PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Kondisi pengelolaan persampahan di berbagai kota di Indonesia terlihat masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingkat pelayanan yang persampahan yang masih mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat pelayanan persampahan pada tahun 2000 hanya mencapai 40% menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 50%. Namun, tingkat pelayanan ini terlihat mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 56% setelah tahun 2000 tersebut. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian yang serius agar dapat menghindari terjadinya penurunan kinerja tingkat pelayanan persampahan. Diharapkan, tingkat pelayanan dapat terus meningkat di kemudian hari. Bila dilihat dari sistem pengelolaan persampahan yang diterapkan, pada umumnya berbagai kota di Indonesia masih menggunakan paradigma lama kumpul-angkutbuang. Pada kenyataannya, penerapakan paradigma lama ini memberikan dampak negatif karena sampah tidak dikelola dan tidak ada upaya pengurangan timbulan sampah. Akibatnya, tempat pembuangan akhir (landfill) menjadi cepat penuh. Padahal kondisi saat ini, mencari lokasi baru untuk landfill sangat sulit & umumnya selalu ditolak oleh masyarakat. Permasalahan lainnya yang muncul adalah terkait dengan pencemaran air leachate dan potensi timbulan gas di landfill yang terus mengalami peningkatan karena jumlah sampah juga terus mengalami peningkatan.
Konsep pengelolaan sampah dengan menggunakan paradigma lama ini sudah saatnya diganti dengan paradigma baru yang menerapkan pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah terpadu ini tidak hanya mengolah sampah tetapi sudah termasuk didalamnya pengurangan sampah sehingga dapat membantu mengurangi beban TPA. Selain itu, adanya pengurangan sampah juga dapat
1
membantu mengurangi tidak hanya peralatan yang digunakan seperti peralatan pengumpulan dan pengangkutan tetapi juga biaya operasional.
1.2. Tahapan Persampahan
penyusunan
Perencanaan
Sistem
Pengelolaan
Sistem pengelolaan persampahan perlu direncanakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Didalam penyusunan perencanaan, ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi yang ada serta peraturan perundangundangan dan kebijakan bidang persampahan yang terkait. Tahapan penyusunan perencanaan sistem pengelolaan persampahan ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut di bawah ini. Peraturan Perundangundangan & Kebijakan Bidang Persampahan Pengumpulan Data Kriteria disain
Kondisi Eksisting Potensi Masalah Kondisi Yang diinginkan
Perencanaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan & Tahap Pelaksanaan
Gambar 1. Tahapan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan
II. Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penyusunan studi rencana induk sistem pengelolaan persampahan, karena tingkat keakuratan data menjadi kunci dalam memproyeksikan rencana pengembangan jangka panjang. Metode pengumpulan data dapat dilakukan secara primer (dengan melakukan penelitian atau analisa langsung dilapangan) atau sekunder (dengan menggunakan
2
data atau hasil penelitian yang sudah ada). Dalam menyusun studi rencana induk sistem pengelolaan persampahan, diperlukan data yang meliputi : - Data kondisi kota dan rencana pengembangan kota - Data kondisi pengelolaan persampahan yang ada - Permasalahan yang ada berkaitan dengan sistem pengelolaan persamhan 2.1 Data Kota dan Rencana Pengembangan Kota Data kota sebagai wilayah studi diperlukan untuk mendapatkan gambaran kondisi fisik kota dan sarana prasarana kota, sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, masalah kependudukan, tingkat kerawanan sanitasi dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menjadi acuan untuk skenario peningkatan sistem pengelolaan persampahan jangka panjang. A. Gambaran wilayah studi Gambaran umum wilayah studi dapat menjelaskan posisi kota/kabupaten secara umum baik batas wilayah, kordinat, iklim/cuaca, trade mark kota bila ada (contoh kota pelajar, kota bunga, kota hujan dan lain-lain). Penggambaran ini juga dilengkapi dengan peta. B. Kondisi fisik kota Kondisi fisik suatu kota pada umumnya dapat digambarkan dengan data yang meliputi antara lain : - Topografi (kondisi kemiringan lahan) - Geologi (kondisi tanah dan batuan) - Hidrologi (kondisi air tanah dan sungai yang melintasi kota/kabupaten bersangkutan, baik kuantitas maupun kualitas) C. Prasarana kota Prasarana kota perlu diidentifikasi untuk mengenali sumber sampah sebagai target daerah pelayanan, pada umumnya dapat digambarkan dengan data yang meliputi : Jaringan jalan, meliputi jalan arteri/protokol, kolektor, jalan lingkungan (dilengkapi peta jaringan jalan)
3
Perumahan, meliputi perumahan komplek dan non komplek baik yang teratur , tidak teratur, maupun perumahan kumuh Fasilitas komersial, meliputi pertokoan, pasar, hotel, restauran, salon, bioskop, kawasan wisata, kawasan industri dan lain-lain Fasilitas umum, meliputi perkantoran, fasilitas pendidikan (universitas, sekolah, dll), fasilitas kesehatan (RS, apotik, puskesmas dll) Fasilitas sosial, meliputi rumah ibadah, panti sosial dll Ruang terbuka hijau/hutan kota, meliputi taman kota, hutan kota, perkebunan, persawahan dan lahan-lahan pertanian
Data tersebut perlu dilengkapi dengan peta tata guna lahan. D. Kependudukan Data kependudukan diperlukan untuk mengidentifikasi daerah pelayanan, menghitung tingkat pelayanan dan lain-lain, meliputi : Jumlah penduduk kota, per kecamatan dan per kelurahan Kepadatan penduduk rata-rata dan kepadatan di daerah terbangun Data tersebut perlu dilengkapi dengan peta kepadatan penduduk yang dapat dibedakan untuk daerah dengan kepadatan > 100 jiwa/ha, 50 – 100 jiwa / ha dan daerah dengan kepadatan < 50 jiwa/ha E. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Data kondisi sosial masyarakat diperlukan untuk menentukan kualitas pengelolaan sampah dan perhitungan tarif retribusi dikaitkan dengan kemampuan membayar masyarakat. Data yang diperlukan adalah : Mata pencaharian masyarakat Penghasilan masyarakat yang dinyatakan dengan data income/kk/bulan Strata ekonomi yang dapat menggambarkan prosentase kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah
4
F. Tingkat kesehatan masyarakat Data tingkat kesehatan masyarakat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di kawasan rawan sanitasi yang pada umumnya memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Data penyakit yang diperlukan pada umumnya yang berkaitan dengan buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan air bersih seperti diare, tipus, disentri dan ISPA (akibat proses pembakaran sampah secara terbuka) G. Rencana pengembangan kota Data rencana pengembangan kota diperlukan untuk memberikan gambaran pengembangan kota dalam kurun waktu perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan untuk analisa pengembangan kebutuhan pelayanan persampahan jangka panjang. Data rencana pengembangan kota yang dibutuhkan meliputi : Rencana pengembangan wilayah Rencana pengembangan jaringan jalan Rencana pengembangan fasilitas kota Proyeksi penduduk Data tersebut perlu dilengkapi dengan peta pengembangan wilayah, jaringan jalan dan lain-lain. 2.2. Data Kondisi Pengelolaan Persampahan Untuk mendapatkan gambaran kondisi pengelolaan persampahan yang ada di wilayah studi, diperlukan data pengelolaan persampahan baik untuk aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan dan peran serta masyarakat/swasta. A. Tingkat Pelayanan Tingkat pelayanan merupakan gambaran indikator secara kuantitatif terhadap kondisi pengelolaan sampah suatu kota. Data tingkat pelayanan dapat diketahui dari beberapa hal, yaitu :
5
Dihitung dari prosentase perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses pelayanan sampah secara terpusat (dikumpulkan dari sumber sampai ke TPA) dan jumlah penduduk total kota Dihitung dari prosentase perbandingan jumlah sampah yang diangkut ke TPA dan jumlah sampah total
B. Sistem Pengelolaan Untuk memudahkan pengolahan data atau analisis suatu kondisi pengelolaan persampahan suatu kota, data sistem pengelolaan persampahan dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu data yang berkaitan dengan aspek teknis, institusi/kelembagaan, pembiayaan, peraturan dan data yang berkaitan dengan aspek peran serta masyarakat/swasta 1). Aspek Institusi Data yang diperlukan adalah : Bentuk institusi yang mengelola sampah, dapat berupa Perusahaan Daerah, dibawah Dinas PU/Dinas Kebersihan/Dinas Lingkungan Hidup /Sub Dinas, seksi, sub seksi atau UPTD Struktur organisasi Tata laksana kerja, internal (dilingkungan Dinas) atau eksternal (antar instansi dan atau dengan pihak masyarakat) SDM, meliputi jumlah SDM yang terlibat dalam pengelolaan sampah (staf dan petugas lapangan), tingkat pendidikan dan kursus atau pelatihan yang pernah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri. 2). Aspek Teknis Data teknis penanganan sampah yang diperlukan adalah : a. Daerah pelayanan, menggambarkan cakupan pelayanan (luas, wilayah pelayanan). Daerah pelayanan ini harus dipetakan secara memadai. b. Sumber sampah, menggambarkan jumlah sumber-sumber penghasil sampah baik dari perumahan (perumahan teratur, tidak teratur dan perumahan kumuh) maupun non perumahan yang meliputi fasilitas komersial (seperti pasar, pertokoan, hotel, restauran, dll), fasilitas umum (seperti perkantoran,
6
sekolah, RS, puskesmas, taman, jalan, dll) dan fasilitas sosial (tempat ibadah, panti sosial, dll). c. Timbulan sampah (lt/orang/hari, m3/hari atau ton/hari), data timbulan sampah sebaiknya dilakukan secara primer, yaitu dengan cara analisis timbulan sampah dengan metode yang representatif (jumlah sample dan waktu pengambilan sampel 8 hari berturut-turut) sesuai SNI No....tentang Metode Sampling Timbulan Sampah d. Komposisi dan karakteristik sampah, meliputi komposisi organik, kertas, plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Untuk data karakteristik sampah perlu diketahui berat jenis sampah, kadar air, nilai kalor, dan lain-lain. Data ini juga sebaiknya dilakukan secara primer. e. Pola penanganan sampah dari sumber sampai TPA, untuk mengetahui aliran sampah dari setiap sumber sampah yang ke TPS, TPST, transfer depo, SPA dan TPA (atau bahkan ke TPA liar). f. Pewadahan (jenis wadah yang umum digunakan) g. Pengumpulan (metode pengumpulan baik komunal mapun individual, sarana yang digunakan, jumlah sarana pengumpulan, dll) h. Pemindahan skala kawasan (metode pemindahan baik TPS, container, transfer depo, jumlah prasarana pemindahan, lokasi, dll) dan skala kota (transfer station atau stasiun peralihan antara, jumlah SPA, lokasi SPA) i. 3R skala kawasan (lokasi, jumlah, metode 3R dan kondisi operasi, jumlah pengurangan/ pemanfaatan sampah, dll) dan 3R skala kota (lokasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah, fasilitas dan kondisi operasi, dll) j. Pengangkutan (jumlah truck, jenis truck, frekuensi atau ritasi truck, rute angkutan, dll) k. Pembuangan akhir (lokasi, luas, fasilitas TPA, kondisi operasi dan pemanfaatan lahan pasca TPA). Data lokasi TPA yang diperlukan adalah : - luas, - jarak dari daerah pelayanan, - jarak dari permukiman terdekat, - jarak dari airport, - jarak dari badan air/mata air, - jenis tanah, - porositas tanah (K),
7
-
kemiringan lahan, muka air tanah, elevasi muka air tanah, daya dukung tanah dan lain-lain,
Data fasilitas TPA yang diperlukan meliputi : ketersediaan fasilitas umum (jalan masuk, saluran drainase, pos jaga/kantor dan pagar), fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul leachate, instalasi pengolahan leachate, ventilasi gas, tanah penutup, buffer zone, sumur uji dll), fasilitas operasional (alat berat, dump truck tanah, jembatan timbang) dan fasilitas penunjang seperti air bersih, bengkel dan lain-lain. Data kondisi operasi TPA yang perlu diketahui adalah : - sistem pencatatan jumlah sampah yang masuk ke TPA secara harian (m3/hari atau ton/hari), - sistem sel penimbunan sampah, - tinggi timbunan, - penutupan tanah yang dilakukan, - pemadatan sampah - oprasional alat berat - lama waktu penutupan tanah, - kepadatan lalat, - ada tidaknya kebakaran/ asap di TPA, - hasil proses pengolahan leachate (data kualitas influen dan efluen leachate), - kegiatan pemulung (jumlah pemulung, jumlah sampah yang dapat dikurangi dari aktifitas pemulung dan lain-lain). Data pemanfaatan lahan pasca TPA (TPA lama yang sudah tidak terpakai) yang perlu diketahui adalah : - lokasi, - fungsi baru (bangunan, lahan terbuka, atau dibiarkan terbuka tanpa penanganan apapun) Data tersebut dilengkapi dengan peta dan gambar teknis.
8
3). Aspek Pembiayaan Data pembiayaan untuk pengelolaan sampah yang diperlukan adalah : Data APBD total dalam 3 tahun terakhir Biaya pengelolaan (APBD) khusus untuk pengelolaan sampah dalam 3 tahun terakhir Tarif retribusi sesuai Perda yang masih berlaku Biaya penerimaan retribusi 3 tahun terakhir Prosedur penarikan retribusi Biaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R) yang ada 4). Aspek Peraturan Data peraturan yang dibutuhkan adalah : Jenis peraturan yang ada sesuai Perda, pada umumnya meliputi Perda yang mengatur pembentukan institusi pengelola sampah, Perda yang mengatur ketentuan umum penanganan sampah dan Perda yang mengatur tentang retribusi. Kelengkapan materi Perda yang ada Penerapan Perda terutama yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 5). Aspek Peran serta masyarakat dan swasta Data kondisi peran serta masyarakat dalam bidang persampahan yang dibutuhkan adalah : Tingkat kesadaran masyarakat dalam pola penanganan sampah baik secara umum maupun dalam kegiatan 3R pada skala sumber dan kawasan Program penyuluhan dan edukasi yang ada serta pelaksanaannya Peran swasta dalam penanganan sampah yang ada
9
2.3. Permasalahan A. Masalah Teknis Diperlukan identifikasi gambaran masalah teknis dalam pengelolaan persampahan, meliputi : Masalah yang melatar belakangi rendahnya cakupan pelayanan Masalah data dasar timbulan dan komposisi / karakteristik sampah yang tidak dilakukan secara primer dan berkala (sesuai dengan SNI tentang Pengukuran Timbulan dan Komposisi Sampah) Masalah keterbatasan prasarana dan sarana persampahan Masalah efisiensi pola penanganan sampah yang masih rendah Masalah 3R yang masih belum dilakukan secara memadai Masalah keterbatasan lahan TPA Masalah lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan (sesuai SNI tentang Tata Cara pemilihan Lokasi TPA) Masalah terbatasnya prasarana dan sarana TPA penyebab pencemaran lingkungan terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan seperti lapisan dasar TPA, jaringan pengumpul leachate, pengolahan leachate, ventilasi gas, buffer zone, penutupan tanah dan lain-lain Masalah pengoperasian TPA yang cenderung dilakukan secara open dumping dan menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan maupun kecelakaan kerja Masalah pengelolaan TPA yang cenderung dilakukan secara “apa adanya” B. Masalah Non Teknis Diperlukan identifikasi gambaran masalah non teknis dalam pengelolaan persampahan, meliputi : Masalah kelembagaan terutama yang berkaitan dengan bentuk institusi dalam kapasitas sebagai operator dan regulator, struktur organisasi yang tugasnya tidak fokus menangani masalah persampahan dan keterbatasan SDM yang ahli dibidang persampahan Masalah lemahnya kordinasi antar instansi yang berkaitan dengan masalah persampahan serta sulitnya melaksanakan kerja sama antar kota untuk melaksankan pola regional
10
Masalah keterbatasan biaya untuk investasi maupun biaya operasi/pemeliharaan yang sering menimbulkan masalah teknis dan cenderung mencemari lingkungan Masalah rendahnya penerimaan retribusi dan tingginya subsidi APBD yang dikhawatirkan dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan persampahan Masalah sulitnya melakukan penerapan Perda terutama sanksi atas pelanggaran persampahan Masalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pola penanganan sampah yang baik dan benar terutama dalam program 3R Masalah terbatasnya program kampanye dan edukasi bidang persampahan bagi upaya peningkatan kesadaran masyarat Masalah iklim investasi yang belum kondusif bagi pihak swasta sebagai operator persampahan
C. Permasalahan Utama Dari berbagai permasalahan yang ada baik teknis maupun non teknis, perlu ditarik suatu garis permasalahan utama untuk mendapatkan gambaran prioritas solusi penanganannya. Permasalahan utama, dapat dinilai dari tingkat urgensi dan dampak yang ditimbulkan serta berulang selalu terjadi D. Target Penanganan Untuk merencanakan penanganan persampahan jangka panjang, perlu ditetapkan suatu target yang realistis dan aplikatif dengan mengacu pada target nasional, kesepakatan MDGs, target propinsi dan kota/kabupaten. Secara umum target persampahan nasional adalah : Cakupan pelayanan 70% pada tahun 2015 Pengurangan volume sampah melalui program 3R sebesar 20% pada tahun 2010 Peningkatan kualitas TPA (tempat pemrosesan akhir) menjadi minimal controlled landfill (kota sedang dan kecil) dan sanitary landfill (kota besar dan metropolitan) pada tahun 2012
11
III.
Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
3.1. Umum (berbagai kebijakan dan strategi nasional, daerah, rencana tata ruang) Merencanakan suatu pengembangan sistem pengelolaan persampahan memerlukan strategi yang terstruktur dan tapat sasaran. Strategi pengembangan persampahan dan untuk jangka panjang perlu mengacu pada strategi nasional (Permen PU No 21/PRT/M/2006) dan daerah serta rencana tata ruang yang berlaku. Secara garis besar, strategi tersebut meliputi : a. Strategi Teknis - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan berdasarkan kriteria kebutuhan pengembangan - Peningkatan kegiatan 3R untuk skala sumber dan kawasan pada lokasi-lokasi prioritas dan memenuhi kriteria - Rehabilitasi TPA menjadi minimal controlled landfill - Mengembangkan pola pelayanan regional 2 atau lebih kota kabupaten yang berdekatan b. Strategi Peningkatan Kelembagaan - Peningkatan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan lain-lain) - Pemisahan fungsi operator dan regulator - Peningkatan kualitas SDM melalui training - Rekruitmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian persampahan/manajemen c. Strategi Peningkatan Pembiayaan - Peningkatan prioritas alokasi dana untuk investasi maupun biaya pengelolaan persampahan - Pola pembiayaan mengarah pada Badan Layanan Umum - Peningkatan sistem tarif yang mengarah pada pola cost recovery - Penerapan pola insentif dan disinsentif
12
d. Strategi Peningkatan Pengaturan - Penyempurnaan berbagai produk hukum yang realistis dan aplikatif - Sosialisasi produk hukum kepada para stakeholders terutama masyarakat - Penerapan ketentuan hukum terutama penerapan sanksi atas pelanggaran secara bertahap e. Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat - Sosialisasi - Edukasi - Uji coba dan pendampingan - Penerapan Insentif dan disinsentif untuk program 3R (reduce, reuse dan recycle)
3.2. Tujuan dan Target Penanganan A. Jangka Pendek Tujuan dan target penanganan sampah jangka pendek sangat tergantung pada permasalahan masing-masing wilayah perencanaan yang membutuhkan penanganan mendesak B. Jangka Menengah Tujuan dan target penanganan sampah jangka menengah sangat tergantung pada permasalahan masing-masing wilayah perencanaan yang membutuhkan penanganan untuk jangka waktu 5 tahun C. Jangka Panjang Tujuan dan target penanganan sampah jangka panjang sangat tergantung pada permasalahan persampahan masing-masing wilayah perencanaan yang membutuhkan penanganan untuk jangka waktu 10 tahun 3.3. Kriteria Perencanaan Kriteria baik secara teknis maupun manajemen pengelolaan persampahan sebagai acuan perencanaan jangka panjang (rencana induk) dapat dilihat pada bab III .
13
3.4. Strategi Pengembangan Pelayanan 1. Perkiraan Timbulan Sampah Timbulan sampah perlu diketahui secara lebih memadai sebagai dasar perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana persampahan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perkiraan atau proyeksi timbulan sampah dapat diketahui setelah data eksisting diketahui (data primer, melalui sampling analisa timbulan sampah, SNI No 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan Dan Pengukuran Contoh Timbulan Dan Komposisi Sampah Perkotaan), berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia (Sandra Couintru, 1990). Peningkatan laju timbulan sampah untuk negara berkembang adalah 4 % per-tahun. Namun dapat juga digunakan angka yang berbeda untuk sumber sampah yang berbeda, misal peningkatan laju timbulan untuk sampah perumahan adalah 1-2 %/ tahun dan 2-4 %/ tahun untuk sumber sampah komersial. 2. Sistem Pengembangan pengelolaan Yang Akan ditingkatkan Merencanakan sistem pengembangan pengelolaan persampahan perlu memperhatikan masalah disetiap wilayah pelayanan, baik yang menyangkut aspek organisasi, teknis, pembiayaan, pengaturan maupun masalah yang berkaitan dengan aspek peran serta masyarakat dan dunia usaha. Sehingga solusi yang ditawarkan akan efektif menyelesaikan permasalahan persampahan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 3. Sistem Pelayanan Sistem pelayanan persampahan lebih difokuskan pada aspek teknis yang meliputi : Penentuan daerah pelayanan dalam kurun waktu perencanaan didasarkan pada daerah pelayanan eksisting, rencana pengembangan kota, rencana wilayah strategis, kepadatan penduduk dan wilayah kumuh/DAS Pola pelayanan yang akan diterapkan pada daerah perencanaan seperti pola penanganan sampah untuk perumahan, fasilitas komersial , fasilitas umum (perkantoran, jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) dan fasilitas sosial. Pola pelayanan tersebut meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, 3R, pengangkutan dan pemrosesan akhir (pengganti pembuangan akhir) yang sesuai dengan karakteristik wilayah pelayanannya.
14
3.5. Strategi Pembiayaan 1. Strategi Investasi Investasi untuk pengadaan prasarana dan sarana persampahan perlu memperhatikan kebutuhan pelayanan secara teknis dan sesuai dengan kemampuan daerah dan masyarakat. Selain itu potensi swasta untuk investasi bidang persampahan juga perlu digali secara lebih memadai. Investasi yang dapat ditawarkan kepada pihak swasta adalah: Pengangkutan sampah Transfer station Pengolahan sampah skala kota (ITF, intermediate treatment facilities) Tempat Pembuangan Akhir Pemanfaatan gas landfill melalui mekanisme CDM Dan lain-lain 2. Strategi Operasi dan Pemeliharaan Keberhasilan pengelolaan sampah pada dasarnya sangat tergantung pada ketersediaan dana O/P yang memadai. Strategi untuk penyediaan dana O/P dapat berupa : Penyediaan dana O/P dari APBD sesuai kebutuhan Kontribusi dana O/P masyarakat berupa pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat skala kawasan (didahului dengan program kampanye/ sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat) Peran swasta dalam penyediaan dana O/P berupa kontrak manajemen, BOO, BOT dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
IV. Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan 4.1. Rencana Daerah Pelayanan Rencana pengembangan daerah pelayanan harus didasarkan pada rencana pertumbuhan kota , daerah yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan serta kriteria yang berlaku. Pengembangan merupakan “rumah tumbuh” Kriteria pengembangan daerah pelayanan seperti yang sudah dijelaskan pada bab terdahulu
15
Dilengkapi dengan peta daerah pelayanan
4.2. Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Jangka Pendek Tahun .... (Dengan periode 1-2 tahun) Tabel 1. Tabel Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Jangka Pendek No
1
2
3
Kota
Jml Pddk
Kepadatan Pddk (Jiwa/ha), % > 100 50 - 100 > 50
Hotel
Kantor
Toko
Bioskop
Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 Total
Catatan : Prosentase kepadatan penduduk(> 100 jiwa/ha, 50 – 100 jiwa/ha dan < 50 jiwa/ha) harus dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun dimaksud untuk setiap kelurahan Proyeksi fasilitas kota harus dihitung sesuai dengan rencana pengembangan kota pada tahun dimaksud (jangka pendek)
16
Pasar
Jangka Menengah Tahun ........ (Dengan periode 5 tahun) Tabel 2. Tabel Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Jangka Menengah No
Kota
Jml Pddk
Kepadatan Pddk (Jiwa/ha), % > 100
50 - 100
Hotel
Kantor
Toko
Bioskop
> 50
1
Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 2 Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 3 Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 Total Catatan : Prosentase kepadatan penduduk(> 100 jiwa/ha, 50 – 100 jiwa/ha dan < 50 jiwa/ha) harus dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun dimaksud untuk setiap kelurahan Proyeksi fasilitas kota harus dihitung sesuai dengan rencana pengembangan kota pada tahun dimaksud (jangka menengah)
17
Pasar
Jangka Panjang (Dengan periode 10 tahun) Tabel 3. Tabel Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Jangka Panjang No
Kota
Jml Pddk
Kepadatan Pddk (Jiwa/ha), % > 100
1
2
3
50 - 100
Hotel
Kantor
Toko
Bioskop
> 50
Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 - Kel. 3 Kec. A - Kel. 1 - Kel. 2 Total
Catatan : - Prosentase kepadatan penduduk(> 100 jiwa/ha, 50 – 100 jiwa/ha dan < 50 jiwa/ha) harus dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun dimaksud untuk setiap kelurahan - Proyeksi fasilitas kota harus dihitung sesuai dengan rencana pengembangan kota pada tahun dimaksud (jangka panjang) 4.3. Rencana pengembangan Secara Teknis Rencana pengembangan Alternatif rencana pengembangan penanganan sampah jangka panjang perlu memperhatikan beberapa hal yang sudah disampaikan pada bab terdahulu seperti kondisi kota, kemampuan daerah dan masyarakat serta NSPK yang ada. Alternatif yang perlu dikaji adalah berkaitan dengan : skenario alokasi lahan TPA (lokal, regional) skenario transfer station skenario pengurangan sampah melalui program 3R skenario lain sesuai dengan kondisi dan kebijakan lokal
18
Pasar
Alternatif 1 Rencana pengembangan penanganan sampah jangka panjang berdasarkan skenario : optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada dan penyiapan lokasi TPA baru (lokal) tanpa pengurangan sampah Berdasarkan skenario tersebut, maka rencana yang perlu disiapkan adalah : Pengembangan daerah pelayanan sesuai dengan kebijakan dan kriteria yang berlaku Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan tingkat pelayanan yang direncanakan Perencanaan pola penanganan sampah dari sumber sampai TPA Perencanaan rute pengangkutan sampah Revitalisasi TPA Pemilihan lokasi TPA baru berdasarkan rencana tata ruang kota/kabupaten Pembangunan TPA baru dengan metode sanitary landfill Alternatif 2 Rencana pengembangan penanganan sampah jangka panjang berdasarkan skenario : optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada penyiapan lokasi TPA baru (regional) pengurangan sampah minimal 20 % Berdasarkan skenario tersebut, maka rencana yang perlu disiapkan adalah : Pengembangan daerah pelayanan sesuai dengan kebijakan dan kriteria yang berlaku Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan tingkat pelayanan yang direncanakan Perencanaan pola penanganan sampah dari sumber sampai TPA Revitalisasi TPA untuk jangka pendek Pemilihan lokasi TPA baru (regional) berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi
19
Perencanaan pola transfer (transfer station) untuk jarak angkutan ke TPA > 20 km Pembangunan TPA baru dengan metode sanitary landfill Penyiapan program 3R dengan target minimal 20% dan secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kesiapan masyarakat Pendampingan kepada masyarakat untuk 3R berbasis masyarakat
Evaluasi Alternatif Sistem Berdasarkan alternatif tersebut diatas perlu dievaluasi alternatif sistem penanganan sampah yang paling sesuai dengan kondisi wilayah perencanaan. Evaluasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang mensyaratkan ketentuan antara lain pengurangan sampah melalui program 3R untuk semua kawasan dalam waktu 1 tahun, menutup TPA open dumping paling lama 5 tahun dan melaksanakan pemantauan lingkungan terhadap TPA yang telah ditutup selama 20 tahun PP 16/2005 yang mensyaratkan ketentuan perlindungan air baku melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai. Kebijakan Nasional Persampahan, yang mengedepankan pengurangan sampah di sumber, peningkatan kualitas TPA menjadi sanitary landfill (kota besar dan metropolitan) dan controlled landfill (kota sedang dan kecil) Komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah seperti Kyoto Protocol untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme CDM, MDGs untuk meningkatkan akses pelayanan persampahan pada tahun 2015 Efisiensi dan efektivitas proses penanganan sampah NSPK (norma, standar, pedoman dan kriteria) bidang persampahan yang berlaku Kemampuan organisasi daerah, kapasitas SDM dan pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan penanganan persampahan Pemilihan Prioritas Berdasarkan hasil evaluasi alternatif sistem penanganan sampah, perlu dilakukan pemilihan prioritas program atau kegiatan persampahan sesuai dengan kebutuhan. Prioritas terbut dipertimbangkan melalui penapisan sebagai berikut :
20
Urutan sifat urgensi seperti adanya kasus pencemaran atau kecelakaan di TPA uang memerlukan tindakan mendesak. Rencana kegiatan diurutkan sesuai dengan tingkat prioritas Prioritas kegiatan akan diuraikan dalam tahap mendesak, jangka menengah dan jangka panjang
4.4. Rencana Pengembangan Kelembagaan Kebutuhan pengembangan organisasi pengelola sampah secara umum harus didasarkan pada kompleksitas permasalahan persampahan yang dihadapi oleh pemerintah kab/kota dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Acuan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan masalah kelembagaan adalah : UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota PP 41/2007 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Makin komplek skala pelayanan, diperlukan suatu organisasi yang lebih memadai dan untuk menjamin terlaksananya pola pelaksanaan dan pengawasan yang baik, diperlukan pemisahan peran operator dan regulator. Rencana pengembangan organisasi pengelola sampah meliputi : Bentuk Institusi, Struktur Organisasi, SDM, Tata Laksana Kerja, Pola Kerjasama Antar Kota, 4.5 Rencana Pengembangan Peraturan Dukungan peraturan merupakan hal penting dalam menjalankan proses pengelolaan sampah dan harus memuat ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundangan bidang persampahan yang berlaku (UU, PP), kebijakan nasional dan provinsi serta NSPK (norma, standar, pedoman dan kriteria) bidang persampahan. Rencana
21
pengembangan peraturan daerah, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Jenis Perda terdiri dari Perda Pembentukan Institusi, Perda Ketentuan Penanganan Persampahan dan Perda Retribusi Substansi materi Perda harus cukup menyeluruh, tegas dan dapat diimplementasikan untuk jangka panjang (20 tahun) Penerapan Perda perlu didahului dengan sosialisasi, uji coba dikawasan tertentu dan penerapan secara menyeluruh. Selain itu juga diperlukan kesiapan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Evaluasi Perda perlu dilakukan setiap 5 tahun untuk menguji tingkat kelayakannya. 4.6 Rencana Pendanaan Rencana pembiayaan untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan jangka panjang, meliputi : Biaya Investasi, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan pengadaan lahan (TPA, TPST dan lain-lain) dan prasarana/sarana persampahan (pewadahan, pengumpulan, pemindahan, 3R, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah) Biaya Operasi dan Pemeliharaan, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan alternatif pengoperasian seluruh kegiatan penanganan sampah dari sumber sampai TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah untuk jangka panjang Indikasi retribusi sampah, perhitungannya didasarkan pada indikasi biaya satuan penanganan sampah (Rp/m3 atau Rp/kapita/tahun dan lain-lain) 4.7 Rencana Pengembangan PSM dan Swasta Peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah mempunyai fungsi penting sebagai fondasi bangunan pengelolaan sampah. Pelaksanaan program tidak akan berhasil tanpa kesadaran masyarakat yang cukup memadai. Rencana peningkatan peran masyarakat perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari fase pengenalan (1-3 tahun) sampai pada fase melaksanakan (5-10 tahun). Rencana peningkatan PSM, meliputi :
22
Penyusunan program penyuluhan/kampanye Pelaksanaan Penyuluhan/kampanye Internalisasi penanganan sampah ke kurikulum sekolah Uji coba program 3R berbasis masyarakat Replikasi pengembangan kegiatan 3R berbasis masyarakat untuk mencapai target yang telah ditentukan selama 20 tahun masa perencanaan (10 – 30)%
V. Rencana Tahapan Pelaksanaan Untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut diatas, diperlukan pentahapan pelaksanaan dengan mempertimbangkan urgensi masalah yang dihadapi, kemampuan daerah dan masyarakat. Masalah penutupan TPA open dumping dan penyediaan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman, fasilitas komersial, fasilitas umum dan lain-lain perlu dilakukan pada tahap awal sesuai dengan amanat UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. 5.1. Rencana Jangka Pendek Rencana peningkatan pengelolaan sampah jangka pendek (1-2 tahun) merupakan tahap pelaksanaan yang bersifat mendesak dan dapat dijadikan fondasi untuk pentahapan selanjutnya. Sebagai contoh : Menyiapkan kebijakan pengelolaan sampah kota/kabupaten yang mengacu pada kebijakan nasional, propinsi dan NSPK yang berlaku Peningkatan kelembagaan terutama SDM sebagai dasar untuk peningkatan kinerja operasional penanganan sampah Penyiapan dan atau penyempurnaan PERDA yang sesuai dengan NSPK dan UU No 18/2008 Perencanaan detail penanganan persampahan (penutupan TPA open dumping / revitalisasi TPA, program 3R) Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL atau kajian lingkungan sesuai kebutuhan Kampanye dan edukasi sebagai dasar untuk penyiapan masyarakat dalam partisipasi program 3R Penyediaan prasarana dan sarana untuk mengatasi masalah persampahan yang bersifat mendesak (bin pemilahan sampah, peningkatan TPA, dll) Penyiapan peningkatan tarif (iuran dan retribusi)
23
5.2. Rencana Jangka Menengah Rencana Rencana peningkatan pengelolaan sampah jangka menengah (5 tahun) merupakan tahap pelaksanaan lima tahun yang didasarkan pada hasil kajian sebelumnya dengan mempertimbangkan tahap mendesak yang telah dilakukan. Sebagai contoh : Melanjutkan peningkatan kelembagaan (pemisahan operator dan regulator) dan pelatihan SDM yang menerus disesuaikan dengan kebijakan nasional, propinsi dan NSPK terbaru Pelaksanaan law enforcement (Perda) didahului dengan sosialisasi dan uji coba selama 1 tahun Peningkatan cakupan pelayanan sesuai perencanaan Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan perencanaan Pelaksanaan revitalisasi TPA sesuai dengan perencanaan Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan TPA Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dg 3R di beberapa kawasan Kampanye dan edukasi yang menerus Pelaksanaan peningkatan retribusi baik melalui perbaikan tarif maupun mekanisme penarikannya Merintis kerjasama dengan pihak swasta (pengangkutan dan atau TPA/CDM) 5.3. Rencana Jangka Panjang Rencana Rencana peningkatan pengelolaan sampah jangka panjang (20 tahun) merupakan tahap pelaksanaan yang bersifat menyeluruh dengan mempertimbangkan hasil pencapaian tahap sebelumnya. Sebagai contoh : Peningkatan kelembagaan (peran operator dan regulator) dan pelatihan SDM yang menerus disesuaikan dengan kebijakan nasional, propinsi dan NSPK terbaru Review atau penyempurnaan Perda yang sesuai dengan NSPK dan kondisi terkini yang berkembang di daerah Peningkatan cakupan pelayanan sesuai dengan target perencanaan Peningkatan prasarana dan sarana sesuai cakupan pelayanan serta penggantian peralatan yang sudah habis umur teknisnya Pelaksanaan peningkatan kinerja TPA sesuai dengan kebutuhan
24
Pemilhan lokasi TPA baru sebagai persiapan penutupan TPA lama yang sudah penuh (sesuai dengan kebutuhan) disertai studi kelayakan dan AMDAL atau UKL/UPL Penutupan TPA lama (jika diperlukan) dan pemantauan kualitas TPA yang telah ditutup selama 20 tahun secara berkala Pembangunan TPA baru sesuai NSPK Pembangunan TPST skala kota (sesuai kebutuhan) Replikasi 3R sesuai dengan target pengurangan sampah Kampanye dan edukasi sebagai dasar untuk penyiapan masyarakat dalam partisipasi program 3R Meningkatkan pola kerjasama dengan pihak swasta dan CDM
5.4. Rencana Program Rencana program peningkatan pengelolaan persampahan menengah dan jangka panjang dapat dilihat dalam tabel berikut.
jangka
pendek,
Tabel 4. Tabel Rencana Program No 1 2 3 4 5 6
Aspek Pengelolaan Kelembagaan Teknis Pembiayaan Peraturan PSM Swasta
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
25
5.5 Rencana Pembiayaan Tabel 5. Tabel Rencana Pembiayaan No
Komponen Kegiatan
Biaya (Jangka Pendek) Investasi O/M
Biaya (Jangka Menengah) Investasi O/M
Biaya (Jangka Panjang) Investasi O/M
Retribusi Perhitungan retribusi perlu dibuat berdasarkan perkiraan biaya investasi dan O/M untuk jangka menengah dan jangka panjang Biaya Satuan Diperlukan estmasi biaya satuan penanganan sampah berdasarkan kebutuhan biaya investasi dan O/M, meliputi : - Rp../kapita/tahun - Rp../m3 atau Rp../ton - Biaya pengumpulan/ton - Biaya pengangkutan/ton - Biaya pengolahan/ton - Biaya TPA/ton 5.6 Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pengelolaan Persampahan harus disosialisasikan secara lebih memadai baik kepada pihak eksekutif, legislatif maupun masyarakat umum, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan semua pihak agar proses pelaksanaannya dapat berjalan seperti yang diharapkan.
26
