2.1. RENCANA STRATEGIS

PERENCANAAN KINERJA 2.1.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo atau Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Gorontalo (RKT). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dijiwai oleh komitmen dalam mewujudkan percepatan pembangunan berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo. Komitmen ini tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017.

2.1.1.

VISI dan MISI Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017 harus sejalan dengan Visi dan Misi yang disampaikan pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan Misi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

29

PERENCANAAN KINERJA VISI Salah satu pedoman yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan adalah Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Adapun Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menetapkan Visi Pembanguan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut : Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo Visi ini merupakan bingkai utama atau frame strategis seluruh stakeholder dalam akselerasi pembangunan di Provinsi Gorontalo 5 (lima) tahun ke depan sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu : 1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan di berbagai bidang. Aspek ini merupakan target kinerja aksi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam konteks pemerataan melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada. Artinya, semua pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi antar daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah. 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan. Merupakan suatu tindakan yang mengedepankan

produktivitas

dan

nilai

tambah

bagi

masyarakat,

dengan

menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan infrastruktur ekonomi. Semua ini diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. MISI Untuk pencapaian visi daerah selang 5 (lima) tahun ke depan, maka misi yang diemban pemerintah daerah adalah : 1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.


30

PERENCANAAN KINERJA 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. 3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan DAS sebagai wujud memelihara linkungan (pro Green). 4. Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 5. Menciptakan

sinergitas

diantara

Pemerintah

Provinsi

dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Misi Pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masingmasing daerak Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatsan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Misi pertama ini juga termasuk menindaklanjuti agenda sektor unggulan daerah berupa Konsep Agropolitan dimana jagung sebagai “Branding Gorontalo” yang diintegrasikan

melalui

Pengelolaan

Peternakan

Sapi,

sekaligus

meningkatkan

manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, serta pengembangan intergrate farming sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan dan kemudahan dalam akses


31

PERENCANAAN KINERJA permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelitbelit (pro-poor). Misi Kedua ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “Gratis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, melalui program disebut dengan Program Pendidikan Pro Rakyat (Prodira) termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan Universal Total Coverage. Melalui program dikenal dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesta). Hal ini menjadi peran strategis unutk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-poor). Misi Ketiga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, perkebunan dan pariwisata.Perairan umum daratan (danau, sungai, waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (DAS) serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya (progreen). Misi Keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama,

sekaligus

mempertahankan

nilai-nilai

Adat

Istiadat,

serta

melakukan

pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender. Misi Kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan Good Governance termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah. 2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 yang kemudian di uraikan menjadi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi

Gorontalo

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, sebagi berikut:


32

PERENCANAAN KINERJA Matriks hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Visi : Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo

Misi

Tujuan

1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan

3. Mengembangkan Manajemen pengelolaan Potensi Sumber Daya Kelutan, Pertanian, Peternakan, Kelautan, danau Limboto dan Potensi lingkungan Lainnya

5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat

2. Menyediakan Infrastruktur untuk percepatan pemabangunan daerah

4. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

Sasaran 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. 2. Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya. 3. Terciptanya Laju Investasi. 4. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat yang berkeadilan. 5. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM 6. Meningkatnya lapangan kerja 7. Meningkatnya Infrastruktur Daerah 8. Meningkat dan Bekembangnya Jalan Akses ke Pusat-pusat Produksi. 9. Membangun Kemandirian Desa. 10. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Desa. 1. Meningkatnya kualitas pendidikan. 2. Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini. 3. Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C. 4. Mengembangkan Pendidikan Non Formal 5. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat. 6. Menurunnya Angka Kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular. 7. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. 8. Meningkatnya Perilaku hidup bersih dan sehat pada rumah tangga. 9. Terpenuhinya kebutuhan tenaga didaerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. 10.Seluruh Kab/Kota Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 1. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam. 2. Terwujudnya kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) bidang pertanian dan perikanan. 3. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/KAPET Gopandang. 4. Meningkatnya Produktivitas hasil


33

PERENCANAAN KINERJA yang lebih baik, Saling Terintegrasi serta Lestari demi Kepentingan Kemakmuran Masyarakat 4. Mengembangkan nilainilai religi dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan.

6. Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak

5. Menciptakan sinergitas diantara pemerintah Provinsi dengan kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan system tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

9. Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

7. Memelihara keragaman Agama dan Budaya

8. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

10. Pengentasan Kemiskinan

pertanian dan perikanan. 5. Trwujudnya pengelolaan lingkungan hidup. 6. Peningkatan Pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste) untuk produkproduk yang mempunyai nilai tambah tinggi. 1. Meningkatnya nilai indikator kualitas hidup perempuan. 2. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi. 3. Peningkatan Kesejahteraan dan pelayanan serta Pembinaan pembinaan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. 4. Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah. 5. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 6. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 1. Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota. 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat. 3. Terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. 4. Berkurangnya persentase masyarakat miskin. 5. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin.


34

PERENCANAAN KINERJA 2.1.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang dirumuskan dalam RPJMD telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah program prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan agar lebih optimal pencapaiannya serta menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo saat ini dan di masa mendatang. Program Prioritas Pembangunan Daerah dikelompokkan menjadi Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat SKPD. Program unggulan merupakan program Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat SKPD berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. Adapun Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di tahun 2015, yang dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis adalah sebagai berikut : Tabel 2.1.3 Program Prioritas Provinsi Gorontalo Tahun 2015 No.

Program Prioritas Pembangunan

SKPD Pelaksana

Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan 1.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Badan Penanaman Modal & PTSP

2.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3.

Program Pengembangan Sumber Daya Investasi

4.

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Badan Penanaman Modal & PTSP Badan Penanaman Modal & PTSP Kesbangpol

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


Dinas Koperasi, UMKM,

35

PERENCANAAN KINERJA Perindag 6.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7.

Program Pengembangan KUKM

8.

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

9.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

10.

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

11. 12. 13.

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah

Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans UPTD - BLK, Transmigrasi & Pegembangan Produktivitas

Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah 1. 2.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan Jalan dan jembatan

3.

Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan jembatan

4.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

5. 6.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program peningkatan pelayanan angkutan

7.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

8.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

9.

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

10.

Program Pembangunan Desa Tertinggal

11.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DINAS PU

12.

Program Pemanfaatan Ruang

DINAS PU


DINAS PU DINAS PU DINAS PU DINAS PU DINAS PU Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal

36

PERENCANAAN KINERJA 13.

Program Pembebasan Tanah

Biro Pemerintahan

Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan 1.

Program Perluasan Akses PAUDNI

Dinas DIKBUDPORA

Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD

Dinas DIKBUDPORA

3.

Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD

Dinas DIKBUDPORA

4.

Program Perluasan Akses Dikmen

Dinas DIKBUDPORA

5.

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen

Dinas DIKBUDPORA

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikmen

Dinas DIKBUDPORA

Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)

Dinas DIKBUDPORA

Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK

Dinas DIKBUDPORA

Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013

Dinas DIKBUDPORA

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK

Dinas DIKBUDPORA

11.

Program Kepengawasan Pendidikan

Dinas DIKBUDPORA

12.

Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Dinas DIKBUDPORA

13.

Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB)

Dinas DIKBUDPORA

14.

Program Penyelenggaraan Ujian Nasional

Dinas DIKBUDPORA

15.

Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB)

Dinas DIKBUDPORA

16.

Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal

Dinas DIKBUDPORA

Dinas DIKBUDPORA

19.

Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) / Pendidikan Gratis Program Pengembangan Politeknik Gorontalo

20.

Program Perluasan Akses Pendidikan dasar

Dinas DIKBUDPORA

21.

