22
3 METODE Kerangka Pemikiran Terjadinya pergeseran paradigma pengelolaan SDA tidak terlepas dari kompleksitas pengelolaan SDA dari pengaruh faktor ekonomi, lingkungan dan sosial-politik. Hal ini dikarenakan pengelolaan SDA khususnya pengelolaan TN adalah suatu sistem yang kompleks dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan TN yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah, terpusat dan seragam dirasakan sudah tidak memadai karena seringkali mengalami kegagalan, sehingga diperlukan perbaikan dan pilihan kebijakan pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Salah satu pendekatan untuk menentukan dan mendapatkan kebijakan pengelolaan SDA adalah dengan melakukan penilaian ekonomi sumberdaya dengan konsep NET (Munasinghe dan McNeely 1994). Pendekatan lain dalam menentukan pilihan kebijakan adalah pendekatan konsep modal sosial karena penting bagi masyarakat untuk memperoleh akses pada kekuasaan dan sumber-sumber yang instrumental dalam memperkuat pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan (Seregeldin dan Grootaert 1996). Untuk memperoleh pilihan kebijakan, tentunya diperlukan pula analisis kebijakan untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn 1998). Menurut Kartodihardjo (2006) terdapat tiga pendekatan yang mungkin dapat dilakukan untuk membentuk kebijakan pengelolaan SDA (hutan), yaitu: pendekatan psikologi sosial, pendekatan ekonomi dan pendekatan politik. Penelitian ini memfokuskan kajian pada NET sebagai salah satu dasar dalam penentuan pilihan kebijakan pengelolaan SDA. Selama ini nilai ekonomi suatu kawasan SDA misalnya hutan umumnya hanya dinilai dari hasil kayu saja, sementara nilai jasa lingkungan hutan (sebagai contoh : air) yang dihasilkan dinilai sangat rendah karena dianggap sebagai barang publik, non excludable, non rivalry sehingga menimbulkan eksternalitas. Menurut Hartwick dan Oliver 1998, eksternalitas publik terjadi ketika barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Untuk menekan eksternalitas tersebut perlu valuasi nilai hutan. Penentuan nilai dan harga yang tepat akan menarik perhatian kepada pengguna jasa lingkungan hutan mengenai nilai hutan, serta dapat menjadi alternatif pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang lebih bijaksana. NET merupakan penjumlahan seluruh macam nilai guna, nilai pilihan dan nilai bukan guna (Pearce dan Turner 1990; Turner et al. 1994), dimana pada penelitian ini hanya dibatasi dengan menghitung nilai guna dan nilai pilihan. Pendekatan NET menjadi rujukan dalam menjelaskan bahwa manfaat dan nilai hasil hutan tidak hanya bersumber dari kayu saja tapi juga dari komponen hutan lainnya, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan dari sisi ekonomi dalam menentukan pilihan kebijakan pengelolaan hutan. Berkaitan dengan pendekatan modal sosial yang juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan kebijakan, dirasakan perlu untuk mengetahui siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan TNDS. Pemangku kepentingan umumnya terdiri atas dua kelompok utama yakni masyarakat dan pemerintah. Untuk mengetahui
23
keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dilakukan analisis pemangku kepentingan dari aspek pengaruh dan kepentingannya (Reed et al. 2009). Konsep modal sosial Putnam (1993) menjadi rujukan untuk mengetahui kondisi modal sosial yang ada di TNDS, dimana modal sosial didefinisikan sebagai rasa percaya, norma dan jaringan sosial. Atribut ini yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian modal sosial, kesepakatan dan pelaksanaan suatu norma merupakan perwujudan dari interaksi terus-menerus dalam suatu asosiasi dan jaringan (networks), baik formal maupun informal. Berdasarkan kerangka analisis modal sosial diduga dapat berperan dalam mengatasi permasalahan pemanfaatan sumber daya hutan, maka modal sosial dapat berkontribusi pada pola pemanfaatan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Birner dan Wittmer (2000) berpendapat bahwa penguatan modal sosial berpotensi untuk mengurangi beban biaya negara dalam pengelolaan sumberdaya alam. Konsep kapabilitas pemerintah dari proyek-proyek pada kelangkaan lingkungan, kapasitas negara dan kekerasan sipil (1997) menjadi rujukan untuk mengetahui kondisi kapabilitas pemerintah dalam mengelola kawasan TNDS. Kapabilitas pemerintah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menggunakan sumberdaya yang diintegrasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dikemukan oleh Birner dan Wittmer (2000) bagaimana modal sosial dan kapabilitas pemerintah dapat digunakan untuk menentukan pilihan pola