1.1. Latar Belakang. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros

1.1.

Latar Belakang Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari

suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Permasalahan sampah bukan lagi sekadar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia, baik kota besar atau kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode kumpul-angkut-buang. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (open dumping). Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota/kabupaten di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan majunya kebudayaan. Oieh karena itu penanganan sampah di perkotaan relatif lebih dibanding sampah di desa-desa. Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah adalah BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

1

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan.

Sebagai

akibat

biaya

operasional

yang

tinggi,

kebanyakan

kota/kabupaten di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang sekitar 60% dari seluruh produksi sampahnya. Dari 60% ini, sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari. Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di kota, maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu pemilihan cara clan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat dari mana sumber sampah berasal dan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait. Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan¬peraturan

mengenai

lingkungan

demi

menanggulangi

pencemaran

lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Untuk mendukung pembangunan Kabupaten Maros yang berkelanjutan dan seiring dengan

adanya

peraturan-peraturan

baru

mengenai

Lingkungan

Hidup

dan

Persampahan maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik dan benar melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan secara terpadu.

1.2.

Maksud Tujuan Dan Sasaran

1.2.1 Maksud Maksud dari Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan adalah menyusun perencanaan pengelolaan persampahan mengenai aspek teknik, finansial, kelembagaan, aturan atau hukum serta aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Perencanaan didasarkan pada kaidah pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan pendekatan paradigma baru yaitu minimalisasi sampah tertimbun di TPA.

BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

2


1.2.2 Tujuan Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan ini adalah 1). Tersusunnya program dan rencana inventasi pembiayaan pengelolaan persampahan, 2). Tersusunnya konsep efensiasi pembiayaan, 3). Tersusunnya reduksi sampah dari sumber sehingga tidak diperlukan lahan besar untuk TPA, 4). Dapat menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, 5). Tersusunnya konsep pengelolaan persampahan yang ekonomis dan berwawasan lingkungan, 6). Dapat membuka lapangan pekerjaan melalui berdirinya badan usaha yang mengelola sampah menjadi bahan yang bermanfaat, 7). Tersusunnya konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, 8). Tersusunnya konsep pemberdayaan kelembagaan, peraturan daerah dan investasi serta pembiayaan pengelolaan persampahan.

1.2.3 Sasaran Sasaran Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan ini adalah meningkatnya kebersihan lingkungan yang sehat dan bersih, berkurangnya konflik sosial masyarakat dalam operasional pengelolaan persampahan, terbentuknya pengolahan sampah dengan sistem 3R di sumber sampah, terbentuknya usaha daur ulang dan composting, dan berkurangnya beban operasional truk sampah dan TPA.

1.3

Pengertian

Dalam Laporan Akhir ini dipergunakan beberapa istilah yang banyak dipergunakan. Penting

dipaparkan

untuk

diketahui,

mengingat

perbedaan

penafsiran

akan

menimbulkan arti yang berlainan. Adapun istilah yang yang banyak dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

2.

Sampah perkotaaan adalah sampah yang ditimbulkan dari aktifitas kota termasuk didalamnya sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga.

3.

Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk terdiri dari bekas makanan, bekas sayuran , kulit buah lunak, daun-daunan dan rumput.

4.

Sampah anorganik adalah sampah kering yang sukar atau tidak membusuk seperti kertas, kardus, kaca/gelas, plastik, besi dan logam lainnya.


3

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 5.

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan per orang dan per hari dalam satuan volume maupun berat.

6.

Sampah B3 Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari aktifitas RT, mengandung bahan dan/atau bekas kemasan suatu jenis bahan berbahaya/ atau beracun karena sifat kandungannya tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung

dapat

merusak

atau

mencemarkan

lingkungan

hidup

dan

atau

membahayakan kesehatan manusia. 7.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

8.

Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara di sumbernya, baik individual maupun komunal.

9.

Pewadahan individual adalah cara penampungan sampah sementara di masingmasing sumbernya.

10. Pewadahan komunal adalah cara penampungan sampah sementara secara bersama-sama pada satu tempat. 11. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. 12. Pola pengumpulan individual langsung adalah cara pengumpulan sampah dari rumah-rumah/sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. 13. Pola pengumpulan individual tidak langsung adalah cara mengumpulkan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. 14. Pola pengumpulan komunal langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir. 15. Pola pengumpulan komunal tidak langsung adalah adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. 16. Pola penyapuan jalan adalah proses pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan dengan menggunakan gerobak. 17. Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.


4

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 18. Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. 19. Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaurulangan. 20. Pengomposan (composting) adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk pupuk organik (pupuk kompos). 21. Potensi Pengomposan adalah jumlah atau volume sampah yang berpotensi untuk dikomposkan. 22. Tingkat Pengomposan adalah jumlah atau volume sampah organik yang berhasil dikomposkan

dibandingkan

terhadap

timbulan

sampah

organik

potensi

pengomposan. 23. Pembakaran Sampah adalah salah satu teknik pengolahan sampah dengan membakar sampah secara terkendali, sehingga terjadi perubahan bentuk. Reduksi dari sampah padat menjadi abu, gas dan cairan. 24. Pemadatan adalah uapaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis sehingga pembuangan ke tempat pembuangan akhir lebih efisien. 25. Daur Ulang adalah proses pengolahan sampah yang dapat menghasilkan produk yang bermanfaat lagi. 26. Potensi Daur Ulang adalah sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali atau di daur ulang. 27. Tingkat Daur Ulang adalah jumlah atau volume timbulan sampah anorganik yang berhasil di daur ulang dari timbulan sampah anorganik potensi daur ulang. 28. Tingkat pelayanan adalah jumlah sampah yang berhasil dikelola baik dengan cara konvensional (kumpul-angkut-buang) dan juga dengan pendekatan pengolahan dan atau daur ulang. 29. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir. 30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 31. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk pemrosesan akhir sampah kota setelah direduksi melalui proses-proses di hulu.


5


1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Laporan Akhir terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yang terdiri dari : Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Metodologi Kegiatan Bab 3 Gambaran Umum Kabupaten Maros Bab 4 Kondisi Pengelolaan Sampah Saat ini Bab 5 Kriteria Perencanaan Dan Evaluasi Dampak TPA Bab 6 Identifikasi Permasalahan dan Analisis Bab 7 Perencanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Maros


6


2.1.

Umum

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja dan metode pendekatan kajian. Disamping hal tersebut, konsultan akan mengumpulkan dan mengevaluasi

data

sekunder/informasi

yang

ada

dari

semua

stakeholder/

pemangku kepentingan dan SKPD–SKPD yang terkait.

2. Survei Lapangan Untuk mempertajam pemahaman permasalahan yang terjadi, maka konsultan harus melakukan survei yang terdiri dari survei primer, pengambilan foto yang dapat menggambarkan situasi di lapangan. Survei-survei

di

atas

didasarkan

terhadap

kebutuhan-kebutuhan utama untuk keperluan analisa kajian studi, selain itu konsultan harus merencanakan kegiatan pelaksanaan survei di lapangan yang meliputi lokasi survei, waktu pelaksanaan dan metodologi yang digunakan.

3. Perencanaan Teknis Perencanaan teknis dilakukan untuk menyusun Rancangan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten Maros.

4. Pembahasan Pembahasan dilakukan untuk laporan hasil studi di setiap tahap laporan studi.


7


2.2.

Tahap

Persiapan Dan Koordinasi Tim

2.2.1. Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder Metodologi untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan referensi/data yang ada serta melakukan survey lapangan ke lokasi perencanaan dengan pengumpulan data secara langsung. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan sebagai berikut : 1) Studi Pustaka Studi pustaka/literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam proyek. 2) Survey Lapangan Survey lapangan dilakukan antara lain untuk mengevaluasi kondisi prasarana dan sarana persampahan eksisting (baik dari pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat) dan sistem pengelolaan persampahan eksisting saat ini. Beberapa

hal

yang

pengidentifikasian eksisting,

antara

perlu

dilakukan

kondisi lain

dalam

persampahan

identifikasi

terhadap

kondisi eksisting persampahan yang meliputi:  Lokasi/tapak wilayah yang diamati  Jumlah timbulan sampah  Komposisi dari timbulan sampah  Pengumpulan dan pewadahan sampah  Lokasi pembuangan sementara (TPS)  Kegiatan pemilahan yang dilakukan di sumber  Kegiatan pengolahan yang dilakukan di TPS  Frekuensi pengumpulan dan pengangkutan sampah  Institusi internal yang bertanggung jawab terhadap persampahan.

2.2.2 Kebutuhan Data Data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ini antara lain :  Kondisi fisik kawasan, meliputi : o Foto dan Peta o Lokasi dan batas wilayah BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

8

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Kondisi masyarakat setempat, meliputi : o Data kependudukan o Kondisi sosial-ekonomi  Kondisi persampahan eksisting, meliputi : o Data timbulan sampah o Data komposisi sampah o Data sistem pewadahan sampah eksisting o Data sistem pengumpulan sampah eksisting o Data sistem pengangkutan sampah eksisting o Data pelaksanaan 3R eksisting o Data dan gambar eksisting sistem persampahan pada daerah perencanaan. Untuk mengetahui kondisi eksisting persampahan diperlukan survey, baik survey instansional maupun survey timbulan dan komposisi sampah.

2.3

PROSES PERENCANAAN

2.3.1 Survey dan Identifikasi Data 1) Metode Survey Pengumpulan Data Pengumpulan

data

berkaitan

dengan

perencanaan

sistem

pengelolaan

persampahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :  Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan data yang ada baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RTRW, land use, Air Bersih, dll), kebijakan dan renstra daerah, hasil penelitian (seperti komposisi/karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikaan tanah,

dll),

BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll), maupun

NSPM persampahan.  Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey pengamatan lapangan dan lain-lain 2) Identifikasi Data Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut : a. Data Kondisi Kota  Data fisik Kabupaten, meliputi luas wilayah administrasi kota, luas wilayah urban, topografi

wilayah,

tata

guna

lahan,


9

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros jaringan jalan, daerah komersial (pasar, pertokoan, hotel, restoran, dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial. Data tersebut dilengkapi peta kabupaten, tata guna lahan, topografi dan lainlain.  Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan penduduk administrasi, kepadatan penduduk urban, mata pencaharian, budaya masyarakat dan lain-lain.  Data kondisi sosial ekonomi, meliputi alokasi dana APBD dan anggaran sektor kebersihan, data PDRB atau income penduduk (Rp/kk/bulan) dan lain-lain.

b. Data Rencana Pengembangan Kota Rencana pengembangan wilayah, meliputi rencana tata guna lahan, rencana pengembangan

jaringan

jalan,

rencana

pengembangan

perumahan/

permukiman baru, rencana pengembangan daerah komersial, kawasan industri, rencana pengembangan fasilitas umum (perkantoran, sekolah, rumah sakit, taman, dll) dan rencana pengembangan fasilitas sosial. c. Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada Data kondisi sistem pengelolaan persampahan, meliputi :  Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi pengelola sampah, struktur organisasi, tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun operasional, pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di dalam dan luar negeri.  Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan, sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi penanganan

sampah

dari

sumber

sampai

TPA,

persampahan yang ada termasuk fasilitas bengkel, (frekuensi

pengumpulan, ritasi, jumlah

sarana/prasarana

kondisi pengumpulan

petugas dll),

pengangkutan

(frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pengolahan (jenis pengolahan, kapasitas atau volume, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

10

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas TPA, kondisi operasi, penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga data mengenai penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah medis dll) dan sampah industri/B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan dll). Dilengkapi peta daerah pelayanan dan aliran volume sampah dari sumber sampai TPA yang ada saat ini.  Aspek

Pembiayaan,

operasi/pemeliharaan,

meliputi tarif

biaya

retribusi,

investasi

realisasi

dan

penerimaan

biaya retribusi

termasuk iuran masyarakat untuk pengumpulan sampah dan mekanisme penarikan retribusi.  Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi, penerapan sangsi dll.  Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota/kab.

2.3.2 Pengolahan Data / Analisa Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan meliputi :  Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal penentuan metode pengumpulan dan pembuangan akhir sampah, jaringan jalan dalam hal penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah, demografi dalam hal penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah, pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan masyarakat membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah mensubsidi anggaran kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain.  Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana pengembangan daerah pelayanan persampahan, penentuan lokasi TPA, rencana peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain  Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu berkaitan dengan kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal operasionalisasi

struktur

organisasi,

peningkatan

profesionalisasi

SDM,

peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

11

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai cost recovery, peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) agar secara bertahap dapat melaksanakan minimalisasi sampah/3R, kemungkinan peningkatan peran swasta dalam pengelolaan sampah dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input/output, analisa hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi timbulan sampah selama masa perencanaan.

2.3.3 Perencanaan Teknis Program peningkatan pengelolaan persampahan kedepan akan mengadopsi paradigma

baru,

yaitu

menerapkan

metode

pembatasan,

pengurangan

dan

pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui Metode 3R sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang akan berkurang dan tidak membutuhkan lahan TPA yang terlalu luas. Perencanaan teknis tersebut meliputi :  Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial/pusat kota dan lain-lain sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan

sampah

yang

akan

dikelola

untuk

jangka

waktu

perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah pelayanan ini dilengkapi dengan peta.  Rencana Kebutuhan Sarana/Prasarana, dengan memperkirakan timbulan sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana/prasarana tersebut meliputi jumlah dan jenis pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.  Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal maupun individual (wadah individual disediakan oleh masyarakat). Desain wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, volume disesuaikan dengan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode pengumpulan tertentu).


12

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual langsung/tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan kriteria perencanaan.  Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck dan pengangkutan dari TPS ke TPA), jumlah dan armada pegamgkut sampah. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study.

Untuk mendukung program 3R diperlukan rencana peningkatan peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola penanganan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentukan forum-forum lingkungan, konsultasi publik, sosialisasi, pendampingan, training dan lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan. Selain peran serta masyarakat, peningkatan aspek kemitraan juga merupakan hal penting yang perlu direncanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta bersifat win-win solution.


13


3.1.

Daerah

Perencanaan

Kabupaten Maros adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Letak kabupaten Maros sangat strategis, karena berdampingan dengan Kota madya Makassar dan Kabupaten Pangkep, dan jalur transportasi dari daerah lain sebelum memasuki Kabupaten Makassar sebagai ibu kabupaten Provinsi Sulewesi Selatan jalur melewati Kabupaten Maros. Hal ini menyebabkan Kabupaten Maros semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya. Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai luas wilayah sekitar 1.619,12 km². Peta administrasi kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 3.1: Peta administrasi Kabupaten Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012-2023


14


3.2.

Aspek

Fisik Kabupaten

3.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Maros a. Kondisi Geografi dan Batas Administrasi Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.619,12 Km2 dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, Kabupaten Maros berada pada koordinat 4o45‟– 5o12‟ Lintang Selatan dan 119o 25‟–119o 58‟ Bujur Timur. Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Makassar dan Kabupaten Gowa  Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar Luas

wilayah

Kabupaten

Maros

berdasarkan

hasil

perhitungan

dengan

menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 edisi I Tahun 1991 yang diterbitkan Bakosurtanal dan Peta Administrasi BPN Maros yaitu kurang lebih 213.188,69 Ha. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Maros 2009 luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 Km², meliputi 14 kecamatan, dimana Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Mallawa merupakan 2 (dua) kecamatan terluas dengan luas masingmasing adalah 287,66 Km² dan 235,92 Km². Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Mandai dengan luas masingmasing adalah 46,87 Km² dan 49,11 Km². b. Ketersediaan Lahan Kondisi

tata

guna

lahan

Kabupaten Maros

secara

umum

terdiri

atas:

perkampungan, tambak, tegalan, sawah, kebun campuran, semak belukar, hutan lebat, hutan belukar, lahan terbangun dan lain-lain penggunaan lahan yang ada. Pergesaran pemanfaatan lahan kawasan Kabupaten Maros secara umum telah mengalami perubahan yang cukup cukup, akibat terjadinya peningkatan pembangunan aktivitas ekonomi. Penggunaan lahan di Kabupeten Maros digambarkan dalam Tabel 3.1


15


Tabel 3.1. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Maros No

Kecamatan

Jumlah (Ha)

Persentase (%)

1

Kampung

3.420.481

2,12

2

Tambak

8.018.885

4,96

3

Tegalan

2.662.311

1,65

4

Sawah

35.146.802

21,76

5

Kebun Campuran

30.063.912

18,61

6

Semak, Rumput Alang-Alang

17.472.039

10,82

7

Hutan Lebat

37.185.559

23,02

8

Hutan Belukar

17.746.132

10,99

9

Lahan Terbangun

333.872

0,21

10

Hutan Sejenis

5.564.755

3,44

11

Kebun Sejenis Jumlah

3.922.949 161.537.697

2,42 100,00

Sumber Data : BPN Kab. Maros, 2010 Gambar 3.2. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil. Kab. Maros tahun 2012-2023


16


c. Geologi dan Geomorfologi Kabupaten Maros terbagi dalam 4 (empat) satuan geomorfologi, sebagai berikut: 1) Satuan Pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 m dpl) menempati luas 30% dari luas daerah kabupaten Maros, dinampakkan dengan relief topografi yang tinggi, kemiringan terjal, tekstur topografi yang kasar dan batuan penyusunnya dari batuan gunung api (vulkanik). 2) Satuan Perbukitan Vulkanik: Intrusi dan Sedimen : menempati daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas kabupaten Maros, diperlihatkan dengan kenampakan topografi berbukit dengan batuan penyusun: batuan vulkanik, batuan intrusi (batuan beku), dan batuan sedimen. 3) Satuan Perbukitan Karst: Satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros yang meliputi Kecamatan Bontoa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Camba. Ciri khas pada satuan morfologi ini adalah kenampakan topografi berbukit-bukit karst dengan tekstur sangat kasar dengan batu gamping sebagai batuan penyusunnya. 4) Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah kabupaten Maros. Tercirikan dengan bentuk morfologi topografi datar, relief rendah, tekstur halus dengan batuan dasar endapan alluvium.


17

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 3.3. Peta Geologi Kabupaten Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012-2023


18

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Table 3.2. Pembagian Satuan Geomorfologi Kabupaten Maros

No

1

2

3

4

Satuan Geomorfologi

Pegunungan Vulkanik

Luas Daerah Sebaran Daerah (%)

Utara, Tengah Timur

Tersebar Perbukitan SetempatVulkanik,Intrusi Setempat Tidak dan Sedimen Terkonsentrasi

Perbukitan Karst

Pedataran Alluvial

Tengah dan Timur Laut Bagian Barat Dengan Arah Penyebaran Utara Sampai Selatan

30

15

30

25

Ciri Morfologi Relief Topografi Tinggi Kemiringan Lereng Terjal, Tekstur Topografi Kasar Perbukitan SetempatSetempat Kemiringan Lereng Sedang Relief Topografi Kars Membentuk Tower-Tower Dengan Relief Yang Kasar Topografi Datar, Relief Rendah, Tekstur Topografi Halus

Batuan Penyusun Batuan Gunung Api Batuan Vulkanik Beku (Intrusi) dan Sedimen Batu Gamping (Batu Kapur)

Endapan Aluvial

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros tahun 2010

d. Jenis Tanah Hasil penelitian terdahulu berupa Pemetaan Geologi Lapangan dalam Skala 1: 250.000 yang dilakukan oleh Rab. Sukamto dan Supriatna (1982) berupa peta Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai diperoleh bahwa sifat fisik, tekstur, atau ukuran butir, serta genesa dan batuan penyusunnya maka jenis tanah di Kabupaten Maros diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe, yaitu: 1) Alluvial Muda, merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan rawa) yang berumur kuarter (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng <3%. Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, dengan tingkat kesuburan yang tinggi, luas penyebarannya sekitar 14,20% (229,91 km 2) dari luas Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Lau, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Turikale, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Tompobulu.


19

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 2) Regosol, adalah tanah hasil lapukan dari batuan gunungapi dan menempati daerah perbukitn vulkanik, dengan ketinggian 110-1.540 m dengan sudut kemiringan lereng >15%. Sifat-sifat fisiknya berwarna coklat hingga kemerahan, berukuran lempung lanauan–pasir lempungan, plastisitas sedang, agak padu, tebal 0,1-2,0 m. Luas penyebarannya sekitar 26,50% (429,06 km 2) dari luas kabupaten Maros meliputi Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Tompobulu. 3) Litosol,

merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan

beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi dengan ketinggian 3-1.150 m dan sudut lereng <70%. Kenampakan sifat fisik berwarna coklat kemerahan, berukuran lempung, lempung lanauan, hingga pasir lempungan, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, solum dangkal, tebal 0,2-4,5 m. Luas penyebarannya sekitar 37,60% (608,79 km2) dari luas Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Mallawa, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Mandai. 4) Mediteran, merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batugamping yang menempati daerah perbukitan karst, dengan ketinggian 8-750 m dan sudut lereng > 70%. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung pasiran, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, permeabilitas sedang, rentan erosi, tebal 0,1-1,5 m. Luas penyebarannya sekitar 21,70% (351,35 km²) dari luas Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Mallawa, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Tanralili.

e. Hidrologi Keadaan hidrologi Kabupaten Maros, berdasarkan hasil observasi lapangan dibedakan: air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah permukaan (air tanah). Air di bawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Maros bersumber dari beberapa sungai yang tersebar dibeberapa kecamatan, yang pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian. Sungai yang terdapat di Kabupaten Maros yakni; Sungai Maros, Parangpaku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Matturungeng, Marana, Campaya, Patunuengasue, Bontotanga dan Tanralili.


20

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 1) Sumberdaya Air Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Maros yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari

air

tanah

dangkal

(air

permukaan

dan

air

tanah

dalam,

air

tanah

dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran. Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan. 2) Peruntukan Air Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Maros adalah Sungai Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Matturungeng, Marana, Campaya, Patunungengasue, Bontotanga, dan Tanralili (BPS dan Dinas PU Pengairan Kab. Maros). Pada kawasan perkotaan peruntukan air lebih difokuskan pada kebutuhan air minum masyarakat perkotaan yang bersumber dari air tanah dangkal dan air tanah dalam serta sumber air yang dikelolah oleh PDAM.

f. Klimatologi Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena letaknya yang dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban berkisar antara 60-82 %, curah hujan tahunan rata-rata 347 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Temperatur udara rata-rata 290 C. Kecepatan angin rata-rata 2-3 knot/jam. Daerah Kabupaten Maros pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim. Menurut Oldment, tipe iklim di Kabupaten Maros adalah tipe C2 yaitu bulan basah (200 mm) selama 2–3 bulan berturut-turut dan bulan kering (100 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut. Beberapa desa di Kecamatan Camba yang berbatasan dengan Kabupaten Bone mempunyai iklim seperti daerah bagian Timur Sulawesi Selatan yakni musim hujan dalam priode bulan April–September dan musim kemarau dalam bulan Oktober–Maret. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

21

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Kondisi curah hujan tahunan di Wilayah Kabupaten Maros ditandai dengan besarnya curah hujan yang terjadi tiap bulan di wilayah ini. Curah hujan tertinggi tahun 2008 terjadi pada bulan Februari yaitu mencapai 803 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hh, sementara curah hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi pada bulan Januari yaitu mencapai 1226 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 29 hh. Pada tabel 3.3 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah curah hujan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Table 3.3. Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2011 di Kabupaten Maros Bulan

Curah Hujan (mm)

Jumlah Hari Hujan

Januari

864

24

Pebruari

502

20

Maret

576

27

April

395

26

Mei

206

15

Juni

9

3

Juli

1

5

Agusutus

0

1

September

0

1

Oktober

188

13

Nopember

470

20

Desember

772

28

331.9

15

Rata-rata Tahunan

Sumber : Stasiun Klimatologi Klas I (Bagian Sistem Data dan Informasi)


22

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 3.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kab. Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012 – 2023

Gambar 3.5. Peta Hidrologi Kab. Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012 – 2023


23


3.3.

Aspek

Sosial Ekonomi

3.3.1. Penduduk a. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2011 berjumlah 322.212 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 41.735 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin lakilaki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Namun di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.380 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 45 jiwa/km². Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada penjelasan Tabel 3.4. Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011 No

Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Persentase (%)

1

Mandai

35,820

22,12

2

Moncongloe

17,314

10,69

3

Maros Baru

24,345

15,04

4

Marusu

25,485

15,74

5

Turikale

41,856

25,85

6

Lau

24,463

15,11

7

Bontoa

26,583

16,42

8

Bantimurung

28,181

17,41

9

Simbang

22,307

13,78

10

Tanralili

24,595

15,19

11

Tompobulu

14,214

8,78

12

Camba

12,575

7,77

13

Cenrana

13,711

8,47

14

Mallawa

10,763

6,65

322,212

100,00

Jumlah

Sumber : BPS Kab. Maros (Maros Dalam Angka, 2011)


24


b. Kepadatan Penduduk Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Maros berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Turikale dengan kepadatan penduduk sebesar 1.110 jiwa/km², kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tompobulu dengan jumlah sebesar 49 jiwa/km2. Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Data yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di Kabupaten Maros secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan kota. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Maros pada Tabel 3.5. Tabel 3.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011

No

Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Luas Wilayah (Km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

2

3

4

5

1 1

Mandai

35,820

49,11

729

2

Moncongloe

17,314

46,87

369

3

Maros Baru

24,345

53,76

453

4

Marusu

25,485

53,73

474

5

Turikale

41,856

29,93

1,398

6

Lau

24,463

73,83

331

7

Bontoa

26,583

93,52

284

8

Bantimurung

28,181

173,70

162

9

Simbang

22,307

105,31

212

10

Tanralili

24,595

89,45

275

11

Tompobulu

14,214

287,66

49

12

Camba

12,575

145,36

87

13

Cenrana

13,711

180,97

76

14

Mallawa

10,763

235,92

46

322,212

1.619,12

199

Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Maros ( Maros Dalam Angka )


25


3.3.2. Iklim Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata–rata 331,9 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 183 hari selama tahun 2011, dengan rata–rata suhu udara minimum 68,7 ºC dan rata–rata suhu udara maksimum 89,3 ºC Penyinaran matahari selama tahun 2011 rata–rata berkisar 67% secara geografis daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit dan 5% (60 desa) adalah daratan. Table 3.6. Suhu Udara Maksimum, Minimum dan Rata-rata Menurut Bulan Tahun 2011 di Kabupaten Maros

Bulan

Suhu Udara (°C) Minimum

Maksimum

Rata-rata

(2)

(3)

(4)

Januari

23.9

29.8

26.0

Pebruari

23.9

30.3

26.2

Maret

24.0

30.0

26.1

April

24.5

30.5

26.7

Mei

24.7

31.6

27.5

Juni

23.3

31.2

26.6

Juli

22.4

31.2

26.1

Agusutus

22.8

32.9

27.1

September

23.6

33.3

27.8

Oktober

24.5

32.4

27.9

Nopember

24.8

31.4

27.3

Desember

24.6

29.6

26.4

Rata – Rata Tahunan

23.9

31.2

26.8

(1)

Sumber : Stasiun Klimatologi Klas I (Bagian Sistem Data dan Informasi)

3.3.3 Ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

26

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Penduduk usia kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2010 berjumlah 218.855 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, yang masuk menjadi angkatan kerja berjumlah 140.270 jiwa atau lebih dari 50 persen dari penduduk usia kerja. Dari seluruh penduduk usia kerja di Kabupaten Maros, terdapat 13.665 jiwa penduduk yang sedang mencari kerja. Dengan demikian diperoleh tingkat pengangguran yang merupakan rasio dari pencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Maros sebesar 9,74 persen.

Tabel 3.7. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Kabupaten Maros, 2011 No

Lapangan Pekerjaan Utama

Laki – Laki

Perempuan

Jumlah

Persentse

1

2

3

4

5

6

1.

Pertanian

22,316

11,405

33,722

25.38

2

Industri Pengolahan

9,876

2,750

12,626

9.50

3

Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel

13,879

16,892

30,771

23.16

4

Jasa Kemasyarakatan

17,703

15,254

32,957

24.81

5

Lainnya

20,544

2,232

22,776

17.14

Sumber : Sakernas 2011

3.3.4 Pendapatan Regional Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada Tahun 2011 sebesar 7.57 persen. Selama tahun 2007-2011 perekonomian Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ratarata besar 6.21 persen per tahun. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih dominan peranannya dalam struktur perekonomian Kabupaten Maros Pada Tahun 2011 kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Maros sebesar 35,00 persen, disusul oleh sektor Jasa-jasa sebesar 23,59 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 19,83 persen dan sektor-sektor lainnya.


27

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Table 3.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga yang berlaku menurut Lapangan Usaha di Maros Tahun 2007-2011 Lapangan usaha/industrial origin (1) 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Pertanian 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan gas bumi b. Pertambangan tanpa migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. INDUSTRI MIGAS 1. Pengilangan Minyak 2. Gas Alam Cair b. INDUSTRI TANPA MIGAS 1. Makanan, minuman dan tembakau 2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki 3. Brg kayu dan hasil hutan lainnya 4. Kertas dan barang cetakan 5. Pupuk kimia dan barang dari karet 6. Semen & Brg. Galian bukan logam dasar besi dan baja 7. Logam dasar besi dan baja 8. Alat angk. Mesin dan peralatanya 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Gas kota c. Air bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAG. HOTEL & REST. a. Perdagangan dan eceran b. Hotel c. Restauran 7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyeb. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos & Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JS PERU a. Bank b. Lemb. Keuangan tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan

2007

2008

2009

2010

2011*

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

600,374.81

675,283.94

268,271.42 247,02.70 37,102.59 831.30 269,466.80

299,886.27 27,945.29 43,046.91 925.94 303,476.53

758,355.39 339,079.11 30,285.36 47,762.02 1,031.41

890,948,67 404,302.19 33,554.44 53,090.87 1,209.72

1,063845.62 523,824.92 40,769.14 61,463.90 1,476.20

340,197.49

398,791.45

427,311.45

24,048.48 0.00

26,567.29 0.00

29,453.15 0.00

33,044.85 0.00

38,733.47 0.00

0.00 24,048.48 315,595.40 0.00 0.00 315,595.40 11,603.08

0.00 26,567.29 366,350.97 0.00 0.00 366,350.97 13,688.59

0.00 29,453.15 427,698.69 0.00 0.00 427,698.69 15,258.28

0.00 33,044.85 519,514.66 0.00 0.00 519,514.66 17,866.04

0.00 38,733.47 602,726.26 0.00 0.00 602,726.26 20,158.51

996.91

1,139.66

1,247.39

1,387.37

1,564.81

3,904.32

4,472.54

5,107.82

5,985.16

7,216.88

170.79

196.59

223.23

270.27

322.39

2,598.23

2,789.92

3,017.40

3,433.82

3,938.40

295,541.34

343,146.65

401,810.23

489,387.98

568,221.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349.04

415.57

472.99

532.01

595.32

421.69 14,575.65 13,802.33 0.00 773.32 23,233.22 119,380.62 106,364.23 270.82 12,745,57 77,551.81 65,101.19 0.00 33,067.00 0.00 39.34

501.46 16,056.93 15,188.65 0.00 868.28 27,065.54 141,499.74 126,386.83 303.17 14,809.73 89,859.28 75,367.23 0.00 37,384.37 0.00 43.04

561.36 18,045.70 17.072.13 0.00 973.58 32,534.47 162,900.02 145,321.58 340.05 17,238.39 102,403.40 85,655.18 0.00 41,869.36 0.00 47.37

652.01 20,393.72 19,291.47 0.00 1,102.26 40,147.88 209,963.64 188,691.64 405.73 20,865.97 118,427.05 98,203.76 0.00 47,449.14 0.00 54.03

708.35 22,723.49 21,339.30 0.00 1,384.19 46,215.07 238,161.39 212,896.72 489.80 25,229.77 136,905.47 111,697.94 0.00 52,288.40 0.00 58.05

0.00 31,994.85

0.00 37,939.83

0.00 43,738.45

0.00 50,700.59

0.00 59,351.49

12,014.62 12,014.62 0.00

14,492.05 14,492.05 0.00

16,748.22 16,748.22 0.00

20,223.29 20,223.29 0.00

25.207.53 25.207.53 0.00

95,095.82

109,170.20

124,109.23

137,222.82

172,520.84

46,514.09 5,204.16

55,510.32 5,787.90

64,697.00 6,586.98

69,473.00 7,477.65

94,096.00 8,778.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


28

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 8. JASA - JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah Lainnya b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & R. Tangga PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

42,679.84 647.73 239,127.68 230,695.68 143.031.43

47,128.68 743.30 334,855.46 324,948.24 201,467.91

52,383.02 842.23 497,106.92 485,592.09 301,067.10

59,301,46 970.71 628,404.01 614,860.30 381,213.39

68.529.89 1,116.58 716,904.46 701,135.63 434,704.09

87,664.43

123,480.33

184,524.99

233,646.91

266,431.54

8,431.82 3,801.44 1,804.76 2,825.62

9,907.22 4,355.91 2,103.62 3,447.69

11,514.83 5,009.29 2,471.75 4,033.79

13,543.71 5,873.15 2,880.47 4,790.09

15,768.83 7,078.45 3,338,42 5,351.96

1,508,497.49

1,786,709.36

2,153,006.97

2,598,067.29

3,039,190.92

Sumber : Maros dalam angka 2012

3.4.

Sarana

dan Prasarana Kabupaten

3.4.1 Sarana Pendidikan Pembangunan bidang Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Tabel 3.9. Banyaknya sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2011 No

Tingkat Pendidikan

Sekolah

Guru

Murid

Rasio Murid terhadap Guru

1

2

3

4

5

6

1

Taman Kanak-Kanak (TK)

104

377

3.374

9

2

Sekolah Dasar (SD)Negeri

243

2.793

40.808

15

3

Sekolah Dasar (SD)Swasta

11

130

1.897

15

38

913

11.191

12

22

370

2.481

7

13

487

5.120

11

12

241

1.481

6

4 5 6 7

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta


29

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta

8 9

2

89

1.104

12

13

262

1.667

6

10

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

24

161

2.088

13

11

Madrasah Tsanawiyah(MTs)

36

396

3.820

10

12

Madrasah Aliyah (MA)

24

248

2.283

9

Sumber : Maros Dalam Angka Tahun 2012

3.4.2 Sarana Kesehatan Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasaran kesehatan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Pada tahun 2011 di Kabupaten Maros terdapat 3 rumah sakit, 2 rumah bersalin, 14 puskesmas, 395 posyandu, 4 balai kesehatan, 31 pustu, 66 poskesdes dan 3 Polindes Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), jumlah akseptor baru yang terjaring pada tahun 2011 sebanyak 10.024 orang. Pada umumnya akseptor baru tersebut memilih menggunakan alat kontrasepsi Pil dan Suntikan yakni masing-masing 3.731 dan 5.005 orang atau kedua kontrasepsi tersebut dipilih sekitar 87,15 % dari seluruh akseptor baru. Untuk meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat telah tersedia sarana kesehatan baik yang dibangun oleh pemerintah atau swadaya masyarakat antara lain Puskesmas, Puskesmas Keliling (pelayanan kesehatan mobile), Polindes, Posyandu, Praktek dokter, dan sarana kesehatan lainnya. Tabel 3.10. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Maros 2007 - 2011

(1)

Ruma h Sakit (2)

2007

2

1

14

389

0

35

1

12

2008

2

2

14

392

2

34

27

2

2009

2

2

14

392

2

34

58

2

2010

3

2

14

392

4

34

61

2

2011

3

2

14

395

4

31

66

3

Tahun

Rumah Bersalin

Puskes mas

Posyandu

Klinik/Balai Kesehatan

Pustu

Poskesdes

Polindes

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sumber : Maros Dalam Angka Tahun 2012


30


3.4.3 Perdagangan dan Jasa Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik itu secara formal maupun informal. Pada Tahun 2011, tercatat sebanyak 500 perusahaan dagang yang memiliki surat izin usaha perdagangan yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Menurut bentuk badan hukum, terdapat 40 perusahaan yang berbentuk PT, 186 berbentuk CV, 24 Koperasi, 264 Perseorangan dan 0 perusahaan dagang berbentuk badan hukum lainnya Tabel 3.11. Banyaknya Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut Kecamatan Tahun 2011 Perusahaan Kecamatan

Jumlah Total

Besar

Menengah

Kecil

(2)

(3)

(4)

(5)

4

14

63

81

Moncongloe

0

3

7

10

Maros Baru

2

5

22

29

Marusu

6

12

36

54

Turikale

16

31

166

213

Lau

0

3

27

30

Bontoa

0

4

14

18

Bantimurung

0

1

10

11

Simbang

1

2

11

14

Tanralili

0

3

14

17

Tompobulu

0

2

4

6

Camba

0

0

6

6

Cenrana

1

0

6

7

Mallawa

0

0

4

4

390

500

(1)

Mandai

Jumlah Total 30 80 Sumber : Maros Dalam Angka Tahun 2012


31


3.4.4 Sarana Peribadatan Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam yang berupa masjid, langgar/mushola pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 597 dan 47. Tempat peribadatan untuk umat Kristiani dan Katolik sebanyak 18 yang terdapat di 7 kecamatan. Tabel 3.12. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenisnya di Kabupaten Maros tahun 2011 Kecamatan

Mesjid

Musholla

Gereja

Pura

Vihara

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Mandai

55

7

4

-

-

Moncongloe

26

1

2

-

-

Maros Baru

43

5

0

-

-

Marusu

34

0

4

-

-

Turikale

46

8

2

-

-

Lau

49

3

-

-

-

Bontoa

40

-

-

-

-

Bantimurung

53

2

-

-

-

Simbang

47

1

-

-

-

Tanralili

46

6

4

-

-

Tompobulu

47

2

1

-

-

Camba

37

7

-

-

-

Cenrana

38

1

1

-

-

Mallawa

36

4

-

-

-

597

47

18

-

-

Jumlah Total

Sumber : Maros dalam angka 2012


32


3.4.5 Prasarana Air Minum Sebanyak 2.145.007 meter kubik air minum yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Maros selama tahun 2011 kepada 10.424 pelanggan yang dibedakan menjadi lima kelompok konsumen oleh PDAM Kabupaten Maros. Tabel 3.13. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Minum Menurut Jenis Penggunanya di Kabupaten Maros Tahun 2006-2011 Jenis Konsumen 1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2

3

4

5

6

7

Sosial

149

158

169

181

181

186

Umum

50

50

50

50

50

50

Khusus

99

108

119

131

131

136

Non Niaga

6,291

6840

7734

8540

8916

9461

Rumah Tangga

6,210

6751

7636

8439

8811

9355

Instasi Perintah

81

89

98

101

105

106

Niaga

421

449

505

604

648

719

Kecil

419

447

503

602

646

716

Besar

2

2

2

2

2

3

Industri

20

25

28

49

53

53

Kecil

9

12

14

33

37

37

Besar

11

13

14

16

16

16

Khusus

4

5

5

5

5

5

Pelabuhan

4

5

5

5

5

5

Lainnya

-

-

-

-

-

-

Jumlah

6,885

7,477

8,441

9,375

9,803

10,424

Sumber : Maros dalam angka 2012 3.4.6 Prasarana Listrik Jumlah daya terpasang di Kabupaten Maros sebesar 107.862.634 KW pada Tahun 2011, dengan jumlah pelanggan sebanyak 51.672 rumah tangga yang memiliki meteran listrik. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

33


3.4.7 Prasarana Jalan Panjang Jalan di Kabupaten Maros pada Tahun 2011 terdiri dari Jalan Negara 87,96 km, Jalan Provinsi 115,30 km dan Jalan Kabupaten/Kota 1.393 km. Tabel 3.14. Pembagian Jalan menurut pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2008-2011 Jenis Jalan 2008 2009 2010 2011 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jalan Negara

87,960.00

87,960.00

87,960.00

87,960.00

Jalan Provinsi

75,531.00

75,531.00

75,531.00

75,531.00

Jalan Kabupaten

1,357.45

1,392.06

1,393.06

1,393.06

164,848.45

164,883.06

164,884.06

164,884.06

Jumlah Total

Sumber : UPTD Praswil Kab. Maros/Pangkep

3.4.8 Sarana Transportasi Di Kabupaten Maros, jumlah sarana dan prasarana transportasi darat menjadi faktor dominan dalam menunjang mobilitas penduduk dan gerak roda perekonomian. Dengan demikian peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya menjadi faktor penentu bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan penduduk. Tabel 3.15. Jumlah Penumpang Penerbangan Dalam dan Luar Negeri di Kabupaten Maros Tahun 2008-2011 Bulan

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Januari

407,388

401,859

463,083

602,049

Februari

346,035

376,140

423,889

531,451

Maret

389,519

408,566

517,942

597,503

April

361,579

368,767

515,097

573,684

Mei

394,384

415,997

539,249

601,372

Juni

394,456

421,948

531,289

614,197

Juli

418,373

456,088

619,450

679,527

Agustus

421,485

436,231

517,949

532,211

September

312,602

413,065

587,982

672,637

Oktober

410,927

490,163

612,070

688,325

Nopember

418,411

460,862

587,426

668,107

Desember

431,030

510,603

622,516

694,345

4,706,189

5,161,289

6,546,942

7,455,408

Jumlah Total

Sumber: PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin


34


4.1.Umum Salah

satu aspek yang turut menentukan kebersihan suatu Kabupaten adalah pengelolaan persampahan di Kabupaten tersebut. Pengelolaan persampahan yang tidak terprogram

akan

menyebabkan

penanganan sampah yang tidak tuntas, sehingga ada sampah

yang tidak terangkut yang menyebabkan

kebersihan dan keindahan Kabupaten tidak tercapai. Dalam proses pengumpulan sampah di Kabupaten Maros, sampah dari rumah tangga dikumpulkan baik yang gerobak dan menggunakan motor sampah maupun yang langsung masuk truk sampah. Sampah yang dikumpulkan melalui motor–motor sampah kemudian dibawa ke suatu tempat pengumpulan atau peralihan yang disebut Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berupa kontainer sampah dan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Di TPST dilakukan pemindahan, dan pemisahan. Sampah yang masih dapat dioleh dipindahkan kedalam TPST tetapi sampah yang tidak dapat diolah lagi dipindahkan ke dalam kontainer untuk dibawa ke Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) dengan menggunakan Truck Arm Roll Umumnya jumlah truk dan biaya tidak mencukupi kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi semua wilayah disetiap Pemerintah Kabupaten. Hingga saat ini Tempat

Pemprosesan

Akhir

(TPA)

Bonto

Ramba

dioperasikan masih dengan metode Open Dumping . Pengelolaan persampahan Kabupaten Maros di bawah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang merupakan unsur pelaksana teknis di bawah Bupati BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

35

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Kabupaten Maros yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kebersihan (Operator) yang juga

berfungsi

melaksanakan

pengaturan/pengendaliaan

(Regulator).

Didalam

melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Badan sedangkan teknis operasionalnya dibawah Bidang Kebersihan yang dibantu oleh Kepala Sub Bidang dan staf bidang kebersihan.

4.2. Aspek Organisasi Dan Manajemen 4.2.1 Bentuk Institusi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, Instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP). Struktur organisasi BLHKP terdiri dari Kepala Badan dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris, empat Kepala Bidang, dan dua Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selengkapnya, struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut: Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan pertamanan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan; d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan; e. Bidang Kebersihan; f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; c. Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan terdiri dari :

b. Sub. Bidang Penataan Lingkungan; b. Sub. Bidang pengelolaan Pencemaran air, Udara dan Tanah; c. Sub. Bidang Pengelolaan Pencemaran Kebisingan gangguan dan Penegakan Hukum. 3. Bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan; BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

36

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros b. Sub Bidang Baku Mutu Lingkungan dan Status Lingkungan; c. Sub Bidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. 4. Bidang Kebersihan terdiri dari : a. Sub. Bidang Pemeliharaan Kebersihan; b. Sub. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan limbah/sampah; c. Sub.Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

URAIAN TUGAS 1. Kepala Badan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. b. Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

di

bidang

lingkungan

hidup,

kebersihan dan pertamanan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut: a. Merumuskan program kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan badan. c. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. d. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.


37

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros e. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan dan koordinasi penyusunan rencana

starategis

serta

koordinasi

penyusunan

laporan

kinerja

instansi

Pemerintah. f. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan. g. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kebersihan, pertamanan dan pemakaman. h. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan. i. Menyelenggarakan penataan dan penataan hukum lingkungan hidup, baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup, dengan mengembangkan

skema

insentif-disinsentif dan

pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan. j. Menyelenggarakan

pelayanan

Bidang

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan

dan

Pertamanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. k. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. l. Memberikan rekomendasi dan melakukan penilaian kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. m.Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. n. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non Pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. o. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemakaman. p. Merumuskan sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup kebersihan, pertamanan dan pemakaman. q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

38


2. Sekretariat Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan. b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum. c. Pengelolaan administrasi keuangan. d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data. e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut: a. Merencanakan

operasional

kegiatan

sekretariat

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. e. Mengadakan koordinasi kepada seluruh bidang sesuai peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan lancar. f. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan tehnis setiap kegiatan sesuai peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan lancar. g. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bagian. h. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap bidang agar sesuai dengan pelaksanaan kinerja masing-masing bidang. i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat. j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

39

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal. l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan badan sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan dapat berjalan dengan lancar. m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. o. Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Program Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian

data dan

penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas kepala sub bagian program sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan Sub. Bagian Program berdasarkan Renja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. g. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.


40

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros h. Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. i. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran. j. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai. k. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan badan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi. l. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi agar dapat menyajikan data yang lebih akurat dan cepat. m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan pertanggungjawaban Pimpinan. n. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Sub.Bagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas

pokok

mengelola

administrasi

kepegawaian

melakukan

urusan

ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, serta urusan rumah tangga. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai berikut : a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.


41

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. g. Menghimpun daftar hadir pegawai untuk tertib administrasi. h. Menyiapkan bahan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas. i. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai sebagai bahan dalam formasi pegawai. j. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. k. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan kelengkapan usulan. l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sebagai bahan dalam formasi pegawai. m. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian. n. Melakukan

administrasi,

pengarsipan

naskah

dinas,

pengklafikasian

dan

pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali. o. Menyiapkan

bahan dan

menyusun administrasi

pengadaan pendistribusian

pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan benar. p. Mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan mengelola sarana dan prasarana serta melaksanakan urusan rumah tangga badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

42

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros q. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris untuk kelancaran pengelolaan asset. r. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut : a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. g. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan di lingkup Badan. h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data keuangan. i. Melakukan pengendalian keuangan lingkup badan. j. Melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow). BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

43

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros k. Menyusun dokumen terhadap penerbitan surat perintah membayar (SPM) lingkup badan. l. Melaksanakan pengujian dan analisa Surat perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup badan. m. Membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening berdasarkan pengeluaran SPM. n. Melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian. o. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan. p. Meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan. q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok perencanaan dan pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan lingkungan, pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan pencemaran kebisingan, gangguan dan penegakan hukum. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan mempunyai fungsi: a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan. b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan evaluasi teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup. c. Pembinaan dan koordinasi pemantauan Penataan atas perjanjian di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten. d. Pembinaan

dan

koordinasi

penyelesaian

konflik

dalam

pemanfaatan

keanekaragaman hayati.


44

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros e. Pembinaan dan koordinasi penerapan paksaan Pemerintahan dan/atau uang paksa terhadap pencemaran air, udara dan tanah skala Kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak diduga lainnya skala Kabupaten. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan sebagai berikut: a. Merencanakan operasional kegiatan Penataan dan pengawasan lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas–tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing–masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. e. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun. f. Melaksanakan analisis dan menghimpun data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum, pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah, kebisingan, gangguan air, udara dan tanah dan penyelesaian sengketa lingkungan lainnya. g. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan evaluasi teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup. h. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan sosialisasi produk hukum lingkungan hidup. i. Mengembangkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. j. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemantauan Penataan atas perjanjian di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten. k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas– tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

45

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Penataan dan pengawasan lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Sub Bidang Penataan lingkungan Sub Bidang Penataan lingkungan dipimpim oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan. Uraian tugas kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bagian penataan lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. g. Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijaksanaan

teknis

penataan

lingkungan. h. Melakukan penilaian penataan lingkungan Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten dalam rangka uji petik. j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi penataan lingkungan yang dilakukan di wilayah Kabupaten. k. Melakukan

pembinaan teknis terhadap

penataan lingkungan, pelaksanaan

pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh


46

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Kabupaten bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah Kabupaten. l. Menyiapkan bahan rumusan penetapan kelas air dan pengendalian pencemaran pada sumber air skala Kabupaten. m. Menyiapkan bahan rumusan penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala Kabupaten. n. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian Penataan lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Sub Bidang Pengelolaan, Pencemaran air, udara dan tanah Sub Bidang Pengelolaan, Pencemaran air, Udara dan Tanah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan, Pencemaran Air, Udara dan Tanah sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bagian pengelolaan, pencemaran air, udara dan tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. g. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah, limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan pengelolaan laboratorium lingkungan skala Kabupaten. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

47

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros h. Mempersiapkan konsep/bahan untuk pemberian izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas. i. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran air, udara dan tanah, limbah pada skala Kabupaten. j. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah skala Kabupaten. k. Mengevaluasi laporan pemrakarsa usaha, masyarakat dan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup. l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian Pengelolaan, Pencemaran air, udara dan tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 9. Sub Bidang Pengelolaan Pencemaran Kebisingan Gangguan dan Penegakan Hukum Sub Bidang Pengelolaan Pencemaran Kebisingan Gangguan dan Penegakan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan pencemaran kebisingan gangguan dan penegakan hukum. Uraian tugas Kepala sub. Bidang Pengelolaan Pencemaran Kebisingan Gangguan dan Penegakan Hukum sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bagian pengelolaan pencemaran kebisingan gangguan dan penegakan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

48

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. g. Melakukan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

rangka

penegakan

pengelolaan pencemaran kebisingan gangguan dan penegakan hukum. h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyidikan terhadap efektivitas kegiatan pengelolaan pencemaran kebisingan gangguan dan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan. i. Melakukan mediasi dan negoisasi pengelolaan pengaduan pencemaran kebisingan gangguan dan penegakan hukum. j. Melakukan identifikasi dan investigasi kasus pengelolaan pencemaran kebisingan gangguan lingkungan hidup. k. Menyiapkan bahan rumusan untuk penyusunan produk hukum lingkungan hidup; l. Melakukan sosialisasi dan diseminasi produk hukum lingkungan hidup. m. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. n. Menyiapkan bahan rumusan penerapan sanksi administrasi, perdata dan pidana lingkungan hidup. o. Melakukan analisis, pemantauan dan evaluasi pengembangan peraturan di bidang lingkungan hidup. p. Melakukan inventarisasi dan pengembangan peraturan di bidang lingkungan hidup; q. Melakukan penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangan oleh Pemerintah. r. Melakukan pemantauan Penataan atas perjanjian di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten. s. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian pengelolaan pencemaran kebisingan gangguan dan penegakan hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


49


10. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan Bidang Pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, di bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi: a. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan. b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan standarisasi dalam pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan analisa dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan status lingkungan hidup (AMDAL). d. Pembinaan, pengembangan, dan penilaian kemampuan teknis penilai Amdal dan baku mutu lingkungan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan sebagai berikut: a. Merencanakan

operasional

kegiatan

pelestarian

lingkungan

hidup

dan

pengendalian lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas – tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing –masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. e. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang. f. Melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan status lingkungan. g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi dan pengendalian lingkungan. h. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penerapan AMDAL, UKL/UPL, kajian dampak lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. i. Melaksanakan pembinaan kemampuan teknis komisi penilai AMDAL. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

50

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros j. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi hasil AMDAL, UKL/UPL. k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penetapan baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan konservasi laut skala Kabupaten. l. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten. m. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kabupaten. n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi analisis dampak lingkungan. Uraian tugas Kepala Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bagian analisis dampak lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis analisis dampak lingkungan.


51

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros h. Melakukan pembinaan teknis dan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL Kabupaten. j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten dalam rangka uji petik. k. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan di wilayah Kabupaten. l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian analisis dampak lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Sub Bidang Baku Mutu Lingkungan dan Status Lingkungan Sub Bidang Baku Mutu Lingkungan dan Status Lingkungan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang baku mutu lingkungan dan status lingkungan. Uraian tugas Kepala Sub. Bidang Baku Mutu Lingkungan dan Status Lingkungan sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bagian baku mutu lingkungan dan status lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

52

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros g. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan menyusun buku baku mutu lingkungan dan status lingkungan. h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka baku mutu lingkungan dan status lingkungan. i. Melakukan penanggulangan pencemaran dan /atau kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa skala Kabupaten. j. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian baku mutu lingkungan dan status lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Sub Bidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Sub Bidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi konservasi dan keanekaragaman hayati. Uraian tugas Kepala Sub. Bidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bagian konservasi dan keragaman hayati sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka konservasi dan keanekaragaman hayat. h. Menyiapkan bahan rumusan untuk penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kabupaten.


53

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros i. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten. j. Melakukan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. k. Melakukan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Kabupaten. l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian konservasi dan keragaman hayati dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

14. Bidang Kebersihan Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis pengadaan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kebersihan. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok kepala bidang kebersihan mempunyai fungsi: a. Pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

perencanaan

teknis

pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan. b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kebersihan dan persampahan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. c. Pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kebersihan dan pengembangan persampahan. d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Uraian tugas Kepala Bidang Kebersihan sebagai berikut : a. Merencanakan operasional kegiatan bidang kebersihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Menyelenggarakan dan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaran kebersihan lingkungan di daerah. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.


54

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. e. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang. f. Menyusun bahan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan kebersihan. g. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. h. Melaksanakan

pembinaan

kepada

masyarakat

dan

dunia

usaha

untuk

meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan kebersihan di wilayah Kabupaten. i. Melakukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana kebersihan skala Kabupaten. j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/istansi terkait dan pemerhati lingkungan dalam rangka penyelengaraan kebersihan. k. Menginventarisasi

permasalahan-permasalahan

dan

menyiapkan

data/bahan

pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya. l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas– tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

15. Sub. Bidang Pemeliharaan Kebersihan Sub. Bidang Pemeliharaan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Sub.Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan pengumpulan pengangkutan sampah. Uraian tugas kepala Sub. Bidang Pemeliharaan Kebersihan sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bidang pemeliharaan kebersihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.


55

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. g. Melaksanakan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan data bahan lokasi, tenaga pengumpul sampah dan penempatan di lokasi–lokasi pengumpulan, pengangkutan, pembuangan serta pengelolaan retribusi sampah. h. Melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dan tinja serta melaksanakan pembersihan, penyapuan sesuai rencana. i. Menyusun program pelaksanaan pembersihan jalan lingkungan. j. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan dan pengelolaan persampahan. k. Menginventarisir

lokasi

pewadahan

sampah,

baik

yang

diusahakan

oleh

Pemerintah maupun pengusaha dan masyarakat. l. Mengawasi pelaksanaan pembersihan sampah pada jalan-jalan umum terkhusus penyapuan

jalan

dan

trotoar,

kompleks

pertokoan,

perumahan

kantor

Pemerintah/swasta serta tempat-tempat umum lainnya dan mengarahkan pengangkutan sampah, penataan TPS dan TPA. m. Memantau dan mengawasi pelaksanaan pengangkutan sampah dan tinja ke TPA/IPLT sesuai rute yang telah ditetapkan. n. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. o. Menyiapkan data dan bahan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan. p. Melaksakan rute dan jadwal mengangkut sampah langganan, sampah umum dan sampah galian. q. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian pemeliharaan kebersihan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


56


16. Sub.Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah/Sampah Sub.Bidang pengelolaan dan pemanfaatan limbah/sampah dipimpin oleh Kepala Sub.Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan limbah/sampah. Uraian tugas kepala sub.bidang pengelolaan dan pemanfaatan limbah/sampah sebagai berikut: a. Merencanakan perumusan petunjuk teknis tempat–tempat pembuangan sementara dan tempat pemprosesan akhir sampah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan limbah/sampah. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan peran serta dalam penyelengaraan pemanfaatan dan pengelolaan limbah/sampah. h. Melaksanakan

kerjasama

dengan

instansi

atau

unit

kerja

terkait

untuk

penanggulangan limbah rumah tangga dan limbah industri dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya maupun mamfaat limbah/sampah. i. Memantau

pelaksanakan

daur

ulang,

pengkomposan

sampah/limbah

yang

dimanfaatkan untuk pupuk dan produksi lainnya. j. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. k. Menyusun laporan

hasil pelaksanaan

tugas sub

bidang pengelolaan dan

pemamfaatan limbah/sampah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.


57

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

17. Sub. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sub. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan, perawatan dan operasional sarana dan prasarana kebersihan lingkungan. Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagai berikut: a. Merencanakan perumusan petunjuk teknis pengadaan operasinalisasi sarana dan prasarana kebersihan lingkungan. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. g. Menginventarisir, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan, laboratorium dan sarana pemakaman. h. Melaksanakan pengadaan bahan/mesin dan alat perlengkapan atau sarana penunjang seperti: sparepart, pakaian kerja, protector dan bahan dan alat laboratorium. i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. j. Menyiapkan data dan bahan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaaan sarana dan prasarana. k. Menginventarisasi

permasalahan-permasalahan

dan

menyiapkan

data/bahan

pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya.


58

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. m. Menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sub

bidang

pengadaan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

18. Bidang Pertamanan dan Pemakaman Bidang Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanaan melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian pertamanan dan pemakaman. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi: a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencaaan teknis dan administrasi pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman. b. Perecanaan dan pendanaan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). c. Pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan pertamanan. d. Pelaksanaan

pengadaan,

pemeliharaan

operasinal

sarana

dan

prasarana

pertamanan dan pemakaman. e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pertamanan dan pemakaman. f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Uraian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman sebagai berikut : a. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas–tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing –masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.


59

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros e. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang. f. Melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan taman, median jalan dan pemakaman. g. Menyusun rencana kebijakan dibidang pertamanan meliputi pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan penataan taman. h. Menyusun rencana kebijakan dibidang pemakaman meliputi pengembangan makam, penataan makam. i. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kualitas penataan taman, dan makam. j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. k. Melaksanakan monitoring kegiatan Bidang Pertamanan, dan pemakaman. l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pertamanan dan Pemakaman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

19. Sub. Bidang Pemeliharaan Tanaman dan Penataan Tanam Sub. Bidang Pemeliharaan Tanaman dan Penataan Tanam dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan kooridasi serta pengawasan dan pengendalian dalam hal pemeliharaan tanaman dan penataan taman. Uraian Tugas Kepala Sub.Bidang Pemeliharaan Tanaman dan Penataan Taman sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bidang pemeliharaan tanaman dan penataan tanam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

60

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. g. Melaksanakan pemeliharaan, inventarisasi dan rehabilitasi taman. h. Menyiapkan bibit tanaman (tanaman hias dan tanaman penghijauann lainnya) yang diperlukan. i. Melaksanakan penanaman pada lokasi-lokasi yang telah direncanakan atau ditetapkan. j. Melakukan penataan, penyiraman serta pemangkasan dahan rumput untuk tetap menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan. k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. l. Menyiapkan data dan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman. m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 20. Sub. Bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sub. Bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengawasan pengembangan ruang terbuka hijau. Uraian tugas Kepala Sub.Bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan ruang terbuka hijau tanam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan. f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

61

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros g. Melaksanakan perencanaan dan pendataan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau. h. Menyusun dan melaksanakan desain jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya. i. Melaksanakan survey pembangunan dan pemeliharaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya. j. Melaksanakan pengawasan pada setiap kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau. k. Menginventarisir jumlah dan jenis tanaman yang diperlukan pada lokasi ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan. l. Melaksanakan penanaman pada lokasi yang telah ditetapkan. m. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. n. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

21. Sub.Bidang Pelayanan Pemakaman dan Penataan Makam Sub. Bidang Pelayanan Pemakaman dan Penataan Makam dipimpin oleh Kepala Sub.Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian pelayanan makam dan penataan makam. Uraian tugas Kepala Sub. Bidang Pelayanan Pemakaman dan Penataan Makam sebagai berikut: a. Merencanakan kegiatan sub bidang pelayanan pemakaman dan penataan makam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme. d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat. e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.


62

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan. g. Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan,

penganalisasian

data

tempat

pemakaman umum milik Pemerintah. h. Melaksanakan rehabilitasi, pembangunan, penataan atau pengembangan

dan

pemeliharaan makam. i. Melakukan

pelayanan

penguburan,

pelayanan

mobil

jenasah,

pelayanan

mayat/jenazah terlantar, registrasi dan pencatatan pengaturan, pemamfaatan pemakaman. j. Mengkoordinasikan tugas kegiatan survey dan menyiapkan data dalam rangka pengembangan penataan makam. k. Mengawasi

pelaksanaan penataan makam meliputi, penanaman pohon-pohon,

tanaman hias dan lampu-lampu disekitar makam dan pembersihan dan pemeliharaan makam. l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja. m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian pelayanan pemakaman dan penataan makam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

22. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan daerah, sesuai bidang fungsi masing-masing berdasarkan dengan keahlian dan kebutuhan. Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KAB.MAROS (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 12 /2012)


63


KEPALA BADAN A. DAVIED SYAMSUDDIN, S.STP, M.Si

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

MUH. HATTA, S.Sos SUB BAGIAN PROGRAM HJ. ASMAWATY, S.Sos,

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM RAMLAH Z, S.Sos, M.Si

SUB BAGIAN KEUANGAN ABBAS

MM BIDANG PENAATAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HJ. NAJATI, S.Sos

RAMLAH Z, BIDANG KEBERSIHAN

BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN Ir. SYAMSUL RIJAL

SUB BIDANG PENAATAN

Drs. A. ZAINUDDIN BM.

LINGKUNGAN

H. MUH. SUBHANG, SP.MM.

SUB BIDANG PEMELIHARAAN KEBERSIHAN H. FAHRUL ISLAM, S.Sos

SUB BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN Drs. M. THAMRIN

BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

SUB BIDANG PEMELIHARAAN TANAMAN DAN PENATAAN TAMAN MULYADI ALI, S.Sos

A. FARIDA NOER, ST. SUB BIDANG PENGELOLAAN PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH L O L O, SE. SUB BIDANG PENGELOLAAN PENCEMARAN KEBISINGAN GANGGUAN DAN PENEGAKAN HUKUM HUSAIN HAJI SOMMENG, ST.

SUB BIDANG PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DARMIATI A. MUHAMMAD, S.Sos

SUB BIDANG KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI ANDI NURAMNAH. ST.

SUB BIDANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENATAAN MAKAM Drs. AHMAD

UPT BONTORAMBA

UPT LABORATORIUM


SUB BIDANG PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU Drs. USMAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH/SAMPAH H. ARIFUDDIN, S.Sos

SUB BIDANG BAKU MUTU LINGKUNGAN DAN STATUS LINGKUNGAN Dra. YUDITH DUAPADANG

64

AGUS ROSWANDI, S.Sos.,M.Si

KTU UPT LABORATORIUM

KTU UPT BONTORAMBA

FATIMA. P, ST.

HAIRUDDIN, S.Sos


4.2.2 Personalia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Maros didukung oleh 98 orang Komposisi kepegawaian BLHKP Kabupaten Maros dapat diihat pada tabel 4.1. di bawah. Untuk mendukung pelaksasanaan tugas pokok dan fungsi di BLHKP terdapat Tenaga Petugas Kebersihan yang bekerja di lapangan, baik yang berada di Bidang Kebersihan, UPTD TPA dan Pemakaman, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 230 orang. Komposisi tenaga petugas kebersihan dan pemakaman dilihat pada tabel 4.1. di bawah.

A

B

C

D

Tabel 4.1.Komposisi Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Maros Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah Pasca Sarjana/S2 7 orang Sarjana/S1 31 orang Sarjana Muda/D3 1 orang SMU/SLTA 32 orang SLTP 8 orang SD 19 orang Berdasarkan Golongan Golongan IV 6 orang Golongan III 30 orang Golongan II 35 orang Golongan I 27 orang Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II B 1 orang Eselon III A 1 orang Eselon III B 4 orang Eselon IV A 13 orang Eselon IV B 2 orang Berdasarkan Pendidikan/Penjenjangan Diklat Pim TK II/Setara Diklat Pim TK III/Setara Diklat Pim TK IV/Setara

5 orang 3 orang - orang

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros 2010-2015

. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

65

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Tabel 4.2. Jumlah Petugas kebersihan Pertamanan dan Pemakaman BLHKP Kabupaten Maros Menurut Pembagian Tugas No 1

Pembagian Tugas

Jumlah

Pengemudi truk sampah

15 Orang

Pengemudi Tangki Penyiram

2 Orang

Operator alat berat

2 Orang

Kernet truk sampah

48 Orang

Kernet Tangki Penyiram

2 Orang

Penyapu Jalan

45 Orang

Petugas Drainase

30 Orang

Petugas TPST

4 Orang

Pengemudi mobil jenazah

2 Orang

Kernet mobil jenazah

2 Orang

Buruh Pengangkut Sampah

35 Orang

Petugas Taman

10 Orang

Petugas makam

3 Orang

Petugas Pasar

20 Orang

Operator Mesin Rumput

10 Orang

Jumlah

230 Orang

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab.Maros 2010 - 2015

4.3.

Kondisi Eksisting

Permasalahan Persampahan

4.3.1 Produksi Sampah Besaran timbulan sampah di Kabupaten

Maros

menggunakan

asumsi timbulan sampah untuk kota kecil sebesar 2,5 Liter per Orang per hari. Sehingga didapatkan potensi timbulan masing

sampah Kecamatan

untuk di

masing-

Kabupaten

Maros

Maros adalah sebagai berikut :


66

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Tabel 4.3. Potensi Timbulan Sampah di Kabupaten Maros No

Kecamatan Mandai

Jumlah Penduduk (Jiwa) 36,440

Timbulan Sampah * ( m³/hari ) 130

1 2

Moncongloe

17,614

63

3

Maros Baru

24,766

88

4

Marusu

25,926

93

5

Turikale

42,580

152

6

LAU

24,886

89

7

Bontoa

27,043

97

8

Bantimurung

28,669

102

9

Simbang

22,693

81

10

Tanralili

25,020

89

11

Tompobulu

14,460

52

12

Camba

12,793

46

13

Cenrana

13,948

50

14

Mallawa

10,949

39

327,787

1.171

TOTAL

*Asumsi timbulan sampah 2,5 L/orang/hari

4.3.2 Kondisi Persampahan Daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Maros baru sebatas sekitar Kota Maros, sumber sampah berasal dari jalan protokol, pemukiman, pusat-pusat perdagangan,

pertokoan,

daerah

komersil,

perkantoran

di

sekitar

instansi

Pemerintahan. Sampah yang terkumpul ini meliputi sampah yang berasal dari daerahdaerah yang dapat dijangkau oleh motor dan truk pengangkut sampah, belum mencapai semua wilayah desa. Berdasarkan hasil survey lapangan, tidak semua wilayah Kabupaten Maros bisa dilayani dengan sistem komunal sehingga mereka untuk mengelola sampahnya secara

individual

dengan

cara

penimbunan

dan

pembakaran. Hal tersebut dimungkinkan karena rata-rata rumah tangga memiliki persil lahan yang cukup luas terutama di bagian belakang rumah.


67

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Tabel 4.4. Wilayah Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Maros Tahun 2013 No

Kecamatan

Desa/Kelurahan

1

Mandai

Hasanuddin

2

Maros Baru

Baju Bodoa

3

Marusu

Marumpa

4

Turikale

Taroada Adatongeng Pettuadae Boribellaya Raya Turikale Alliritenggae

5

Lau

Allepolea Maccini Baji

6

Bantimurung

Kalabirang

Sumber: BLHKP Kab. Maros

Jika dilihat dari daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Maros saat ini maka dapat disimpulkan tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Maros masih rendah (< 50%).


68

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 4.2 Peta Pelayanan Persampahan di Kabupaten Maros Tahun 2013


69


4.3.3 Penyapuan Jalan Merupakan

hal

penting

memperhatikan

praktek operasi penyapuan jalan di suatu kota, mengingat penyapuan jalan sangat menentukan pemandangan

kota

tersebut

secara

umum.

Penyapuan jalan sangat diperlukan terutama di jalur utama dan di pusat kota serta di daerah komersil. Saat ini operasi penyapuan jalan di Kabupaten Maros secara intensif baru wilayah Jalan Poros Kota Kabupaten dan disekitar Jalan Protokol–Protokol didalam Wilayah Ibukota Kabupaten. Operasi penyapuan dilakukan secara manual dengan jumlah total petugas penyapu jalan 45 orang. Sampah hasil sapuan dibawa disimpan pada Bak Sampah dan gerobak dibawa ke lokasi TPS terdekat, selanjutnya diangkut ke TPA. Melihat dari jam kerja (4 jam per hari) dan jumlah tenaga kerja (45 orang) yang dikerahkan untuk menyapu dijalur tersebut, terukur sudah cukup baik walau belum bisa di katakan optimal. Selain memperhatikan operasi penyapuan yang benar, keselamatan kerja dan kesehatan petugas juga perlu diperhatikan. Sebaiknya petugas diberi perlengkapan yang memadai untuk kemudahan pekerjaannya seperti alat bantu untuk memudahkan pekerjaannya. Petugas penyapu sebaiknya menggunakan masker pada saat bekerja untuk menyaring debu agar tidak mengganggu kesehatannya. Pada musim hujan sebaiknya petugas diberi jas hujan, demi kesehatan dan kelancaran tugasnya. Sampah sapuan jalan yang umumnya organik ini harus dipilah antara sampah kering dengan sampah basah. Sampah basahnya dapat langsung dikumpulkan untuk diangkut ke tempat pengomposan, sedangkan sampah keringnya diangkut ke TPA. Pola operasi pengumpulan yang dilakukan saat ini sudah tepat, yaitu sampah di kumpulkan dengan bak sampah/gerobak ke TPS terdekat. Namun untuk mempercepat operasi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas, penggantian kendaraan pengumpul yang semula bak sampah/gerobak, menjadi kendaraan kecil seperti motor sampah. Pola operasi seperti ini baik untuk terus dilaksanakan, namun tujuan lokasinya adalah lokasi pengomposan terdekat.


70

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 4.3 Peta Penyapuan di Kabupaten Maros Tahun 2013


71


4.3.4 Pengangkutan Transportasi hasil pengumpulan sampah ke TPS dan TPA dilakukan dengan menggunakan berbagai kendaraan termasuk motor sampah, truk biasa, dump truk, dan armroll truk dengan container terpisah. Sistem pengangkutan sampah di Kabupaten Depok dilaksanakan dengan pemindahan langsung dari TPS–TPS sampah yang ada, kontainer atau lokasi tertentu yang belum ada TPS atau langsung dari rumah ke rumah atau dari toko/bangunan ke toko/bangunan dengan dump truk yang selanjutnya dibuang atau dibawa ke TPA sampah. Jenis kendaraan yang digunakan adalah Dump truck sebanyak 8 (delapan) unit, Motor Tiga Roda sebanyak 18 unit dan Kontainer Sampah Tertutup 5 unit dilengkapi dengan Arm roll sebanyak 8 (delapan) unit dengan kondisi layak operasional.

Prasarana dan sarana yang ada untuk mengangkut Sampah yang telah dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros dengan serta jumlah ritasi setiap kendaraan adalah sebagai berikut : 1. Diangkut dengan dump truk a. Volume dump truk = 5 M³ b. Volume efektif = 6 M³ c. Jumlah dump truk = 8 unit d. Ritasi dump truk = 2-3 rit/hari/unit 2. Diangkut dengan Arm Roll a. Volume container = 5 M³ b. Volume efektif = 6 M³ c. Jumlah kontainer = 25 unit d. Jumlah Arm Roll = 8 unit e. Ritasi Arm Roll = 2 - 3 rit/hari/unit BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

72

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 3. Diangkut dengan Motor Sampah a. Volume container = 1 M³ b. Volume efektif = 1 M³ c. Jumlah Motor = 25 unit d. Lokasi = Wilayah Kota Maros. e. Ritasi Motor Sampah = 1 - 2 rit/hari/unit


73

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 4.4 Peta Jalur Pelayanan Persampahan di Kabupaten Maros Tahun 2013


74


4.3.5 Pewadahan  Rumah Tangga : untuk pewadahan rumah tangga biasanya menggunakan bin / bak sampah, lubang di pagar, pojokan jalan atau didalam kantong kantong plastik yang diikat dan TPS. Dalam hal ini sampah pada umumnya tidak terpilah, baik antara organik dan an organik bahkan dengan sampah beracun seperti battery misalnya. Pasar; pewadahan di pasar pada umumnya tidak teratur terutama yang berada diluar lokasi. Selain itu kebanyakan kios / los di pasar menggunakan keranjang yang langsung diangkut oleh petugas menuju TPS pasar.  Komersial : Sedangkan dari daerah komersial untuk pewadahan biasanya menggunakan bin/bak sampah besar atau TPS.  Industri : Sampah industri dalam hal ini adalah sampah karyawan.

domestiknya

yaitu

Umumnya

sisa

kegiatan

pewadahannya

menggunakan bin/bak sampah besar yang kemudian dibawa ke TPS. Sedangkan sampah sisa produksi umumnya langsung ditampung oleh pihak yang akan menggunakan Jalan, sungai dan taman; umumnya untuk sampah ini memerlukan penanganan khusus misalnya penyapuan untuk jalan dan taman serta pengerukan sungai. Dibeberapa tempat sudah disediakan bin bin yang terpisah untuk sampah organik (basah/membusuk) dan an organik (kering/tidak membusuk). Sampah sampah semacam ini sebetulnya merupakan beban tersendiri bagi pembiayaan persampahan karena tidak tercover dalam retribusi.  Rumah Sakit : Sampah Rumah Sakit, Puskesmas dan Institusi Kesehatan lainnya terdiri dari sampah domestik dan non domestik berupa sampah medis. Sampah medis umumnya termasuk sampah berbahaya, dapat bersifat infeksius atau benda tajam seperti jarum suntik dan pisau bedah serta racun misalnya obat obatan kadaluwarsa. Sampah domestik biasanya ditempatkan di bin yang tertutup, sedangkan sampah medis diperlakukan seperti yang ada pada peraturan.


75


4.3.6 Karakteristik Sampah Secara umum sampah per Kabupatenan memiliki karakteristik sebagai berikut :  Berdasarkan sifat kimiawinya Berdasarkan sifat kimia unsur pembentuknya, terdapat 2 (dua) katagori sampah yakni : 1. Sampah Organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik atau tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Sampah organik memiliki sifat mudah membusuk misalnya daun-daunan, sayuran, buah-buahan serta sisa makanan. 2. Sampah Anorganik, yaitu sampah yang mengandung senyawa bukan organik sehingga tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah anorganik sifatnya sulit membusuk dan sukar terbiodegrasi seperti plastik, kaca, besi sebagian jenis kertas dan lain-lain.  Berdasarkan Sifat Fisiknya Berdasarkan keadaan fisiknya, sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yakni : 1. Sampah Garbage, yaitu sampah yang terdiri atas bahan organik dan mempunyai sifat mudah membusuk dan terbiodegradasi. Sifat utamanya banyak mengandung air dan cepat terurai dan menimbulkan bau akibat proses fermentasi. Umumnya terdiri atas sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran serta ikan. 2. Sampah Kering, yaitu sampah yang tersusun dari bahan organik dan anorganik yang memiliki sifat lambat atau tidak membusuk, Biasanya selain sampah makanan limbah jenis ini ada yang mudah terbakar misalnya kertas, karton, plastik, kain/tektil, kayu dan lain-lain. Ada yang sulit terbakar misalnya gelas/kaca, kaleng dan logam lainnya. Seperti KabupatenKabupaten lain di Indonesia dan daerah tropis lainnya, sampah di Kabupaten Maros akibat aktifitas penduduk termasuk dalam katagori sampah organik yang cenderung mudah membusuk. Meskipun kandungan organik dari sampah tinggi, keadaannya/bentuknya tidak cukup ekonomis untuk dipisahkan guna pengomposan. Kebanyakan sisa plastik yang ada di aliran sampah tidak dalam bentuk yang normal untuk di daur ulang di Indonesia.


76


4.4.

Tempat

Pemprosesan

Pemprosesan Akhir Sampah ( TPA )

Akhir Sampah

(TPA) Kabupaten Maros terletak di Kecamatan

Mandai. Dusun Bontoramba mulai dibangun tahun 1992 dan dioperasionalkan tahun 1993 dengan system open dumping pada areal ±4 ha termasuk sarana dan prasarananya. Pengelolaan TPA dilaksanakan UPTD dibawah jalur koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros. Spesifikasi TPA sampah saat ini : 1. Letak lokasi = Dusun Bontoramba, Desa Bonto Mate‟ne, Kec. Mandai 2. Luas areal = ± 4 ha 3. Jarak terhadap pemukiman = 1 km 4. Jarak terhadap pusat Kabupaten = ±15 km Masyarakat Kabupaten Maros yang belum mendapatkan pelayanan persampahan, hingga saat ini masih membuang sampah dengan cara : 1. Ke sungai 2. Ke jalan dan tanah kosong 3. Ditimbun dalam tanah 4. Dibakar dan lain-lain


77


Gambar 4.5 Peta Lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Bontoramba di Kabupaten Maros


78


4.5.

Pembiayaan Sumber utama pembiayaan pengelolaan kebersihan/persampahan Kabupaten

Maros adalah APBD Kabupaten Maros. Anggaran pengelolaan kebersihan Kabupaten Maros dua tahun berturut–turut adalah sebagai berikut :  Anggaran pengelolaan kebersihan Kabupaten Maros tahun 2012 sebesar Rp. 1.127.077.500.- dengan rincian terdiri dari : 1. Biaya Operasional & Pemeliharaan Sarana & Prasarana : Rp 448.827.500,2. Biaya Operasional Pemeliharaan Kebersihan : Rp 678.250.000, Anggaran pengelolaan kebersihan Kabupaten Maros tahun 2013 sebesar Rp. 3.881.258.000.- dengan rincian terdiri dari : 1. Biaya Operasional & Pemeliharaan Sarana & Prasarana : Rp 899.458.000,2. Biaya Operasional Pemeliharaan Kebersihan : Rp 2.981.800.000,Selain dari APBD Kabupaten Maros pengelolaan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Maros telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampah/Kebersihan Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah sebagai berikut : A. Bangunan Rumah Tangga

Rp. 5.000.-/bulan

B. Perdagangan 1. Kios

Rp. 5.000,-/bulan

2. Ruko

Rp. 7.500,-/bulan

3. Pedagang Kaki Lima

Rp. 3.000,-/bulan

C. Rumah Makan/Warung 1. Restoran

Rp. 15.000,-/bulan

2. Rumah Makan

Rp. 10.000,-/bulan

3. Warung

Rp. 5.000,-/bulan

D. Hotel/Penginapan/Losmen 1. Penginapan / Losmen

Rp. 20.000,-/bulan

2. Hotel Melati

Rp. 30.000,-/bulan

3. Hotel Berbintang

Rp. 100.000,-/bulan

E. Tempat Pelayanan Medis 1. Rumah Sakit Umum

Rp. 50.000,-/bulan

2. Puskesmas

Rp. 20.000,-/bulan

3. Rumah Bersalin

Rp. 20.000,-/bulan


79

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 4. Tempat Praktek Dokter

Rp. 20.000,-/bulan

F. Perusahaan/Pabrik 1. Industri Kecil

Rp. 20.000,-/bulan

2. Industri Besar

Rp. 100.000,-/bulan

G. Kantor

Rp. 20.000,-/bulan

H. Kendaraan buang sampah langsung ke TPA 1. Mobil Besar ( 6 roda )

Rp. 100.000,-/1 x buang

2. Mobil Kecil ( Kijang )

Rp. 50.000,-/1 X buang

I. Penyelenggaraan kegiatan sampah langsung ke TPA 1. Hajatan

Rp. 50.000,-/kegiatan

2. Pertunjukkan

Rp. 50.000,-/kegiatan

3. Pameran

Rp. 50.000,-/hari


80


5.1.

Pengertian

Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA)

Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Selama ini masih banyak persepsi keliru tentang TPA yang sering dianggap hanya sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan banyak pemerintah daerah merasa sayang untuk mengalokasikan pendanaan bagi penyediaan fasilitas di TPA yang dirasakan kurang diprioritaskan dibandingkan dengan penggunaan sektor lainnya. Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sedang yang lainnya lebih lambat; bahkan beberapa jenis sampah tidak berubah sampai puluhan tahun; misalnya pastik. Hal ini memberikan gambaran bahwa setelah TPA selesai digunakanpun masih ada proses yang berlangsung dan menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan. Karenanya masih diperlukan pengawasan terhadap TPA yang telah ditutup.


81


5.2.

Metode Pembuangan Sampah Pembuangan sampah mengenal beberapa metode dalam pelaksanaannya yaitu :

5.2.1 Open Dumping Open Dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi dan dibiarkan terbuka tanpa pengaman lalu ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Masih ada Pemda yang menerapkan sistem seperti ini karena alasan keterbatasan sumber daya (manusia, dana, dll) Cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran ligkungan yang ditimbulkannya seperti : 1. Perkembangan vektr penyakit seperti lalat, tikus, dll 2. Polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan. 3. Polusi air akibat lindi (cairan sampah) yang timbul. 4. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor 5.2.2 Controll Landfill Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Di Indonesia, metode control landfill dianjurkan untuk ditetapkan di kota sedang dan kota kecil. Untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas diantaranya : 1. Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan 2. Saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan 3. Pos pengendalian operasional 4. Fasilitas pengendalian gas metan 5. Alat berat

5.2.3 Sanitary landfill Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat


82

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros diminimalkan. Namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini sehingga sampai saat ini baru dianjurkan untuk kota – kota besar dan metropolitan.

5.3.

Persyaratan

Lokasi TPA

Mengingat besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPA seperti tercantum dalam SNI dan UU RI No.18 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pemprosesan

Akhir

Sampah

dan

yang

diantaranya

dalam

kriteria

regional

dicantumakan: 1. Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan gempa, dll) 2. Bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kedalaman air tanah kurang 3. Meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air (dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukkan teknologi) 4. Bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20%) 5. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan penerbangan di bandara (jarak minimal 1,5 – 3 meter) 6. Bukan daerah/kawasan yang dilindungi.

5.4.

Jenis

dan Fungsi Fasilitas TPA

Untuk dapat dioperasikan dengan baik maka TPA perlu dilengkapi dengan Prasarana dan sarana yang meliputi: 5.4.1 Prasarana Jalan A. Jalan Masuk/Jalan Penghubung Jalan masuk atau jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan lokasi TPA dengan jaringan jalan kota (jalan utama). Prasarana dasar ini sangat menentukan keberhasilan pengoperasian TPA. Semakin baik kondisi jalan ke TPA akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga efisiensi keduanya menjadi tinggi. Konstruksi jalan TPA cukup beragam disesuaikan dengan kondisi setempat sehingga dikenel jalan TPA dengan konstruksi : 

Hotmix BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

83

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 

Beton



Aspal



Perkerasan sirtu



Kayu

Dalam hal ini TPA perlu dilengkapi dengan : 

Jalan masuk/akses yang menghubungkan TPA dengan jalan umum yang telah tersedia.



Jalan penghubung yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain dalam wilayah TPA.



Jalan operasi/kerja yang diperlukan oleh kendaraan pengangkut menuju titik pembongkaran sampah.



Pada TPA dengan luas dan kapasitas pembuangan yang terbatas biasanya jalan penghubung dapat juga berfungsi sekaligus sebagai jalan kerja (operasi).

Adapun kriteria jalan masuk ke lokasi TPA adalah sebagai berikut : 

Merupakan jalan 2 arah.



Kecepatan rencana kendaraan yang melintasi maksimum 30 km/jam.



Lebar perkerasan jalan minimum 8 m dan bahu jalan minimum 2 m (minimum ROW 12 m).



Kemiringan melintang 2%.



Kemiringan memanjang +1 o/oo (datar) dan elevasi jalan diatas HHWL.



Konstruksi tidak permanent dengan tekanan gendar rencana maksimum 8 ton. Mengingat

kondisi

pondasi

dasar

jalan

masih

mengalami

penurunan

(settlement), disarankan memakai konstruksi paving sehingga memudahkan dalam perbaikan badan jalan. Jalan dapat dirubah menjadi permanent apabila daya dukung tanah sudah stabil. B. Jalan Kerja Jalan kerja merupakan jalan operasioanal yang berfungsi sebagai lintasan kendaraan angkutan truk sampah untuk dapat sedekat mungkin dengan lokasi penimbunan sampah. Kriteria jalan kerja untuk lokasi TPA adalah sebagai berikut : 

Merupakan jalan 2 arah dengan sistem cul de sac.



Lebar badan jalan 4 m dan lebar bahu jalan minimum 1 m.



Pada tempat-tempat tertentu bahu jalan diperlebar untuk dimanfaatkan sebagai lokasi penurunan sampah (tipping area).



Kemiringan melintang 2% BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

84


Kemiringan memanjang +10/00 (datar) dan elevansi jalan diatas HHWL.



Kecepatan truk rencana 20 km/jam.



Konstruksi tidak permanent dengan tekanan gandar rencana maksimum 8 ton. Mengingat kondisi pondasi dasar jalan yang masih mengalami penurunan (settlement), disarankan memakai konstruksi paving sehingga memudahkan dalam perbaikan badan jalan. Jalan dapat dirubah menjadi permanent apabila daya dukung tanah sudah stabil.

5.4.2 Prasarana Drainase Drainase di TPA berfungsi untuk Mengendalikan limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah. Seperti diketahui, air hujan merupakan faktor utama terhadap debit lindi yang dihasilkan. Semakin kecil rembesan air hujan yang masuk ke timbunan sampah akan semakin kecil pula debit lindi yang dihasilkan yang pada gilirannya akan memperkecil kebutuhan unit pengolahannya. Secara teknik drainase TPA dimaksudkan untuk menahan limpasan aliran air hujan dari luar TPA agar tidak masuk ke dalam area timbunan sampah. Drainase penahan ini umumnya dibangun di sekeliling blok atau zona penimbunan. Selain itu, untuk lahan yang telah ditutup tanah, drainase TPA juga dapat berfungsi sebagai penangkap aliran limpasan air hujan yang jatuh diatas timbunan sampah tarsebut Untuk itu permukaan tanah penutup harus dijaga kemiringannya mengarah pada saluran drainase. Kriteria sistem drainase adalah sebagai berikut : A. Drainase Jalan Berada di sisi jalan sepanjang jalan penghubung yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan dengan kriteria sebagai berikut : 

Merupakan saluran semi permanent atau permanent.



Diberikan konstruksi penahan lonsor.



Kemiringan saluran +0,5%

B. Drainase Lahan TPA Saluran drainase ini berfungsi agar limpasan air permukaan, air tanah dan aliran air tanah mengalir ke dalam bangunan pengolahan leachate untuk diolah terlebih dahulu sebelum mengalir ke badan air penerima. Adapun kriteria drainase lahan adalah sebagai berikut : 

Merupakan saluran semi permanent atau permanent.



Diberi konstruksi penahan longsor.


85


Dinding saluran bersifat kedap air sehingga tidak terjadi infiltrasi ke arah samping.



Periode ulang hujan didesain untuk 5 tahun.

5.4.3 Fasilitas Penerimaan Fasilitas penerimaan dimaksudkan sebagai tempat penerimaan sampah yang datang, pencatatan data dan pengaturan kedatangan truk sampah. Pada umumnya fasilitas ini dibangun berupa pos pengendali di pintu masuk TPA. Pada TPA besar dimana kasitas pembuangan telah melampaui 50 ton/hari maka dianjurkan pengunaan jembatan timbangan untuk efisiensi dan ketepatan pendapatan. Sementara TPA kecil bahkan dapat memanfaatkan pos fasilitas tersebut sekaligus sebagai kantor TPA sederhana dimana kegiatan administrasi ringan dapat dijalankan.

5.4.4 Lapisan Kedap Air Lapisan kedap air berfungsi untuk mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Untuk lapisan ini harus dibentuk diseluruh permukaan dalam TPA baik dasar maupun dinding. Bila tersedia ditempat, tanah lempung setebal ±50 cm merupakan alternatif yang baik sebagai lapisan kedap air. Namun bila tidak dimungkinkan, dapat diganti dengan lapisan sintetis lainnya dengan konsekuensi biaya yang relatif tinggi.

5.4.5 Lapisan Tanah Penutup Idealnya tanah untuk penutup timbunan sampah harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Tanah penutup harian tebal = 15 cm padat dengan exposure time antara 0 – 7 hari. 2. Tanah penutup antara tebal = 30 cm padat dengan exposure time antara 7 – 365 hari. 3. Tanah penutup akhir tebal = 50 cm dengan exposure time lebih dari 365 hari.

5.4.6 Fasilitas Penanganan Gas Gas yang terbentuk di TPA umumnya berupa gas karbon dioksida dan metan dengan komposisi hampir sama disamping gas-gas lain yang sangat sedikit jumlahnya. Kedua gas tersebut memiliki potensi besar dalam proses pemanasan global terutama gas metan, karenanya perlu dilakukan pengendalian agar gas tersebut tidak dibiarkan lepas bebas ke atmosfer. Untuk itu perlu dipasang pipa ventilasi agar gas dapat keluar dari timbunan sampah pada titik-titik tertentu. Untuk ini, perlu diperhatikan kualitas dan kondisi tanah penutup TPA. Tanah penutup yang porous atau banyak memiliki rekanan akan menyebabkan gas lebih mudah lepas ke udara bebas. Pengolahan gas BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

86

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros metan dengan cara pembakaran sederhana dapat menurunkan potensi dalam pemanasan global. Untuk pengamanan lingkungan diperlukan usaha pengendalian gas, berupa : Pengamanan selama pengoperasian berupa saluran ventilasi. Saluran ventilasi berupa pipa PVC diameter 10 cm yang diberikan banyak lubang pada dinding-dinding bukit lapisan tanah penutup. Pengamanan pasca pengoperasian (setelah mencapai bukit akhir) merupakan : 1. Lanjutan saluran ventilasi selama pengoperasian. 2. Panjang pipa tegak 2 m di atas bukit akhir. 3. Setiap pembukaan lahan dipasang 2 buah ventilasi yang dipasang di tengahtengah. 4. Antar pipa ventilasi dipasang berjarak 20 meter di atas tanah penutup antara.

5.4.7 Fasilitas Penanganan Lindi Lindi merupakan air yang terbentuk dalam timbunan sampah yang melarutkan banyak sekali senyawa yang memiliki kandungan pencemar khususnya zat organik yang sangat tinggi. Lindi sangat berpotensi menyebabkan pencemaran air baik air tanah maupun permukaan sehingga perlu ditangani dengan baik. Tahap pertama pengamanan adalah dengan membuat fasilitas pengumpul lindi yang dapat terbuat dari perpipaan berlubang-lubang, saluran pengumpul maupun pengaturan kemiringan dasar TPA, sehingga lindi secara otomatis begitu mencapai dasar TPA akan bergerak sesuai kemiringan yang mengarah pada titik pengumpulan yang disediakan. Tempat pengumpulan lindi umumnya berupa kolam penampung yang ukurannya dihitung berdasarkan debit lindi dan kemampuan unit pengolahannya. Aliran lindi ke dan dari kolam pengumpul secara gravitasi sangat menguntungkan, namun bila topografi TPA tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan cara pemompaan. Pengolahan

lindi

dapat

menerapkan

beberapa

metode

diantaranya:

Penguapan/evaporasi terutama untuk daerah dengan kondisi iklim kering, sirkulasi lindi ke dalam timbunan TPA untuk menurunkan baik kuantitas maupun kualitas pencemarnya, atau pengolahan biologis seperti halnya pengolahan air limbah. Dasar perencanaan bangunan pengolahan leachate ini, seperti dikemukakan di atas adalah pertimbangan aspek ekonomi terhadap biaya investasi, operasi serta pemeliharaan selain pertimbangan terhadap ketersediaan lahan untuk pembangunan bangunan pengolahan leachate (BPL).


87

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros A. Unit Proses Anaerobik Unit proses anaerobik berfungsi untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik karbon (BOD dan COD) yang relatif tinggi yaitu diatas 1500 mg/liter, sehingga akan mengurangi kebutuhan oksigen (O2) yang tinggi pada proses pengolahan selanjutnya, yaitu pada unit proses fakultatif. Desain teknis proses anaerobik ini umumnya berbentuk bak atau kolam penampung yang menerima influent leachate dari lahan pembuangan. Desain kolam ini berbentuk persegi panjang/kolam dengan kedalaman 3–4 meter. Dari unit ini selanjutnya leachate dialirkan ke unit pengolahan fakultatif dengan sistem pengaliran gravitasi. Kinetika pemisahan BOD dalam anaerobik pada prinsipnya sama dengan konvensional anaerobik digester. Apabila terdapat kekurangan data maka dapat digunakan metoda empiris berdasarkan pada kualitas BOD per-hari, per-unit volume : V = Li Q / v Dimana : V = Pembebanan volumetrik BOD, gr/m3/hari Li = Konsentrasi BOD influent, mg/liter Q = Aliran rata-rata influent, m3/hari V = Volume kolam, m3 B. Unit Fakultatif Unit proses fakultatif berfungsi untuk menguraikan kandungan bahan pencemaran organik yang masih mengandung senyawa organik karbon (BOD dan COD) yang cukup tinggi yaitu 250 – 400 mg/liter sehingga memenuhi persyaratan influent untuk diolah pada unit proses maturasi. Desain teknis unit proses fakultatif ini umumnya berbentuk kolam penampungan yang menerima influent leachate dari unit proses anaerobik. Desain untuk bak ini berupa kolam penampungan yang berbentuk empat persegi panjang dengan kedalaman 1–2 meter. Dari unit ini selanjutnya leachater dialirkan ke unit proses pengolahan maturasi dengan sistem pengaliran secara gravitasi. Metoda yang akan dipakai berdasarkan pada pembebanan areal BOD (S), yaitu kunatitas BOD per-hari di dalam kolam per-unit luas permukaan. S = 10 Li Q / A Dimana : S = Areal pembebanan BOD, kg/ha/hari A = Luas kolam, m2 BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

88

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Li = Konsentrasi BOD influent, mg/liter Q = Aliran rata-rata influent, m3/hari Nilai maksimum S yang dapat dipakai untuk desain, merupakan fungsi dari temperatur yang didapat dari data hasil analisa performasi kolam fakultatif yang ada di semua tempat. Disarankan desain berdasarkan pada hubungan antara : A = Li Q / 2 (T – 6) Persentase pemisahan BOD pada unit fakultatif pada umumnya antara (70 – 80%). Efluent BOD diatas 100 meter mg/liter menunjukan kondisi kolam bersifat aerobik. Pemisahan

dan

penguraian

(pematangan)

senyawa

organik

dan

kandungan

mikroorganisme pathogen lebih lanjut terjadi dalam unit proses maturasi. Dalam kolam fakultatif yang mengolah leachate baru, lapisan lumpur terbentuk pada dasar kolam. Kurang lebih 30% dari influent BOD dipisahkan sebagai methan dari cairan lumpur tersebut. Kolam fakultatif harus sudah dikuras apabila lumpur sudah mencapai ¼ nya, yang juga sama seperti kolam anaerobik, kecepatan akumulasi lumpur adalah 0,004 m3 dari debit yang masuk per-tahun. Kolam fakultatif yang menerima effluent dari kolam anaerobik umumnya tidak membutuhkan pengurasan. C. Unit Maturasi Unit proses maturasi berfungsi untuk menguraikan lebih sempurna (pematangan) sisa kandungan bahan pencemar organik yang mengandung senyawa organik karbon (BOD dan COD) dari effluent unit proses fakultatif, sehingga memenuhi persyaratan effluent untuk dapat di buang ke badan air penerima (BAP) yang ada sekitar lokasi TPA. Desain teknis unit proses maturasi ini umumnya berbentuk kolam penampungan yang menerima influent leachate dari proses fakultatif. Desain untuk unit ini berupa kolam penampungan berbentuk empat persegi panjang dengan kedalaman 1-2 meter, dimana panjang (p), berbanding lebar (l) adalah (2/3 : 1), dengan kemiringan tanggul pinggiran sebesar (1 : 3), tanggul dilindungi dari bahaya erosi dengan menempatkan beton precast pada level permukaan air. Beberapa prosedur desain untuk kolam masturasi, umumnya mempunyai kedalaman antara 1-2 meter. Waktu detensi dalam kolam maturasi umumnya dalam rentang 10 hari. Pada dasarnya dengan waktu detensi 5-10 hari, secara normal akan dapat memisahkan BOD dari effluent kolam fakultatif antara 60-100 mg/liter menjadi dibawah 30 mg/liter. Dalam perencanaan unit proses ini, dasar kolam harus bersifat tidak meresapkan (impermeable). Pembangunan kolam di daerah yang mempunyai tanah bersifat mudah


89

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros menyerap air, dasar kolam harus dilapisi dengan lapisan kedap sebagai bahan pelapis (lining system).

5.4.8 Umur TPA/Kebutuhan Lahan Sesuai dengan kriteria desain, umur lahan TPA minimal 5 tahun. Adapun ketinggian timbunan sampah direncanakan 5 meter dari permukaan badan jalan. Luas lahan yang diperlukan dapat ditentukan dengan rumus-rumus berikut : 1. Volume sampah yang akan ditimbun A=BxC Dimana : A = Jumlah sampah yang akan dibuang (kg/hari) B = Jumlah penduduk (orang) C = Timbunan sampah (kg/orang/hari) 2. Volume sampah yang telah dipadatkan D=ExA Dimana : D = volume sampah yang telah dipadatkan (m3/hari) E = Volume sampah yang akan dibuang (m3/hari) A = Faktor pemadatan (kg/m3) 3. Luas lahan yang diperlukan per-tahun Berdasarkan asumsi rata-rata ketinggian sampah yang telah dipadatkan F dan perbandingan tebal lapisan tanah penurup dan tebal sampah 1 : 4, maka luas lahan yang diperlukan setiap tahun G = D x 365 x 1,25F Dimana : G = luas lahan TPA yang diperlukan per-tahun (m2) D = Volume sampah padat (m3/hari) F = Ketinggian lapisan sampah (m). 4. Kebutuhan lahan total H=GxIxJ Dimana : H = Luas total lahan (m2) I = Umur lahan (tahun) J = Ratio luas lahan total dengan luas lahan efektif (minimum 1,2)

5.4.9 Rencana Timbunan Sesuai dengan daya dukung tanah yang ada, tinggi timbunan sampah maksimum 5 meter dari elevasi rencana jalan. Ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut :


90

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 1. Kemiringan lereng timbunan adalah 1:3 atau 33% atau 18,5%. 2. Kemiringan pada bidang timbunan dibuat maksimum 1%. Di atas timbunan akhir setelah diberi lapisan penutup akhir ditanami vegetasi agar timbunan menjadi lebih stabil serta menahan erosi.

5.4.10 Alat Berat Alat berat yang sering digunakan di TPA umumnya berupa: bulldozer, excavator dan loader. Setiap jenis peralatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam operasionalnya. Bulldozer sangat efisien dalam operasi peratan dan pemadatan tetapi kurang dalam kemampuan penggalian. Excavator sangat efisien dalam operasi penggalian tetapi kurang dalam perataan sampah. Sementara loader sangat efisien dalam pemindahan baik tanah maupun sampah tetapi kurang dalam kemampuan pemadatan. Untuk TPA kecil disarankan dapat memiliki bulldozer atau excavator; sementara TPA yang besar umumnya memiliki ketiga jenis alat berat tersebut.

5.4.11 Penghijauan Penghijauan lahan TPA diperlukan untuk

beberapa

maksud

diantaranya

peningkatan estetika lingkungan, sebagai buffer zone untuk pencegahan bau dan lalat yang berlebihan. Untuk itu perencanaan daerah penghijauan ini perlu pertimbangan letak dan jarak kegiatan masyarakat di sekitarnya (pemukiman, jalan raya, dll)

5.4.12 Pagar Keliling dan Green Belt Pagar keliling dapat berupa pagar duri atau pagar hidup. Pagar keliling direncanakan dipasang pada batas lahan TPA. Untuk daerah green belt, jenis tanaman harus dipilih berupa tanaman keras yang sesuai dan dapt tumbuh di daerah gambut. Tanaman ini sudah harus ditanam dan tumbuh dengan baik sebelum operasi TPA dilaksanakan.

5.4.13 Fasilitas Penunjang Beberapa fasilitas penunjang masih diperlukan untuk membantu pengoperasian TPA yang baik diantaranya : pemadam kebakaran, mesin pengasap (mist blower), kesehatan/keselamatan kerja, toilet, dll.

5.5.

Teknik

Operasional TPA

5.5.1 Persiapan Lahan TPA Sebelum lahan TPA diisi dengan sampah maka perlu diadakan penyiapan lahan agar kegiatan pembuangan berikut dapat berjalan dengan lancar. Penutupan lapisan kedap air dengan lapisan tanah setempat yang dimaksudkan untuk mencegah BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

91

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros terjadinya kerusakan lapisan tersebut akibat operasi alat berat di atasnya. Umunya diperlukan lapisan tanah setebal 50 cm yang dipadatkan di atas lapisan kedap air tersebut. Persediaan tanah penutup perlu disiapkan di dekat lahan yang akan dioperasikan untuk membantu kelancaran penutupan sampah terutama bila operasional dilakukan secara sanitary landfill. Peletakan tanah harus memperhatikan kemamapuan operasi alat berat yang ada. Beberapa kegiatan penyiapan lahan tersebut meliputi: A. Tahap Operasi Pembuangan Kegiatan operasi pembuangan sampah secara berurutan akan meliputi : 1. Penerimaan sampah di pos pengendalian dimana sampah diperiksa, dicatat dan diberi informasi mengenai lokasi pembongkaran. 2. Pengangkutan sampah dari pos penerimaan ke lokasi sel yang dioperasikan dilakukan sesuai rute yang diperintahkan. 3. Pembongkaran sampah dilakukan dititik bongkar yang telah ditentukan dengan manuver kendaraan sesuai petunjuk pengawas. 4. Perataan sampah oleh alat berat yang dilakukan lapis demi lapis agar tercapai kepadatan optimum yang diinginkan. Dengan proses pemadatan yang baik dapat diharapkan kepadatan sampah meningkat hampir dua kali lipat. 5. Pemadatan sampah oleh alat berat untuk mendapatkan timbunan sampah yang cukup padat sehingga stabilitas permukaannya dapat diharapkan untuk menyangga lapisan berikutnya. 6. Penutupan sampah dengan tanah untuk mendapatkan kondisi operasi controll atau sanitary landfill. B. Pengaturan lahan Seringkali TPA tidak diatur dengan baik, Pembongkaran sampah di sembarang tempat dalam lahan TPA sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik, disamping sulit dan tidak efisiennya pelaksanaan pengerjaan peralatan, pemadatan dan penutupan sampah tersebut. Agar lahan TPA dapat dimanfaatkan dengan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan yang baik yang mencangkup : 1. Pengaturan sel Sel merupakan bagian dari TPA yang digunakan untuk menampung sampah satu periode operasi terpendek sebelum ditutup dengan tanah. Pada sistem sanitary landfill, periode operasi terpendek adalah harian yang berarti bahwa satu sel adalah bagian dari lahan yang digunakan untuk menampung sampah selama satu hari. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

92

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Semantara untuk control landfill satu sel adalah untuk menaampung sampah selama 3 hari, atau 1 minggu, atau periode operasi terpendek yang dimungkinkan. Dianjurkan periode operasi adalah 3 hari, berdasarkan pertimbangan waktu penetasan telur lalat yang rata–rata mencapai 5 hari, dengan asumsi bahwa sampah telur berumur 2 hari saat ada di TPS sehingga belum menetas perlu ditutup tanah agar telur/larva muda segera mati.  Untuk pengaturan sel perlu diperhatikan beberapa faktor:  Lebar sel sebaiknya berkisar antara 1,5–3 lebar blade alat berat agar manuver alat berat dapat lebih efisien.  Ketebalan sel sebaiknya antara 2–3 meter. Ketebalan terlalu besar akan menurunkan stabilitas permukaan, semantara terlalu tipis menyebabkan pemborosan tanah penutup.  Panjang sel dihitung berdasarkan volume sampah padat dibagi dengan lebar dan tebal sel.  Sebagai contah bila volume sampah padat adalah 150 m3/hari, tebal sel direncanakan 2m, lebar direncanakan 3m, maka panjang sel adalah 150/(3X2) = 25 m.  Batas sel harus dibuat jelas dengan pemasangan patok–patok dan tali agar operasi penimbunan sampah dapat berjalan dengan lancar. 2. Pengaturan Blok Blok operasi merupakan bagian dari lahan TPA yang digunakan untuk penimbunan sampah selama periode operasi menengah misalnya 1 atau 2 bulan. Karenanya luas blok akan sama dengan luas sel dikalikan perbandingan periode operasi menengah dan pendek. Sebagai contoh bila sel harian berukuran lebar 3 meter dan panjang 25 meter maka blok opersi bulanan akan mencapai 30 X 75 m2 = 2. 250 m2. 3. Pengaturan Zona Zona operasi merupakan bagian dari lahan TPA yang digunakan untuk jangka waktu panjang misal 1–3 tahun, sehingga luas zona operasi akan sama dengan luas blok operasi dikalikan dengan perbandingan periode operasi panjang dan menengah. Sebagai contoh bila blok operasi bulanan memiliki luas 2.250 m2 maka zona operasi tahunan akan menjadi 12 X 2.250 = 2,7 ha.


93


5.5.2 Persiapan Sel Pembuang Sel pembuangan yang telah ditentukan ukuran panjang, lebar dan tebalnya perlu dilengkapi dengan patok–patok yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk membantu petugas/operator dalam melaksanakan kegiatan pembuangan sehingga sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa pengaturan perlu disusun dengan rapi diantaranya : 1. Peletakan tanah tertutup 2. Letak titik pembongkaran sampah dari truk 3. Manuver kendaraan saat pembongkaran

5.5.3 Pembongkaran Sampah Letak titik pembongkaran harus diatur dan diinformasikan secara jelas kepada pengemudi truk agar mereka membuang sampah pada titik yang benar sehingg proses berikutnya dapat dilaksanakan dengan efisien. Titik bongkar umumnya diletakan di tepi sel yang sedang diopeasikan dan berdekatan dengan jalan kerja sehingga kendaraan truk dapat dengan mudah mencapainya. Beberapa pengalaman menunjukan bahwa titik bongkar yang sulit dicapai pada saat hari hujan akibat licinnya jalan kerja. Hal ini perlu diantisipasi oleh penanggung jawab TPA agar tidak terjadi. Jumlah titik bongkar pada setiap sel ditentukan oleh beberapa faktor : 1. Lebar sel 2. Waktu bongkar rata – rata 3. Frekuensi kedatangan truk pada jam puncak harus diupayakan agar setiap kendaraan yang datang dapat segera mencapai titik bongkar dan melakukan pembongkaran sampah agar efisien kendaraan dapat dicapai. 5.5.4 Perataan dan Pemadatan Sampah Perataan dan pemadatan sampah dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi pemanfaatan lahan yang efisien dan stabilitas permukaan TPA yang baik. Kepadatan sampah yang tinggi di TPA akan memerlukan volume lebih kecil sehingga daya tampung TPA

bertambah,

sementara

permukaan

yang

stabil

akan

sangat

mendukung

penimbunan lapis berikutnya. Pekerjaan perataan dan pemadatan sampah sebaikmya dilakukan dengan memperhatikan efisiensi operasi alat berat. Pada TPA dengan intensitas kedatangan truk yang tinggi, perataan dan pemadatan perlu segera dilakukan setelah sampah dibongkar. Penundaan pekerjaan ini akan menyebabkan sampah menggunung sehingga pekerjaan perataannya akan kurang efisien dilakukan. Pada TPA dengan frekwensi kedatangan truk yang rendah maka perataan dan pemadatan sampah dapat dilakukan secara periodik, misalnya pagi dan BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

94

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros siang. Perataan dan pemadatan sampah perlu dilakukan dengan memperhatikan kriteria pemadatan yang baik, seperti : 1. Peratan dilakukan lapis demi lapis. 2. Setiap lapis diratakan sampah setebal 20 cm – 60 cm dengan cara mengatur ketinggian blade alat berat. 3. Pemadatan sampah yang telah rata dilakukan dengan menggilas sampah tersebut 3 – 5 kali. 4. Perataandan pemadatan dilakukan sampai ketebalan sampah mencapai ketebalan rencana.

5.5.5 Penutupan Tanah Penutupan TPA dengan tanah mempunyai fungsi/maksud : 1. Untuk memotong siklus hidup lalat, khususnya dari telur menjadi lalat 2. Mencegah perkembangan tikus 3. Mengurangi rembesan air hujan yang akan membentuk lindi 4. Mengurangi bau 5. Mengisolasi sampah dan gas yang ada 6. Menambah kestabilan permukaan 7. Meningkatkan estetika permukaan Frekuensi penutupan sampah dengan tanah disesuaikan dengan metode/ teknologi yang diterapkan. Penutupan sel sampah pada sistem sanitary landfill dilakukan setiap hari, sementara pada control land fill dianjurkan 3 hari sekali. Ketebalan tanah penutup yang perlu dilakukan adalah : 1. Untuk penutupan sel (sering disebut dengan penutupan harian) adalah dengan lapisan tanah padat setebal 20 cm 2. Untuk penutupan antara (setelah 2–3 lapis sel harian) adalah tanah padat setebal 30 cm. 3. Untuk penutupan terakhir yang dilakukan pada saat suatu blok pembuangan telah terisi penuh, dilapisi dengan tanah padat setebal minimal 50 cm.

5.5.6 Pemeliharaan TPA Pemeliharan TPA dimaksudkan untuk menjaga agar setiap prasarana dan sarana yang ada selalu dalam kondisi siap operasi dengan unjuk kerja yang baik. Seperti halnya program pemeliharaan lazimnya maka sesuai tahapannya perlu diutamakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan melaksanakan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan korektif dimaksudkan untuk BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

95

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros segera melakukan perbaikan kerusakan–kerusakan kecil agar tidak berkembang menjadi komplek dan besar. A. Pemeliharaan alat bermesin (alat berat, pompa, dll) Alat berat dan peralatan bermesin seperti pompa air lindi sangat vital bagi operasi TPA sehingga kehandalan dan unjuk kerjanya harus dipelihara dengan prioritas tinggi. Buku manual pengoperasian dan pemeliharaan alat berat harus selalu dijalankan dengan benar agar peralatan tersebut terhindar dari kerusakan. Kegiatan perawatan seperti penggantian minyak pelumas baik mesin maupun transmisi harus diperhatikan sesuai ketentuan pemeliharaannya. Demikian pula dengan pemeliharaan komponen seperti baterai, filter – filter, dan lain – lain tidak boleh dilalaikan ataupun dihemat seperti banyak diakukan. B. Pemeliharaan Jalan Kerusakan jalan TPA umumnya dijumpai pada ruas jalan masuk dimana kondisi jalan bergelombang maupun berlubang yang disebabkan oleh beratnya beban truk sampah

yang

melintasinya. Jalan yang

berlubang/bergelombang

menyebabkan

kendaraan tidak dapat melintasinya dengan lancar sehingga terjadi penurunan kecepatan yang berarti menurunnya efisiensi pengangkutan, disamping itu beberapa komponen seperti kopling,rem,dan lain-lain lebih cepat aus. Keterbatasan dana dan kelembagaan untuk pemeliharaan seringkali menjadi kendala perbaikan sehingga kerusakan jalan dibiarkan berlangsung lama tanpa disadari telah menurunkan efisiensi pengangkutan. Hal ini sebaiknya diantisipasi dengan melengkapi manajemen TPA dengan kemampuan memperbaiki kerusakan jalan sekalipun bersifat temporer seperti misalnya perkerasan dengan pasir dan batu. Bagian lain yang juga sering mengalami kerusakan dan kesulitan adalah jalan kerja dimana kondisi jalan temporer tersebut memiliki kestabilan yang rendah khususnya bila dibangun di atas sel sampah. Cukup banyak pengalaman memberi contoh betapa jalan kerja yang tidak baik telah menimbulkan kerusakan batang hidrolis pendorong bak pada dump truck terutama bila pengemudi memaksa membongkar sampah pada saat posisi kendaraan tidak rata/horizontal. Jalan kerja di banyak TPA juga memiliki faktor kesulitan lebih tinggi pada saat hari hujan. Jalan yang licin menyebabkan truk sampah sulit bergerak dan harus dibantu oleh alat berat, sehingga secara keseluruhan menyebabkan waktu operasi pengangkutan di TPA menjadi lebih panjang dan pemanfaatan alat berat untuk hal yang tidak efisien. Sekali lagi perlu diperhatikan untuk memperbaiki kerusakan jalan sesegera mungkin sebelum


96

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros menjadi

semakin parah. Pengurungan dengan

sirtu umumnya sangat

efektif

memperbaiki jalan yang bergelombang dan berlubang. C. Pemeliharan Lapisan Penutup Lapisan penutup TPA perlu dijaga kondisinya agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Perubahan temperatur dan kelembaban udara dapat menyebabkan timbulnya rtakan permukaan tanah yang memungkinkan terjadinya aliran gas keluar dari TPA ataupun mempercepat rembesan air pada saat hari hujan. Untuk itu retakan yang terjadi perlu segera ditutup dengan tanah sejenis. Proses penurunan permukaan tanah juga sering tidak berlangsung seragam sehingga ada bagian yang menonjol maupun melengkung ke bawah. Ketidakteraturan permukaan ini perlu diratakan dengan memperhatikan kemiringan ke arah saluran drainase. Penanaman rumput dalam hal ini dianjurkan untuk mengurangi efek retakan tanah melaui jaringan akar yang dimiliki. Pemeriksaan kondisi permukaan TPA perlu dilakukan minimal sebulan sekali atau beberapa hari setelah terjadi hujan lebat untuk memastikan tidak terjadinya perubahan drastis pada permukaan tanah penutup akibat erosi air hujan. D. Pemeliharaan Drainase Pemeliharaan

saluran

drainase

secara

umum

sangat

mudah

dilakukan.

Pemeriksaan rutin setiap minggu khususnya pada musim hujan perlu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan saluran yang serius. Saluran drainase perlu dipelihara dari tanaman rumput atau semak yang mudah sekali tumbuh akibat tertinggalnya endapan tanah akibat erosi tanah penutup TPA di dasar saluran. TPA di daerah bertopografi perbukitan juga sering mengalami erosi akibat aliran air yang deras. Lapisan semen yang retak atau pecah perlu segera diperbaiki agar tidak mudah lepas oleh erosi air, sementara saluran tanah yang profilnya berubah akibat erosi perlu segera dikembalikan ke dimensi semula agar dapat berfungsi mengalirkan air dengan baik. E. Pemeliharaan Fasilitas Penanganan Lindi Kolam penampung dan pengolah lindi sering kali mengalami pendangkalan akibat endapan suspensi. Hal ini akan menyebabkan semakin kecilnya volume efektif kolam yang berarti semakin berkurangnya waktu tinggal yang akan berakibat pada rendahnya efisiensi pengolahan yang berlangsung. Untuk itu perlu diperhatikan agar kedalaman efektif kolam dapat dijaga. Lumpur endapan yang mulai tinggi melampaui dasar efektif kolam harus segera dikeluarkan. Alat berat excavator sangat efektif dalam pengeluaran


97

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros lumpur ini. Dalam beberapa hal dimana ukuran kolam tidak terlalu besar juga dapat digunakan truk tinja untuk menyedot lumpur yang terkumpul yang selanjutnya dapat dibiarkan mengering dan dimanfaatkan sebagai tanah penutup sampah. F. Pemeliharaan Fasilitas Lainnya Fasilitas – fasilitas lain seperti bangunan kantor/pos, garasi dan sebagainya perlu dipelihara sebagaimana lazimnya bangunan lainnya seperti kebersihan, pengecatan, dll.

5.6.

Pengawasan Dan Pengendalian TPA

5.6.1 Pengawasan Kegiatan Pembuangan A. Tujuan pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian TPA dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa setiap kegiatan yang ada di TPA dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan sbb : 1. Apakah sampah yang dibuang merupakan sampah perkotaan, dan bukan jenis sampah yang lain ? 2. Apakah volume dan berat sampah yang masuk TPA diukur dan dicatat dengan baik ? 3. Apakah sel pembuangan dan titik bongkar sudah ditentukan ? 4. Apakah pengemudi sudah diarahkan ke lokasi yang benar ? 5. Apakah tanah penutup telah tersedia ? 6. Apakah perataan dan pemadatan dilakukan sesuai dengan rencana? 7. Apakah penitipan telah dilakukan dengan baik ? 8. Apakah prasarana dan sarana dioperasikan dan dipelihara dengan baik ? B. Tata cara pengawasan dan pengendalian Pengawasan dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan/pengecekan yang meliputi : 1. Pemeriksaan kedatangan sampah 2. Pengecekan rute pembuangan 3. Pengecekan operasi pembuangan 4. Pengecekan unjuk kerja fasilitas 5. Pengendalian TPA meliputi aktifitas untuk mengarahkan operasional pembuangan dan unjuk kerja setiap fasilitas sesuai fungsi seperti :


98

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 6. Pemberian petunjuk operasi pembuangan bila petugas lapangan/operator melaksanakan tidak sesuai dengan rencana. 7. Pemeriksaan kualitas pengolahan lindi dan pemberian petunjuk cara pengoperasian yang baik.

5.6.2 Pendataan dan Pelaporan A. Pendataan TPA Data – data yang diperlukan akan mencakup : 1. Data kedatangan kendaraan pengangkut sampah dan volume sampah yang diperlukan untuk mengetahui kapasitas pembuangan harian; yang akan digunakan untuk mengevaluasi perencanaan TPA yang telah disusun berkaitan dengan kapasitas tampung dan usia pakai TPA. Data ini dapat dikumpulkan di Pos Pengendali TPA dimana terdapat petugas yang secara teliti memeriksa, mengukur dan mencatat data tersebut dengan bantuan Form Kedatangan Truk. 2. Data kondisi instalasi pengolahan lindi khususnya kualitas parameter pencemar untuk

mengetahui

efisiensi

pengolahan lindi

dan

potensi

pencemaran yang masih ada. Data ini diperoleh melalui pemeriksaan kualitas air lindi di laboratorium. 3. Data operasi dan pemeliharaan alat berat yang merupakan data unjuk kerja alat berat dan pemantau pemeliharaannya. B. Pelaporan TPA Data-data di atas perlu dirangkum dengan baik menjadi suatu laporan yang dengan mudah memberikan gambaran mengenai kondisi pengoperasian dan pemeliharaan TPA kepada para pengambil keputusan maupun perencana bagi pengembangan TPA lebih lanjut.

5.6.3 Pengendalian TPA A. Pengendalian lalat Perkembangan

lalat

dapat

terjadi

dengan

cepat

yang

umumnya

disebabkan oleh terlambatnya penutupan sampah dengan tanah sehingga tersedia cukup waktu bagi telur lalat untuk menjadi larva dan lalat dewasa. Karenanya perlu diperhatikan dengan seksama batasan waktu paling lama untuk penutupan tanah. Semakin pendek periode penutupan tanah akan semakin kecil pula perkembangan lalat. Dalam hal lalat telah berkembang banyak, dapat dilakukan

penyemprotan

insektisida

dengan

menggunakan

mistblower.


99

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Tersedianya pepohonan dalam

hal

ini

sangat

membantu

pencegahan

penyebaran lalat ke luar lingkungan luar TPA. B. Pencegahan kebakaran/Asap Kebakaran/asap terjadi karena gas metan terlepas tanpa kendali dan bertemu dengan sumber api. Terlepasnya gas metan seperti telah dibahas sebelumnya sangat ditentukan oleh kondisi dan kualitas tanah penutup. Sampah yang tidak tertutup tanah sangat rawan terhadap bahaya kebakaran karena gas tersebar di seluruh permukaan TPA. Untuk mencegah kasus ini perlu diperhatikan pemeliharaan lapisan tanah penutup TPA. C. Pencegahan pencemaran air Pencegahan pencemaran air perlu dilakukan dengan menjaga agar lindi yang dihasilkan dari TPA dapat : 1. Terbentuk sesedikit mungkin; dengan cara mencegah rembesan air hujan melalui konstruksi drainase dan tanah penutup yang baik. 2. Terkumpul pada kolam pengumpul dengan lancar 3. Diolah dengan baik pada kolam pengolahan; yang kwalitasnya secara periodik diperiksa.

5.7.

Evaluasi dan Dampak Penting

5.7.1 Tahap Pra-Konstruksi A. Penetapan lokasi Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan :  Persepsi Masyarakat Kegiatan penetapan lokasi tapak proyek diperkirakan akan berdampak terhadap persepsi masyarakat sebagai akibat adanya praduga masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan mengenai ketidaksesuaian ganti rugi yang diperoleh. Serta adanya perbedaan pendapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju mengenai penetapan lahan yang mereka miliki selama ini sebagai

lokasi

pengolahan

akhir

sampah.

Dengan

adanya

kegiatan

pembebasan lahan dan status kepemilikan memberikan dampak terhadap sebagian masyarakat, antara lain: mereka menjadi kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.


100

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Keresahan Sosial Pada penetapan lokasi tapak lokasi pengolahan akhir sampah ini diperkirakan akan berdampak terhadap keresahan sosial, yaitu adanya pemikiran kemana mereka akan pindah dan atau mencari nafkah serta sebagai akibat persepsi negatif masyarakat terhadap penetapan lokasi proyek. B. Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan :  Kepadatan Penduduk Kegiatan pembebasan lahan dan pemindahan penduduk diperkirakan akan berdampak terhadap jumlah dan tingkat kepadatan penduduk. Penduduk yang tanahnya dibebaskan saat ini telah pindah ke daerah lain.  Mata Pencaharian Pembebasan lahan dan pemindahan penduduk berakibat pula terhadap mata pencaharian. Perubahan daerah sawah/ladang mereka menjadi lokasi pembuangan sampah akan mendorong mereka mencari kerja di sektor non pertanian. Perubahan mata pencaharian ini bersifat negatif apabila diantara penduduk

tadi

yang

menjadi

pengangguran

kalau

tenaganya

tidak

tertampung.  Persepsi Masyarakat Lahan yang dibebaskan menjadi perhitungan untuk mendapatkan ganti tempat tinggal yang merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap orang. Kata sepakat atas ganti rugi yang sesuai, ataupun kejelasan batas lahan yang mereka

miliki

dapat

menimbulkan

keresahan

masyarakat

sehingga

menyebabkan persepsi yang negatif.  Keresahan Sosial Kegiatan pembebasan lahan dan pemindahan penduduk telah selesai seluruhnya dan tidak pernah terjadi keresahan/konflik sosial masyarakat karena proses tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat antara pemrakarsa kegiatan dan masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan.

5.7.2 Tahap Konstruksi A. Mobilisasi Tenaga Kerja Dampak terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan :


101

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Kepadatan Penduduk Mobilisasi tenaga kerja konstruksi proyek akan berdampak terhadap jumlah dan tingkat kepadatan penduduk sebagai akibat rekrutment tenaga kerja yang diperkirakan sebagian akan didatangkan dari luar daerah karena untuk keahlian tertentu tidak dapat di penuhi oleh tenaga lokal.  Kesempatan Kerja dan Bekerja Banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan mengakibatkan terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Penduduk setempat

dapat

memperoleh

mata

pencaharian

tambahan

dengan

menyediakan tempat tinggal untuk disewakan atau dikontrakan pada pekerja. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kesempatan berusaha adalah berupa pembukaan warung makan dan kios yang menjual keperluan sehari-hari bagi pekerja proyek, atau menyediakan pelayanan transportasi seperti ojek yang sangat di butuhkan di lokasi tersebut.  Pendapatan Masyarakat Kegiatan mobilisasi tenaga kerja konstruksi terhadap pendapatan masyarakat merupakan

dampak

turunan

(sekunder)

sebagai

akibat

terbukanya

kesempatan kerja dan berusaha. Dengan ikutnya masyarakat bekerja di sekitar lokasi proyek

sebagai tenaga

kerja

konstruksi dan

terbuka

kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek akan mengakibatkan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat.  Kecemburuan Sosial Kecemburuan sosial akan muncul apabila tenaga kerja setempat tidak dilibatkan dalam tahap konstruksi pengolahan akhir sampah kota.  Persepsi Masyarakat Dengan terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar tapak proyek pada tahap konstruksi ini akan mengakibatkan persepsi masyarakat menjadi positif terhadap proyek. B. Pembersiahan Lahan dan Pematangan Tanah 1. Dampak Terhadap Fisik kimia : a. Iklim Mikro Pekerjaan pembersihan lahan dan pematangan tanah yang terdiri dari pembukaan, pengurugan dan perataan lahan menyebabkan hilangnya lapisan penutupan tanah berupa semak belukar dan pepohonan yang BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

102

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros berdampak lanjut terhadap kelembaban udara, akibat kenaikan suhu di lokasi proyek b. Kualitas Udara Pada kegiatan ini akan terjadi penurunan kualitas udara akibat debu yang dihasilkan dari aktivitas pembersihan lahan dan pematangan tanah dan gas buang dari mesin-mesin yang digunakan. c. Kebisingan Kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah juga akan berdampak terhadap kebisingan sebagai akibat penggunaan mesin-mesin berat yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. d. Kuantitas Air Permukaan Kegiatan pembersihan lahan pematangan tanah mengakibatkan daya resap air ke dalam tanah menjadi berkurang dibandingkan dengan sebelum dilakukan kegiatan tersebut, sehingga volume air larian akan meningkat. Kegiatan ini akan menimbulkan peningkatan air larian yang kemungkinan pula akan meningkatkan kuantitas air permukaan. e. Kestabilan Lereng dan Erosi Dampak kegiatan pembersihan lahan pematangan tanah yang potensial terhadap kestabilan lereng dan erosi adalh pada areal TPA dikarenakan kondisi daya dukung tanah yang relatif jelek. 2. Dampak Terhadap Hayati a. Flora Darat Kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah akan mengakibatkan hilangnya vegetasi/flora darat yang merupakan habitat (tempat hidup) bebagai

jenis fauna

darat

sehingga keseimbangan

ekosistem

akan

terganggu. b. Fauna Darat Dampak kegiatan pembersihan lahan terhadap fauna darat merupakan dampak turunan (sekunder) sebagai akibat hilangnya vegetasi/flora darat yang merupakan habitat (tempat hidup) berbagai jenis satwa. Selain itu, pematangan tanah yang menimbulkan bising akibat penggunaan mesinmesin berat akan mengganggu kehidupan satwa di sekitarnya. c. Flora Perairan Dalam kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah terhadap flora perairan (plankton) merupakan dampak turunan (sekunder) sebagai akibat BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

103

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros menurunnya kualitas air permukaan berupa peningkatan kekeruhan dan Total Padatan Tersuspensi (TSS) pada saat kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah berlangsung. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penetrasi cahaya matahari ke dalam air sehingga proses fotosintesis akan terhambat. d. Fauna Perairan Seperti halnya dampak terhadap flora perairan (plankton), dampak terhadap flora perairan (benthos dan ikan) juga merupakan dampak turunan (sekunder) sebagai akibat menurunnya kualitas air permukaan berupa peningkatan kekeruhan dan Total Padatan Tersuspensi (TSS) pada saat kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah berlansung. Akibat peningkatan TSS akan menghambat difusi oksigen kedalam air pada akhirnya akan mengganggu kehidupan fauna perairan (benthos dan ikan). 3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan a. Kamtibmas Akibat penurunan kualitas udara, peningkatan debu, kebisingan, erosi dan pengotoran badan jalan pada saat kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah berlansung. b. Kesehatan Masyarakat Dampak ini sebagai akibat dari penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan

yang

dihasilkan

dari

kegiatan

pembersihan

lahan

dan

pematangan tanah berlangsung. C. Mobilisasi Bahan dan Alat 1. Dampak Terhadap Fisik dan Kimia: a. Kualitas udara Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan konstruksi diperkirakan akan berdampak terhadap kualitas udara. Pada kegiatan ini akan terjadi penurunan kualitas udara akibat gas buang kendaraan angkut dan debu. b. Kebisingan Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan konstruksi proyek juga akan menimbulkan kebisingan dari aktivitas kendaraan pengangkut sampah. 2. Dampak Terhadap Hayati a. Fauna darat


104

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Dampak yang akan terjadi merupakan dampak turunan dari akibat kebisingan yang timbul dari kendaraan angkut sehingga kehidupan fauna darat terganggu terutama jenis-jenis burung. 3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan a. Kamtibmas Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan konstruksi proyek terhadap Kamtibmas berupa dampak langsung akibat pencurian terhadap bahan dan peralatan konstruksi. b. Kelancaran Lalu Lintas Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan konstruksi proyek diperkirakan akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di badan-badan jalan sekitar tapak proyek, karena pengangkutan bahan menggunakan kendaraan angkut melalui jalan darat. D. Pembangunan Lokasi Pengolahan Akhir Sampah 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia a. Kualitas Udara Kegiatan konstruksi fisik proyek seperti pemasangan pondasi, pembetonan, pengadukan

semen

dengan

menggunakan

alat-alat

berat

dapat

meningkatkan CO, Nox, Sox, serta debu di udara yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa penurunan kesehatan para pekerja dan kesehatan masyarakat. b. Kebisingan Kegiatan pembangunan pengolahan akhir sampah akan meningkatkan kebisingan di dalam tapak proyek pada akhirnya akan berdampak pula terhadap

kehidupan

fauna

darat,

kesehatan

karyawan,

kesehatan

masyarakat di sekitarnya dan peternakan ayam yang terdapat di tapak proyek. c. Kuantitas Air Permukaan Kegiatan pembangunan pengolahan akhir sampah diperkirakan akan berdampak

terhadap

kuantitas

air

permukaan.

Adanya

bangunan

menyebabkan daerah resapan air akan berkurang. Pada saat hujan turun, air larian yang timbul akan meningkat dan masuk ke badan air, sehingga menimbulkan peningkatan kualitas air permukaan tersebut. d. Kestabilan Lereng dan Erosi BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

105

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Kegiatan pembangunan pengolahan akhir sampah diperkirakan juga akan berdampak terhadap kestabilan lereng dan erosi di areal yang dilkukan penimbunan, yaitu badan jalan dan lereng tanggul lahan. 2. Dampak Terhadap Hayati Fauna darat, Dampak yang akan terjadi merupakan dampak turunan dari akibat kebisingan yang timbul dari kendaraan angkut sehingga kehidupan fauna darat terganggu terutama jenis-jenis burung. 3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan a. Sanitasi Lingkungan Sangat berpotensi dalam Kondisi sanitasi lingkungan akan terkena dampak pada saat kegiatan pembangunan pengolahan akhir sampah. Pada saat itu akan muncul berbagai macam limbah, baik yang berasal dari sisa-sisa bahan bangunan dan makanan buruh maupun akibat aktifitas sehari-hari buruh bangunan yang terjadi pada tapak proyek, seperti aktivitas MCK. Limbah ini bersifat cair terutama bekas cucian, urinoir dan mandi. Limbah cair dan padat ini menurunkan kondisi sanitasi lingkungan yang pada akhirnya akan dapat menjadi tempat berkembang biaknya sumber penyakit. b. Kamtibmas Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan konstruksi proyek terhadap Kamtibmas berupa dampak lansung akibat pencurian terhadap bahan dan peralatan konstruksi. c. Kesehatan Karyawan Seperti halnya dampak terhadap kesehatan karyawan, dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan (sekunder) sebagai akibat debu dan kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan pembanguanan pengolahan akhir sampah. E. Pembuatan Bufferzone 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia a. Iklim Mikro Kegiatan penanaman pohon peneduh dan penghijauan di dalam tapak proyek akan berdampak terhadap kelembaban suhu udara dalam tapak proyek.


106

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros b. Kualitas Udara dan Kebisingan Pembuatan bufferzone pada tahap konstruksi diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan kualitas udara di dalam dan sekitar tapak proyek. Penanaman jenis tumbuhan akan meningkatkan kadar oksigen (O2) di udara. Selain itu juga dapat mengurangi kadar debu dan tingkat kebisingan disekitarnya. c. Kestabilan Lereng dan Erosi Kegiatan pembuatan bufferzone berupa penanaman jenis jenis pohon untuk lokasi pengolahan akhir sampah di dalam tapak proyek terutama pada areal yang berbatasan dengan danau (eks galian oasir). Penanaman jenis pohon pelindung yang memiliki sistem perakaran yang kuat akan meningkatkan kestabilan lereng dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan erosi. 2. Dampak Terhadap hayati a. Flora Darat Kegiatan

penghijauan/landscaping

pada

tahap

konstruksi

proyek

diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan keanekaragaman jenis flora darat di dalam tapak proyek. b. Fauna Darat Kegiatan penghijauan/landscaping pada tahap konstruksi proyek akan diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan keanekaragaman fauna darat

di

dalam

tapak

proyek,

khususnya

jenis-jenis

hewan

yang

memanfaatkan flora darat sebagai habitatnya seperti jenis-jenis serangga (insekta) dan burung (aves). 3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan a. Estetika Lingkungan Penanaman jenis-jenis tumbuhan peneduh/pelindung dan tanaman hias akan meningkatkan nilai estetika lingkungan di dalam tapak proyek.

5.7.3

Tahap Operasional

A. Mobilisasi Tenaga Kerja Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan: a. Kepadatan Penduduk


107

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Rekrutment tenaga kerja pada saat pengolahan akhir sampah berperasi diprairakan akan berdampak terhadap kepadatan penduduk sekitar tapak proyek . b. Kesempatan Kerja dan bekerja Banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan mengakibatkan terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitar lokasi proyek. Penduduk setempat

dapat

memperoleh

mata

pencaharian

tambahan

dengan

menyediakan tempat tinggal untuk disewakan atau dikontrakan pada pekerja. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kesempatan berusaha adalah berupa pembukaan warung makan dan kios yang menjual keperluan sehari-hari bagi pekerja proyek, atau menyediakan pelayanan transportasi seperti ojek yang sangat dibutuhkan di lokasi tersebut. c. Pendapatan Masyarakat Terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat disekitar tapak proyek akibat rekrutmen tenaga kerja pada tahap operasi proyek diperkirakan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat. d. Kecemburuan Sosial Kecemburuan sosial akan muncul apabila tenaga kerja setempat tidak dilibatkan dalam tahap konstruksi pengolahan akhir sampah. e. Persepsi Masyarakat Adanya kegiatan rekrutmen tenaga kerja/karyawan pada tahap operasi proyek disertai dengan terbukanya peluang berusaha di sekitar tapak proyek akan mengakibatkan persepsi masyarakat menjadi positif terhadap proyek. B. Kegiatan Pengoperasian dan Pemprosesan Akhir Sampah 1. Dampak Terhadap fisik Kimia a. Kualitas Udara Kegiatan pengoperasian TPA sampah Kabupaten Maros, apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penurunan kualitas udara di dalam dan sekitar tapak proyek. Emisi kendaraan bermotor menuju lokasi akan mengeluarkan gas CO2, CO, Sox, HC dan Pb dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara. Kegitan operasional pengolahan akhir sampah yang berdampak terhadap penurunan kualitas udara adalah konsentrasi dan jenis gas di lokasi landfill selama penimbunan. Gas-gas utama yang BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

108

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros dihasilkan adalah metan dan CO2. Gas metan bila terakumulasi akan mengakibatkan terjadinya ledakan, sedangkan gas CO2 akan menyebabkan perubahan suhu lingkungan mikro. b. Kualitas Air Permukaan Kegitan pengoperasian pengolahan akhir sampah akan berdampak terhadap kualitas air permukaan yang berada di sekitar tapak proyek akibat air leachate yang dihasilkan dari timbunan sampah yang mengandung bahan – bahan organik akan di buang ke sungai/parit. Menurunnya kualitas air sungai ini pada akhirnya akan berdampak lebih lanjut terhadap kesehatan masyarakat, menurunnya keanekaragaman flora dan fauna perairan gangguan kamtibmas dan persepsi negatif masyarakat yang berada dihilir lokasi proyek. 2. Dampak Terhadap Hayati a. Flora Perairan (Plankton) Akibat penurunan kualitas air permukaan yang disebabkan oleh air leachate yang di hasilkan oleh kegiatan pengolahan akhir sampah parameter utama Amoniak (NH3), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), COD, BOD dan DO akan berdampak terhadap flora perairan (Plankton). b. Fauna Perairan (Bentos dan Ikan) Dampak kegiatan pengoperasian pengolahan akhir sampah kota terhadap fauna perairan (bentos dan ikan) disebabkan pula oleh air leachate yang dihasilkan oleh kegiatan pengolahan sampah dengan parameter utama Amoniak (NH3), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), COD, BOD dan DO 3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Hidup a. Kesempatan Kerja dan Berusaha Pengoperasian Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) akan menyerap tenaga kerja yang yang cukup banyak. Selain itu timbul kesempatan berusaha bagi penduduk sekitar lokasi proyek yang mampu memanfaatkan peluang– peluang berusaha yang ada. Pada tahap ini juga diperkirakan timbulnya pemulung yang memanfaatkan kesempatan berusaha dengan adanya pengoperasian

pengolahan

sampah.

Kehadiran

pemulung

ini

perlu

penanganan sendiri, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai mitra kerjasama yang terkendali.


109

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros b. Pendapatan Masyarakat Terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat disekitar tapak proyek akibat kegiatan pengoperasian pengolahan akhir sampah diperkirakan pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. c. Kamtibmas Dampak negatif terhadap masyarakat sekitar apabila tidak dikelola baik dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di sekitar proyek. d. Pengembangan Wilayah Kegiatan pengoperasian Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) akan berdampak terhadap pembangunan dan pengembangan wilayah kabupaten, sehingga pada akhirnya akan memacu pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Maros. e. Kegiatan Sekitar Kegiatan pengoperasian Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) akan berdampak terhadap kegiatan sekitar. Pengoperasian Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) melibatkan aktivitas kendaraan pengangkut sampah pada saat kegiatan loading dan unloading serta penggunaan genset yang sewaktuwaktu apabila suplai listrik PLN terganggu. Dampak yang terjadi intensitasnya rendah (< 60 dBA). f. Kesehatan Karyawan dan Masyarakat Kegiatan pengoperasian Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan bau busuk, tempat berkumpulnya lalat sehingga akan menimbulkan penyakit hama penyakit. Selain itu juga akan mengakibatkan berkembangnya organisme vektor penyakit seperti lalat, tikus dan nyamuk, juga gas dan air leachate yang dihasilkan akan menimbulkan gangguan kesehatan karyawan. g. Estetika Lingkungan Kegiatan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) yang tidak saniter akan berdampak terhadap penurunan estetika lingkungan akibat ceceran-ceceran sampah. Selain itu, pengoperasian yang tidak sesuai dengan kaidah sanitary landfill (mengarah pada sistem open dumping) akan mengundang lalat sehingga menurunkan estetika lingkungan.


110

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros C. Mobilisasi Kendaraan Pengangkut Sampah 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia a. Kualitas Udara Kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut sampah akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambient di sekitar badan-badan jalan yang dilaluinya. Kendaraan bermotor tersebut akan menghasilkan emisi gas– gas seperti CO2, CO, SOx, NOx, HC dan Pb sehingga kadarnya akan meningkat di udara. b. Kebisingan Kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut sampah akan berdampak terhadap kebisingan di sekitar badan jalan yang dilaluinya. 2. Dampak terhadap Sosekbud dan Lingkungan Hidup a. Estetika Lingkungan Mobilisasi kendaraan pengangkut sampah tersebut dapat menimbulkan ceceran-ceceran sampah dan air leachate sehingga dapat mengakibatkan menurunnya estetika lingkungan. b. Kelancaran Lalu Lintas Arus lalu lintas badan-badan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah akan mengalami peningkatan. Selain itu kegiatan pengangkutan sampah juga dapat mengakibatkan pengotoran dan kerusakan badan jalan. c. Kamtibmas Kegiatan

mobilisasi

kendaraan

pengangkut

samah

tersebut

dapat

menimbulkan dampak-dampak negatif seperti kebisingan, penurunan kualitas udara, gangguan kelancaran lalu lintas, pengotoran dan kerusakan badan jalan, penurunan estetika lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap gangguan kamtibmas. D. Pengoperasian Bangunan Pengolahan Leachate (BPL) 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia Kualitas Air Permukaan dan Air Tanah Beroperasinya Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) yang secara kontinyu dan jangka waktu yang cukup lama membuang leachate yang meresap ke dalam dasar lahan dapat menurunkan kualitas air permukaan dan air tanah. Sistem pengolahan mencegah penurunan kualitas air sungai sekitar lahan dan


111

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros air tanah leachate hasil dekomposisi sampah dan rembesan sampah akan dibangun pengolahan leachate. 2. Dampak Terhadap Hayati a. Flora Perairan Kegiatan pengoperasian BPL akan berdampak terhadap kehidupan biota perairan (plankton). Dengan dioperasikannya BPL, maka kemungkinan penurunan kualitas air permukaan akibat limbah cair akan berkurang sehingga tingkat gangguan terhadap kehidupan biota perairan akan berkurang. b. Fauna Perairan (Bentos dan Ikan) Seperti halnya dampak terhadap flora perairan, dampak pengoperasian BPL terhadap fauna perairan (bentos dan ikan) juga merupakan dampak tidak lansung

akibat

berkurangnya

kemungkinan

penurunan

kualitas

air

permukaan akibat limbah cair.

5.7.4 Tahap Pasca Operasi Pada tahap pasca operasi, walaupun Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) sudah tidak menerima sampah lagi, namun proses pembusukan sampah yang telah ada tetap berlansung sehingga tetap terjadi emisi gas metan dan karbondioksida serta terbentuknya cairan leachate. 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia. a. Kualitas Udara Gas metan dan CO2 serta gas-gas lain yang dihasilkan dari proses pembusukan akan tersebar ke lingkungan sekitar. Walaupun kosentrasinya sudah dalam kecendrungan menurun namun tetap menjadi peningkatan yang berarti dibanding kosentrasi rona awal sebelum adanya pengolahan sampah, bahkan sampai 20-35 tahun sekalipun (pada jarak kajian 500 meter dari batas lahan). b. Kualitas Air Permukaan dan Air tanah Air leachate yang terbentuk memiliki kandungan COD dan BOD yang tinggi sehingga akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan air tanah bila tidak dikelola dengan baik. 2. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan. Kesehatan Masyarakat


112

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Proses pembusukan sampah tahap pasca operasi tetap menghasilkan gas metan yang bila terakumulasi dalam konsentrasi tinggi dapat terjadi ledakan yang membahayakan lingkungan sekitarnya terutama di lingkungan permukaan lahan bekas pengolahan sampah.

5.8.

Sistem Organisasi dan Manajemen

5.8.1 Bentuk Institusi Adapun bentuk kelembagaan yang dianjurkan untuk berbagai kategori kota adalah sebagai berikut : 1. Kota Raya dan Kota Besar (> 1.000.000 jiwa). a. Perusahaan Daerah atau b. SKPD tersendiri. 2. Kota Sedang 1 (250.000 - 500.000 jiwa) atau Ibukota Propinsi. a. SKPD tersendiri. 3. Kota Sedang 2 (100.000 - 250.000 jiwa) atau Kotip/Kodya. a. SKPD. b. UPTD. c. Seksi. 4. Kota Kecil (20.000 - 100.000 jiwa). a. UPTD b. Seksi

5.8.2 Struktur Kelembagaan Struktur kelembagaan harus dapat menggambarkan aktivitas utama dalam sistem pengelolaan yang dikehendaki, pola kerja yang jelas, dan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan terutama untuk bentuk SKPD dan Perusahaan Daerah tersendiri.

5.8.3 Personalia Kualitas personil pada tingkat pimpinan menunjukkan tingkat kemampuan manajemen dan teknik. Perbandingan jumlah personil pengelola terhadap penduduk : 1. Pengumpulan, minimum 1 : 1000 penduduk. 2. Pengangkutan dan Pembuangan Akhir, minimum 1 : 1000 penduduk.


113


5.8.4 Tata Laksana Kerja Dalam penyusunan tata laksana kerja, hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan: 1. Perlu diciptakan pengendalian kelembagaan secara otomatis. 2. Pembebanan yang merata dan selaras untuk semua personil dan unit. 3. Pendelegasian tugas dan wewenang yang proporsional dan berimbang. 4. Perlu dicari birokrasi yang singkat. 5. Keteraturan dan kejelasan penugasan perlu ditumbuhkan.

5.9.

Sistem

Pembiayaan

Penjabaran mengenai sistem pembiayaan adalah : A. Sumber Dana Dana

untuk

pengelolaan

persampahan/kebersihan

suatu

kota/kabupaten

besarnya 5–10% dari APBD. Diusahakan agar biaya pengelolaan sampah dapat diperoleh dari masyarakat (± 50%), dan Pemerintah Daerah menyediakan ± 50% untuk pelayanan umum antara lain penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. B. Struktur Pembiayaan Biaya pengelolaan sampah berkisar antara Rp. 8.500,- s/d Rp. 15.000,- /m³/hari. Dengan struktur biaya operasional sebagai berikut: 1. Pengumpulan : 30% - 40%. 2. Pengangkutan : 45% - 50%. 3. Pembuangan Akhir : 10% - 15%. C. Retribusi Besarnya retribusi yang layak ditarik dari masyarakat adalah ±1% dari penghasilan per rumah tangga. Pengelolaan sampah diarahkan dapat mencapai Self Financing (mampu membiayai sendiri) apabila perhitungan besar retribusi dilakukan dengan cara klasifikasi dan prinsip "subsidi silang". D. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pelaksanaan penarikan retribusi diatur dalam suatu dasar hukum yang memenuhi prinsip sebagai berikut: 1. Disusun sistem pengendalian yang efektif. 2. Dibagi dalam wilayah penagihan. 3. Didasarkan pada target (terutama yang sulit dikendalikan). 4. Penagihan mulai dilaksanakan setelah pelayanan berjalan teratur. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

114

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 5. Struktur tarif

dalam

Perda

perlu

dipublikasikan

secara

luas kepada

masyarakat.

5.10.

Dasar Hukum

Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan dasar hukum yang mengatur antara lain : 1. Peraturan

Daerah

tentang

ketentuan-ketentuan

pembuangan

sampah/kebersihan termasuk buangan industri. 2. Peraturan Daerah tentang pembentukan badan pengelolanya. 3. Peraturan Daerah tentang tarif retribusi sampah. Dasar hukum disusun berdasarkan kendala teknis sebagai berikut : 1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas. 2. Kesiapan terhadap upaya penegakannya. 3. Mempunyai keluwesan tetapi tegas/tidak bermakna ganda. 4. Setelah itu perlu dilaksanakan usaha-usaha untuk penyebarluasan dan penerapan Perda yang telah ada.

5.11.

Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang telah ada perlu ditingkatkan karena hal ini akan memudahkan dalam teknis operasional dan akan menurunkan biaya pengelolaan kebersihan. Untuk itu diperlukan suatu program secara terpadu, teratur dan terus menerus serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penerangan/penyuluhan akan pentingnya pengelolaan kebersihan yang akan meningkatkan kesehatan, serta menggugah peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pola pendekatan untuk masyarakat di kota kecil dapat dilakukan dengan pendekatan oleh tokoh masyarakat, sedangkan semakin besar kota perlu adanya pendekatan institusi/hukum.


115


5.12.

Dasar Perkiraan Kebutuhan Peralatan Tabel 5.1.Kebutuhan Peralatan Pengelolaan Sampah

NO

1.

2.

3.

JENIS PERALATAN

Sub Sistem Pengumpulan - Bin plastik/ kantong. - Kontainer. - Becak sampah. - Gerobak sampah. - Station transfer - Station transfer - Station transfer Sub Sistem Pengangkutan - Truk biasa - Truk biasa - Truk biasa - Dump truk - Dump truk - Dump truk - Arm Roll Truk - Arm Roll Truk - Arm Roll Truk Sub Sistem Pembuangan Akhir - Buldozer - Track Dozer

KAPASITAS

PELAYANAN

KETERANGAN

6 m³ 8 m³ 10 m³ 0,8-1 m³ 0,3-0,7 m³ 200 m² 100 m²

80 HP 80 HP 1 KK 150 KK 200 KK 250 KK 20-30 KK

200 KK 250 KK 15.000 KK 15.000 KK Komunal Komunal Komunal

50 m² 8 m³ 10 m³ 12 m³ 8 m³ 10 m³ 12 m³ 6 m³ 8 m³

10-20 KK 300-400 KK 200-300 KK 100-200 KK 200 KK 250 KK 300 KK 200 KK 250 KK

1 1 1 1 1 1 1 1 1

40/60 L 10 m3

300 KK 150 KK

1 Ritasi 1 Ritasi

Ritasi Ritasi Ritasi Ritasi Ritasi Ritasi Ritasi Ritasi Ritasi

Sumber : SK SNI-T12-1991-03


116


6.1. Identifikasi Permasalahan Persampahan Permasalahan persampahan di Kabupaten Maros saat ini, pada prinsipnya terbagi menjadi 4 bagian : 1. Teknis Operasional 2. Kelembagaan 3. Pembiayaan 4. Peran serta mayarakat

6.1.1 Teknis Operasional Pewadahan sampah yang menggunakan bin/bak sampah dan gerobak sampah yang pada umumnya tidak terpilah dengan baik antara sampah organik dan anorganik bahkan ada yang tercampur dengan sampah beracun seperti

battery.

Jumlah

Tempat

Pembuangan

Sementara (TPS) diperbanyak selama ini TPS yang ada masih kurang. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan. Hal ini dapat dilihat dari volume sampah per hari sebesar 1.171 m³/hari yang terangkut ke TPA sebanyak 121 m³/hari sedangkan sisanya 1.015 m³/hari tidak terangkut. Sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros yang mencapai 327.787 jiwa.

6.1.2 Kelembagaan Dari segi kelembagaan, pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros ditandai dengan tingginya rasio beban tenaga kerja terhadap penduduk yang dilayani. Ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Maros yang sudah mendapat pelayanan sebanyak 39.334 jiwa dengan tenaga operasional 230 petugas.


117


6.1.3 Pembiayaan Sumber pembiayaan dari APBD kabupaten Maros sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan saat ini baru mencapai 2% dari APBD Kabupaten Maros. Target pemasukan dari penarikan retribusi perlu ditingkatkan (saat ini baru mencapai 8,3%), minimal harus mencapai 20% dari biaya operasi dan pemeliharaan untuk 2 tahun ke depan, dan akhirnya/diharapkan

akan

mencapai

mencapai

50%

dari

biaya

operasi

dan

pemeliharaan.

6.1.4 Peran Serta Masyarakat Dari segi teknis operasional, peran serta Masyarakat dalam pengolahan sampah di kota Kabupaten Maros dapat

dikatakan

sangat

rendah.

Ini

terlihat

dari

kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih kuatnya kebiasaan untuk membuang sampah begitu saja dan tanpa terlebih dulu memilah-milah sampah organik dan

sampah

anorganik

serta

masih

tingginya

kebiasaan untuk memakai barang yang sulit terurai serta masih sedikitnya kegiatan daur ulang sampah. Dengan kata lain, kegiatan pengolahan sampah dengan metode 3R yang seharusnya sudah dimulai di tingkat rumah tangga masih belum banyak dilakukan. Di samping itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan, dalam arti masih adanya sampahsampah yang menumpuk bukan di TPS, tetapi di tempat–tempat yang menjadi lokasi timbulan liar, ada persepsi Masyarakat yang yaitu yang paling utama/penting tidak ada sampah didekat mereka tidak ada masalah jika ada di tempat lain.

6.2.

Analisis

Pola Pembuangan Sampah Konvensional

6.2.1 Sub Sistem Kelembagaan Dan Organisasi Kelembagaan dan organisasi merupakan aspek/sub sistem inti dalam sistem pengelolaan persampahan, karena aspek ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan fungsi organisasi dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengkomunikasian seluruh kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, jika aspek ini tidak berfungsi maka keseluruhan sistem akan mempunyai daya guna dan BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

118

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros hasil guna yang rendah. Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan benar, maka beberapa hal perlu diatur dengan baik yang mencakup bentuk organisasi, struktur, uraian tugas dan tata laksana serta kelengkapan dan kualitas personil. A. Bentuk Kelembagaan Lembaga induk penanggungjawab teknis operasional pengelolaan persampahan Kabupaten Maros adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Koordinasi pengelolaan kebersihan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Kebersihan yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis pengadaan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kebersihan. Dibawah Bidang ini, terdapat Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Kebersihan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan,

koordinasi,

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

penanganan,

pengumpulan dan pengangkutan sampah, Kepala Sub Bidang pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah/Sampah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan limbah/sampah, sedangkan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan merupakan tugas Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi yang menangani masalah kebersihan secara formal adalah Bidang Kebersihan, struktur organisasi induk yang ada adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan struktur organisasi yang tidak hanya menangani masalah kebersihan kota tetapi juga masalah Lingkungan Hidup dan Keindahan kota. Dalam masalah struktur organisasi, Saat ini cukup sesuai menggambarkan aktivitas utama dalam pengelolaan persampahan. C. Uraian Tugas/Tata Laksana Kerja Tata laksana kerja untuk Bidang Kebersihan secara terperinci sudah dibuat tapi masih bersifat global/umum dan yang ada saat ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atas instruksi lisan (tidak tertulis). Penugasan tenaga kerja lapangan dilakukan dengan cara pentargetan setiap tenaga kerja diberikan beban tugas yang harus dilaksanakan. Untuk masa datang perlu dilengkapi uraian tugas tersebut secara lebih rinci dan jelas sehingga fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengkomunikasian dapat tercakup.


119

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros D. Personalia Dari perbandingan antara jumlah penduduk Kabupaten Maros yakni sebanyak 322.212 jiwa, dan jumlah petugas kebersihan dan keindahan yakni Sopir sebanyak 45 orang, Buruh Pengangkut Sampah sebanyak 68 orang, Penyapu Jalan sebanyak 45 orang, Buruh bagian drainase sebanyak 30 orang, buruh bagian pasar sebanyak 20 orang, Buruh bagian peralatan/perbengkelan sebanyak 5 orang, buruh pengeloaan TPST sebanyak 3 orang dan bagian pertamanan dan operator mesin rumput sebanyak 28 orang dari pembagian tenaga kebersihan tersebut terlihat bahwa rasionya masih cukup tinggi (berdasarkan kriteria perencanaan 1:1.000), Sedangkan dari perbandingan antara jumlah petugas rasionya terhadap jumlah penduduk yang dilayani masih sangat kurang. Sementara itu, dari tingkat pendidikan PNS dan tenaga kontrak, kualitas SDM di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan masih kurang. Ini dapat dilihat dari komposisi kepegawaian yang menunjukkan bahwa dari 98 orang PNS dan tenaga buruh 230 orang, 32 SMA, 31 orang lulusan perguruan tinggi (Sarjana Muda/D3 dan S1) serta 7 orang lulusan S2.

6.2.2 Sub Sistem Teknik Operasional A. Tingkat Pelayanan Berdasarkan perhitungan tingkat pelayanan pengelolaan persampahan pada tahun 2012, maka tingkat pelayanan pengelolaan persampahan baru mencapai 12% dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh Masyarakat Kabupaten Maros saat ini belum mencapai 70% dari Target MDGs pada tahun 2015. Dengan tingkat pelayanan tersebut maka akan diperlukan upaya yang cukup untuk meningkatkan pelayanan sehingga mencapai standard yang ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat pelayanan juga dapat ditetapkan berdasarkan target pencapaian sasaran MDGs. Sasaran MDGs adalah meningkatkan sasaran tingkat pelayanan pengelolaan persampahan sehingga setengah dari penduduk yang belum terlayani saat ini akan mendapat

pelayanan

pengelolaan

persampahan

persampahan

tersebut

pada

tahun

akan

2015.

dilakukan

Peningkatan dengan

pelayanan

melaksanakan

pengembangan daerah pelayanan baru. Penetapan pengembangan daerah pelayanan pengelolaan persampahan akan dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 1) Daerah yang menjadi wajah kota. 2) Daerah komersil. 3) Daerah permukiman dengan kepadatan > 100 jiwa/ha. 4) Daerah timbulan sampah besar. 5) Daerah pemukiman dengan kepadatan > 50 jiwa/ha. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

120

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan pola konvensional seperti di atas, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui pengelolaan dengan cara: 1) Skala Rumah Tangga dengan menitik beratkan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dengan beberapa opsi teknologi misalnya dengan gentong komposter, keranjang Takakura dan Biopori, 2) Skala Kawasan/Lingkungan, yaitu pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok Masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga. Dengan beberapa opsi teknologi, antara lain :  Pemilahan sampah di sumber  Pemilahan sampah di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) B. Pola Operasional Analisis terhadap pola operasional adalah sebagai berikut: 1. Pewadahan Di

daerah

pemukiman

pada

umumnya

mempergunakan pewadahan berupa plastik

(bin/tong

sampah),

gentong

keranjang

bekas,

kaleng bekas cat, kantong plastik bekas dan ada juga yang tidak mempunyai pewadahan. Dari segi operasional pewadahan seperti disebutkan di atas cukup

layak

dipergunakan

selanjutnya,

akan

tetapi dari segi kesehatan/kebersihan (kecuali kantong plastik, gentong plastik) harus ekstra hati-hati karena kalau sampahnya tidak cepat dibuang akan menimbulkan bau dan adanya lalat, hal ini tentunya tidak baik. Untuk itu, jika sampahnya tidak cepat dibuang, pewadahan tersebut harus ditutupi dengan plastik. Di daerah perkantoran dan komersil pada umumnya mempergunakan bin plastik, drum bekas dan kantong plastik besar. Prasarana pewadahan semacam ini cukup layak, kecuali drum bekas permanen (yang tidak mempunyai kaki) mempunyai kelemahan antara lain : 1. Pengoperasiannya memerlukan waktu dan tenaga. 2. Sifatnya terbuka. Dari analisis tersebut diatas disarankan untuk mempergunakan pewadahan sifatnya: tertutup, mudah dikosongkan, murah dan pengadaannya mudah. Misalnya : bin plastik atau kantong plastik. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

121

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 2. Pengumpulan  Pasar Pengumpulan sampah di daerah pasar dilaksanakan oleh penghasil sampah dengan membuang ke kontainer. Letak kontainer mudah dicapai oleh penghasil

sampah

menguntungkan

sehingga

dalam

ini

sangat

pengumpulan.

Pola

pengumpulan di daerah pasar yang saat ini dilayani sudah cukup baik dan dapat dikembangkan dan dipertahankan.  Pertokoan/perkantoran/rumah makan/permukiman Pengumpulan dilakukan dengan pola komunal dan individual (untuk penghasil sampah besar), semua sampah dikumpulkan ke Tong/ Bak Sampah dan TPS oleh penghasil sampah atau dikumpulkan pada satu tempat tertentu dengan ditumpuk rapi. Dari hasil pengamatan di lapangan pengumpulan dengan pola seperti ini dinilai cukup memadai pada batas tertentu, khususnya di daerah kumuh dan tidak teratur. 3. Pengangkutan Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan dump truck sebanyak 8 unit per hari dengan ritasi rata-rata 1-2 rit/hari/mobil dan Arm roll sebanyak 8 unit dengan ritasi sebanyak 1-2 rit/hari/mobil. Dari hasil pemantauan dilapangan/di lokasi TPA sampah, umumnya untuk ritasi 2 rit tiap dump truck belum optimal, sedangkan ritasi Arm Roll 1-2 rit dinilai belum cukup baik. Dari hasil analisis diatas, pengangkutan sampah ke TPA disarankan perlu optimalisasi pengangkutan sampai sore hari, sehingga ritasi dapat mencapai 3-4 rit/dump truck. Setiap truk harus dilengkapi dengan jaring plastik dan pada sisisisi dump truk harus diberi triplek sehingga kapasitas dump truck lebih besar.


122


4. Pemprosesan Akhir Metode

yang

dipergunakan

dalam

pemprosesan

akhir

adalah

masih

mempergunakan open dumping, metode ini dipakai semenjak adanya TPA. Halhal yang dapat dianalisis dari proses pemprosesan akhir di TPA sampah, yaitu: Sistem yang digunakan adalah controlled dan sanitary landfill, dimana dasar dari TPA telah diberi lapisan kedap air sehingga air lindi yang dihasilkan tidak akan mencemari air tanah dan sungai yang terdekat. Ditinjau dari kapasitas TPA sampah. Perlunya penanganan sampah dengan metode 3R, antara lain dengan Pembuatan TPST dan Bank Sampah diperbanyak dan tersebar terutama untuk daerah yang belum dilayani dan daerah yang rawan terhadap sampah seperti di bataran sungai. Peranan TPA Bontoramba sebagai tempat pemprosesan akhir Kabupaten Maros masih tetap diperlukan, tetapi beban sampah yang dibuang ke TPA makin terus direduksi sampai akhirnya fungsi TPA sebagai tempat pemprosesan akhir berubah menjadi tempat komposting terintegrasi atau fungsi-fungsi lain yang lebih ramah lingkungan. Selama masa transisi fungsi tersebut, maka perlu dilakukan langkahlangkah untuk mengoptimalisasi peranan sebelumnya. Beberapa hal dapat dilakukan antara lain, melakukan pembenahan sistem pengangkutan menuju TPA dan melakukan penyempurnaan pengolahan dan pengelolaan di TPA. 5. Kapasitas Kemampuan Operasional Satuan timbulan sampah untuk permukiman Kabupaten Maros adalah 2,5 liter/orang/hari, sehingga jumlah total sampah Kabupaten Maros adalah 1.171 m³/hari. Timbulan sampah untuk Kabupaten Maros akan selalu bertambah sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk, perekonomian dan perkembangan kota. Saat ini jumlah sampah yang diangkut oleh BLHKP baik terangkut di TPS maupun di TPA sebesar 71 m³/hari atau 33% dari total timbulan sampah, yang seharusnya dapat dilayani >40% jika pengangkutan sampah dioptimalkan dengan ritasi lebih dari 2-3 rit/mobil.


123


6.2.3 Sub Sistem Pembiayaan A. Sumber Dana Total biaya pengelolaan persampahan saat ini yang dikeluarkan/dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.432.858.000,- pada tahun 2013 untuk operasional (penyapuan jalan, pengangkutan sampah dan pembuangan sampah), dengan tingkat pelayanan 33%. Dari uraian tersebut maka analisis awal untuk aspek pembiayaan adalah : 1) Anggaran biaya kebersihan sebesar Rp. 10.432.858.000,- pada tahun 2013. 2) Biaya satuan pengelolaan sampah tahun 2013, Biaya satuan pengelolaan sampah (pengangkutan + operasi + BBM ) Kabupaten Maros pada tahun 2013 adalah Rp 931.658.000,a) Perkiraan biaya satuan pelayanan penduduk 1) Perkiraan jumlah penduduk yang terlayani = 327.787 jiwa 2) Biaya satuan pelayanan kebersihan keluarga per bulan = Rp. 5.000,3) Biaya satuan pelayanan kebersihan per keluarga per bulan ini hanya diperhitungkan terhadap biaya operasional pengangkutan, biaya pengolahan akhir di TPA, belum termasuk biaya pengumpulan, dan biaya investasi peralatan. b) Retribusi yang ditagih ( yang dapat ditarik dari Masyarakat ) Pada tahun 2012 sebesar Rp. 52.860.000,- dari target PAD Kebersihan sebesar Rp. 100.000.000,-. Pemasukan hasil retribusi dapat ditingkatkan dengan cara peningkatan daerah pelayanan terutama dengan pelayanan komunal dengan menyediakan TPS-TPS umum serta ditingkatan penarikan retribusi melalui Kolektor Petugas Kebersihan. Untuk mengelola kebersihan Kabupaten diperlukan dana baik dan dana awal atau penunjang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dana ini dapat melalui APBD atau kontribusi Masyarakat. B. Struktur Tarif Retribusi Struktur tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Kabupaten Maros nomor 17 Tahun 2011, Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan

persampahan/kebersihan.

Besar

retribusi

ditentukan

dari

tingkat

penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah baik sampah organik atau non organik berbahaya dan tidak berbahaya. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan Masyarakat. Besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai berikut : BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

124

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros A. Bangunan Rumah Tangga

Rp. 5.000,- / Bulan

B. Perdagangan 1. Kios

Rp. 5.000,- / Bulan

2. Ruko

Rp. 7.500,- / Bulan

3. Pedagang Kaki Lima

Rp. 3.000,- / Bulan

C. Rumah Makan/Warung 1. Restoran

Rp. 15.000,- / Bulan

2. Rumah Makan

Rp. 10.000,- / Bulan

3. Warung

Rp. 5.000,- / Bulan

D. Hotel/Penginapan/Losmen 1. Penginapan/Losmen

Rp. 20.000,- / Bulan

2. Hotel Melati

Rp. 30.000,- / Bulan

3. Hotel Berbintang

Rp. 100.000,- / Bulan

E. Tempat Pelayanan Medis 1. Rumah Sakit Umum

Rp. 50.000,- / Bulan

2. Puskesmas

Rp. 20.000,- / Bulan

3. Rumah Bersalin

Rp. 20.000,- / Bulan

4. Tempat Praktek Dokter

Rp. 20.000,- / Bulan

F. Perusahaan/Pabrik 1. Industri Kecil

Rp. 20.000,- / Bulan

2. Industri Besar

Rp. 100.000,- / Bulan

G. Kantor

Rp. 20.000,- / Bulan

H. Kendaraan Buang Sampah Langsung Ke TPA 1. Mobil Besar (6 Roda)

Rp. 100.000,-/ 1 x Buang

2. Mobil Kecil (Kijang)

Rp. 50.000,-/ 1 x Buang

I. Penyelenggaraan Kegiatan sampah langsung ke TPA 1. Hajatan

Rp. 50.000,-/ kegiatan

2. Pertunjukan

Rp. 50.000,-/ kegiatan

3. Pameran

Rp. 50.000,-/ Hari

*berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011

6.2.4 Sub Sistem Pengaturan Aspek peraturan merupakan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan persampahan, karena setiap kegiatan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan dan perbaikan sistem pengelolaan persampahan harus dilandasi dengan kekuatan hukum BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

125

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros yang sumbernya adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang persampahan. Beberapa peraturan telah dibuat dalam rangka penanganan persampahan/kebersihan Kabupaten Maros yang dapat digolongkan menjadi : A. Pembentukan Institusi/Lembaga Formal Dasar hukum yang mengatur organisasi pengelolaan kebersihan di Kabupaten adalah Perda Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012, sehingga dari aspek penanggung jawab dipegang oleh Kepala Badan, sedangkan dari tugas pokok/fungsi, struktur organisasi, pembagian tata kerja dan kewenangan sudah dirinci dalam Perda tersebut. B. Penentuan Struktur Tarif Retribusi Dasar hukum yang mengatur mengenai retribusi kebersihan/persampahan di Kabupaten Maros adalah Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini mengatur tentang struktur tarif retribusi kebersihan/persampahan mulai dari penetapan wajib retribusi, tata cara penagihan dan ketentuan pidana. Peraturan mengenai retribusi kebersihan dan institusi yang telah dibuat tersebut dapat dianalisis sebagai berikut : 1. Aturan tentang pelaksanaan kebersihan oleh Masyarakat cukup jelas diatur tetapi perlu dibuat petunjuk palaksanaan. 2. Besarnya tarif retribusi sampah perlu disesuaikan lagi, tarif retribusi sampah harus dievaluasi setiap 3- 5 tahun. C. Ketentuan Umum tentang Keindahan, Kerapian dan Kebersihan Kota. Saat

ini

Pemerintah

Kabupaten

Maros

belum

mempunyai peraturan daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota, untuk masa ke depan harus sudah dibuat peraturan daerah tentang K3 .

6.2.5 Komponen Peran Serta Masyarakat Peran pengelolaan

serta

Masyarakat

persampahan

dalam

yang

ada

sekarang di Kabupaten Maros cukup baik, khususnya partisipasi dalam pembiayaan. Hal

ini

dapat

dilihat

dari

realisasi


126

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros pemungutan retribusi dari tahun 2010 sampai 2012 yang rata-rata hampir mencapai 7080%. Selain peran dalam pembiayaan, Masyarakat di Kabupaten Maros juga berperan serta dalam pelaksanaaan teknis operasional pengolahan persampahan. peran serta ini diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti keikutsertaan pada sebagian tahap pengelolaan persampahan, seperti pengumpulan sampah di Kontainer dan bak sampah dan menyediakan sendiri pewadahan, serta kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga. Namun demikian, kualitas peran serta Masyarakat dalam kegiatan teknis pengolahan sampah di Kabupaten Maros masih sangat perlu ditingkatkan mengingat masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Indikasi rendahnya kualitas peran serta Masyarakat ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: 1. Rendahnya kesadaran untuk melaksanakan metode 3R. 2. Masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. 3. Masih tingginya kebiasaan memakai barang yang sulit terurai. 4. Upaya membangun peran serta Masyarakat pada pada pengelolaan kebersihan, khusunya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan kebersihan perlu ditingkatkan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah persampahan dengan mengacu pada Permen PU No 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R serta sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya merupakan tugas berat bagi semua pihak dalam mewujudkan upaya tersebut, mengingat kondisi yang ada saat ini, baru sekitar 1% sampah yang dapat dikurangi atau dimanfaatkan. Namun demikian, dengan berbagai gerakan yang ada ditingkat Masyarakat baik melalui peranan tokoh Masyarakat, LSM ataupun pemerintah kabupaten, serta telah banyak praktek–praktek unggulan 3R yang cukup sukses dan dapat direplikasi ditempat lain, sehingga target pengurangan sampah 20% bukan mustahil akan dapat dicapai. Keberhasilan program 3R ini sangat tergantung pada keterlibatan Masyarakat.


127


 Reduce (R1) Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah. Namun diperlukan kesadaran dan kemauan Masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.  Reuse (R2) Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas “minuman” untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain.  Recycle (R3) Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain. Dari pengamatan terhadap komposisi sampah di Kabupaten Maros, maka kegiatan daur ulang (recycle) yang layak dilakukan adalah pembuatan kompos dan daur ulang lainnya (daur ulang plastik, besi, kuningan, dan lain-lain), pelaksanaan daur ulang saat ini sudah dilakukan di TPST. Untuk memperkenalkan dan menyakinkan Masyarakat agar mau melaksanakan pembuatan kompos tersebut, maka pengelola kebersihan kota Kabupaten Maros perlu melakukan proyek perintisan/percontohan pembuatan kompos dan menjamin pembeliaan kompos yang dihasilkan oleh masyarakat/LPM.

6.2.6

Aspek Teknik Operasional

A. Sumber Sampah Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada end of pipe system, BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

128

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang. Pengurangan sampah tersebut selain dapat menghemat lahan TPA juga dapat mengurangi jumlah angkutan sampah dan menghasilkan kualitas bahan daur ulang yang cukup baik karena tidak tercampur dengan sampah lain. potensi pengurangan sampah di sumber dapat mencapai 50% dari total sampah yang dihasilkan. B. Pola Pelayanan

.....

Pewadahan, pewadahan harus disediakan sendiri oleh Masyarakat, dapat berupa bin/tong sampah, Karung plastik, dan keranjang Takaruka. Volume pewadahan disesuaikan produk sampah yang dihasilkan dan mampu menampung selama untuk produk 3 hari. Pembuatan kompos dapat dilakukan mulai dari sumber sampah (pengolahan sampah rumah tangga), ada bebarapa cara pengomposan yaitu : cara pengomposan dengan metode Takakura, Komposter dan dengan pembuatan lobang sampah di tanah. C. Pengumpulan/Pengangkutan Pengumpulan/pengangkutan

sampah

dilakukan

dengan cara individual yaitu pengumpulan sampah langsung dengan Motor Sampah menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), setiap motor sampah

akan

Pengumpulan

dilayani dengan

oleh

cara

2

petugas.

individual

akan

dilakukan dengan gerobak, setiap gerobak dilayani oleh 2 petugas. D. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ( TPST) Semua sampah yang diangkut oleh motor sampah di daerah pelayanan akan berakhir di TPST dimana semua sampah akan diolah secara terpadu berupa BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

129

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros seperangkat alat pengolahan terpadu. Di TPST akan dilaksanakan kegiatan pemilahan dan Composting. Untuk pembuatan kompos di lokasi TPST dipergunakan alat composter, sedangkan sampah yang tidak dapat di daur ulang dan sisa komposting akan di packing dan ditrasfortasikan untuk dibuang ke TPA.

6.3.Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)

Sampah yang diangkut oleh truck sampah dibuang di TPA yang terletak di Kecamatan Mandai Kelurahan Borong Dusun Bontoramba yang berjarak ±15 km dari Ibu kota Kabupaten. Metoda pembuangan sampah yang dilakukan masih menggunakan sistem open dumping. Lokasi yang digunakan untuk TPA saat ini merupakan tanah kosong yang tidak produktif. Sedangkan daerah sekitarnya berupa areal perkebunan dan pemukiman.

6.3.1 Kriteria Pemilihan TPA Salah satu kendala dalam penerapan metoda perencanaan Tempat Pemprosesan Ahkir (TPA) baik sanitary landfill maupun controled landfill adalah pemilihan lokasi yang cocok, baik dilihat dari sudut kelangsungan pengoperasian, maupun dari sudut perlindungan terhadap lingkungan hidup. Karakteristik lahan (terutama permeabilitas) akan menentukan karakteristik sampah yang diperbolehkan masuk ke TPA. Lahan yang tepat tidak selalu mudah didapat. Suatu metode pemilihan yang baik perlu digunakan agar memudahkan dan mengevaluasi calon lokasi tersebut. Sampah merupakan kumpulan dari beberapa jenis buangan hasil samping dari kegiatan, yang akhirnya harus diolah dan diurug di suatu lokasi yang sesuai. Permasalahan yang timbul adalah bahwa sarana ini merupakan sesuatu yang dijauhi oleh Masyarakat sehingga persyaratan teknis untuk penempatan sarana ini perlu didampingi oleh persyaratan non–teknis. Lebih luas lagi kecocokan lokasi ini di pengaruhi oleh kebijakan daerah yang dalam bentuk formal dinyatakan dalam rencana tata ruang. Dalam rencana tersebut biasanya sudah dinyatakan rencana penggunaan lahan.


130

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Aspek kesehatan Masyarakat berkaitan langsung dengan manusia, terutama kenaikan mortalitas (kematian), morbiditas (penyakit), serta kecelakaan karena operasional sarana tersebut. Aspek lingkungan hidup terutama berkaitan dengan dampak terhadap ekosistem akibat pengoperasian sarana tersebut, termasuk akibat transportasi sampah. Aspek biaya berhubungan dengan biaya spesifik antara satu lokasi yang lain, terutama dengan adanya biaya ekstra pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Aspek sosio-ekonomi berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi terhadap penduduk sekitar lahan yang dimaksud disini adalah keuntungan atau kerugian akibat nilai tambah yang dapat dinikmati penduduk, ataupun penurunan nilai hak milik karena berdekatan dengan sarana tersebut. Walaupun dua lokasi yang berbeda mempunyai pengaruh yang sama dilihat dari apsek sebelumnya, namun reaksi Masyarakat setempat dengan dibangunnya sarana tersebut bisa berbeda. Suatu metodologi yang baik tentunya diharapkan bisa memilih lahan yang paling menguntungkan dengan kerugian yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian metodologi tersebut akan memberikan hasil pemilihan lokasi yang terbaik. Hal ini mengandung pengertian, yaitu : Lahan terpilih hendaknya memberikan nilai tertinggi ditinjau dari berbagai aspek di atas, Pemilihan yang dibuat hendaknya dapat dipertanggung jawabkan, artinya harus dapat ditunjukan secara jelas bagaimana dan mengapa suatu lokasi terpilih diantara yang lainya. Dalam hal ini pemilihan TPA tidak lepas dari kriteria-kriteria sebagai berikut : 1) Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan daerah layak atau tidak layak sebagai berikut : a. Kondisi geologi : 1) Tidak berlokasi di daerah holocene fault. 2) Tidak boleh di daerah bahaya geologi. b. Kondisi hidrogeologi 1. Tidak boleh mempunyai tinggi air tanah kurang dari 3 meter. 2. Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-5 cm/det. 3. Jarak terhadap sumber air minum harus > 100 m di hilir aliran. 4. Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria tersebut maka harus dilakukan masukan teknologi. c. Kemiringan lokasi harus kurang dari 20% 1. Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

131

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 2. Tidak boleh pada daerah hutan lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun. 3. Untuk lokasi TPA yang jaraknya >25 km dari kota perlu dipertimbangkan adanya transfer depo/TPST. 4. Kriteria penyisihan yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi yang terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut : d. Iklim 1. Hujan : makin kecil curah hujan makin baik. 2. Angin : arah angin dominan tidak menuju ke pemukiman dinilai makin baik. 3. Utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai makin baik. e. Lingkungan biologis : 1. Habitat : habitat kurang bervariasi dinilai makin baik. 2. Daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna dinilai makin baik. 3. Produktifitas tanah : tanah tidak produktif dinilai lebih tinggi. 4. Kapasitas dan umur : dapat menampung sampah lebih banyak dan lebih lama dinilai makin baik. 5. Ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang cukup dinilai lebih baik. 6. Status tanah : makin bervariasi nilai tanah, dinilai tidak baik. 7. Demografi : kepadatan penduduk lebih rendah, dinilai semakin baik. 8. Kebisingan: Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. 9. Bau : Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. 10. Estetika : Semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik. 11. Ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m³/ton dinilai semakin baik.

6.3.2 Pemilihan Lokasi TPA Pemilihan lokasi layak TPA sampah dilakukan dengan meninjau aspek-aspek sebagai berikut: 1. Aspek Tata Guna Lahan. 2. Aspek Geologi. 3. Aspek Kemiringan Lereng.


132

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 4. Aspek Hidrogeologi. 5. Aspek Bahaya Lingkungan. A. Ditinjau Dari Aspek Tata Guna Lahan Peninjauan pemilihan lokasi layak TPA sampah berdasarkan Tata Guna Lahan ialah menetapkan lokasi-lokasi yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi TPA sampah karena alasan tata guna lahan. Peninjauan ini dilakukan untuk menghindari pemilihan lokasi yang layak TPA sampah pada lahan yang telah ditetapkan penggunaannya atau lahan yang mempunyai kegunaan khusus atau yang penting. Daerah-daerah yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi TPA antara lain: a) Daerah danau, sungai dan laut. b) Daerah perkotaan dan permukiman c) Daerah pertanian potensial. d) Daerah industri, konservasi lingkungan. e) Daerah khusus yang dilestarikan. f) Daerah yang jauh dari lapangan terbang. B. Ditinjau Dari Aspek Geologi Pemilihan lokasi layak berdasarkan kondisi geologi adalah untuk menempatkan lokasi tersebut pada formasi geologi yang aman terhadap pencemaran lingkungan. Formasi yang diinginkan adalah lapisan geologi dimana pada lapisan itu terdapat kondisi yang dapat menahan dan mengurangai kadar pencemaran. Kondisi tersebut hanya ada pada lapisan yang mempunyai permeabilitas kecil, mempunyai cukup ketebalan dan mampu mengurangi kadar pencemaran. Sifatsifat tersebut merupakan sifat dari batuan lempung (sedimen clay). Pemilihan yang dilakukan juga menghindari faktor struktur geologi seperti patahan, retakan, longsoran dan lain-lain. C. Ditinjau Dari Aspek Kemiringan Lereng Pemilihan lokasi layak berdasarkan kemiringan lereng dimaksudkan untuk menghindari terjadinya longsoran, baik terhadap timbunan sampah tersebut maupun longsoran yang tidak stabil. Untuk itu kriteria yang dianjurkan dalam hal kemiringan ini adalah 20%. Kemiringan lereng di sekitar lokasi berkisar antara 0–15%. Namun pada daerah-daerah tertentu kemiringannya dapat BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

133

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros mencapai lebih dari 45%. Pada umumnya kemiringan lokasi TPA berkisar antara 0–10%, dan pada beberapa lokasi kemiringan mencapai 10 –15%. D. Ditinjau Dari Aspek Hidrogeologi Pemilihan lokasi layak berdasarkan aspek Hidrogeologi ialah menempatkan lokasi tersebut pada daerah yang bukan akuifer penting dan sedapat mungkin tidak di daerah discharge. Pemilihan tersebut juga memperhitungkan arah aliran air tanah. E. Ditinjau Dari Aspek Bahaya Lingkungan Pemilihan

lokasi

layak

berdasarkan

aspek

bahaya

lingkungan

ialah

menempatkan lokasi tersebut pada daerah yang tidak berpotensi terhadap bahaya lingkungan, sehingga tidak membahayakan kelangsungan dan keutuhan TPA sampah tersebut. Bahaya lingkungan yang harus diperhatikan adalah gerakan tanah, kegempasan, kegunungapian, pengikisan banjir dan genangan air. Dengan pertimbangan aspek bahaya lingkungan, maka lokasi layak untuk TPA sampah adalah daerah-daerah di luar bahaya tersebut.

6.4.

Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan Strategi pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros direncanakan untuk jangka waktu 10 tahun (2013 – 2023) yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap mendesak (2013-2014) tahap I (2015-2018), dan tahap II dengan jangka waktu tahun 2019-2023. Program-program yang diusulkan dalam studi ini dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam kurun

waktu

10 tahun kedepan dengan target capaian yang ada

pada

setiap tahapannya. Sasaran pelayanan pengelolaan

sampah

Kabupaten Maros di tetapkan berdasarkan pada

beban

permasalahan sampah yang dihadapi pada kondisi

saat ini sampai pada masa 5 dan 10 tahun mendatang. Sebagaimana ditetapkan dalam strategi aspek operasional, bahwa beban pengelolaan sampah selama 10 tahun mendatang terdiri atas dua cakupan yaitu: 1. Sebesar 32% penduduk, merupakan penduduk perkotaan yang akan dilayani dengan pendekatan pelayanan teknis


134

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 2. Sebesar 68% penduduk perdesaan, yang akan dilayani dengan pendekatan pembangunan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pengembangan sistem pengelolaan persampahan Kabupaten Maros ini direncanakan secara bertahap dengan penetapan sasaran secara jelas untuk setiap tahap. Tahapan pengembangan tersebut sebagai berikut: 1. Program Mendesak tahun 2013-2014. 2. Tahap 1: 2015 – 2018: pelayanan sampah 100% untuk pelayanan wilayah Kota dan 30% lingkup Kab. Maros 3. Tahap 2: 2019 – 2023 : pelayanan 50% untuk pelayanan lingkup Kab. Maros


135


7.1.

Perencanaan

Sistem Operasi Pengelolaan Persampahan

Konsep Perencanaan penanganan dan pengolahan yang direncanakan selama 10 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Lingkup pelayanan pengelolaan sampah adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Maros, baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Wilayah perkotaan dilayani secara intensif oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, adapun wilayah perdesaan dilayani dengan pola pembinaan untuk dikembangkannya Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. 3. Jenis sampah yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah sampah domestik, yaitu sampah yang bersumber dari aktifitas rumah tangga/domestik, tidak termasuk limbah industri dan medis. 4. Limbah industri, atau sampah hasil proses produksi, adalah tanggung jawab setiap lembaga atau individu dan atau badan yang menghasilkannya dan tidak menjadi tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Hal tersebut telah diatur oleh undang-undang tentang pengelolaan limbah B3 dari industri untuk dikelola oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah. 5. Pengelolaan sampah B3 rumah tangga, misalnya kaleng bekas kemasan insektisida, batu baterai bekas, neon bekas dan lain sebagainya secara bertahap harus menjadi tanggungjawab Pemerintah. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan tidak bertanggung jawab atas pengolahan sampah jenis ini. Akan tetapi disebabkan sampah jenis ini terkandung di dalam sampah domestik, maka

Badan

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan

dan

Pertamanan

harus

menanganinya dengan memisahkannya dari sampah lainnya. 6. Pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan di sumber diarahkan menuju sistem terpilah. Sampah dipilah menjadi 3 jenis, yaitu : sampah organik, BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

136

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros anorganik

dan

B3

Rumah

Tangga.

Dalam

jangka

pendek,

pemilahan

diperkenalkan diseluruh aktifitas penimbul sampah, dan pada jangka menengah akan diimplementasikan secara bertahap, dengan prioritas pengadaan sarana prasarana di wilayah non permukiman. Di permukiman, pemilahan di sumber akan dilakukan secara bertahap sejalan dengan pengembangan sarana pengolahan lainnya. 7. Operasi pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke Tempat Pengolahan Sampah Skala Kelurahan (TPS-Kelurahan), dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat RT/RW atau menunjuk pihak pengelola swasta. 8. Di wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, ditetapkan bahwa operasi pengelolaan harus menerapkan prinsip-prinsip 3R. 9. Di lingkungan RT/RW, diberikan peluang untuk dikembangkannya pengolahan sampah skala komunal, dan kawasan, juga dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R. 10. Dalam suatu wilayah Kelurahan wajib memiliki area satu TPS Kelurahan dan di dalam suatu lingkungan Kecamatan, wajib memiliki TPS Kecamatan. Keduanya dikelola oleh Dinas Kebersihan, bekerja sama dengan aparat Kelurahan, Kecamatan, Masyarakat dan bahkan pihak swasta. 11. TPS Kelurahan adalah lokasi penampungan sampah, dan pengomposan sampah organik. Ditempatkan di setiap Kelurahan untuk melayani 5.000 penduduk. Dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta. 12. Pengomposan dilakukan sebagai usaha minimasi sampah tertimbun di TPA, bukan untuk mencari keuntungan ekonomis. Kerjasama dengan pihak atau instansi atau dinas lainnya yang terkait dengan penggunaan produk kompos akan dijalin dalam kerangka pengembangan tanaman organik. 13. TPS Kecamatan adalah pusat pengolahan sampah anorganik, yaitu plastik, kertas, logam dan gelas, 14. TPA

sebagai

lokasi

pemprosesan

akhir

sampah,

sampah

Tahun

2023

direncanakan akan tetap menggunakan TPA Bontoramba di Desa Bontoramba sampai difungsikannya TPA Regional Mamminasata di Kec. Pattalassang Kab. Gowa.


137

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 15. TPA Bontoramba dalam jangka panjang dipersiapkan hanya untuk penanganan residu olahan sampah dan sampah B3 RT, pengomposan di TPA dioperasikan untuk mengantisipasi ketika pengomposan dalam jangka pendek ketika belum ada operasi pengomposan di TPS Kelurahan. 16. Penanganan akhir sampah di TPA, selama mekanisme daur ulang di hulu belum berjalan 100%, dilakukan penimbunan secara controlled landfill. Bahkan metode ini akan tetap dipakai untuk menangani residu. 17. Pelayanan berbasis masyarakat dikembangkan di Desa-Desa yang telah mendapat

bantuan

teknis

peralatan

pengelolaan

sampah.

Adapun

pengembangannya dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah perdesaan. 18. Pengolahan sampah dengan teknologi lainnya seperti diorientasikan untuk mengembangkan model pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar. 19. Pengolahan sampah menjadi energi dilakukan ujicoba dalam jangka pendek, dan pada jangka menengah, akan dilakukan kelayakan untuk dikembangkan menjadi skala besar.

7.2.

Perencanaan Perwadahan Sampah

Konsep pewadahan yang akan diterapkan adalah dengan sistem terpilah dalam 3 jenis, yaitu : sampah organik, anorganik dan B3 Rumah Tangga. Akan tetapi pemilahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :  Pewadahan terpilah mencapai 50 % wilayah pelayanan, dalam 10 tahun mendatang.  Jangka menengah (2013-2018), diorientasikan sebagai pengenalan pemilahan kepada masyarakat umum, dengan memasang wadah sampah terpilah 3R, di jalan protokol, taman kota, atau fasilitas umum lainnya, kantor- kantor Pemerintah dan institusi pendidikan, pengenalan yang lebih intensif dengan melakukan pembinaan di lingkungan permukiman yang menjadi sasaran pengembangan sampah berbasis masyarakat. Dalam periode ini pula di cari bentuk dan mekanisme pemilahan yang dapat diterima sesuai dengan tatanan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Maros.  Jangka Panjang (2018-2023), merupakan masa kampanye di seluruh wilayah yang termasuk katagori pelayanan intensif, yaitu di 14 Kecamatan.


138

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Ketentuan Umum Wadah sampah terpilah di sumber adalah sebagai berikut :  Wadah terbuat dari plastik atau bahan anti karat lainnya  Kapasitas minimal 20 liter per jenis sampah.  Wadah Organik, berwarna hijau  Wadah Anorganik, berwarna kuning  Wadah B3 RT, berwarna merah

7.3. Perencanaan Operasi Pengumpulan Kelancaran dan keberhasilan sistem pengumpulan sampah merupakan syarat pertama tercapainya sanitasi lingkungan dari gangguan sampah. Dengan demikian lingkungan menjadi bersih tidak terdapat sampah yang tercecer, dibuang ke saluran, ke sungai ke tempat-tempat ilegal lainnya. Target dari sistem pengumpulan dalam adalah tercapainya tingkat sanitasi lingkungan dari gangguan sampah melalui pembentukan sistem pengumpulan yang menjamin rutinitas dan stabilitas pelayanan. Sistem pengumpulan yang dibangun disesuaikan dengan kondisi fisik geografi, ekonomi, fasilitas jalan dan kondisi lainnya supaya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

7.3.1 Ketentuan Umum Ketentuan pengumpulan di Kab. Maros, ditetapkan sebagai berikut :  Pengumpulan dari setiap sumber aktifitas ditujukan ke TPS Kelurahan, tidak ada sistem langsung pengumpulan ke TPA mengingat adanya tujuan pengomposan di tingkat Kelurahan.  Pengumpulan adalah tanggung jawab masyarakat dan atau penimbul sampah. Secara berkelompok, masyarakat dan atau penimbul sampah membentuk organisasi RT/RW atau penunjukan pihak swasta dalam pengumpulan sampah.  Untuk wilayah pelayanan terpilah di sumber, disyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah.  Frekuensi pengumpulan sampah organik, disyaratkan harus setiap hari.  Frekuensi pengumpulan sampah anorganik disyarakatkan minimal 3 kali dalam seminggu.  Sistem

pengumpulan

disesuaikan

dengan

mempertimbangkan

jenis

alat

pengumpul, fasilitas jalan dan kemampuan membayarnya. 7.3.2 Pengumpulan Sampah Permukiman/Rumah Tangga Saat ini terdapat 3 (tiga) pola operasi yang dilaksanakan yaitu : (1) Individual langsung, (2) Individual Tidak Langsung, dan (3) Komunal Tidak Langsung. Data eksisting menunjukkan pola individual langsung paling banyak dioperasikan. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

139

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Namun pola ini terukur kurang efisien, terutama pada waktu angkut dari titik pengumpulan ke TPA. Demikian terdapat kekurangan dari pola operasi individual tidak langsung dan komunal langsung saat ini. Karena itu dengan adanya rencana pengomposan di TPS Kelurahan dan pengolahan sampah anorganik di TPS Anorganik, diharapkan dapat mengatasi inefisiensi ketiga pola ini dari sisi waktu operasi. Tujuan pengumpulan yang semula menuju TPA Bontoramba kini menuju TPS Kelurahan yang terletak relatif jauh lebih dekat. Dengan demikian, ketiga pola operasi pengumpulan yang ada saat ini akan ditransformasi menuju peningkatan kinerja sebagai berikut. 1) Sistem Individual Langsung Yaitu pola operasi dimana sampah dari sumber langsung dibawa ke TPS Kelurahan atau TPS Kecamatan  Dioperasikan di daerah permukiman teratur seperti Real Estate atau kompleks, di daerah jalan utama dan protokol.  Sampah dari sumber dikumpulkan dan langsung diangkut oleh kendaraan pengumpul sampah ke TPS Kelurahan, berdasarkan jenisnya.  Sampah organik di TPS Kelurahan di komposkan  Sampah anorganik dan residu dipindahkan ke TPS Kecamatan dengan menggunakan dump truck 6 m³.  Batas minimum frekuensi pengumpulan adalah : 

Dua hari sekali ketika pemilahan belum dilakukan.



Setiap hari sekali untuk sampah organik.



Dua kali seminggu untuk sampah anorganik.

Perubahan pola operasi pengumpulan sistem indivudual langsung dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 7.1 Pola Operasi sistem door to door eksisiting


140


Gambar 7.2 Pola Baru Operasi Door to Door

(2) Sistem Individual Tidak Langsung Yaitu pola operasi pengumpulan dimana sampah dari sumber dikumpulkan di TPS terlebih dahulu sebelum dibawa ke TPS Kelurahan atau Kecamatan.  Dioperasikan di daerah permukiman tidak teratur, dimana kendaraan/alat pengumpul besar sulit masuk.  Sampah dari sumber sampah diangkut dengan menggunakan motor sampah. kemudian sampah dibawa ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) atau langsung ke TPS Kelurahan.  Sampah organik di TPS Kelurahan dikomposkan.  Sampah anorganik dan residu dipindahkan ke TPS Kecamatan dengan menggunakan dump truck 6 m³.  Apabila pemilahan telah berlangsung seutuhnya, sampah anorganik langsung dikumpulkan ke TPS Kecamatan.  Residu yang tersisa diangkut ke TPA menggunakan Dump Truck 6 m³.  Frekuensi pengumpulan oleh motor sampah direncanakan sendiri oleh pihak pengelola lingkungan setempat.  Batas minimum frekuensi pengumpulan adalah : 

Dua hari sekali untuk sampah tercampur.



Setiap hari sekali untuk sampah organik.



Seminggu sekali untuk sampah anorganik.

adapun perubahan pola operasi pengumpulan sistem individual tidak langsung diperlihatkan pada gambar 7.3. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

141


Gambar 7.3 Pola Operasi Pengumpulan Sistem Individual Tidak Langsung

Model Terpilah

Model Tercampur

Gambar 7.4 Perubahan Pola Operasi Pengumpulan Sistem Individual Tidak Langsung


142


(3) Komunal Langsung Yaitu pola operasi pengumpulan oleh masing-masing penimbul sampah ke suatu tempat penampungan skala kecil dan langsung dibawa ke TPS Kelurahan atau TPS Kecamatan. Dalam prakteknya pola ini menggunakan lahan terbuka untuk mengumpulkan sampah tanpa sarana. Hal ini yang perlu diperbaiki, dengan ketentuan berikut :  Pola ini dioperasikan di permukiman padat, pasar dan daerah komersil.  Penimbul sampah mengumpulkan sampahnya masing-masing ke Container 6 m³ atau container lebih kecil dari itu, bila lokasi tidak memungkinkan sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).  Sampah di dalam Container diangkut dengan kendaraan pengumpul ke TPS Kelurahan.  Di TPS sampah dipilah, organik langsung dikomposkan, sampah anorganik diangkut ke TPS Kecamatan. Perubahan pola operasi pengumpulan sistem komunal langsung dijelaskan pada gambar 7.5.

Menuju TPA Bontoramba

Pool Kendaraan BLHKP

Gambar 7.5 Pola Operasi Sistem Komunal Langsung Eksisting


143


Model Terpilah

Model Tercampur

Gambar 7.6 Perubahan Operasi Pengumpulan Sistem Komunal Langsung

7.3.3 Pengumpulan Sampah Pasar Timbulan Sampah pasar di Kabupaten Maros saat ini merupakan peringkat kedua terbesar setelah sampah rumah tangga, yaitu 20% dari timbulan sampah rata-rata harian. Dalam hal komposisi, sampah pasar didominasi oleh sampah organik yaitu mencapai 87%, hal ini merupakan potensi kompos yang tinggi. Terdapat 2 (dua) alternatif lokasi pengomposan sampah pasar yaitu : (1) Di lokasi dekitar pasar itu sendiri, bila ada lahan yang cukup memadai, maka di lokasi tersebut dapat menjadi lokasi TPS Kelurahan sebagai lokasi pengomposan (2) Di TPA, yaitu pada instalasi pengomposan yang tengah berjalan saat ini, diprioritaskan adalah sampah pasar. Dengan demikian, di sumber yaitu sejak dari kios-kios pasar, sampah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sedangkan sampah anorganik dibawa ke TPS Kecamatan terdekat. Namun tentu saja hal ini memerlukan waktu untuk proses pembinaan. Direncanakan proses ini dijalankan dalam jangka menengah. Ketentuan Pengelolaan Sampah Pasar : Pengelolaan sampah pasar diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat kerjasama dengan masyarakat di lingkungan kelurahan dimana pasar berada. Sistem pengumpulan sampah pasar diarahkan terpisah menurut dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik.


144

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Sampah organik langsung dikomposkan di TPS Pasar/kelurahan, sedangkan untuk sampah anorganik dibawa ke TPS Kecamatan terdekat untuk dilakukan pengolahan. Ketika TPS Pasar/Kelurahan masih belum dibangun, maka pengomposan sampah pasar akan dikomposkan di TPA. Adanya orientasi pemilahan sampah organik dan anorganik, yang dimulai pada setiap kios pasar, maka sarana pewadahan yang disediakan oleh setiap kios adalah terpisah antara sampah organik dan anorganik. Wadah yang disediakan bisa berupa karung, kantong plastik atau lainnya sesuai kemampuan pemilik kios tersebut. Perubahan operasi pengumpulan sampah pasar diperlihatkan pada gambar 7.7.

Gambar 7.7 Operasi Pengumpulan Sampah Pasar

7.3.4 Fasilitas Umum dan Komersial Dalam hal ini yang dimaksud dengan fasilitas umum meliputi institusi pemerintahan dan swasta, sekolah, rumah sakit, bangunan ibadah, taman-taman kota dan tempat umum lainnya yang berada di sepanjang jalan utama. Sedangkan komersial merupakan pertokoan dan niaga. Ketentuan Umum : Pewadahan untuk fasilitas umum dan komersial akan menggunakan wadah yang lebih tahan lama dan ditempatkan/digunakan secara komunal yaitu berupa “bin terpilah-B3”. Volume Wadah 80-120 L. Pengangkutan minimal sekali dalam sehari. Kendaraan pengangkut berupa pick up terpilah 2 (organik-anorganik) dengan kapasitas 4 m³.


145

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Sampah dalam wadah-wadah bin dituang sampahnya ke dalam kendaraan pengangkut untuk dibawa ke TPS Kelurahan. Adapun ketentuan bagi setiap kelompok pelayanan adalah sebagai berikut : 1) Daerah Komersial (Pertokoan dan Niaga)  Sistem individual langsung, pewadahan dibiayai secara individu.  Pengumpulan dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau swasta yang ditunjuk, atas perjanjian

frekuensi

pengangkutan

dan

besarnya

retribusi

yang

harus

dibayarkan.  Frekuensi pengangkutan minimal 2 shift dalam sehari, yaitu pagi dan siang atau malam. 2) Institusi (perkantoran, sekolah) dan Hotel Institusi/Hotel diwajibkan mengembangkan program minimisasi sampah di dalam lingkungannya sendiri, sehingga mampu mereduksi timbulan sampah. Pewadahan dilakukan dengan pemilahan antara 3 (tiga) jenis sampah yaitu organik, anorganik dan B3. Pengomposan dilakukan di lingkungan setempat dengan metoda sederhana. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan memberikan jasa pengumpulan sampah anorganik dengan menyediakan sarana pengumpul berupa Kontainer, dengan ketentuan : o

Institusi/Hotel tunggal, tidak lebih dari satu gedung berlantai 3. Dilayani dengan metoda individual langsung. Wadah sampah di sumber disediakan secara mandiri oleh institusi bersangkutan.

o

Institusi/Hotel

gabungan,

berupa

kawasan

perkantoran/hotel

atau

sejenisnya dilayani dengan menempatkan kontainer secara permanen di lokasi tersebut, untuk selanjutnya diangkut pada jadwal tertentu, o

Setiap institusi yang dilayani wajib memberikan imbalan jasa pelayanan kepada Badan Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) T a m a n Penanggung jawab pengelolaan di dalam taman adalah Bidang Pertamanan Sampah dikumpulkan dengan proses penyapuan oleh Bidang Pertamanan, Mengingat sampah taman didominasi oleh sampah organik compostable, maka pewadahan dilakukan terpisah antara organik dan anorganik, Sampah organik dikumpulkan ke TPS Kelurahan untuk dikomposkan, Sampah anorganik diangkut ke TPS Kecamatan. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

146

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 4) Saluran Drainase Jalan dan Pengairan  Drainase dan atau Badan Air harus bebas dari sampah,  Keberadaan sampah di dalam saluran dan badan air adalah kewenangan lembaga atau SKPD yang menangani masalah pemeliharaan drainase jalan dan pengairan. Pembersihan saluran dan atau badan air dari sampah adalah tanggung jawab Dinas bersangkutan.  Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan melayani pengumpulan dan pengangkutan sampah dari drainase dan badan air atas permintaan SKPD Pengelola.  Biaya pelayanan ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku.

7.3.5 Penyapuan Jalan Sampah yang berada di jalan, baik yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia maupun tumbuhan (tanaman penghijau) apabila tidak dikelola akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti akan terlihat merusak keindahan dan kebersihan jalan. Sistem pelayanan kebersihan jalan sudah harus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi agar dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Opersional penyapuan jalan dengan alat pengumpul gerobak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi disamping kurang efektif karena lambat. Oleh karena itu perlu dipilih alternatif sistem pengumpulan sampah dari hasil kerja penyapuan jalan yang paling sesuai dengan mempertimbangkan volume beban sampah hasil sapuan jalan yang memiliki karakteristik tertentu pada masing-masing lokasi jalan. Rangkaian kegiatan pengelolaan kebersihan sampah di jalan meliputi penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.

7.4

Perencanaan

Transfer (Pemindahan)

Tahap selanjutnya ketika sampah telah dikumpulkan, maka untuk sistem operasi pengumpulan tidak langsung, diperlukan adanya proses pemindahan. Walau dengan konsep pengolahan di TPS Kelurahan, dan kecamatan, pola operasi pengumpulan tidak langsung akan menjadi sangat sedikit dilaksanakan. Namun demikian, akan ketika masih belum bisa dibangun TPS Kelurahan dan menuju TPS Kecamatan masih terlalu jauh, maka akan TPS atau tempat penampungan sementara masih diperlukan. Target dari sistem pemindahan adalah terciptanya mekanisme pemindahan yang praktis, memudahkan bagi para petugas pengumpul dalam memindahkan sampah dari BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

147

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros kendaraan pengumpul ke kontainer. Pembinaan kedisiplinan para petugas dalam proses pemindahan juga menjadi target sistem. Berdasarkan evaluasi terhadap jenis TPS yang ada dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah menyangkut faktor kemudahan dalam proses pemindahan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan TPS agar para petugas pengumpul dapat dengan mudah memindahkan sampah dari gerobak atau kendaraan pengumpul lainnya ke dalam kontainer.

7.5

Perencanaan

Pengolahan

7.5.1 Pengomposan Ketentuan Umum Pengomposan sampah di Kabupaten Maros bertujuan mengurangi laju aliran timbulan sampah ke TPA, disamping untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Karena itu pengomposan harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumber. Mengacu pada strategi yang telah dikembangkan, dan berdasarkan alasan utama pengembangan pengomposan di Kabupaten Maros, maka Prinsip dasar dalam Rencana Pengomposan untuk 10 tahun adalah sebagai berikut : 1) Terintegrasi di dalam Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bahwa pengomposan sampah dimana pun dalam skala bagaimana pun harus menjadi bagian dalam sistem pengelolaan sampah kota. Hal ini dilakukan agar kinerja pengomposan akan menjadi bagian dari kinerja sistem kota, sehingga kontribusi pengomposan terhadap beban pengelolaan sistem kota menjadi lebih terukur dan signifikan. 2) Minimasi di sumber Pengelolaan sampah di Kabupaten Maros, saat ini masih menganut pola konvensional atau paradigma lama yaitu „kumpul-angkut-buang‟. Pelaksanaan pengomposan itu sendiri dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya, dengan sasaran pengurangan beban pengelolaan sampah kota yang terkait dengan pengurangan kebutuhan area pembuangan akhir. Pelaksanaan teknis dengan pendekatan ini yaitu seluruh sampah yaitu rumah tangga, pasar dan daerah komersil, perkantoran dan sekolah, industri dan penyapuan jalan serta taman, harus dikomposkan di lingkungannya sendiri. Namun demikian ada kalanya kendala keberadaan lahan muncul, maka direncanakan TPS yang berfungsi untuk mengomposkan dalam lingkup wilayah Kelurahan. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

148

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 3) Kewilayahan Pengomposan sampah dilakukan untuk suatu wilayah Kelurahan. Dimana lokasi unit kerja kompos berada maka dari wilayah Kelurahan tersebut sampah sebagai bahan baku kompos diambil. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kehadiran unit kerja kompos benar-benar dirasakan sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dengan demikian diharapkan penolakan akan kehadiran lokasi pengomposan dapat dihindari dan menumbuhkan kesertaan masyarakat. Dalam aplikasinya, akan kehadiran unit pengomposan di setiap lingkungan RT, RW, unit pasar, unit toko, unit gedung atau instasi tertentu, unit sekolah atau kegiatan lainnya di Kabupaten Maros. 4) Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta Berdasarkan pengamatan terhadap kapasitas sumber daya manusia di lingkungan intern Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, dalam menangani sampah dinilai belum menunjukkan kinerja yang tinggi, maka untuk menjamin kapasitas kerja yang tinggi, pelaksanaan pengomposan dilakukan untuk menjalin kemitraan antara pemerintah-masyarakat dan swasta. Sebagai salah satu kelompok stakeholder dalam pengelolaan sampah kota, masyarakat sudah seharusnya ditempatkan dengan tepat. Disamping itu, kehadiran swasta yang secara profesional memberikan jasa pengomposan dan atau pengelolaan sampah pun menjadi peluang untuk kemitraan dalam pelaksaaan pengomposan. Sistem pengomposan yang akan dikembangkan di Kabupaten Maros dalam periode perencanaan ditetapkan sebagai berikut :  Pengomposan dilakukan di TPS Kelurahan dan di TPA dan juga di sumber sampah lainnya dengan keberadaan lahan untuk proses pengomposan. Dengan demikian, metode yang dipilih adalah metode Pengomposan Komunal.  Pengomposan di TPS Kelurahan diutamakan untuk sampah yang bersumber dari permukiman, sedangkan sampah dari Pasar akan diproses di TPA. Namun demikian, bila TPS Kelurahan sudah cukup banyak, dan dapat dijangkau maka pengomposan sampah pasar dilakukan di sini.  Satu unit TPS Kelurahan untuk pengomposan dipersiapkan untuk melayani 5000 penduduk.  Pengomposan sampah di TPS Kelurahan difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan namun dalam manajemen operasional, dilakukan olah Kelurahan. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

149

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Metode pengomposan dipilih sistem box methode yang dimodifikasi dengan sistem open windrow. Standar sarana dalam sebuah unit kerja pengomposan adalah sebagai berikut : 1. Area penampungan sampah 2. Area pemilahan dan pencacahan 3. Area residu 4. Area pengomposan 5. Area pematangan, pengayakan dan pengemasan 6. Gudang alat dan tempat penyimpan kompos Dengan ketentuan teknis seperti di atas, maka kebutuhan sarana prasarana pengomposan di TPS Kelurahan adalah sebagai berikut : 1) Lahan, seluas 200 m². 2) Standar bangunan TPS dengan pengomposan, 3) Mesin pencacah organik, kapasitas minimal 23 HP, 2-3 m³/jam. 4) Mesin Pengayak kompos 5) Peralatan pendukung proses

7.5.2 Pengolahan Sampah Anorganik A. Ketentuan Umum Berdasarkan studi timbulan sampah anorganik yang paling tinggi kehadirannya adalah kertas, plastik dan gelas, namun demikian, sampah plastik lebih bernilai jual tinggi, sehingga peluang untuk dikembangkannya usaha daur ulang plastik lebih besar dari jenis sampah lainnya. Oleh karena itu, dalam pengolahan sampah anorganik direncanakan dipusatkan di TPS Kecamatan dengan dasar pemikiran, pengumpulan sampah anorganik akan semakin besar dalam lingkup pelayanan yang lebih luas. B. Ketentuan Teknis Rencana pengolahan sampah anorganik di TPS Kecamatan mengikuti ketentuan sebagai berikut : Pengolahan sampah anorganik di pusatkan di TPS Kecamatan Sampah anorganik yang masuk ke TPS Kelurahan dipindahkan ke TPS Kecamatan dengan menggunakan dump truk 6m³ Sampah anorganik yang masuk ke TPS Kecamatan di pilah berdasarkan jenis anorganik potensi daur ulang yaitu : plastik, kertas, gelas dan logam,


150

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Sampah anorganik bukan plastik, seperti kertas, gelas dan logam, akan dikelola dengan mengembangkan kegiatan pengepulan atau usaha penjualan ke para pelaku pengumpulan yang lebih besar. Khusus plastik keras dicacah dengan mesin pencacahan, dikemas siap dijual ke pabrik daur ulang, Khusus plastik halus, dipress, siap dijual ke pabrik daur ulang plastik Kebutuhan sarana pengolahan sampah anorganik di TPS Kecamatan adalah sebagai berikut : 

Bangunan 150 m²



Standar bangunan TPS Kecamatan



Mesin pencacah plastik kapasitas minimal 24 HP



Mesin pressing plastik, kapasitas 10 HP

7.5.3 Pengolahan Sampah B3 RT Mengingat timbulan sampah B3 RT di sumber sangat kecil, maka tidak diperlukan wadah khusus. Masyarakat perlu diajak untuk memahami cara-cara penangan sampah B3 RT ini dengan aman dan cara yang lebih sederhana, tanpa memerlukan peralatan khusus, melainkan dengan menggunakan alat atau bahan yang bisa diperoleh dengan murah dan mudah. Ketentuan teknis sarana penanganan B3 RT : 1. Wadah di sumber : a. Wadah harus kering, dan tidak lembab seperti kardus bekas b. Wadah disimpan khusus, jauh dari jangkauan anak-anak c. Wadah jauh dari api. 2. Pengumpulan: Sampah B3 RT disimpan oleh setiap penimbul, dan dikumpulkan pada petugas Kebersihan untuk kemudian disimpan di Bak Penampung Khusus Sampah B3 RT yang ada di TPS Kecamatan. Dari TPS Kecamatan secara periodik, diangkut ke TPA. Di TPA, sampah B3 RT akan dikumpulkan di dalam bangunan khusus, sebelum ditangani secara khusus. Alternatif penanganan, yaitu diangkut ke Pusat Pengelolaan Limbah Industri khusus B3. Alternatif lain yaitu ditimbun dengan cara-cara sesuai peraturan pengelolaan B3. Apabila TPS Kecamatan belum ada, maka sampah B3 RT dikumpulkan oleh petugas pengumpul dan dibawa ke TPA.


151

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 3. Bak Pengumpul di TPS : Bak terbuat dari bahan anti karat, dan tidak mudah terbakar, minimal dinding dari beton. Bak tertutup dan kedap air. Terdapat lubang/pintu pengumpul untuk memasukkan sampah tanpa harus membuka pintu bak. Di dalam Bak terdapat kontainer penampungan yang bisa langsung dibawa ketika proses pengumpulan dilakukan. Bak berpintu untuk memudahkan pengambilan kontainer. Pintu terbuat dari baja, dicat warna merah pertanda Bahan Beracun Berbahaya.

7.5.4 Pengolahan Lain Didalam pengembangan strategi, ditetapkan porsi timbulan sampah yang akan dikelola dengan pengolahan lain. Yang dimaksud dengan pengolahan lain adalah teknologi lain di luar pengomposan dan pengolahan anorganik dengan konsep daur ulang. Porsi ini pun ditetapkan untuk mengantisipasi adanya tawaran dari Investor yang selalu menawarkan teknologi tinggi. Sebagai contoh yaitu PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga

Sampah)

atau

bahkan

incinerator

biasa.

Namun

demikian,

konsep

pengembangan pengolahan sampah dengan alternatif pengolahan lain ini diketahui memerlukan biaya investasi bahkan biaya operasional dan pemeliharaannya pun tinggi. Karena itu, di Kabupaten Maros, ditetapkan konsep sebagai berikut : Pengembangan teknologi lain selain pengomposan metode konvensional dan daur ulang anorganik, dalam 10 tahun mendatang merupakan porsi pengelola swasta, investor, atau adanya Hibah dari Perusahaan Negara tertentu. Pemerintah Kab. Maros akan memusatkan pendanaan pengelolaan sampah pada penataan sistem dari hulu ke hilir, tidak menanamkan investasi yang tinggi pada pengolahan sampah di hilir. Untuk

pengembangan

PLTSa

direncanakan

diintegrasikan

dengan

upaya

pengomposan, mengingat PLSTa menghasilkan panas yang bermanfaat untuk membantu proses pengomposan, sedangkan pengomposan memproduksi residu kompos yang memiliki kalor bakar yang lebih baik dari sampah itu sendiri. Dengan segala kendala pembiayaan dalam pengembangan sebuah PLTSa, selayaknya PLTSa dikembangkan dalam jangka waktu panjang, lebih dari 10 tahun mendatang. Adapun ujicoba pembangunan yang tengah dijalankan dengan adanya hibah dari PLN akan menjadi ajang studi kelayakan dari segala aspek, BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

152

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros sehingga kelayakan pengembangannya untuk masa mendatang dapat diperoleh dalam periode uji coba ini.

7.5.5 Penanganan Residu Yang dimaksud dengan residu adalah sampah sisa proses pengolahan, artinya akan terkandung jenis sampah organik dan anorganik yang tidak lagi dapat diolah. Sampah ini umumnya memiliki kadar air yang sangat rendah dan memiliki nilai kalori bakar yang lebih baik dari sampah murni. Oleh karena penanganan residu direncanakan di integrasikan dengan ujicoba pengembangan PLTSa. Disamping itu, dalam priode akhir tahun perencanaan, akan dilakukan kajian kelayakan pemanfaatan residu sampah menjadi bahan bakar, yaitu melalui proses pembuatan biomassa. Konsep pemanfaatan sampah menjadi briket biomassa.

7.6

Perencanaan Pengembangan TPA

Rencana pengembangan TPA Bontoramba adalah sebagai berikut : 1) Optimasi proses pengomposan pada sarana eksisting hingga mencapai kapasitas proses 40 ton/hari. 2) Pembangunan sarana pendukung berupa jembatan timbang dan pembuatan pagar. 3) Kajian pengintegrasian pengomposan dan pengolahan residu dengan PLTSa. Adanya rencana regional Metropolitan dalam pengembangan TPA, yaitu dengan ditetapkannya TPA Pattalassang yang masih masuk ke wilayah Kabupaten Gowa, sebagai TPA bersama wilayah Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Maros. Dalam rencana ini, perlu dilakukan analisa kelayakan finansial terhadap rencana pemrosesan di TPA Regional atau dengan terus melakukan optimasi terhadap TPA Bontoramba.

7.7 Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat 7.7.1 Rencana Pengembangan 7.7.1.1 Wilayah Pengembangan Sejak beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Maros, telah banyak diupayakan pengembangan pengelolaan sampah bersama masyarakat. Masyarakat mengajukan permohonan bantuan peralatan dan Pemerintah mengadakannya. Namun demikian, konsep yang diterapkan tidak satu pun memenuhi kriteria sebuah Pengembangan BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

153

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Dan umumnya bantuan Pemerintah berupa peralatan pengolahan sampah tidak dimanfaatkan. Permasalahan utama adalah belum terbangunnya sistem itu sendiri sehingga tidak dapat dipastikan keberlanjutannya. Kunci utama pengembangan sistem pengelolaan berbasis masyarakat adalah pelibatan masyarakat itu sendiri. Pelibatan masyarakat di dalam suatu program pembangunan. Sistem

Pengelolaan

Berbasis

Masyarakat,

merupakan

suatu

proses

berkesinambungan dengan tahapan sebagai berikut :  Pengumpulan informasi  Penyebaran informasi  Pertukaran informasi  Konsultasi Masyarakat tidak mungkin terlibat tanpa adanya penyampaian informasi dan konsultasi antara pembawa pesan dengan masyarakat. Kegiatan pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat memerlukan persiapan strategi komunikasi dengan prinsip partisipatif dan community development. Diperlukan bauran media yang luas dan bervariasi sehingga komunikasi yang dijalankan lebih efektif. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah senantiasa menjadi kebutuhan bersamaan dengan proses pembelajaran yang tengah dilakukan. Oleh karena itu, sebagai sebuah langkah besar, Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat akan dikembangkan di Kabupaten Maros dengan ketentuan umum sebagai berikut : 1) Sistem dibangun dengan prioritas di perdesaan, terutama pedesaan yang termasuk dalam katagori Kecamatan dengan kebutuhan pelayanan rendah dan sedang. a. Kecamatan Prioritas Utama yaitu : Kec. Mallawa, Camba, Cenrana, Tompobulu dan Moncongloe. b. Kecamatan Prioritas Kedua yaitu : Kec. Simbang, Bantimurung, Bontoa, Marusu dan Tanralili. 2) Di wilayah yang menjadi perioritas pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan seperti : Kec. Lau, Maros Baru dan Turikale dapat dikembangkan sepanjang sistem itu adalah pilhan masyarakat atau keinginan muncul dari masyarakat. 3) Sistem dikembangkan oleh kelompok masyarakat bersama Pemerintah, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan bantuan aparat di Kecamatan.


154

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 4) Kapasitas Sistem ditentukan atas dasar kesepakatan kelompok inisiator bersama Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. 5) Kapasitas minimal, satu sistem melayani 5000 jiwa dalam lingkup satu Desa atau Kelurahan. 7.7.1.2 Tahap Pengembangan Mengembangkan sebuah Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, diperlukan berbagai persiapan baik dari pihak insiator itu sendiri maupun dari pihak masyarakat yang menjadi target. Pada dasarnya inisiator adalah seorang atau sekelompok masyarakat yang telah memahami masalah pengelolaan sampah. Salah satu tujuan pembangunan sistem ini adalah keterlibatan peran serta masyarakat seluas-luasnya, maka inisiator kegiatan juga memerlukan bekal yang cukup akan strategis peningkatan peran serta secara partisipatif. Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat dikembangkan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Perencanaan di pihak Inisiator, yaitu proses penentuan tujuan dan penyiapan tenaga pelaksana lapangan. 2. Sosialisasi dan Pengumpulan Informasi, yaitu proses penyampaian tujuan insiator kepada seluruh masyarakat, beserta pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. 3. Analisa Masalah dan Penjajagan Kebutuhan dalam Pengelolaan Sampah, Pada tahap ini masyarakat sudah mulai dilibatkan. Proses ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menyadari segala permasalahan yang ada terkait pengelolaan

sampah

dan

mengajak

masyarakat

untuk

mencari

solusi

berdasarkan harapan dan keinginannya. Biasanya dari tahap ini dihasilkan susunan prioritas masalah. 4. Perencanaan aktifitas di Masyarakat, Proses ini pada dasarnya mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan. Karena itu, pada tahapan ini direncanakan berbagai aktifitas dalam kerangka pemecahan masalah bersama dengan kebutuhan sumber daya. 5. Pelaksanaan

Kegiatan

atau

selayaknya

dikatakan

sebagai

proses

pengorganisasian kegiatan masyarakat dalam kerangka membangun Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat. 6. Pemantauan atau Monitoring. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah program

memang

berjalan

pada

arah

yang

benar,

mengidentifikasi

permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, memperkirakan antisipasi yang dibutuhkan untuk menjaga alur pelaksanaan program. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

155

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 7. Evaluasi, Dilakukan setelah melihat adanya perkembangan dan atau perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan adanya Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Evaluasi dilakukan setelah melalui jangka waktu tertentu misalnya bulanan atau tahunan. Di dalam Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, evaluasi harus dikemas secara partisipatif, yaitu dilakukan oleh masyarakat sendiri yang merasakan manfaat kegiatan yang dikembangkan bersama. 7.7.1.3 Keterlibatan Stakeholder Dalam membangun Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat keterlibatan stakeholder berikut akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian sasaran : 1. Masyarakat penimbul sampah baik sebagai individu yaitu perannya sebagai tokoh masyarakat, atau sebagai kelompok seperti kelompok ibu-ibu, bapakbapak atau kelompok pemuda yang memberikan perhatian terhadap masalah sampah. 2. Kelompok masyarakat penyokong dana (kelompok industri, pengusaha, dsb). 3. LSM lokal atau Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, yang telah memahami permasalahan persampahan lokal. 4. Petugas atau pelaksana pengelolaan sampah yang telah ada. Terkadang, sebuah wilayah tujuan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat sudah memiliki swakelola sampah yang dijalankan oleh satu atau dua orang petugas. Petugas inilah harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat. 5. Petugas pengelola sampah di TPS, baik petugas formal dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamnan, atau para pemulung yang bekerja di TPS, juga merupakan kelompok strategis yang kehadirannya tidak bisa diabaikan dalam membangun Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat. 6. Aparat pemerintah lokal yaitu Ketua RT/RW. Kelurahan atau bahkan sampai Kecamatan. 7. Lembaga Pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah. 8. Lembaga Pemerintah terkait Pembangunan Kota. 7.7.1.4 Sumber Daya Yang Dibutuhkan Kebutuhan mengenai sumber daya (baik material maupun sumberdaya manusia) dapat bervariasi atau berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini sangat tergantung dari besarnya kegiatan yang dikembangkan.


156

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Dalam pemenuhan sumber daya hendaknya selalu melibatkan masyarakat setempat, agar tumbuh rasa memiliki. Kebutuhan material pada dasarnya merupakan kebutuhan yang berasal dari kegiatan-kegiatan : Pengadaan alat bantu kegiatan diskusi dan penyuluhan, berupa belajar mengajar. Seringkali proses komunikasi yang harus dilakukan di tengah masyarakat, berkaitan dengan adanya informasi yang relatif baru, konsepkonsep baru, gagasan-gagasan baru, keterampilan-keterampilan baru, ataupun cara-cara baru. Komunikasi ini akan mudah dilakukan dengan dikembangkannya alat bantu komunikasi. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Sedapat mungkin sarana dan prasarana dipilih dan ditentukan oleh masyarakat dari mulai pengembangan design sampai pada pengadaannya. Meskipun pihak inisiator dapat memberikan sarana dan prasarana dengan gratis, namun sebaiknya hal ini jangan dilakukan. Apabila masyarakat menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah mereka bersama, maka sedapat mungkin sejak awal masyarakat tidak dibiasakan untuk hanya mengharapkan bantuan dari luar melainkan juga mengupayakan sebagian dari kebutuhan dana. Biaya pengembangan program. Ketika masyarakat telah mulai berpartisipasi, sedapat mungkin kendali pelaksanaan kegiatan berada pada masyarakat, pihak inisiator tinggal memfasilitasinya. Salah satu yang harus difasilitasi adalah pengadaan biaya pelaksanaan kegiatan. Adapun di dalam proses pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, dimana usaha peningkatan peran serta masyarakat menjadi sasarannya, dibutuhkan :  Proses pendampingan. Proses ini menjadi tanggung jawab pihak inisiator. Biasanya terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam penggunaan Metodologi Partisipatif. Kelompok ini bertugas mendampingi masyarakat, mulai dari tahap awal ketika memasuki suatu wilayah, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memotivasi masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat hingga menyiapkan masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri.  Kelompok pendamping dan juga kelompok masyarakat masih perlu didampingi oleh sedikitnya seorang coacher yang akan memberikan konsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi di tingkat pelaksanaan program. Kualifikasi Coacher ini sedikitnya adalah orang yang menguasai Metodologi Pendekatan BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

157

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Partisipatif, memiliki pengalaman dalam hal pengembangan masyarakat (community development).  Terampil dalam hal manajemen proyek, menguasai keterampilan dalam hal pendidikan.  masyarakat dan dia seorang fasilitator yang baik.  Pelatih-pelatih atau narasumber-narasumber yang berkaitan dengan isu program. Ketika program telah berjalan dan kegiatan semakin berkembang, maka akan muncul kebutuhan pelatihan singkat yang berkaitan dengan isu program. Misalnya, pelatihan pengkomposan, daur ulang kertas, pelatihan pemanfaatan kain perca dan lain sebagainya.  Keberlanjutan atau kesinambungan program yang telah berkembang oleh masyarakat harus menjadi kriteria keberhasilan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Sedangkan untuk keberlanjutan masyarakat membutuhkan keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka melanjutkan upaya-upaya perbaikan, tanpa harus tergantung kepada pihak lain. Karenanya diperlukan suatu proses pelatihan untuk masyarakat agar berkemampuan menjadi fasilitator. Diharapkan dari pelatihan fasilitator ini diharapkan masyarakat akan mampu menjalankan dan mengembangkan program. Pada tahap yang lebih jauh, fasilitator lokalini akan mampu mengambil inisiatif sendiri untuk memfasilitasi masyarakat.

7.7.2 Aspek Pembiayaan Salah

satu

aspek

yang

sangat

penting

untuk

diperhatikan

dalam

hal

pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar, terutama dari sisi pembiayaan sistem. Walau pada dasarnya Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat menempatkan upaya-paya peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah sebagai tujuan utama. Namun masalah pembiayaan kegiatan di dalam Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu dalam perkembangannya. Adalah penting untuk segera membangun mekanisme pembiayaan pengelolaan sampah dengan pola Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Maros. Sebelum pola ini diimplementasikan, Selayaknya konsep pembiayaan pun dikembangkan bersama dengan masyarakat, sehingga pola partisipatif sudah terbangun sejak awal.


158

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Namun demikian, berikut diusulkan hal-hal penting dari aspek pembiayaan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, yang masih harus didiskusikan secara partisipatif bersama seluruh stakeholder. Dalam kerangka sumber pendanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Maros harus dipahami konsep-konsep sebagai berikut : 1. Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah bagian terintegrasi dari Sistem Pengelolaan sampah kota yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Maros. Walaupun di dalam Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat operasi pengelolaan sampah dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat, namun demikian pengaturan pembiayaan minimal untuk biaya investasi masih menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Maros. 2. Dengan

pengembangan

Sistem

Pengelolaan

Berbasis

Masyarakat

maka

sesungguhnya Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mendelegasikan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah tertentu kepada Kelompok Masyarakat. 3. Agar pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah tujuan pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, menjadi bagian upaya reduksi sampah di sumber, dan upaya pengolahan sampah di dalamnya memberikan peluang pemberdayaan masyarakat, maka suatu Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat perlu

bekerjasama

dengan

pihak

ketiga

terutama

dalam

kerangka

pengembangan pasar produk olahan. 4. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah oleh Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat pada dasarnya berasal dari penerimaan atau pendapatan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat yang bersumber dari masyarakat. 5. Pengolahan sampah yang dikelola oleh Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, merupakan upaya pengolahan sampah dari rumah tangga, karenanya biaya operasional bersumber dari masyarakat yang mendapat jasa pelayanan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat. 6. Alternatif sumber biaya bagi Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah iuran warga, penjualan kompos, produksi kegiatan pemanfaatan kompos dan atau barang lapak, serta kontribusi pihak lain yang diupayakan secara mandiri. Model pembiayaan ditentukan dan disepakati secara musyawarah antara masyarakat dan pihak pengelola Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat


159

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 7. Dengan adanya kebutuhan sarana dan prasarana dasar Sistem Pengelolaan Berbasis

Masyarakat,

Pemerintah

menanamkan

investasinya

diawal

pengembangan, dan reinvestasi dimungkinkan untuk diulangi dalam periode tertentu. 8. Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat memiliki kewenangan penuh terhadap produksi olahan sampah, namun demikian pasar utama kompos yang diproduksi oleh Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat itu sendiri dan Pemerintah Kabupaten Maros melalui mekanisme kerjasama dengan seluruh Dinas Terkait. 9. Atas jasa reduksi sampah terhadap beban pengelolaan sampah di tingkat kota, Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat berhak mendapatkan penghargaan (reward) dari Pemerintah dalam bentuk yang ditetapkan Pemerintah. Sebagaimana ditetapkan bahwa Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat merupakan bagian terintegrasi dengan sistem kota, karena itu dalam hal ketetapan retribusi persampahan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :  Masyarakat yang dilayani Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, terkena wajib iuran yang ditetapkan oleh pengelola Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat setempat, namun bebas retribusi atau biaya pengelolaan dari TPS ke TPA selama Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat sudah mampu menghabiskan seluruh sampah di dalam wilayah pelayanan.  Masyarakat pelayanan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat terkena biaya pengelolaan dari TPS ke TPA dan akan ditarik oleh Pemerintah apabila wilayah pelayanan Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat masih menimbulkan residu sampah yang harus diangkut ke TPA.  Biaya tersebut diperhitungkan berdasarkan biaya satuan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Daerah.

7.8

Kebutuhan dan Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah kebutuhan akan berlainan satu dengan yang lain, namun jenis dari sarana

yang dikembangkan pada dasarnya sama. Pola operasi pengelolaan sampah di Kabupaten Maros untuk 10 tahun mendatang, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem operasi pengelolaan sampah di Kabupaten Maros adalah : 1. Wadah sampah terpilah di sumber 2. Motor Sampah BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

160

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 3. Kontainer penampung sampah di TPS kapasitas 6 m³ 4. Arm Roll 6 m³ untuk kontainer di atas 5. Pick Up kapasitas 4 m³, untuk sistem pengumpulan Door to Door dan pemindahan sampah anorganik dari TPS Kelurahan ke TPS Kecamatan 6. Bangunan TPS Kelurahan beserta perlengkapan pengomposan kapasitas 5000 penduduk. 7. Dump Truck 10 m³, untuk pemindahan residu dari TPS Kelurahan ke TPS Kecamatan dan ke TPA. 8. Bangunan TPS Kecamatan beserta sarana pengolahan plastik 9. Bangunan Pengumpul B3 RT di TPS Kecamatan dan di TPA.

7. 9. Perencanaan Pengembangan Aspek Kelembagaan 7.9.1 Rencana Pengembangan Rencana pengembangan aspek kelembagaan dalam periode 10 tahun mendatang. 1) Bentuk Lembaga Bentuk lembaga pengelola kebersihan di Kabupaten Maros saat ini yaitu Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan pada dasarnya sudah cukup memadai untuk mengelola kebersihan di wilayah Kabupaten Maros pada periode 10 tahun dengan pertimbangan: a. Jumlah penduduk urban yang harus dilayani b. Jumlah beban timbulan sampah yang harus dikelola c. Jumlah prasarana dan sarana yang digunakan d. Jumlah pegawai yang cukup e. Kebutuhan alokasi anggaran f. Kebutuhan kapasitas kelembagaan yang memadai g. Urusan kewenangan yang harus dijalankan sudah jelas Berdasarkan kebutuhan dalam jangka panjang, maka bentuk lembaga yang saat ini dan 10 tahun ke depan dapat berkembang dan menuju menjadi lembaga yang secara financial dan ekonomi dapat mandiri melalui proses dan tahapan: a. Peningkatan kinerja pembiayaan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). b. Pengelolaan BLUD yang mengarah kepada kinerja keuangan secara impas (cost recovery). c. Peningkatan kinerja BLUD mengarah kepada lembaga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

161

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros d. Pengembangan BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan mengarah kepada PT Persero. 2) Penguatan Kelembagaan Non Pemerintah dan Swasta Formal Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Maros tidak akan mampu

hanya

diselenggarakan

oleh

lembaga

formal

Pemerintah.

Pelayanan

pengumpulan sampah dari rumah ke rumah, kegiatan pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sampah, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kebersihan kegiatan kemasyarakatan dan permasalahan lingkungan, merupakan bentuk kegiatan yang sangat membutuhkan peran lembaga non formal dan swasta formal atau lembaga non pemerintah. Pemerintah Kabupaten Maros harus membuka ruang bagi keterlibatan lembaga non pemerintah dan menjadikan mereka sebagai bagian dalam menjalankan roda sistem pengelolaan sampah kota. Pengelolaan sampah merupakan pekerjaan yang harus terus menerus berjalan, sehingga lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah harus merupakan lembaga yang bersifat permanen dan harus berkelanjutan. Penguatan kelembagaan Non Pemerintah dan Swasta sebagai pelaku pengelola sampah dibangun melalui mekanisme insentif dan atau subsidi pada fase awal dan perkembangan

lembaga

dan

membangun

kemandirian

untuk

mampu

hidup

berkelanjutan. 3) Sumber Daya Manusia Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia untuk menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah, didasarkan kepada struktur organisasi yang digunakan dan perkembangan beban kerja. 4). Mekanisme Koordinasi Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah akan dapat tercapai dengan baik apabila seluruh kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pengendalian.

7.9.2. Rencana Pengembangan Aspek Peraturan Berdasarkan kebutuhan jenis peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan, maka jenis peraturan yang ada saat ini perlu ditambah jenisnya sehingga meliputi: 1. Peraturan hukum yang mengatur tentang ketertiban umum, kewajiban melaksanakan

pemenuhan

sistem

pengelolaan

sampah

dan

larangan

memperlakukan sampah yang mengakibatkan gangguan kesehatan,pencemaran BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

162

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros lingkungan dan keselamatan umum. Peraturan ini ditujukan kepada setiap pemeran baik perorangan atau badan. 2. Peraturan hukum yang menetapkan status perencanaan strategis/master plan/rencana induk pengelolaan sampah kota untuk menjamin konsistensi kebijakan dan program pengelolaan sampah secara terintegrasi dengan pengelolaan prasarana lainnya. 3. Peraturan hukum yang menetapkan bentuk lembaga dan organisasi pengelola sampah. 4. Peraturan

hukum

yang

mengatur

tentang

tata

cara

penyelenggaraan

pengelolaan sampah yang mencakup seluruh lokasi sumber timbulan sampah. 5. Peraturan hukum yang mengatur tentang tarif jasa pelayanan kebersihan dengan besaran yang memadai dan fleksibel terhadap perubahan kondisi finansial. 6. Peraturan hukum yang mengatur tentang kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pengolahan dan pembuangan akhir. 7. Peraturan hukum yang mengatur tentang kerjasama dan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah. A. Materi Pengaturan Materi pengaturan yang tertuang dalam setiap jenis peraturan dirancang secara komprehensif, sehingga mengandung materi pengaturan secara memadai untuk mampu membangun sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan. 1. Materi pengaturan Kewajiban dan larangan bagi penimbul sampah a. Kewajiban umum dalam pengelolaan sampah  Menyediakan dan menggunakan wadah sampah yang sesuai kapasitas, estetis, higienis, mudah dikosongkan, (layak teknis)  Gunakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non organik pada daerah yang sudah diberlakukan  Tidak membuang sampah ke jalan, sarana transportasi, taman dan tempat umum lainnya  Waktu dan tempat menaruh sampah  Tidak membakar sampah di halaman rumah, di kontainer dan tempat-tempat umum lainnya  Tidak membuang sampah ke saluran drainase dan sungai, atau lahan-lahan kosong/lahan tidur perkotaan  Membayar penuh tagihan ongkos jasa yang ditetapkan (retribusi) BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

163

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Bertanggungjawab atas kebersihan jalan di muka persilnya, termasuk saluran air.  Sampah B3, makanan kadaluwarsa, pecahan gelas. b. Kewajiban pedagang  Menjalankan kewajiban secara umum  Membayar tagihan jasa pelayanan atau retribusi kebersihan  Bila menggunakan jasa cleaning service, gunakan cleaning service yang terdaftar  Menggunakan

wadah

sampah

yang

higienis

dan

mudah

dioperasikan/dikosongkan  Membersihkan halaman depan dan trotoar di depan usahanya  Tidak menyembunyikan makanan kedaluwarsa atau sampah lainnya  Membersihkan saluran drainase dan roil  Minimasi bungkus yang diberikan pada pembeli c. Kewajiban institusi, komersial dan industri  Menjalankan kewajiban umum  Menyediakan wadah sampah untuk menampung sampah yang ditimbulkannya : higienis, estetis, dan mudah dikosongkan.  Membayar jasa pelayanan yang ditetapkan/retribusi kebersihan  Menggunakan jasa cleaning service yang terdaftar  Menggunakan fasilitas TPA yang ditetapkan  Dilarang

membakar

sampah

di

tempat

tanpa

menggunakan

instalasi

pembakaran yang aman (tidak polutif)  Membersihkan area dan tempat disekelilingnya  Menjaga catatan tentang sampahnya d. Kewajiban pengelola sampah swasta  Menjalankan kewajiban umum  Boleh beroperasi bila ada lisensi  Memenuhi administrasi untuk memperoleh dan pencabutan lisensi  Membayar penuh sesuai dengan ketetapan  Mengoperasikan kendaraan dan kontainer yang memadai  Menggunakan TPA resmi  Mendaftarkan pelanggan yang dilayani  Menjaga catatan tentang sampah yang dikelola e. Kewajiban pengelola daur ulang BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

164

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Menjalankan kewajiban umum  Mendaur ulang dan mengolah hanya pada lokasi yang disetujui  Tidak membakar dan memotong kabel PVC dan material lainnya  Menyimpan material daur ulang  Membuang residu di TPA resmi 2. Materi pengaturan pengumpulan, penyapuan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan mengakomodasi prinsip pengelolaan sampah terkini dan ketentuan perlindungan lingkungan a. Metode dan teknik, tingkat kualitas, periodisasi, pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah pemukiman, pasar, tempat umum, daerah komersial b. Jenis, teknologi, bahan Sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan c. Penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan d. Pelayanan penyapuan jalan, jenis jalan dan frekuensi penyapuan e. Penetapan lokasi tempat penampungan sampah sementara dan persyaratan kesehatan lingkungannya f. Penetapan lokasi pengolahan dan jenis pengolahan g. Pemilihan dan penetapan lokasi tempat pembuangan h. Ketentuan pembuangan yang aman bagi lingkungan 3. Materi pengaturan tentang tarif pelayanan a. Jenis pelayanan yang diselenggarakan (termasuk pelayanan minimal) b. Kelompok wajib bayar atau objek wajib bayar c. Penetapan kelompok disubsidi dan mensubsidi dengan prinsip, yang kaya mensubsidi yang miskin, yang komersial mensubsidi yang sosial d. Mulai diupayakan retribusi sebagai alat pengendalian tingkat timbulan sampah dan pemilahan sampah. e. Ketentuan penetapan besaran (besaran yang memadai untuk mampu membiayai pelayanan minimal), yang sebaiknya juga merefleksikan jumlah sampah yang diserahkan f. Besaran tarif yang harus dibayar g. Ketentuan pembayaran/penagihan (tahunan, bulanan, mingguan, harian, setiap membuang) h. Sanksi keterlambatan atau penunggakan BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

165


4. Materi pengaturan pembentukan lembaga pengelola sampah kota a. Bentuk, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga b. Kepemilikan aset/permodalan c. Struktur organisasi d. Sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian e. Kepengurusan lembaga (persyaratan pengangkatan dan pemberhentian) f. Uraian tugas g. Pertanggungjawaban pengelolaan 5. Materi pengaturan tata letak, perancangan, konstruksi dan operasional saarana persampahan a. Penetapan lokasi TPS, tempat pengolahan dan TPA dalam peraturan tata ruang kota b. Penyediaan ruang tempat penampungan sampah dan atau pengolahan bagi setiap pembangunan yang potensial menimbulkan sampah seperti pemukiman baru, apartemen, pasar, dan lainnya c. Memperhatikan kaidah teknik sarana dan prasarana kebersihan yang telah ditetapkan d. Perijinan pengolahan sampah e. Perijinan pembuangan sampah f. Perancangan, pembangunan dan pengoperasian TPA g. Konsultasi masyarakat tentang pembangunan TPS, pengolahan dan pembuangan sampah h. Kelengkapan sarana perlindungan lingkungan. 6. Materi pengaturan kerjasama antar kota/daerah a. Kerjasama antar daerah dan kota dalam hal pengendalian aliran material potensi sampah. b. Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan TPA c. Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kebersihan sungai d. Ketentuan penetapan kelembagaan pengelola fasilitas kerjasama e. Fungsi dan status lembaga f. Ketentuan pengambilan keputusan g. Ketentuan pengawasan kerjasama BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

166


7. Peraturan tentang kerjasama dengan swasta/peranserta swasta dan investasi di bidang pengelolaan sampah kota Jenis-jenis/lingkup kegiatan pengelolaan sampah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta a. Jenis-jenis investasi dalam pengelolaan sampah b. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah untuk menarik investor c. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh swasta/investor dengan penekanan kepada pemenuhan kompetensi d. Bentuk kerjasama atau jenis investasi yang akan dilakukan e. Insentif dan disinsentif B. Penerapan Peraturan Rancangan pengembangan jenis peraturan dan materi pengaturan tidak akan memberikan manfaat dalam perbaikan sistem pengelolaan persampahan, apabila tidak secara konsisten dilaksanakan. Oleh karena itu rancangan langkah-langkah penerapan peraturan adalah sebagai berikut: 1. Seluruh peraturan yang ada dan telah diterbitkan, disosialisasikan kepada masyarakat luas, termasuk kewajiban dalam melaksanakan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 2. Dokumen peraturan yang telah diterbitkan mudah diperoleh oleh masyarakat dan harus tersedia di kantor pelayanan masyarakat terdekat yaitu di kantor Kelurahan. 3. Setiap lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan materi pengaturan dalam peraturan yang telah diterbitkan, bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. 4. Polisi Pamong Praja memberikan porsi yang sama dalam penegakan aturan pengelolaan sampah/kebersihan seperti halnya peraturan daerah lainnya yang terkait dengan masalah ketertiban umum. 5. Penerapan hukum dengan mengedepankan pendekatan persuasif, dan tindakan represif dilakukan sebagai tindakan akhir. 6. Frekuensi

sidang

tindak

pidana

ringan

terhadap

pelanggaran

peraturan

ditingkatkan terutama di tempat-tempat umum.


167


7.10

Rencana Aksi Pingkatan Peran Serta

Masyarakat

7.10.1 Tahapan Pengembangan Program Jika kita merencanakan untuk menggunakan pendekatan yang holistik, maka untuk kampanye pengelolaan sampah akan lebih pas jika kita menekankan kepada perilaku bersih. Karena tema ini jauh lebih sistemik daripada hanya membicarakan sampah atau daur ulang sampah. Dalam tema ini, akan termasuk manajemen sampah, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, pemanfaatan sampah, pengurangan sampah, dll. Oleh karena itu, program peningkatan peran serta aktif masyarakat di Kab. Maros perlu dilakukan dalam dua arah yaitu membangun suatu kelompok contoh di wilayah tertentu dan mengembangkan kampanye tingkat kota sehingga masalah sampah dapat terisukan dengan spektrum yang luas. Pelaksanaan Kampanye pengelolaan sampah di tingkat kota, harus didasarkan pada suatu kerangka strategi komunikasi massa. Pengembangan strategi komunikasi itu mencakup pemilihan media-media dan kombinasi media, pengembangan pesan-pesan, dan pemilihan pendekatan yang tepat serta menumbuhkan partisipasi khalayak, dalam upaya pencapaian tujuan program Pengembangan strategi komunikasi ini pada umumnya lakukan melalui tahapan sebagai berikut:  Mempelajari dan mengkaji tujuan komunikasi yang telah ditetapkan  Mengkaji perubahan tingkat PSP/K dan kepercayaan yang diinginkan  Mengkaji kembali indikator keberhasilan yang telah ditetapkan  Mengembangkan pesan-pesan pokok yang cocok dengan tingkat PSP/K khalayak strategis kita  Memilih metode-metode komunikasi yang cocok untuk menjangkau khalayak strategis kita sesuai dengan prubahan yang diinginkan  Memilih alternatif jenis-jenis media yang cocok dan kombinasinya  Mengkaji jenis-jenis media yang teridentifikasi dilihat dari dana, fungsi media, saluran media dan karakteristik khalayak kita  Menentukan jenis media dan kombinasinya

7.10.2 Kerangka Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat Berkaca dari realitas kecenderungan masyarakat di kabupaten Maros adalah masyarakat yang telah memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan. Hanya saja, karena belum didukung oleh adanya motivasi/sikap, maka pengetahuan tersebut belum digunakan untuk mengatasi masalah


168

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros kebersihan sehari-hari. Ketiadaan motivasi ini juga yang menyebabkan upaya untuk memperoleh keterampilan yang mendukung kurang diminati. Oleh karena itu, kelihatannya ada kebutuhan akan suatu program yang integratif, memanfaatkan tingkat terpaan media yang cukup tinggi, untuk mensuply masyarakat dengan contoh-contoh baik dan nyata (terjadi di lingkungan yang sama dengan mereka) agar timbul motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan mereka untuk tindakan nyata. Program ini harus menyentuh beberapa aspek kebutuhan masyarakat, misalnya: menyajikan keuntungan ekonomis yang masuk akal, teknik/metode yang tidak terlalu sulit atau sederhana untuk dilakukan, dampak yang cukup relevan terhadap kebersihan lingkungan. Program secara bertahap berkembang, mulai dari mendukung inisiatifinisiatif lokal yang sudah ada, menyebarluaskan „virus‟ inisiatif ke wilayah yang lebih luas, dan pada gilirannya didukung oleh kebijakan penguasa. Dua manfaat yang menjadi target program adalah bagi masyarakat dan bagi aparat pemerintah. Bagi masyarakat, bisa diharapkan dalam beberapa tahun tercipta lingkungan yang lebih sehat dan indah, sehingga bisa terjadi penurunan tingkat penyakit yang disebabkan sanitasi yang buruk. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat lebih menyebarluaskan semangat kewiraswastaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Bagi pemerintah, program ini bisa menjadi bahan share learning bagi daerah-daerah lain, tentang bagaimana sebuah pemerintahan membangun kebijakan yang berbasis masyarakat. Semangat kewiraswastaan yang meningkat dari masyarakat, berarti berkurangnya beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Inisiatif lokal yang didukung oleh pemerintah, bisa membantu terciptanya sistem pengelolaan sampah/kebersihan yang jauh lebih hemat dan efektif. Sehingga beban pemerintah untuk membuat/mencari TPA diharapkan bisa berkurang. Secara garis besar, program kampanye ini akan terdiri dari tiga tahapan besar, yakni: 1. Best Practises Campaign 2. Share Learning 3. Advokasi kebijakan publik Pada tahap pertama, personil program akan mengadakan identifikasi inisiatif-inisiatif lokal di kalangan masyarakat maupun kantor/instansi. Identifikasi bisa berdasarkan beberapa hal:  Berdasarkan jenis sampahnya: best practises dalam daur ulang sampah kaleng, plastik, kompos, bokasi, dll BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

169

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Berdasarkan komunitasnya: best practises komunitas pasar yang berhasil mengelola sampahnya dengan baik, atau dari komunitas suatu instansi, terminal, lingkungan warga: RT, RW, dll. Hasil identifikasi best practises tersebut kemudian dipublikasikan melalui beberapa cara misalnya:  Penerbitan buletin sampah yang terbit berkala  Press tour ke lokasi-lokasi best practises tersebut  Program „membeli‟ kolom di koran lokal untuk memberitakan/memblow up best practises tersebut  Pembuatan modul bagi bahan pembelajaran pengelolaan sampah berdasarkan pengalaman masyarakat  Lokakarya untuk mengangkat suara para praktisi best practises tersebut tentang alternatif gerakan „Ayo bersih, sehat, dan sejahtera ‟ (misalnya). Bisa saja beberapa gagasan diangkat disitu, seperti misalnya kebutuhan para praktisi akan adanya „pasar sampah‟, dll. Proses ini

harus didukung

dengan

dokumentasi

yang baik. Terutama untuk

mengabadikan konsep-konsep pengelolaan sampah, yang akan menjadi media pembelajaran di fase berikutnya (share learning). Pada tahap kedua, fase share-learning, program akan memfasilitasi para praktisi tersebut untuk berbagi dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dihasilkan sebelumnya (modul, buletin, dll). Sehingga, justru para praktisi tersebut yang akan menjadi garis depan program untuk menimbulkan motivasi masyarakat untuk bergerak. Program bisa menentukan beberapa lokasi percobaan (pilot project) bagi para praktisi tersebut untuk berbagi ilmu dengan masyarakat/komunitas lain. Tahapan ini pun sebaiknya tetap di back-up oleh media-media publikasi seperti buletin maupun press release. Sehingga masyarakat akan termotivasi, dan memunculkan best practises tahap kedua (generasi praktisi berikutnya). Pada tahap ketiga, setidaknya dengan adanya pengalaman-pengalaman tersebut, program mulai mengajak masyarakat

dan pemerintah duduk bersama

untuk

menjadikan gerakan program ini menjadi gerakan bersama yang didukung oleh kebijakan. Adapun keluaran yang bisa diharapkan per tahapan adalah sebagai berikut : 1. Tahun pertama

: akan teridentifikasi best-practises dalam pengelolaan sampah dan produksi media-media tentang best practises tersebut. Media yang dimaksud bisa berupa: rangkaian


170

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros roadshow itu sendiri, dan atau media-media program seperti buletin, artikel di koran, dll. 2. Tahun kedua

: tersosialisasikannya best practises kepada komunitas lain

3. Tahun ketiga

: tumbuh dan berkembangnya praktek-praktek pengelolaan sampah

4. Tahun keempat

: terdokumentasikannya

praktek-praktek

baru

tersebut

(identifikasi best practises tahap berikut) 5. Tahun kelima

: gerakan

bersama

komunitas

untuk

mengadvokasi

kebijakan publik tentang kebersihan 6. Tahun keenam

: keluarnya kebijakan publik yang berbasis partisipasi masyarakat dan pengawalan implementasinya.

7. Tahun ketujuh dan seterusnya : ter-lembaga-kannya gerakan ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah/kebersihan berbasis masyarakat.

7.11

Perencanaan

Pembiayaan Pengelolaan Persampahan

Pemerintah dengan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, merupakan pelaku utama pengelolaan sampah di Perkotaan, sedangkan masyarakat merupakan pelaku pengelolaan berbasis masyarakat yang menjadi strategi pelayanan untuk perdesaan. Swasta pada dasarnya untuk 10 tahun mendatang, masih menjadi suatu opsi lain yang belum prioritas. Adapun target obyek pengelolaan yang diberikan kepada swasta adalah dalam upaya pengolahan sampah sehingga beban penimbunan TPA dapat berkurang. Sektor informal, kehadirannya diharapkan akan tetap memberikan kontribusi pada penanganan sampah anorganik.

7.11.1 Kebutuhan Investasi Kebutuhan investasi dalam pengelolaan sampah merupakan informasi yang sangat penting bagi para pengambil keputusan dalam rangka menyusun APBD setiap tahunnya. Adapun sarana yang diperhitungkan adalah seluruh item yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam pengadaannya, yaitu : 1. Motor Sampah 2. Kontainer penampung sampah di TPS dengan landasan, kapasitas 6 m³ 3. Arm Roll 6 m³ untuk container 6 m³. 4. Pick Up kapasitas 4 m³, untuk sistem pengumpulan Door to Door dan pemindahan sampah anorganik dari TPS Kelurahan ke TPS Kecamatan.


171

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros 5. Bangunan TPS Kelurahan beserta perlengkapan pengomposan kapasitas 5000 penduduk. 6. Dump Truck 10 m³, untuk menangani sampah yang tidak terolah dan pemindahan residu dari TPS Kelurahan keTPS Kecamatan dan ke TPA. 7. Bangunan TPS Kecamatan beserta sarana pengolahan plastik. 8. Bangunan Pengumpul B3 RT di TPS Kecamatan dan di TPA.

7.11.2 Analisis Biaya Satuan Analisis biaya satuan ini dimaksudkan untuk mengetahui biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan per satuan sampah yang dikelola (dalam hal ini per m³). Hal ini diperlukan untuk mengestimasi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan (O&M) seiring dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Oleh karena itu khusus untuk perhitungan biaya satuan pengelolaan sampah secara konvensional maka biaya yang dihitung hanya biaya yang langsung berhubungan dengan biaya pengelolaan sampah Kabupaten Maros. Analisis biaya satuan dilakukan untuk pola pengelolaan sampah secara konvensional (wadah – kumpul – angkut – buang) dan pola 3R. Untuk analisis biaya pengelolaan sampah secara konvensional menggunakan 2 pendekatan yaitu : a. Pendekatan data historical kemampuan Pemerintah Dalam hal ini digunakan data APBD untuk Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros sebagai dasar. b. Pendekatan Nilai Optimum. Yaitu perhitungan didasarkan atas kebutuhan ideal dalam pelayanan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Untuk perhitungan biaya satuan Pengelolaan sampah pola konvensional yang didasarkan pada APBD, maka terlebih dahulu dipisahkan biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan pengangkutan dan pembuangan sampah.

7.11.3 Proyeksi Kebutuhan Biaya O&M Perhitungan biaya O&M pengelolaan sampah baik secara konvensional maupun dengan pola 3R dilakukan dengan menggunakan biaya satuan yang telah dihitung sebelumnya. Berdasarkan proyeksi jumlah sampah yang dikelola baik dengan pola konvensional maupun dengan pola 3R untuk masing-masing skenario maka dapat diestimasi kebutuhan biaya O&M per tahun. Khusus biaya O&M untuk pola pengelolaan sampah dengan pola konvensional diasumsikan biaya yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pengangkutan dan pembuangan di TPA dianggap tetap. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

172

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Peningkatan yang terjadi hanya disebabkan karena faktor inflasi yang diasumsikan 6% per tahun. Mengingat kebutuhan investasi tinggi dan biaya O&M yang terus meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros, hingga tahun 2023, selayaknya Pemerintah memilih untuk menambah investasi dan menetapkan biaya satuan sesuai dengan biaya ideal.

7.11.4 Alternatif Sumber Pembiayaan Sebagai sebuah sektor yang termasuk dalam pelayanan publik maka sumber pembiayaan pengelolaan sampah, baik untuk investasi maupun untuk biaya operasional dan perawatan, seharusnya adalah dari APBD Kabupaten Maros. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Bab VII Pasal 24. Namun demikian tidak menutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Maros dapat bekerja sama dengan pihak lain (swasta) dalam pengelolaan sampah. Hal ini juga merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Sampah Bab VIII terutama Pasal 27. Berdasarkan uraian tersebut maka sumber biaya khususnya investasi bisa saja bekerja sama dengan Swasta yang dianggap memenuhi syarat untuk dilibatkan dalam sebuah kemitraan.

7.11.5 Struktur Tarif dan Mekanisme Penarikan Retribusi Untuk menunjang keberhasilan program persampahan ini sebagian besar akan ditentukan oleh manajemen pengelolaannya karena investasi ini menjadi tidak berhasil apabila pengelolaan dilapangannya tidak mendukung. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program persampahan ini diantaranya adalah : 1. Peraturan, yaitu peraturan mengenai tarif persampahan dalam bentuk Perda. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kabupaten Maros telah memiliki peraturan mengenai retribusi sampah tetapi sampai saat ini nampaknya peraturan tersebut belum jalan sesuai yang diharapkan. 2. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros sampai saat ini masih belum memiliki data base klasifikasi jumlah rumah tinggal, untuk itu diharapkan segera melakukan pendataan klasifikasi rumah tinggal dengan melakukan survey, yang dikemas dalam kerangka studi Potensi Retribusi. 3. Sampai saat ini cara penangihan retribusi persampahan di Kabupaten Maros masih belum memiliki standar operasional prosedur yang baku, untuk itu sebaiknya prosedur itu harus diperbaiki agar pencapaian efisiensi penagihan retribusi dapat direalisasikan. Dalam prosedur atau mekanisme penarikan retribusi rumah tinggal, direkomendasikan mekanisme pembayaran untuk rumah tinggal adalah sebagai berikut : BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

173

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros  Setiap kepala keluarga yang mendelegasikan pengelolaan sampah kepada petugas swakelola RT/RW atau petugas swasta, dikenakan wajib retribusi.  Besarnya retribusi yang harus dibayarkan meliputi : biaya pengumpulan dari rumah ke TPS dan sekaligus biaya dari TPS ke TPA. Biaya dari rumah ke TPS ditetapkan secara musyawarah, sedangkan biaya dari TPS ke TPA mengikuti Perda yang berlaku.  Selanjutnya petugas RT/RW atau pengelola swasta menyerahkan retribusi yang hanya meliputi biaya pengelolaan dari TPS ke TPA (sesuai Perda) kepada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dan seterusnya diserahkan kepada Kas Daerah. Untuk penerapan mekanisme seperti ini diperlukan basis data pengelola RT/RW dan atau pengelola swasta sesuai dengan lingkup pelayanannya. Adapun tatacara penetapan wajib bayar non rumah tinggal masuk ke dalam kategori dalam wajib retribusi kebersihan, maka perlu dibuat suatu “Surat Penetapan Wajib Bayar Retribusi”. Selanjutnya agar dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian, perlu adanya Tanda Bukti Pembayaran untuk jenis wajib bayar non rumah tinggal. Tanda bukti dapat berupa karcis atau menggunkan kuitansi. Untuk pengelolaan sampah pasar, mekanisme penarikan retribusi disarankan sebagai berikut : 1) Sampah di dalam pasar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengelola pasar dalam hal ini Dinas Pasar. 2) Pembuangan sampah pasar ke TPS dikenakan retribusi pengelolaan sebesar yang ditetapkan dalam Perda. Retribusi yang dimaksud point kedua, dibayarkan oleh pengelola pasar (Dinas Pasar) kepada Dinas Kebersihan untuk diserahkan ke Kas Daerah. Retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat adalah merupakan sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah khususnya untuk biaya O&M. Namun demikian perolehan retribusi selalu jauh di bawah dari biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sampah. Rendahnya perolehan retribusi dapat disebabkan oleh 2 hal : -

Tarif retribusi tidak dihitung berdasarkan analisis biaya satuan sehingga tarif retribusi terlalu rendah.

-

Metode penarikan retribusi yang kurang efektif

Untuk menentukan tarif retribusi dilakukan dengan cara subsidi silang antara kelompok wajib retribusi. Perhitungan tarif retribusi dengan cara subsidi silang antar kelompok wajib retribusi (KWR), selayaknya dilakukan dalam periode tertentu. BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

174

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Operasi pengelolaan sampah di Kabupaten Maros harus di dukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Hal ini dituntut adanya political will dari para penentu kebijakan. Kebutuhan biaya minimal dalam penanganan sampah di Kabupaten Maros terukur tinggi, diperlukan pentahapan kearah peningkatan biaya yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari aspek pertaruan dan hukum, banyak hal yang perlu di tata, terutama dalam konteks isi peraturan itu sendiri. Namun tidak kalah pentingnya adalah dalam penegakannya, perlu usaha besar agar bisa mendukung tercapainya sasaran. Membangun hukum yang berbasiskan pada budaya lokal pun harus menjadi bagian dalam proses pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Usaha peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros, memerlukan usaha kuat dalam membangun peran serta masyarakatnya. Target utama dalam 10 tahun mendatang yaitu terselenggarnya program peningkatan peran serta terhadap pengelolaan sampah, hanya akan terwujud bila tumbuh pemahaman mendasar dari seluruh penentu kebijakan bahwa proses tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan sangat menguntungkan. Untuk mengemban tugas dalam penataan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros, diperlukan lembaga dengan kompetensi tinggi. Tidak hanya mengoperasikan tetapi juga menjalankan pembinaan pada masyarakat, dan membangun kemandirian bagi lembaga tersebut. Dalam jangka panjang lembaga ini harus terus dibina dan ditingkatkan kemampuannya sehingga menjadi lembaga yang lebih profesional. Buku ini sebagai Laporan Akhir, dapat dikatakan sebagai kerangka acuan seluruh stakeholder di Kabupaten Maros dalam menangani sampah, karena itu buku ini dapat dikatakan sebagai Master Plan. Selayaknya sebuah Master Plan, perlu dijabarkan menjadi satuan-satuan kegiatan kecil dan lebih rinci, adapun kegiatan prioritas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:


175

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Tabel 7.1. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Maros berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2013 - 2023 Timbulan Sampah (m³/hari)

Kecamatan 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mandai

132

135

137

139

142

144

147

149

152

154

157

Moncongloe

64

65

66

67

69

70

71

72

73

75

76

Maros Baru

90

92

93

95

96

98

100

101

103

105

107

Marusu

94

96

97

99

101

103

104

106

108

110

112

Turikale

155

157

160

163

166

169

171

174

177

181

184

Lau

90

92

94

95

97

99

100

102

104

106

107

Bontoa

98

100

102

103

105

107

109

111

113

115

117

Bantimurung

104

106

108

110

112

113

115

117

119

122

124

Simbang

82

84

85

87

88

90

91

93

95

96

98

Tanralili

91

92

94

96

97

99

101

103

104

106

108

Tompobulu

53

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Camba

46

47

48

49

50

51

52

52

53

54

55

Cenrana

51

52

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Mallawa

40

40

41

42

43

43

44

45

46

46

47

1.191

1.212

1.232

1.254

1.275

1.298

1.320

1.343

1.366

1.390

1.414

TOTAL

Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan


176

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Tabel 7.2. Tingkat Pelayanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Maros Tahun 2013 Jumlah Penduduk

Sampah Terangkut

(Jiwa)

(m³/hr)

Tingkat Pelayanan Kecamatan (%)

Mandai

37.070

13,70

10

Moncongloe

17.918

6,62

0

Maros Baru

25.195

9,31

26

Marusu

26.374

9,75

18

Turikale

43.317

16,01

95

Lau

25.317

9,36

17

Bontoa

27.511

10,17

0

Bantimurung

29.164

10,78

2

Simbang

23.085

8,53

0

Tanralili

25.453

9,41

0

Tompobulu

14.710

5,44

0

Camba

13.014

4,81

0

Cenrana

14.190

5,24

0

Mallawa

11.139

4,12

0

Kecamatan

Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros

177

Tingkat Pelayanan Total Kabupaten (%)

12 %


Tabel 7.3. Proyeksi Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Maros Tahun

Drum 50 liter

Gerobak 0,8 m³

Kontainer 6 m³

2013

750

10

25

Motor Sampah 1 m³ 20

2014

8.500

80

81

2015

9.000

80

2016

9.000

2017

Dump Truck 6 m³

Armroll Truck 6 m³

Bulldozer

Backhoe/Excavator

8

8

2

1

50

15

15

2

1

81

52

15

15

3

2

85

82

52

16

16

3

2

9.400

85

82

53

16

16

4

3

2018

9.400

90

83

54

17

17

4

3

2019

9.700

90

83

61

17

17

4

3

2020

9.700

104

83

61

18

18

5

4

2021

9.800

112

85

61

18

18

5

4

2022

9.950

112

85

65

19

19

6

5

2023

10.050

114

88

65

19

19

6

5

Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan


178

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 7.8. Peta Perencanaan Penyapuan Sampah Kab. Maros Tahun 2013-2018


179

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 7.9. Peta Perencanaan Pelayanan Sampah Kab. Maros Tahun 2013 - 2018


180

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 7.10. Peta Perencanaan Jalur Pelayanan Sampah Kab. Maros Tahun 2013 – 2018


181

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 7.11. Peta Perencanaan Pelayanan Sampah Kab. Maros Tahun 2018 – 2023


182

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros Gambar 7.12. Peta Perencanaan Jalur Pelayanan Sampah Kab. Maros Tahun 2018 – 2023


183

1.1. Latar Belakang. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maros

Recommend Documents