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas

Dinas DIKBUDPORA

22.

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikdas

Dinas DIKBUDPORA

2.

6. 7. 8. 9. 10.

17. 18.

Dinas DIKBUDPORA

Dinas DIKBUDPORA

Peningkatan akses, layanan dan sarana prasarana kesehatan 1.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


Dinas Kesehatan

37


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Dinas Kesehatan

3. 4.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

5. 6. 7. 8.

Dinas Dinas Dinas Dinas

9. 10.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Menular dan tidak menular Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

11. 12. 13.

Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESTA) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Penunjang Laboratorium Kesehatan Provinsi

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan UPTD Labkesda

14.

Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit

RSU Provinsi

15.

Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah sakit

RSU Provinsi

16.

Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

RSU Provinsi

Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi 1.

Program Peningkatan Produksi Pertanian

2.

Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian

3.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sistim Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK) Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura

4. 5. 6. 7.

Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK)

8.

Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

9. 10. 11.

Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan


Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura UPTD BBTPH UPTD BBTPH UPTD BPTPH UPTD BPTPH UPTD BPSB-TPH Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Badan Ketahanan Pangan dan PIJ

38


Program Pengkajian dan Informasi

13.

Program Maize Centre

14.

Program peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Program Pengendalian OPT tanaman perkebunan

15. 16. 17.

18.

Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

19.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

20. 21.

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Penerapan Teknologi Peternakan

22.

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (DAK)

23.

Program Perbenihan dan Perlindungan tanaman perkebunan

24.

Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

25.

28.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya

29.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

30.

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program pelayanan sarana produksi Perikanan

26. 27.

31. 32.


Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu UPTD Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Kehutanan, Energi dan SDM Dinas Kehutanan, Energi dan SDM Dinas Kehutanan, Energi dan SDM Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan UPTD Taksi Mina Bahari

39


Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

34.

Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis

UPTD – BPBIAT

35.

Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis

UPTD – BPBILP

36.

Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

Bakorluh

37.

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

38.

UPTD – LPPMHP

Bakorluh Bakorluh

Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam 1.

6.

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hdiup Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

7.

Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

8.

Program Pengendali Banjir

2. 3. 4. 5.

Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah DINAS PU UPTD TPA TALUMELITO Dinas Kehutanan, Energi dan SDM DINAS PU

9.

Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

BPPD

10.

Program Kedaruratan Dan Logistik

BPPD

11.

Program Rehabilitasi & Rekonstruksi

BPPD

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.

Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial

2.

Program Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial

3.

Program Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial

4.

Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan

Dinas Sosial

Pengembangan budaya dan destinasi wisata 1. 2.

Program Pengembangan Nilai Budaya

Dinas DIKBUDPORA

Program penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan

Dinas DIKBUDPORA


40


Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo

Dinas DIKBUDPORA

4.

Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo

Dinas DIKBUDPORA

5.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

6.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7.

Program Pengembangan seni budaya daerah

8.

Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat & Budaya

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Biro PP Kesra

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.

Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Biro PP Kesra

2.

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Biro PP Kesra

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga 1.

Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional

DIKBUDPORA

2.

Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

DIKBUDPORA

3.

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda

DIKBUDPORA

4.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

DIKBUDPORA

Pengembangan UMKM dan Koperasi 1.

Program Pengembangan KUKM

2.

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

3.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang

4. 5.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag UPTD – BPSMB UPTD – Metrologi

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 1.

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Dinas Keuangan dan Asset Daerah

41


Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

3. 4.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Program Pendidikan Politik Masyarakat

5.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol

6.

Kesbangpol

8.

Peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.

Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

BAPPEDA

10.

Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

BAPPEDA

7.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan &Ketatalaksanaan Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengendalian Pembangunan Program Pengendalian Ekonomi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)


Dinas Keuangan dan Asset Daerah Dinas Keuangan dan Asset Daerah Kesbangpol

Kesbangpol BAPPEDA

BAPPEDA Biro Pemerintahan Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro P2E Biro P2E Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Inspektorat Inspektorat BKPPD BKPPD BKPPD Sekretariat Korpri Satpol PP dan Linmas

42


30.

Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum Program Riset Pengembangan Daerah

31.

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

32.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

33.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Prov. Gorontalo Program Penataan Wilayah Provinsi Program Kerjasama Informasi dgn Mas Media

34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Supremasi Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Program Pengembangan Data dan Informasi

Satpol PP dan Linmas Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Biro Umum, Biro Pemerintahan, Kantor Perwakilan Jakarta & Biro Humas Biro Umum Biro Pemerintahan Biro Humas dan Protokol, Dinas Perhubpar & Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah BAPPEDA

Penanggulangan Kemiskinan 1.

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

2.

Program Pembangunan Desa Tertinggal

3.

5.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

6.

Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)

4.


BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal Dinas Koperasi, UMKM,

43


Program pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8.

Perindag Dinas Nakertrans UPTD Bapelkesman

2.1.4. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Sasaran dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo di tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan; Terciptanya Laju Investasi; Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM; dan Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya. Arah kebijakan yang dilakukan dalam mencapai sasaran ini adalah : 

Mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan;



Mengupayakan iklim investasi yang kondusif;



Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi;



Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi;



Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional;



Menciptakan sistem kemudahan investasi;



Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau dan ekspor;



Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah;



Mendorong peningkatan APBD;



Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan serta diprioritaskan pada objek wisata Olele dan Botutonuo;



Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi;



Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pengembangan SDM.

2. Meningkatnya lapangan kerja. Arah kebijakan yang menjadi dimensi pencapaian sasaran ini adalah : 

Dengan mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;


44

PERENCANAAN KINERJA 

Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru.

3. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah; Meningkat dan berkembangnya jalan akses ke pusat-pusat produksi pertanian; dan Meningkat dan berkembangnya infrastruktur Desa. Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah : 

Membangun Jalan, Jembatan, Irigasi, Waduk;



Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara;



Mengupayakan pengembangan wilayah dan kawasan strategis cepat tumbuh;



Memfasilitasi percepatan pembangunan di desa.

4. Meningkatnya kualitas pendidikan; Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini; Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C; dan Mengembangkan Pendidikan Non Formal. Dalam pencapaian sasaran ini kebijakan yang di terapkan adalah :



Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD;



Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik;



Mengupayakan pendidikan gratis;



Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah;



Mendorong peningkatan mutu Pendidikan;



Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal);



Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.



Peningkatan sarana prasaran pendidikan;



Peningkatan status sekolah (SSN, SBI dan ISO 9000);



Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi;



Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan;



Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain;


45


Mendorong percepatan alih status penegerian melalui pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik;



Memperluas akses pendidikan;



Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar;



Terjaminnya

kepastian

memperoleh

layanan

pendidikan

dasar

dan

berkesataraan di semua kab./Kota;



Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara berjenjang;



Mengoptimalkan peran PPLP/Training center.

5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat; Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular; Meningkatnya anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin; Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga; Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Untuk pencapaian sasaran ini diterapkan beberapa kebijakan, yaitu : 

Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB;



Perbaikan gizi masyarakat;



Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;



Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gratis;



Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;



Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana krisis kesehatan;



Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;



Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan;



Menyiapkan sarana prasarana kesehatan.

6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam; Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) bidang pertanian dan perikanan; Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan; Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup;

Peningkatan pengelolaan sisa hasil


46

PERENCANAAN KINERJA pertanian (Zero Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Untuk pencapaian sasaran ini arah kebijakan yang dilakukan adalah :



Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan;



Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan;



Mengupayakan penyelamatan danau limboto;



Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;



Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;



Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;



Meningkatnya indeks kualitas lingkungan;



Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai;



Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI;



Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH;



Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pelestarian wilayah pesisir dan laut;



Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan;



Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup;



Meningkatnya kualitas air sungai;



Meningkatnya kualitas air danau limboto;



Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi;



Meningkatnya kualitas udara perkotaan;



Meningkatnya kualitas emisi yang di hasilkan oleh industri;



Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri;



Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan;



Pengelolaan sampah terpadu;



Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;



Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;


47


Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan.

7. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, masyarakat

khususnya

PMKS

dalam

memenuhi

kebutuhan

kelompok dan dasarnya;

dan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : 

Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata;



Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

8. Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta pembinaan pengembangan nilai nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan dan Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah. Sasaran ini dalam pencapaiannya akan dilakukan dengan beberapa arah kebijakan, yaitu :



Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan;



Meningkatkan pagelaran-pagelaran seni budaya daerah, mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya local;



Mengembangkan serta mempertahankan tradisi dan budaya religi.

9. Meningkatnya indikator kualitas hidup perempuan; Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi serta menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini akan diupayakan dengan program-program sebagai berikut : 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam membagun daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan;



meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;



Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;



Serta menyempurnakan perangkat hukum dalam melindungi

individu

dari

berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT.


48

PERENCANAAN KINERJA 10. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat;

Terwujudnya

sinergitas

pembangunan

antara

provinsi

dan

kabupaten/kota; dan Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. Untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang dilakukan adalah : 

Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah;



Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah;



Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air;



Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat;



Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas;



Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial;



Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN);



Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;



Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;



Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;



Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;



Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat;



Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan Informasi;



Meningkatkan Layanan Informasi Publik;



Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah;



Fasilitasi

proses

pengadaan

barang/jasa

pemerintah

melalui

sistim

e-

procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP); 

Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;



Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN;



Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian;



Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat; dan



Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;


49


Mendorong tersusunnya SPM pada seluruh SKPD untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

11. Berkurangnya persentase masyarakat miskin. Guna percepatan pencapaian sasaran ini maka kebijakan yang diambil adalah :

2.2.



dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin;



Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan di gunakan untuk periode waktu Tahun 2012 – 2017 sesuai periode RPJMD Provinsi Gorontalo. IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah dua kali di lakukan perubahan yaitu di tahun 2014 dan tahun 2015. Perubahan ini dalam rangka penyelarasan sasaran strategis pembangunan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta meningkatkan kualitas indikator kinerja sehingga tujuan yang diharapkan di akhir tahun RPJMD dapat di capai. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kondisi 2012

Target 2017

7 PMA/PMDN

19 PMA/PMDN

1,145 T

5,087 T

Jumlah ekspor komoditi unggulan daerah

17.012 ton

240.068 ton

Jumlah perdagangan antar pulau

751.453 ton

920.621 ton

Jumlah Koperasi berkualitas

986 koperasi

1.135 koperasi

60.378 UMKM

70.274 UMKM

300 UMKM

4.260 UMKM

4,26 %

3,50 %

Indikator Kinerja Utama Jumlah Investor Berskala Nasional PMA dan PMDN Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA (Rp)

Jumlah UMKM Jumlah Wira Usaha Baru yang difasilitasi Modal Usaha Presentase Angka pengangguran terbuka


50

PERENCANAAN KINERJA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

63,08 %

66,25 %

Indikator Kinerja Utama Terkait Penyediaan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Utama

Kondisi 2012

Target 2017

Jumlah Infrastruktur yang telah di bangun sesuai dengan standar : Persentase Jalan dengan kondisi baik Persentase Juwa yang terlayani air bersih Tanggul Penanganan Erosi, longsor dan sedimentasi Jumlah unit sarana sanitasi yang terbangun

