4 KEADAAN UMUM PERUSAHAAN
4.1
Sejarah Perusahaan Perikanan tuna longine telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1945.
Pada tahun 1962 dimana saat itu pemerintah Republik Indonesia telah mengklaim daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil, kegiatan secara komersial untuk perikanan tuna longline pertama kali dimulai oleh Badan Pimpinan Umum Perikanan dengan mengoperasikan dua armada kapal longline. Kegiatan ini berhenti pada tahun 1965 karena pengelolaan yang belum baik. Tahun 1968 atas dasar pertimbangan fungsi pengelolaan laut, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama dengan pemerintah Jepang yang dikenal dengan nama Banda Sea Agreement dengan menerbitkan lisensi untuk penangkapan ikan tuna kepada 310 buah kapal tuna longline Jepang di perairan laut Banda. Lalu setahun kemudian, pemerintah Jepang mengirim sebuah tim untuk mengadakan survey pada beberapa tempat, seperti Kendari (Sulewesi Tengah), Benoa (Bali), Kupang (NTT), dan Sabang ( NAD). Tujuan survey adalah mencari tempat-tempat yang layak dan sesuai untuk dapat dijadikan basis pangkalan (fishing base) armada tuna longline. Hasil survey diumumkan pada tahun 1971 dengan menyatakan bahwa Benoa (Bali) dan Sabang (NAD) adalah tempat-tempat yang layak dan sesuai untuk dijadikan sebagai basis (fishing base) operasi kapal-kapal tuna longline. Pelabuhan Benoa (Bali) memiliki luas 58 km2 dengan orientasi kegunaannya sebagai sarana pelabuhan bagi kapal-kapal wisata, penumpang, kargo, migas, dan perikanan. Pelabuhan Benoa kemudian berkembang menjadi pusat perikanan tuna yang disebabkan oleh letak geografis pelabuhan tersebut yang dekat dengan daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang berada di Samudera Hindia, dekat dengan Bandar Udara Ngurah Rai, serta sarana komunikasi yang mudah dijangkau. Bulan Maret tahun 1972, Departemen Pertanian Republik Indonesia menunjuk sebuah perusahaan Jepang, Nochiro Gyo Gyo Kaisha sebagai konsultan serta Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) sebagai penyandang dana
29
untuk mendirikan suatu perusahaan tuna bernama PT Perikanan Samodra Besar (Persero) pada tanggal 12 Mei 1972. PT Perikanan Samodra Besar (Persero) mulai beroperasi pada tahun 1973 dengan hanya menggunakan tiga kapal dengan daerah penangkapan ikan (fishing ground) mulai dari Samudera Hindia barat Sumatera sampai ke perairan selatan Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 1974, armada yang beroperasi bertambah menjadi 12 kapal dengan fishing ground meluas sampai ke arah selatan Bali, Lombok, dan Sumbawa. Tahun 1975 armadanya bertambah lagi menjadi 18 kapal dengan fishing ground berkembang ke Laut Timor, seluruh Laut Banda dan sampai ke Laut Arafura. Awal tahun 1982, fishing ground meluas sampai ke Laut Pasifik di utara Papua, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar. Produk utama PT Perikanan Samodra Besar (Persero) adalah ikan tuna dimana untuk pertama kalinya ikan tuna tersebut diproduksi dalam bentuk akhir beku (frozen). Tahun 1986, PT Perikanan Samodra Besar (Persero) melakukan diversifikasi produk dengan memproduksi tuna segar karena harga tuna beku cenderung turun pada kurun waktu tersebut. Di sisi lain permintaan tuna segar terus meningkat dan harga jualnya lebih baik dari harga tuna beku, sehingga usaha penangkapan lebih diutamakan untuk memproduksi tuna segar sebagai produk utamanya, walaupun produk tuna beku masih tetap diproduksi. Bulan Oktober tahun 1993, PT Perikanan Samodra Besar (Persero) kembali melakukan diversifikasi produk dengan melakukan ekspor tuna loin segar, kemudian tuna loin beku mulai diproduksi dan diekspor pada Juni 1995. Namun sejak akhir tahun 2002 kedua produk loin tuna tersebut dihentikan karena kondisi harga dan pasar kurang mendukung. Tahun 1991, PT Perikanan Samodra Besar (Persero) melakukan pembenahan dan memodifikasi kapal-kapal armada penangkapan ikan karena kapal-kapal yang selama ini digunakan sudah tua. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi tuna Perikanan Samodra Besar (Persero) karena armada yang digunakan hanya enam kapal saja, Tetapi pada tahun 1992 produksi mulai meningkat dengan penambahan armada menjadi 13 kapal, ditambah dua tahun kemudian pada tahun 1994 menjadi 19 kapal. Namun kini jumlah kapal yang
