PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

LAPORAN AKHIR HASIL KEGIATAN

PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

OLEH TIM PELAKSANA

KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DADERAH (BAPPEDA) KABUPATEN JAYAPURA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS HASANUDDIN

TAHUN 2015

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR GAMBAR

viii

BAB I. PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

5

C. Manfaat Kegiatan

6

D. Ruang Lingkup Kegiatan

7

E. Hasil (Output)

8

BAB II. METODOLOGI

10

A. Metode Pengumpulan Data

10

B. Jenis dan Sumber Data

11

C. Metode Penarikan Sampel

11

D. Pengolahan Data

13

E. Analisis Data

13

F. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

15

BAB III. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN KAB. JAYAPURA

16

A. Kondisi Geografis

16

B. Kondisi Demografis (Kependudukan)

20

C. Kondisi Ketenagakerjaan

24

D. Wilayah Pembangunan Daerah

31

E. Kondisi Perekonomian

38

F. Sektor Unggulan dan Komoditi Unggulan Daerah

66

G. Kekuatan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah

67

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI PAPUA

70

A. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

70

B. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Prov. Papua

85

Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

iii

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA A. Visi dan Misi B. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah C. Arah Pembangunan Ekonomi Daerah Jangka Panjang

94 94 96 96

BAB VI. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, TANTANGAN A. B. C. D. E. F. G. H.

DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI Analisis SWOT Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi Formulasi Strategi Pembangunan Sektor Ekonomi Analisis SWOT Pengembangan Komoditi Unggulan Formulasi Strategi Pengembangan Komiditi Unggulan Analisis SWOT Kewilayahan di Kab. Jayapura Formulasi Strategi Pembangunan Kewilayahan Evaluasi Kebijakan dan Program Pembangunan Ekonomi Isu-isi Strategis Kabupaten Jayapura

BAB VII. KERANGKA MAKRO RENCANA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KAB. JAYAPURA A. Arahan Pengembangan Sektor Unggulan dan Komoditi Unggulan Daerah B. Strategi Pengembangan Aktivitas Pengelolaan Komoditi Unggulan Daerah C. Implikasi Imvestasi

103 103 107 114 120 126 138 140 143 159 159 167 188

BAB VIII. TAHAPAN RENCANA AKSI MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH A. Konsep Rencana Aksi Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah B. Tahapan rencana Aksi dan Indikasi Program

191 193

BAB IX. PENUTUP A. Penutup B. Rekomendasi

199 199 205

REFERENSI

216


191

iv

DAFTAR TABEL Nomor

Teks

Halaman

2.1. Matriks Analisis SWOT 3.1. Luas Wilayah Masing-Masing Distrik di Kab. Jayapura 3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura, Periode 2007 – 2013 3.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura, Dirinci Menurut Distrik Tahun 2013 3.4. Penduduk Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2013 3.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Jayapura, Tahun 2013 3.6. Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Jayapura Menurut Jenis Kelamin Dirinci Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun 2013 3.7. Persentase Penduduk yang Bekerja di Kab. Jayapura Menurut Kelompok Sektor Ekonomi, Tahun 2013 3.8. Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura 3.9. Peranan Masing-masing Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2009 - 2013 (dalam persen) 3.10. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura Berdasarkan ADHB

14 17 21 22 25

27

29 30 34

40

dan ADHK, Tahun 2009 – 2013 3.11. PDRB Perkapita Kabupaten Jayapura dan Pertumbuhannya

42

Dirinci Menurut Harga Berlaku, Tahun 2009 – 2013 3.12. Jumlah KK Miskin di Kabupaten Jayapura, Tahun 2011 3.13. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2010-2014 3.14. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2010-2014 3.15. Kontribusi Setiap Sumber PAD Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014 3.16. Pinjaman yang Diberikan Bank Umum di Kab. Jayapura, Dirinci Menurut Jenis Penggunaan, Tahun 2010-2014 3.17. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Jayapura, Tahun 2012-2013 (dalam Persen) 3.18. Luas Lahan Tanaman Komoditi, Tahun 2013 3.19. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan di Kab. Jayapura, Tahun 2012-2013 (persen) 3.20. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Kabupaten Jayapura, Tahun 2012 - 2013 (persen) 3.21. Hasil Perhitungan Location Quetiont Komoditi Sektor Pertanian di Kabupaten Jayapura

43 46


48 49 50 53 55 58 63

65 67

v

6.1. Hasil Analisis SWOT Sektor-Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Kabupaten Jayapur 6.2. Hasil Analisis SWOT Komoditi Unggalan Daerah di Kabupaten Jayapura 6.3. Hasil Analisis SWOT Variabel Permasalahan Pokok yang Dihadapi dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah, Dirinci Menurut Aspek Kewilayahan di Kabupaten Jayapura 6.4. Matrik Identifikasi Isu Strategis yang Terkait Dengan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Jayapura 7.1. Implikasi Investasi Untuk Pengembangan Sektor/Komoiditi Unggulan Daerah di Kabupaten Jayapura 8.1. Tahapan Rencana Aksi Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Indikasi Program di Kab. Jayapura


109 123

128 155 189 194

vi

DAFTAR GAMBAR Nomor

Teks

Halaman

3.1. Wilayah Administratif Kabupaten Jayapura

16

3.2. Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura

35

3.3. Kontribusi Rata-rata Setiap Sumber PAD Terhadap Total PAD, Tahun 2010-2014

52

7.1. Konsep Pengembangan Sektor Unggulan dan Komoditi Unggulan Daerah di Kabupaten Jayapura

163

8.1. Konsep Rencana Aksi Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kab. Jayapura, Tahun 2015-2025

192


vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Aktivitas pembangunan di berbagai bidang sangat penting untuk dilaksanakan

oleh

setiap

daerah

guna

mendorong

peningkatan

kesejahteraan masyarakatnya dari tahun ke tahun. Dalam era otonomi daerah di Indonesia saat ini terlihat bahwa salah satu bidang pembangunan yang sedang digenjot pelaksanaannya oleh setiap pemerintah daerah bersama masyarakatnya adalah pembangunan di bidang ekonomi. Hal in berkaitan dengan pelaksanaan salah satu kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya akan barang dan jasa yang dapat dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi, utamanya dari sektor ekonomi unggulan masing-masing daerah yang mampu menghasilkan komoditi unggulan daerah secara memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan tersedia kelebihannya yang dapat dijual ke pasar domestik maupun pasar ekspor (A.R. Razak, 2009). Dalam Kaitan itulah, maka para pelaku ekonomi di setiap daerah, utamanya 3 (tiga) pilar pembangunan, yakni pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, melaksanakan aktivitas pembangunan ekonomi dalam rangka menghasilkan sejumlah barang dan jasa (produk) yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah bersangkutan dan di daerahdaerah lain maupun di negara-negara lain dengan menggunakan sumberdaya lokal yang tersedia di daerahnya maupun dari daerah atau negara lain. Wujud aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap pelaku ekonomi di masing-masing negara atau daerah pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni : (1) Aktivitas produksi yang dilaksanakan oleh para produsen di negara atau daerah bersangkutan dengan menggunakan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 1

sejumlah sumberdaya modal, guna menghasilkan sejumlah barang dan jasa (produk); (2) Aktivitas konsumsi yang dilaksanakan oleh para konsumen di negara atau daerah bersangkutan dengan membeli sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan guna memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier mereka yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu; dan (3) Aktivitas distribusi yang dihasilkan oleh para pedagang guna memindahkan atau mendistribusikan barang dan jasa dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Demikian pula, aktivitas distribusi ini dilaksanakan untuk memindahkan atau mengalokasikan sumberdaya ekonomi atau faktor produksi dari sumbernya ke lokasi aktivitas produksi, sehingga aktivitas tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan dan berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, aktivitas distribusi oleh para distributor ini pada dasarnya diwujudkan untuk memudahkan para konsumen untuk mengakses atau mendapatkan

barang

dan

jasa

yang

dibutuhkan

guna

memenuhi kebutuhan konsumen meereka. Selain itu, aktivitas distribusi ditujukan pula untuk memudahkan para produsen untuk memperoleh sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang dan jasa serta untuk mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga tidak menumpuk di tempat produksi dan mampu menghasilkan sejumlah pendapatan yang bersumber dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut. Adanya aktivitas distribusi inilah, maka sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi (input) pemilik faktor produksi serta barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh para produsen dapat dialokasikan dan terdistribusi secara tepat waktu, tepat tempat dan tepat sasaran, sehingga pemanfaatannya dapat lebih efektif dan efisien. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 2

Melalui pelaksanaan aktivitas pembangunan ekonomi, maka keadaan perekonomian setiap daerah dapat digeser atau berubah dari keadaan awal menuju kepada keadaan yang direncanakan sebagai keadaan yang diinginkan dan dicita-citakan untuk dicapai dalam periode waktu tertentu, yakni dalam jangka pendek (periode satu tahun), jangka menengah (periode 5 tahun), dan periode jangka panjang (20 – 25 tahun). Oleh karena itu, selama ini senantiasa terlihat bahwa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan akktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di setiap negara atau daerah adalah terjadinya perubahan keadaan perekonomian daerah atau negara bersangkutan dalam periode waktu tertentu. Dimana perubahan keadaan tersebut dapat dilihat secara langsung dalam berbagai indikator makro ekonomi

yang selama ini

digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di setiap negara atau daerah, yakni antara lain laju pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kontribusi masingmasing sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB (Product Domestic Regional Bruto) dan penyerapan tenaga kerja, penurunan jumlah rumah tangga

miskin,

penurunan

angka

pengangguran,

peningkatan

pendapatan perkapita penduduk, penurunan laju inflasi, dan sebagainya. Proses berubahnya keadaan perekonomian setiap daerah dari keadaan awal periode pelaksanaan pembangunan ekonomi kepada keadaan yang dapat dicapai pada akhir periode yang ditentukan, pada dasarnya dapat berjalan secara cepat, sedang, maupun lambat. Dimana setiap daerah senantiasa menginginkan proses perubahan keadaan perekonomian daerahnya menuju kepada keadaan yang lebih baik dapat diwujudkan secara cepat guna mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya secara cepat. Dalam kaitan itulah, maka dalam era otonomi daerah di Indonesia saat ini, setiap pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Jayapura, telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk

Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 3

kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dalam memutar roda pemerintahan,

akktivitas

pembangunan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat yang dijabarkan dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan oleh pemerintah daerah. Selama ini terlihat adanya berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Jayapura, guna mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerahnya secara terarah dan optimal, antara lain dengan menyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerahnya selama periode waktu tertentu. Salah satu wujud program kegiataan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan

kegiatan

Penyusunan

Master

Plan

Pembangunan

Ekonomi Daerah pada tahun anggaran 2015. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, maka dapat diharapkan untuk tersusunnya master plan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura, sehingga di daerah ini dapat tersedia dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayapura di bidang ekonomi. Selain itu, diharapkan pula bahwa ketersediaan dokumen perencanaan ini, maka aktivitas pembangunan dalam bidang ekonomi di Kabupaten Jayapura dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis dengan menggunakan sumberdaya ekonomi secara efisien dan efektif, kemudian mendistribusikan hasilnya secara merata dan adil ke masingmasing

wilayah

pembangunan,

sehingga

dapat

diperoleh

hasil

pembangunan ekonomi daerah ini secara optimal di masa datang. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 4

Berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan tersebut, maka pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura

telah

bekerjasama

dengan

Lembaga

Penelitian

dan

Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Hasanuddin sebagai pelaksana kegiatan ini, sehingga dapat terlaksana kegiatan Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah ini sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Sebagai wujud dari pelaksanaan kerjasama yang dimaksud, maka salah satu bentuk dokumen yang harus dibuat oleh pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Hasanuddin sebagai pelaksana kegiatan adalah penyusunan laporan hasil kegiatan. Oleh karena itu, laporan hasil kegiatan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah yang dapat

digunakan

mengarahkan

oleh

kebijakan,

pemerintah strategi

Kabupaten dan

Jayapura

pelaksanaan

dalam aktivitas

pembangunan ekonomi daerah ini di masa datang, sehingga dapat diharapkan untuk diperoleh hasil pembangunan ekonomi yang optimal dalam

rangka

mewujudkan

percepatan

pembangunan

ekonomi

pelaksanaan

kegiatan

Kabupaten Jayapura di masa datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN Secara

umum,

maksud

dan

tujuan

Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Jayapura pada tahun 2015 ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk menyediakan dokumen Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2015-2025 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah ini. 2. Untuk memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan


pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan aktivitas pembangunan daerah di bidang ekonomi. 3. Untuk menganalisa kondisi Existing kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Jayapura saat ini serta kecenderungankecenderungan perkembangannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. 4. Untuk

mendeskripsikan

perkembangan

target

kinerja

pembangunan ekonomi makro Kabupaten Jayapura yang direncanakan sampai tahun 2025 mendatang, melalui indikatorindikator makro ekonomi. 5. Untuk menformulasi arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah

di

Kabupaten

Jayapura

guna

mencapai

target

pembangunan ekonomi sampai tahun 2025.

C. MANFAAT KEGIATAN Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber informasi utama bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Jayapura dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah ini yang lebih terarah dan terkontrol secara baik dari tahun ke tahun, sehingga dapat lebih memudahkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan aktivitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Jayapura guna memperoleh hasil pembangunan ekonomi daerah ini yang optimal di masa datang. Selain itu, hasil kegiatan ini diharapkan pula dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah

ini

sesuai

dengan

potensi

yang

tersedia

dan

dapat

dikembangkan, sehingga dapat diwujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura di masa datang.


D. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1. Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah ini adalah mencakup wilayah Kabupaten Jayapura. 2. Lingkup Kegiatan Ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura melalui peningkatan efisiensi dan efekivitas penggunaan sumberdaya ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah ini serta optimalisasi capaian kinerja pembangunan ekonomi dan pemerataan distribusi hasilnya di masa datang. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan ini meliputi : a) Identifikasi dan analisis mengenai kondisi Existing atau potret kondisi aktivitas pembangunan ekonomi serta kinerja makro ekonomi Kabupaten Jayapura saat ini; b) Kajian dan analisis terhadap kecenderungan perkembangan kinerja makro ekonomi yang dapat dicapai sebagai hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Jayapura selama 5 (lima) tahun terakhir; c) Identifikasi dan analisis permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Jayapura selama ini; d) Identifikasi dan analisis mengenai ketersediaan dan daya dukung sumberdaya ekonomi, lembaga pendukung serta infrastruktur terhadap pelaksanaan aktivitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Jayapura saat ini; e) Identifikasi dan analisis terhadap potensi ekonomi yang dimiliki atau tersedia di Kabupaten Jayapura yang dapat


dikembangkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah ini selama tahun 2015-2025; f) Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner dan interview langsung dengan para responden; g) Pengumpulan data sekunder pada instansi terkait serta dari hasil-hasil kajian sebelumnya yang relevan; h) Pelaksanaan presentasi dan diskusi (FGD) dalam rangka sosialisasi

dan

pembahasan

hasil

pekerjaan

kepada

Stakeholder di Kabupaten Jayapura guna memperoleh masukan bagi penyempurnaan laporan akhir hasil kegiatan; i) Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2015-2025.

E. HASIL (OUTPUT) Ada beberapa keluaran (output) yang dapat diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni : 1. Informasi dan data tentang kondisi Existing atau potret kondisi aktivitas pembangunan ekonomi serta kinerja makro ekonomi Kabupaten Jayapura saat ini serta hasil analisisnya; 2. Hasil analisis terhadap kecenderungan perkembangan kinerja makro ekonomi yang dapat dicapai sebagai hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Jayapura selama 5 (lima) tahun terakhir; 3. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Jayapura; 4. Hasil identifikasi dan analisis mengenai ketersedian dan daya dukung

suberdaya

ekonomi,

lembaga

pendukung

serta

infrastruktur terhadap pelaksanaan aktivitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Jayapura saat ini; 5.

Hasil identifikasi dan analisis terhadap potensi ekonomi yang dimiliki atau tersedia di Kabupaten Jayapura yang dapat


dikembangkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah ini selama tahun 2015-2025; 6. Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2015-2025.


BAB II METODOLOGI Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura pada tahun 2015 ini, maka sangat dibutuhkan data dan informasi. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sangat urgen untuk dilaksanakan dalam kegiatan ini. Pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut diwujudkan dalam beberapa tahap secara sistematis dan terarah, sehingga dibutuhkan metodologi pelaksanaannya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. METODE PENGUMPULAN DATA Data dalam informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan harus dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Data harus objektif, artinya sesuai dengan yang diperoleh dari sumber data dengan apa adanya, sehingga dalam pengolahan dan analisis data tidak terjadi bias dan sesuai dengan yang diharapkan. b) Data harus dapat mewakili (representative) sesuai dengan kondisi masyarakat dan wilayah. c) Data harus mempunyai kesalahan baku (standard error) yang kecil; dan d) Data harus mempunyai relevansi dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Dalam rangka memperoleh hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi yang optimal, maka metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik survey untuk melakukan observasi dan


wawancara dengan para responden dalam mmenjaring data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Kegiatan

survey

difokuskan

pada

pelaksanaan

aktivitas

pembangunan ekonomi oleh para pelaku ekonomi di Kabupaten Jayapura pada setiap sektor ekonomi di masing-masing distrik yang di setiap wilayah pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, sebagaimana yang nampak dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura, Tahun 2008 - 2028.

B. JENIS DAN SUMBER DATA Ada 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan dan dikumpulkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari para responden melalui wawancara, baik dengan menggunakan kuesioner maupun dengan cara wawancara langsung tanpa kuesioner (interview). Selain itu, jenis data primer dapat pula diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan langsung terhadap aktivitas ekonomi yang dlaksanakan oleh para pelaku ekonomi di masing-masing sektor ekonomi. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari instansi terkait, seperti Kantor Bappeda Kabupaten Jayapura, Kantor Statistik dan SKPD-SKPD lainnya di Kabupaten Jayapura, serta Lembaga Perbankan. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan dokumen instansi dan lembaga terkait yang relevan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, data sekunder dapat pula diperoleh dari laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi ini maupun referensi lainnya yang valid untuk mendukung dan memperkuat analisis data.

C. METODE PENARIKAN SAMPEL Pemilihan responden dilakukan dengan mengambil atau menarik sample dari populasi berdasarkan pertimbangan bahwa responden adalah pelaku, baik individu maupun kelompok

dan lembaga, yang


dianggap berkaitan dengan kegiatan ini, institusi pengambil kebijakan dan institusi teknis dalam wilayah administrasi Kabupaten Jayapura. Pengambilan atau penarikan sample dari populasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa ketersediaan sumberdaya dalam pelaksanaan keegiatan ini adalah terbatas. Populasi merupakan seluruh pelaku ekonomi yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas usaha pada setiap sektor ekonomi di masingmasing wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura. Oleh karena karakteristik anggota populasi di masing-masing sektor ekonomi adalah relatif heterogen, maka pengambilan sampel dilaksanakan melalui beberapa tahap dan menerapkan beberapa metode sebagai berikut : a. Metode Cluster Sampling Penggunaan metodeini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni: Tahap pertama adalah pengelompokkan masing-masing anggota populasi dalam setiap kluster berdasarkan sektor ekonomi dengan pertimbangan bahwa karakteristik anggota populasi di masingmasing sektor ekonomi tersebut adalah heterogen; dan Tahap kedua adalah pengelompokkan masing-masing anggota populasi di

setiap

sektor

ekonomi

dengan

pertimbangan

bahwa

karakteristik anggota populasi di masing-masing sektor ekonomi tersebut masih bersifat heterogen, sehingga belum dapat diambil secara acak guna memenuhi persyaratan keterwakilan dan kesamaan kesempatan untuk terpilih sebagai sampel. b. Metode Simple Random Sampling Setelah seluruh anggota populasi pada masing-masing sektor ekonomi

dikelompokkan

dalam

klusternya,

maka

tahapan

berikutnya adalah penarikan sampel dari masing-masing cluster yang ada dalam setiap sektor ekonomi. Penarikan sampel dari setiap kluster pada masing-masing sektor ekonomi dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) dengan pertimbangan bahwa karakteristik masingmasing anggota populasi dalam setiap kluster pada setiap sektor Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 12

ekonomi adalah relatif homogen. Jumlah responden yang ditarik dari masing-masing sektor ekonomi adalah sebanyak 20 orang, sehingga jumlah keseluruhan responden yang ditarik dari 9 sektor ekonomi yang ada dalam perekonomian Kabupaten Jayapura saat ini adalah 180 orang. Selain itu, dilakukan pula indepth Interview terhadap Stakeholder atau pelaku-pelaku kepentingan yang berkaitan dengan kajian serta observasi dan wawancara secara langsung dengan para responden di Kabupaten Jayapura. D. PENGOLAHAN DATA Data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan

di

lapangan,

selanjutnya

diolah

terlebih

dahulu.

Pengolahan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : a) Editing b) Validasi c) Tabulasi Hasil pengolahan data, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik (gambar) untuk memudahkan analisis data. E. ANALISIS DATA Setelah data selesai diolah, maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik deskriptif yang disesuaikan dengan jenis dan aspek analisis, seperti analisis SWOT untuk menganalisis aspek kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura saat ini dan di masa datang. Analisis SWOT adalah analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformulasikan strategi suatu kegiatan. Analisis SWOT adalah singkatan dari Strenghts dan Weaknesses (Lingkungan Internal) serta Opportunities dan Threats. (Lingkungan Eksternal). Analisis SWOT disebut juga analisis situasi yang Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 13

digolongkan ke dalam faktor internal (kekuatan dan kelemahan) atau dikatakan dampak secara tidak langsung dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) atau dikatakan dampak secara langsung. Kedua factor tersebut memberikan dampak positif yang berasal dari peluang dan kekuatan serta

dampak negatif yang berasal dari ancaman dan

kelemahan. Dengan menggunakan matrik dapat memberikan bobot dan skor pada parameter yang telah ditentukan sehingga diperoleh nilai. Nilai akan memberikan kesimpulan tentang pengaruh kegiatan terhadap pengembangan

investasi

yang

optimal

yang

dilanjutkan

dengan

penyusunan konsep strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) suatu kegiatan umum secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) dan untuk lebih jelasnya dapat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Matriks Analisis SWOT

Untuk mengembangkan perekonomian Kabupaten Jayapura, maka analisis

Potensi

dan

Strategi

pengembangan

dilakukan

dengan

menggunakan analisis SWOT ((STrendgths, Opportunities, Weaknesses dan Threats). Analisis ini dilakukan dengan menerapkan kriteria kesesuaian dengan menggunakan data kuantitatif maupun dengan deskripsi keadaan. Dari hasil analisis di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan berbagai strategi pembangunan ekonomi daerah ini yang efektif diterapkan

untuk

mewujudkan

percepatan

pembangunan

ekonomi

Kabupaten Jayapura selama periode 2015-2025. Selanjutnya, akan dapat Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 14

dirumuskan secara detail berbagai jenis rencana tindakan (Action Plan) yang

layak

dan

merupakan

wujud

pelaksanaan

strategi

dan

kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah ini yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Identifikasi Kekuatan/Kelemahan/Peluang/Ancaman Dari potensi sumberdaya dan tingkat pembangunan wilayah dapat diidentifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan investasi 2. Analisis SWOT Dalam menentukan strategi yang terbaik dilakukan pemberian bobot (nilai) terhadap tiap unsur

SWOT berdasarkan tingkat

kepentingan dan kondisi daerah. Setelah masing-masing unsur SWOT dianalisis melalui pengolahan data dengan Expert Choice versi 9.0, maka

unsur-unsur

tersebut

dihubungkan

keterkaitannya

untuk

memperoleh beberapa alternatif strategi (SO, ST, WO, WT), yang merupakan prioritas alternatif strategi yang perlu dilaksanakan. 3. Alternatif Strategi Hasil Analisis SWOT Alternatif strategi pada matriks hasil analisis SWOT dihasilkan dari penggunaan

unsur-unsur

kekuatan

Kabupaten

Jayapura

untuk

mendapatkan peluang yang ada (SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (ST), pengurangan kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada (WO) dari pengurangan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT). F. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditandatangani SPK (Surat Perintah Kerja).

BAB III Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 15

KONDISI UMUM PEREKONOMIAN

KABUPATEN JAYAPURA

A. KONDISI GEORGRAFIS Kabupaten Jayapura terletak di antara 129°00’16”-141°01’47” Bujur Timur dan 2°23’10”Lintang Utara dan 9°15’00” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : 

Sebelah Utara Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi;



Sebelah Selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara;



Sebelah Timur dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom;



Sebelah Barat dengan Kabupaten Sarmi. Gambaran mengenai wilayah administrasi Kabupaten Jayapura

dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 3.1 Wilayah Administratif Kabupaten Jayapura, Tahun 2015


Luas wilayah Kabupaten Jayapura saat ini adalah 17.516.60 km2 yang terbagi ke dalam 19 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan. Adapun luas masing-masing wilayah Distrik yang ada di daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1. Luas Wilayah Masing-Masing Distrik di Kabupaten Jayapura No

DISTRIK

LUAS WILAYAH PERSENTASE (Km2) (%) 4.357,9 24,88

1

Kaureh

2

Kemtuk

258,3

1,47

3

Kemtuk Gresi

182,4

1,04

4

Nimboran

710,2

4,05

5

Nimbokrang

774,8

4,42

6

Unurum Guay

3.131,3

17,88

7

Demta

497,5

2,84

8

Depapre

404,3

2,31

9

Sentani Barat

129,2

0,74

10

Sentani

225,9

1,29

11

Sentani Timur

484,3

2,76

12

Waibu

258,3

1,47

13

Ebuungfauw

387,4

2,21

14

Namblong

193,7

1,11

15

Yapsi

1.291,3

7,37

16

Airu

3.099,0

17,69

17

Yokari

519,5

2,97

18

Ravenirara

467,4

2,67

19

Gresi Selatan

143,9

0,82

17.516,6

100,00

JUMLAH

Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2014 Pada tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa distrik di Kabupaten Jayapura yang paling luas wilayahnya saat ini adalah Distrik Kaureh dengan luas wilayah mencapai 4.357,9 km2 atau 24,88 % dari total luas


wilayah Kabupaten Jayapura. Guay

Kemudian disusul oleh Distrik Unurum

dengan luas wilayah mencapai 3.131,3 km2 atau 17,88% dan

Distrik Airu dengan luas wilayah sebesar 3.099 km2 atau 17,69% dari total luas wilayah Kabupaten Jayapura. Sebaliknya, distrik yang paling kecil wilayahnya adalah Distrik Senatni Barat dengan luas wilayah hanya mencapai 129,2 km2 atau hanya 0,74% dari total luas wilayah Kabupaten Jayapura saat ini. Kemudian keadaan topografi Kabupaten Jayapura terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, daerah berbukit dan daerah pengunungan. Ketinggian wilayahnya berada di antara 0,5 m dpl – 1500 m dpl, tingkat kemiringan lereng berkisar antara 5-30 %. Daerah pesisir utara, pada umumnya berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0-10 % yang ditutupi dengan endapan alluvial. Pada dataran rendah tersebut terdapat daerah rawa ± 13,700 ha. Pengunungan di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain pengunungan Cycloop yang terbentang antara Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, Depapre dan Revenirara di sebalah utara, selain itu di sebelah selatan terdapat pegunungan Karamor di Distrik Kaureh.

Sebagian besar tanah di

Kabupaten Jayapura berupa batuan sedimen tersier dan pleistosin tanpa kapur, konglomeral, batu liat, debu, pasir dan berupa nopal (65,22%). Kemudian sebagian lainnya berupa debu deposit kwarter (rawa) yang menutupi batuan sedimen, tersier, dan pleistosin (17,28%), karang koral, batuan liat, batu kapur/gamping, granit dan sebagainya.

Selain itu,

sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura, yakni mencapai 72,09% dari total luas wilayah daerah ini berada pada kemiringan di atas 41%, sedangkan yang mempunyai kemiringan 0-15% berkisar 23,74% dari total luas wilayah daerah ini. Ketinggian tempat sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura di bawah 500 m dpl mencapai luas wilayah sebesar 606.400 ha atau 61,01 %, ketinggian 500 – 1000 m dpl dan ketinggian 1000 – 2000 m dpl mencapai luas wilayah sebesar 149.900 ha atau 15.08 % dari total luas wilayah Kabupaten Jayapura saat ini.