-

327,56 KM

40.500 jiwa

134.266 jiwa

4.877 M

14.357 Meter

0

666 unit

Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kondisi 2012

Target 2017

90,00

97,50 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD

28,00 %

60,04 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

124,77 %

111,30 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

99,63 %

99,99 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

73,15 %

98,09 %

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

98,27 %

98,50 %

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

76,28 %

95,00 %

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/ Paket C

52,59 %

83,05 %

2,70 % 3,00 % 0,86 %

0,02 % 0,02 % 0,01 %

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya Kualitas Pendidikan : Angka Melek Huruf

Angka -

Putus Sekolah : SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK


51

PERENCANAAN KINERJA Angka -

Kelulusan : SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

97,00 % 99,50 % 91,92 %

100 % 100 % 100 %

60,00 % 50,00 % 13,94 %

75,00 % 61,10 % 16,00 %

Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kondisi 2012

Target 2017

Angka Usia Harapan Hidup

66,8 thn

68,96 thn

Persentase balita gizi buruk

4,49 %

3,11 %

Prevelensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)

17,05 %

13,00 %

249.7

102,0

Angka kematian bayi/1.000 Kelahiran Hidup

15,3 %

12,3 %

Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup

8,7 %

8,2 %

Angka kematian balita/1.000 kelahiran hidup

18 %

15 %


Angka Kematian Ibu/100.000

Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kemakmuran Masyarakat Kondisi 2012

Target 2017

76,650 Ha

78,950 Ha

Jumlah produksi padi

273.921 ton

338.620 ton

Jumlah produksi jagung

605.781 ton

1.013.914 ton

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

85,815 ton

126.036 ton

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

133,340 ton

205.139 ton

Indikator Kinerja Utama Rehabilitasi hutan dan lahan kritis


52

PERENCANAAN KINERJA 191.223 ekor

232.652 ekor

1.104.859 ekor

2.222.266 ekor

Jumlah Populasi Sapi Jumlah Populasi Ayam Buras

Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Indikator Kinerja Utama Jumlah Layanan atas Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kondisi 2012

Target 2017

81 KK

529 KK

Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Memelihara Keragaman Agama dan Budaya Indikator Kinerja Utama Persentase Potensi Konflik yang dapat diantisipasi Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tingkat Nasional/Internasional Jumlah Pelaksanaan Pagelaran Budaya Pelestarian Benda Purbakala dan Cagar Budaya

Kondisi 2012

Target 2017

-

95 %

3 kali

3 kali

5 pagelaran

30 pagelaran

-

32 jenis

Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Meningkatkan Peran Perempuan dan Kualitas Hidup Anak Kondisi 2012

Target 2017

Partisipasi angkatan kerja perempuan

30,02 %

43 %

Indeks Pembangunan Gender

61,08 %

68,10 %

Indeks Pemberdayaan Gender

55,63 %

60,10 %

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

17 kasus

10 kasus



53

PERENCANAAN KINERJA Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Mengembangkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat

Kondisi 2012

Target 2017

-

WBBM

WDP

WTP

-

90

Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Pengentasan Kemiskinan Kondisi 2012

Target 2017

18,75 %

13-10 %

60 KK

900 KK

5.525 unit

5.525 unit

Jumlah pendapatan rata-rata nelayan

Rp. 1.776.914,/bulan

Rp. 2.910.225,/bulan

Jumlah Pendapatan pembudidaya

Rp. 1.662.465,/bulan

Rp. 2.500.000,/bulan

Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Jumlah sarana kebutuhan dasar yang dibangun bagi RTSM


54

PERENCANAAN KINERJA 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang diuraikan pada Rencana Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015, maka Visi dan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan kinerja Pembangunan atau Prioritas Pembangunan 2015 yang di dasarkan pada isu-isu strategis daerah tahun 2015. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah

dengan

pemberi

amanah

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 telah mengalami perubahan, disesuaikan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta adanya penyempurnaan rumusan indikator kinerja sasaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 selengkapnya terdapat dalam lampiran dokumen ini.


55

2.1. RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents