Tabel 2.20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah Permasalahan mendesak Tujuan
Sasaran
Strategi
1.Belum adanya Master Plan pengelolaan air limbah domestic
Mendapatkan gambaran tentang kondisi dan rencana penanganan air limbah domestik di Kabupaten Pesawaran
Tersedianya Master Plan sistem pengelolaan air limbah domestik tahun 2014
2.Belum ada regulasi yang mengatur limbah domestic
Adanya regulasi yang mengatur pengelolaan air limbah domestic
Tersedianya Perda tentang pengelolaan limbah domestic
3.Belum adanya sarana dan Prasarana pengelolaan limbah domestik yang memadai
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik
1.Terbangunnya IPLT 1 unit tahun 2018
1. Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem Air Limbah untuk mencapai SPM di perkotaan 2. Pengembangan pelayanan sistem Air Limbah terpusat di perkotaan secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan (demand responsive) 3. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh BUMD dan Dinas 4. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar wilayah dalam pembangunan air limbah. 6. Fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah didaerah. 7. Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan SDM yang kompeten. a.Sosialisasi peraturan perundang – undangan yang melakukan pengaturan terhadap BUMD yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah. b.Peningkatan forum koordinasi Kab/Kota/Prov terkait pengelolaan air limbah c.Sosialisasi NSPM dalam pengembangan sistem pembuangan air limbah dalam mendorong pelaksanaan pengaturan dan kerjasama yang lebih baik 8. Mendorong peningkatan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan. 9. Mendorong peningkatan perioritas pendanaan pemerintah daerah dalam
Tersedianya truk sedot tinja
Program
Kegiatan
Program penyusunan Masterplan
Penyusunan Master Plan skala kabupaten
Program Penyusunan Peraturan Daerah
a. Penyusunan Perda pengelolaan limbah domestic b. Penyusunan Perda izin Pembuangan limbah cair
1. Pembangunan IPLT (a). Studi AMDAL Pembangunan IPLT (b). Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT (c). Pembebasan Lahan/Tanah (d) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT (e). Pelatihan bagi Pengelola IPLT (f) Pembangunan IPLT (g). Supervisi Pembangunan IPLT (h). Operasi dan Pemeliharaan IPLT (i). Pengadaan Truk Tinja (j). Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja
2. Terbangunnya IPAL Komunal
pengembangan sistem 10. Pembangunan dan pengelolaan berbasis masyarakat 11. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat 12. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah. 13. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta 14. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. 15. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui pemberian penghargaan dan sanksi.
2. IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal a. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal) b. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait c. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSMSANIMAS) d. Pembebasan Lahan/Tanah e. Perencanaan Jaringan perpipaan (4.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. (4.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) (4.8). Pembangunan IPAL Komunal (4.9). Pembangunan Jaringan Perpipaan (4.10). Pembangunan Sambungan Rumah (4.11). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).
3. MCK ++
4. Terbangunnya MCK ++
(3.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) (3.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait (3.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSMSANIMAS) (3.4). Pembebasan Lahan/Tanah (3.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ (3.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. (3.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) (3.8). Pembangunan MCK++ (3.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++
Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan Permasalahan mendesak 1.Cakupan layanan dan tingkat pelayanan belum maksimal 2.Belum optimalnya kelembagaan yang mengatur pengelolaan persampahan 3.Pendanaan sektor persampahan masih minim 4.Peran serta masyarakat masih kurang 5.Minimnya peran media komunikasi yang ada
Tujuan 1.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas layanan persampahan sesuai standart SPM 2.Optimalisasi kelembagaanpengelola persampahan 3.Operasional TPA dapat dilaksanakan seduai desain awal 4.Meningkanya pendanaan sektor persampahan 5.Pengelolaan persampahan dilakukan ditingkat masyarakat melalui 3R 6.Meningkatnya kegiatan sosialisasi dan komunikasi sektor persampahan
Sasaran 1. pola pelayanan langsung dengan menggunakan dumptruck 54% menjadi 80% 2. pola pelayanan langsung dengan menggunakan amroltruck 2,4% menjadi 60% tahun 20183. 3.pola pelayanan tidak langsung dari 23,95% menjadi 60% tahun 2018 Peningkatan jumlah petugas pengelola persampahan dari 3 oang tahun 2013 menjadi 10 orang tahun 2018. Operasional TPA dari open dumping menjadi control lanfill akhir 2018 Pendanaan sektor persampahan dari 0,173% APBD tahun 2013 menjadi 0,5 % tahun 2018 Meningkatnya pengelolaan persampahan oleh masyarakat dari 3% tahun 2013 menjadi 30% tahun2018
Strategi 1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan 2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill / controlled landfill 4. Pengalokasian anggaran yang seimbang / adil bagi pengelolaan persampahan 5. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan 6. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum 7. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta 8. Penyusunan pedoman investasi dan kemitraan 9. Fasilitasi Pelaksanaan pengembangan kemitraan pengelolaan sampah 10. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga 11. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah
Program B. PENGELOLAAN SAMPAH DARI STASIUN ANTARA SAMPAI TPA
TPST 3 R
Kegiatan Alat Angkut Stasiun antara dan TPA (1). Pengadaan Dump Truck (terpilah) (2). Operasi dan Pemeliharaan Dump Truck (3). Pengadaan Kontainer (terpilah) (4). Pemeliharaan Kontainer (5). Pengadaan Amroll Truck (6). Operasi dan Pemeliharaan Amroll Truck (7.) Pengadaan motor sampah (8.) Operasi dan pemeliharaan motor sampah (9.) Pengadaan buldozer (10.) Operasi dan pemeliharaan buldozer (11). Pengadaan Kontainer (terpilah) (12). Pemeliharaan Kontainer (13.) Pembangunan garasi alat berat (1). TPST Sampah Organik (UDPK) (1). Pembebasan Lahan (2). Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) (3). Pembentukan lembaga pengelola TPST UDKP (4). Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP (5). Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