Sumber air di Kabupaten Jayapura terdiri dari sungai, danau dan air tanah. Sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Jayapura sebanyak 4 buah, yakni DAS Grime, DAS Sentani, DAS Sermo dan DAS Wiru yang sebagian besar menuju ke pantai Utara (Samudera Pasifik) dan pada umumnya sangat tergantung pada fluktuasi air hujan. Disamping itu terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan sumber air permukaan yang mengalir di wilayah ini. Danau yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura adalah Danau Sentani dengan luas mencapai 9.630 Ha dan berada di Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw dan Waibu. Bagian utara berhadapan langsung dengan Samudera pasifik memiliki slop kedalaman curam hingga 1000-1500 m pada jarak

10 km dari garis

pantai. Profil kedalaman perairan ke arah barat memiliki jarak kelandaian yang lebih besar hingga 35 km dengan kedalaman 500 m, setelah itu slope kedalaman semakin curam sampai kedalaman 2.500 - 4.000 m. Wilayah Kabupaten Jayapura pada umumnya beriklim tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 21,9°C – 34,4°C. Khusus daerah pantai rata-rata 26 °C, sedangkan di daerah pedalaman suhunya bervariasi sesuai ketinggian dari permukaan laut. Pada bulan MeiNovember angin bertiup dari Tenggara yang kurang mengandung uap air, bulan

Desember-April

bertiup

angin

musim

Barat

Laut

yang

mendatangkan hujan dengan intensitas ±6000 mm/tahun. Jumlah hari hujan dalam setahun sekitar 159 hari dan rata– rata kecepatan angin 2,02,5 knot. Curah hujan berkisar antara 150–229 mm/hari, curah hujan tertinggi terjadi di pesisir pantai Utara sedangkan curah hujan terendah di daerah pedalaman, yakni di sekitar wilayah Kemtuk Gresi – Nimboran. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik yang dimiliki Kabupatan Jayapura

merupakan tantangan

yang besar dalam pengembangan daerah ini di masa datang untuk mampu menjadi kabupaten yang sejajar, bahkan mampu melebihi kemajuan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kondisi geografis dengan tingkat keragaman yang dimiliki harus tetap mendapat perhatian khusus Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 19

dan menuntut kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan kegiatan pembangunan dan masalah

kemasyarakatan

lainnya

serta

pengawasan

dan

implementasinya.

B. KONDISI DEMOGRAFIS (KEPENDUDUKAN) Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan di setiap daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduknya yang dalam proses pembangunan berperan sebagai subjek (pelaksana pembangunan) dan sekaligus sebagai objek (penikmat pembangunan). Oleh karena itu, masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat vital dan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kwalitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah karena akan menimbulkan terjadinya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura senantiasa mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2007 – 2013, yakni pada tahun 2007 berjumlah 113.437 jiwa bertambah menjadi 196.788 jiwa pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 73,48% pada tahun 2013 dibandingkan dengan jumlahnya pada tahun 2007. Demikian pula jumlah keluarga yang terbentuk di daerah ini senantiasa mengalami pula peningkatan yang tergambar pada pertambahan jumlah kepala keluarga yang ada selama periode 2007 – 2013, yakni sebanyak 26.871 KK pada tahun 2007 meningkat menjadi 50.121 KK pada tahun 2013 dengan kata lain bahwa jumlah KK di daerah telah meningkat sebesar 86,52% pada tahun 2013 dibandingkan dengan jumlahnya pada tahun 2007. Untuk lebih jelasnya mengenai hal di atas, maka dapat dilihat datanya pada tabel berikut:


Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura, Periode 2007 – 2013 JUMLAH PENDUDUK Persentase TAHUN JUMLAH PerkemKK bangan (%) Laki-Laki Perempuan Jumlah 2007

59.668

53.769

113.437

26.871

-

2008

72.629

61.384

134.013

29.587

18,14

2009

73.093

61.511

134.604

29.812

0,44

2010

73.428

61.791

135.219

29.948

0,46

2011

77.670

67.833

145.503

40.837

7,61

2012

83.890

71.307

155.197

37.919

6,66

2013

106.475

90.313

196.788

50.121

21,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Jayapura, Tahun 2015 Berdasarkan data pada tabel 3.2. di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2007 mencapai 113,437 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 59.668 jiwa atau 52,60 % dan penduduk perempuan 53.769 jiwa atau 47,40 %. Kemudian jumlah penduduk daerah bertambah menjadi sebanyak 196.788 jiwa pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 106.475 jiwa atau 54,11% dan jumlah perempuan sebanyak 90.313 jiwa atau 45,89%. Selain itu, dapat pula dilihat pada Tabel 3.2 mengenai pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang cukup signifikan selama periode 2007– 2013, yakni rerata sebesar 9,08% per tahun. Kemudian dapat pula dilihat jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di daerah ini yang mengalami pula perkembangan selama periode 2007 – 2013, yakni pada tahun 2007 sebanyak 26.871 KK dan meningkat menjadi 50.121 KK pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 86,52%. Selanjutnya, dapat dilihat tingkat sebaran penduduk di Kabupaten Jayapura yang saat ini pada umumnya masih terkonsentrasi pada daerahdaerah pusat pemerintahan dan perekonomian atau perdagangan, Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 21

terutama di Distrik Sentani sebagai Ibukota Kabupaten. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura, Dirinci Menurut Distrik Tahun 2013 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin No Nama Distrik Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sentani Sentani Timur Depapre Sentani Barat Kemtuk Kemtuk Gresi Nimboran Nimbokran Unurum Guay Demta Kaureh Ebungfauw Waibu Namblong Yapsi Airu Ravenirara Gresi Sealatan Yokari Jumlah

51.670 5.534 2.693 2.988 1.708 2.457 2.961 4.624 1.606 2.038 9.013 1.691 7.853 2.153 4.321 551 797 709 1.329 106.475

42.068 5.337 2.518 2.581 1.775 2.453 2.816 4.170 1.315 1.763 6.132 1.610 6.778 2.264 3.550 387 741 665 1.115 90.313

93.738 10.871 5.211 5.569 3.483 4.943 5.938 8.871 2.921 3.801 15.145 3.301 14.631 4.417 7.755 1.028 1.538 1.294 2.444 196.788

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Jayapura, Tahun 2015 Pada Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 adalah 196.788 jiwa, yang terdiri dari 106.475 jiwa laki-laki dan 90.313 jiwa perempuan. Distrik Sentani sebagai Ibukota Kabupaten Jayapuran yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 93.738 jiwa, sedangkan Distrik Airu memiliki jumlah penduduk terkecil, yakni hanya sebanyak 1.028 jiwa atau hanya sebesar 0.52 % dari total penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2013. Keadaan Sex Ratio di Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 adalah sebesar 118 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki


lebih banyak 18 % dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan atau dengan kata lain terdapat 118 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan. Distrik Kaureh merupakan distrik dengan Sex Ratio tertinggi, yaitu 147 sedangkan sex ratio terkecil dengan nilai 100 terdapat di 3 (tiga) distrik, yaitu Kemtuk Gresi, Gresi Selatan dan Sentani Timur. Kemudian dengan luas wilayah sebesar 17.516,6 kilometer persegi yang didiami oleh 196.788 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 adalah sebesar 11,23 jiwa per kilometer persegi. Distrik Sentani yang merupakan Ibu Kota Kabupaten merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 414,95 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Distrik Airu merupakan distrik yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya, yakni hanya 0,33 jiwa perkilometer persegi. Hal ini disebabkan karena Distrik Sentani sebagai ibukota Kabupaten secara otomatis memiliki fasilitas yang relatif lebih lengkap, sehingga telah menjadi magnit penarik bagi pendatang atau para migran untuk memasuki wilayah ini. Salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan penduduk adalah dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia memerlukan solusi yang berbeda-beda sesuai dengan keberagaman usia penduduk yang menempati daerah tersebut. Setiap kelompok umur penduduk mempunyai permasalahan yang berbeda dengan kelompok umur penduduk lainnya. Penduduk pada usia balita (0 - 4 tahun) memerlukan perhatian dan penanganan lebih pada masalah kesehatan. Kemudian penduduk yang berada pada kisaran usia sekolah (usia 5 – 18 tahun) memerlukan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Selanjutnya, penduduk pada usia kerja (usia 15 tahun ke atas) perlu penyediaan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran. Pada tahun 2013, sebanyak 141.004 jiwa atau 71.65 % dari total penduduk Kabupaten Jayapura merupakan kelompok usia produktif, yakni berada pada usia 15–64 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 55.784 jiwa Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 23

atau 28,35 % dari total penduduk merupakan kelompok usia tidak produktif, yakni berada pada usia 0 - 14 dan 65 tahun ke atas. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa angka ketergantungan (age dependency ratio) masih cukup tinggi, yaitu 39,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 penduduk usia tidak produktif. Semakin tinggi angka beban ketergantungan,

maka

pelaksanaan

pembangunan

akan

semakin

terhambat. Oleh karena itu, angka beban ketergantungan yang masih relatif tinggi di Kabupaten Jayapura saat ini harus diikuti dengan upaya pemerintah daerah ini untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi usia produktif.

Salah satu wujudnya adalah mendorong pengembangan

aktivitas usaha pada sektor-sektor ekonomi penghasil komoditi unggulan daerah ini yang tersebar pada berbagai sub sektor pertanian, serta sektorsektor ekonomi yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor unggulan tersebut, utamanya sektor industri untuk mendorong pengolahan komoditi-komoditi unggulan daerah ini terlebih dahulu sebelum dijual ke pasar, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani, peternak, dan nelayan yang menjadi produsennya. Pertambahan penduduk daerah ini lebih banyak disebabkan oleh proses masuk (in-migration) penduduk dari daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk dari dalam Provinsi Papua, yang masuk sebagai imigran spontan ke Kabupaten Jayapura. Pertambahan penduduk secara alamiah kurang berpengaruh karena tingkat kematian dan tingkat kelahiran di daerah ini masih sama-sama tinggi oleh karena kondisi kesakitan (morbidity) masyarakat relatif masih tinggi.

C. KONDISI KETENAGAKERJAAN Data Ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 24

ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berbasis investasi mengakibatkan tidak adanya penyerapan tenaga kerja baru. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada keadaan penduduk daerah ini yang dikelompokkan menurut jenis pekerjaan mereka, sebagaimana yang nampak pada tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4. Penduduk Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2013 No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (Jiwa) (%) 1 Belum/Tidak Bekerja 55.265 28,08 2

IRT

24.000

12,20

3

Pelajar/Mahasiswa

45.594

23,17

4

Pensiunan

1.124

0,57

5

PNS

7.437

3,78

6

TNI/POLRI

3.937

2,00

7

Pedagang

1.584

0,80

8

Petani

17.092

8,69

9

Peternak

72

0,04

10

Nelayan

739

0,38

11

Buruh

1.679

0,85

12

Swasta

33.732

17,14

13

Jasa

3.011

1,53

14

Guru/Dosen

1.114

0,57

15

Dokter/Bidan/Perawat

408

0,21

TOTAL

196.788

100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Jayapura, Tahun 2015 Data pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa Penduduk Kabupaten Jayapura yang masuk kategori belum/tidak bekerja pada tahun 2013 mencapai 55.265 jiwa atau 28,08% dari total penduduk daerah ini. Selain Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 25

itu, terlihat pula bahwa sebanyak 45.594 jiwa atau 23,17 % dari total penduduk daerah ini yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Demikian pula kelompok penduduk yang masuk kategori sebagai Ibu Rumahtangga (IRT) mencapai 24.000 jiwa atau 12,02% dari total penduduk serta kelompok pensiunan yang mencapai 1.124 jiwa atau 0,57% dari total penduduk. Berdasarkan data ini, maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang masuk kelompok penduduk tidak produktif pada tahun 2013 dilihat dari aspek pengelompokkan ini adalah mencapai 125.983 jiwa atau 64,02% dari total penduduk, sehingga dengan sendirinya akan memperbesar beban bagi kelompok penduduk produktif daerah ini yang bekerja pada berbagai profesi, yakni petani, peternak, nelayan, pedagang, swasta, jasa, guru/dosen, dokter/bidan/ perawat, buruh, TNI/POLRI, dan PNS yang totalnya mencapai 70.805 jiwa atau 35,98% dari total penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang produktif dengan bekerja pada berbagai bidang profesi lebih kecil dibandingkan dengan kelompok penduduk daerah ini yang tidak produktif, sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang lebih besar, yakni setiap 1 (satu) orang penduduk produktif daerah ini harus menanggung lebih dari 1 (satu) orang penduduk yang tidak produktif, sehingga beban tersebut cukup berat untuk dipikul oleh para tenaga kerja produktif tersebut. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jayapura di masa datang untuk menyediakan lapangan pekerjaan, utamanya lapangan pekerjaan yang memiliki multiplier effect yang besar, seperti lapangan pekerjaan di pertanian sebagai sektor utama (leading sector) serta sektor industry (utamanya agroindustri), perdagangan, transportasi dan jasa keuangan sebagai sektor penunjang utama. Pada sisi inilah terlihat pentingnya untuk segera mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan komoditi-komoditi unggulan daerah ini, yakni dengan menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mengelola aktivitas di sektor-sektor penghasil komoditi unggulan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 26

tersebut serta menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan dan mendorong peningkatan investasi pada sektor ini melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan sumberdaya modal yang mudah diakses oleh para pelaku usaha, utamanya para pengelola usaha mikro, kecil dan menengah serta pengelola industri rumahtangga dan industri kecil. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2013, persentase terbesar penduduk usia kerja di Kabupaten Jayapura adalah penduduk bekerja, yakni mencapai 57.56%. Dilihat dari sisi produktivitas tenaga kerja, maka hal ini cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja yang bekerja, maka tentu akan menghasilkan pula jumlah produksi yang besar. Namun demikian, tingkat produktifitas harus pula dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut. Dalam artian bahwa meskipun jumlah tenaga kerja besar tetapi jika tidak diimbangi dengan Skill atau keterampilan yang memadai, maka tidak akan mampu menghasil-kan tingkat produktifitas yang tinggi, sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yakni perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2013, sebagaimana yang nampak pada tabel berikut: Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Jayapura, Tahun 2013 Penduduk Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja (%) Jumlah (%) (%) Bekerja Mencari Sekolah Mengurus Lainnya Kerja RT Laki-laki 39,12 2,31 9,07 1,22 2,06 53,77 Perempuan

18,45

1,65

7,25

18,17

0,71

46,23

TOTAL

57,56

3,96

16,33

19,39

2,76

100.00

Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2014. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 27

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa dari total penduduk Kabupaten Jayapura yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2013, sebanyak 61,52% merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya yang mencapai 38,48% bukan angkatan kerja. Kemudian dapat pula dilihat bahwa sebesar 57,56% angkatan kerja di Kabupaten Jayapura yang berstatus bekerja pada tahun 2013 yang terdiri dari 39,12% adalah laki-laki dan perempuan sebesar 18,45%. Kemudian angkatan kerja yang masih berstatus sebagai pencari kerja sebesar 3,96% yang terdiri dari laki-laki sebesar

2,31% dan perempuan sebesar 1,65% dari total

angkatan kerja pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tabel 3.5 dapat pula dilihat bahwa sekitar 61,52% atau 62% dari total penduduk usia kerja di Kabupaten Jayapura merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi (penduduk yang termasuk angkatan kerja). Hal ini menunjukkan tingginya angka TPAK di daerah ini pada tahun 2013, yakni sebesar 61,52%. Kemudian sisanya, yakni sebesar 38,48% merupakan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk dengan kegiatan utama sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Kemudian dilihat dari sisi gender, maka TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibanding dengan TPAK perempuan, yakni masing-masing

sebesar

67,34%

dan

32,67%.

Kondisi

tersebut

mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan budaya/tradisi masyarakat di Kabupaten Jayapura, sebagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, yakni menempatkan laki-laki (suami sekaligus kepala rumah tangga) pada posisi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dilihat dari aspek tingkat pendidikan para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Jayapura saat ini, maka dapat diketahui bahwa pada umumnya berada pada tingkat pendidikan tamat SLTA/SMK, yakni jumlahnya mencapai 35,34%. Kemudian disusul oleh penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan tamat SLTP/MTs, yakni sebesar 21,80%.

Relatif

masih

tingginya

jumlah

penduduk

bekerja

yang


berpendidikan rendah, yakni tingkat SLTP ke bawah yang mencapai 51,85% pada ahun 2013 mengindikasikan masih tradisionalnya metode kerja yang digunakan para tenaga kerja yang bekerja di daerah ini, dimana untuk menghasilkan jumlah produksi (output) yang besar harus digunakan jumlah tenaga kerja yang banyak. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Jayapura saat ini, dapat dilihat datanya pada tabel berikut: Tabel 3.6. Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Jayapura Menurut Jenis Kelamin Dirinci Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun 2013 Pendidikan Tertinggi Yang Laki-laki Perempuan Lk+Pr Ditamatkan Belum sekolah dan tidak tamat SD 6,74 19,41 10,80 SD

17,00

24,02

19,25

SLTP/MTs

26,29

12,28

21,80

SLTA/SMK

41,84

21,55

35,34

Diploma/Sarjana

8,13

22,74

12,82

100.00

100.00

100.00

Jumlah

Sumber : Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2014 Berdasarkan Tabel 3.6 di atas dapat pula dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang bekerja dengan tingkat pendidikan minimal tamat pendidikan tinggi atau tamat SLTA ke atas mencapai 48,16%, yang terdiri dari tamatan SLTA sebanyak 35,34% dan tamatan Perguruan Tinggi (Diploma/Sarjana) sebanyak 12,82%. Keadaan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Jayapura mengingat bahwa kualitas dan kapasitas tenaga kerja di daerah ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka, sehingga perlu disediakan layanan pendidikan yang memadai. Selanjutnya, keadaan tenaga kerja di Kabupaten Jayapura yang bekerja pada berbagai sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 29

Tabel 3.7. Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Jayapura Menurut Kelompok Sektor Ekonomi, Tahun 2013 No Kelompok Sektor Laki-laki Perempuan Lk+Pr 1

Primer

53,23

39,26

48,75

48,75

39,26

45,71

4,48

0,00

3,05

7,92

1,60

5,90

Industri

3,06

1,60

2,59

Listrik & air bersih

0,54

0,00

0,37

Konstruksi

4,32

0,00

2,94

38,85

59,13

45,35

8,39

33,98

16,59

9,72

0,90

6,89

2,66

0,99

2,13

18,08

23,26

19,74

JUMLAH 100.00 100.00 Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2014

100.00

Pertanian

2

3

Pertambangan & penggalian Sekunder

Tersier Perdagangan, hotel & restoran Transportasi & telekomunikasi Keuangan, persewaan & jasa perusahaan Jasa-jasa

Tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa dari kelompok sektor ekonomi, maka sektor primer merupakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yakni mencapai 48,75% dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Jayapura pada tahun 2013. Penyerapan tenaga kerja di kelompok sektor lain, yakni sektor sekunder dan tersier masih sedikit, masing-masing sebesar 5.90 % dan 45.35 %. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya berpendidikan rendah (tidak/belum sekolah, tidak/belum tamat SD, dan tamat SD). Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengharuskan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memberi perhatian Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 30

yang lebih besar pada sektor ini, sehingga sektor pertanian di daerah ini dapat berkembang dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Jayapura. Peningkatan aktivitas penyuluhan di bidang pertanian merupakan pilihan yang efektif untuk diterapkan mengingat bahwa sistem pertanian yang digunakan oleh sebagian besar petani di Kabupaten Jayapura saat ini masih sangat tradisional dan tingkat pendidikan pekerja masih sangat rendah. Selain dikembangkan

itu,

akses

oleh

pemasaran

pemerintah

hasil

pertanian

Kabupaten

perlu

Jayapura

pula

karena

kesejahteraan petani tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pemasaran produk pertanian yang dihasilkan.

D. WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH 1. Potensi Pengembangan Wilayah Secara yuridis Kabupaten Jayapura sudah dimekarkan sesuai UU Nomor 26 Tahun 2003 menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura (induk) dengan ibukota Sentani, kabupaten Sarmi (± 35.589 km2) dengan ibukota Sarmi dan kabupaten Keerom (± 8.390 km2) dengan ibukota Arso. Setelah pemekaran Kabupaten Jayapura terletak pada 139025’32,4” – 140038’38,53” BT dan 3045’7.28” LU – 2019’21.82” LS. Kabupaten Jayapura merupakan salah satu Kabupaten Induk yang telah berhasil memekarkan beberapa wilayahnya menjadi Kotamadya maupun beberapa Kabupaten pemekaran. Pada tahun 1983, Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan Jayapura Utara serta Kecamatan Abepura dimekarkan menjadi satu wilayah administrasi sendiri yaitu Kotamadya Jayapura; pada tahun 2003 Kabupaten Jayapura kembali memekarkan wilayahnya menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu wilayah Kecamatan Sarmi, Bonggo, Pantai Barat, Pantai Timur, Mamberamo Hilir dan Mamberamo Hulu yang termasuk dalam Wilayah Pembangunan IV dan IV (atau Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Sarmi) menjadi satu Kabupaten Pemekaran Sarmi; wilayah Pembantu Bupati Wilayah Keerom yang meliputi Kecamatan Arso, Skanto, Waris, Senggi dan Web menjadi Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 31

satu Kabupaten Pemekaran Keerom; dan Kabupaten induk Jayapura yang merupakan Kabupaten Jayapura saat ini. Secara Administrasi, Kabupaten Jayapura terbagi dalam 16 Distrik (5 Distrik pemekaran tahun 2003, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2003, dan Perda Nomor 12 Tahun 2003), pada tahun 2006 melalui Perda Nomor 2 Tahun 2006 Kabupaten Jayapura memekarkan wilayah menjadi 19 distrik dengan jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Jayapura sebanyak 132 Kampung/Kelurahan yang terdiri dari 127 Kampung/Desa dan 5 Kelurahan. Sampai saat ini tata ruang yang dipakai adalah Tata Ruang Wilayah tahun 1994 atau sebelum pemekaran, sehingga sudah tidak up to date lagi dan perlu direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Rencana detail per kawasan juga belum tersedia, sementara yang sudah tersedia hanya Rencana Detail Kota Sentani, itupun masih harus dikaji ulang

dan

dilegalkan

dalam

bentuk

peraturan

daerah

serta

disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat. Penataan batas wilayah

adat

juga

belum

tersedia

secara

tertulis

yang

sering

mengakibatkan terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah, sehingga perlu ada kesepakatan batas wilayah adat yang dilegalisasikan melalui peraturan daerah. Sebagai salah satu wujud upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Kabupaten

dan

pemerataan

Jayapura

telah

hasil-hasilnya,

menempuh

maka

kebijakan

pemerintah

dalam

bentuk

menerapkan sistem perwilayahan pembangunan di daerah ini, yakni dengan membagi wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura ke dalam 4 (empat) wilayah pembangunan berdasarkan letak georgrafis masingmasing distrik yang ada di daerah ini. Pada setiap wilayah pembangunan tersebut dikelompokkan beberapa distrik yang berdekatan dan memiliki kondisi wilayah yang relatif sama, baik dilihat dari aspek kondisi geografis maupun kondisi penduduknya, sehingga distrik-distrik yang berada pada wilayah pembangunan yang sama, memiliki potensi sumberdaya alam yang relatif sama pula.

Penetapan pola seperti ini tentu akan dapat


mewujudkan kemudahan dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksaan aktivitas pembangunan daerah ini dari tahun ke tahun, sebagaimana yang telah dirancang perencanaannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD) tahunan. Adapun hasil pembagian wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura pasca pemekaran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sosial budaya dan potensi wilayah, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Wilayah Pembangunan I (WP I); meliputi wilayah di sekitar danau Sentani yaitu distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfau dan Waibu. Priotitas wilayah ini adalah Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan dan jasa serta pariwisata danau dan perikanan darat (perairan umum). b. Wilayah Pembangunan II (WP II); meliputi wilayah Pantai Utara, yaitu Depapre, Yokari, Demta, Ravenirara, dan Sentani Barat. Wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah penangkapan ikan, tanaman buah-buahan dan pariwisata. Pada wilayah ini tepatnya di Depapre akan dibangun Pelabuhan Peti Kemas. c. Wilayah Pembangunan III (WP III); meliputi wilayah dataran Grime, yaitu distrik Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan,

dan

Namblong.

Wilayah

ini

juga

merupakan

pengembangan Kawasan Agropolitan, dan sangat potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama Coklat. d. Wilayah Pembangunan IV (WP IV); meliputi wilayah Nawa, yaitu distrik Kaureh, Unurum Guay, Yapsi dan Airu. Wilayah ini aksesnya relatif sulit dibanding wilayah lainnya di Kabupaten Jayapura, terutama distrik Airu yang hanya dapat diakses dengan transportasi sungai dan udara perintis. Potensi yang dapat dikembangkan di WP IV ini adalah pertanian tanaman pangan dan perkebunan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 33

terutama tanaman kelapa sawit dan coklat, disamping itu wilayah ini juga sangat potensial dengan hasil hutannya seperti kayu, kulit masohi, gaharu dan hasil olahannya. Adanya perkebunan kelapa Sawit PT Sinar Mas membuat peredaran uang di wilayah ini cukup tinggi, namun akses jalan masih relatif sulit sehingga wilayah ini termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dan DPRD Kabupaten Jayapura yang menetapkan 4 (empat ) Wilayah Pembangunan daerah ini, yang terdiri dari kawasan Danau Sentani, kawasan Pesisir, Kawasan Grime dan Kawasan Nawa, dengan masing-masing prioritas pengembangan dapat pula disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut: Tabel 3.8 Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura Wilayah Pembangunan

I

II

Kawasan

Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani

Cagar Alam Cycloop dan Pesisir

III

Grime

IV

Nawa

Distrik Sentani Timur Sentani Ebungfau Waibu

Raveni Rara Depapre Sentani Barat Yokari Demta Kemtuk Kemtuk Gresi Gresi Selatan Nimboran Nimbokrang Namblong Unurum Guay Yapsi Kaureh Airu

Prioritas Pusat Pemerintahan Perdagangan Bandara Udara Pariwisata Industri Kecil dan Rumah Tangga Kehutanan Perikanan Pengembangan Pelabuhan Pariwisata Industri Kehutanan Pertambangan Perikanan laut Pertanian skala rakyat Peternakan skala rakyat Perkebunan (Program Agropolitan) skala rakyat Pertambangan Industri Kehutanan Perkebunan skala besar PLTA Pertanian skala besar Peternakan skala besar Prasarana Transportasi Industri

Sumber : RTRW Kabupaten Jayapura, Tahun 2008-2028


Gambar 3.2 Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura

WP I merupakan pusat pelayanan perkotaan di Kabupaten Jayapura, sedangkan Distrik Sentani sebagai daerah pusat pemerintah dan perekonomian memiliki potensi sumber daya manusia dengan jumlah penduduk

mencapai

34,84%

dari

keseluruhan

jumlah

penduduk

Kabupaten Jayapura. Pada Distrik Sentani juga terdapat Pelayanan transportasi udara, yaitu Bandar Udara Sentani dengan ukuran kelas 1 dan kapasitas BOEING 737 seri 500 serta jam operasi Bandar Udara Sentani dimulai pagi hingga malam hari. Bandar udara Sentani telah dapat melayani penerbangan malam dengan bantuan alat instalasi Approach Lighting System sepanjang 900 m (160 titik lampu). Saat ini pergerakan udara di Provinsi Papua melalui Bandara Udara Sentani mampu didukung Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 35

dengan sarana penghubung daerah-daerah Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura dan Keerom dan terhubungnya jaringan jalan Sarmi-DemtaSentani-Jayapura. Wilayah Danau Sentani merupakan salah satu dari lima (5) kawasan unggulan wisata berdasarkan Kabupaten

Jayapura,

dengan

obyek

wisata

hasil alam

kajian

RIPPDA

(antara

lain

Pegunungan Cycloops, Danau Sentani, Kali Kemiri, Air Terjun Pos Tujuh) dan wisata peningggalan sejarah (Tugu Mac. Arthur). Selain potensi wisata tersebut, Danau Sentani juga dapat dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air bersih di Kawasan Perkotaan Sentani dan permukiman penduduk di Distrik Waibu, Setani Barat, Sentani Timur, dan Ebungfauw. Pada Distrik Waibu memiliki potensi untuk dikembangkan kawasan permukiman untuk mengalihkan pertumbuhan agar tidak terpusat di Distrik Sentani. Pada WP II, tepatnya di Distrik Depapre terdapat Teluk Tanah Merah yang berfungsi sebagai pelabuhan bagi masyarakat nelayan setempat

yang

memiliki potensi kondisi alam untuk dikembangkan

menjadi pelabuhan khusus. Sedangkan potensi sumber daya perikanan di wilayah Pantai Utara Kabupaten Jayapura meliputi perairan dalam dan laut. Sumber daya ikan yang dapat diperoleh adalah ikan pelagis besar, seperti tuna dan cakalang; selain itu adalah ikan demersial, seperti ikan kakap, hiu/cucut, udang dan mutiara. Pada WP II, terdapat dua Kawasan Wisata Unggulan (KWU) yaitu KWU Ekowisata Depapre dengan obyek wisata alam (antara lain Pantai Amay, Pantai Harleem, Pantai Tablanusu, Pantai Eswe Yepa dan Tanjung Tanah Merah, dan Pegunungan Dafonsoro) dan obyek wisata peninggalan sejarah yaitu Gua Disyklupa Dafonsoro dan rangka manusia. KWU kedua ialah KWU Pantai Demta dengan obyek wisata alam (antara lain Agrowisata perkebunan kakao, matoa, pisang barangan, dan Air terjun Kali Biru ) dan obyek wisata sosial budaya yaitu pengolahan sagu secara tradisional. Berdasarkan hasil Kajian Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Papua, direncanakan akan dibangun PLTAM Amai di Distrik Depapre sebesar 3.304 kW dan dalam skala mikro akan dibangun PLTA di daerah Distrik Ravenirara. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 36

Berdasarkan Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan Grime Sekori (2004), maka dapat diketahui bahwa WP III memiliki potensi yang besar sebagai sentra produksi pertanian, seperti Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Durian, Jambu Mete, Pala dan Kelapa, sehingga keberadaannya dapat menjadi pemicu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Potensi wisata Pantai Demta memiliki obyek wisata alam (antara lain Pantai Tarfia, Pantai Tanjanu, dan Kali Kecil), obyek wisata sejarah (antara lain Gua Karang Habitat dan Legenda Asal-Usul Orang Demta), dan obyek wisata budaya (antara lain Kehidupan Tradisional Masyarakat Demta). Pada Distrik Nimboran, berdasarkan hasil Kajian Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Papua, direncanakan akan dibangun PLTAM Genyem sebesar 13.000 kW. Pada WP IV memiliki potensi perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit yang produksinya mencapai 27.683,25 ton pada tahun 2006 dan kakao mencapai 1.903 ton pada tahun 2006. Bumi Sahaja pada Distrik Yapsi dan Kaureh terdapat potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan produksi perkebunan dengan skala besar, saat ini PT. Sinar Mas Group sudah memulai usaha perkebunan tersebut di

sana.

