PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera) Nola Erlis1, Mahasiswi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta E-mail1:
[email protected] Zaitul2, Ethika3, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Abstract This study aims to investigate the factors that affect the capital expenditure among new districts/ cities in Sumatra island. In this study, we use four type of variables. They are dependent, independent, moderating, and control variable. The dependent variable in this study is capital expenditure. The economic growth and budget surplus are as independent variables. While, local own revenues and general allocation fund are as moderating variables. Meantime, districts/ cities area is an control variable. The sample used is 77 new districts/ cities in Sumatra island by using the multiple linear regression analysis with method of moderated regression analysis. Based on the result of regression show that budget surplus negative significant affect capital expenditure and local own revenues has a positive significant affect capital expenditure. This finding imply that increase local own revenues also make increase on capital expenditure. It is caused by an increase local own revenues make local government easier to allocated fund of revenues for regional spending to improve the facilities and regional infrastructure. Keywords: Capital Expenditure, Local Own Revenues, General Allocation Fund, Economic Growth, Budget Surplus ternyata
1. LATAR BELAKANG
tidak
mampu
menjalankan
Setelah diberlakukannya UU No. 22
pemerintahan. Sebagian dari daerah tersebut
tahun 1999 yang kemudian diganti dengan
tidak mampu mandiri untuk membangun
munculnya UU No. 32 tahun 2004 tentang
daerahnya dan belum mampu membiayai
pemerintah daerah, Pemekaran wilayah atau
daerahnya
pembentukan daerah otonomi baru semakin
pembangunan pun di daerah itu terkendala
marak terjadi di Indonesia. (http://id.wikipe
(Azhar, 2013).
dia.org/).
sendiri.
Akibatnya,
proses
Permasalahan lain yang ditemui di
Faktanya, banyak daerah otonom baru
daerah hasil pemekaran terkait dengan
yang awalnya memiliki semangat yang tinggi
anggaran
namun setelah berjalan beberapa tahun
pemerintah daerah lebih banyak digunakan 1
dan
belanja,
yaitu
belanja
2 untuk
belanja
yang
produktif.
disebabkan oleh adanya faktor lain yang ikut
Wamenkeu Anny mengatakan banyak daerah
mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini
yang
hanya
merupakan
untuk belanja pegawai khususnya di daerah
Kusnandar
pemekaran (www.sindotrijaya.com).
Wertianti & Dwiranda (2013). Peneliti
menghabiskan
kurang
anggarannya
Belanja modal merupakan belanja yang
melihat
modifikasi &
dari
Siswantoro
bahwa
jarang
penelitian (2012)
sekali
dan
peneliti
menambah aset tetap pemerintah atau biaya
sebelumnya yang menjadikan PAD dan DAU
yang dikeluarkan untuk pembelian barang-
sebagai moderasi antara X (independen)
barang
terhadap Y (dependen = Belanja Modal).
modal
yang
digunakan
dalam
pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah,
gedung,
mesin
kendaraan,
di objek pemekaran daerah dan ditemukan
peralatan, instalasi dan jaringan, furniture,
fenomena dan permasalahan di wilayah
software, dan sebagainya (Mahmudi, 2010).
pemekaran seperti yang telah dijelaskan
Membahas belanja modal adalah perkara
sebelumnya,
maka
sangat penting, karena upaya meningkatkan
memotivasi
peneliti
untuk
belanja
penelitian
dengan
mengambil
modal
akan
dan
Selain itu, karena minimnya penelitian
meningkatkan
hal
inilah
yang
mengadakan judul
produktifitas perekonomian. Pada akhirnya
“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa
akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang
Lebih
lebih baik serta peningkatan kesempatan
Belanja Modal dengan Pendapatan Asli
kerja (Azis, 2013).
Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai
Pembiayaan
Anggaran
Terhadap
Beberapa peneliti sebelumnya seperti
Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah
Kusnandar & Siswantoro (2012), Wertianti
Kabupaten/ Kota Hasil Pemekaran Daerah di
&
(2011),
Pulau Sumatera)”.