30
masih beroperasi hanya 17 kapal saja yang berbasis di Benoa, Bali karena dua kapal lain mengalami kerusakan dan ditambatkan di Ambon, Maluku. Tahun 1998 ketika kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami krisis sehingga menyebabkan biaya operasional dan pengadaan bahan baku produksi mengalami kenaikan. Akibatnya kerugian demi kerugian dialami oleh perusahaan-perusahaan perikanan, baik swasta maupun nasional. Oleh sebab itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP No. 21 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikani Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, PT Tirta Raya Mina (Persero), PT Perikanan Samodra Besar (Persero) ke dalam PT Usaha Mina Hasil Penggabungan (Persero). Berdasarkan PP No. 21 Tahun 1998 dari hasil penggabungan empat (4) BUMN perikanan yaitu: PT Usaha Mina (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), PT Perikanan Samodra Besar (Persero), dan PT Perikani (Persero), maka dibentuk PT Perikanan Nusantara (Persero) yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSL) pada tanggal 27 Oktober 2005. Penggabungan BUMN perikanan termasuk perubahan nama dari PT Usaha Mina Hasil Penggabungan (Persero) menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero) disetujui dan dinyatakan kembali dalam akta penggabungan No. 8 & 9 Tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dihadapan notaries Muhammad Hanafi, S.H. di Jakarta. Penggabungan berlaku efektif sejak tanggal 9 Juni 2006 yaitu sejak disetujui Anggaran Dasar PT Perikanan Nusantara (Persero) sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-16842.HT.01.04 Tahun 2006 pada tanggal 9 Juni 2006. Kantor pusat PT Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jakarta dan memiliki 12 kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia.
4.2
Dasar Hukum Pendirian PT Perikanan Nusantara (Persero):
1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikani Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, PT Tirta Raya Mina (Persero),
31
PT Perikanan Samodra Besar (Persero) ke dalam PT Usaha Mina (Persero), yang selanjutnya bernama PT Usaha Mina Hasil Penggabungan (Persero). 2) Akte Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor: 8 tanggal 8 Mei 2006 tentang Akte Penggabungan PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero) ke dalam PT Usaha Mina Hasil Penggabungan (Persero). 3) Akte Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor: 9 tanggal 8 Mei 2006 tentang Perubahan Nama PT Usaha Mina Hasil Penggabungan (Persero) menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero). 4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: C-16842.HT.01.04 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006 tentang Persetujuan Akte Perubahaan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
4.3
Visi dan Misi Perusahaan Visi
Usaha
Milik
PT Perikanan Samodra Besar (Persero) adalah menjadi Badan Negara
(BUMN)
yang
tangguh,
berdaya
saing
global,
menguntungkan, dan berkelanjutan. Misi 1)
PT Perikanan Samodra Besar (Persero) adalah antara lain:
Pengembangan agen pembangunan pemerintah berbasis usaha perikanan dengan melibatkan masyarakat dan perusahaan.
2)
Revitalisasi sarana perusahaan dengan organisasi dan sumberdaya manusia (SDM) yang professional.
3)
Meningkatkan keuntungan perusahaan untuk kontribusi penerimaan negara dan kesejahteraan karyawan.
4)
Memperkokoh komitmen dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga keuangan.
5)
Penerepan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan. Moto PT Perikanan Samodra Besar (Persero) adalah “Speed to make
money.” (cepat menciptakan uang atau keuntungan).