Kawasan

Wisata

Unggulan

Alam-Kaureh-Unurum

Guay

menyediakan wisata alam panorama alam pegunungan,hutan, sungai, gua-gua, dan agrowisata pertanian dan perikanan. Potensi kehutanan rotan dengan tingkat produksi rata-rata per hektar berada pada kisaran 2,75 – 2,062 kg/ha dan kayu gaharu terdapat di Distrik Unurum Guay, Kaureh, dan Yapsi. 2. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Jayapura, antara lain berupa: (1) areal hutan seluas 1.338.390,81 ha. Areal hutan yang ada di daerah ini terdiri dari Hutan Lindung seluas 544.771,1 ha; Hutan Produksi seluas 562.545,58 ha; Suaka/Cagar Alam seluas 15.068 ha; dan Areal Penggunaan Lain seluas 31.499,04 ha.; (2) potensi lahan pertambangan rakyat seluas 255.000 ha, utamanya ada di Kampung Oyengsi, dan Distrik Kemtuk Gresi, Nimbokrang, Sentani, Unurum Guay, dan Kaureh; (3) lahan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 37

perumahan seluas 1.589,63 ha; (4) lahan pertanian seluas 14.796 ha; (5) lahan sagu seluas 6.132 ha; (6) lahan Perkebunan seluas 18.470,5 ha dengan potensi seluas 421.714,20 ha; (7) areal kolam dan tambak seluas 45,2 ha dengan potensi yang mencapai luas areal 69.994 ha. Selanjutnya, dapat pula dilihat panjang garis pantai di Kabupaten Jayapura adalah sekitar 243 mil laut yang terbentang di sepanjang Teluk Tanah Merah, yaitu di kawasan Distrik Demta, Yokari, Depapre, dan Distrik Ravenirara. Tentu ketersediaan sumberdaya alam ini merupakan suatu potensi yang cukup besar untuk pembangunan pelabuhan laut dalam rangka mendorong percepatan dan kelancaran arus barang dan jasa yang keluar dan masuk ke daerah ini, sehingga aktivitas perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya di daerah ini dapat terdorong peningkatan volumenya di masa datang. Selain itu, tersedia pula Danau Sentani dengan luas yang mencapai 9.630 Ha yang merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor perikanan darat yang berbasis masyarakat untuk menghasilkan berbagai komoditi unggulan daerah, utamanya ikan air tawar, seperti ikan Nila, lele, ikan mas dan ikan gabus. Selama lima tahun terakhir, perubahan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jayapura berlangsung sangat lambat, diakibatkan karena belum banyak investor yang berminat dalam pemanfaatan lahan dengan skala besar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura perlu senantiasa melakukan berbagai upaya untuk membukan peluang bagi investor untuk masuk berinvestasi ke daerah ini dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk kemudahan dan kecepatan perizinan, kemudahan dan kecepatan proses pembebasan lahan, utamanya pada tanah milik masyarakat adat, serta menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

E. KONDISI PEREKONOMIAN Kondisi perekonomian Kabupaten Jayapura saat ini dapat dilihat melalui kondisi variabel makro perekonomian daerah ini, seperti struktur Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 38

perekonomian daerah, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan sebagainya. Oleh karena itu, kondisi perekonomian daerah ini akan diuraikan dalam bagian ini melalui tinjauan terhadap kondisi masingmasing variabel makro tersebut sebagai berikut: 1. Struktur Perkonomian Struktur

perekonomian

Kabupaten

Jayapura

mengalami

pergeseran dengan semakin berkurangnya porsi kontribusi sektor pertanian dalam PDRB daerah ini beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa, yakni jasa angkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa umum. Di balik peningkatan kontribusi sektor jasa, ternyata sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan transformasi perekonomian daerah ini yang meloncat dari sektor pertanian ke sektor jasa tanpa adanya kemajuan industri yang signifikan. Indikasi ini memperlihatkan masih lemahnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri selama ini, sehingga aktivitas agroindustri dalam perekonomi-an daerah ini masih relatif rendah. Faktor ini merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya kontribusi sektor pertanian serta rendahnya Nilai tambah yang dapat diperoleh para petani sebagai produsen yang pada akhirnya akan mewujudkan rendahnya pendapatan petani dan masih relatif sempitnya lapangan kerja di daerah-daerah perdesaan yang ada di daerah ini. Padahal sebagaimana yang pada umumnya terjadi pada daerah lain di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jayapura hidup pada sektor pertanian. Hal ini tercermin pada kontribusi sektor pertanian yang mencapai rerata 31,81% setiap tahun dalam periode 2009 - 2013. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura sangat urgen untuk senantiasa berupaya mendorong pengembangan aktivitas ekonomi di sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama (leading sector) daerah ini. Salah satu wujud kebijakan yang perlu segera dilaksanakan adalah mendorong pengembangan subsektor ekonomi yang menghasilkan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 39

komoditi-komoditi unggulan daerah dengan menjadikan pembangunan sektor

pertanian

penghasil

komoditi

unggulan

sebagai

prioritas

pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan produksi atau jalan tani yang memudahkan asesibilitas petani untuk membawa produksinya dari sentra produksi ke pasar. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas pembangunan daerah di Kabupaten Jayapura, maka sektor–sektor ekonomi yang lain, utamanya sektor Bangunan, telah ikut berkembang pula dengan pesat. Disisi lain, sektor Pertanian, khususnya sub sektor Tanaman Bahan Makanan,

telah

mengalami

penurunan

peranannya

dalam

PDRB

Kabupaten Jayapura, yakni dari sebesar 10,35% pada tahun 2012 menjadi sebesar 10,20% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena masyarakat di daerah ini secara perlahan telah

mulai beralih untuk

mengembangkan sub sektor Perkebunan yang hampir setiap tahunnya terus meningkat selama periode ini. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.9. Peranan Masing-masing Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2009 - 2013 (dalam persen) Sektor Pertanian

2009 33.48 2.34

2010 31.85 2.40

2011 31.45 2.40

2012 *) 31.22 2.40

2013 **) 31.04 2.31

7.96 0.24 10.23 9.34

7.72 0.21 12.27 8.95

7.82 0.21 12.91 8.90

8.04 0.20 13.72 8.78

7.76 0.19 14.60 8.64

16.99 5.20

16.68 5.00

16.39 4.88

16.15 4.72

15.88 4.93

Jasa – Jasa 14.23 14.90 15.04 (PDRB) 100.00 100.00 100.00 Sumber: PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2014

14.78 100.00

14.65 100.00

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan


Pada tabel di atas terlihat bahwa dengan semakin maraknya aktivitas pembangunan di Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 menjadikan sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 31,04% yang mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012, yakni sebesar 31,22%. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi menjadi penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jayapura, dengan sumbangan sebesar 15,88% pada tahun 2013, dimana persentase kontribusi sektor ini telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 16,15%. Dengan sumbangan sebesar 14,32% pada subsektor Pemerintahan Umum menjadikan sektor Jasa-jasa pada tahun 2013 ini menyumbang 14,65% atau penyumbang terbesar ketiga kegiatan perekonomian Kabupaten Jayapura yang tergambar dalam PDRB daerah ini. Sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restauran serta sektor industri pengolahan pada tahun 2013 memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jayapura masing-masing sebesar 14,60%; 8,64% dan 7,76%, sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya telah memberikan kontribusi yang kurang dari 5,00% pada tahun 2013. 2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi tetang berkembangnya aktivitas ekonomi yang menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jayapura dilihat pada laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar harga konstan tahun 2000 yang mencerminkan pertumbuhan jumlah produksi seluruh sektor ekonomi selama 1 (satu) tahun secara riel karena faktor harga telah dieliminir. Oleh karena itu, peningkatan aktivitas ekonomi Kabupaten Jayapura dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah ini yang senantiasa berfluktuasi selama periode 2009 – 2013, sebagaimana yang nampak pada tabel berikut:


Tabel 3.10 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura Berdasarkan ADHB dan ADHK, Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan

Tahun

Nilai Nominal (Jutaan Rp.)

Pertumbuhan (%)

Nominal (Jutaan Rp.)

Pertumbuhan (%)

2009

1.609.360,93

20,41

793.496,68

13,67

2010

1.918.948,30

19,24

896.586,34

12,99

2011

2.214.004,43

15,38

985.591,29

9,93

2012*)

2.552.377,93

15,28

1.091.322,81

10,73

2013**) 2.952.238,82

15,67

1.201.467,61

10,09

*) Ket: Angka Sementara Sumber: PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2014 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura tumbuh berfluktuasi dalam lima tahun terakhir dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 11,48% selama periode 2009 – 2013, dimana laju pertumbuhan ini telah berada di atas laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Papua dan Nasional. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi daerah ini pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2009, 2010 dan 2012, sehingga pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan upaya-upaya sistimatis dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan secara konsisten untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ini di masa datang. Pertumbuhan ekonomi daerah ini yang relatif tinggi dalam 5 tahun terakhir disebabkan oleh output hampir semua sektor ekonomi yang ada dalam perekonomian daerah ini mengalami peningkatan selama periode 2009 - 2013. Hanya sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman bahan makanan yang mengalami penurunan outputnya pada periode ini.


3. Pendapatan Perkapita Tingkat kesejahteraan yang mampu dicapai oleh penduduk suatu daerah pada dasarnya dapat dilihat pada beberapa indikator, antara lain pada PDRB perkapita daerah bersangkutan. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi besaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan penduduk pada pertengahan tahun dalam tahun yang bersangkutan. Jadi besaran PDRB perkapita sangat tergantung pada besaran PDRB yang terbentuk dengan jumlah penduduk pada suatu tahun. PDRB perkapita Kabupaten Jayapura tahun 2013 mencapai Rp. 21.399.407,22,- atau meningkat sebesar 15,67% dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2012 sebesar Rp. 18.735.450,59. Adanya peningkatan jumlah PDRB perkapita yang dicapai setiap tahun yang melebihi laju pertumbuhan penduduk, maka secara langsung menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura semakin meningkat. Perkembangan tingkat PDRB perkapita (pendapatan perkapita) penduduk Kabupaten Jayapura selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.11. PDRB Perkapita Kabupaten Jayapura dan Pertumbuhannya Dirinci Menurut Harga Berlaku, Tahun 2009 – 2013 Tahun PDRB perkapita (rupiah) Pertumbuhan (persen) 2009

12,425,436.53

20.41

2010

14,643,200.28

19.24

2011

17,142,191.16

15.38

2012*)

18,735,450.59

15.28

2013**)

21,399,407.22

15.67

Sumber: PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2014 Berdasarkan Tabel 3.11 di atas terlihat bahwa PDRB perkapita penduduk Kabupaten Jayapura senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun selama periode 2009 – 2013 dengan rerata laju Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 43

peningkatan sebesar 17,20% per tahun. Namun demikian, angka PDRB perkapita yang dicapai di daerah ini masih di bawah rata-rata nasional, meskipun sudah di atas rata-rata Provinsi Papua. Melihat PDRB perkapita yang meningkat setiap tahunnya melebihi laju pertumbuhan penduduk, menunjukkan

kesejahteraan

penduduk

daerah

ini

yang

semakin

meningkat setiap tahun selama periode 2009 - 2013. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Jayapura yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2009 – 2013 diiringi pula dengan pola distribusi pendapatan daerah ini yang memiliki ketimpangan rendah dengan Gini rasio sebesar 0,29. Artinya, sebanyak 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh 20,35% dari total pendapatan daerah, 40% berpendapatan sedang memperoleh 42,16%, dan 20% berpendapatan tinggi memperoleh 37,49%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan daerah ini telah masuk kategori baik karena aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan telah mampu mendorong peningkatan PDRB Perkapita penduduk yang disertai dengan pola distribusinya yang berada pada level ketimpangan rendah. Tentu kinerja yang telah dicapai ini perlu senantiasa dipertahankan dan diupayakan untuk senantiasa ditingkat di masa datang, sehingga dapat diwujudkan peningkatan kesejahteraan penduduk daerah ini dari waktu ke waktu.

4. Kemiskinan Sebagai konsekwensi dari adanya peningkatan PDRB perkapita setiap tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir yang diiringi dengan pola distribusinya yang relatif lebih merata, maka jumlah penduduk miskin Kabupaten Jayapura terus pula mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pendataan terhadap rumah tangga miskin (pra sejahtera) di setiap distrik sesuai kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan secara nasional, maka dapat dketahui bahwa jumlah rumahtangga miskin di daerah ini pada tahun 2011 adalah sebanyak 12.176 KK atau 41,33% dari total jumlah kepala keluarga di daerah ini pada tahun 2011 yang mencapai 29.458 KK. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 44

Angka ini menunjukkan terjadinya peurunan sebanyak 649 KK dari angka kemiskinan yang ada pada tahun 2006 yang mencapai 12.645 KK atau 47,06% dari total 26.871 KK yang ada. Terlepas dari angka persentase kemiskinan yang diuraikan di atas, maka jika diamati lebih mendalam dengan melihat pada aspek kecenderungan jumlah penduduk miskin yang terlihat turun secara menerus salama periode 2006 - 2010, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah

Kabupaten

Jayapura

telah

cukup

berhasil

dalam

melaksanakan program-program yang mengarah pada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin setiap tahun di daerah ini. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan telah mampu mengurangi penduduk miskin sebanyak 1.861 orang per tahun selama periode tersebut. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura tergolong masih lebih rendah, kecuali Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke. Angka rata-rata kemiskinan di Kabupaten Jayapura pada tahun 2010 mencapai 18,64 %, sedangkan di tingkat Provinsi Papua mencapai 38,60% dan di tingkat Nasional sebesar 13,33%. Berarti angka rata-rata kemiskinan di daerah ini masih berada di bawah angka Provinsi Papua dan sebaliknya masih di atas angka Nasional. Jumlah KK miskin di daerah ini pada tahun 2011 mencapai 41,33% atau

12.176 KK dari total 29.458 KK yang ada. Jumlah KK miskin

terbesar berada di Distrik Sentani, yakni mencapai 1.368 KK; disusul oleh Distrik Nimbokrang yang mencapai 1.080 KK dan Distrik Waibu yang mencapai 1.055 KK. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.12. Jumlah KK Miskin di Kabupaten Jayapura, Tahun 2011. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Distrik

Jumlah L P

Jumlah

Sentani Timur 5.694 5.407 11.101 Sentani 25.165 21.560 46.725 Ebung Fauw 1.631 1.477 3.108 Waibu 3.135 2.886 6.021 Sentani Barat 2.481 2.184 4.665 Ravenrara 1.024 958 1.982 Yokari 1.714 1.483 3.197 Depapre 2.001 1.788 3.789 Demta 1.932 1.625 3.557 Kemtuk 2.134 2.134 4.268 Kemtuk Gresi 2.558 2.287 4.845 Nimboran 2.462 2.247 4.709 Nimbokrang 3.397 3.175 6.572 Namblong 1.726 1.726 3.452 Gresi Selatan 714 677 1.391 Unurum Guay 1.186 970 2.156 Kaureh 3.831 9.178 13.009 Yapsi 3.424 2.810 6.234 Airu 1.073 905 1.978 Jumlah 67.282 65.477 132.759

Kategori KK Miskin Tidak Miskin 782 1.400 1.368 8.863 622 115 1.055 224 465 523 315 15 497 101 518 151 579 159 704 107 591 386 560 410 1.080 609 488 240 283 22 452 56 756 3.075 818 630 243 196 12.176

17.282

Jumlah KK 2.182 10.231 737 1.279 988 330 598 669 738 811 977 970 1.689 728 305 508 3.831 439 29.458

Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2013

6. Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Jayapura masih mengikuti laju inflasi yang ada di Kota Jayapura, karena batas antara kota Jayapura dengan Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura relatif dekat dan fluktuasi harga diantara kedua kota tersebut dapat dikatakan hampir sama. Namun wilayah Kabupaten Jayapura kondisinya sangat beragam, bahkan terdapat wilayah yang akses transportasi darat sangat kurang, seperti Distrik Kaureh, Unurum Guay, Yapsi dan Airu. Tingkat harga di berbagai wilayah tersebut cukup tinggi karena transportasinya cukup sulit. Laju inflasi di Kabupaten Jayapura selama kurun waktu tahun 2010-2013 mengalami peningkatan, yakni sebesar 4,48% pada tahun 2010 meningkat menjadi 8,27% pada tahun 2013. Tekanan inflasi di daerah ini tidak terlepas dengan adanya kenaikan harga BBM beberapa kali selama periode ini yang memicu kenaikan harga hampir semua bahan pokok. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 46

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas beberapa komponen, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang menjadi ujung tombak penerimaan daerah dalam kerangka otonomi daerah yang menuntut kemandirian daerah. Seiring dengan kebebasan daerah untuk mengelola daerah secara otonom, maka daerah sudah sewajarnya menyelenggarakan fungsi pemerintahannya secara maksimal. Salah satunya adalah bagaimana daerah

berusaha

menggali

dan

mengelola

sumber-sumber

pendapatannya secara maksimal sehingga bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah. Dalam hal ini, daerah dituntut untuk mengembangkan upaya penggalian dana secara maksimal terhadap potensi-potensi yang dimilikinya sehingga memberikan kontribusi yang besar

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan

sedikitnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka ini merupakan momentum bagi daerah untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, suatu daerah termasuk Kabupaten Jayapura sangat tergantung dalam penentuan target penerimaan. Penentuan target penerimaan seharusnya didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun banyak daerah dalam menentukan target penerimaan tidak berdasarkan pada potensi yang dimilikinya, sehingga menyebabkan perbedaan yang cukup besar antara target

dan

realisasi.

Untuk

itu,

pemerintah

daerah

seharusnya

menetapkan target penerimaan berdasarkan data potensi yang dimilikinya agar target tersebut menjadi acuan yang jelas dalam mengoptimalkan pendapatannya. Berdasarkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura pada Tabel 3.13 selama lima tahun terakhir, yakni Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 47

2010-2014, maka terlihat bahwa realisasi penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2011 dengan realisasi hanya mencapai 98,99 persen. Tabel 3.13 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014 Tahun Target Realisasi % 2010

23,263,943,124

26,744,931,866

114.96

2011

24,961,254,000

24,709,724,148

98.99

2012

32,113,751,921

32,544,334,958

101.34

2013

34,516,471,560

41,914,407,615

121.43

2014

69,423,015,948

81,007,745,806

116.69

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2015 Data pada Tabel 3.13 memberikan indikasi bahwa selama periode 2010- 2014, penentuan target penerimaan PAD belum didasarkan pada potensi yang dimiliki daerah ini. Jika diamati secara mendalam penentuan target tersebut, maka nampak bahwa hanya menambah beberapa persen dari target tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2011 target penerimaan yang ditetap oleh pemerintah Kabupaten Jayapura hanya menambah sekitar 8 persen dari tahun sebelumnya dan bahkan target tersebut justru lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penentuan target penerimaan PAD tidak didasarkan pada potensi

penerimaan yang dimiliki oleh Kabupaten

Jayapura. Kelemahah yang dapat terjadi jika penentuan target penerimaan terlalu rendah adalah pemerintah daerah tidak dapat bekerja secara maksimal dalam mengelolah sumber pendapatannya. Hal tersebut disebabkan karena sasaran utamanya adalah hanya sampai pada keinginan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kondisi demikian


menyebabkan potensi penerimaan yang seharusnya masih dapat dicapai akan menjadi bukan lagi tujuan utama. Walaupun demikian, jika diamati perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura selama lima tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengantrend yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 besarnya

realisasi

PAD

Kabupaten

Jayapura

sebesar

Rp.

28.812.145.760 meningkat menjadiRp. 81.007.745.806 pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan dari dari tahun sebelumnya sebesarRp. 4,492,503,871 atau -15,59 persen atau realisasi hanya sebesar Rp. 24.319.641.889. Namun pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 32.544.334.958, sebagaimana yang nampak pada Tabel 3.14 berikut: Tabel 3.14. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014 PENDAPATAN KONTRIBUSI TAHUN PAD DAERAH (%) 2010 28,812,145,760 669,100,670,982 4.31 2011

24,319,641,889

709,149,045,861

3.43

2012

32,544,334,958

751,825,620,630

4.33

2013

47,003,680,309

868,437,011,822

5.41

2014

81,007,745,806

1,004,538,507,481

8.06

Sumber: LKPJ Bupati Tahun 2010-2014 (data diolah), Tahun 2015. Selanjutnya, jika diamati kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Jayapura, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14 di atas, maka nampak bahwa pada tahun 2010 kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 4,31 persen, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan kontribusi menjadi 3,43 persen. Akan tetapi pada tahun 2012 sampai 2014 kembali mengalami peningkatan kontribusi dengan besarnya kontribusi sebesar 8,06 persen pada tahun 2014. Walaupun demikian kontribusi tersebut masih relatif kecil karena sumber Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 49

pembiayaan daerah masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari pusat dalam bentuk dana perimbangan sekitar 92 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kemudian

jika

diamati

berdasarkan

komponen

pembentuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura, makapenerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penyumbang tertinggi dalam penerimaan PAD selama lima tahun terakhir (2010-2014). Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut: Tabel. 3.15. Kontribusi Setiap Sumber PAD Terhadap Total PendapatanAsli Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN P.D 2010 4,701,707,092 2011 4,022,805,949 2012 8,593,187,187 2013 11,371,630,738 2014 28,247,804,695

% 16.32 16.54 26.40 24.19 34.87

R.D 8,549,482,206 7,992,060,457 5,759,178,355 8,466,385,867 20,556,692,293

% 29.67 32.86 17.70 18.01 25.38

H.P.K.U.D 4,785,624,510 3,098,166,402 3,554,630,594 3,648,392,777 4,464,415,345

% 16.61 12.74 10.92 7.76 5.51

L.P.S 10,775,331,952 9,206,609,081 14,637,338,386 23,517,270,927 27,738,833,473

% 37.40 37.86 44.98 50.03 34.24

PAD 28,812,145,760 24,319,641,889 32,544,334,522 47,003,680,309 81,007,745,806

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (data diolah), Tahun 2015 Keterangan: P.D R.D H.P.K.U.D P.L.S

= Pajak Daerah = Retribusi Daerah = Hasil Pengelolaan Kekayaan dan Usaha Daerah yang Dipisahkan = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan data pada Tabel 3.15, maka dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap total PAD Kabupaten Jayapura pada tahun 2010 adalah sebesar 37,40 Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 50

persen, disusul oleh pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah sebesar 29,67 persen, kemudian Hasil Pengelolaan dan Usaha Daerah yang Dipisahkan sebesar 16,61 persen. Sedangkan Pajak Daerah hanya dapat menyumbang sebesar 16,32 persen terhadap total pendapatan asli daerah. Kemudian

pada

tahun

2011

besarnya

kontribusi

Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 37,86 atau meningkat 0,46 persen terhadap total PAD. Sementara Retribusi Daerah masih menenpati urutan kedua dengan peningkatan kontribusi menjadi 32,86 persen (atau meningkat 3,11 persen), sedangakan Pajak Daerah menggeser posisi Hasil Pengelolaan Kekaayaan dan Usaha Daerah yang Dipisahkan pada urutan ketiga menjadi 16,54 persen. Sampai pada tahun 2013 sumber pendapatan asli daerah masih didominasi oleh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan capaian 50,03 persen pada tahun 2013 dan urutan kedua ditempati oleh Pajak Daerah. Namun pada tahun 2014 sumber pendapatan asli daerah pada urutan pertama bersumber dari Pajak Daerah dengan besarnya kontribusi sebesar 34,87 persen menggeser posisi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ke posisi kedua dengan kontribusi seebsar 34,24 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai rata-rata kontribusi sumber pedapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut:


Gambar. 3.3 Kontribusi Rata-rata Setiap Sumber PAD Terhadap Total PAD Tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (data diolah), Tahun 2015 Pada Gambar 3.3 nampak bahwa secara rata-rata selama lima tahun terakhir, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura yakni sebesar 40,90 persen, kemudian urutan kedua penyumbang peningkatan pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah yakni sebesar 24,72 persen, sedangkan kontribusi pajak daerah hanya sebesar 23,67 persen terhadap peningkatan total PAD Kabupaten Jayapura.

8. Investasi Daerah Keadaan investasi di Kabupaten Jayapura saat ini dapat dilihat pada beberapa sumber data sebagai indikator, antara lain pada jumlah kredit

atau

pinjaman

yang

disalurkan perbankan di daerah ini,

sebagaimana yang nampak pada tabel berikut:


Tabel 3.16 Pinjaman yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Jayapura, Dirinci Menurut Jenis Penggunaan, Tahun 2010-2014 Tahun Jenis N Pengguna o -an

2010

2011

2012

2013

2014

(Juta Rp) ( % ) (Juta Rp) ( % ) (Juta Rp) ( % ) (Juta Rp) ( % ) (Juta Rp) ( % ) Modal Kerja

251,651 29.6

503,379 31.7

431,408 32.2 581,012

34.3

823,524

35.8

2 Investasi

290,040 34.1

397,754 25.0

369,853 27.6 430,941

25.4

493,084

21.4

3 Konsumsi

308,011 36.3

689,421 43.3

538,756 40.2 681,735

40.3

986,968

42.9

849,702 100

1,590,554

100 1,340,017 100 1,693,688 100

2,303,576

100

1

Total

Sumber: Bank Indonesia (data diolah), tahun 2015 Pada tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah dana kredit investasi yang disalurkan perbankan di Kabupaten Jayapura selama tahun 2010-2014, yakni sebesar Rp. 290.040.000.000,- pada tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp. 493.084.000.000,-

pada tahun 2014. Berarti

jumlah dana investasi yang telah disalurkan lembaga perbankan di daerah ini dalam bentuk kredit investasi telah mengalami peningkatan dengan laju yang cukup tinggi, yakni mencapai 70,01% selama periode 2010-2014. Tentu keadaan ini merupakan indikator bahwa keadaan perekonomian Kabupaten

Jayapura

selama

periode

ini

cukup

kondusif

untuk

pelaksanaan aktivitas investasi, sehingga jumlah investasi yang dilakukan para investor di daerah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat selama periode tersebut. Hal ini merupakan pula salah satu indikator bahwa kinerja perekonomian daerah ini cukup baik selama periode ini, sehingga cukup menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah ini pada berbagai sektor ekonomi. Tentu keadaan ini telah membawa konsekwensi terjadinya peningkatan jumlah PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja yang dapat tercipta dalam perekonomian Kabupaten Jayapura

selama

periode

2010-2014

yang

pada

akhirnya

telah


mendoromg terjadinya peningkatan kinerja perekonomian daerah ini dari tahun ke tahun. 9. Infrastruktur Perkembangan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Jayapura sampai dengan tahun 2014 telah membuka keterisolasian seluruh distrik dan sebagian kampung, dimana seluruh distrik yang ada di daerah ini telah dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibukota Kabupaten Jayapura. Namun demikian, masih terdapat beberapa kampung yang akses jalan daratnya sering mengalami kerusakan akibat hujan dan longsor, terutama pada Wilayah Pembangunan IV yaitu distrik Unurum Guay, Kaureh, Yapsi dan Airu. Total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Jayapura pada tahun 2012 mencapai 778,30 km dengan rincian 137,03 km jalan aspal dan 347,73 km jalan kerikil, sedangkan panjang jalan tanah mencapai 293,54 km. Sementara jumlah total jembatan yang ada sebanyak 207 unit dengan rincian 82 unit jembatan kayu, dan 125 unit jembatan permanen (beton). Transportasi laut di pantai Utara belum berkembang baik. Sampai saat ini masyarakat dan nelayan di Distrik Depapre menggunakan dermaga kayu. Dalam perencanaannya akan dibangun dermaga peti kemas di Depapre, sampai saat ini masih dalam proses perencanaan dan desain. Sementara di Distrik Demta terdapat dermaga semi konstruksi milik perusahaan swasta untuk bongkar muat kayu dan CPO. Kemudian di sekitar Danau Sentani terdapat dermaga kayu di Yahim dan beberapa pulau kecil di sekitar Danau yang digunakan oleh masyarakat, baik untuk transportasi antar kampung di sekitar danau maupun untuk berwisata di Danau Sentani. Bandara Udara Sentani yang berlokasi di ibukota Sentani merupakan pintu gerbang Provinsi Papua melalui udara, sehingga posisi wilayah Kabupaten Jayapura cukup strategis sebagai daerah transit. Selain itu, beberapa distrik memiliki pula lapangan udara, seperti Distrik


Airu dengan status lapangan udara perintis yang hanya mampu di darati oleh jenis pesawat Twin Oter. 10. Aktivitas Ekonomi Daerah Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang ada di Kabupaten Jayapura saat ini pada umumnya masih terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi utama yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Sektor Pertanian Pada tahun 2013, sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jayapura, yakni sebesar 31,04%. Jika dilihat menurut subsektor yang dalam sektor pertanian, maka kontribusi subsektor Tanaman Bahan Makanan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhannya sebesar 7,39% di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 7,14%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.17 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Jayapura, Tahun 2012-2013 (Dalam Persen) Sektor Ekonomi Pertumbuhan Kontribusi Ekonomi Sektor 2012*) 2013**) 2012*) 2013**) Pertanian 8.74 8.38 31.22 31.04 Tanaman Bahan 7.14 7.39 10.35 10.20 Makanan Tanaman Perkebunan 13.44 12.94 6.07 6.31 Peternakan dan 12.75 6.78 2.12 2.10 hasilnya Kehutanan 2.23 4.45 8.84 8.53 Perikanan 18.78 12.97 3.84 3.89 Sumber: PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2014 Pada tabel di atas terlihat pula bahwa jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Jayapura untuk seluruh subsektor pada tahun 2013, maka subsektor Tanaman Bahan Makanan memberi kontribusi terbesar ketiga, yaitu sebesar 10,20%, menurun dibanding tahun 2012 yang mencapai 10,35%. Selain itu, terlihat pula bahwa subsektor Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 55

Tanaman Perkebunan mengalami perlambatan laju pertumbuhan pada tahun 2013, yakni sebesar 12,94% dibandingkan laju pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2012 sebesar 13,44%. Pada tahun 2013, subsektor Tanaman Perkebunan ini memberikan kontribusi sebesar 6,31 persen terhadap

Nilai

total

PDRB

Kabupaten

Jayapura

atau

meningkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian laju pertumbuhan subsektor Peternakan dan hasilnya sebesar 6,78% pada tahun 2013, turun bila dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2012, yakni sebesar 12,75%. Demikian pula kontribusinya terhadap PDRB yang lebih kecil pada tahun 2013, yakni sebesar 2,10% dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2012 yang mencapai 2,12%. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan keempat subsektor yang lainnya, maka subsektor Peternakan

dan

hasilnya

memberikan

kontribusi

terhadap

PDRB

Kabupaten Jayapura yang paling rendah selama periode 2012 - 2013. Pada tabel 3.17 terlihat pula bahwa secara umum, dari kelima subsektor yang tercakup dalam sektor Pertanian, maka subsektor ekonomi yang paling rendah laju pertumbuhannya selama periode 2012-2013 adalah subsektor Kehutanan, yakni hanya mencapai 4,45%. Namun demikian, subsektor ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura yang lebih besar dibanding subsektor perkebunan, peternakan dan perikanan, yaitu sebesar 8,53 persen. Kemudian jika dilihat dari aspek laju pertumbuhannya, maka subsektor Perikanan merupakan sebsektor ekonomi di daerah ini yang tertinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya pada periode 2012 – 2013, yakni sebesar 18,78% pada tahun 2012 dan sebesar 12,97% pada tahun 2013, tetapi subsektor ini hanya mampu memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura pada periode ini, yakni hanya sebesar 3,84% pada tahun 2012 dan sebesar 3,89% pada tahun 2013.