Adiwiyana (2011), Ardhani (2011), Akbar
Berdasarkan
Dwiranda
(2013),
Ardhini
uraian
diatas
maka
permasalahan
pokok
dalam
(2012), Syafitri (2009), Hidayat (2013),
dirumuskan
Yovita & Utomo (2011), Putro (2011),
penelitian ini, yaitu: Apakah pertumbuhan
Solikin (2007), dan Sumarni (2008) telah
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap
melakukan penelitian mengenai faktor yang
belanja modal pada pemerintah Kabupaten/
berpengaruh terhadap belanja modal dengan
Kota hasil pemekaran daerah di pulau
meneliti berbagai variabel dan analisis serta
Sumatera?, Apakah sisa lebih pembiayaan
metode yang berbeda-beda. Namun, hasil
anggaran berpengaruh signifikan terhadap
penelitian mereka belum konsisten dan sering
belanja modal pada pemerintah Kabupaten/
terjadi kontradiksi. Adanya kontraversi hasil
Kota hasil pemekaran daerah di pulau
antara
Sumatera?, Apakah pendapatan asli daerah
penelitian
tersebut
mungkin
3 berpengaruh signifikan
terhadap belanja
alokasi umum; (2). Peneliti selanjutnya
modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota
supaya menjadi tambahan referensi dan
hasil pemekaran daerah di pulau Sumatera?,
sumber informasi bagi yang berminat dan
Apakah dana alokasi umum berpengaruh
tertarik memperdalam penelitian tentang
signifikan terhadap belanja modal pada
faktor-faktor yang mempengaruhi belanja
pemerintah
hasil
modal pada pemerintah kabupaten/ kota hasil
pemekaran daerah di pulau Sumatera?,
pemekaran daerah agar menjadi riset yang
Apakah semakin tinggi pendapatan asli
lebih baik dan semakin reliabel serta dapat
daerah
digeneralisasikan.
Kabupaten/
akan
pertumbuhan
Kota
meningkatkan ekonomi
pengaruh
terhadap
belanja
modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di pulau Sumatera?, dan Apakah semakin tinggi dana alokasi umum
akan
pertumbuhan
meningkatkan ekonomi
2. TEORI
DAN
PENGEMBANGAN
HIPOTESIS 2.1. Pertumbuhan Ekonomi
pengaruh
Tujuan melakukan penelitian ini adalah
belanja
untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan
terhadap
modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota
ekonomi
hasil pemekaran daerah di pulau Sumatera?.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
Penelitian membuktikan
ini
bertujuan
secara
empiris
untuk tentang
terhadap
belanja
modal.
berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu
keharusan
bagi
kelangsungan
pengaruh pertumbuhan ekonomi dan sisa
pembangunan ekonomi dan peningkatan
lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja
kesejahteraan (Tambunan, 2011).
modal dan jika semakin tinggi pendapatan
Yovita & Utomo (2012) menjelaskan
asli daerah dan dana alokasi umum akan
bahwa bila pertumbuhan ekonomi suatu
memperkuat atau memperlemah pengaruh
daerah
pertumbuhan
belanja
setempat akan terus meningkatkan alokasi
modal pada pemerintah kabupaten/ kota hasil
belanja modalnya dari tahun ke tahun guna
pemekaran daerah di pulau Sumatera.
melengkapi dan memperbaiki sarana dan
ekonomi
Penelitian
ini
terhadap
diharapkan
dapat
bermanfaat bagi: (1). Akademisi untuk menambah
wawasan
ilmu
dalam
hal
baik,
maka
pemerintah
daerah
prasarana. Penelitian pertumbuhan
tentang
ekonomi
terhadap
pengaruh belanja
pengembangan teori, terutama yang berkaitan
modal telah dilakukan oleh Wertianti &
dengan pertumbuhan ekonomi, sisa lebih
Dwiranda (2013), Yovita & Utomo (2012),
pembiayaan anggaran, luas wilayah, belanja
Adiwiyana (2011), Ardhani (2011), Syafitri
modal, pendapatan asli daerah dan dana
(2009), dan Putro (2011). Menurut penelitian
4 yang dilakukan oleh Wertianti & Dwiranda
Beberapa peneliti terdahulu menemu-
(2013) dan Yovita & Utomo (2012) bahwa
kan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap
pertumbuhan
belanja modal. Penelitian yang dilakukan
ekonomi
berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal. Namun
oleh
Adiwiyana (2011), Ardhani (2011), Syafitri
Siswantoro (2012), dan Hidayat (2013)
(2009), dan Putro (2011) menjelaskan bahwa
menemukan
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal.
terhadap belanja modal.