pengelolaan sumberdaya alam yang optimal. Ketika masyarakat dan pemerintah sama-sama lemah maka pengelolaan dapat dilakukan oleh pihak swasta; ketika masyarakat lemah dan pemerintah kuat pengelolaan oleh pemerintah; ketika masyarakat kuat dan pemerintah lemah pengelolaan oleh masyarakat; dan ketika masyarakat dan pemerintah sama-sama kuat maka pengelolaan dilakukan secara bersama (kolaborasi). Pendekatan kebijakan dilakukan dengan melakukan analisis substansi terhadap regulasi/peraturan yang sudah ada mengenai pengelolaan TNDS dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Selanjutnya adalah menentukan pilihan kebijakan pengelolaan dengan melakukan analisis deskriptif dari hasilhasil kajian sebelumnya. Secara ringkas alur pikir penelitian disajikan pada Gambar 3.
Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian sosial lebih mengacu kepada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya serta memiliki daerah aplikasi yang luas (Irawan 2007). Penelitian dilakukan dengan metode survai. Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian dimulai dengan munculnya minat peneliti terhadap suatu fenomena sosial tertentu, minat tersebut kemudian disusun menjadi masalah penelitian yang lebih jelas dan sistematis dengan menggunakan informasi ilmiah yang sudah tersedia dalam
24
literatur, yakni teori (Singarimbun 2008). Penelitian diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara aktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir 2009). Pemerintah/BTNDS
Kelestarian kawasan
Masyarakat
Kawasan TNDS
Pemangku Kepentingan Lain Interest
Permasalahan Pengelolaan
Integrasi Pengelolaan
Pendekatan Sosial
Pendekatan Ekonomi
Konsep NET
Manfaat dan NET Kawasan
Konsep Pemangku Kepentingan
Kepentingan dan Pengaruh PK
Mekanisme insentif jasa ekosistem
Pendekatan Politik
Konsep Modal Sosial
Konsep Kapabilitas Pemerintah
Konsep Kebijakan Pengelolaan SDA
Tingkat Modal Sosial Masy
Tingkat Kapabilitas Pemerintah
Kebijakan yang berlaku
Pelibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan
Devolusi pengelolaan kawasan
PILIHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TNDS Gambar 3 Skema alur pemikiran penelitian
25
Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di TNDS Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, di 3 Satuan Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yaitu SPTN I Lanjak, SPTN II Semitau dan SPTN III Selimbau. Tempat penelitian dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa TNDS merupakan TN yang memiliki karakteristik yang unik (memiliki musim basah dan musim kering), memiliki nilai strategis karena termasuk kawasan strategis kabupaten dan termasuk dalam kegiatan Heart of Borneo (HOB) yaitu kerjasama konservasi 3 negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam). Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tiga SPTN dengan pertimbangan: (1) sasaran pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumberdaya alam dari TNDS secara langsung adalah masyarakat yang tinggal di tiga SPTN tersebut; dan (2) untuk penggalian modal sosial dan pengetahuan lokal masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam, tidak dibatasi oleh SPTN, tapi oleh wilayah administrasi dan aturan yang berlaku, yaitu perkampungan nelayan yang ada. Penelitian dilaksanakan pada bulan September - Desember 2011.
Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dan digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara (terstruktur dan tidak terstruktur) dan pengukuran atau pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder berupa datadata penunjang lainnya dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, laporan; terutama dari instansi yang melakukan aktifitas di sekitar TNDS tersebut. Sumber data dari hasil observasi dan dari instansi terkait Balai TNDS, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, BPS Kabupaten Kapuas Hulu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif bekerja di Danau Sentarum yaitu WWF, Riak Bumi dan FFI, Rukun Nelayan, Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS), responden terpilih, informan kunci dan sumber lain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan lingkup penelitian yang dilakukan, maka variabel yang akan diukur, pengumpulan data dan sumber data untuk mencapai tujuan disajikan pada Tabel 2. Data penunjang diperoleh dari dokumen yang dipublikasikan oleh pihakpihak terkait berupa buku, laporan hasil penelitian, dan laporan lainnya serta peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan TNDS. Secara rinci jenis dan sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.