32
4.4
Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan gambaran yang menunjukkan tata
hubungan berbagai posisi dalam suatu organisasi mengenai tanggung jawab, tugas, dan wewenang Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya selayaknya memilki struktur organisasi yang jelas, sehingga hubungan antara departemen satu dengan departemen yang lainnya tampak jelas dan pembagian tugas pada seluruh sumber daya yang terlibat di dalamnya dapat dilaksanakan dengan baik yang tentunya akan menunjang kelancaran aktivitas perusahaan. Susunan Dewan Komisaris PT Perikanan Nusantara (Persero) sesuai dengan Kutipan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP. 154/MBU/2007 tanggal 19 Juli 2007 adalah sebagai berikut: 1) Komisaris Utama 2) Komisaris 3) Komsaris Susunan Dewan Direksi PT Perikanan Nusantara (Persero) sesuai dengan Kutipan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP121/MBU/2007 tanggap 4 Juli 2007 adalah sebagai berikut: 1) Direktur Utama 2) Direktur Produksi 3) Direktur Keuangan Dewan Direksi dibantu oleh staf direksi di kantor pusat dan staf operasional di kantor yang cabang yang bertugas sebagai pelaksana operasional perusahaan. Khusus armada kapal penangkap ikan dan armada kapal pengumpul ikan milik perusahaan dipimpin oleh ahkoda yang pada dasarnya berada langsung dibawah komando direksi, namun dalam pengelolaan sehari-hari diserahkan kepada kepala cabang perusahaan. PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa, Bali telah menerapkan suatu struktur organisasi fungsional yaitu suatu bentuk organisasi dimana kekuasaan akan mengalir dari pimpinan tertinggi kepada bawahan berdasarkan bidang tugas masing-masing. Struktur organisasi PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa, Bali dapat dilihat pada lampiran
33
Berikut deskripsi mengenai tugas pokok dari masing-masing jabatan struktural pada PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa, Bali: 1) Kepala Cabang Tugas pokok: Membina, mengarahakan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap seluruh bagian yang ada di perusahaan. 2) Kepala Bagian Operasi Tugas pokok: Bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasional armada sehingga mampu mencapai sasaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan. 3) Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Tugas
pokok:
Memimpin,
mengkoordinasikan,
dan
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, rumah tangga, keamanan, humas, dan tata usaha sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. 4) Supervisi Unit Operasional Kapal Tugas pokok: (1) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pengoperasian kapal baik untuk penangkapan ikan maupun pengumpulan ikan. (2) Menjaga kondisi kapal dan anak buah kapal (ABK) agar selalu siap untuk beroperasi. 5) Supervisi Unit Processing dan Cold Storage Tugas pokok: Merencanakan dan menetapkan sasaran kegiatan operasional seksi-seksi yang berada di bawah bagian cold storage serta mengkoordinasi, mengarahkan dan memonitor pelaksanaannya sehingga mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan baik untuk menunjang kegiatan operasional maupun memenuhi target pemrosesan ikan tuna segar dan supply armada. 6) Supervisi Supporting Unit Jasa Tugas pokok: Bertanggung jawab atas perencanaan, pengoperasian, dan pengendalian pelaksanaan semua kegiatan sarana penunjang sehingga mampu mencapai sasarannya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakankebijakan yang telah digariskan perusahaan.
34
7) Supervisi Unit Pemasaran Tugas pokok: (1) Membantu kepala cabang dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan ekspor dan perdagangan lokal, riset pasar, dan analisis pasar. (2) Memberikan
saran dan
rekomendasi
dalam
peningkatan
dan
pengembangan perdagangan ekspor dan perdagangan lokal dengan didukung oleh riset serta analisis pasar. 8) Supervisi Umum dan Personalia Tugas pokok: (1) Memimpin, merencanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi personalia dan penggajian sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. (2) Mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan karyawan dan diklat sehingga dapat mencapai sasarannya secara efektif dan efisien. 9) Supervisi Akuntansi dan Keuangan Tugas pokok: Memimpin dan mengatur pelaksanaan dan pembayaran melalui kas atau bank sesuai dengan kebijakan di bidang keuangan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran, perpajakan, dan asuransi. 10) Supevisi Logistik Tugas pokok: Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, dan pengaturan barang-barang kebutuhan operasional perusahaan serta administrasi kegiatannya.
4.5
Sumberdaya Manusia Jumlah karyawan pada PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa,
Bali pada akhir tahun 2009 berjumlah 166 orang karyawan yang terdiri dari 48 orang karyawan darat dan 118 orang karyawan laut. Berdasarkan pembagian tugas fungsional karyawan, bagian administrasi terdiri atas 38 orang karyawan sedangkan bagian teknis/operasi terdiri atas 128 orang karyawan.
35
Para karyawan yang bekerja pada PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa, Bali dilindungi oleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1992 melalui iuran karyawan. JAMSOSTEK tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Jaminan Hari Tua (JHT): (1) 2% gaji dibayar karyawan (2) 3,7% gaji dibayar perusahaan 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): 1,74% gaji dibayar karyawan 3) Jaminan Kematian (JK): 0,30% gaji dibayar perusahaan 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) untuk karyawan dan keluarganya, dibayar oleh perusahaan: (1) 3% gaji untuk lajang. (2) 6% gaji untuk keluaga. Sedangkan hak-hak karyawan atas JAMSOSTEK tersebut adalah: 1) Jaminan Hari Tua (JHT): diterima setelah umur 55 tahun. 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): (1) pelayanan di rumah sakit (RS) pemerintah kelas I dengan biaya maksimal Rp. 12.000.000,-. (2) meninggal : ..% x 60 bulan gaji + 24 bulan @Rp 200.000,3) Jaminan Kematian (JK): (1) santunan kematian = Rp 10.000.000,(2) biaya pemakaman = Rp 2.000.000,4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK : (1) pelayanan di Rumah Sakit (RS) pemerintah kelas II. (2) pelayanan khusus: hamil, kacamata, gigi, THT, sesuai buku Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
36
4.6
Fasilitas Perusahaan Perusahaan memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan proses produksi.
Fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: 4.6.1 Fasilitas pengolahan (processing): 1) Fish box Fish box berfungsi sebagai wadah ikan ketika sedang diangkut dari palka menuju ruang processing. Di dalamnya terdapat es curah. Kapasitas fish box ini sebesar 500 kg.
Gambar 3 Fish box. 2) Meja produksi Meja produksi berfungsi untuk pemotongan ekor, pengecekan mutu ikan, pembuangan isi perut, pencucian, dan penempatan ikan sebelum dimasukan ke dalam packing box. Meja ini terbuat dari semen dengan dilapisi oleh keramik. 3) Alat pemotong Alat pemotong terdiri atas pisau potong ekor, pisau pembuangan sebagian isi kepala serta insang, dan pisau pembelahan perut. 4) Ganco Ganco berfungsi untuk memindahkan ikan dari fish box ke meja produksi dengan cara mengaitkan bagian tajam dan melengkung ke rongga mulut atau insang. 5) Coring tube Coring tube berfungsi untuk mengambil sampel daging ikan secara langsung dari tubuh ikan untuk pemeriksaan mutu ikan tersebut.
37
6) Alat pembersih ikan Alat pembersih ikan berfungsi untuk membersihkan ikan setelah seluruh isi perutnya dikeluarkan. Alat ini terbuat dari spon yang lembut sehingga tidak mengakibatkan cacat pada tubuh ikan. 7) Timbangan Timbangan berfungsi untuk mengukur bobot tubuh ikan. Timbangan yang digunakan beroperasi secara digital sehingga perhitungan bobot tubuh ikan lebih akurat. Kapasitas timbangan sebesar 150 kg. 8) Bak penampung ikan Bak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara ikan utuh sebelum dimasukan ke dalam packing box. Di dalamnya terdapat es curah dan air laut sehingga suhu tetap terjaga. Kapasitas bak ini sebesar 1.000 kg.
Gambar 4 Bak penampungan ikan.
9) Selang Selang berfungsi untuk mengalirkan air yang digunakan untuk menyiram ikan ketika sedang dibersihkan maupun membersihkan peralatan dan sarana processing.
38
4.6.2 Fasilitas pendukung 1) Forklift Forklift berfungsi untuk mengangkut ikan hasil tangkapan dari atas kapal menuju ke ruang processing dan membawa es, umpan, serta kebutuhan melaut lainnya pada saat perbekalan (supply) kapal sebelum beroperasi. Forklift ini berbahan bakal diesel dan telah dioperasikan sejak tahun 1974.
Gambar 5 Forklift PT Perikanan Nusantara Cabang Benoa, Bali. 2) Cold storage Cold storage yang dimiliki PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa, Bali sebanyak satu unit cold storage dengan kapasitas 900 ton. Besaran suhu 200C sampai dengan – 300C dengan menggunakan cairan pendingin berupa amoniak. Dinding atau isolasi pendingin berupa glass wall dan steroform. Cold storage ini menggunakan mesin merek Mitshubisi keluaran tahun 1974. Namun saat ini jumlah kapasitas yang dapat digunakan sebesar 450 ton, hal ini disebabkan oleh kerusakan dan alat-alat yang sudah usang. Kini cold storage yang ada digunakan tidak hanya untuk membekukan dan menyimpan hasil tangkapan berupa ikan, tapi juga berupa produk hewan darat dan disewakan pada pihak luar.
Gambar 6 Cold Storage.
39
3) Kapal longline Kapal longline yang dimiliki PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa, Bali saat sebanyak 17 armada.
Gambar 7 Kapal Longliner PT Perikanan Nusantara Cabang Benoa, Bali.
4) Dermaga Dermaga berfungsi sebagai tempat berlabuh dan bongkar muat kapal-kapal penangkap ikan yang dimiliki perusahaan maupun kapal relasi. PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Benoa, Bali memiliki darmaga sendiri yang berada di sebelah timur Pelabuhan Benoa.
Gambar 8 Dermaga PT Perikanan Nusantara Cabang Benoa, Bali.
5) AC (Air Conditioner) AC digunakan untuk mendinginkan ruangan processing. Terdapat empat (4) buah AC di ruang processing sehingga mutu ikan tetap terjaga. Besaran suhu AC dijaga agar ruangan tetap 260C.
40
6) Lori (kereta dorong) Lori digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan ikan yang sudah dikemas menuju dan dari cold storage. Terdapat satu (1) unit lori pada perusahaan. 7) Pallet Pallet berfungsi sebagai alas bahan pengemas dan alas ikan yang sudah dikemas. 8) Kardus Kardus berfungsi sebagai wadah pengemas ikan yang sudah siap untuk dijual/dikirim.