Berdasarkan uraian di atas, maka di turunkan
Berdasarkan
tinjauan
literatur
dan
Ardhini
(2011),
bahwa
Kusnandar
SiLPA
&
berpengaruh
hipotesis sebagai berikut:
penelitian terdahulu yang telah dipaparkan
H2 : Sisa lebih pembiayaan anggaran
tersebut maka dapat diajukan hipotesis
berpengaruh signifikan terhadap belanja
sebagai berikut:
modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota
H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh
hasil
signifikan terhadap belanja modal
pemekaran
daerah
di
pulau
Sumatera.
pada pemerintah Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di pulau
2.3. Pendapatan Asli Daerah
Sumatera.
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan
2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Penelitian
ini
bertujuan
untuk
pengaruh
pendapatan
asli
daerah terhadap belanja modal. Semakin tinggi
kemampuan
daerah
dalam
mengetahui apakah sisa lebih pembiayaan
menghasilkan PAD, maka semakin besar
anggaran mempengaruhi tingkat belanja
pula diskresi daerah untuk menggunakan
modal di tahun berikutnya. Mahmudi (2010)
PAD
menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran
kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah
pada akhir periode maka sisa anggaran dapat
(Mahmudi,
digunakan
mengindikasikan bahwa PAD yang besar di
maupun
sebagai belanja
sumber
untuk
pembiayaan
tahun
anggaran
suatu
tersebut
sesuai
2010).
daerah
akan
dengan
Kalimat
membuat
aspirasi,
tersebut
prioritas
berikutnya. SiLPA dapat digunakan untuk
pembangunan di daerah tersebut semakin
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas
meningkat.
beban
belanja
kegiatan untuk pembangunan daerah. Jadi,
pengawai, belanja barang dan jasa, serta
peningkatan PAD di suatu daerah akan
belanja modal (Kadi, 2010). Jadi, besarnya
meningkatkan belanja modal di daerah
SiLPA akan mempengaruhi tingkat belanja di
tersebut.
belanja
tahun berikutnya.
langsung,
yaitu
Belanja
modal
merupakan
5 Wertianti
&
Dwiranda
(2013),
Kusnandar & Siswantoro (2012), Adiwiyana
umum yang besar maka akan meningkatkan belanja modal di daerah itu.
(2011), Ardhani (2011), Akbar (2012),
Penelitian
tentang
pengaruh
dana
Syafitri (2009), Solikin (2007) dan Sumarni
alokasi umum terhadap belanja modal telah
(2008) menyatakan bahwa pendapatan asli
dilakukan
daerah
(2013), Adiwiyana (2011), Ardhani (2011),
berpengaruh
signifikan
terhadap
belanja modal.
oleh
Wertianti
&
Dwiranda
Akbar (2012), Yovita & Utomo (2012), Putro
Berbeda dengan Yovita & Utomo
(2011), dan Solikin (2007) yang menemukan
(2012) dan Putro (2011) yang menemukan
bahwa dana alokasi umum berpengaruh
bahwa
signifikan terhadap belanja modal. Namun
pendapatan
asli
daerah
tidak
berpengaruh terhadap belanja modal.
Kusnandar & Siswantoro (2012), Syafitri
Berdasarkan landasan teori dan beberapa
(2009) dan Sumarni (2008) menemukan hasil
hasil
yang
penelitian
diatas
maka
hipotesis
berbeda.
Penelitian
mereka
berikutnya adalah sebagai berikut :
mengungkapkan bahwa dana alokasi umum
H3 : Pendapatan asli daerah berpengaruh
tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja
signifikan terhadap belanja modal
modal.
pada pemerintah Kabupaten/ Kota
Berdasarkan uraian diatas, maka diturunkan
hasil pemekaran daerah di pulau
hipotesis sebagai berikut:
Sumatera.
H4 : Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota
2.4. Dana Alokasi Umum Tujuan penelitian ini adalah untuk
hasil pemekaran daerah di pulau
membuktikan pengaruh dana alokasi umum
Sumatera.
terhadap belanja modal. Adanya
dana
transfer
DAU
dari
pemerintah pusat maka daerah bisa fokus menggunakan PAD untuk membiayai belanja
2.5. Pendapatan
Asli
Daerah
sebagai
Variabel Moderasi Penelitian
ini
bertujuan
untuk
modal yang digunakan untuk meningkatkan
mengetahui dan membuktikan secara empiris
pelayanan publik. Semakin tinggi DAU yang
tentang peran pendapatan asli daerah, jika
diterima daerah maka akan semakin tinggi
semakin tinggi pendapatan asli daerah akan
pula belanja modalnya (Ardhani, 2011). Hal
meningkatkan
tersebut mengindikasikan bahwa apabila
ekonomi terhadap belanja modal.
