4.2 Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

BAB II RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN 4.1

Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

Visi Kabupaten Banjarnegara dalam pengembangan sanitasi. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat menuju masyarakat sejahtera Misi Pengembangan Sanitasi -

Memberikan keteladanan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi

-

Meningkatkan kesadaran pribadi, keluarga dan masyarakat tentang sanitasi

4.2

Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

Strategi penanganan sanitasi Banjarnegara masih bertumpu pada kegiatan-kegiatan SKPD di Kabupaten Banjarnegara.

4.3

Rencana Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Rencana program pengelolaan air limbah yang sedang dan akan dilaksanakan oleh

kabupaten Banjarnegara mengacu kepada analisis permasalahan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) BIdang Pekerjaan Umum/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 20092013 untuk bidang air limbah 4.3.1

Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air

Limbah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Matriks Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak No 1

Kebijakan

Strategi

Rencana Tindak

Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah

a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar wilayah dalam pembangunan air limbah b. Fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah di daerah c. Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan SDM yang kompeten

 Memberikan Bantuan teknis penyelenggaraan kelembagaan PS air limbah  Fasilitasi dan memberikan bantuan teknis dalam pembentukan badan pengelola air limbah  Meningkatkan koordinasi dengan sector lain  Mendorong peningkatan kemauan politik pemerintah dalam penanganan air limbah  Melaksanakan peningkatan pengawasan kualitas air limbah pemukiman  Menyelenggarakan peningkatan

.Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

IV - 1

No

Kebijakan

Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistem On-Site dan Sistem Off Site

3

Peningkatan Pendanaan

4

Meningkatkan peran serta Masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Pengembangan sistem Pengelolaan air limbah

5

Pengembangan Promosi Pembangunan Prasarana dan Sarana Ail Limbah

Strategi

Rencana Tindak

a. Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah untuk mencapai standard pelayanan minimal di perkotaan b. Pengembangan pelayanan sistem air limbah terpusat di perkotaan secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan (demand responsive c. Meningkatkan cakupanpelayanan air limbah yang dikelola oleh BUMD dan dinas d. Prioritas pembanguna pada masyarakat daerah miskin dan rawan penyakit terkait air e. Mendorong kerjasama antar kota/kabupaten dalam upaya melindungi badan air dari pencemaran air limbah permukiman



a. Mendorong peningkatan alternative sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan b. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah c. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta d. Penyelenggaraan PS air limbah berbasis masyarakat (Community Based Development) a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah c. Meningkatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah



a. Revisi peraturan perundangundangan yang melakukan pengaturan terhadap BUMD yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah b. Peningkatan forum nasional pengelolaan air limbah dalam mendorong pelaksanaan pengaturan yang lebih baik

 



  



kapasitas kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia) Meningkatkan kapasitas pengolahan melaui pembangunan IPAL paket Meningkatkan pelayanan Air limbah melalui sistem terpusat (sewerage) Melakukan pembinaan teknis dalam peningkatan peran pemerintah propinsi, kota/kab dalam pegembangan prasarana dan sarana air limbah Memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan Melakukan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi PS Air Limbah (IPAL &IPLT) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam peningkatan kerja PS air limbah Menyelenggarakan pembinaan & bimbingan teknis dalam peningkatan PS air limbah untuk daerah tertentu :daerahendemi, daerah bencana, daerah terpencil pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasanMendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam bidang pegelolaan air limbah Mendorong peningkatan pembiayaan pengelolaan air limbah Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan air limbah

 Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye dalam pendidikan lingkungan dan kepedulian lingkungan  Mendorong pembangunan PS Air Limbah berbasis masyarakat  Menyelenggrakan deseminasi dan sosialisasi norma, standard, pedoman dan manual bidang air limbah  Memberikan Bantuan teknis pembangunan air limbah berbasis masyarakat  Melakukan pengembangan perangkat hukum antara lain : PP, Permen, standard, pedoman dan manual (SPM) dalam penyelenggaraan sistem air limbah pemukiman  Fasilitasi (Bantuan Teknis) penyusunan Perda dalam penyelenggraan sistem Air Limbah Permukiman