Kegiatan komunikasi dan sosialisasi meningkat dari 1 kegiatan di KLH menjadi 5 kegiatan akhir tahun 2014
12. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat 13. Pelaksanaan evaluasi kinerja prasarana dan sarana persampahan 14. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum
(6). Supervisi Pembangunan TPST UDPK (7). Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK
Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase Permasalahan mendesak 1. Kurang memadainya sarana dan prasarana drainase baik kualitas maupun kuantitasnya 2. Minimnya anggaran sektor drainase 3. Belum adanya regulasi yang mengatur drainase 4. Peran swasta dalam penanganan drainase masih minim 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sistim drainase 6. Minimnya peran media komonikasi sub sektor drainase
Tujuan Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana drainase. Meningkatkan anggaran sektor drainase Adanya Perda yang mengatur sistim drainase Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan drainase Meningkatkan daerah bebas genangan akibat drainase yang tersumbat sampah Meningkatkan kegiatan sektor drainase di Kabupaten Pesawaran
Sasaran Meningkatnya infrastruktur Draenase Lingkungan yang baik dari 8,08% menjadi 20% tahun 2018 Meningkatnya pendanaan sektor drainase dari 0,133% APBD menjadi 0.5 % Tersedianya Perda tentang pengelolaan drainase Meningkatnya peran swasta dlam pengelolaan drainase dari 2 perusahaan menjadi 4 perusahaan padatahun2017 Meningkatnya daerah bebas
Strategi Strategi (1): Penyiapan Rencana Induk Sistem Drainase yang terpadu antara sistem Drainase utama, lokal dengan pengaturan dan pengolahan sungai. Strategi (2): Mengembangkan sistem drainase yang berwawasan lingkungan (konservasi air). Strategi (3): Penyiapan prioritas optimalisasi sistem Strategi (4): Bantuan stimulan pembangunan pada simpul-simpul yang tidak tersentuh, serta perkuatan institusinya Strategi (1): Penyiapan peraturan dan produk hukum untuk penanganan drainase Strategi (2): Peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Strategi (3): Pengembangan kapasitas SDMMengembangkan sumber pendanaan melalui retribusi lingkungan Perkuatan sistem informasi dan komunikasi Mendorong swasta/masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan drainase
Program A. SALURAN DAN GORONG-GORONG DRAINASE PRIMER
B. SALURAN DAN GORONG-GORONG DRAINASE TERSIER/LINGKUNGAN
Kegiatan (1). Pembangunan Saluran Drainase Primer (a). Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer (b). Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer (c). Pembebasan lahan (d). Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer (e). Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer (1). Pembangunan Saluran Drainase Tersier/Lingkungan (a). Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan (b). Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan (c). Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan (2). Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier/Lingkungan
genangan dari 88% tahun2013 menjadi 100% tahun 2016 Meningkatkan peran media dari 1 media tahun 2013 menjadi 2 media tahun 2014
Pengembangan kampanye peningkatan peran masyarakat. Pengembangan kapasitas operasi & pemeliharaan sarana & prasarana terbangun.
Sasaran 1. Mengurangi prilaku BABS di Kabupaten
Strategi (1). Mengembangkan pendekatan dan tehnologi promosi kesehatan. (2). Menyusun dan mengembangkan petunjuk
(a). Perencanaan Teknis Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (b). Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (c). Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (3). Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier/Lingkungan (a). Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan (b). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Lingkungan
Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis PHBS Permasalahan mendesak Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga
Tujuan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
Program Program Promosi Kesehatan dan
Kegiatan 1) Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi
dan memelihara kesehatan lingkungan
Minimnya Anggaran promosi hygine dan sanitasi di Kabupaten Pesawaran.
Kegiatan Komonikasi terkait prohisan masih rendah
menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan Meningkatkan anggaran kegiatan promosi hiegine sanitasi di Kabupaten Pesawaran Meningkatkan kegiatan komonikasi terkait Prohisan
pesawaran dari 41,1% tahun 2013 menjadi 10% tahun 2018 2. Meningkatkan CTPS dari 9% tahun 2013 menjadi 50% tahun 2018 3. Mengurangi resiko pencemaran sumber air minum dari 47,7% tahun 2013 menjadi 10% tahun2018 Meningkatnya Anggaran kegiatan Promosi hiegine dari 0,025 % APBD tahun 2013 menjadi 0,1 % tahun 2018 Meningkatnya kegiatan komonikasi dari 1 kegiatan tahun 2013 menjadi 5 kegiatan komonikasi tahun2014
pelaksanaan, teknis dan pedoman promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. (1). Peningkatan kelembagaan upaya kesehatan bersumber masyarakat (2). Menyusun kerangka kebijakan promkes dan materi kebijakan promosi kesehatan. (3). Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola program promosi kesehatan Advokasi Pada penentu Kebijakan di tingkat provinsi tentang Program Promkes. (1). Mengembangkan media dan sarana promosi kesehatan. (1). Peningkatan kemitraan dengan LP, LS, LSM dan Swasta. (1). Mengembangkan Model promosi kesehatan melalui pendekatan lokal spesifik (2). Pemberdayaan / Penggerakan masyarakat dalam upaya kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 2) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (3) Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
(a)Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (b)Alat FRP (cetakan sanitasi dasar : cincin sumur, klosed, spal ) (c)Inspeksi sanitasi (d)Uji Petik Air (e) Kegiatan MPSS ( Memorandum Program Sektor Sanitasi ) Surveilans faktor-faktor risko lingkungan 1. isnpeksi sanitasi pemukiman 2. pengawasan kualitas air
