ANALISIS ATAS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 22 DAN PAJAK PENGHASILAN 23 STUDI KASUS PERUM PERURI Kaisar Lafran Abdullah, Hery Gunawan Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No.27 Jakarta Barat 11530 081287962612
[email protected]
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ialah untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan Objek Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi ke Perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi terkait skripsi ini. Analisis yang dilakukan adalah menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor dengan melihat Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak dan Pemberitahuan Impor Barang. Serta Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan melihat bukti pemotongan, Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan masa. Simpulan yang didapat secara keseluruhan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Perum Peruri telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat masalah tarif pemotongan, dan untuk Penyetoran dan Pelaporan sudah baik walaupun masih ada setiap tahunnya yang mengalami masalah telat setor dan telat lapor. (KLA)
Kata Kunci : Penelitian, Analisis, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23
PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber dana yang potensial yang diharapkan dapat membantu pendanaan dalam membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembangunan Negara menjadi tanggung jawab seluruh warga Negara Indonesia baik pada masyarakat maupun pemerintah. Salah satu wujud tanggung jawab masyarakat yaitu dengan membayar pajak, karena sebagai sumber pendanaan agar aktivitas pembangunan berjalan. Oleh sebab itu, penerimaan pajak oleh Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan pemerintah harus mengoptimalkan sumber pendanaan yang didapatkan, dengan menjalankan aktivitas pembangunan dengan baik. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu-satunya perusahaan percetakan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mencetak uang rupiah (kertas maupun logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk cetakan kertas berharga non-uang dan logam non-uang. Sebagai wajib pajak badan, Perum Peruri memiliki hak dan kewajiban dalam hal segala aktivitas perpajakan sesuai dengan ketentuan wajib pajak badan. Seperti kewajiban dalam hal pemotong sebagai dasar perhitungan, penyetoran dan pelaporan hutang pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan, maka dilakukan analisis atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal atas impor dimana perusahaan melakukan impor kertas sebagai bahan baku utama dalam produksi uang rupiah Republik Indonesia dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada Perum Peruri. Identifikasi masalah Dari latar belakang yang telah dijelaskan seperti diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 1. Apakah pengelompokan atas objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku ?
2. Apakah dasar pengenaan tarif atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku ? 3. Apakah perusahaan telah melakukan pemotongan atau pemungutan sebagai dasar perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 tahun 2012, 2013 dan 2014 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku ? Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penghasilan pasal (PPh) 23. 2. Mengidentifikasi pengenaan tarif atas objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada perum peruri. 3. Untuk mengetahui apakah perum peruri sudah melakukan penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) 23 tahun 2012, 2013 dan 2014 yang dipotong atau dipungut secara benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Bagi Akademik dan Pembaca Memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang ada terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sehingga dapat mengerti dalam mempraktekan terhadap kedua Pajak Penghasilan tersebut dalam menjalankan teori yang ada.
2. Manfaat Bagi Peneliti Untuk mengaplikasikan atas ilmu yang telah dipelajari dalam melakukan prakteknya, dan penambahan wawasan terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. 3. Manfaat Bagi Perusahaan Sebagai informasi yang diterima untuk mengkoreksi jika terdapat kesalahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
METODE PENELITIAN Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif yang melaksanakan suatu penelitian melakukan pengamatan yang bertujuan untuk menunjukan penerapan pajak penghasilan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Berikut ini karakteristik penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi yaitu: 1. Metode
pengumpulan
data
yaitu
wawancara,
observasi,
studi
kepustakaan. 2. Lingkungan penelitian yaitu lingkungan riil (Field setting). 3. Unit analisisnya yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.
HASIL DAN BAHASAN Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Tahun 2014 Untuk menganalisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Perum Peruri penulis mengacu berdasarkan rekapan data, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Bukti Penerimaan Negara Impor. Dalam hal impor untuk melakukan pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, Perum Peruri memberikan kuasa kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK 224 / PMK.011 / 2012 perubahan atas PMK 154/ PMK.03 / 2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (berlaku sejak 24 februari 2013).Perum Peruri dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan di bidang impor.
Tabel 4.3.1 Rekapan Objek dan Tarif PPh Pasal 22: September 2014 (dalam rupiah) Pemasok
Nilai Impor (Nilai CIF + Bea Masuk + Pungutan Lain) 1.972.390.317
PPN Impor (10%)
PPh Pasal 22 (2,5%)
KOMORI 197.239.000 49.310.000 CORPORATION KBA-NOTASY A SA 352.928.705 35.293.000 8.823.000 KBA-NOTASY A SA 4.698.300.184 469.830.000 117.458.000 GLETSMANN SECURITY 783.236.516 78.324.000 19.581.000 INKS GMBH TERYADI GMBH 252.253.989 25.225.000 6.306.000 KOMORI 63.517.658 6.352.000 1.588.000 CORPORATION KBA-NOTASY SA 51.894.649 5.189.000 1.297.000 KOMORI 284.440.009 28.444.000 7.111.000 CORPORATION SCHULER PRESSEN 434.838.840 43.484.000 10.871.000 GMBH Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014
Tabel 4.3.2 Rekapan Objek dan Tarif PPh Pasal 22: Oktober 2014 (dalam rupiah) Pemasok
Nilai Impor (Nilai CIF + Bea Masuk + Pungutan Lain) 4.632.219.356
PPN Impor (10%)
PPh Pasal 22 (2,5%)
GLETSMANN SECURITY 463.222.000 115.805.000 INKS GMBH TERY ADI GMBH 1.699.788.476 169.979.000 42.495.000 KOMORI 1.624.964.230 162.496.000 40.624.000 CORPORATION Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014
Tabel 4.3.3 Rekapan Objek dan Tarif PPh Pasal 22: November 2014 (dalam rupiah) Pemasok
Nilai Impor (Nilai CIF + Bea Masuk + Pungutan Lain) 445.186.266 1.549.514.659 46.481.327 251.462.337 251.462.337 250.223.063 2.152.460.914
PPN Impor (10%)
PPh Pasal 22 (2,5%)
TERY ADI GMBH 44.519.000 11.130.000 KBA-NOTASYS SA 154.951.000 38.738.000 TERY ADI GMBH 4.648.000 1.162.000 KBA-NOTASYS SA 25.146.000 6.287.000 KBA-NOTASYS SA 25.146.000 6.287.000 TERY ADI GMBH 25.022.000 6.256.000 KOMORI 215.246.000 53.812.000 CORPORATION KBA-NOTASYS SA 292.464.461 29.246.000 7.312.000 KBA-NOTASYS SA 84.185.112 8.419.000 2.105.000 KBA-NOTASYS SA 60.886.213 6.089.000 1.522.000 SPEED SUCCES PTE LTD 1.011.348.956 101.135.000 25.284.000 SPEED SUCCES PTE LTD 6.780.204.166 678.020.000 169.505.000 HUIZHOU FORYOU 2.685.143.060 268.514.000 67.129.000 OPTICAL TECHOLOGY KOMORI 27.417.338 2.742.000 685.000 CORPORATION Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014
Tabel 4.3.4 Rekapan Objek dan Tarif PPh Pasal 22: Desember 2014 (dalam rupiah) Pemasok
Nilai Impor (Nilai CIF + Bea Masuk + Pungutan Lain) 120.679.357 340.402.676 40.776.430
PPN Impor (10%)
PPh Pasal 22 (2,5%)
KBA-NOTASYS SA 12.068.000 3.017.000 KBA-NOTASYS SA 34.040.000 8.510.000 I.T G GMBH GRAPHIC 4.078.000 1.019.000 PRODUCTS I.T G GMBH GRAPHIC 59.840.623 5.984.000 1.496.000 PRODUCTS Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014 Berdasarkan hasil analisis penerapan Pajak Penghasilan PPh 22 atas impor bulan september hingga bulan desember 2014, berdasarkan contoh 4 bulan diatas tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan PPh pasal 22 dari hal tarif dan juga penyetoran. Sedikit terjadi perbedaan dari hasil perhitungan dikarenakan hanya karena pembulatan angka. Perum Peruri telah melaksanakan pembayaran dengan tarif yang benar dan tepat waktu, dalam hal ini berarti Perum Peruri telah melaksanakan kewajiban PPh Pasal 22 dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam hal penyetoran PPh pasal 22, Perum Peruri selaku yang melakukan kegiatan di bidang impor perusahaan sendiri yang melakukan penyetoran. Dan dalam hal pelaporan Perum Peruri tidak ada kewajiban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 setiap bulan, tapi hanya melaporkan SPT Masa 1 kali saja yaitu pada saat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan sebagai kredit pajak bagi perusahaan.
Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Perum Peruri Tahun 2014 Untuk pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23, Perum Peruri berdasarkan pada UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai tanggal 1 januari 2009 dan untuk jasa lain berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 yang berlaku mulai tanggal 1 januari 2009. Dalam setiap tahun, mengidentifikasi 12 bulan pada tahun 2014 yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember berdasarkan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Berikut ini adalah rekapan datanya:
Tabel 4.6.23 Rekapan objek dan tarif PPh Pasal 23 : Desember 2014 (dalam rupiah) Jenis Penghasilan 1 2
Penghasilan Tar PPh 23 bruto if Dipotong 1.400.000 2% 28.000 2% 2.181.818 109.090.909 2% 8514.6
Jasa Konsutan Jasa Penyedia Tenaga Kerja (outsourcing services) 3 Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta**) 734.290 4 Jasa Teknik 1.150.000 2% 23.000 5 Jasa 4% 17.000 Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin/Peralatan, Listrik, Telepon, Air 452.500 6 Jasa Teknik 1.600.000 2% 32.000 7 Jasa Teknik 1.150.000 2% 23.000 8 Jasa Teknik 850.000 2% 17.000 9 Jasa Manajemen 10.000.000 2% 200.000 10 Jasa Teknik 2.000.000 2% 40.000 Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014
Tabel 4.6.24 Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Desember 2014 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto PPh 23 Dipotong 10 Transaksi (contoh) 128.427.699 2.577.603 156 Transaksi Lainnya 7.597.283.400 153.163.645 JUMLAH 7.725.711.099 155.742.248 Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014 Hasil analisis pada bulan Desembertidak ditemukan kesalahan dalam pemotongan jenis objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tarif yang dikenakan sudah sesuai serta yang tidak dapat menunjukan NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 100% (UU PPh Pasal 23 ayat 1 huruf a).
Tabel 4.6.25 Rekapan PPh Pasal 23 Tahun 2014 (dalam rupiah) Bulan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Januari 5.365.588.820 109.093.753 Februari 4.003.744.480 80.218.381 Maret 2.952.857.888 59.192.787 April 4.960.636.000 100.107.845 Mei 2.979.100.545 59.607.362 Juni 3.934.396.756 79.021.296 Juli 2.823.365.106 56.807.291 Agustus 1.910.590.502 38.331802 September 13.319.251.217 266.561.300 Oktober 11.020.724.969 221.452.664 November 11.952.711.275 270.483.924 Desember 7.725.711.099 155.741.248 Jumlah 72.948.678.657 1.496.619.653 Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014 1. Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2014 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 2 ayat 6 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010 dimana Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Tabel 4.6.26 Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2014 Bulan Tanggal Penyetoran Keterangan Januari 10 Februari 2014 Tepat Setor Februari 10 Maret 2014 Tepat Setor Maret 8 April 2014 Tepat Setor April 9 Mei 2014 Tepat Setor Mei 10 Juni 2014 Tepat Setor Juni 10 Juli 2014 Tepat Setor Juli 8 Agustus 2014 Tepat Setor Agustus 9 September 2014 Tepat Setor September 9 Oktober 2014 Tepat Setor Oktober 10 November 2014 Tepat Setor November 8 Desember 2014 Tepat Setor Desember 9 Januari 2015 Tepat Setor Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014 Berdasarkan analisis, perusahaan tidak mengalami telat penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bulan januari hingga bulan desember 2014, hal ini menunjukan bahwa Perum Peruri telah melaksanakan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2014 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat 1 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010 dimana Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Tabel 4.6.27 Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2014 Bulan Tanggal Pelaporan Keterangan Januari 18 Februari 2014 Tepat Lapor Februari 18 Maret 2014 Tepat Lapor Maret 11 April 2014 Tepat Lapor April 14 Mei 2014 Tepat Lapor Mei 18 Juni 2014 Tepat Lapor Juni 17 Juli 2014 Tepat Lapor Juli 12 Agustus 2014 Tepat Lapor Agustus 16 September 2014 Tepat Lapor September 16 Oktober 2014 Tepat Lapor Oktober 19 November 2014 Tepat Lapor November 19 Desember 2014 Tepat Lapor Desember 19 Januari 2015 Tepat Lapor Sumber: Seksi Pajak dan Analisa Keuangan Perum Peruri tahun 2014 Berdasarkan analisis, perusahaan tidak mengalami telat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bulan januari hingga bulan desember 2014, hal ini menunjukan bahwa Perum Peruri telah melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis atas penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor dan perhitungan,
penyetoran dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 pada Perum Peruri maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan analisis Pajak Penghasilan Pasal 22
Perum Peruri telah
sepenuhnya menerapkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan PMK 154/ PMK.03 / 2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (berlakusejak 31 Agustus 2010) dan juga Pajak Penghasilan Pasal 23 Perum Peruri telah sepenuhnya menerapkan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan untuk jasa lain berdasarkan pada PMK No.244/PMK .03/2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. 2. Dalam menentukan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 selama tahun 2012 sampai dengan 2014 sepenuhnya Perum Peruri telah melaksanakan dengan baik dan benar dan pada Pajak Penghasilan 23 tidak sepenuhnya Perum Peruri melaksanakan dengan baik di karenakan terdapat transaksi yang keliru dalam menentukan klasifikasi Pajak Penghasilan. Transaksi tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 hal ini membuat Perum Peruri mengalami lebih potong PPh 23. 3. Berdasarkan hasil analisis atas kewajiban Pajak Penghasilan pasal 22 Perum Peruri sudah sepenuhnya melaksanakan dengan baik dan benar dalam hal penyetoran PPh Pasal 22 Perum Peruri yang melakukan penyetoran pajak terhutang. Pelunasan pajak terhutang PPh Pasal 22 itu dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk, nantinya nilai penyetoran tersebut sebagai uang muka PPh pasal 22 yang dapat di kreditkan di akhir tahun sebagai pengurang PPh Badan, dalam hal pelaporan Perum Peruri tidak ada kewajiban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 setiap bulan, tapi hanya melaporkan SPT Masa 1 kali saja yaitu pada saat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan sebagai kredit pajak bagi perusahaan. Dari seluruh bukti penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Perum Peruri terdapat keterlambatan penyetoran walaupun itu hanya 1 bulan terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini berakibat Perum Peruri dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas keterlambatan. Secara keseluruhan Perum Peruri telah sepenuhnya menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 2 ayat 6 dengan baik, dari seluruh bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Perum Peruri telah menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat 1 dengan baik. Walaupun ditahun 2012 terjadi telat lapor 1 bulan pada Desember hal ini berakibat dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000, hal ini berakibat Perum Peruri dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas keterlambatan. Secara keseluruhan Perum Peruri telah
sepenuhnya
menjalankan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
80/PMK.03/2010 pasal 2 ayat 6 dengan baik. Dari seluruh bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Perum Peruri telah menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat 1 dengan baik.
SARAN Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan diatas tersebut, ingin disampaikan beberapa saran kepada Penelitian selanjutnya sebagai berikut: 1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah objek pajak penghasilan 22 seperti pembelian barang oleh bendaharwan pemerintah, pembelian barang/bahan oleh BUMN, pembelian bahan dari pedagang pengumpul, penjualan produk tertentu dan penjualan barang sangat mewah, untuk pengembangan objek Pajak Penghasilan 23 dapat di tambahkan seperti Dividen, Bunga, Royalti dan Hadiah. 2. Penelitian ini membatasi pengamatan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2012-214, sehingga masih pelu diuji validitasnya
untuk tahun-tahun
mendatang. Objek penelitian bisa diperluas pada perusahaan selain BUMN, yaitu perusahaan swasta dengan jenis bidang jasa selain bidang telekomunikasi.
REFERENSI Diaz Priantara, Ak., SE,. M. Si., CPA, CFE, BKP.
(2011). Kupas Tuntas.
Jakarta: Indeks Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. (2011). Perpajakan Indonesia : buku 1 edisi 10. Jakarta : Salemba Empat Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. (2012). Akuntansi Pajak :edisi 4. Jakarta :Salemba Empat Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). Pendidikan Perpajakan modul 1
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). Pendidikan Perpajakan modul 2 Prasetyono. Sunar. (2011). Panduan Lengkap Tatacara Perhitungan Pajak Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak. (2011). Perpajakan. Yogyakarta : Andi. Penghasilan dan Petunjuk Pengisian SPT. Penerbit Laksana. Jakarta Republik Indonesia.Undang – undangNomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus. (2011). Jakarta: Salemba Empat
RIWAYAT PENULIS Kaisar Lafran Abdullah, lahir di Jakarta pada 13 Februari 1991. Penulis menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Akuntansi.