IV - 2

4.3.2

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Permasalahan jaringan permbuang air limbah (kotor) belum membudaya di masyarakat

Kabupaten Banjarnegara, terutama di wilayah perdesaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk masa mendatang perlu adanya: 1. Sosialisasi teknik dan sistem pembuangan air kotor dan memberikan percontohan tentang sistem pembuangan air kotor yang benar khususnya untuk daerah perdesaan. 2. Membuang sistem jaringan air kotor di tempat yang membutuhkan atas usulan masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan topografi wilayah yang sangat bervariasi maka sistem sumur peresapan keluarga diterapkan di daerah yang relatif datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 5 %. Untuk daerah dengan kemiringan 5 % ke atas dengan sistem jaringan rioolering dengan kemiringan saluran minimal 2,50 %. 4.3.3

Usulan Dan Prioritas Program Usulan dan prioritas program bidang air limbah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai

berikut: Tabel 4.2 Usulan dan Prioritas Program Sub Bidang Air Limbah Kabupaten Banjarnegara No I

Uraian Rencana Kegiatan

1

2

- Penguatan kelembagaan Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistem On-Site Pengembangan Perencanaan a. Penyusunan Studi & DED Sanitasi Lingkungan b. Penyusunan AMDAL IPLT Penyediaan sarana sanitasi sistem onsite a. Jamban Komunal b. Jamban MCK Umum

3

a. Bantuan Pembuatan IPAL Rumah Tangga komunal Pembangunan PS sanitasi sistem onsite skala komunitas berbasis masyarakat a. Penyediaan Jaringan

4

2009

Tahun Anggaran 2010 2011 2012

2013

Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah - Pelatihan

II

Lokasi

b. Bantuan Pembuatan IPAL komunal c. SANIMAS Penyediaan PS Pengumpul limpur

Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Ds. Semarang

Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara


IV - 3

No


Lokasi

2009


2013

Tinja (truk tinja) a. Pengadaaan truk & sarana penyedot Pembangunan atau rehabilitasi/peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) a. Pengadaan Tanah b. Pembangunan IPLT Tinja Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

5

6

III 1 IV 1 2 3 V 1 2 VI

a. Truk tinja b. IPLT Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistem Off Site Pembangunan PS air limbah mendukung kawasan RSH Peningkatan Pendanaan Pengembangan sistem pembiayaan pengelolaan air limbah Peningkatan mekanisme retribusi Pengembangan mekanisme peningkatan sumber pembiayaan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan swasta Pengembangan pelibatan swasta Penyuluhan/kampanye dan Peningkatan partisipasi masyarakat Pengembangan Promosi Pembangunan PS Air Limbah

Kab. Banjarnegara

Mantrianom Mantrianom

Kab. Banjarnegara

Kota Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

Sumber: RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 2009-2013

4.4

Rencana Peningkatan Pengelolaan Persampahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banjarnegara mengacu

kepada

peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yaitu: Kebijakan 1: Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Strategi: 1)

Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R.

2)

Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R.

3)

Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan perdagangan).


IV - 4

Kebijakan 2: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan. Strategi: 1)

Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah.

2)

Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum.

3)

Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan.

4)

Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat.

5)

Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta.

Kebijakan 3: Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Strategi: 1)

Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kota/Kabupaten.

2)

Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.

3)

Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan.

4)

Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan.

5)

Mengembangkan TPA ke arah Sanitary Landfill (SLF)/ Controlled Landfill (CLF).

6)

Meningkatkan TPA regional.

7)

Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan 4: Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. Strategi: 1)

Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola.

2)

Meningkatkan kinerja institusi pengelola.

3)

Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator.

4)

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.