26
Tabel 2 Tujuan penelitian, variabel, teknik pengumpulan dan sumber data Tujuan Penelitian
Variabel yang diukur
Sumber Data
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Analisis Data
Output yang Diharapkan
Menduga potensi nilai ekonomi total TNDS
Nilai guna dan nilai pilhan dari TNDS
Survey rumah tangga, Observasi,
Analisis fungsi, Analisis NET
Manfaat dan nilai ekonomi kawasan TNDS
Menjelaskan pemangku kepentingan dalam pengelolaan TNDS Menguraikan modal sosial masyarakat dan kapabilitas pemerintah dalam pengelolaan TNDS Mengkaji kebijakan dalam pengelolaan TNDS
Kepentingan dan pengaruh stakeholder
Masy, informan kunci, Pemda Kab, BalaiTNDS Masy, informan kunci Pemda Kab, BalaiTNDS, LSM Masy, informan kunci Pemda Kab, BalaiTNDS
Observasi, Indepth interview
Analisis stakeholder
Survey rumah tangga, Observasi, Indepth interview,
Kategorisasi
Kategori dan hubungan antara pemangku kepentingan di TNDS Kategori modal sosial dan kapabilitas pemerintah dalam pengelolaan TNDS
Pemda Kab, BalaiTNDS, tokoh masyarakat, LSM
Studi pustaka, observasi
Analisis substansi, Kategorisasi
Output penelitian (kajian 1-4)
Hasil pengolahan data
Analisis deskriptif
Merumuskan pilihan kebijakan pengelolaan TNDS
Modal sosial masyarakat Kapabilitas pemerintah (BTNDS)
Peraturan perundang2an dan norma-norma dalam pengelolaan TNDS 1 NET 2 Stakeholder 3 Modal sosial & kapabilitas pemerintah 4 Regulasi
Kategori kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan TNDS Rumusan pilihan kebijakan pengelolaan TNDS
Tabel 3 Jenis dan sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian Teknik pengumpulan data
No
Jenis data
Sumber data
1
Kondisi umum lokasi penelitian (Kondisi fisik, biologi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya) dan potensi keanekaragaman hayati Peta potensi TNDS Data pengunjung/wistawan ke TNDS
BTNDS, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten
Studi Pustaka
BTNDS, WWF BTNDS, Dinas Pariwisata Kab Kapuas Hulu
Studi Pustaka Studi Pustaka
2 3
27
Lingkup Kajian 1 2 3 4 5
Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian dibagi lima bagian, yaitu: Kajian nilai ekonomi TNDS melalui valuasi ekonomi Kajian pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan TNDS Kajian modal sosial dan kapasitas negara dalam pengelolaan TNDS Kajian kebijakan pengelolaan TNDS Penentuan pilihan kebijakan pengelolaan TNDS yang berkelanjutan
Kajian Nilai Ekonomi TNDS Lingkup Wilayah Penelitian Penelitian akan dilaksanakan di 3 SPTN: Lanjak, Semitau dan Selimbau. Lingkup Nilai Ekonomi yang Dihitung Nilai ekonomi total kawasan dalam studi ini dibatasi pada nilai penggunaan dan nilai pilihan, untuk nilai penggunaan yaitu hasil yang dapat dikonsumsi secara langsung (yaitu nilai biomassa) dan nilai penggunaan tidak langsung, yaitu keuntungan yang bersifat fungsional (meliputi fungsi hidrologi, fungsi produksi, dan fungsi penyerap karbon), sementara nilai pilihan dibatasi pada nilai satwa liar yang diusahakan masyarakat di kawasan TNDS. Nilai Ekonomi Total ditentukan dengan rumus (1) : Dimana : NET = nilai ekonomi total NPL = nilai penggunaan langsung (direct use value) NPTL = nilai penggunaan tidak langsung (indirect use value) NO = nilai option (option value) NB = nilai biomasa (kayu bakar, madu, karet, hasil ladang(padi)) NH = nilai hidrologi (air untuk RT, transportasi, perikanan) NC = nilai penyimpanan karbon NW = nilai wisata Subjek Penelitian Subjek penelitian ini adalah masyarakat (rumah tangga) yang ada di sekitar kawasan TNDS. Pengambilan sampel masyarakat dilakukan secara random sampling, dan di setiap SPTN diambil masing-masing 60 responden. Pengolahan dan analisis data Metode yang digunakan untuk masing-masing nilai berbeda-beda sesuai dengan karakteristik barang dan jasa serta ketersediaan informasi untuk setiap jenis barang dan jasa yang dinilai. Metode yang digunakan untuk menilai nilai ekonomi secara ringkas ditampilkan pada Tabel 4 berikut:
28
Tabel 4 Metode dan macam nilai ekonomi yang dihitung Macam nilai Nilai guna langsung
Nilai guna tidak langsung
Nilai pilihan
Nilai yang dihitung Nilai ikan tangkap Nilai kayu bakar Nilai madu Nilai karet (kebun) Nilai padi (ladang) Nilai air untuk RT Nilai air untuk transportasi Nilai air untuk perikanan budidaya Nilai rekreasi dan pariwisata Nilai penyimpanan karbon Nilai keberadaan satwa liar
Metode yang digunakan Harga pasar Biaya pengadaan Harga pasar Harga pasar Harga pasar Harga air yang berlaku Harga bahan bakar saat penelitian Harga pasar Harga karcis masuk Harga pasar Harga pasar
NET TNDS diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai-nilai tersebut diatas. Setelah diperoleh nilai potensi ekonomi total TNDS, dilanjutkan dengan analisis potensi nilai jasa lingkungan yang dihasilkan apakah sudah terdapat mekanisme untuk menjadikan nilai tersebut menjadi riil baik melalui mekanisme pasar maupun regulasi pemerintah. Sementara untuk nilai biomasa akan dilanjutkan dengan melihat kontribusi yang diberikan kepada masyarakat atau daerah melalui nilai pajak. Dari hasil analisa tersebut akan menjadi masukan untuk penentuan pilihan kebijakan pengelolaan TNDS.
Kajian pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan TNDS Kajian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode untuk analisis pemangku kepentingan telah dikembangkan dalam beberapa disiplin (misalnya Schmeer 1999, 2000; Varvasovzky dan Brugha 2000; Reed 2008). Dalam penelitian ini, menggunakan pedoman dari Reed et al. (2009). Analisis pemangku kepentingan diterapkan disini untuk mengungkapkan kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan, untuk memahami sinergi dan konflik antara pemangku kepentingan dan permintaan mereka untuk fungsi dan jasa ekosistem dari TNDS. Reed et al. (2009) menyatakan analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan cara: 1) melakukan identifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya; 2) mengelompokkan dan mengkategorikan pemangku kepentingan; dan 3) menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan. Data dan informasi dikumpulkan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan berpedoman kepada daftar topik yang telah disusun sebelumnya. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis. Identifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya akan dilakukan dengan metode snowball sampling dimana pemangku kepentingan merekomendasikan pemangku kepentingan lainnya sebagai responden. Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TNDS. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan atas dasar pada
29
deskripsi pertanyaan responden yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria pengaruh dan kepentingan. Penetapan skoring menggunakan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan adalah modifikasi model yang dikembangkan oleh Abbas (2005) yaitu pengukuran data berjenjang lima yang disajikan pada Tabel 5. Nilai skor dari lima pertanyaan dijumlahkan dan nilainya dipetakan ke dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh (Gambar 4). Tabel 5 Ukuran kuantitatif terhadap kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan Skor