suatu daerah mendapatkan dana alokasi
pengaruh
pertumbuhan
Inti dari penganggaran daerah di era otonomi
saat
ini
adalah
bagaimana
6 pemerintah daerah mempunyai kemampuan managerial
yang
prima
2.6. Dana Alokasi Umum sebagai Variabel
dalam
Moderasi
mengumpulkan pendapatan dan kemudian mengalokasikannya
belanja
untuk mengetahui jika semakin tinggi dana
pemerintahan yang proporsional. Hal ini
alokasi umum akan meningkatkan pengaruh
dimaksud agar pengelolaan anggaran daerah
pertumbuhan
mampu memberikan efek positif terhadap
modal.
meningkatnya
untuk
Tujuan melakukan penelitian ini adalah
pertumbuhan
ekonomi,
DAU
ekonomi
terhadap
belanja
diharapkan
menjadi
sebuah
kesejahteraan masyarakat dan daya saing
modal
daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan
pemanfaatan yang lebih baik. Jika dana
pendapatan daerah yang tidak memberatkan
dialokasikan untuk kepentingan pembangu-
masyarakat dan para pelaku usaha serta
nan, misal infrastruktur atau layanan dasar
penerapan strategi belanja daerah melalui
(pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau
pendekatan
boros
upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka
(utamanya pada belanja aparatur) dan tidak
hal ini akan memiliki dampak yang besar
pelit (utamanya belanja pada sektor strategis
bagi
pengungkit
pertumbuhan
dan
pelayanan publik yang lebih baik (Makruf,
indikator
kesejahteraan
masyarakat)
2011). Maka dapat disimpulkan bahwa
belanja
yang
tidak
ekonomi
(Fitrariau, 2012). Penelitian
dalam
rangka
masyarakat
menciptakan
dengan
tersedianya
besarnya DAU yang diberikan pemerintah Wertianti
&
Dwiranda
dapat
menujang
pertumbuhan
ekonomi
(2013) menemukan bahwa PAD mampu
masyarakat sehingga belanja modal di daerah
meningkatkan
tersebut juga bisa ditingkatkan.
pengaruh
pertumbuhan
ekonomi terhadap belanja modal. Oleh
Wertianti
&
Dwiranda
(2013)
karena itu, diturunkan hipotesis sebagai
menemukan bahwa DAU tidak mampu
berikut:
meningkatkan
H5 : Semakin tinggi pendapatan asli daerah
ekonomi
akan
meningkatkan
pengaruh
Berdasarkan
pengaruh
terhadap penjelasan
pertumbuhan
belanja diatas
modal. maka
pertumbuhan ekonomi terhadap belanja
diturunkan hipotesis sebagai berikut:
modal pada pemerintah Kabupaten/
H6 : Semakin tinggi dana aloksi umum akan
Kota hasil pemekaran daerah di pulau
meningkatkan pengaruh pertumbuhan
Sumatera.
ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/
Kota hasil
pemekaran daerah di pulau Sumatera.
7 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.3. Variabel Penelitian dan Pengukuran
3.1. Populasi dan Sampel
Variabel
Di dalam penelitian ini, populasinya
3.3.1. Variabel Dependen
adalah seluruh pemerintah kabupaten/ kota
Belanja Modal
hasil pemekaran daerah di pulau Sumatera
Menurut
Peraturan
Pemerintah
yang dimekarkan dari tahun 1991 – 2009.
Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010
Peneliti
generalisasi
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
penelitian dengan kesalahan yang sangat
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran
kecil. Oleh sebab itu, semua anggota
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
populasi di dalam penelitian digunakan
yang memberi manfaat lebih dari satu
sebagai sampel. Sampel yang digunakan,
periode akuntansi. Belanja modal meliputi
yaitu 77 pemerintah kabupaten/ kota hasil
antara lain belanja modal untuk perolehan
pemekaran daerah di pulau Sumatera yang
tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset
dimekarkan dari tahun 1991 – 2009. Teknik
tak berwujud.
ingin
membuat
pengambilan sampel penelitian ini adalah sampling jenuh atau metode sensus.