5)

Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan.

6)

Mendorong pengelolaan kolektif atas prasarana dan sarana regional.

7)

Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM pengelolaan persampahan.

8)

Mendorong implementasi/penerapan hukum bidang persampahan.

Kebijakan 5: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Strategi: 1)

Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran.

2)

Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.

Sasaran utama yang hendak dicapai yaitu: 

Pembangunan TPA di 210 kabupaten/kota



Persampahan terpadu 3R di 250 lokasi.


IV - 5

4.4.1

Kebijakan, Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Persampahan Kabupaten Dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2006-2011. Terdapat sasaran meningkatkan

kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran cakupan layanan sampah Kota 60% Desa 25 %. Rasio sampah terangkut terhadap produksi sampah (83%) Pengelolaan sampah diserahkan kepada masyarakat. Sedang pemerintah kabupaten melakukan : 1. Pembinaan dan pemantauan kepada : - masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri - masyarakat yang mengelola sampah bekerja sama dengan swasta - masyarakat dan /atau swasta sebagai penyedia jasa layanan persampahan 2. Pembinaan, pemantauan dan penyediaan jasa kepada masyarakat yang tidak mampu mengelola sampahnya secara mandiri dan memerlukan pelayanan jasa pengangkutan. Aspek teknis dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjarnegara meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: aspek masyarakat dan aspek pemerintah. Aspek masyarakat hanya berupa bantuan pengadaan tong sampah (bin) dengan kapastas 0,5 m3 tiap unitnya dan banyaknya bantuan adalah 200 unit yang diberikan pada tahun 2007. Sedangkan dari aspek pemerintah seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini. Tabel 4.3 Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan oleh Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara No 1

2

3

4

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penampungan Sementara a Transfer Dipo

Satu an

Volume (Unit)

Kapasi tas

Tahun Pengadaan

Unit

5

25 M3

1995- 2002

b

Container

Unit

9

4M3

c

Pasangan bata

Unit

4

25 M3

d

Bak kayu

Unit

10

4M3

Unit Unit

4 2

7,5 M3 4 M3

1998 2003

-

-

-

-

Ha

0,8

111,800 M3

1995

e Tanah terbuka Pengangkutan a Dump Truck b Arm Roll Truck Pengolahan / TPST a Pengomposan b Daur ulang Pembuangan Akhir Lokasi Desa Winong Kec. a Bawang b Status lahan (sewa/milik) c

Jarak dari daerah layanan

d e

5

Jarak dari permukiman Jarak ke badan air Kondisi lahan f (rawa/porus/dsb. g Luas area Fasilitas Operasional a Jembatan timbang b Deposit lahan penutup

1998 - 2006 1995- 2002 1998 - 2006

Kondisi

Ket

Baik 70 % sedang, 30 % baik Baik 70 % sedang, 30 % baik

Sedang Baik

Baik Milik 12 Km 1 Km Tana h liat


IV - 6

No

6

7

8

Pengelolaan Prasarana dan Sarana c Alat berat d Truk Tanah Fasilitas umum a Jalan akses b Saluran drainase air hujan c Kantor Fasilitas Perlindungan TPA a Lapisan dasar kedap air Pengolahan Lindi b (Leachate) c Saluran pengumpul air lindi Kawasan penyangga (buffer d zone) e Drainase air hujan f Pipa penangkap gas Fasilitas Penunjang TPA a