Selain itu, laju pertumbuhan subsektor perikanan ini

mengalami pula penurunan pada tahun 2013 dibandingkan yang dicapai pada tahun 2012.

Tentu hal ini merupakan indikator perlunya segera

dilakukan upaya optimal oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 56

mendorong pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengelola usaha di bidang perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut dengan memanfaatkan ketersediaan potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah, yakni dengan adanya Danau Sentani serta sumbersumber air yang tersebar di beberapa distrik yang sangat potensil untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan air tawar.

Demikian pula

potensi sumberdaya kelautan yang dimiliki daerah ini yang cukup besar dan secara alami di dalamnya terdapat potensi maritim yang luar biasa besarnya, seperti ikan tuna ekor kuning dengan ukuran yang cukup besar, yakni mencapai 65 kg per ekor, dan merupakan salah satu komoditi ekspor unggulan Indonesia selama ini. Demikian pula dengan potensi luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dimiliki daerah ini yang mencapai sekitar 163.900 ha, dan yang sudah tergarap seluas 9.307 ha. Potensi lahan di daerah ini untuk budidaya usaha sawah, baik yang telah beririgasi teknis maupun semi teknis, mencapai 1.450 ha, tetapi yang telah tergarap baru mencapai 1.050 ha untuk padi sawah irigasi teknis/semi teknis, dengan tingkat produksi rata-rata per panen sebesar 3,5 ton/ha.

Luas potensial padi

ladang adalah 11.250 ha, tetapi yang tergarap baru mencapai 304 ha dengan tingkat produksi rata-rata per panen 2,59 ton/ha. Rata-rata produksi untuk sawah irigasi semi teknis adalah 3,1 – 3,2 ton/ha, sawah irigasi teknis 3,2 – 3,5 ton/ha, sawah tadah hujan 2,7-2,8 ton/ha. Infrastruktur irigasi teknis yang tekah terbangun di daerah ini hanya terdapat di Distrik Nimboran yang mampu mengairi sawah seluas 500 ha dan di Distrik Nimbokrang yang mampu mengairi sawah seluas 650 ha dengan produksi rata-rata 3,5-3,6 ton/ha. Kemudian infrastruktur irigasi Semi Teknis terdapat di Distrik Kaureh yang mampu mengairi sawah saat ini seluas 180 ha dan di Sentani Barat dengan kemampuan mengairi sawah hanya seluas 52 ha dengan jumlah produksi rata-rata sebanyak 3,1-3,2 ton/ha. Sawah Tadah Hujan terdapat di Distrik Kaureh seluas 42 ha.


Adapun luas tanaman dan produksi komoditi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.18 Luas Lahan Tanaman Komoditi, Tahun 2013 No.

Komoditi

Luas Lahan(Ha)

Produksi (Ton) 1. Padi Sawah 1020 Ha 6.548 2. Padi Ladang 320 Ha 332 3. Jagung 178 Ha 816 4. Kedelai 406 Ha 509 5. Kacang Tanah 75 Ha 107 6. Kacang Hijau 30 Ha 9 7. Ubi Jalar 280 Ha 2.205 8. Ubi Kayu 285 Ha 2.583 Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2014

Salah satu subsektor pertanian yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Jayapura adalah subsektor perkebunan. Luas potensial lahan perkebunan di daerah ini mencapai 177.900 ha, tetapi yang telah tergarap hanya sekitar 16.254,02 ha, dengan rata-rata kepemilikan lahan oleh petani seluas 0,65 ha.

Luas

lahan potensial komoditi kakao di daerah ini mencapai 60.000 ha, tetapi yang telah tergarap baru seluas 12.279,33 ha dengan jumlah produksi sebesar 5.474,90 ton dan melibatkan petani sebanyak 14.222 orang, sehingga kepemilikan lahan kakao di Kabupaten Jayapura saat ini adalah 0,86 ha/petani. Pada tahun 2006 Bupati Jayapura mengeluarkan Instruksi tentang Gerakan Wajib Tanam Kakao (GWTK). Sejak itu diberikan bantuan bibit kako sebanyak 10,9 juta kepada lebih dari 12.469 KK. Pada tahun 2009, areal kakao di daerah ini mencapai 12.234 ha dengan kepemilikan rata-rata 0,83 ha/KK, tanaman yang berproduksi seluas 6.174 ha dengan jumlah produksi mencapai 5.474 ton biji kering, pendapatan petani yang sudah berproduksi berkisar Rp. 1,6 juta – 2,5 juta per bulan yang telah dinikmati oleh 5.124 KK dengan asumsi harga biji kakao kering Rp. 18.000- 20.000 per kg. Kemudian pemerintah Kabupaten Jayapura mentargetkan setiap KK telah mempunyai lahan seluas dua ha pada tahun 2017. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 58

Komoditi perkebunan lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di daerah ini adalah kopi. Luas lahan potensi untuk perkebunan kopi di daerah ini mencapai 215,56 ha, tetapi yang tergarap hanya sekitar 191,66 ha dengan jumlah produksi

sebanyak

80,03 ton dan jumlah petani sebanyak 317 orang. Hal ini menunjukkan bahwa

komoditi ini belum digarap secara serius oleh masyarakat di

daerah ini, padahal memiliki potensi lahan yang sangat melimpah serta ketersediaan pasar yang luas dengan tingkat harga yang relatif stabil. Komoditi kelapa sawit di Kabupaten Jayapura telah dikembangkan oleh Perusahaan Swasta Nasional (PT. Sinar Mas Group) seluas 12.000 ha. Lahan potensial teridentifikasi di daerah ini mencapai 60.000 ha, sehingga masih terbuka peluang bagi investor lainnya untuk masuk berinvestasi di daerah ini untuk mengelola usaha perkebunan sawit. Nilai

produksi

tanaman

perkebunan

telah

meningkat

dari

Rp.70.933,39 (2007) menjadi Rp.85.743,74 (2008), Rp.95.517,52 (2009), Rp. 111.521,93 (2010) dan Rp. 130.361,03 (2011). Kontribusi perkebunan terhadap PDRB dan PDRB pertanian cenderung meningkat 6,19% dan 16,26% (2007), naik menjadi 6,42% dan 17,90% (2008), lalu turun menjadi 5,94% dan 17,74% (2009), 5,77% dan 18,21% (2010) dan 5,83% dan 18,61% (2011). Komoditi ternak merupakan pula salah satu komoditi pertanian yang banyak dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Jayapura selama ini. Ternak yang banyak diusahakan masyarakat di daerah ini adalah sapi, babi, kambing, ayam dan itik. Lahan potensial untuk pengembangan usaha peternakan di daerah ini mencapai 66.558,13 ha yang merupakan padang ilalang, dan telah dimanfaatkan seluas 2.818,4 ha atau baru 4,35%. Dari beberapa jenis ternak yang dihasilkan selama ini, maka jenis ternak sapi merupakan komoditii unggulan dengan jumlah populasinya sebanyak 14.526 ekor pada tahun 2011 yang dikelola oleh 3.632 KK yang tersebar di 18 Distrik. Ternak kerbau populasinya hanya 140 ekor yang berada di Distrik Yapsi dan Kaureh dan selama ini lebih banyak digunakan sebagai tenaga pengangkut di perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 59

PT. Sinar Mas. Kemudian ternak babi diperkirakan populasinya saat ini mencapai 9.750 ekor dengan jumlah peternak 1.950 KK, dan populasi ternak kambing 3.873 ekor dengan jumlah peternak 646 KK. Selanjutnya, populasi ayam buras saat ini mencapai 52.085 ekor yang dikelola oleh 5.209 KK, dan ternak ayam ras potong dihasilkan sebanyak 265.853 ekor yang dikelola oleh 34 KK, serta ternak itik mampu dihasilkan sebanyak 1.653 ekor yang melibatkan peternak sebanyak 207 KK peternak, dan jenis ternak kelinci dihasilkan sebanyak 117 ekor yang dikelola oleh 25 KK peternak. Tingkat produksi daging dan telur relatif rendah dibanding tingkat konsumsi. Pada tahun 2010 produksi daging 501.750 kg sementara konsumsi mencapai 813.750 kg atau kekurangan 38,3%. Produksi telur tahun 2010 sebanyak 16.165 kg sementara konsumsi 133.165 kg atau kekurangan 87,9 %. Rata-rata konsumsi daging penduduk daerah ini sekitar 6,1 kg/kapita/tahun atau masih lebih rendah dari rata-rata tingkat nasional (data LPPM IPB Bogor rata-rata tingkat konsumsi daging nasional Indonesia 7,1 kg/kapita/tahun, Malaysia 46,87 kg, Thailand 24,96 kg, sementara standar konsumsi yang dicanangkan FAO tahun 2008 sebesar 33 kg/kapita/tahun). Hal ini merupakan indikasi masih terbuka lebarnya peluang usaha untuk mengembangkan subsektor peternakan di daerah ini guna memenuhi kebutuhan konsumen di pasar lokal, sehingga dengan sendirinya akan turut pula membantu pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga sembilan bahan pokok yang senantiasa menjadi pemicu peningkatan laju inflasi di Kabupaten Jayapura selama ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penyuluh lapangan Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa penyakit hewan yang berjangkit pada sapi selama ini, yakni brucellosis, demam sapi dan scabies; dan pada ternak kecil, seperti kambing dan babi adalah scabies dan cacing, pada unggas adalah ND. Kemudian penyakit hog cholera pada babi dan penyakit flu burung pada unggas telah menyerang ternak di daerah ini secara sporadis.


Berdasarkan data dalam profil Kabupaten Jayapura, tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa nilai produksi peternakan dan hasilnya meningkat

dari

Rp.

23.796,13

juta

pada

tahun

2007

menjadi

Rp. 27.976,55 juta pada tahun 2008, dan sebesar 31.939,37 juta pada tahun 2009, serta sebesar Rp. 37.599,94 juta pada tahun 2010 dan sebesar Rp.45.142,71 juta pada tahun 2011). Adanya peningkatan Nilai produksi

peternakan

dan

hasilnya

yang

dicapai

selama

periode

2007 – 2011, menunjukkan bahwa usaha budidaya ternak di daerah ini memiliki potensi yang cukup besar, sehingga sangat layak dan berpeluang besar untuk dikembangkan secara optimal di masa datang, sehingga kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura dan terhadap PDRB pertanian dapat pula meningkat di masa datang, yakni rerata di atas 10,00% mulai pada tahun 2015, dimana kondisi kontribusinya pada tahun 2011 baru mencapai 6,44%. Potensi lainnya yang dimiliki daerah ini adalah hutan, dimana luas total hutannya mencapai 1.353.406,92 ha, yang terdiri dari cagar alam 15.066,02 ha, suaka margasatwa 69.774,13 ha, hutan lindung 498.469,20 ha, hutan produksi 145.917,70 ha, hutan produksi konversi 304.553,40 ha, hutan produksi terbatas 278.477,90 ha, areal penggunaan lain 31.209,95 ha dan danau/perairan 8.938,62 ha. Adanya potensi yang sangat besar ini telah menarik beberapa perusahaan lokal dan nasional untuk berinvestasi di daerah ini dalam mengelola sumberdaya hutan di daerah ini. Saat ini, telah ada 8 (delapan) perusahaan yang terlibat dalam pengolahan/industri kayu dengan jumlah produksi sebesar 165,231,026 M3. Nilai produksi kehutanan dalam PDRB meningkat dari Rp.142.750,79 pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 150.767,90 pada tahun 2008, dan sebesar Rp.165.623,64 pada tahun 2009, dan sebesar Rp. 185.475,86 pada tahun 2010, serta sebesar Rp.205.645,86 pada tahun 2011. Namun demikian, kontribusi kehutanan terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura dan PDRB pertanian terus menurun dari 12,47% dan 32,76% pada tahun 2007) menjadi 11,28% dan 31,45% pada tahun 2008, serta 10,29% dan


30,73% pada tahun 2009, dan sebesar 9,60% dan 30,30% pada tahun 2010 serta hanya sebesar 9,20% dan 29,36% pada tahun 2011. Potensi lainnya yang cukup besar untuk dikembangkan usaha budidayanya di daerah ini adalah subsektor perikanan. Nilai produksi perikanan umum di Kabupaten Jayapura selama ini senantiasa meningkat dari 1.311,86 ton pada tahun 2009 menjadi 1.563,3 ton pada tahun 2010, dan turun menjadi 1.169 ton pada tahun 2011. Kemudian Nilai produksi perikanan laut (perikanan tangkap) pada tahun 2006 mencapai 9.380,25 ton, dan meningkat menjadi 11.659,80 ton pada tahun 2009, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi hanya sebanyak 11.104,65 ton. Padahal daerah ini memiliki perairan laut yang sangat potensil untuk dikembangkan, yakni perairan Tanah Merah yang berada pada wilayah empat distrik di daerah ini, yaitu Distrik Raveni Rara, Depapre,

Yokar

dan

Demta

dengan

potensi

produksi

sekitar

44.840,3ton/tahun dan luas yurisdiksi perairan laut sebesar 689,5km² (panjang garis pantai 76 mil). Selain itu, terdapat pula potensi perairan umum, yakni Danau Sentani seluas 9.360 ha yang dikelilingi empat distrik, yakni Distrik Sentani Timur, Sentani, Waibu dan Ebungfauw dengan potensi produksi sekitar 8.922,8 ton/tahun. Adanya potensi sumberdaya peraiaran yang dimiliki tersebut, maka daerah ini telah mampu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk untuk mengelola usaha budidaya perikanan dengan jumlah pembudidaya ikan dan nelayan sebanyak 7.246 orang pada tahun 2011 dengan rincian pembudidaya ikan untuk keramba 782 orang, pembudidaya kolam 785 orang dan nelayan 5.679 orang. Demikian pula terlihat pada Nilai produksi perikanan dalam total PDRB Kabupaten Jayapura yang meningkat dari Rp. 42.754,90 pada tahun 2007) menjadi Rp.46.877,61 pada tahun 2008), dan sebesar Rp. 57.631,51 pada tahun 2009, dan sebesar Rp.69.137,48 pada tahun 2010), serta sebesar Rp.82.076,37 pada tahun 2011. Kontribusi perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura dan PDRB pertanian adalah mencapai 3,73% dan 9,8% pada tahun 2007, dan sebesar 3,51% dan 9,79% pada tahun 2008, serta sebesar 3,58% dan 10,69% pada tahun Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 62

2009, dan sebesar 3,58% dan 11,30% pada tahun 2010, serta sebesar 3,67% dan 11,71% pada tahun 2011. (2) Sektor Industri Pengolahan Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Jayapura mengalami penurunan pada tahun 2013, yakni hanya mampu tumbuh sebesar 4,53% dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jayapura sebesar 7,76%. Dalam periode 2009 - 2013, laju pertumbuhan subsektor Industri Besar/Sedang selalu lebih kecil dibanding subsektor Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga. Selama periode tersebut, rerata laju pertumbuhan subsektor Industri Besar/Sedang adalah sebesar 6,40% dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013, yakni hanya sebesar 4,27% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yakni mencapai 8,01%. Kemudian rerata laju pertumbuhan subsektor Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga selama periode 2009 – 2013 adalah sebesar 16,04% dengan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013, yakni hanya sebesar 6,56% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yakni mencapai 22,36%. Kontribusi subsektor Industri Besar/Sedang terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi subsektor Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga, yakni masing-masing sebesar

6,87 % dan

0,89%. Untuk lebih jelasnya hal ini, maka dapat dilihat datanya pada tabel berikut: Tabel 3.19 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Jayapura, Tahun 2012 - 2013 (persen) Sektor Ekonomi Pertumbuhan Kontribusi Ekonomi Sektor 2012*) 2013**) 2012*) 2013**) Industri Pengolahan 9.46 4.53 8.04 7.76 Industri Besar/Sedang

8.01

4.27

7.14

6.87

Industri Kecil Kerajinan 22.36 6.56 0.90 RT Industri Pengilangan 0.00 0.00 0.00 Minyak Bumi Sumber: PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2014

0.89 0.00


3) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Dalam

perekonomian

Kabupaten

Jayapura,

sektor

yang

pertumbuhannya tidak stabil adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan sektor selama periode 2009 - 2013 dengan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011, yakni hanya 7,88%

dan laju pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 20,15%. Laju pertumbuhan sektor ini pada tahun 2013 adalah sebesar 16,45%, dimana kinerja yang dicapai pada tahun ini mengalami peningkatan yang drastis dibandingkan yang dicapai

pada

tahun

2012

yang

hanya

sebesar

8,78%

laju

pertumbuhannya. Kemudian jika dilihat pada aspek kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura, maka nampak bahwa kontribusi sektor ini merupakan sektor terbesar kelima dengan rerata kontribusinya sebesar 4,93% selama periode 2009 - 2013. Ketidakstabilan laju pertumbuhan sektor ini dalam perekonomian Kabupaten Jayapura selama periode 2009 - 2013, cenderung disebabkan oleh faktor ketidakstabilan laju pertumbuhan masing-masing subsektor yang ada di dalamnya.

Hal ini dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan

subsektor Bank pada tahun 2013 yang mencapai 17,13%, dimana laju pertumbuhannya ini cukup tinggi dibandingkan yang dapat dicapai pada tahun 2012, yakni hanya sebesar 7,24%. Bila dilihat dalam kurung waktu yang lebih panjang, yakni selama periode 2009 – 2013, maka nampak bahwa laju pertumbuhan subsektor Bank yang tertinggi dicapai pada tahun 2009, yakni sebesar 19,97%. Kemudian laju pertumbuhan subsektor ini melambat menjadi hanya sebesar 9,24% pada tahun 2010 dan indikasi pelambatan laju pertumbuhan subsektor ini terjadi sampai pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan hanya sebesar 3,57%. Namun demikian, rupanya ada signal perbaikan kinerja subsektor ini pada tahun 2013, sehingga laju pertumbuhannya pada tahun ini mengalami sedikit peningkata, yakni mencapai 3,75% atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang mampu dicapai pada tahun 2012.

Kecenderungan

peningkatan laju pertubuhan subsektor bank di daerah sangat diharapkan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 64

dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang mengingat bahwa subsektor ini merupakan kontributor paling besar dalam sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Kabupaten Jayapura selama ini, sehingga sangat diharapkan dapat menjadi penopang penggerak aktivitas perekonomian daerah ini di masa datang. Apalagi kinerja subsektor lembaga keuangan bukan bank di daerah belum mampu menunjukkan kecenderungan yang membaik yang terlihat pada indikator penurunan laju pertumbuhan kontribusinya, yakni sebesar 18,83% pada tahun 2012 yang kemudian turun menjadi hanya 15,77% pada tahun 2013, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura pada tahun 2012 dan 2013 adalah sama, yakni sebesar 0,11%. Untuk lebih jelasnya hal ini, maka dapat dilihat datanya pada tabel berikut: Tabel 3.20 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Kabupaten Jayapura, Tahun 2012 - 2013 (persen) Sekto Ekonomi Pertumbuhan Kontribusi Ekonomi Sektor 2012*) 2013**) 2012*) 2013**) Keuangan,Persewaa, 8.78 16.45 4.72 4.93 dan Jasa Perusahaan Bank 7.24 17.13 3.57 3.75 Lembaga Keuangan 18.83 15.77 0.11 0.11 Bukan Bank Sewa Bangunan 12.75 13.99 0.93 0.96 Jasa Perusahaan 18.81 16.68 0.11 0.11 Sumber: PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2014 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa subsektor yang paling besar kedua kontribusinya dalam sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan adalah subsektor Sewa Bangunan. Peranannya terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura meningkat dari 0,93% pada tahun 2012 menjadi 0,96% pada tahun 2013. Selain itu, laju pertumbuhan subsektor ini pada tahun 2013 adalah sebesar 13,99%, sehingga lebih tinggi dibandingkan yang dicapai pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan sebesar 12,75%. Kemudian subsektor Jasa Perusahaan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 0,11% pada tahun 2012 dan tetap Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 65

sebesar 0,11% pada tahun 2013. Namun demikian laju pertumbuhannya pada tahun 2013 mengalami penurunan, yakni hanya sebesar 16,68 persen dibandingkan dengan laju pertumbuhannya pada tahun 2012 yang mencapai 18,81%.

F. SEKTOR UNGGULAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH Berdasarkan data kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Jayapura, periode 2009 – 2013, maka dapat dilihat bahwa sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya adalah sektor pertanian, yakni rerata mencapai 31,8% per tahun selama periode ini.

Hal ini

menunjukkan bahwa sektor unggulan Kabupaten Jayapura saat ini adalah sektor pertanian.

Oleh karena itu, sektor pertanian sebagai sektor

unggulan telah menghasilkan komoditi unggulan daerah dari subsektorsubsektor. Untuk mengidentifikasi komoditi-komoditi unggulan daerah pada masing-masing

subsektor

pertanian,

maka

digunakan

pendekatan

Location Quetiont (LQ), dimana hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.21. Berdasarkan data pada tabel 3.21 yang merupakan hasil perhitungan Location Quetiont (LQ), maka dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) jenis komoditi yang memiliki Nilai LQ lebih besar dari satu (LQ>1) yang mengindikasikan bahwa kedelapan komoditi tersebut termasuk dalam kategori komoditi unggulan di Kabupaten Jayapura. Kedelapan komoditi tersebut adalah Kakao, Kelapa, Ikan Nila, Ikan Lele, Sapi, Babi, Ubi Jalar dan Ubi kayu.


Tabel 3.21 Hasil Perhitungan Location Quetiont Komoditi Sektor Pertanian di Kabupaten Jayapura No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sub Sektor

Komoditas

Padi Jagung Kedelai Tanaman Tomat Pangan Ubi Jalar Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ikan Bawal Ikan Nila Ikan Patin Perikanan Ikan Mas Ikan Lele Ikan Gabus Kakao Kopi Jambu Met e Perkebunan Cengkeh Kelapa Pisang Mangga Sapi Kambing Ayam Pot ong Pet ernakan Ayam Pet elur It ik Kerbau Babi

Nilai LQ 0.87 0.76 0.67 0.81 1.24 0.63 0.59 1.26 0.92 1.34 0.97 0.98 1.04 0.92 1.28 0.96 0.65 0.48 1.06 0.97 0.94 1.21 0.88 0.96 0.97 0.76 0.67 1.08

Sumber: Bappeda Kabupaten Jayapura, Tahun 2015

G. KEKUATAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Modal

dasar

pembangunan

Kabupaten

Jayapura

adalah

keseluruhan kekuatan daerah yang dimiliki dan dapat didayagunakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jayapura yang dicita-citakan. Dimana kekuatan-kekuatan tersebut telah menjadi pula tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong aktivitas pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura saat ini dan di masa datang.


Beberapa kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura saat ini dan di masa datang, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kabupaten Jayapura memiliki luas wilayah mencapai 17.516,6 km2 dengan keadaan topografi berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan serta pegunungan dan lereng yang pada umumnya relatif terjal dengan kemiringan 5% - 30% dan mempunyai ketinggian aktual 0,5 m dpl – 1.500 m dpl. Selain itu, daerah ini terletak pada Samudera Pasifik, sehingga sangat cocok untuk membangun pelabuhan laut, seperti pelabuhan peti kemas di Depapre yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi daerah ini. 2. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati daerah ini terdapat di darat, laut dan udara, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan

daerah

guna

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Tantangannya adalah menghadirkan SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk mengelolanya

secara

efisien

dan

efektif,

serta

industri

pengolahannya yang membutuhkan modal investasi yang cukup besar. 3. Jumlah penduduk yang cukup tersedia sebagai modal dasar bagi pembangunan daerah mengalami pertumbuhan dengan laju yang cukup tinggi beberapa tahun terakhir seiring dengan semakin tingginya arus migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia untuk masuk ke daerah ini mencari pekerjaa. Tentangannya adalah karena kualitas dan kapasitas mereka pada umumnya masih relatif rendah, sehingga perlu digenjot pengembangannya di masa datang. 4. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk secara sungguhsungguh membangun Papua, termasuk Kabupaten Jayapura, Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 68

yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan orientasi pada karakteristik sosial budaya setempat. 5. Terdapat bandara Sentani yang merupakan pintu gerbang arus masuk dan keluarnya barang dan manusia dari Papua, sehingga daerah memiliki posisi strategis sebagai kota transit dan berpeluang untuk menjadi sentra produksi berbagai komoditi olahan yang berbahan baku komoditi pertanian dan kehutanan serta pertambangan.


BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL PROVINSI PAPUA

A.

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah

menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai,

masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan. Menjelang

timbulnya

krisis

ekonomi

pada

tahun

1997,

pembangunan ekonomi sesungguhnya sedang dalam optimisme yang tinggi sehubungan dengan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang pertama. Namun, berbagai upaya perwujudan sasaran pembangunan

praktis

terhenti

akibat

krisis

yang

melumpuhkan

perekonomian nasional. Rapuhnya perekonomian di negara-negara kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa pondasi ekonomi negaranegara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia belum kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurasan sumber daya alam daripada

peningkatan

dalam

produktivitas

perekonomian

secara

berkelanjutan. Dari krisis tersebut terangkat kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 70

karena itu, di samping rentan terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian seperti itu akan sulit berkembang jika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian dunia yang makin terbuka. Melalui pelaksanaan berbagai program penanganan krisis selama periode transisi politik, maka kondisi perekonomian nasional mulai membaik sejak tahun 2000 (terjadi recovery). Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator, seperti defisit anggaran negara turun dari 3,9 persen PDB pada tahun 1999/2000 menjadi 1,1 persen PDB pada tahun 2004, stok utang Pemerintah/PDB dapat ditekan di bawah 60 persen, dan cadangan devisa terus meningkat dalam empat tahun terakhir menjadi USD 35,4 miliar pada tahun 2004. Nilai tukar dapat distabilkan pada tingkat sekitar Rp9.000,00 per US $ 1 dan inflasi ditekan di angka sekitar 6,0 persen pada tahun 2004. Terkendalinya nilai tukar dan laju inflasi tersebut memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter untuk secara bertahap menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penurunan suku bunga SBI tersebut diikuti penurunan suku bunga simpanan perbankan secara signifikan, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan. Meskipun belum optimal, penurunan suku bunga itu telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan penyaluran kredit, terutama yang berjangka waktu relatif pendek. Di sektor riil, kondisi yang stabil tersebut memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk melakukan restrukturisasi keuangan secara internal. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro. Walaupun demikian, kinerja tersebut belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Hal tersebut karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan

dengan

tidak

kondusifnya

lingkungan

usaha,

yang


menyurutkan gairah investasi, di antaranya praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemahnya daya saing nasional, terutama dengan makin ketatnya persaingan ekonomi antarnegara. Lemahnya daya saing tersebut, juga diakibatkan

oleh

rendahnya

produktivitas

SDM

serta

rendahnya

penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh kuat ialah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari semua permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan dan ketahanan perekonomian

nasional,

yang

pada

gilirannya

dapat

mengurangi

kemandirian bangsa. Walaupun secara bertahap berkurang, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan nasional selama periode 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat telah menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Oleh karena itu, masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia selama ini bersifat multidimensi, karena bukan hanya

menyangkut

ukuran

pendapatan,

melainkan

karena

juga

kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 72

karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar

dari

pemerintah.

Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil, antara lain, (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah tersebut miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut. Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa belum dikembangkan secara optimal. Hal itu disebabkan, antara lain (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (4) berkembangnya pengelolaan

infrastruktur

pengembangan

kelembagaan usaha

yang

yang

berorientasi

berkelanjutan

belum pada dalam

perekonomian daerah; (5) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta,

lembaga

pemerintah

pusat,

nonpemerintah, provinsi,

dan

dan

masyarakat,

kabupaten/kota,

serta

antara

dalam

upaya

meningkatkan daya saing produk unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta


(8) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Selanjutnya,

dapat

dilihat

bahwa

kondisi

sosial

ekonomi

masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan. Berdasarkan

beberapa

kondisi

existing

yang

wujud

dalam

perekonomian nasional saat ini, maka pada dasarnya pembangunan perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini disebabkan karena meskipun pembangunan ekonomi nasional sampai saat ini telah menghasilkan berbagai kemajuan, tetapi masih jauh dari cita-citanya

untuk

mewujudkan

perekonomian

yang

tangguh

dan

menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan ekonomi antarnegara yang makin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 74

yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk

yang

bernilai

tambah

tinggi

dan

berdaya

saing

global.

Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengan tumbuhnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India, merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian nasional. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak. Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah tanah air dengan mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa, dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan regional. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, terutama di pulau Jawa, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 75

domestik yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat secara nasional. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu bangsa di

dalam

mengembangkan

potensi

dirinya

untuk

mewujudkan

kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan

kedaulatan

perekonomian

serta

mengurangi

ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. melalui pemahaman seperti ini, maka tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri. Dalam kaitan itulah, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tahun 2005-2025 adalah: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, dimana Visi ini dijabarkan dalam 8 (delapan) Misi pembangunan nasional, diantaranya adalah: “Mewujudkan Bangsa yang Berdaya

Saing”.

Misi

ini

diembang

dengan

mengedepankan

pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; embangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. Untuk mewujudkan Misi di atas, maka pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yakni Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai


masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: 1. Tercapainya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negaranegara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas

sumber

daya

manusia

Indonesia

ditandai

dengan

meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. 3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas

ekonomi

yang

dikelola

secara

efisien

sehingga

menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. 4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. 5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk

mewujudkan

tata

pemerintahan

yang

baik,

bersih,


berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang (periode 2005 – 2025) untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas diarahkan pada: 1. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas. Kebijakan ini perlu diwujudkan agar dapat dihasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan handal dalam percaturan persaingan global yang semakin tajam dalam era globalisasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa program prioritas, antara lain: (a) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; (b) Pembangunan pendidikan dan kesehatan; (c) pemberdayaan perempuan dan anak; dan (d) Pembangunan pemuda sebagai sumberdaya manusia potensil untuk menjadi pemimpin bangsa di masa datang. 2. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global. Hal ini diarahkan pada: (a) Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi

dan

berdaya

saing

global;

(b)

Perekonomian


dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya

penanggulangan

kemiskinan;

(c)

Kelembagaan

ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efisien dan efektif, serta transparan dan akuntabel; (d) adanya peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar; (e) Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara

efisien,

modern,

dan

berkelanjutan

serta

jasa-jasa

pelayanan yang efektif; (f) Pengembangan IPTEK untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global; (g) Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyakbanyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal; (h) Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik bagi para investor, baik investor domestik maupun asing; (i) Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional; (j) Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian

dalam

meningkatkan

arti

luas

kesejahteraan

dan

kelautan

petani

dan

dilakukan nelayan

untuk dengan


mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan; (k) Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah; (l) Jasa infrastruktur dan

keuangan

dikembangkan

sesuai

dengan

kebijakan

pengembangan ekonomi nasional agar mampu mendukung secara efektif

peningkatan

Perdagangan

luar

produksi negeri

dan

yang

daya lebih

saing

global;

(m)

menguntungkan

dan

mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi; (n) Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha; (o) Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi

dan

meningkatkan

citra

Indonesia,

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja; (p) Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat; (q) Sektor

keuangan

dikembangkan

agar

senantiasa

memiliki

kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor keuangan Indonesia; dan (r) Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. 3. Penguasaan,

Pengembangan,

dan

Pemanfaatan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.


4. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju. Kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk (a) menyediakan sarana dan prasarana

transportasi

untuk

pelayanan

distribusi

komoditi

perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan

telematika

masyarakat

pengguna

jasa;

dan

(d)

memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Oleh karena itu, peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta

lingkungan

pengembangan

dan

dikembangkan

wilayah

agar

tercapai

melalui

pendekatan

keseimbangan

dan

pemerataan pembangunan antar daerah. 5. Reformasi Hukum dan Birokrasi. Pembangunan hukum diarahkan untuk

mendukung

terwujudnya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,

terutama

menciptakan

dunia

kepastian

usaha

investasi,

dan

dunia

terutama

industri;

serta

penegakan

dan

perlindungan hukum. Kemudian pembangunan aparatur negara dilakukan

melalui

reformasi

birokrasi

untuk

meningkatkan

profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia dan akan meningkatkan partisipasi aktif Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 81

masyarakat dalam pembangunan, maka pembangunan ekonomi nasional perlu pula diarahkan pada: 1.

Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap

wilayah,

serta

memerhatikan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan dan daya dukung lingkungan; 2.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya (hinterland-nya);

3.

Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayahwilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain;

4.

Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah

kebijakan

pembangunan

yang

selama

ini

cenderung

berorientasi inward lookingmenjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga; 5.

Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional;

6.

Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;

7.

Percepatan

pembangunan

kota-kota

kecil

dan

menengah

ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat

menjalankan

perannya

sebagai

‘motor

penggerak’

pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya;


8.

Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan backward linkagesdari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’.

9.

Pembangunan agroindustri

perdesaan

padat

pekerja,

didorong terutama

melalui bagi

pengembangan kawasan

yang

berbasiskan pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; 10. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capitaldan human capitalyang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alam saja; 11. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan; 12. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; 13. Kapasitas

pemerintah

daerah

terus

dikembangkan

melalui

peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah; 14. Peningkatan kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 83

yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik; 15. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri; 16. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi

kolektif

para

anggotanya,

baik

produsen

maupun

konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 17. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar; dan 18. Penanggulangan

kemiskinan

diarahkan

pada

penghormatan,

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap

dengan

mengutamakan

prinsip

kesetaraan

dan

nondiskriminasi. Untuk efektifnya pelaksanaan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang (periode 2005-2025),

pelaksanaan

rencana pembangunan jangka panjang nasional selanjutnya dibagi dalam beberapa tahapan dengan masing-masing prioritasnya sebagai berikut 1. RPJM ke-1 (Tahun 2005 – 2009). Berdasarkan capaian pembangunan nasional pada periode sebelumnya, maka RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 2. RPJM ke-2 (Tahun 2010 – 2014). Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 84

sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. 3. RPJM ke-3 (Tahun 2015 – 2019). Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan

untuk

lebih

memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. 4. RPJM ke-4 (Tahun 2020 – 2024). Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI PAPUA Arah kebijakan pembangunan regional Provinsi Papua telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua, Tahun 2005-2025. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik

Indonesia.

Otonomi

Khusus

sendiri

adalah

kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 85

(Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 57 dan Tambahan Lembaran Negara Noomor 4843). Undang-undang

Otsus

yang

terdiri

dari

79

pasal

ini

mengatur

kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Otonomi khusus ini diberikan sebagai salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan meletakkan dasar

yang

kukuh

bagi

berbagai

upaya

yang

dilakukan

untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Provinsi Papua. Penerapan kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua didasari dengan Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua, dimana orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan pekerjaan,

untuk dan

mendapatkan

pembangunan

pekerjaan diarahkan

dalam

semua

bidang

sebesar-besarnya

untuk

memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur kampong dan pemberdayaan ekonomi. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya

alam

dilakukan

dengan

tetap

menghormati

hak-hak

masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan,

yang

pengaturannya

ditetapkan

dengan

Perdasus.

Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau

masyarakat

pemberdayaan

setempat

masyarakat

yang

adat

dilakukan

agar

dapat

dalam

kerangka

berperan

dalam

perekonomian seluas-luasnya. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat

adat

setempat.

Pemberian

kesempatan

berusaha

Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.


Pembangunan

ditujukan

untuk

menciptakan

kesejahteraan

masyarakat secara merata, adil, dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang, termasuk dalam hal kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang terus terjaga dan menjadi sumber berlangsungnya pembangunan. Untuk dapat menentukan rencana pembangunan atau arah yang dituju,

perlu dipertimbangkan secara seksama kemampuan

pelaksana pembangunan dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, sumber pendanaan, sumber daya alam, pengetahuan dan teknologi, dukungan sosial, politik, dan terutama pola pikir jangka panjang yang mampu

menjamin

keberlanjutan

kesejahteraan

masyarakat

dan

keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran umum wilayah Provinsi Papua yang ada, maka perlu diketahui terlebih dahulu berbagai permasalahan pembangunan yang hingga saat ini masih dihadapi sehingga berbagai isu strategis dapat ditentukan berdasarkan gambaran tersebut.

Selain itu,

berdasarkan gambaran umum juga dapat diketahui potensi-potensi di Provinsi Papua yang belum dikelola secara baik dan menjadi peluang untuk dikelola secara berkelanjutan, serta berbagai kelemahan dan tantangan lainnya yang harus diantisipasi dan dicari pemecahannya. Kesemuanya itu harus dikemas dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah), nasional, maupun global. Beberapa permasalahan mendasar yang menghambat pelaksanaan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua selama ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Persebaran penduduk di Provinsi Papua yang tidak merata. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan khususnya

dalam

kegiatan hal

pembangunan

penyediaan

sarana

secara dan

merata, prasarana

pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih, perumahan, maupun akses pada transportasi, pasar, dan bentuk pemberdayaan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 87

masyarakat lainnya. Selain itu, tingginya angka pertumbuhan penduduk lebih didorong oleh tingginya jumlah migran dari luar Papua, serta semakin terdesaknya jumlah penduduk asli Papua dibandingkan dengan jumlah penduduk migran yang dapat pula berpotensi untuk menimbulkan konflik; 2. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan masih belum meratanya penyediaan pelayanan pendidikan, masih rendahnya

budaya

sekolah

serta

masih

adanya

berbagai

keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini. 3. Pelayanan

kesehatan

belum

sepenuhnya

menjangkau

masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, sehingga

beberapa

indikator

rendahnya

derajat

kesehatan

masyarakat masih senantiasa terlihat saat ini, seperti angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih cukup tinggi, rendahnya

angka

harapan

hidup

masyarakat,

tingginya

kesenjangan tingkat pelayanan kesehatan antar wilayah, tingginya angka balita dengan gizi buruk, dan sebagainya; 4. Keterbatasan

ketersediaan

infrastruktur

dasar,

utamanya

transportasi, air bersih, telekomunikasi dan listrik. 5. Pola makan nasional yang didasarkan pada beras telah menyebabkan pola makan masyarakat Papua juga berubah. Pada awalnya, masyarakat Papua sangat tergantung pada ketersediaan sagu maupun hasil pertanian tanaman pangan lokal lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya, namun sekarang berubah pada ketergantungan beras. Oleh karena itu, Pemerintah Papua menghadapi

dua

tantangan

yaitu

kemampuan

mencukupi

kebutuhan pangan beras dan mengembalikan pola diversifikasi pangan. 6. Keterbatasan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

yang

cenderung

menyebabkan

adanya

kerusakan lingkungan hidup dan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebih. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa, antara Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 88

lain: (a) masih rendahnya pemahaman pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai sebuah fungsi ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia; (b) masih rendahnya pengetahuan dan teknologi pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan; dan (c) Pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah, terlebih dalam era otonomi daerah, semakin memicu cepatnya eksploitasi sumber daya alam. 7. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih sangat rendah dan dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, baik antar wilayah maupun antar pelaku ekonomi. 8. Kelembagaan ekonomi belum berkembang, di mana

sistem

perbankan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dapat menjawab kebutuhan

masyarakat

untuk

menggunakan

fasilitas

dana

pinjaman bank untuk mendukung usaha ekonomi lokal; 9. Letak geografis Papua yang sulit dan terlalu luas menyebabkan jaringan infastuktur tidak memadai untuk menuju pada sentrasentra produksi kegiatan usaha masyarakat khususnya di sektor pertanian dan kelautan; 10. Kualitas sumberdaya manusia Papua masih sangat rendah dan belum mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar Papua. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka masyarakat Papua akan tertinggal dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan. Secara eksternal, masalah tersebut dihadapkan pada situasi di mana persaingan ekonomi antar pulau dan antar negara makin tajam akibat semakin pesat dan derasnya arus globalisasi. Untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi, sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pemerintah Provinsi Papua senantiasa berupaya mengarahkan aktivitas pembangunan daerah ini pada pencapaian Visi, Misi dan tujuan-tujuan pembangunan daerah ini. Adapun Visi Pembangunan Daerah Provinsi Papua yang tertuang dalam RPJPD, Tahun 2005-2025 adalah: “ Papua yang Mandiri Secara Sosial, Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 89

Budaya, Ekonomi dan Politik”. Berdasarkan Visi ini, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya arah kebijakan pembangunan daerah ini selama perioder 2005-2025 tersebut difkuskan pada upaya untuk mewujudkan Papua yang Mandiri dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Visi tersebut memberi pesan yang jelas bahwa berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di masa lalu dan masa datang akan terpecahkan manakala kemandirian secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terwujud yang pada akhirnya akan menghantarkan pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusunlah beberapa Misi pembangunan daerah ini, antara lain: “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah”.

Misi ini dijalankan untuk mewujudkan

peningkatan pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakatPapua yang berbasis pada kekuatan lokal; peningkatan pembangunan

infrastruktur

yang

membantu memenuhi kecukupan

kebutuhan secara lokal; pemenuhan kebutuhan berbasis aset alam lokal secara berkelanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan wilayah yang dirancang berdasarkan daya dukung serta peruntukan ruang yang telah disepakati bersama; tercapainya peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; pengelolaan

aset

alam

secara

mandiri,

berkelanjutan

dan

bertanggungjawab. Kemudian untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan pula sasaran pembangunan daerahnya dalam jangka panjang, khususnya di bidang ekonomi, yakni: “Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah”. Kemandirian ekonomi adalah suatu kondisi tercapainya peningkatan dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara simultan dan berkelanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka peningkatan

kualitas

hidup

mereka,

melalui

peningkatan

peran

masyarakat dalam pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggung jawab, penguatan kecukupan pemenuhan kebutuhan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 90

lokal, penciptaan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan alternatif; peningkatan akses terhadap kebutuhan hidup; peningkatan kesempatan mengaktualisasikan diri sesuai bakat dan minatnya.; pembangunan yang tersebar dan setara melalui keterpaduan antar sektor pembangunan dan investasi

berbasis

kampung.

Oleh

karena

itu,

arah

kebijakan

pembangunan jangka panjang daerah ini dalam bidang ekonomi difokuskan pada: 1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada prinsip-prinsip pelestarian

pembangunan

lingkungan,

berkelanjutan,

manfaat

dan

peningkatan

kesetaraan

dengan

memperhatikan arahan rencana tata ruang wilayah. 2. Pembangunan

Perekonomian dengan Menyiapkan Sarana dan

Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah; 3. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang senantiasa meningkat secara kuantitas dan berkualitas; 4. Pengelolaan

dan

Pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

yang

Berkelanjutan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan adanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam daerah ini secara arif berdasarkan kearifan lokal guna menciptakan pelaksanaan percepatan pembangunan secara berkelanjutan. 5. Pengembangan Wilayah. Ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dengan tetap

dalam kerangka

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah ini dapat dilihat pada beberapa indikator, antara lain: a. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh di seluruh wilayah papua yang berbasiskan ekonomi lokal yang mandiri. b. terbangunnya

ekonomi

lokal

di

tingkat

kampung

yang

memanfaatkan Aset Alamsecara berkelanjutan dan berbasis peran aktif masyarakat adat. c. terbangunnya infrastruktur ekonomi dan pasar yang mendorong berkembangnya sektor riil Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ek. Daerah Page 91

d. tersedianya

infrastruktur

skala

kampung

(termasuk

energi,

transportasi, komunikasi) secara merata di semua kampung di seluruh Papua, untuk memampukan masyarakat mengakses dan meningkatkan manfaat kebutuhan hidupnya secara efisien dan berwawasan lingkungan; e. meningkatnya sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis: kawasan tumbuh cepat, pusat-pusat permukiman masyarakat lokal, kawasan perbatasan dan sekitarnya dalam sistem pengembangan wilayah terpadu sebagai

kesatuan

memperhatikan

sosial,

potensi,

ekonomi

dan

karakteristik

budaya

dengan

daya

dukung

dan

lingkungan; f. terwujudnya tata ruang wilayah yang mampu mengakomodasikan berbagai

kepentingan

bagi

pengembangan wilayah secara

terpadu, sinergi dengan melibatkan semua komponen (stake holder) sesuai kondisi dan potensi wilayah; g. berkembangnya

investasi

dan

bertumbuhnya

sentra-sentra

produksi komoditi unggulan daerah h. terlaksananya perlindungan sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaragaman hayati, dengan terbentuknya aturan hukum yang mengatur serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat; dan i. peningkatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan (hutan dan non hutan). Oleh karena itu, pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Papua selanjutnya dibagi dalam beberapa tahapan dengan masing-masing prioritasnya, yakni: 1. Prioritas Pembangunan Tahap I (Tahun 2006 – 2011), yakni Meningkatkan

Kesejahteraan,

Pelayanan

Dasar

dan

Pengembangan Infrastruktur;


2. Prioritas Pembangungan Tahap II (Tahun 2012 – 2016), yakni Memantapkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Dan Penguatan Daya Saing Lokal Yang Berkelanjutan; 3. Prioritas Pembangunan Tahap III (Tahun 2017 – 2021), yakni Memantapkan

Pembangunan

Yang

Didukung

Sdm

Yang

Berkualitas Dan Kemapanan Di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan; 4. Prioritas Pembangunan Tahap IV (Tahun 2022 – 2025), yakni Mewujudkan Masyarakat Papua Yang Mandiri Di Segala Bidang Dalam Tata Kehidupan Yang Harmonis Selaras Dengan Alam.


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

A. VISI DAN MISI Berdasarkan tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan adanya faktor-faktor lingkungan strategis yang muncul, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jayapura yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007 – 2025 adalah: “TERWUJUDNYA MANUSIA JAYAPURA YANG TERDEPAN DI PAPUA”. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan tersebut, maka disusunlah beberapa Misi Pembangunan sebagai berikut: Mewujudkan

Masyarakat

Yang

Mandiri

dan

Berkualitas

serta

Bermartabat, yaitu mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat dan menjamin seluas-luasnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan; berwawasan gender serta didukung oleh kemitraan dengan berbagai Stakeholder. Mewujudkan Terbukanya Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha, yaitu Pemenuhan hak atas pekerjaaan yang layak bagi seluruh masyarakat, meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja

dan

kesempatan mengembangkan usaha melalui langkah terpadu untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan peningkatan investasi yang padat kerja, pengembangan usaha, peningkatan akses terhadap permodalan, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar, serta meningkatkan kemampuan pekerja, melindungi pekerja dan meningkatkan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 94

Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum, Demokratis, Partisipatif,

Damai, serta

yaitu menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen,

tidak diskriminatif, mengabdi pada kepentingan masyarakat luas, serta meneruskan konsolidasi demokrasi bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik agar demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partisipatif menjadi pola baku yang perlu diterapkan dalam semua tahapan pembangunan, sehingga kualitas pembangunan menjadi lebih bermakna bagi masyarakat. Mewujudkan

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Publik

adalah

mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan akuntabilitas publik dan transparansi bagi semua. Mendorong terwujudnya aparatur yang berkualitas, mandiri dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terjaganya kelestarian alam dan Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumberdaya alam diarahkan untuk kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam harus seimbang untuk menjamin keberlanjutan, yaitu keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, adalah mendorong proses-proses keberpihakan kebijakan-kebijakan yang sensitive pada kegiatan antar perempuan dan laki-laki.


B. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN JAYAPURA , TAHUN 2007-2025 Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Jayapura dalam jangka panjang, maka sangat dibutuhkan adanya peningkatan kualitas fisik maupun non fisik, termasuk kemampuan ekonomi, untuk tumbuh dengan laju yang cukup tinggi dan berkembang secara berkualitas, menyeluruh, berkelanjutan, dan mampu membuka keterisolasian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, dan berdaya saing tinggi yang didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

didalam

mengembangkan

sumberdaya-sumberdaya

pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan bermartabat dengan memelihara dan mempertahankan kehidupan demokratis,

damai

dan

partisipatif

serta

mendorong

terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas publik (good governance). Dalam kaitan itulah,

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2007-2025 yang telah diformulasi dalam RPJPD adalah “Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkualitas didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, terbukanya isolasi daerah, didukung oleh sarana prasarana yang memadai, kehidupan masyarakat yang demokratis, damai dan partisipatif serta terwujudnya transparansi dan akutanbilitas publik, Berwawasan Gender dan Kelestrian Lingkungan Hidup.

C. ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DALAM JANGKA PANJANG (TAHUN 2007-2025) Untuk mewujudkan visi Kabupaten Jayapura, maka masyarakat dan pemerintah

Kabupaten

Jayapura

harus

mandiri,

berkualitas

dan

bermartabat. Masyarakat yang Mandiri adalah masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan prakarsa dan kemampuan serta kekuatan yang dimiliki, namun demikian bukan berarti tanpa ada interrelasi dengan daerah lain. Justru kemitraan global harus ditingkatkan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 96

untuk mandiri secara berkualitas dan bermartabat. Kemudian masyarakat yang Berkualitas

tidak terlepas dari adanya peningkatan taraf hidup

penduduk yang berarti pula tidak terlepas dari adanya peningkatan kualitas manusianya. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar dalam pembangunan kualitas manusia adalah bagaimana masyarakat dapat hidup sehat, berusia panjang, memperoleh pendidikan yang memadai sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta menikmati standart hidup layak. Selanjutnya, masyarakat yang Bermartabat

mengandung prinsip

manusiawi, hak-hak sebagai manusia dihargai sebagaimana masyarakat lainnya yang terbebas dari belenggu kemiskinan, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

Selain itu, harus pula berwawasan

gender yang mengandung pengertian bahwa pembangunan memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap gender yang

merugikan karena

adanya ketidakseimbangan perhatian pembangunan terhadap perempuan dibanding laki-laki. Untuk membangun kemandirian, maka tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, serta berwawasan lingkungan. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Jayapura yang Mandiri, Berkualitas dan Bermartabat, maka program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Jayapura dalam jangka panjang (tahun 2007-2025) harus lebih fokus pada arah pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPD Kabupaten Jayapura, tahun 2007-2025. Adapun arah pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jayapura dalam jangka panjang adalah Mewujudkan Terbukanya Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha. Untuk mewujudkan arah pembangunan yang ingin dicapai melalui pembangunan bidang ekonomi, maka perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi daerah ini dalam jangka panjang harus difokuskan pada upaya Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 97

untuk: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah. Langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Jayapura, perlu disiasati secara serius demi kemajuan daerah, sehingga pembangunan di bidang ekonomi dan wilayah diarahkan untuk: 1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang kontinu dan stabil, maka pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jayapura dalam jangka panjang diarahkan pada upaya: a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah (lebih dari 8%/tahun) secara berkelanjutan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan fasilitas yang menarik, mendorong penanaman modal asing dan swasta nasional bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah

dan

mengembangkan

kapasitas

infrastruktur fisik pendukung; b. Mendorong penanaman investasi swasta nasional dan asing di bidang usaha berbasis pertanian mencakup tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan – kelautan dengan pola inti plasma dengan mengembangkan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk industri olahan; c. Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu berbasis industri pertanian (ahroindustri) yang berorientasi ekspor; d. Mengembangkan pariwisata sebagai sektor ekonomi andalan Kabupaten Jayapura dengan membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung dan promosi pasar secara intensif berdaya tarik tinggi; e. Memperjuangkan

hak-hak

atas

pembagian

pengelolaan

sumberdaya alam yang lebih proporsional.


2. Pemerataan dan Peningkatan Pendapatan Perkapita Ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia, merupakan faktor utama rendahnya pendapatan masyarakat. Untuk mencapai peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka arah pembangunan ditujukan pada: a. Menetapkan

kebijakan

pasar

kerja

yang

diarahkan

untuk

penciptaan lapangan kerja baru formal dan non-formal b. Mengembangkan usaha rakyat di bidang pertanian tanaman pangan,

hortikultura,

tanaman

perkebunan,

peternakan,

kehutanan, perikanan rakyat, dan pertambangan rakyat dengan skala usaha secara komersil. c. Menyediakan pasar bagi produk-produk pertanian masyarakat dalam bentuk industri pengolahan hasil dan fasilitas ekspor 3. Penciptaan Struktur Perekonomian yang Kokoh Pemerintah dituntut berperan efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan ekonomi, sehingga untuk menciptakan struktur perekonomian Kabupaten Jayapura yang kokoh maka arah pembangunan ditujukan pada: a. Memperkuat

struktur

perekonomian

dengan

mengarahkan

pembangunan ekonomi ke sektor industri berbasis sumberdaya alam (pertanian dalam arti luas, perikanan kelautan dan pertambangan) yang menghasilkan produk-produk efisien, modern dan berkelanjutan sehingga terwujud ketahanan ekonomi yang kokoh b. Mengembangkan IPTEK untuk mendukung sistem produksi, mengembangkan penelitian dan daya cipta untuk mendapatkan pengakuan atas Hak Cipta (HAKI) atas produk barang dan jasa c. Memperkuat dan mengembangkan lembaga keuangan daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah dan tahan terhadap kemungkinan krisis moneter.


4. Memacu Pertumbuhan Sentra-Sentra Produksi Pembangunan Wilayah di Kabupaten Jayapura terbagi atas daerah atau kawasan spesifik menurut potensi dan keunggulan komparatif berdasarkan potensi sumberdaya alam dan potensi geografis yang dapat diunggulkan secara kompetitif apabila dikembangkan secara baik. Untuk memacu pertumbuhan sentra-sentra produksi maka pembangunan diarahkan pada: a. Memetakan dan mengembangkan wilayah Kabupaten Jayapura kedalam beberapa sentra produksi komoditi berbasis keunggulan komparatif berdasarkan potensi SDA dan geografis b. Membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung perkembangan sentra-sentra produksi komoditi unggulan menjadi kawasan andalan tiap daerah c. Menetapkan

regulasi

pengelolaan

sentra

produksi

untuk

menciptakan efisiensi dalam usaha perekonomian daerah. 5. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Pasar Kesulitan dan pengembangan perekonomian daerah disebabkan belum tersedia dan memadainya infrastruktur ekonomi dan pasar yang layak

dan

mudah

aksesnya.

Untuk

memperlancaran

kegiatan

perekonomian daerah maka pembangunan diarahkan untuk: a. Mengembangkan jasa infrstruktur dan keuangan sesuai kebijakan ekonomi nasional dan daerah yang mendukung efektifitas peningkatan produksi dan daya saing daerah secara nasional dan global b. Mengembangkan pusat informasi pasar yang mendukung arus ekspor-impor produk yang menguntungkan daerah dan kemajuan masyarakat c. Melakukan proteksi dan menerbitkan regulasi proteksi produk unggulan spesifik daerah untuk kepentingan usaha penduduk lokal. d. Mengupayakan hak paten dan sertifikasi produk-produk komoditi organik untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 100

6. Membangun Moda Transportasi Terpadu Salah satu faktor ekonomi biaya tinggi adalah tingginya biaya transportasi di Kabupaten Jayapura.

Untuk mendukung dan memacu

perkembangan ekonomi yang layak secara ekonomi maka arah pembangunan ditujukan pada: a. Membangun jalan angkutan darat antar distrik dalam jaringan transportasi terpadu. b. Membangun pelabuhan ekspor dan peti kemas di Depapre sebagai pelabuhan ekspor-impor produk di Papua, c. Mengembangkan bandar udara Sentani sebaga Bandar Udara strategis untuk kepentingan mobilitas manusia barang dan jasa Keluar masuk Papua. 7. Pemberdayaan Distrik dan Kampung Pemberdayaan Distrik pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan distrik sebagai ujung tombak pelayanan publik, pusat pengembangan ekonomi dan perikehidupan masyarakat serta merupakan langkah strategis dalam peningkatan pelayanan pemerintah.