Nilai
5 4 3 2 1
21-25 16-20 11-15 6-10 0-5
5 4 3 2 1
21-25 16-20 11-15 6-10 0-5
Kriteria Keterangan Kepentingan pemangku kepentingan Sangat tinggi Sangat mendukung pengelolaan TNDS Tinggi Mendukung pengelolaan TNDS Cukup tinggi Cukup mendukung pengelolaan TNDS Kurang tinggi Kurang mendukung pengelolaan TNDS Rendah Tidak mendukung pengelolaan TNDS Pengaruh pemangku kepentingan Sangat tinggi Sangat mempengaruhi pengelolaan TNDS Tinggi Mempengaruhi pengelolaan TNDS Cukup tinggi Cukup mempengaruhi pengelolaan TNDS Kurang tinggi Kurang mempengaruhi pengelolaan TNDS Rendah Tidak mempengaruhi pengelolaan TNDS
Tinggi K E P E N T I N G A N
Subjects
Key players
Kuadran I
Kuadran II
Crowd
Context setters
Kuadran III
Kuadran IV
Rendah Rendah
Tinggi PENGARUH
Gambar 4 Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al. 2000) Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TNDS dengan menggunakan pemangku kepentingan grid dengan bantuan Microsoft Excel. Untuk menentukan angka pada setiap indikatornya, kemudian disandingkan
30
sehingga membentuk koordinat. Posisi kuadran dapat menggambarkan ilustrasi posisi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan TNDS, yang dikategorikan sebagai berikut (Reed et al. 2009): 1 Key Players merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek 2 Context setters memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan, oleh karena itu, mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau 3 Subjects merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya. 4 Crowd merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hubungan antara pemangku kepentingan secara deskriptif digambarkan dalam matriks actor-linkage. Pemangku kepentingan yang teridentifikasi ditulis dalam baris dan kolom tabel yang menggambarkan hubungan antar pemangku kepentingan .Kata kunci yang digunakan untuk menggambarkan hubungan ini yaitu berkonflik, saling mengisi, atau bekerjasama (Reed et al. 2009).
Kajian modal sosial dan kapabilitas pemerintah dalam pengelolaan TNDS Pendekatan penelitian Penelitian ini akan mendekati modal sosial dan kapabilitas pemerintah dengan pendekatan kuantitatif juga dilakukan analisis kualitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian sosial lebih mengacu kepada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya serta memiliki daerah aplikasi yang luas (Irawan 2007). Penentuan responden Untuk mengetahui modal sosial responden adalah anggota masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar TNDS yang diambil secara random sampling. Sementara untuk kapabiliitas pemerintah responden berasal dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan TNDS dari hasil analisis pemangku kepentingan. Wawancara mendalam dengan orang-orang yang dianggap lebih mengetahui (informan kunci) dilakukan sesuai fokus penelitian. Informasi yang diperoleh, diharapkan akan melengkapi informasi-informasi yang diperoleh dari responden dan hasil studi literatur dalam melakukan penilaian modal sosial. Informan kunci tersebut antara lain: pimpinan adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pihak BTNDS, Aparat Pemda Kabupaten dan Propinsi, LSM dan lembaga donor.
