan perhitungan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 23, PT Pertamina EP selaku pemungut harus melakukan verifikasi terhadap semua faktur pajak yang telah diserahkan oleh vendor terkait pengenaan pajak yang dikenakan oleh pemungut kepada wajib pajak. Tabel 4.1 Perbedaan Penerapan Pajak di PT. Pertamina RP sebagai Anak Cabang Perusahaan dari PT. Pertamina (Persero) Perlakuaan Perpajakannya Menerbitkan faktur pajak sebagai media pemotong/pemungutan atas pajak yang terhutang oleh wajib pajak 2. Jenis SPT yang dilaporkan 3. Bentuk mekanisme yang dilaksanakan atas pemotongan maupun pemungutan pajak
PT. Pertamina EP Menerbitkan faktur pajak
PT. Permaina (Persero) Tidak menerbitkan faktur pajak
SPT masa Memungut dan memotong langsung pajak yang disetorkan oleh vendor ke perumahan
4.
Tidak membuat rekapitulasi karena setiap asset hanya membuat laporan terkait proses pungut/potong atas pajak yang terhubung dari setiap vendor
SPT Tahunan Badan Hanya melakukan rekapitulas atas pelaporan terhadap pajak yang dipungut/dipotong selama periode tahunan Membuat laporan keuangan tahunan badan
1.
Laporan keuangan terkait rekapitulasi pajak
Dalam penelitian ini yang menjadi wajip pajak yang hutang pajaknya akan dipungut oleh PT Pertamina EP adalah vendor yang kegiatan usaha nya berada di wilayah kerja masing-masing ASSET dalam PT Pertamina EP. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada sistem pengenaan pajak yang diterapkan oleh Asset 5. Wilayah kerja yang menjadi field dari Asset 5 PT Pertamina EP adalah Sangatta, Sangasanga, Tanjung, Bunyu, Tarakan, Papua. Asset 5 dalam pelaksanaan operasional bisnis perusahaan mempunyai masing-masing bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis khususnya di bidang Finance. Dalam penelitian ini penulis turun langsung kelapangan untuk memperoleh data secara langsung serta melihat aktivitas bisnis yang dilaksanakan di Asset 5 khususnya bagian Finance. Ada dua Kegiatan bisnis yang terkait langsung dengan aktivitas operasional bagian keuangan. Yaitu Vice President yang terdiri dari VP Controller & Partnership Financial dan VP Treasury & Fiance Operation. VP Controller & Partnership adalah bagian Financial yang berkepentingan untuk mengatur dan mengontrol pelaksanaan kerja dari fungsi kegiatan baik operasi sendiri maupun kemitraan dan berperan untuk mengembangkan strategi dalam fungsi keuangan. VP Treasury & Fiance Operation dalam kegiatan operasionalnya dibantu Asset Finance Manager yang menjalankan kegiatan sehari - sehari dalam rangka mendukung departemen – departemen yang dianggap krusial seperti produksi, penjualan, dan distribusi dalam aspek keuangan, serta mengimplementasikan prosedur dan proses untuk memastikan fungsi-fungsi nya berjalan dengan baik dan benar, menyediakan informasi mengenai oprasional dan asistensi kepada VP Treasury& Fiance Operation. Proses pengenaan pajak yang dilaksanakan oleh Asset 5 khususnya bagian VP Treasury & Fiance Operation dilakukan dengan beberapa proses . Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak yang dipungut oleh PT Pertamina EP selaku wapu. Proses yang dilakukan oleh PT Pertamina EP khususnya Asset 5 bagian VP Treasury & Fiance Operation adalah Pemungutan pajak, Pelaporan pajak , dan Penyetoran Hutang Pajak, Reimbursementhanya diberlakukan untuk Pajak Pertambahan Nilai. Berikut siklus proses bisnis terkait pengenaan pajak di Asset 5 PT Pertamina EP.
Proses Bisnis Asset 5 Finance Operation Jakarta
Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis proses penerapan dan perhitungan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23: 1. Membuat rekapan data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. (Sumber Tahun 20102012). 2. Mengevaluasi biaya-biaya yang dipotong Pasal 23 untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Membuat dan mengklasifikasikan setiap biaya yang termasuk ke dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 3. Kemudian staf accounting yang bertugas di fungsi keuangan Asset 5 akan menentukan tarif untuk setiap jenis biaya yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan. 4. Mengecek bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 5. Melakukan pengecekan tanggal penyetoran dan penyetoran pada Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan dibandingkan dengan bukti pemotongan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Pajak atau belum. 6. Mengevaluasi dampak yang terjadi sehubungan dengan sanksi pajak dari setiap permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil analisis penulis Berikut Flow Chart bagaimana proses pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan oleh Asset 5.