Dengan distrik

sebagai basis pelayananan maka pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat sehingga memahami dengan jelas kebutuhan dan kapasitas masyarakat untuk diberdayakan.

Pemberdayaan Distrik selain untuk

memandirikan distrik juga sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi distrik sebagai pusat kegiatan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan perikehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perekonomian

masyarakat lokal maka pembangunan diarahkan pada: a. Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada distrik sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga nantinya distrik menjadi pusat pengembangan ekonomi dan perikehidupan masyarakat secara berkelanjutan b. Membangun dan mengembangkan infrstruktur ekonomi di distrik


c. Mengalokasikan dana pembangunan (dalam bentuk Hibah) kepada distrik untuk tujuan pemberdayaan perikehidupan masyarakat di kampung-kampung. d. Memandirikan dan Memacu perkembangan kampung melalui kebijakan Pemberdayaan Kampung sebagai upaya penerapan Otonomi kampung dan amanat Otonomi Khusus yang disertai dengan pengalokasian Dana Kampung. e. Mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi di semua distrik. 8. Membangun Prasarana dan Sarana Pendukung Perekonomian dan Pengembangan wilayah Prasarana dan sarana fisik wilayah merupakan prasyarat bagi penanaman modal dan investasi di suatu daerah. Hal ini selain untuk menarik investor ke Kabupaten Jayapura juga memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah.

Kabupaten

Jayapura masih sangat minim dalam prasarana dan sarana pendukung pembangunan ekonomi daerah.

Untuk mendukung pertumbuhan

dan

kemajuan perekonomian daerah maka pembangunan diarahkan pada: a. Membangun pembangkit listrik berbasis sumberdaya murah di seluruh wilayah (PLTA, PLTG, PLTMH) dengan jumlah daya yang memadai b. Membangun jaringan transportasi darat untuk memudahkan akses ke pusat produksi, pasar dan pelabuhan ekspor c.

Mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi pendukung perekonomian daerah

d. Membangun jaringan instalasi dan suplai air bersih yang cukup dan memadai secara berkelanjutan e. Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana untuk menciptakan lingkungan modern, asri dan berbudaya lokal serta senantiasa memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. f.

Membangun kawasan industri di beberapa wilayah yang didahului dengan study kelayakan.


BAB VI ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Untuk mencermati perkembangan dinamika kondisi perekonomian Kabupaten Jayapura secara historis dan berdasarkan kondisi existing saat ini, maka diperlukan adanya analisis terhadap kondisi indikatorindikator utama perekonomian Kabupaten Jayapura. Analisis

tersebut

menyangkut indikator-indikator makro maupun mikro ekonomi yang berhubungan

dengan hasil evaluasi kondisi perekonomian Kabupaten

Jayapura.

A. ANALISIS SWOT PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN JAYAPURA Analisis SWOT pembangunan sektor-sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jayapura diarahkan pada analisis masing-masing sektor ekonomi pembentuk PDRB (Product Domestic Regional Bruto) daerah ini yang terdiri dari 9 (sembilan) sektor ekonomi, yakni sektor: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air bersih; (5) konstruksi atau bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (jasajasa). Secara umum terlihat bahwa total PDRB pada tahun

2009

(atas

dasar

harga

Kabupaten Jayapura

konstan 2000) mencapai

Rp. 793.496,68 (dalam juta Rp.) dan pada tahun 2013 Rp.1.201.467,61 (dalam juta Rp.) atau meningkat Rp. 407.970,93 (dalam juta Rp.). Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling besar kontribusinya selama periode 2009-2013, yakni rerata mencapai 30,57%.

Sektor

lainnya


yang

juga

signifikan menopang kenaikkan PDRB daerah ini selama

periode 2009-2013 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rerata kontribusi sebesar 16,92%; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rerata kontribusi mencapai 11,96%. Adanya dominasi kontribusi ketiga sektor ekonomi tersebut telah menyebabkan peran sektoral

ketiganya terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten

Jayapura menjadi sangat strategis selama ini. Apalagi jika ditunjang dengan perkembangan sektor industri pengolahan, utamanya industri pengolah komoditi pertanian (agroindustri) skala kecil dan menengah, yang masih relatif kecil kontribusinya selama ini. Secara umum, hasil analisis SWOT sektoral PDRB dilihat dari keterkaitannya

dengan

berbagai

aspek

perekonomian

daerah

di

Kabupaten Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut: Identifikasi Kekuatan a. Adanya dominasi

3 (tiga) sektor

ekonomi utama dalam

pembentukan PDRB, yakni sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. b. Banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di ketiga sektor ekonomi

tersebut

telah

mendorong

peningkatan

aktivitas

perekonomian Kabupaten Jayapura saat ini. c. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB yang berada pada posisi terbesar kedua serta meningkat selama periode 2009-2013 karena adanya posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Jayapura sebagai pintu gerbang di Provinsi Papu dengan

keberadaan

Bandara

Sentani.

Terlebih

lagi

jika

pembangunan dan operasionalisasi pelabuhan peti kemas Depapre telah berjalan. d. Kabupaten Jayapura mempunyai cukup banyak potensi ekonomi, utamanya yang berbasis sumberdaya alam, termasuk potensi pariwisata, baik wisata alam, peninggalan sejarah maupun budaya.


e. Tersedia jumlah UMKM yang cukup banyak untuk menggerakkan perekonomian makro daerah ini, yakni mencapai 4.420 unit usaha. Dimana jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk, utamanya di Distrik Sentani, Sentani Timur dan Distrik Waibu. f.

Memiliki

beberapa

komoditi

unggulan dari sektor pertanian,

seperti kakao, kelapa, ubi, sapi, babi, ikan nila, ikan lele.

Identifikasi Kelemahan a. Masih tingginya dependency ratio yang

menunjukkan

tingginya

ketergantungan penduduk kurang produktif terhadap penduduk produktif. b. Perkembangan sektor dominan sangat sensistif bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Jayapura, termasuk kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. c. Disparitas yang besar terjadi antar distrik dan antar wilayah pembangunan (WP); d. Investasi yang rendah di Kabupaten Jayapura disebabkan oleh tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah; e. Produktivitas sektor pertanian sebagai sektor unggulan belum optimal yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, seperti industri pengolahan, pengairan, serta jalan dan jembatan yang menghubungkan antara sentra produksi dengan pasar; f. Keterbatasan

infrastruktur

untuk

mendukung

aktivitas

pembangunan ekonomi daerah; g. Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi dan wilayah yang sangat luas memberikan tantangan khusus dalam pembuatan program pembangunan di Kabupaten Jayapura. Kepadatan populasi daerah ini hanya mencapai 12,30 jiwa/km2, jauh lebih rendah dari rata-rata kepadatan populasi nasional sebesar 124 jiwa/km2. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 105

h. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Jayapura yang pada umumnya bergelombang, berbukit dan lereng yang relatif terjal menyebabkan pola perkembangan kegiatan wilayah yang terpusat atau tidak ekspansif, tetapi tersebar secara sporadis (cluster). Hal ini mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur karena jauhnya jarak daerah-daerah yang dihubungkan dan adanya kendala fisik dalam konstruksi jalannya i.

Wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat sulit terjangkau serta penyebaran penduduk yang sangat luas, termasuk di daerah-daerah pelosok dan terpencil.

j.

Kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang masih rendah.

Identifikasi Peluang a. Meningkatnya arus investasi pada sektor unggulan, utamanya investasi skalan kecil dan menengah di sektor perdagangan, hotel, dan restoran (rumah/warung makan). b. Meningkatnya kesempatan kerja. c. Sebagian besar investasi adalah investasi di sektor

tersier,

utamanya di sektor jasa transportasi, jasa perdagangan, hotel dan rumah makan (warung makan). d. Kabupaten

Jayapura

memiliki

sumberdaya hayati yang

sangat

kondisi

iklim,

mendukung

lahan

dan

pengembangan

usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan,

hortikultura,

perkebunan, peternakan, perikanan

dan

kehutanan. e. Keragaman sosial ekonomi menjadi market share yang potensial. f. Tersedia potensi untuk mengembangkan perdagangan dan Industri kreatif maupun industri pengolahan dan pariwisata. g. Tersedia sumberdaya untuk berbagai bidang industri, utamanya agroindustri agrowisata. h. Posisi strategis wilayah Kabupaten Jayapura sebagai pintu gerbang arus barang dan manusia yang masuk dan keluar dari Papua. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 106

Identifikasi Ancaman a. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. b. Keterbukaan pasar dan adanya persaingan bebas dalam era globalisasi, terlebih lagi setelah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku, menyebabkan semakin bebas beragamnya produk yang masuk ke dalam pasar lokal.

B.

FORMULASI STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN HASIL ANALISIS SWOT Strategi Kekuatan terhadap Peluang (Strategi SO) a. Deregulasi

kebijakan

dan

peraturan

yang

terkait

dengan

penanaman modal asing maupun modal dalam negeri; b. Peningkatan

pola

kemitraan

antara

industri

kecil

dan

menegah dengan industri besar di sektor ekonomi yang lebih luas c. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi pada sektor-sektor unggulan dan sektor potensil. d. Pengolahan komoditi-komoditi unggulan daerah yang berbasis pertanian melalui agroindustri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah (value added) serta kesempatan kerja. Strategi Kelemahan terhadap Peluang (Strategi WO) a. Pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk guna menekan tingginya dependency ratio, utamanya di Distrik Sentani. b. Penciptaan

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi

baru

dan

menyebarkan pada masing-masing wilayah pembangunan. c. Mendorong peningkatan investasi lokal dan domestik pada skala kecil dan menengah; d. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perluasan variasi produk turunannya; e. Mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan penyebarannya

pada

masing-masing

distrik

dan

wilayah

pembangunan; Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 107

f. Peningkatan kapasitas penduduk produktif

untuk menopang

penduduk kurang produktif. g. Peningkatan kuantitas dan kualitas serta kemampuan SDM. yang bekerja pada sektor-sektor ekonomi. Strategi Kekuatan terhadap Ancaman (Strategi ST) a. Peninjauan kembali pengalihan fungsi lahan sesuai dengan kebijakan RTRW. b. Pemberdayaan tenaga kerja dan pengusaha lokal dengan adanya penanaman modal baru, baik PMDN maupun PMA.

Strategi Kelemahan terhadap Ancaman (Strategi WT) a. Meningkatkan kerja

kemampuan

agar memiliki

tenaga kerja dan

calon

tenaga

spesifikasi pengetahuan dan keterampilan

(kompetensi) sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan. b. Meningkatkan permberdayaan sektor-sektor unggulan dengan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukkannya.


Tabel 6. 1 Hasil Analisis SWOT Sektor-Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Kabupaten Jayapura SEKTOR EKONOMI

Pertanian

Kekuatan INTERNAL  Ketersediaan lahan masih memungkinkan untuk budi daya Pertanian  Ketersedian Tenaga Kerja  Dekat dengan Pasar Lokal dan Wilayah Sekitar  Kondisi lingkungan (Iklim) yang cocok untuk budidaya berbagai tanaman.  Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah untuk mengelola dan mengembangkan usaha di sektor pertanian;  Ketersediaan Bandara Sentani dan Pelabuhan Laut (kebijakan Tol Laut)

Kelemahan INTERNAL  Ketidakstabilan harga Jual komoditas  Ketidakstabilan harga Input produksi (Pupuk/Bibit/ Festisida)  Diversifikasi komoditas masih rendah  Kuatnya pengaruh ketidakstabilan iklim/cuaca terhadap kinerja produksi  Rendahnya kualitas dan perawatan infrastruktur pertanian  Kurangnya infrastruktur dasar, utamanya irigasi, serta jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar.

Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah

Peluang

Tantangan

EKSTERNAL  Ancaman krisis pangan menyebabkan permintaan produk pertanian tinggi;  Pertambahan jumlah penduduk luar Kabupaten Jayapura, utamanya Kota Jayapura, berdampak terhadap permintaan produk pertanian;  Adanya pasar bebas ASEAN (MEA);  Menyusutnya lahan pertanian di luar wilayah Kab. Jayapura  Komitmen pemerintah pusat (MP3I) dan Provinsi Papua cukup kuat untuk mendorong perkembangan produksi pertanian.

EKTERNAL  Membajirnya barang pertanian Impor  Tingginya persaingan pasokan produk pertanian Impor ke pasar lokal, regional dan nasional;  Tertekannya aktivitas pemasaran produkproduk pertanian di pasar-pasar tradisional, termasuk di pasar Phaara.

Page 109

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

 Komoditas tambang dan penggalian memiliki nilai jual tinggi  Permintaan produk penggalian meningkat sejalan dengan perkembangan sektor properti dan infrastruktur  Kedekatan pemasaran produk dengan akses pasar

 Potensinya semakin  menurun (tidak terbarukan)  Eksploitasi semakin terbatas karena terkait pengendalian lingkungan dan status kawasan dalam RTRW

 Dekat dengan pasar  Permintaan pasar eksternal terus meningkat

 Tingginya tingkat persaingan pasar produk antar wilayah  Permintaan semakin kritis terhadap kualitas produk  Biaya logistik dan transportasi yang cenderung meningkat

 Kemampuan pasar lokal  menopang permintaan terus meningkat  Biaya input relatif rendah  Ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lahan masih mencukupi;  Kestabilan politik, keamanan dan ekonomi

 Variasi produk yang kurang berkembang  Harga bahan baku kurang stabil  Masih rendahnya akumulasi permodalan dan teknologi  Eksternalitas kondisi cuaca mempengaruhi kinerja produksi  Masih rendahnya inovasi  Dukungan infrastruktur masih terbatas

 Permintaan eksternal (Regional/Nasional/Intern asional meningkat secara dinamis  Kesepakatankesepakatan perdagangan dapat dijadikan peluang mengakses pasar internasional  Meningkatnya insentif pemerintah pusat dan regional terhadap sektor industri, seperti revitalisasi mesin TPT.

 Ketidakstabilan harga bahan baku kandungan impor (import content)  Persaingan semakin ketat sejalan dengan liberalisasi perdagangan global dan regional, seperti kawasan ASEAN.  Konsumen semakin kritis terhadap kualitas dan keamanan produk  Ketidakstabilan kurs dan harga energi (BBM) di pasar dunia  Biaya logistik dan transportasi yang cenderung meningkat.


Page 110

Listrik, Gas dan Air Bersih

Bangunan/ Konstruksi

 Permintaan lokal cenderung Meningkat  Perkembangan sektorsektor bisnis mendorong kenaikkan permintaan  Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih masuk ke dalam indikator pembangunan dan berhubungan dengan infrastruktur strategis

 Terkait erat denan Pembiayaan pemerintah  Membutuhkan Investasi besar  Keterlibatan swasta masih minim

 Sinergi dengan program ketahanan energi pemerintah pusat

 Permintaan meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi  Luas lahan yang melimpah  Dukungan sektor keuangan dan perbankan kuat terhadap sektor bangunan dan konstruksi  Perkembangan sektor industri dan perdagangan mendorong aktivitas sektor bangunan dan konstruksi .

 Mensinergikannya dengan RTRW  Dukungan infrastruktur pendukung masih rendah.

 Letak strategis Kabupaten Jayapura sebagai pintu gerbang Papua, utamanya wilayah Mamta, mendorong permintaan sektoral bangunan dan konstruksi (terkait mobilitas dan tempat tinggal penduduk);  Tingginya arus migrasi penduduk ( pencari kerja dan melanjutkan pendidikan) yang masuk ke Kabupaten Jayapura.


 Perkembangan sektor ekonomi Kabupaten Jayapura berdampak terhadap pengendalian potensi sumber daya air  Peningkatan aktivitas ekonomi di setiap sektor membutuhkan energi listrik dan air bersih yang semakin meningkat.  Harga bahan baku bangunan dan konstruksi cenderung meningkat dan kurang stabil.

Page 111

Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Pengangkutan dan Komunikasi

 Sektor PHR terkait dinamis dengan perkembangan sektor yang lain  Perkembangannya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat  Kabupaten Jayapura potensial berkembang menjadi kawasan wisata alam dan budaya  Perkembangan usaha restoran (warung/rumah makan) potensial karena sebagai kota jasa.

 Lama tinggal wisatawan masih rendah  Daya dukung infrastruktur pasar tradisional yang masih rendah  Meningkatkan konsistensi terhadap RTRW  Kualitas infrastruktur yang masih minim

 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan penduduk dan pendapatan perkapita  Sub sektor pengangkutan meningkat sejalan dengan perbaikan sarana infrastruktur  Permintaan terus meningkat

 Perbaikan infrastruktur masih lambat.


 Peluang kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jayapura cukup besar.  Dampak perubahan kesejahteraan wilayah sekitar berdampak positif terhadap perkembangan sektor PHR di Kabupaten Jayapura  Investasi di bidang PHR yang berkembang pesat di Papua berdampak kepada investasi PHR di Kabupaten Jayapura  Keberadaan Bandara Sentani mendorong Kota Sentani sebagai kota transit.  Peningkatan arus migrasi  Mobilitas penduduk dari luar ke Kabupaten Jayapura meningkat  Perkembangan sub sektor komunikasi pesat secara nasional dan regional  Adanya peluang investasi secara nasional dan regional yang pesat saat ini.

 Tingkat inflasi regional berdampak terhadap daya beli lokal

 Potensi ketidakstabilan harga bahan bakar minyak  Biaya logistik yang cenderung naik

Page 112

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Jasa-jasa

 Perkembangan sektor keuangan, persewaan dan jasa terkait dengan perkembangan sektor lainnya  Kebutuhan modal dan jasa sektoral terus meningkat  Jumlah permintaan jasa lembaga keuangan dan perbankan semakin meningkat seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi di daerah ini.

 Mengikuti perkembangan sektor-sektor yang lain  Meningkatkannya kebutuhan sektor jasa sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan dan pertambahan jumlah penduduk

 Lembaga keuangan bank dan non bank belum tersebar secara merata di semua distrik.  Aksesibilitas pelaku ekonomi, utamanya pengelola UMKM ke perbankan masih rendah.  Perbankan minded pelaku ekonomi di daerah ini masih rendah.  Kapasitas layanan perbankan yang masih rendah.  Permintaan kredit pd perbankan masih didominasi oleh kredit konsumsi (non produktif)  Sektor ini sensitif terhadap perubahan stabilitas makro dan kesejahteraan masyarakat.  Kesesuaian investasi di bidang jasa dengan kebutuhan/permintaa n masyarakat lokal


 Ekspansi sektoral secara nasional dan regional cukup tinggi  Adanya Penurunan tingkat suku bunga secara nasional

 Mobilitas penduduk luar daerah ke Kabupaten Jayapura berdampak terhadap permintaan terhadap output sektor ini.  Peningkatan APBD setiap tahun

 Ketidakstabilan inflasi  Berkembangnya bentuk investasi keuangan skala nasional  Meningkatkan kualitas bankable pada sektor usaha, utamanya pengelola UMKM  Meningkatkan kemudahan investasi di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.  Nilai kurs rupaih terhadap US$ yang semakin tidak stabil dan cenderung meningkat, sehingga mendorong terjadinya spekuliasi.  Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.  Pencegahan KKN  Meningkatan pendapatan daerah, utamanya PAD.

Page 113

C. ANALISIS SWOT PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikelola dan dikembangkan

pemanfaatannya

dalam

pelaksanaan

pembangunan

daerah di segala bidang. Namun demikian, potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah tidak mampu memberikan nilai tambah atau kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah bersangkutan jika tidak dikelola secara baik dan terarah, bahkan sebaliknya akan dapat memberikan dampak negatif, seperti akan menimbulkan bencana alam banjir, longsor, erosi dan sebagainya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi di setiap daerah perlu memperhatikan potensi ekonomi yang dimiliki atau tersedia di daerah bersangkutan. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah pada dasarnya dapat dibagi dua bagian utama, yakni potensi ekonomi basis dan ekonomi non basis. Potensi basis merupakan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki daerah bersangkutan, sedangkan potensi ekonomi non basis merupakan potensi ekonomi yang tidak unggul di daerah tersebut.Pada dasarnya kedua potensi ekonomi di masing-masing daerah tersebut dapat dibedakan secara langsung dengan melihat pada struktur ekonomi daerah bersangkutan yang terlihat pada kontribusi setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB (Product Domestic Regional Bruto) daerah tersebut. Namun

demikian,

dalam

pengembangan

potensi

ekonomi

daerahnya, seringkali potensi yang ada belum dapat tergarap secara optimal,sehingga sulit bagi daerah bersangkutan untuk menarik masuknya arus perdagangan, wisatawan maupun investasi (trade, tourist and investment). Padahal setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, tetapi keunggulan tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian daerah bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan kejelian dalam menentukan dan mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah tersebut dengan merancang suatu konsep pembangunan yang


memanfaatkan berbagai potensi tersebut, sehingga setiap daerah dapat saling mendukung, saling menunjang dan saling menguntungkan. Saat ini belum banyak daerah yang telah berhasil dalam melakukan pengembangan komoditi unggulan daerahnya yang berbasis kluster. Jika ada, maka pengembangan komoditi unggulan daerah bersangkutan masih terlihat parsial, terutama dimulai dari tahapan penentuan komoditi unggulan daerah, tidak ada roadmap pengembangannya, dan lemahnya keterkaitan antar unsur dalam pembentukan kluster. Demikian pula, ada daerah yang telah berkembang komoditi unggulan daerahnya, namun keberlanjutannya tidak dijaga, sehingga jaminan terhadap pasokan bahan bakunyamenjadi persoalan yang serius. Selain itu, ada juga daerah yang cukup maju dalam pengembangan komoditi unggulannya, dengan pasar yang mampu menampung seluruh produksi yang ada, namun nilai tambah komodititersebut tidakdiciptakan (agro processing), sehingga manfaat lebih banyak dinikmati oleh pihak luar.

Artinya, produksi komoditi

unggulan daerah bersangkutan hanya terbatas pada kemampuan menciptakan komoditi primer (komoditi yang belum diolah), sehingga hanya mampu memberikan nilai tambah atau multiplier effect yang rendah, baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun dalam mengatasi masalah kemiskinan dan rendahnya PAD. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengolahan lebih lanjut komoditi unggulan bersangkutan untuk mengubahnya menjadi produk setengah jadi (intermediate goods) maupun barang jadi (final goods), sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada para produsen, termasuk para petani dan peternak serta nelayan sebagai produsen komoditi-komoditi unggulan sektor pertanian.

Dalam kaitan ini, maka pemerintah daerah perlu

mendorong adanya perbaikan pasca panen dengan menggiring proses produksi di sektor penghasil komoditi unggulan daerah tersebut pada upaya untuk mengimplementasikan sistem agribisnis dan agroindustri, yakni mengola terlebih dahulu komoditi unggulan tersebut sebelum dijual ke para pedagang.

Kebijakan atau upaya ini sangat penting untuk

diterapkan guna menciptakan Multiplier Effect yang lebih besar terhadap Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 115

perekonomian daerah dari upaya pengembangan komoditi unggulan daerah bersangkutan. Selain itu, upaya ini ditujukan pula untuk membantu para produsen, utamanya petania, peternak dan nelayan yang masuk kategori kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh margin profit yang lebih besar dibandingkan yang dapat diperoleh saat selama ini yang masih relatif kecil dibandingkan dengan yang diperoleh para pedagang. Kebijakan pengembangan komoditi unggulan suatu daerah dapat ditempuh melalui strategi pengembangan komoditi unggulan daerah berbasis kluster.

Strategi pengembangan komoditi unggulan berbasis

kluster secara garis besar mencakup aspekpeningkatan kapasitas sumberdaya

manusia

(SDM),

pengembangan

kelembagaan,

pemberdayaan aspek pemasaran dan pengembangan teknologi tepat guna dan pembangunan citra spesifik daerah.Aspek peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) menduduki peranan yang sangat penting karena sumberdaya manusia merupakan inti dan pengatur penggunaan sumberdaya-sumberdaya lainnya, utamanya sumberdaya alam dan sumberdaya modal, serta tekhnologi untuk mewujudkan inovasiinovasi yang diperlukan untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah.

Kemudian dalam kaitannya dengan aspek Pengembangan

Kelembagaan, maka kelembagaan merujuk pada arti institusi atau wadah, baik formal maupun non formal yang dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Kelembagaan ini tidak hanya berperan dalam kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi juga dalam pengembangan modal sosial masyarakat. Keterlibatan penuh para produsen komoditi

unggulan daerah berbasis kluster dalam setiap

tahapan proses pengembangan dengan sendirinya akan memperkuat kekompakkan, kemandirian dan hubungan interaksi dengan yang lain, sehingga lambat laun akan tercipta suatu kelembagaan yang akan mengakar dan memiliki posisi adu tawar yang kuat. Dalam rangka mengoptimalkan hasil pembangunan yang dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 116

harus mendorong peningkatan daya saing daerahnya.Salah satu upaya penting yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini adalah melaksanakan program pembangunan bidang ekonomi yang berangkat dari pengembangan potensi komoditi unggulan daerah yang lebih baik di masa datang. Komoditas unggulan harus layak diusahakan karena dapat memberikan keuntungan kepada petani, baik secara biofisik, sosial, dan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melaksanakan kegiatan Kajian Identifikasi dan Pemetaan Komoditi Unggulan

Daerah

bekerjasama

dengan

Lembaga

Penelitian

Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Hasanuddin.

dan

Melalui

pelaksanaan kegiatan kajian tersebut, maka dapat diidentifikasi 8 komoditi unggulan daerah berdasarkan hasil pembobotan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Location Quotient (LQ) dan pendekatan Indeks Rata-Rata Tertimbang terhadap persepsi masyarakat serta pelaku ekonomi lainnya.

Kedelapan komoditi unggulan yang teridentifikasi

tersebut adalah komoditi sapi, babi (pada subsektor peternakan); komoditi kakao dan kelapa (pada subsektor perkebunan); komoditi ubi kayu dan ubi jalar (pada subsektor tanaman pangan); dan komoditi ikan nila dan ikan lele (pada subsektor perikanan). Kedelapan

komoditi

unggulan

Kabupaten

Jayapura

saat

ini

merupakan komoditi sektor pertanian. Keadaan ini tidak terlepas dari adanya dukungan ketersediaan sumberdaya alam, utamanya lahan dan kondisi iklim yang mendukung, serta sumberdaya manusia, yakni petani peternak dan nelayan yang ada di daerah ini dalam jumlah besar serta telah mengelola aktivitas usaha pada masing-masing subsektor pertanian yang menghasilkan komoditi-komoditi unggulan tersebut.

Akibatnya,

sektor pertanian masih merupakan sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja di daerah ini dan terhadap pembentukan PDRB, yakni rata-rata 30,57% selama periode 2009-2013. Selain itu, aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang menghasilkan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 117

komoditi-komoditi unggulan daerah ini telah tersebar di masing-masing distrik yang ada di Kabupaten Jayapura saat ini. Dalam kaitan inilah, maka salah satu Misi yang diembang oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dalam rangka mewujudkan Visi “Jayapura Baru” yang ditetapkan dalam RPJMD, Tahun 2013-2017, adalah: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan didukung dengan infrastruktur yang kuat (Misi ke 5)”.

Untuk mewujudkan Misi ini, maka arah kebijakan yang ditempuh

selama periode jangka menengah ini adalah Meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan unggulan sesuai karakteristik daerah.

Oleh karena itu, program pembangunan

daerah yang dilaksanakan dalam periode ini, antara lain diarahkan pada: (1) program peningkatan produksi tanaman pangan; (2) program peningkatan produksi perkebunan; (3) program pengembangan kelautan dan perikanan; (4) program peningkatan produksi hasil peternakan. Namun demikian, tentu pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah ini masih senantiasa menghadapi sejumlah kendala atau permasalahan selama ini meskipun memiliki faktor pendukung sebagai kekuatan dan potensi yang dimiliki.

Oleh karena itu, pada bagian ini

sangat penting untuk dilakukan analisis terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan masing-masing komoditi unggulan tersebut, sehingga dapat diformulasi kerangka perencanaan kebijakan yang strategis dan efektif diterapkan untuk mendorong percepatan pengembangan komoditi-komoditi unggulan tersebut agar dapat dan mampu menciptakan Multiplier Effect yang lebih besar dan luas terhadap perekonomian Kabupaten Jayapura di masa datang. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT Adapun hasil analisis SWOT terhadap masing-masing komoditi unggulan daerah ini, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:


Identifikasi Kekuatan  Kegiatan ekonomi berbasis masyarakat (UMKM) sangat dominan  Prosedur dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola komoditi unggulan daerah ini yang berbasis sektor pertanian cukup sederhana.  Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah sebagai bahan baku, termasuk Danau Sentani.  Dukungan kondisi iklim yang cocok untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah.  Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan Identifikasi Kelemahan  Adanya sifat produk pertanian yang cenderung cepat rusak, sehingga harus cepat dijual dan elastisitas permintaannya bersifat Inelastis;  Rendahnya kualitas dan kapasitas SDM untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi;  Aksesibilitas terhadap modal dan pasar masih rendah  Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap informasi pasar masih rendah;  Dukungan infrastruktur transportasi yang menghubungkan sentra produksi dan pasar masih rendah.  Produk olahan komoditi unggulan belum banyak berkembang, sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas rendah, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing.  Daya beli penduduk Kabupaten Jayapura masih relatif rendah.  Harga sarana produksi (bibit, pupuk, festisida, pakan) cukup tinggi, sehingga mengurangi keuntungan petani dan peternak sebagai produsen.  Bargaining Power dan Margin Profit yang diperoleh petani, peternak dan nelayan sebagai produsen masih sangat rendah;


Identifikasi Peluang  Sumberdaya alam masih cukup melimpah ketersediaannya;  Aktivitas

di

sektor

usaha

perdagangan

dan

transportasi

cenderung meningkat dan sangat mendukung.  Pasar yang masih terbuka luas dalam era globalisasi, utamanya pasar ekspor.  Minat swasta untuk berinvestasi dalam pengembagan komoditi unggulan mulai tumbuh;  Keragaman sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dapat menjadi sasaran pasar lokal yang potensi bagi pengembangan pemasaran komoditi unggulan.

Identifikasi Ancaman  Pola pekerjaan masyarakat yang memiliki kecenderungan migrasi.  Desakan produk sejenis dari daerah lain.  Ketatnya standar terhadap produk hasil pertanian, baik dalam pasar domestik maupun pasar ekspor.  Adanya peningkatan kerusakan lingkungan;

D.FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS SWOT Strategi Kekuatan terhadap Peluang (Strategi SO)  Pengembangan produk unggulan pada skala UMKM dengan pola pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal.  Pengembangan produk unggulan berdasar

pada keunggulan

sumberdaya per wilayah.  Pemasaran potensi

komoditi unggulan

pasar

dengan

memanfaatkan

di kawasan Kota Jayapura sebagai pasar

terdekat dari Kabupaten Jayapura.


 Pengembangan tawaran

kawasan

agropolitan

investasi kepada

swasta

dengan

memberikan

untuk

turut

serta

membangun kawasan unggulan per produk tertentu. Strategi Kelemahan terhadap Peluang (Strategi WO)  Peningkatan pemberdayaan penduduk lokal (Papua Asli) dalam mengembangkan komoditi unggulan daerah.  Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM penduduk lokal (Papua Asli) dalam mengelola dan mengembangkan komoditi unggulan.  Intensifikasi sosialisasi pemberian bantuan modal dari lemabaga keuangan bank dan non bank kepada petani, peternak, nelayan maupun pengusaha lokal.  Pembinaan terhadap petani, peternak, nelayan dan pengusaha lokal, khususnya dalam produksi dan penanganan pasca panen serta pemasaran produk-produk unggulan.  Pengolahan

produk-produk

mentah

komoditi unggulan

menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah produk dan margin profit yang diterima produsen.  Peningkatan

penyediaan

bahan

baku

yang

dibutuhkan,

utamanya penyediaan bibit dan pakan melalui penyediaan pembibitan bibit ikan air tawar, bibit ternak sapi unggul, serta industri pakan ternak dan pakan ikan air tawar.  Pendirian industri pengolahan komoditi unggulan, seperti industri pengolahan kakao yang berskala IKM pada kluster-kluster. Strategi Kekuatan terhadap Ancaman (Staregi ST)  Peningkatan kemampuan penduduk lokal (Papua Asli) dalam mengelola

komoditi

unggulan daerah guna mencegah

kecemburuan sosial.  Sinergitas

industri

besar

dengan

industri

kecil

dan

menengah guna memberikan dampak positif dari dominasi industri bersar dalam perekonomian daerah. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 121

 Peningkatan kualitas hasil pertanian guna memenuhi standar kelayakan produk pertanian.  Penindakan unggulan

terhadap

yang

aktivitas usaha pengelolaan komoditi

menimbulkan

pencemaran lingkungan yang

cukup tinggi.  Peningkatan daya saing komoditi unggulan melalui intensifikasi dan penyebaran aktivitas agroindustri pada masing-masing kluster. Strategi Kelemahan terhadap Ancaman (Strategi WT)  Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.  Peningkatan

kualitas dan kemampuan

SDM

lokal

dalam

upayanya untuk meningkatkan produktivitas  Sosialisasi bantuan permodalan serta pembinaan pemasaran komoditi unggulan daerah.  Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan memperoleh informasi pasar  Peningkatan

kemampuan

akses

masyarakat

terhadap

permodalan dan input lainnya.  Pengembangan aktivitas agroindustri untuk pengolahan komoditi unggulan

daerah,

sehingga

memiliki

nilai

tambah

dan

peningkatan daya saing.  Optimalisasi diversifikasi produk untuk menghasilkan produkproduk turunan masing-masing konoditi unggulan daerah.  Peningkatan lingkungan

kesadaran khususnya

masyarakat dalam

turut

akan

kesehatan

serta

mengawasi

pencemaran lingkungannya. Selanjutnya, hasil analisis SWOT terhadap pengembangan komoditi unggulan Kabupaten Jayapura saat ini dapat dirangkum dalam bentuk matriks, sebagaimana yang nampak pada tabel berikut:


Tabel 6. 2 Hasil Analisis SWOT Komoditi Unggalan Daerah di Kabupaten Jayapura KOMODITI

Tanaman Pangan

Kekuatan INTERNAL  Ketersediaan lahan yang untuk budi daya Pertanian tanaman pangan, utamanya komoditi ubi kayu dan ubi jalar  Ketersedian Tenaga Kerja  Dekat Dengan Pasar Lokal dan Wilayah Sekitar  Kondisi lingkungan (Iklim) yang cocok untuk budidaya berbagai tanaman pangan.  Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah untuk mengelola dan mengembangkan usaha di sektor pertanian;  Permintaan konsisten meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dengan laju yang sangat cepat.

Kelemahan INTERNAL  Ketidakstabilan harga Jual komoditi  Ketidakstabilan harga Input produksi (Pupuk/Bibit/ Pestisida)  Diversifikasi komoditas masih rendah  Kuatnya pengaruh ketidakstabilan iklim/cuaca terhadap kinerja produksi  Rendahnya kualitas dan perawatan infrastruktur pertanian  Kurangnya infrastruktur dasar, utamanya irigasi, serta jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar.


Peluang

Tantangan

EKSTERNAL  Permintaan konsumen dari luar daerah yang tinggi;  Pertambahan jumlah penduduk luar Kabupaten Jayapura, utamanya Kota Jayapura, mendorong peningkatan permintaan komoditi ini;  Peluang pasar yang semakin besar dengan adanya pasar bebas ASEAN (MEA);  Menyusutnya lahan pertanian di luar wilayah Kab. Jayapura  Komitmen pemerintah pusat (MP3I) dan Provinsi Papua cukup kuat untuk mendorong perkembangan produksi pertanian tanaman pangan di Koridor Papua

EKTERNAL  Perubahan harga input (pupuk dan festisida) yang cepat  Menghasilkan berbagai produk turunan hasil olahan komoditi tanaman pangan, utamanya ubi kayu dan ubi jalar, seperti mokap  Tertekannya aktivitas pemasaran komoditi unggulan tanaman pangan di pasar-pasar tradisional, termasuk di pasar Phaara karena belum diolah.  Peningkatan kecenderungan masyarakat Asli Papua untuk merubah konsumsinya dari ubi ke beras.

Page 123

Perkebunan

 Ketersediaan Tenaga kerja dan lahan yang melimpah.  Harga jual relatif stabil  Mudah memasarkan produknya.

 Nilai tambah (value added komoditi yang rendah karena belum diolah.  Keterbatasan modal para pengelola usaha penghasil komoditi unggulan ini.  Rendahnya kualitas dan kapasitas SDM petani.  Komoditi yang dihasilkan belum diolah, sehingga nilai tambahnya rendah  Variasi komoditi yang dihasilkan masih rendah  Serangan hama yang tinggi, sehingga merusak tanaman dan menurunkan semangat/motivasi kerja petani.  Kurang terhubungan dengan industri pengolahan (hilir)  Margin profit yang diterima petani masih rendah.


 Permintaan pasar ekspor cukup tinggi, utamanya komoditi kakao  Pengembangan pasar lebih terbuka  Perkembangan tekhnologi pengolahan semakin pesat yang membuka peluang untuk menghasilkan berbagai produk olahan komoditi perkebunan, utamanya kakao dan kelapa, yang bernilai tinggi semakin terbuka.

 Pemberantasan hama penyakit untuk meningkatkan produktivitas tanaman, utamanya pada komoditi kakao.  Perbaikan pasca panen  Pengolahan komoditi pada agroindustri sebelum dijual.  Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar.

Page 124

Peternakan

Perikanan

 Kemampuan pasar lokal menopang permintaan terus meningkat  Permintaan pasar lokal dan antar daerah serta antar pulau yang tinggi.  Ketersediaan bibit ternak, tenaga kerja, dan lahan masih serta pakan mencukupi;  Kestabilan politik, keamanan dan ekonomi, sehingga keamanan ternak cukup terjamin.  Adanya gap antara jumlah permintaan dan jumlah supply di pasar domestik yang cukup tinggi.  Permintaan lokal, domestik dan ekspor cenderung Meningkat pesat  Ketersediaan infrastruktur transportasi yang memudahkan pemasaran produk.  Ketersediaan SDA, utamanya Danau sentani dan laut dalam, dan SDM.

 Variasi produk yang kurang berkembang  Masih rendahnya akumulasi modal permodalan dan teknologi  Membutuhkan dana investasi yang relatif besar  Masih dikelola secara tradisional.  Dukungan infrastruktur masih terbatas  Tingkat produktivitas peternak masih rendah  Permodalan yang dimilik nelayan dan petani keramba masih rendah  Produk belum diolah  Produksi bibit ikan terbatas  Harga pakan relatif mahal dan tidak stabil


 Permintaan pasar lokal, antar daerah dan antar pulau meningkat secara terus menerus.  Peluang pasar domestik masih sangat besar dan lebih mudah diakses.  Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi komoditi peternakan dalam negeri.

 Sinergi dengan program ketahanan pangan pemerintah pusat  Sinergi dengan kebijakan penetapan koridor Papua sebagai pusat pengembangan perikanan.  Peluang pasar domestik dan ekspor yang sangat besar.

 Perubahan metode produksi peternak dari tradisional ke semi modern, seperti dikandangkan.  Penyediaan bibit/ bakalan unggul yang mudah diakses peternak.  Konsumen semakin kritis terhadap kualitas dan keamanan produk  Pengembangan dan pengarahan investasi para investor pada subsektor peternakan.  Persaingan dengan produsen di Kota Jayapura dan Kabupaten/Kota lainnya di Papua yang semakin meningkat.  Keterbatasan energi listrik yang tersedia, sehingga industri pengolahan belum dapat dikembangkan.

Page 125

E. ANALISIS SWOT KEWILAYAHAN DI KAB. JAYAPURA Secara geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya yang ditentukan oleh proses pembentukannya. Karakteristik tersebut menyebabkan setiap wilayah memiliki

kemampuan

yang

berbeda

dilihat

dari

aspek

potensi,

keanekaragaman sumberdaya, dan kemampuan lingkungan. Untuk dapat mengetahui

tingkat

keanekaragaman

sumberdaya,

kemampuan

lingkungan dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah atau daerah, maka perlu dilakukan upaya pemetaan wilayah yang meliputi kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan survey. Upaya tersebut diperlukan untuk mengukur distribusi luasan serta tingkat produktivitas masing-masing komoditi yang ada di setiap wilayah tersebut. Setiap wilayah memiliki komoditi unggulan yang berbeda-beda sesuai dengan sumberdaya alam yang dimiliki dan pada umumnya menjadi sektor utama (leading sector) di daerah tersebut. Pengembangan komoditi unggulan agribisnis memerlukan strategi khusus, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan komoditi unggulan daerah. Namun demikian, agar pengembangan komoditi unggulan daerah tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan dampak pengganda (Multiplier

Effect) yang besar bagi produk-produk lainnya, maka

seyogianya pengembangan komoditi unggulan daerah dimaksud didesain melalui basis klaster (clustering). Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya secara cepat dan sistimatik untuk mengembangkan potensi komoditi unggulan daerah yang ada di masing-masing wilayah yang lebih kecil (distrik atau kampung) yang ada di Kabupaten Jayapura serta kemampuan atau daya dukung lingkungannya, sehingga dapat diharapkan terciptanya keselarasan antara daya dukung lingkungan dengan besaran upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi dan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 126

subsektor-subsektornya yang menghasilkan komoditi unggulan daerah yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan aktivitas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Jayapura di masa datang. Perkembangan ekonomi masing-masing wilayah (distrik/ wilayah pembangunan) keberhasilan

di

Kabupaten

pencapaian

kinerja

daerah ini. Oleh karena itu,

Jayapura ekonomi

sangat

menentukan

dan pembangunan

di

pada bagian ini dipresentasikan hasil

analisis SWOT terhadap variabel-variabel permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan komoditi unggulan daerah di

setiap Wilayah Pembangunan yang didasarkan pada hasil

penetapan wilayah pembangunan dan potensi yang dimiliki dalam RTRW Kabupaten Jayapura, Tahun 2008-2028. Adapun hasil analisis SWOT yang telah dilakukan dalam kajian ini dapat duraikan pada tabel berikut:


Tabel 6.3 Hasil Analisis SWOT Variabel Permasalahan Pokok yang Dihadapi dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah, Dirinci Menurut Aspek Kewilayahan di Kabupaten Jayapura Variabel Permasalahan

Permodalan

Hasil Analisis SWOT di Setaip Wilayah Pembangunan (WP) WP I WP II WP III Analisis Kekuatan: Analisis Kekuatan: Analisis Kekuatan:  Sumber permodalan tersedia  Ada dana program  Ada dana program pemerintah untuk pemerintah untuk  Lembaga permodalan pengembangan pengembangan tersedia, bank dan non kegiatan ekonomi di kegiatan ekonomi di bank. setiap kampung. setiap kampung.  Kedekatan dengan pasar  Tersedia lembaga  Tersedia lembaga pengguna. keuangan bank dan keuangan bank dan non bank non bank Analisis Kelemahan: Analisis Kelemahan: Analisis Kelemahan:  Studi Kelayakan usaha  Studi Kelayakan  Lembaga keuangan relatif rendah; usaha relatif rendah; bank kurang memadai jumlahnya.  Informasi dan aksesibilitas  Informasi dan permodalan kurang. aksesibilitas  Informasi dan permodalan kurang. aksesibilitas  Kredit perbankan lebih permodalan masih dominan dalam bentuk  Lembaga keuangan rendah. kredit konsumsi (non bank kurang produktif) memadai jumlahnya. Analisis Peluang: Analisis Peluang: Analisis Peluang:  Pengembangan sektor  Kebutuhan permodal Kebutuhan permodalkeuangan dan Skim an semakin an semakin permodalan yang meningkat meningkat. dikeluarkan pemerintah  Minat swasta untuk  Minat swasta untuk pusat dan regional semakin berinvestasi di sektor berinvestasi di sektor beragam. perikanan meningkat. perkebunan dan


WP IV Analisis Kekuatan:  Ada dana program pemerintah untuk pengembangan kegiatan ekonomi di setiap kampung.

Analisis Kelemahan:  Lembaga keuangan bank sangat kurang, bahkan ada distrik yang tidak bank-nya.  Lembaga kuangan non bank kurang berkembang. Analisis Peluang:  Kebutuhan permodalan semakin meningkat.  Minat swasta untuk berinvestasi di sektor perkebunan meningkat

Page 128

 Kualitas layanan perbankan semakin meningkat. Analisis Tantangan:  Tingkat bunga kurang kompetitif  Alternatif investasi sektor keuangan dan perbankan diluar kredit  Peningkatan investasi di subsektor perikanan darat (budidaya ikan di danau Sentani).

Tekhnologi

Analisis Kekuatan:  Kemudahan mengakses sumber teknologi  Kebutuhan terhadap tekhnologi dalam mengelola aktivitas usaha semakin meningkat.  Peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya peranan tekhnologi dalam meningkatkan produktivitas mereka.

Analisis Tantangan:  Tingkat bunga relatif tinggi.  Alokasi kredit perikanan dan pariwisata perlu ditingkatkan;  Peningkatan investasi di subsektor perikanan dan kelautan serta pertambangan Analisis Kekuatan:  Kebutuhan terhadap tekhnologi dalam mengelola aktivitas usaha perikanan pariwisata semakin meningkat.  Kebutuhan tekhnologi industri pengolah produk-produk olahan perikanan.  Peningkatan kesadaran nelayan akan pentingnya tekhnologi perikanan.


pertambangan meningkat Analisis Tantangan:  Alokasi kredit mikro untuk sektor pertanian, peternakan dan perkebunan perlu ditingkatkan.  Menghadirkan investor agroindustri  Peningkatan investasi di subsektor perkebunan, peternakan dan pertambangan Analisis Kekuatan:  Peningkatan kebutuhan terhadap tekhnologi dalam mengelola aktivitas usaha pertanian, perkebunan dan peternakan skala kecil  Peningkatan kebutuhan tekhnologi industri pengolah produkproduk olahan pertanian, perkebunan dan peternakan skala kecil dan tepat guna.

Analisis Tantangan:  Alokasi kredit perkebunan skala besar perlu diperbesar.  Menghadirkan investasi swasta dalam pengelolaan perkebunan, kehutanan, pertanian dan peternakan skala besar. Analisis Kekuatan:  Peningkatan kebutuhan terhadap tekhnologi dalam mengelola aktivitas usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan skala besar  Peningkatan kebutuhan tekhnologi industri pengolah produkproduk olahan pertanian, perkebunan dan peternakan skala besar dan modern.

Page 129

Analisis Kelemahan:  Koneksi sektoral dengan pengembangan teknologi masih rendah.  Peningkatan value added melalui pengembangan teknologi masih rendah

Analisis Kelemahan:  Penguasaan tekhnologi oleh SDM yang tersedia masih rendah  Kemampuan pelaku usaha, utamanya nelayan, untuk membeli tekhnologi yang dibutuhkan masih rendah.

Analisis Kelemahan:  Kemampuan mengoperasikan tekhnologi oleh SDM yang tersedia masih rendah.  Kemampuan petani dan peternak untuk membeli tekhnologi pengolahan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan masih rendah.

Analisis Peluang:  Perkembangan teknologi secara nasional cukup pesat.  Dekat dengan perguruan tinggi  Tekhnologi pengolahan produk-produk olahan perikanan darat berkembang dengan pesat dan semakin inovatif.

Analisis Peluang:  Perkembangan teknologi secara nasional cukup pesat  Tekhnologi perikanan yang berkembang semakin variatif dan inovatif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan nelayan.

Analisis Peluang:  Perkembangan teknologi secara nasional cukup pesat  Perkembangan Tekhnologi pertanian, perkebunan dan peternakan skala kecil semakin variatif dan inovatif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan petani dan peternak.


Analisis Kelemahan:  Kemampuan mengoperasikan tekhnologi oleh SDM yang tersedia masih rendah.  Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan tekhnologi pengolah usaha kehutanan dan perkebunan skala besar dengan skill SDM yang tersedia.  Analisis Peluang:  Perkembangan teknologi secara nasional cukup pesat  Tekhnologi yang berkembang semakin variatif dan inovatif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengolahan usaha perkebunan, pertanian, peternakan dan kehutanan skala besar.

Page 130

Infrastruktur

Analisis Tantangan:  Akses terhadap pengembangan teknologi perikanan darat dan agorindustri.  Peningkatan kapasitas dan Skill SDM yang tersedia dalam pengoperasian tekhnologi.  Pembangunan industri pakan ikan.

Analisis Tantangan:  Akses terhadap pengembangan teknologi perikanan dan kelautan  Peningkatan kapasitas dan Skill SDM yang tersedia dalam pengoperasian tekhnologi perikanan dan kelautan

Analisis Kekuatan:  Anggaran pembangunan infrastruktur meningkat  Keterlibatan swasta mulai Nampak  Ada rencana pengembangan jaringan infrastruktur strategis (jalan tol dan jaringan ring road Danau Sentani). Analisis Kelemahan:  Pembebasan lahan  Perawatan infrastruktur kurang memadai  Dampak bencana dan

Analisis Tantangan:  Peningkatan kapasitas dan Skill SDM yang tersedia dalam pengoperasian tekhnologi perkebunan, kehutanan, pertanian dan peternakan skala besar.

Analisis Kekuatan:  Anggaran pembangunan infrastruktur dasar meningkat  Tingkat kebutuhan pelaku ekonomi terhadap infrastruktur dasar yang tinggi.

Analisis Tantangan:  Peningkatan kapasitas dan Skill SDM yang tersedia dalam pengoperasian tekhnologi pertanian, perkebunan dan peternakan skala kecil  Akses terhadap pengembangan teknologi tepat pertanian, perkebunan dan peternakan skala kecil dan tepat guna. Analisis Kekuatan:  Anggaran pembangunan infrastruktur dasar meningkat  Tingkat kebutuhan pelaku ekonomi terhadap infrastruktur dasar yang tinggi

Analisis Kelemahan:  Pembebasan lahan  Perawatan infrastruktur kurang memadai




Analisis Kekuatan:  Anggaran pembangunan infrastruktur dasar meningkat  Tingkat kebutuhan pelaku usaha terhadap infrastruktur dasar yang tinggi.

Page 131

perubahan cuaca tinggi terhadap kualitas infrastruktur  Luasnya lingkup wilayah, sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang besar

Analisis Peluang:  Sinergisitas dengan program pemerintah pusat (Tol Laut dan MP3I) dan Pemerintah Provinsi Papua.  Ketertarikan Minat swasta asing dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik, jalan tol.

Analisis Tantangan:  Keterlibatan Swasta (domestik dan asing) dalam pengembangan infrastruktur  Kesulitan pembebasan lahan.

 Dampak bencana  Dampak bencana dan perubahan cuaca dan perubahan cuaca tinggi terhadap tinggi terhadap kualitas infrastruktur kualitas infrastruktur  Luasnya lingkup wi Luasnya lingkup wilayah dan keadaan layah dan keadaan topografi yang sulit, topografi yang sulit, sehingga membutuhsehingga membutuhkan biaya pembakan biaya pembangunan infrastruktur ngunan infrastruktur yang besar. yang besar. Analisis Peluang: Analisis Peluang:  Sinergisitas dengan  Sinergisitas dengan program pemerintah program pemerintah pusat (MP3I) dan pusat (MP3I) dan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Papua. Papua.  Ketertarikan Minat  Ketertarikan Minat swasta asing dalam swasta (domestik dan pembangunan asing) dalam infrastruktur dasar, pembangunan seperti pembangkit infrastruktur dasar, listrik, dan seperti pembangkit agroindustri. listrik. Analisis Tantangan: Analisis Tantangan: Analisis Tantangan:  Keterlibatan Swasta  Keterlibatan Swasta  Keterlibatan Swasta (domestik dan asing) (domestik dan asing) (domestik dan asing) dalam pengembangan dalam pengembangan dalam pengembangan infrastruktur infrastruktur infrastruktur  Kemudahan dalam  Kemudahan dalam  Kemudahan dalam  Dampak bencana dan perubahan cuaca tinggi terhadap kualitas infrastruktur.  Luasnya lingkup wilayah dan keadaan topografi yang sulit, sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang besar. Analisis Peluang:  Sinergisitas dengan program pemerintah pusat (Tol Laut dan MP3I) dan Pemerintah Provinsi Papua.  Ketertarikan Minat swasta asing dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik.


Page 132

 Membangun kemitraan dengan pemangku hak ulayat

Penduduk (SDM)

Analisis Kekuatan:  Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi menjadi pasar yang potensial  Meningkatnya jumlah penduduk dengan kualitas SDM yang lebih tinggi.  Adanya arus migrasi SDM dengan skill yang lebih baik dari luar Kab. Jayapura.  Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Analisis Kelemahan:  Ancaman pengangguran dan kemiskinan  Peningkatan kebutuhan lahan perumahan dan aktivitas bisnis, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang tinggi.  Munculnya masalahmasalah sosial

pembebasan lahan;  Membangun kemitraan dengan pemangku hak ulayat Analisis Kekuatan:  Adanya arus migrasi SDM dengan skill yang lebih baik dari luar Kab. Jayapura  Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM

pembebasan lahan;  Membangun kemitraan dengan pemangku hak ulayat Analisis Kekuatan:  Adanya arus migrasi SDM dengan skill yang lebih baik dari luar Kab. Jayapura.  Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM

pembebasan lahan;  Membangun kemitraan dengan pemangku hak ulayat Analisis Kekuatan:  Adanya arus migrasi SDM dengan skill yang lebih baik dari luar Kab. Jayapura.  Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM

Analisis Kelemahan:  Peningkatan kebutuhan lahan perumahan dan aktivitas bisnis, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang tinggi.  Terjadi arus migrasi penduduk (SDM) produktif yang




Page 133

memiliki skill dari wilayah ini ke WP lain, utamanya WP I  Kualitas dan kapasitas SDM dalam mengelola kegiatan usaha perikanan darat dan laut serta agroindustri masih rendah.

Analisis Peluang:  Adanya program pengembangan SDM yang dijalankan oleh pemerintah  Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai

Analisis Peluang:  Adanya program pengembangan SDM yang dijalankan oleh pemerintah  Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai

Analisis Tantangan:  Mengendalikan migrasi penduduk  Meningkatkan skill SDM sesuai kebutuhan usaha.

Analisis Tantangan:  Mengendalikan migrasi penduduk potensil wilayah ke daerah lain.


memiliki skill dari wilayah ini ke WP lain, utamanya WP I  Kualitas dan kapasitas SDM dalam mengelola kegiatan usaha pertanian, perkebunan, peternakan skala kecil serta agroindustri masih rendah. Analisis Peluang:  Adanya program pengembangan SDM yang dijalankan oleh pemerintah  Adanya upaya pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah Analisis Tantangan:  Mengendalikan migrasi penduduk potensil wilayah ke daerah lain.

memiliki skill dari wilayah ini ke WP lain, utamanya WP I  Kualitas dan kapasitas SDM dalam mengelola kegiatan usaha perperkebunan pertanian, peternakan dan kehutanan skala besar masih rendah.

Analisis Peluang:  Adanya program pengembangan SDM yang dijalankan oleh pemerintah  Adanya upaya pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah Analisis Tantangan:  Mengendalikan migrasi penduduk potensil wilayah ke daerah lain.

Page 134

 Menghadirkan lembaga pendidikan informal yang profesional, seperti lembaga kursus, sesuai kebutuhan SDM dan bursa kerja.

 Meningkatkan skill SDM sesuai kebutuhan usaha.  Menghadirkan SDM yang profesional dalam mengelola usaha perikanan dan kelautan serta pertambangan.


 Meningkatkan skill SDM sesuai kebutuhan usaha atau lapangan kerja yang tersedia.  Menghadirkan SDM yang profesional dalam mengelola usaha pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan agroindustri.

 Meningkatkan skill SDM sesuai kebutuhan usaha atau lapangan usaha yang tersedia.  Menghadirkan SDM yang profesional dalam mengelola usaha perkebunan, peternakan dan kehutanan skala besar.

Page 135

Secara umum, kondisi SWOT pengembangan komoditi unggulan daerah di masing-masing wilayah pembangunan

dilihat

dari berbagai

aspek ekonomi dalam perekonomian daerah di Kabupaten Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut: Identifikasi Kekuatan  Ketersediaan Sumberdaya alam yang melimpah, termasuk Danau Sentani.  Kesesuaian keadaan topografi dan iklim  Tersedianya sarana transportasi yang memadai  Nilai ekonomi lahan yang cenderung semakin meningkat  Pola penggunaan lahan berkembang pesat  Tingginya tingkat pembangunan Kota Sentani di Kabupaten Jayapura;  Perkembangan Kota Sentani sebagai pintu gerbang arus barang dan manusia yang masuk dan keluar dari Papua.  Posisi Sentani sebagai kota transit.  Ketersediaan dan perkembangan tekhnologi secara memadai. Identifikasi Kelemahan  Tingkat penyebaran infrastruktur di masing-masing wilayah pembangunan, utamanya di WP III dan WP IV belum merata.  Belum efisiennya pembangunan sarana dan prasarana dengan adanya kendala pembebasan lahan.  Sarana dan prasarana pendukung wilayah kurang memadai.  Administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan masih lemah.  Rendahnya upaya pengembangan wilayah kampung secara memadai dan terjadi disparitas yang tinggi.  Kurangnya perencanaan wilayah yang memadai, utamanya dalam pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan-nya, sehingga

aktivitas

pembangunan

ekonomi

cenderung

menimbulkan kerusakan lingkungan. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 136

 Tingginya biaya produksi, sehingga daya saing produk menjadi rendah. Identifikasi Peluang  Adanya program nasional untuk membangun koridor Papua, seperti MP3I dan Tol laut serta ketahanan pangan.  Peningkatan

minat

swasta

(domestik

dan

asing)

untuk

membangun sarana dan prasarana dasar, seperti pasar modern, jalan tol dan pembangkit listrik.  Pasar sasaran yang semakin luas, utamanya dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);  Perkembangan wilayah yang cukup pesat.  Adanya Pengembangan jaringan listrik dan energi alternatif terbarukan.  Minat investasi terhadap lahan yang cukup tinggi untuk melakukan berbagai aktivitas usaha, termasuk pembangunan perumahan, perkebunan skala besar, pertambangan, dan agroindustri.  Ketersediaan lembaga keuangan bank dan non bank yang memadai.  Peningkatan permintaan konsumen. Identifikasi Ancaman  Topografi

wilayah

merupakan

daerah

pegunungan

yang

rentan terjadinya gerakan tanah/longsor  Perubahan iklim yang tidak menentu hampir sepanjang tahun  Pola dan penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan  Terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi.  Terjadinya pembangunan yang tidak memiliki izin;  Terjadi praktek perambahan hutan yang cenderung meningkat intensitas dan jangkauan wilayahnya, termasuk di hutan lindung.  Kemampuan dan keterjangkauan pemerintah daerah dalam penanganan sampah masih rendah. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 137

F.