31
Variabel pengamatan dan definisi operasional Variabel modal sosial yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari unsurunsur: kepercayaan, norma, jaringan. Masing-masing variabel yang diamati akan dilakukan pengukuran dengan terlebih dahulu menentukan parameter pengukurannya. Selain itu juga ditetapkan definisi operasional yang diperlukan untuk mempersempit pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan, yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Variabel, indikator dan kategori modal sosial Variabel /Definisi Operasional 1. Kepercayaan Kepercayaan adalah keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain atau suatu keadaan berdasarkan perasaan dan kondisi yang dialami
2. Norma sosial Norma sosial adalah bentuk kontrol sosial informal yang dimengerti secara umum sebagai suatu aturan untuk dapat menentukan pola tingkah laku yang berkaitan dengan kelestarian SDA dan hutan
3. Jaringan sosial Hubungan yang saling berkaitan antar individu dan kelompok yang bersifat sukarela dan memakai asas persamaan
Ukuran/Indikator Tingkat kepercayaan terhadap: 1 Orang sekitar dengan etnis yang sama 2 Orang sekitar dengan etnis yang berbeda 3 Aparat pemerintah 4 Tokoh masyarakat/agama 5 Pihak luar (LSM) 6 Manfaat SDA dan hutan 7 Kemampuan menjaga kelestarian SDA dan hutan 8 Bekerjasama 9 Menjaga keeratan hubungan Tingkatan anggota masyarakat terhadap: 1 Pemahaman aturan tidak tertulis (norma/adat istiadat) 2 Pemahaman aturan tertulis 3 Pemahaman kebiasaan di masyarakat (kejujuran, kesopanan, kerukunan dalam pergaulan sehari-hari) 4 Pelanggaran oleh pribadi responden 5 Pelanggaran anggota masyarakat lain dalam etnis yang sama 6 Pelanggaran anggota masyarakat lain oleh etnis yang berbeda Tingkat kepadatan dan karakteristik 1 Anggota RT yang terlibat 2 Organisasi yang diikuti 3 Keragaman anggota organisasi 4 Partisipasi dalam kelompok 5 Kerelaan membangun jaringan 6 Kerjasama kelompok dalam komunitas 7 Kerjasama kelompok dengan kelompk lain di luar komunitas 8 Kebersamaan dalam organisasi 9 Kebersamaan jika ada masalah
Kategori/skor Menggunakan tiga kategori : 1 rendah (< 15) 2 sedang (15-21) 3 tinggi (22-27)
Menggunakan tiga kategori : 1 rendah (<10) 2 sedang (10-14) 3 tinggi (15-18)
Menggunakan tiga kategori: 1 rendah (< 15) 2 sedang (15-21) 3 tinggi (22-27)
Dalam penelitian ini kapabilitas pemerintah dinilai melalui kapasitas negara yang diadaptasi dari proyek pada kelangkaan lingkungan, kapasitas negara dan kekerasan sipil (1997) yang diringkas dalam Tabel 7 berikut ini:
32
Tabel 7 Variabel, indikator dan kategori kapabilitas pemerintah Variabel 1. Indikator pemerintah (atau komponennya) karakteristik intrinsik Karakteristik intrinsik adalah segala hal yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan pemerintah (SDM) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan SDA 2. Indikator hubungan pemerintah dengan masyarakat . Hubungan pemerintah dengan masyarakata adalah segala hal mengenai kemampuan pemerintah dalam bertindak, mengelola, mempengaruhi dan diakui keberadaannya dalam mengelola SDA
Ukuran/indikator Tingkat karakteristik intrinsik meliputi: 1. Human capital 2. Rasionalitas instrumental 3. Koherensi 4. Ketahanan
Kategori/skor Menggunakan tiga kategori: 1 rendah (<6) 2 sedang (6-9) 3 tinggi (10-12)
Tingkat hubungan pemerintah dengan masyarakat meliputi: 1. Otonomi 2. Sumber daya fiskal 3. Jangkauan dan responsif 4. Legitimasi
Menggunakan tiga kategori: 1 rendah (<6) 2 sedang (6-9) 3 tinggi(10-12)
Secara lebih rinci definisi operasional dari setiap indikator terangkum dalam Tabel 8 berikut: Tabel 8 Definisi operasional unsur-unsur indikator kapabilitas pemerintah Indikator negara (atau komponennya) karakteristik intrinsik: Human capital Rasionalitas instrumental Koherensi
Ketahanan
Tingkat keterampilan teknis dan manajerial dari individu di dalam negara dan bagian-bagian komponennya Tingkat kemampuan komponen negara untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan kepentingan dan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan utilitas mereka Tingkat dimana komponen-komponen negara setuju dan bertindak atas dasar ideologis bersama, tujuan, dan metode, juga kemampuan komponen untuk berkomunikasi dan debat pendapat yang konstruktif, informasi dan kebijakan di antara mereka sendiri Tingkat kemampuan untuk menghadapi guncangan tiba-tiba, beradaptasi dalam jangka panjang menghadapi perubahan sosial ekonomi, dan menyelesaikan sengketa masyarakat