Variabel belanja modal ini diukur dengan menggunakan rumus berikut (Halim, 2008):
3.2. Data Penelitian
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja
Dalam penelitian ini, semua data
Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung
bersifat kuantitatif. Data yang dipergunakan
dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi,
adalah data sekunder dengan jenis datanya
dan Jaringan + Belanja Aset Tetap
pooled data. Untuk memperoleh data yang
Lainnya + Belanja Aset Lainnya
diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik
pengumpulan
data
berupa dokumen atau studi dokumentasi.
3.3.2. Variabel Pemoderasi 3.3.2.1. Pendapatan Asli Daerah
Pengumpulan data berupa dokumen atau
Menurut Halim (2008), Pendapatan
studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara
Asli
mengambil data melalui dokumen tertulis
penerimaan daerah yang berasal dari sumber
maupun elektronik dari lembaga/ institusi
ekonomi daerah. Kelompok PAD dipisahkan
resmi
menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak
seperti
KEMENDAGRI.
BPS,
DJPK,
dan
Daerah
(PAD)
merupakan
semua
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Rumus untuk
8 pendapatan asli daerah ini adalah sebagai
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
berikut (Halim, 2008):
Berikut ini adalah rumus untuk menghitung
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah
tingkat
+ Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik
2012):
pertumbuhan
ekonomi (Sukirno,
Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah
3.3.2.2. Dana Alokasi Umum
Keterangan:
Menurut Halim (2008), dana alokasi
G = Laju pertumbuhan ekonomi
umum adalah dana yang berasal dari APBN
PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun
kemampuan keuangan antardaerah untuk
sebelumnya
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk
3.3.3.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
mengukur variabel ini, dapat menggunakan
Menurut
Peraturan
Pemerintah
rumus berikut (Dirjen Anggaran, 2013):
Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa
DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah
dimana;
selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA
Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data
dan
belanja,
serta
penerimaan
dan
jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
pengeluaran
dan besaran belanja gaji PNSD dengan
APBD
memperhatikan
lain
Rumus yang digunakan untuk mengukur
terkait dengan penggajian. Sementara itu,
variabel SiLPA ini adalah sebagai berikut
Celah
(Hidayat, 2013):
Fiskal
kebijakan-kebijakan
merupakan
selisih
antara
Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal.
pembiayaan
selama
satu
dalam
periode
APBN/
pelaporan.
Tingkat Pembiayaan SiLPA = Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya dibagi dengan Total Belanja
3.3.3. Variabel Independen 3.3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sukirno (2012), Pertumbuhan
3.3.4. Variabel Kontrol Luas Wilayah
Ekonomi adalah tingkat kenaikan PDB atau
Luas
PNB riil pada satu tahun tertentu apabila
merupakan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
segenap unsur terkait padanya yang batas dan
Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur
sistemnya ditentukan
dengan
administratif dan atau aspek fungsional
menggunakan
laju
pertumbuhan
wilayah adalah kesatuan
ruang
geografis
yang beserta
berdasarkan aspek
9 (Ardhini,
2011).
Indikator
pengukuran
kecil. Oleh sebab itu, semua anggota
variabel ini, yaitu luas tidaknya suatu daerah
populasi di dalam penelitian digunakan
yang akan mempengaruhi besarnya belanja
sebagai sampel. Namun pada waktu tabulasi
modal (Ardhini, 2011).