9

Satu an Unit

Volume (Unit) 1

Kapasi tas 0,9 M3

Tahun Pengadaan 1981

Tidak Layak

M2 M2 Unit

1 3 1

400 M2 250 M2 84 M2

1998-2006 1998-2006

Sedang Baik

Unit

1

100 M3

M3

M3 Bh

Kondisi

240

2006 2006

Rusak akibat longsor Baik

40 20

1995 2006

Sedang Baik

Air bersih

Ket

1 Sumu r

b Bengkel c Dan lain-lain Kondisi Operasional a

Teknis operasional (open dumping/sanitary land fill)

b

Jumlah pemulung

c

Pencemaran Leachate

d

Kebakaran / asap frekuensi penutupan tanah pertahun Pemanfaatan gas landfill (CDM)

e f

Contr oll Landf ill 33 Jiwa tidak terce mar


Kebutuhan pengembangan sarana persampahan untuk tahun 2013 berdasarkan hasil perhitungan meliputi: - Tong Sampah (40 lt) sebanyak 144.646 unit - Gerobak Sampah (0,8 m3) sebanyak 7.232 unit - Tranfer depo (10 m3) sebanyak 579 unit - Dump Truk (6 m3 per hari) sebanyak 482 unit Sampah dapat dikelola menjadi benda/ barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Untuk masa mendatang kegiatan – kegiatan yang perlu dilakukan adalah: 1. Sosialisasi penyelesaian sampah keluarga 2. Sosialisasi dan pelatihan: daur ulang sampah, produksi pupuk dan pakan ternak/ ikan dari sampah. 3. Kebutuhan TPS dan TPA dihitung melalui analisa dalam penyusunan RUTRK IKK setempat dengan lokasi TPA berjarak 12 Km. Dimungkinkan bahwa 1 unit TPA dimanfaatkan untuk beberapa IKK. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

IV - 7

4. Pembuatan pupuk dan pakan ternak/ ikan dari sampah di lokasi atau dekat dengan TPS dan TPA.

4.4.2

Usulan Dan Prioritas Program

Usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.4 Usulan dan Prioritas Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banjarnegara No


I

Kelembagaan - Pelatihan - Penguatan kelembagaan Teknis Oprasional Pengembangan Perencanaan dan Program Persampahan a.Studi UKL/UPL TPA Batur b. Penyusunan Studi Masterplan Persampahan c.. Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah d.. Bimbingan teknis Persampahan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana a. Pewadahan dan Pengumpulan sampah - Gerobak sampah - Becak motor - TPS b. Pemindahan (Penampungan Sementara) - Transfer Depo - Container c. Sistem Pengangkutan - Truk Terbuka - Dump Truck - Arm Roll Truck - Bulldozer d. Penerapan Sistem 3R Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) : - Pembebasan Tanah Untuk TPA - Pembebasan Tanah Untuk TPA - Peningkatan Kualitas TPA - Pengembangan TPA Regional

II 1

2

Lokasi

2009


2013

Kab. Banjarnegara

Kec. Batur Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara

Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara TPA Winong

Kec. Batur Winong - Bawang TPA Winong


IV - 8

No

3

4 III 1 2 IV

V

Uraian Rencana Kegiatan e. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Pengembangan Pengelolaan Gas dari TPA Pengembangan Pengelolaan sampah terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan drainase Sistem Pembiayaan: Pengembangan Mekanisme Pendanaan Pengembangan Mekanisme Pembiayaan Peraturan/Perundangan Pengembangan Pengaturan Persampahan Peran serta Masyarakat dan Swasta: Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Lokasi

2009


2013

TPA Winong

TPA Winong

Kab. Banjarnegara

Kota Banjarnegara


4.5

Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan Rencana pembangunan di bidang drainase adalah untuk mencapai masyarakat hidup sehat

dan sejahteran dalam lingkungan yang bebas dari genangan. Pertumbuhan penduduk menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan ruang dan lingkungan untuk perumahan dan kawasan terbangun lainnya. Perkembangan perumahand an permukiman yang cepat dan sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana tata Ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai dijadikan lahan terbangun dan dihuni penduduk. Kondisi ini meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Beberapa permasalahan drainase antara lain terjadinya sedimentasi atau pemantapan gorong-gorong dan kapasitas saluran drainase yang sudah tidak dapat menampung aliran/ limpahan air trutapa pada saat hujan sehingga terjadinya genangan. Rencana pembangunan program dan pengelolaan pengelolaan drainase lingkungan yang sedang dan akan dilaksanakan, mengacu kepada RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 2009-2013, yaitu : 4.5.1

Arah Kebijakan Penanganan Drainase Arah kebijakan penanganan drainase adalah untuk meningkatkan kualitas prasarana dan

sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta serta mempertahankan fungsi lingkungan. Berdasarkan isu permasalahan strategis di bidang drainase,


IV - 9

maka dirumuskan suatu sasaran kebijakan nasional sebagai arahan mendasar dari kondisi yang akan dicapai dan diwujudkan dalam pengembangan bidang drainase di masa yang akan datang. Kebijakan yang akan diluncurkan harus mengacu pada Kepmen PU No. 239/KPTS/1987 tentang fungsi utama saluran drainase sebagai drainase wilayah dan sebagai pengendalian banjir Sasaran kebijakan pengembangan drainase adalah sebagai berikut ini: 1. Terlaksananya pengembangan sistem drainse yang terdesentralisasi, efisien, efektif dan terpadu. 2. Terciptanya pola pembangunan drainase yang berkelanjutan melalui kewajiban konservasi air dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 3. Terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan perkotaan yang efektif dan ekonomis melalui mnimalisasi resiko biaya sosial dan ekonomi serta biaya kesehatan akoibat genangan dan bencana banjir. 4. Terciptanya peningkatan koordinasi antara Kabupaten/Kota dalam penanganan sistem drainase. 4.5.2

Sistem Prasarana Prioritas yang Diusulkan Kebutuhan pengembangan sistem prasarana dan sarana Drainase yang diusulkan dan

merupakan prioritas adalah sebagai berikut ini.

No I II 1

2

3 4 5 IV

Tabel 4.5 Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Drainase Sub Bidang Drainase Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran Uraian Rencana Kegiatan Lokasi 2009 2010 2011 2012 Peningkatan Kelembagaan Pengelola Drainase Kab. Banjarnegara - Pelatihan Pengembangan Pengelolaan Pengembangan Perencanaan (MP, FS, DED) a. Penyusunan DED Drainase Kota Kota Banjarnegara Banjarnegara b. Penyusunan Masterplan Kab. Banjarnegara Drainase IKK Pemeliharaan /Peningkatan saluran baru Kab. Banjarnegara a. Saluran Tersier b. pembangunan Drainase Kab. Banjarnegara Perkotaan c. Pemeliharaan drainase Kota Banjarnegara Perkotaan Pemeliharaan bangunan pelengkap a. pintu air Kab. Banjarnegara Pembuatan Sumur resapan Kab. Banjarnegara Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pengembangan

2013


IV - 10

No


Lokasi

2009


2013

Peraturan/Perundangan: Penyediaan Peraturan dan pedoman siap pakai Penerapan sanksi dan reward Peningkatan Peran serta Masyarakat Pengembangan pelibatan Masyarakat Penyuluhan/kampanye dan Peningkatan partisipasi masyarakat

1 2 V 1 2

Kab. Banjarnegara


Usulan tahapan prioritas pelaksanaan kegiatan penanganan drainase serta rencana pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya.

4.6

Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum Rencana program penyediaan air minum yang sedang dan akan dilaksanakan,

mengacu kepada RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 2009-2013, yaitu : 4.6.1

Sasaran Pembangunan Penyediaan Air Minum Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air minum dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan akses air minum di wilayah perdesaan maupun perkotaan, terutama terhadap masyarakat miskin di kawasan rawan kesulitan air minum dan untuk meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi pembangunan prasarana air minum. Sasaran program komponen air minum dibuat untuk mengisi kesenjangan kondisi pada permasalahan yang ada.