Flow Chart Proses Pembayaran PPh Pasal 23 di PT Pertamina EP ( Asset 5)
PUNGUT
User memverifikasi data pajak berupa : - DPP Pajak (Untuk menentukan pengenaan pajak) -Jenis Pajak yang dipungut ( Disesuaikan dengan jenis pekerjaan)
SETOR
- User membuat rekapan dari data mysap dan dicompare dengan Hard Copy - Hasil rekap tersebut kemudian di convert kedalam format bank BNI
LAPOR
-Melampirkan SPT masa pajak yang sudah di tanda tangani. -Melampirkan data lapor pajak ( File berupa SCV) -Melampirkan SSP lembar-1
Gambar 4.2 Flow Chart proses pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan oleh Asset 5 Pada dasarnya proses pemotongan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Pertamina EP sudah diterapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Proses pengenaan pajak dilakukan dari tahap pemungutan yang langsung dipungut oleh Asset 5, kemudian tahap selanjutnya PT Pertamina EP selaku Wapu akan melakukan penyetoran dan pelaporan secara langsung atas pajak terhutang ke Kantor Pusat. Sehubungan dengan adanya permintaan konfirmasi data dari KPP, maka perlu adanya standarisasi untuk pembuatan bukti potong PPh guna : 1. Memudahkan penelusuaran ke nomor dokumen MySAP 2. Dapat diidentifikasi unit yang membuat bukti potong 3. Memudahkan pencarian masa pajak penghasilan yang dipotong, setor maupun lapor. Prosedur, tata cara dan tarif pemotongan atas PPh Pasal 23 tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan disetorkan serta dilaporkan tepat waktu karena kesalahan atau kekurangan potong termasuk sanksi administrasi akan menjadi beban PT Pertamina EP. Proses pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan secara langsung pada saat vendor melakukan penyerahan invoice ke bagian loket yang akan diproses secara langsung oleh staf yang khusus menangani bagian penyerahan invoice. Invoice yang diserahkan terbagi atas dua jenis yaitu invoice yang digunakan untuk penyerahan barang (material) , dan invoice yang digunakan untuk transaksi atas jasa. Invoice yang dilampirkan oleh vendor harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Invoice yang dilampirkan harus memuat beberapa lampiran yang harus dilengkapi oleh vendor. Penyerahan invoice akan diterima oleh staf dibagian loket paling lambat akhir di setiap bulannya. Apabila invoice yang diserahkan oleh vendor melewati batas bulan berjalan, maka invoice akan ditolak. Hal ini dilakukan oleh PT Pertamina EP untuk menghindari pengenaan denda atas telat bayar dan telat lapor. Dalam penerapan nya selaku wapu, PT pertamina EP harus memperhatikan hal-hal berikut : 1. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 2. Melakukan setoran pajak yang terhutang ke kas negara selambat – lambatnya 15 hari setelah berakhir masa pajak. 3. Menyampaikan Laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. 4. Menyimpan faktur pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan rapi. Dalam mekanisme pelaksanaan nya, ada beberapa faktor yang menyebabkan dikembalikan nya Reimburse atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disetor dan dilaporkan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut : 1. Transaksi tersebut merupakan Unrecovery Cost 2. Faktur pajak cacat 3. Dokumen pengajuan PPN Reimbursement belum lengkap, seharusnya meliputi : a. Faktur Pajak asli lembar ke-1
b. SSP lembar ke-5 c. Copy invoice d. Konfirmasi bank asli 4. Dan untuk reimbursement berikut, terdapat perlakuan khusus : a. Non SSP : Faktur pajak asli lembar ke-1, copy invoice dan bukti pembayaran /Jurnal MySAP yang distempel b. BBM : Copy invoice dan faktur pajak lembar merah Berikut Flow Chart bagaimana proses pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh Asset 5. Gambar 4.3 Flow Chart Proses Pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai yang Diterapkan Oleh Asset 5
Flow Chart Proses Pembayaran PPN di PT Pertamina EP ( Asset 5)
PUNGUT
SETOR
LAPOR
REIMBURSEMENT
Memverifikasi data pajak berupa : - Masa pajak - Cek kelengkapan NPWP - Kode seri faktur pajak (harus 16 digit) - Kurs Pajak ( bila dollar)
- User membuat rekapan dari data mysap dan dicompare dengan Hard Copy - Hasil rekap tersebut kemudian di convert kedalam format bank Mandiri -
Melaporkan SPT Masa Pajak Merekap Pajak ( File berupa SCV) Lampiran C1
Data yang diperlukan : - SPT Masa pajak - Rekap lampiran C1 - Rekap pajak berupa (invoice, kwitansi, faktur pajak lbr-1 dan ssp lbr-5)
Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh langsung di lapangan, penulis menemukan beberapa hal terkait dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Diantaranya, ada salah satu vendor yang tidak melampirkan faktur pajak pada saat penyerahan dokumen tagihan kepada User.Hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena dokumen tagihan yang dapat diverifikasi dan diterima oleh User adalah dokumen yang telah melampirkan semua data termasuk lampiran faktur pajak. Namun dalam case ini, vendor telah melampirkan surat keterangan atas ketidaklengkapan data yang telah diserahkan sebelumnya. Oleh karena itu, Asset 5 tetap melaksanakan kewajiban nya sebagai Wapu dan tetap memungut hutang pajak dari vendor tersebut.Terkait dengan ketidaklengkapan atas lampiran faktur pajak tersebut, vendor diminta untuk segera melengkapi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal lain yang ditemukan oleh Penulis terkait proses pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Asset 5 adalah pembebasan pajak atas Biaya rawat jalan karyawan Pertamina EP termasuk didalamnya pembelian obatobatan. Hal ini tidak dikenakan pajak dikarenakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh SKK Migas bahwa secara umum ada jenis pungutan yang pada dasarnya merupakan objek pajak, namun menurut ketentuan dari SKK Migas bukan termasuk objek pajak. Diantaranya terhadap kegiatan yang tidak berhubungan dengan Migas dan Biaya perawatan sakit termasuk pembelian obat-obatan. Jadi Pertamina EP tidak akan melakukan pungutan atas pajak yang dibebaskan dari kegiatan yang dijelaskan diatas. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak dapat di Reimburse dan akan menjadi cost perusahaan. Dari hasil penelitian terhadap penerapan PPN yang dipungut oleh PT Pertamina EP telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang – undangan perpajakn yang berlaku. Terutama peraturan terkait Pajak
Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tidak ditemukan kesalahan baik telat lapor maupun telat setor atas pajak yang dipungut oleh PT Pertamina EP.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan PT Pertamina EP adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Di samping itu, Pertamina EP juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung bidang kegiatan usaha utama. Kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan hampir diseluruh wilayah indonesia. Pengusahaan kegiatan eksplorasi dan produksi dilakukan melalui 2 (dua) sistem yaitu operasi sendiri oleh PT Pertamina EP dan melalui kerja sama dengan mitra. Selaku Wapu PT Pertamina EP wajib melakukan pemungutan atas semua jenis pajak yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina EP selaku WAPU telah melaksanakan kewajiban perpajakan nya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Terkait proses pemungutan PPN atas terhadap penunjukkan kontraktor migas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tahun 2005 tentang penunjukkan kontraktor KKS Migas untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPN. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh Asset 5 selama periode 20112013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan dan Reimbursement yang dipungut oleh Asset 5 selama periode 2011-2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Khusus Untuk proses Reimbursement, Asset 5 selaku Wapu akan mengajukan permohonan Reimbursement, atas jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Proses Reimbursement akan diproses kantor pusat dan permohonan Reimbursee akan diterima apabila User dari setiap Asset telah melampirkan semua data maupun dokumen yang diperlukan. Untuk Wajib Pajak yang dibebaskan dari pemungutan pajak harus melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jendral Pajak. Sebagai Wapu, ada beberapa jenis kegiatan yang tidak dipungut maupun tidak dipotong hutang pajaknya oleh Pertamina EP. Salah satu diantaranya kegiatan yang tidak berhubungan dengan Migas serta Biaya perawatan termasuk didalamnya biaya pembelian obat-obatan yang dibebaskan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk jenis kegiatan yang dibebaskan dari PPh Pasal 23 adalah jenis kegiatan yang terkait dengan jasa pelatihan yang bersifat secara umum.
Saran Berdasarkan Kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan saran – saran yang mungkin dapat membantu PT Pertamina EP dalam meningkatkan kewajiban perpajakannya selaku Wapu, diantaranya seperti Sistem yang sudah diterapkan oleh Pertamina EP dalam menentukan tarif harus dipertahankan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar dapat disimpan dengan rapi sesuai dengan urutan waktu. Sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan terutama terkait pemeriksaan pajak, perusahaan akan lebih mudah dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk menghindari ditolaknya permohonan Reimbursement, perusahaan harus memastikan bahwa dokumen yang diserahkan ke kantor pusat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk penelitian selanjutnya agar pembahasan diperluas tidak hanya membahas tentang PPh Pasal 23 dan PPN saja tetapi mencangkup semua jenis pajak yang dipotong oleh Pertamina EP.
REFERENSI Agustinus, Sonny. Isnianto. (2011). Faktur Pajak & Spt Masa Ppn, Jakarta Hutomo, Sigit. (2010). Pajak Penghasilan Konsep & Aplikasi, Jakarta Graha Media Lubiantara, Benny. (2013). Ekonomi Migas, Jakarta: Grasindo Muljono, Djoko. ( 2012). Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang – Undang, Jakarta: Andi Offset Priantara, Diaz. (2009). Kupas Tuntas, PT.Indeks, Jakarta
Riantara, Diaz, (2013). Perpajakan Indonesia, Edisi 2 revisi, Jakarta: Mitra Wacana Media Yasin, Mahmuddin. ( 2012). Membangun Organisasi Berbudaya Studi BUMN, Jakarta: Expose
RIWAYAT PENULIS Nama Penulis Raihanati. Lahir di Jambi pada 26 April 1991. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang studi Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2014. Penulis aktif di organisasi HIMA BINUS(Himpunan Mahasiswa Akuntansi Bina Nusantara).