data, ada tiga kabupaten yang datanya tidak tersedia dan tidak ditemukan pada Laporan Realisasi APBD tahunan sehingga tiga
3.4. Model Penelitian Adapun
model
pengujian
dalam
kabupaten tersebut dikeluarkan dari sampel
penelitian ini dapat diformulasikan sebagai
penelitian. Adapun tiga kabupaten yang
berikut:
dimaksud
BM = α + β1PE + β2SiLPA + β3PAD +
Kepulauan Meranti (data tidak tersedia di
β4DAU + β5LW + β6PE x PAD +β7PE
LRA tahun 2010 dan 2011), Kabupaten Nias
x DAU+ e
Barat (data tidak tersedia di LRA tahun
Keterangan: α = konstanta β1,β2,…β7 = koefisien regresi masing-masing variabel BM = Belanja Modal PE = Pertumbuhan Ekonomi SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum LW = Luas Wilayah e = error
tersebut
yaitu
Kabupaten
2012), dan Kabupaten Gayo Lues (data tidak tersedia di LRA tahun 2012). Untuk lebih rinci tentang jumlah sampel penelitian maka jumlah kabupaten/ kota yang layak dijadikan sampel dirincikan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1 Perolehan sampel Penelitian
3.5. Metode Analisis Data Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji outlier, pengujian asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Multikoloniearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis (Uji koefisien determinasi, Uji statistik F, Uji statistik t). 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi Data Peneliti ingin membuat generalisasi penelitian dengan kesalahan yang sangat
4.2. Hasil Analisis 4.2.1. Statistik Deskriptif Sebelum membahas hasil regresi akan disajikan terlebih dahulu mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif sampel pada
10 penelitian ini dapat dirincikan pada tabel
4.2.4. Hasil Uji Hipotesis
berikut ini:
4.2.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R2) Dari pengujian regresi yang dilakukan,
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif
diperoleh hasil Uji R2 sebesar 0,319. Hal ini berarti 31,9% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi PE_DAU, PAD, LW, SiLPA, PE, PE_PAD, dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 31,9% = 68,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Dalam hal ini, variabel yang tidak ikut diteliti
4.2.2. Hasil Uji Outlier
pada penelitian ini menjelaskan variasi
Setelah melakukan beberapa kali pengujian
outlier
dengan
variabel belanja modal sangat besar.
menggunakan
GraphPad QuickCalcs: Outlier Calculator
4.2.4.2. Uji statistik F
Test, ternyata tidak ada lagi outlier yang
Dari hasil uji F, diperoleh nilai F
terdeteksi. Tabel berikut adalah perincian
hitung sebesar 5,156 dengan probabilitas
hasil uji Outlier:
0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil Tabel 4.3
Hasil Uji Outlier
dari
0,05
maka
model
regresi
digunakan
untuk
memprediksi
dapat Belanja
Modal = BM atau dapat dikatakan bahwa PE_DAU, PAD, LW, SiLPA, PE, PE_PAD, dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM.
4.2.4.3. Uji statistik t 4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik
Untuk membuktikan pengaruh yang
Setelah dilakukan uji asumsi klasik
dimiliki oleh variabel independen, variabel
yakni uji normalitas, uji multikoloniearitas,
pemoderasi dan variabel kontrol terhadap
uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas,
variabel dependen pada penelitian ini secara
disimpulkan bahwa tidak ada masalah asumsi
parsial maka dilakukan uji statistik t. Secara
klasik pada penelitian ini.
umum, ringkasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terlihat pada tabel dibawah ini:
11 peningkatan
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi
belanja
modal
di
daerah
tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini
konsisten
dengan
hasil
penelitian
Adiwiyana (2011), Ardhani (2011), Syafitri (2009), dan Putro (2011) yang menemukan bahwa daerah dengan PDRB yang besar tidak selalu memiliki belanja modal yang 4.3. Pembahasan
besar. Namun hasil penelitian ini tidak
4.3.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
sejalan dengan Wertianti & Dwiranda (2013)
terhadap Belanja Modal
dan
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel
pertumbuhan
ekonomi
(PE)
Yovita
&
Utomo
(2012)
yang
menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.
memiliki nilai β (0,049) dan nilai signifikansi 0,504 lebih besar dari α (0,05) yang berarti
4.3.2. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dengan arah positif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan
bahwa
H1
ditolak
Anggaran terhadap Belanja Modal Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa
atau
variabel sisa lebih pembiayaan anggaran
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh
(SiLPA) memiliki nilai β (-0,650) yang
terhadap belanja modal pada pemerintah
berarti
Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di
signifikan dimana nilai signifikansi 0,031
Pulau Sumatera.
lebih kecil dari α (0,05). Dari hasil tersebut
memiliki
pengaruh
negatif
dan
Yovita & Utomo (2012) menjelaskan
dapat disimpulkan bahwa H2 diterima atau
bahwa bila pertumbuhan ekonomi suatu
sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh
daerah
signifikan terhadap belanja modal pada
baik,
maka
pemerintah
daerah
setempat akan terus meningkatkan alokasi
pemerintah
belanja modalnya dari tahun ke tahun guna
pemekaran daerah di Pulau Sumatera. Nilai β
melengkapi dan memperbaiki sarana dan
(-0,650) diasumsikan bahwa apabila terjadi
prasarana. Namun, penelitian ini menemukan
perubahan variabel sisa lebih pembiayaan
bahwa daerah dengan PDRB yang besar
anggaran
tidak selalu memiliki belanja modal yang
mengakibatkan
besar. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang
belanja modal sebesar -65%.
