Advokasi Berbasis Bukti Program Advance Family Planning

Advokasi Berbasis Bukti Program Advance Family Planning Semarang, 5 Mei 2015

Strategic Communication for Community Development

Tujuan & indikator keberhasilan Tujuan

Indikator keberhasilan

• Merevitalisasi Program KB di Indonesia melalui pendekatan advokasi berdasarkan bukti nyata (Evidence Based Advocacy)

• Adanya Kebijakan yang mendukung Program KB • Naiknya Anggaran yang mendukung Program KB • Naiknya pencapaian Program KB khususnya MKJP

Strategic Communication for Community Development

Pendekatan yang dilaksanakan Membentuk DWG sebagai wadah koordinasi dan membangun komitmen untuk melaksanakan program KB secara bersama`

KB milik bersama Strategic Communication for Community Development

Fungsi District Working Group (DWG) • Perencana strategi advokasi • Pelaksana kegiatan advokasi • Pemantau /Evaluator kegiatan advokasi

• Mendorong keberhasilan Program KB

Pengelola Program AFP

Tim Penggerak

Strategic Communication for Community Development

Pendekatan yang dilaksanakan Memanfaatkan UU no 6 tahun 2014 tentang dana Desa sehingga bisa mendukung pelaksanaan program KB ditingkat Desa

ADD/APBDes untuk program KB

Strategic Communication for Community Development

Implementasi di Lini Lapangan Advokasi Provinsi untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung program KB

UU Desa No.6/2014

Membangun jejaring melalui champion KB di desa Revitalisasi Tim KB Desa

Advokasi Provinsi untuk menyediakan pelatihan CTU dan advokasi Kabupaten untuk penempatan bidan desa terlatih

AFP New Model

Pelayanan MKJP oleh Bidan Desa

Advokasi Pemimpin Desa untuk alokasi dana desa bagi program KB

Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Tim KB Desa

Proses Advokasi

Karanganyar

1 Pertemuan DWG a.

Penyusunan draft work plan dengan AFP Smart (Nov‟14) b. Finalisasi WP (Jan‟15)

4

2

Laporan Kegiatan

Telaah staf dan perumusan draft SE Bupati tentang ADD (Jan‟15)

Terbitnya SE Bupati Karanganyar tentang alokasi dana desa untuk program KB: 1. Mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan Pokja KB-Desa dan penggerakan sasaran KB-MKJP 2. Koordinasi teknis pelaksanaan MKJP dengan BP3AKB dan Dinkes (27 Januari 2015)

Strategic Communication for Community Development

3 Advokasi Bupati

DWG &BP3AKB menghadap Bupati untuk melaporkan proses no.2 (Jan‟15)

5Sosialisasi SE Bupati

Pertemuan advokasi dengan Kades dan Camat untuk sosialiasi SE Bupati serta revitalisasi tim KB desa

Hasil yang telah dicapai SK Tim KB Desa*: 43 desa di 5 kecamatan

(Tasikmadu, Kebakkramat, Matesih, Jenawi, Mojogedan g)

DWG Karanganyar

SE Bupati Karanganyar No. 476/433.28 yang menginstruksikan Kepala Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk program KB MKJP

Alokasi dana desa untuk program KB antara Rp1 – 5.5jt.

*AFP memberikan bantuan asistansi ke 4 desa/kabupaten Strategic Communication for Community Development

 

Penyusunan draft work plan dg AFP Smart (Nov‟14) Finalisasi work plan (Des‟14)

 

SE Bupati Lotim kpd Kepala Desa Tentang Dukungan ADD thd Program KB MKJP (10 Sep‟14)

Paragraf 2 Penggunaan ADD Pasal 17 Ayat 4 K. Mendukung Program KB-MKJP

ADD: 6 juta/tahun KB-MKJP

Terbit RPJMDes, RKPDes, APBDes, Perdes, S K Tim KB Desa dan



Advokasi kpd Bupati utk pengesahan draft Perbup PKD



Penetapan Perbup Lotim No. 36/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (29 Des‟14) Keputusan Bupati Lotim No. 188.45/509/BPMP/2014 (30 Des‟14)



Advokasi kepada 4 Kepala Desa (Pilot Project) Tentang RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Perdes (tentang dukungan Program KB-MKJP)

Penyusunan draft Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Finalisasi draft Perbup



Advokasi kepada seluruh Kepala Desa tentang Perbup PKD

Hasil yang telah dicapai  Karanganyar ( SE Bupati No. 476/433.28 yang menginstruksikan Kepala Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk program KB-MKJP)

 Lombok Timur (Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 17, Ayat 4, k. Mendukung Program KB -MKJP)

 Lombok Barat (Perbup No. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perbup No. 11 Tahun 2014 Tentang petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. Pasal 5 Ayat 1, c. Program Wajib yang harus dibiayai salah satunya program kesehatan yang juga meliputi Program KB-MKJP)

 Sumbawa (Perbup No. 11 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pasal 13. d. Pembinaan kegiatan KB Desa

 Lumajang (SE Sekretaris Daerah No. 061.2/154/427.64/2015 tentang dukungan dana desa terhadap program KB tahun 2015)

Strategic Communication for Community Development

LOMBOK TIMUR

LOMBOK BARAT

Perbup No. 36 Tahun 2014 „‟2.5% dari 80% ADDp untuk mendukung Program KB –MKJP‟‟ (239 desa) Rata-rata: Rp. 4.463.853,51 tahun/desa Total: Rp. 1.066.860.989,10 /tahun Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK dan Rencana Kerja Tahun 2015)

Perbup No. 10 Tahun 2015 “2,5% dari 70% ADD Pembangunan untuk Program Kesehatan termasuk KB-MKJP) (119 Desa)

LUMAJANG

SUMBAWA

SE Sekretaris Daerah No. 061.2/154/427.64/2015 “1.500.000,- / desa / Tahun untuk transport 10 akseptor MKJP dan insentif kader yang merujuk)” (202 desa) Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK, Perdes dan Rencana Kerja Strategic Communication for Community Development Tahun 2015)

Perbup No. 11 Tahun 2015 “Mendukung Pembinaan KB Desa”

Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK dan Rencana Kerja)

Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK dan Rencana Kerja Tahun 2015) *SK Kepala Desa

Terima Kasih Matur Suwun Strategic Communication for Community Development