Selain itu program ini harus menunjang dan memenuhi kebutuhan

pembangunan ekonomi daerah atau kota. Program-program yang dapat dilaksanakan asalah sebagai berikut: 1. Program pembangunan prasarana air minum melalui pendekatan masyarakat di wilayah/ desa miskin dan rawan air; 2. Program pembangunan air minum di ibukota kabupaten; 3. Program pembangunan air minum di kawasan ibukota kecamatan yang belum mempunyai sistem dan rawan air; 4. Program penyediaan air minum bagi kawasan RSH; 5. Program penyehatan PDAM; dan 6. Program pembangunan prasarana dan sarana air minum di perkotaan.


IV - 11

4.6.2

Analisis Kondisi Pelayanan Peningkatan pelayanan kebutuhan air minum kepada pelanggan dilakukan dengan

operasional rutin dan peningkatan kapasitas produksi. Jaringan perpipaan banyak mengalami kerusakan sehingga bocor, hal ini karena faktor geografi dan musim. Perubahan musim juga berpengaruh pada keadaan Meknikal elektrikal seperti Genset, pompa, panel, dll yang dapat mengakibatkan pelayanan terhenti karena aktivitas perbaikan maupun jika terjadi kerusakan. Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat di Kabupaten Banjarnegara menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. 4.6.3

Analisis Kebutuhan Air Analisis kebutuhan air minum dapat disertai dengan analisis kesenjangan yaitu suatu

metoda yang membandingkan antara kebutuhan analisis dan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Pertumbuhan kebutuhan penanganan air minum sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan air di Kabupaten Banjarnegara dapat diketahui setelah sebelumnya mengetahui proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 adalah sebesar 954.684 jiwa, dengan menggunakan asumsi cakupan pelayanan adalah 85 % maka penduduk yang dapat terlayani adalah sebanyak 811.481 jiwa. Kebutuhan air terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terbagi menjadi sambungan langsung (dengan asumsi penggunaan adalah 88 %), hidran umum dan kran umum (dengan asumsi penggunaan adalah 12 %). Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kebutuhan domestik adalah sebesar 956,59 liter/ detik dan sedangkan kebutuhan non domestiknya sebesar 72 liter/ detik, jadi total kebutuhan air untuk domestik dan non domestik di Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 adalah 1.028,59 liter/ detik. Selain ditinjau dari kebutuhan air untuk domestik dan non domestiknya juga ditinjau faktor proyeksi sambungan dimana untuk tahun 2013 membutuhkan sambungan rumah sebanyak 113.643 unit dan hidran umum sebanyak 1.291 unit, dengan asumsi kehilangan air sebesar 22 % maka untuk proyeksi sambungan sebesar 226,29 liter/ detik. Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat diketahui total kebutuhan air rata – rata adalah sebesar 1.254,88 liter/ detik, total kebutuhan air maksimum adalah sebesar 1.505,86 liter/ detik dan total kebutuhan pada jam puncak adalah sebesar 1.882,33 liter/ detik. 4.6.4

Analisis Kebutuhan Program Program dan kebijakan yang dilakukan saat ini adalah baru sebatas untuk mempertahankan

hidup atau kelangsungan operasional perusahaan dengan mengesampingkan tingkat keuntungan atau profit lebih dulu. Strategi dan Program untuk tetap bisa melakukan kegiatan operaional adalah: .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

IV - 12



Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan segala potensi yang ada



Mencari bantuan dana kepada Pemerintah baik melalui APBD Provinsi atau APBD Kabupaten serta kebijakan untuk sarana perkuatan system

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah berupa: 

Pengembangan prasarana dan sarana air minum di 266 desa/ kelurahan atau sekitar 166.891 KK dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat



Pengembangan prasarana dan sarana air minum perpipaan melalui pembangunan: 1) Unit ar baku 120 unit 2) Pipa transmisi 240.000 meter 3) Reservoir 120 unit 4) Pipa distribusi 120.000 meter

4.6.5

Usulan dan Prioritas Program

Sistem penyediaan air minum yang diusulkan adalah sebagai berikut ini.