baik di suatu daerah tidak menjamin atas
Kabupaten/
(SiLPA)
Kota
sebanyak
terjadinya
1%
hasil
akan
peningkatan
Hasil ini sesuai dengan teori menurut Mahmudi (2010) yang menjelaskan apabila
12 terjadi sisa anggaran pada akhir periode
PAD yang besar di suatu daerah akan
maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai
membuat prioritas pembangunan di daerah
sumber pembiayaan maupun belanja untuk
tersebut semakin meningkat. Belanja modal
tahun anggaran berikutnya. Hasil yang
merupakan kegiatan untuk pembangunan
diperoleh juga konsisten dengan Ardhini
daerah. Jadi, peningkatan PAD di suatu
(2011), Kusnandar & Siswantoro (2012), dan
daerah akan meningkatkan belanja modal di
Hidayat (2013) yang menyatakan bahwa
daerah tersebut.
SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada belanja modal tahun berikutnya.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wertianti & Dwiranda (2013), Kusnandar & Siswantoro (2012), Adiwiyana
4.3.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(2011), Ardhani (2011), Akbar (2012), Syafitri (2009), Solikin (2007) dan Sumarni
terhadap Belanja Modal Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa
(2008) yang menemukan bahwa pendapatan
variabel pendapatan asli daerah (PAD)
asli daerah berpengaruh signifikan terhadap
memiliki nilai β (0,416) yang berarti
belanja modal.
memiliki pengaruh positif dan signifikan dimana nilai signifikansi 0,000 lebih kecil
4.3.4. Pengaruh
Dana
Alokasi
Umum
dari α (0,05). Dari hasil tersebut dapat
terhadap Belanja Modal
disimpulkan
atau
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh positif
variabel dana alokasi umum (LnDAU)
terhadap belanja modal pada pemerintah
memiliki
Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di
signifikansi 0,121 lebih besar dari α (0,05).
Pulau Sumatera. Nilai β (0,416) diasumsikan
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
bahwa apabila terjadi perubahan variabel
H4 ditolak atau dana alokasi umum tidak
pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak 1%
berpengaruh terhadap belanja modal pada
akan mengakibatkan terjadinya peningkatan
pemerintah
belanja modal sebesar 41,6%.
pemekaran daerah di Pulau Sumatera.
bahwa
H3
diterima
nilai
β
(-0,106)
Kabupaten/
dan
Kota
nilai
hasil
Semakin tinggi kemampuan daerah
Hasil ini konsisten dengan penelitian
dalam menghasilkan PAD, maka semakin
Kusnandar & Siswantoro (2012), Syafitri
besar
untuk
(2009) dan Sumarni (2008). Kusnandar &
menggunakan PAD tersebut sesuai dengan
Siswantoro (2012) menjelaskan bahwa dana
aspirasi,
alokasi umum yang diterima oleh daerah
pula
diskresi
kebutuhan
daerah
dan
prioritas
pembangunan daerah (Mahmudi, 2010).
hanya
diperuntukkan
untuk
membiayai
Dengan demikian dapat diketahui bahwa
pengeluaran rutin, seperti untuk belanja
13 pegawai dan hanya sedikit yang digunakan
4.3.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
untuk belanja modal. Namun, hasil ini tidak
terhadap Belanja Modal dengan
sejalan dengan Adiwiyana (2011), Ardhani
Dana
(2011), Akbar (2012), Yovita & Utomo
variabel Moderasi
Alokasi
Umum
sebagai
(2012), Putro (2011), dan Solikin (2007)
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa
yang menemukan bahwa dana alokasi umum
variabel interaksi pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan
dengan dana alokasi umum (LnPE_DAU)
terhadap belanja
memiliki nilai β (0,055) dan nilai signifikansi
modal.
0,341 lebih besar dari α (0,05). Dari hasil 4.3.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
tersebut dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak
terhadap Belanja Modal dengan
atau dana alokasi umum tidak mampu
Pendapatan Asli Daerah sebagai
meningkatkan
Variabel Moderasi
terhadap belanja modal pada pemerintah
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel interaksi pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah (LnPE_PAD) memiliki
nilai
β
(-0,104)
dan
nilai
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di Pulau Sumatera. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wertianti
&
Dwiranda
(2013)
yang
signifikansi 0,092 lebih besar dari α (0,05).
menyatakan bahwa DAU tidak mampu
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi
H5 ditolak atau pendapatan asli daerah tidak
terhadap belanja modal atau meningkatnya
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
DAU tidak mampu meningkatkan pengaruh
terhadap belanja modal pada pemerintah
pertumbuhan
Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di
modal.
ekonomi
terhadap
belanja
Pulau Sumatera. Hasil
ini
tidak
sejalan
dengan
penelitian Wertianti & Dwiranda (2013) yang menyatakan
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa
memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi
variabel luas wilayah (LW) memiliki nilai β
terhadap belanja modal atau meningkatnya
(-0,001) dan nilai signifikansi 0,492 lebih
PAD
pengaruh
besar dari α (0,05). Dari hasil tersebut dapat
belanja
disimpulkan bahwa luas wilayah tidak
pertumbuhan modal.
PAD
Kontrol) Terhadap Belanja Modal
mampu
mampu
bahwa
4.3.7. Pengaruh Luas Wilayah (Variabel
meningkatkan ekonomi
terhadap
berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah
Kabupaten/
Kota
pemekaran daerah di Pulau Sumatera.
hasil
14 Hasil
ini
tidak
dengan
periode penelitian; dan pada penelitian
penelitian Kusnandar & Siswantoro (2012)
selanjutnya diharapkan memperoleh data dari
yang
sumber yang lebih lengkap dan akurat,
menyatakan
sejalan
bahwa
luas
wilayah
berpengaruh positif terhadap belanja modal.
maupun perolehan secara langsung dari pemerintah
kabupaten/
kota
yang
bersangkutan.
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Secara membuktikan
simultan, bahwa
penelitin
besarnya
ini
alokasi
belanja modal dipengaruhi oleh PE, SiLPA, PAD, DAU, LW, PE_PAD, dan PE_DAU. Secara parsial, hanya SiLPA dan PAD yang signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan PE, DAU, LW, PE_PAD, dan PE_DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
5.2. Keterbatasan dan Saran
DAFTAR PUSTAKA Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertum buhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Peng alokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang. Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupa ten dan Kota di Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Penelitian ini telah berusaha mengembangkan penelitian terdahulu. Namun masih terdapat
beberapa
penelitian ini
keterbatasan
yaitu
pada
terbatasnya jumlah
sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan periode penelitian yang dilakukan hanya tiga tahun (2010 – 2012). Sehubungan
dengan
keterbatasan
tersebut maka untuk hasil yang lebih baik penelitian yang akan datang disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak atau lebih luas cakupannya seperti pemerintah kabupaten/ kota hasil pemekaran daerah seIndonesia; penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitiannya misalnya lima tahun, enam tahun atau tujuh tahun
Azhar. (2013). Kontroversi Pemekaran Dae rah. Diakses tanggal 26/10/2013 jam 09:46.
Azis. (2013). Mengurai Strategi Kebijakan Anggaran Pembangunan Nasional. Diakses tanggal 14/11/2013 jam 05:57. Dirjen Anggaran. (2013). Dasar-dasar Prak tek Penyusunan APBN di Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran Kemen terian Keuangan Repulik Indonesia, Jakarta. Fitrariau. (2012). Press Rilis Evaluasi APBD 2012 Se-Provinsi Riau. Diunduh tanggal 10/11/2013 jam 16:45.
15 ent/content/article/83-artikel/111-pressrilis-evaluasi-apbd-2012-se-provinsiriau> Halim, A. (2008). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hidayat, Mochamad Fajar. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_dae rah_di_Indonesia http://www.bps.go.id http://www.djpk.depkeu.go.id http://www.kemendagri.go.id http://www.sindotrijaya.com/news/detail/366 2/kemenkeu-realisasikan-belanja-dae rah-lebih-efektif#.UrIY4M7GaYk Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kadi. (2010). Teknik Pemanfaatan SiLPA. Diakses tanggal 25/11/2013 jam 9:55. Kusnandar & Siswantoro. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin. Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Makruf. (2011). Pentingnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai Dana Perimbangan dalam Kerangka Otonomi Daerah. Diunduh tanggal 23/11/2013 jam 8:54. Sukirno, S. (2012). Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Tambunan, T. T. (2011). Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. Wertianti & Dwiranda. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Universitas Udayana, Bali. Yovita & Utomo. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Propinsi se Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