Indikator hubungan antara negara (atau komponennya) dan masyarakat: Otonomi
Sumber daya fiscal Jangkauan dan responsif
Legitimasi
Tingkat di mana negara dapat bertindak secara independen dari kekuatan eksternal, baik domestik dan internasional, dan kooptasi yang akan mengubah atau membatasi tindakan-tindakannya Tingkat kemampuan keuangan negara atau komponen yang dibelikan negara. Kapasitas ini adalah fungsi dari kedua aliran pendapatan saat ini dan cukup layak serta tuntutan pada pendapatan itu Tingkat sejauh mana negara berhasil dalam memperluas ideologi, struktur sosial politik, dan aparat administrasi seluruh masyarakat (baik secara geografis, dan masuk ke struktur sosio-ekonomi masyarakat sipil); respon dari struktur dan aparat untuk kebutuhan lokal masyarakat Tingkat kekuatan otoritas moral negara – sejauh mana rakyat mematuhi perintah yang keluar dari rasa kesetiaan dan kewajiban, bukan sebagai akibat dari paksaan atau inisiatif ekonomi
Pengumpulan data Pengumpulan data di tengah masyarakat secara garis besar dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dan observasi dalam beragam derajat keterlibatan baik kepada responden maupun kepada informan dengan menggunakan daftar
33
pertanyaan (kuesioner). Observasi dilakukan terhadap kegiatan, baik yang berlangsung di tempat khusus maupun yang berlangsung di tempat umum. Dilakukan juga wawancara tak terstruktur dengan banyak orang, baik untuk memperoleh data dan informasi baru, atau melakukan verifikasi, konfirmasi, dan triangulasi mengenai data dan informasi yang diperoleh sebelumnya. Selain itu juga digunakan teknik diskusi informal terutama menyangkut aspek-aspek kesejarahan kampung dengan narasumber utama tetua-tetua kampung yang mengetahui sejarah perkembangan kampung. Fokus perhatian utama diarahkan pada gejala-gejala modal sosial yang hidup di tengah masyarakat, seperti jaringanjaringan serta perilaku kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Analisis Analisis terhadap data primer dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Untuk mendeskripsikan tingkat modal sosial dan tingkat kapabilitas pemerintah dalam pengelolaan TNDS dilakukan dengan persamaan selang nilai (Supranto 2000) yaitu:
Adapun jumlah kelas disesuaikan dengan kategori tingkatan yang diinginkan yaitu 3 kelas (rendah, sedang dan tinggi).
Kajian Kebijakan Pengelolaan TNDS Kajian kebijakan dilakukan terhadap dukungan peraturan atau kebijakan nasional, daerah dan lokal yang terkait pengelolaan TNDS. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan analisis substansi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu: mendukung desentralisasi; konservasi sumberdaya alam, mengatur koordinasi pengelolaan dan mengatur kerjasama. Selain itu juga dilakukan kategorisasi kebijakan yang digunakan berdasarkan: sumber kebijakan (pusat atau daerah) dan sifat dari kebijakan yang dikeluarkan (moral suasions atau command and control atau economic incentive based). Dengan demikian penelitian dapat mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya pembenahan kebijakan/regulasi kedepan.
Sintesis penentuan pilihan kebijakan TNDS Untuk mendapatkan rumusan pilihan kebijakan pengelolaan TNDS dilakukan analisis secara deskriptif, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Pilihan dilakukan dengan menggabungkan kepentingan masyarakat dan pemerintah berdasarkan kondisi yang ada di lokasi penelitian, sehingga diperoleh pilihan kebijakan pengelolaan TNDS yang optimal. Berikut tahapan proses penelitian diilustrasikan dalam Gambar 5.
34
Tujuan
Survey/Pengumpulan Data
Ekonomi
Nilai/manfaat TNDS
Identifikasi dan Pemetaan
Pengelolaan TNDS Sosial
Modal sosial masyarakat
Kapabilitas pemerintah
Kebijakan
Kecamatan/Desa
Gambar 5 Proses metodologi penelitian
Kebijakan
Analisis
Output
Implementasi
Pilihan Kebijakan Pengelolaan TN
Kegiatan Peningkatan Manfaat Ekonomi & Konservasi
Nilai Ekonomi Total (NET)
Analisis pemangku kepentingan
Analisis modal sosial (ktegorisasi)
Analisis deskriptif
Analisis kapabilitas pemerintah
Analisis substansial
Kabupaten
Provinsi