I

Tabel 4.6 Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran Uraian Rencana Kegiatan Lokasi 2009 2010 2011 2012 Penyusunan Master Plan Air Bersih Inventarisasi SAB Perdesaan Kab. Banjarnegara Banjarnegara Kab. Inventarisasi SAB Pedesaan Kab. Banjarnegara Banjarnegara Kab. Penyusunan RIS-Spam Banjarnegara

II

Program Penyehatan PDAM

No

a. optimalisasi Jaringan Distribusi kota Banjarnegara b. Penambahan Jaringan Utama Transmisi untuk Bagian barat kota Banjarnegara IPA Sigaluh

2013

Kota Banjarnegara Kab. Banjarnegara

- Pengad. Dan pemas. Pipa PVC DN 250 mm

Sigaluh

- Pengad. Dan pemas. Pipa PVC DN 150 mm

sigaluh

Unit Distribusi - pipa Distribusi PVCS 12,5 DN 75 mm - pipa Distribusi PVCS 12,5 DN 50 mm - Pengadaan sambungan rumah DN 20 mm

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara


IV - 13

No


Lokasi

2009


2013

Penyempurnaan Intake IPA Sigaluh kap. 60 lt/dt a. Pembuatan bak pengumpul air baku b. Pembuatan bak prasedimentasi c. Pembangunan rumah pompa dan perpipaan d. Pompa Intake (air baku) Q: 30 lt/dt H; 60 m e. pompa distribusi Q 42 H 15 m multispeeds f.

Pengad. & pemas pipa PVC DN 250 mm

g. sambungan rumah DN 20 mm III

Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh

Pengembangan SPAM IKK /kawasan belum memiliki SPAM IKK Karang kobar Kab. Banjarnegara - Pengad. & pemas. Pipa GIP, DN 150 mm

Karangkobar

- Pengad. & pemas. Pipa PVC, DN 150 mm

Karangkobar

- Pembuatan Bak Pelepas Tekan - Pengadaan ground Reservoir 200 m³ - Jembatan pipa DN 150 mm

Karangkobar Karangkobar Karangkobar

Pengadaan tanah

IV

- Penyediaan tanah untuk bangunan instalasi Unit Distribusi - pipa distribusi PVC S 12,5 DN 100 mm - pipa distribusi PVC S 12,5 DN 75 mm - pipa distribusi PVC S 12,5 DN 50 mm Sambungan rumah - Pengadaan sambungan rumah DN 15 mm Peningkatan Kapasitas Produksi IKK Mandiraja – Purwanegara Peningkatan Kapasitas Produksi IKK Punggelan Peningkatan Kapasitas air baku IKK Purworejo Klampok Pengadaan Meter air Induk DN 200 mm PN 10 = 3 unit DN 150 mm PN 10 = 4 unit DN 100 mm PN 10 = 7 unit DN 80 mm PN 10 = 4 unit Program 10 juta SR Pembangunan IPA Gravitasi Kalibombong kap. 100 lt/dt, L = 19500 m³ Pembangunan SPAM baru IKK Pagedongan Kap.

Karangkobar Karangkobar Karangkobar Karangkobar Karangkobar Karangkobar Mandirajapurwanegara Punggealan Purworejo klampok

Kalibening Pagedongan


IV - 14

No

V VI

Uraian Rencana Kegiatan 10 lt/dt Pembangunan Air baku IKK kalibening Kap. 10 lt/dt Program pembangunan prasarana dan sarana air minum di pedesaan Program penyediaan PS air minum bagi MBR Penyediaan PS AM bagi MBR (banjarnegarabawang dab purwarejo klampok)

Lokasi

2009


2013

Kalibening Kab. Banjarnegara Banjarnegara, bawang dan purworejo Klampok



IV - 15

4.2 Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

Recommend Documents