FORMULASI STRATEGI PEMBANGUNAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS SWOT

KEWILAYAHAN

Strategi Kekuatan terhadap Peluang (Strategi SO)  Penawaran kerja sama pembangunan sarana dan prasarana bagi

swasta

di setiap Wilayah Pembangunan di Kabupaten

Jayapura;  Deregulasi

kebijakan

investasi

di

masing-masing

wilayah

pembangunan di Kabupaten Jayapura  Peningkatan penyaluran kredit produktif bagi industri kecil dan menengah pengolah komoditi unggulan daerah (agroindustri) di masing-masing wilayah pembangunan. Strategi Kelemahan terhadap Peluang (Strategi WO)  Peningkatan distribusi/penyebaran pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pembangunan, utamanya di WP III dan WP IV.  Peningkatan efisiennya pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing wilayah pembangunan.  Penawaran kerjasama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah yang saat ini masih kurang memadai.  Peningkatan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan di setiap wilayah pembangunan.  Percepatan pembangunan wilayah kampung, utamanya di wilayah pembangunan II, III dan IV;  Kemudahan penggunaan lahan melalui pendekatan kemitraan pemilik

hak

ulayat

dengan

investor

di

setiap

wilayah

pembangunan;  Menciptakan keamanan investasi yang kondusif di masingmasing wilayah pembangunan.  Prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar di masingmasing wilayah pembangunan. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 138

 Subsidi bunga kredit modal usaha dan investasi oleh pemerintah daerah pada usaha-usaha pengelola komoditi unggulan daerah di setiap wilayah pembangunan.  Pembangunan

dan

pengembangan

jaringan

usaha

dan

pemasaran komoditi unggulan daerah di masing-masing wilayah pembangunan.  Peningkatan nilai tambah (value added) komoditi unggulan daerah melalui industri pengolahan dan perbaikan kemasan sesuai potensi setiap wilayah pembangunan.  Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM untuk diarahkan bekerja pada masing-masing wipayah pembangunan sesuai skill yang dimiliki dengan arahan prioritas pembangunan di setiap wilayah pembangunan.  Pembangunan

industri

pakan

ikan

di

Sentani,

industri

pengolahan kakao di wilayah pembangunan III dan IV, serta industri pengolahan ikan di wilayah pembangunan II.  Pembangunan pembibitan sapi di wilayah pembangunan III yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui UPTD pembibitan sapi. Strategi Kekuatan terhadap Ancaman (Strategi ST)  Penertiban pembangunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukan dan polanya serta tanpa izin (IMB).  Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana tanah longsor dan banjir dengan tetap mempertahankan kaidah pembangunan yang ramah lingkungan.  Penertiban dan peninjauan kembali alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah ramah lingkungan.  Penertiban

dan

sosialisasi

perijinan

terkait

dengan

pembangunan, baik pada skala kecil maupun besar.  Penertiban terhadap industri-industri dan aktivitas ekonomi lainnya yang melakukan pencemaran lingkungan dengan lebih ketat dan disiplin dalam penegakan aturan tentang AMDAL.


 Penawaran kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan penanganan sampah agar kebersihan dan keindahan Kota Sentani dapat terjamin. Strategi Kelemahan terhadap Ancaman (Strategi WT)  Pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pembangunan dan kampung

tidak

saja

memperhatikan

distribusi penyebaran

namun juga tetap memperhatikan kaidah ramah lingkungan.  Pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah dilaksanakan sesuai dengan fungsi lahannya.  Peningkaan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan masih lemah  Pemberian sanksi tegas yang mampu menimbulkan efek jera terhadap oknum perambah hutan dan pengrusak lingkungan.

G. EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN JAYAPURA Dalam menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman

bagi pemerintah maupun Stakeholder dalam melaksanakan

pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat prioritas evaluasi, diantaranya sebagai berikut:  Kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia pada SKPD-SKPD belum merata, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sumber Penilaian masyarakat pada dasarnya terhadap aparatur yang melayani dan berhadapan secara langsung pada masyarakat, baik di tingkat Kabupaten, Distrik maupun Kampung/Kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki etos kerja serta motivasi kerja yang tinggi dalam rangka penyelenggaraan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 140

pelayanan prima, dan sebaiknya setiap SKPD memiliki standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan publik dan penilaian kinerja.  Adanya

pandangan

negatif

akan

kinerja

yang

dilakukan

pemerintah, hal ini terjadi karena adanya ketidakkonsistenan baik

dalam

proses

pembangunan.

Selain

perencanaan

itu,

belum

maupun

adanya

pelaksanaan

penertiban

dan

penegakan hukum terhadap pelanggar hukum.  Standar prosedur terpadu dalam menghadapi permasalahan yang mendesak seperti: bencana, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat berlum tersedia secara memadai. Arah kebijakan dimaksudkan untuk peningkatan pemantapan penegakan hukum ketertiban

dalam

wilayah

rangka

meningkatkan

serta meningkatkan

keamanan

profesionalisme

dan

birokrasi,

peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), dan perbaikan infrastruktur

(jalan,

jembatan,

drainase,

irigasi) dalam

rangka

memantapkan pembangunan di masing-masing wilayah pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana dasar serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penerapan pendekatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Secara umum, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jayapura telah ditetapkan pemerintah daerah ini, baik dalam jangka panjang (RPJPD, tahun 2007-2025) maupun dalam jangka menengah (RPJMD Tahun 2007-2012, dan RPJMD Tahun 2013-2017). Terkait dengan arah kebijakan tersebut, maka pencapaian kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Jayapura terkait dengan pembangunan ekonomi daerah, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah dan jangka pendek, diupayakan mengacu kepada pencapaian beberapa target sebagai berikut:  Perencanaan masyarakat,

kebijakan sehingga

dengang akselerasi

memperhatikan hasil

kebutuhan

Musrenbang

dapat

direfleksikan dalam kebijakan dan program pemerintah daerah ini. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 141

 Pelaksanaan

program

berorientasi

diupayakan

bersifat

pada hasil/pencapaian.

tematik

dan

Orientasi tersebut akan

memudahkan dalam melakukan evaluasi

dan

memperkuat

intensitas kebijakan (strategi dan pembiayaan) ke depan.  Upaya pengentasan kemiskinan lebih diprioritaskan karena dapat menimbulkan timbulnya

masalah

sosial,

kecemburuan

utamanya

sosial

sefrta

berkaitan adanya

dengan

penurunan

kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar. Kemiskinan mempunyai sifat menurun, sehingga jalur regenerasi kemiskinan perlu dipotong.  Sistem pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan dari pola bantuan (Charity) ke sistem perguliran yang bertanggung jawab (tanggung rente). Pengembangan lembaga mikro, terutama terkait dengan pemberdayaan komunitas adat, perempuan (gender) dan pemuda,

dalam melakukan inovasi dan revitalisasi sistem

keuangan mikro, sehingga dapat diterima dan diadaptasi secara mudah dan mandiri oleh masyarakat miskin dan yang bermodal kecil.  Pengembangan produksi

dan

sistem

pertanian

terpadu

di

sentra-sentra

agroindustri skala kecil dan menengah secara

terpadu yang dapat diharapkan mampu menjadi sistem yang dapat melindungi masyarakat miskin.  Sarana

dan

penunjang

prasarana

dasar

utama dalam

keberhasilan

mendukung

merupakan terciptanya

unsur tingkat

pembangunan di masing-masing kampung dan

distrik. Ketersediaan mempengaruhi masyarakat.

wilayah

dan

kualitas

tingkat pendidikan, Pembangunan

infrastruktur

kesehatan

dan

dan pemeliharaan

akan

daya beli infrastruktur

seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih dan irigasi manfaat

merupakan

dan akibatnya

kebutuhan secara

yang

langsung

dapat oleh

dirasakan masyarakat.

Infrastruktur tersebut harus dapat menjadi katalisator pencapaian Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 142

pembangunan

pada

bidang

lainnya, terutama perwujudan

infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pembangunan. Pembangunan Jalan tol, jalan lingkar, serta jalan poros/penghubung utama dan sekunder diharapkan dapat menjadi faktor

yang

dapat

memecahkan

permasalahan

yang ada.

Pemenuhan kebutuhan air besih untuk permukiman perlu terus ditingkatkan, demikian pula dalam penyediaan air baku. Di sisi lain, diperlukan

peningkatan

kemampuan

pengendalian

dan

pengawasan pembangunan infrastruktur, terutama melaui perizinan yang konsisten dan mengacu undangan

yang

berlaku,

kepada

baik

peraturan

pada

perundang-

tingkat pusat maupun

daerah.  Terkait

produk

unggulan

efisiensi, efektivitas

daerah,

usaha,

penerapan

penerapan

prinsip-prinsip

sistem

kemasan,

standarisasi produk serta sertifikasi secara kolektif perlu segera dilaksanakan.

Diversifikasi

produk

dan

penciptaan

produk

unggulan melalui penciptaan industri kreatif diharapkan dapat menjadi pendorong iklim usaha yang tahan terhadap badai krisis yang sering menimpa perekonomian nasional dan regional, termasuk krisi pangan karena adanya kelangkaan pasokan produsen dari sentra-sentra produksi.

H. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN JAYAPURA Isu strategis merupakan kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 143

Oleh karena itu, analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan

sangat

menentukan

dalam

proses

penyusunan

rencana

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat memberikan panduan tentang bagaimana kondisi pembangunan ekonomi daerah ke depan, baik yang bermakna positif maupun negatif. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang

kuat

terhadap

keberhasilan

pembangunan

serta

disusun

berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan

muncul

dalam

tahun-tahun

mendatang,

termasuk

untuk

mengantisipasi berbagai ancamannya. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, jika isu-isu strategis diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka panjang dan menengah akan lebih besar dan dapat lebih terjamin. Sebaliknya, jika isu-isu strategis tersebut tidak ditangani secara baik dan benar, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan menjadi sulit tercapai. Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan fenomena atau keadaan yang belum dapat Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 144

diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dalam kaitannya dengan penyusunan dokumen Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah, maka isu strategis Kabupaten Jayapura Tahun 20015-2025 didasari pada pertimbangan masih berlanjutnya sejumlah

agenda

terkait pengembangan ekonomi masyarakat.

Oleh

karena itu, beberapa isu strategis yang teridentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut: a. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. b. Koordinasi,

integrasi,

simplikasi,

sinkronisasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan baik dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan partisipatif. c. Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja

birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum

memadai. d. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya

pencemaran

air

dan

udara

serta

masalah lingkungan lainnya, seperti banjir dan longsor, yang disebabkan

oleh

rendahnya kesadaran,

perhatian

kepedulian masyarakat dan Stakeholder terhadap

dan

lingkungan,

aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian. e. Rendahnya kinerja pembangunan kampung disebabkan masih rendahnya kualitas SDM aparatur kampung dan ketersediaan infrastruktur pendukung serta masih lemahnya kampung

dan

belum

teralokasikannya

kelembagaan

sumber keuangan

kampung secara memadai sesuai kebutuhan. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 145

Selanjutnya, dapat dijabarkan isi-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jayapura yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut: a. Tingkat sebaran penduduk cukup tinggi dengan jumlah populasi yang terbatas pada wilayah yang cukup luas dan tidak semua dapat dijangkau dengan mudah, sehingga merupakan salah satu tantangan yang perlu penanganan serius pemerintah, terutama dalam membuka isolasi. Disamping itu perkembangan penduduk yang

lambat

di

kampung-kampung,

terutama

di

wilayah

pembangunan (WP) III dan WP IV, lebih banyak disebabkan karena terjadi proses migrasi keluar, terutama penduduk usia muda untuk bersekolah ataupun mencari pekerjaan di pusat perkotaan atau daerah yang lebih maju, dan juga karena relatif rendahnya angka pertumbuhan penduduk alamiah yang sangat dipengaruhi oleh tingginya angka kematian ibu melahirkan maupun kematian anak dan

balita.

Oleh

karena

itu,

perlu

dilakukan

percepatan

pembangunan di tingkat kampung pada WP II, WP III dan WP IV agar migrasi ke luar dapat diminimalkan dan memberikan perhatian yang lebih pada upaya menurunkan

angka kematian ibu

melahirkan serta kematian anak dan balita melalui proses penyadaran kesehatan masyarakat serta adanya tenaga para medis yang dapat turun hingga ke kampung. b. Pembangunan

ekonomi

Kabupaten

Jayapura

masih

harus

ditingkatkan karena walaupun pertumbuhan ekonomi daerah ini telah mengalami kecenderungan positif dengan laju rata-rata di atas 10% pertahun selama periode 2009-2013, namun secara riel belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan penduduk telah mencapai Rp.22,4 juta pada tahun 2013, atau sekitar Rp. 1.783.284,- per bulan, tetapi distribusinya masih sangat timpang antar pelaku ekonomi dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, sedangkan masih banyak potensi daerah yang belum dioptimalkan guna peningkatan kesejahteraan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 146

penduduk. Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB masih tergolong rentan karena pertumbuhannya sangat lambat, padahal sektor ini digeluti oleh lebih dari 60% penduduk. c. Laju inflasi Kabupaten Jayapura masih mengikuti laju inflasi kota Jayapura, namun wilayah Kabupaten Jayapura kondisinya sangat beragam, bahkan terdapat wilayah yang aksesibilitasnya sangat rendah seperti pada wilayah IV, dimana tingkat harga di wilayah tersebut sangat tinggi, apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM lebih memicu tingkat harga, sehingga sangat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. d. Pola pengeluaran konsumsi masyarakat untuk makanan relatif tinggi yang merupakan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah, dana untuk saving tidak tersedia, dalam artian masyarakat kekurangan atau tidak mampu memupuk modal untuk mengembangkan usahanya. Pola hasil jual produksi digunakan untuk konsumsi masih sangat kental dan sulit untuk terlepas dari belenggu ini, termasuk sistem ijon, karena terbatasnya kemampuan ekonomi rumahtangga dan pilihan untuk berusaha. e. Tingkat pendidikan penduduk masih tergolong rendah yang berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan (skill), terutama dalam mengadopsi tekhnologi untuk pengelolaan sumberdaya ekonomi. Hal ini diperparah lagi dengan kurang memadainya pembinaan terhadap masyarakat.oleh Instansi teknis, sehingga produktivitas rendah. Angka pengangguran setiap tahun meningkat, lebih banyak berorientasi menjadi PNS, karena masih rendahnya kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan peluang usaha, sehingga alternatif kegiatan usaha produktif yang dapat dikelola menjadi rendah atau terbatas. Dalam kaitan inilah, maka dapat dilihat bahwa sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang

sangat

penting

dalam menentukan tingkat kualitas

sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang

diharapkan

untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah di Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 147

Kabupaten Jayapura sampai tahun 2025 mendatang adalah sumberdaya manusia yang mampu melakukan inovasi, kreatif, serta memiliki etos kerja dan motivasi kerja yang tinggi dan berbudi pekerti yang baik. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan

untuk

mengatasi

belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana

prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru

tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan serta, masih kurang

baiknya

distribusi

tenaga pengajar (belum meratanya

penempatan guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah pembangunan). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga berbicara mengenai diintervensi preventif

yang

melalui program/kegiatan

maupun

dilakukan

kesehatan

dalam

yang

promotif. Akselerasi mengantisipasi

secara

dan

kontinyu

bersifat

kuratif,

perbaikan

sarana dan

perlu

prasarana

pelayanan kesehatan yang masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis. f. Kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, utamanya permodalan,

skill,

menyebabkan

informasi,

tidak

teknologi

dan

berkembangnya

atau

pasar

yang

lambatnya

perkembangan perekonomian masyarakat. g. Tantangan

utama

peningkatan

ketahanan

pangan

dalam

pembangunan jangka panjang adalah : (1) Pengembangan sistem ketahanan pangan yang terintregrasi dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang cukup, baik dalam jumlah, mutu dan gizi. (2) Pengembangan pangan spesifik lokal yang berdasarkan agroekosistem dan budaya setempat, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dikembangkan lebih lanjut dalam industri

pangan

skala

kecil,

menengah

dan

besar,

(3)

Kewaspadaan pangan yang mencakup pemantauan aspek-aspek penting ketahanan pangan, analisis dan evaluasi kondisi ketahanan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 148

pangan, pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, termasuk masalah mutu dan keamanan pangan; (4) Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis dalam mempertahankan

dan

meningkatkan

iklim

usaha yang kondusif dalam meningkatkan nilai investasi serta memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan peran UMKM dan koperasi yang menunjang usaha pertanian, perikanan, dan peternakan; dan (5) permasalahan pangan yang perlu menjadi perhatian utama, ialah Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Keamanan Pangan

dan

Gizi

yang

belum

berjalan

secara

optimal, sehingga masih terbuka peluang yang besar terjadinya kasus beredarnya bahan makanan yang mengandung bahanbahan berbahaya seperti Rhodamin B, Formalin di beberapa pasar tradisional. h. Ketersediaan lahan cukup luas namun kurang produktif dan kebanyakan dikuasai oleh keluarga atau klen tertentu, sehingga upaya pemanfaatan lahan secara optimal harus dicarikan jalan keluar melalui musyawarah ataupun penggunaan pola-pola yang saling menguntungkan dan membutuhkan serta tidak merugikan pemilik lahan dan investor. i. Kegiatan penangkapan ikan di laut maupun budidaya ikan air tawar cukup potensial namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan, karena pengelolaannya masih tradisional dan hasilnya habis untuk konsumsi keluarga, serta saving dana untuk keberlanjutan usaha belum membudaya. j. Kelembagaan

koperasi belum berkembang dengan baik karena

niat pendiriannya pada umumnya hanya untuk memudahkan akses terhadap dana-dana program pemerintah, kemampuan manajerial pengelola koperasi masih sangat rendah, akses pasar dan modal yang rendah, serta kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi sangat kurang karena kinerja yang kurang baik. Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 149

k. Bank Minded belum membudaya sebagai upaya penguatan modal dalam pengembangan perekonomian masyarakat secara mandiri tanpa harus tergantung pada bantuan orang lain. Hal ini juga disebabkan karena dunia perbankan belum berorientasi pada usaha mikro dan kecil, terutama pada bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan peternakan yang dianggap kurang profitable dan mempunyai tingkat resiko tinggi. l. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan adalah dalam penataan obyek-obyek wisata serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan kepariwisataan

untuk

kepentingan

peningkatan

pendapatan

masyarakat dan kemajuan daerah. Obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan sebagai modal dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah adalah Danau Sentani, wisata bahari di Depapre dan pengembangan kawasan agropolitan yang dapat ditingkatkan menjadi kawasan agrowisata. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi tapi juga adalah keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar secara sosial, budaya, dan politik. Berbagai program pada beberapa sektor ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah belum mampu/tidak

signifikan

dalam

mengurangi

jumlah keluarga miskin di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut, terutama

karena

belum

terpadunya berbagai

program

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD terkait sebagai salah satu wujud adanya ego sektoral serta belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program karena belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin, sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor

belum jelas. Tantangan yang dihadapi dalam mengatasi

kemiskinan adalah kurangnya pemahaman Pemerintah terhadap nilai-nilai adat dan hak-hak dasar sosial, budaya, ekonomi, politik Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 150

masyarakat,

menyebabkan

kurangnya

keberpihakan

dalam

kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta kurangnya komitmen diantara penentu kebijakan. Dalam perkembangan sekarang untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jayapura telah

dibuat suatu komitmen bersama Stakeholder (pemangku

kepentingan) sebagai strategi bersama, yang di dalamnya mengulas mengenai memberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan

hidup,

membangun

kemitraan

global

dalam

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan kearifan lokal. m. Perkembangan infrastruktur belum mampu membuka isolasi beberapa daerah karena kondisi geografis yang relatif sulit, adanya peningkatan biaya pembangunan jalan akibat inflasi sementara dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jayapura masih terbatas, dan diperparah lagi dengan kurangnya koordinasi dalam pengembangan transportasi. Pengembangan sistem transportasi perkotaan di Sentani masih memerlukan penataan managemen transportasi perkotaan yang memadai sesuai RDTR. n. Pengembangan transportasi laut melalui pembangunan dermaga peti kemas di Depapre merupakan tantangan jangka panjang bagi pemerintah Kabupaten Jayapura guna merealisasikannya dalam rangka membuka keterisolasian daerah dan membangun pusatpusat

pertumbuhan

baru

serta

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sementara itu, pembangunan kawasan Danau Sentani sebagai daerah wisata dan pengembangan energi terbarukan merupakan pula tantangan di masa depan. o. Layanan pos dan telekomunikasi belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama pada daerah pedalaman, untuk itu Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 151

diperlukan penyediaan prasarana dan sarana serta teknologi informasi agar akses

untuk mendapatkan informasi dapat

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di sewluruh wilayah pembangunan,

meningkatkan

peranan

swasta

dalam

pengembangan pos dan telekomonikasi. Walaupun pembangunan telematika mengalami kemajuan, tetapi informasi belum dapat sampai ke seluruh daerah dan hanya dapat diakses oleh sebagian masyarakat. Untuk itu, tantangan yang dihadapi kedepan adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana informasi dan telekomunikasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat p. Hampir sebagian masyarakat di kampung belum memiliki rumah layak huni dengan prasarana dan sarana

dasar yang memadai

sesuai standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan sistem penyediaan perumahaan dan penataan permukiman yang lebih meluas hingga daerah terpencil. Kemudian di daerah perkotaan WP I diperlukan penataan permukiman dengan arahan rencana teknis fungsi sesuai tata ruang kota (RDTR Ibukota Jayapura). q. Pembangunan pelayanan infrastruktur listrik sampai ke kampungkampung merupakan tantangan dimasa depan, karena belum semua masyarakat dapat menikmati layanan listrik. Untuk itu perlu upaya pengembangan pembangkit listrik tenaga air dan batubara yang mempunyai daya jangkauan luas agar mampu melayani kebutuhan listrik masyarakat dan juga mendukung pengembangan wilayah dan perekonomian daerah karena adanya ketersediaan sumberdaya air dan batubara yang melimpah di daerah ini. r. Ketersediaan air bersih merupakan isu bagi sebagian besar masyarakat di perkampungan, utamanya di WP III dan WP IV, sehingga merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk dapat menyediakan air bersih yang aman dan higienis bagi seluruh


masyarakat., karena penyediaan air bersih sangat berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat. s. Tantangan dalam pembangunan wilayah dan tata ruang adalah belum tersedianya tata ruang wilayah yang up to date sesuai perkembangan

yang

terjadi,

serta

penataan

batas

wilayah

administrasi pemerintahan maupun batas wilayah adat, sehingga sering menimbulkan konflik penguasaan hak atas tanah. Untuk itu, perlu adanya kesepakatan batas wilayah adat yang dilegalisasi melalui Peraturan Daerah. t. Penataan ruang wilayah berdasarkan karakteristik spasial dan potensi yang dimiliki setiap wilayah harus diwujudkan sesegera mungkin guna memudahkan dalam pengelolaan kawasan dan efektifitas pembangunan wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki setiap wilayah sehingga keharmonisan dalam pengembangan wilayah dapat diciptakan. Beberapa masalah yang masih perlu ditangani lebih lanjut secara efektif, di antaranya adalah penyusunan perda tentang RDTR pembangunan di WP II, WP III dan WP IV sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR Ibukota Kabupaten Jayapura (WP I), sehingga aktivitas pembangunan ekonomi dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta lebih terarah dalam jangka panjang. u. Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan suatu tantangan dimasa depan dalam upaya membuka isolasi daerah karena kondisi geografis dan sumber pembiayaan yang terbatas. v. Pelayanan

publik dalam arti luas merupakan

usaha

untuk

memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai

dengan norma

Penyelenggaraan

dan

pelayanan

aturan

yang

berlaku.

publik dilakukan oleh institusi

pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substantif) dan

pelayanan

administrasi.

Belum

meratanya

kualitas

sumberdaya manusia pada SKPD-SKPD dalam lingup pemerintah Kabupaten Jayapura, terutama pada unit kerja yang melaksanakan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 153

pelayanan secara langsung kepada masyarakat, menyebabkan sangat urgennya untuk senantiasa dilaksanakan perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik secara terus menerus dari tahun ke tahun. w. Dalam rangka menghadapi persaingan global di masa mendatang yang semakin ketat menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk

itu,

tantangan

yang

dihadapi

dalam

pengembangan IPTEK ke depan adalah bagaimana meningkatkan pemanfaatan dan kontribusi IPTEK ke sektor-sektor ekonomi produktif, meningkatkan efektivitas mekanisme intermediasi IPTEK, memperkuat sinergi kebijakan IPTEK dengan kebijakan di sektor lain, mengembangkan budaya IPTEK di kalangan masyarakat, meningkatkan peran IPTEK dalam penanganan degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya IPTEK, meningkatkan kualitas SDM yang berwawasan IPTEK, sarana dan prasarana maupun pembiayaan IPTEK. Hal yang terpenting adalah bagaimana memberikan apresiasi terhadap IPTEK di kalangan masyarakat maupun pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, identifikasi isuisu strategis yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas

prioritas pembangunan, serta

dapat dioperasionalkan

secara efisien dan efektif. Selain itu, secara moral dan etika birokratis dapat

pula

dipertanggungjawabkan

melalui

penerapan

prinsip

transparansi dan akuntabilitas (good governance).


Pemetaan isu strategis Kabupaten Jayapura mengacu kepada sumber-sumber evaluasi dan dokumen sebagai berikut: Tabel 6. 4 Matrik Identifikasi Isu Strategis yang Terkait Dengan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Jayapura Jenis Permasalahan Strategis Yang Berhubungan Dengan No Pembangunan Ekonomi Daerah Dokumen 1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi ungulan dan RPJMD 1 komoditas unggulan daerah, 2. Rendahnya kualitas dan kapasitas SDM tenaga kerja 3. Permasalahan kemiskinan, 4. Permasalahan pengangguran, 5. Tingginya angka migrasi ke Kota Sentani, 6. Permasalahan ketimpangan pendapatan masyarakat, 7. Permasalahan ketimpangan ketersediaan infrastruktur dasar antar wilayah pembangunan. 8. Ketersediaan energi listrik yang memadai di seluruh wilayah pembangunan. 9. Peningkatan peran lembaga keuangan bank dan non bank, termasuk koperasi. 10. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. 11. Peningkatan peran swasta dalam melakukan investasi pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan usaha produktif, utamanya pada sektor ekonomi unggulan daerah. 12. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah 13. Penataan pasar dan pengembangan jaringan usaha 14. Pembangunan dan pengembangan agroindustri skala kecil, menengah dan besar. 15. Pengendalian bencana. Rencana pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian 2 RTRW nasional dan internasional yang meliputi : a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokasi dan kecenderungan perkembangan yang ada dan kegiatan unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah, b. Mengendalikan perkembangan pusat Kota Sentani agar tidak melampaui daya dukung kawasan, c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, d. Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung kawasan/wilayah. e. Mengelola dampak negative kegiatan usaha Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 155

masyarakat agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan lahan. f. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan g. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

3

Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah, Tahun 2015-2025

1. Penataan Pasar Semi Modern dan Tradisional: Penataan pasar semi modern memperhatikan faktor jarak dengan pasar tradisional, jumlah penduduk sebagai konsumen dan tingkat persaingan yang sehat para pelaku usaha di dalamnya. 2. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah: Prioritas pembangunan sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah yang didukung oleh keterkaitan yang kuat dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, utamanya sektor listrik dan air, sektor industri pengolahan (agroindustri), sektor bangunan (infrastuktur dasar), sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan transportasi, dan sektor keuangan. 3. Pengembangan Produk Unggulan Daerah: Memperhatikan faktor pendorong peningkatan inovasi, pengembangan teknologi pengolahan, promosi dan kemasan, kaitannya dengan sumber bahan baku lokal dan jaringan pemasaran output. 4. Wirausaha (Entrepreneur) Daerah: Memperhatikan faktor terbatasnya penyerapan lapangan kerja, pertambahan angkatan kerja, potensi eksploitasi sumber daya daerah, minimnya penyaluran kredit, penumbuhan entitas ekonomi baru, peningkatan produk unggulan daerah yang kompetitif, dan peningkatan skala ekonomi dalam perekonomian daerah 5. Peningkatan Infrastruktur: Mempertimbangkan kelancaran arus transportasi barang, arus mobilitas penduduk, peningkatan kualitas infrastruktur pertanian secara luas, dan akses terhadap kelistrikan, pengendalian dampak bencana. 6. Pengembangan Pusat Perdagangan: Meningkatkan kualitas fisik pasar tradisional dan ekspansi pemasaran produk lokal serta penyediaan


bursa komoditi unggulan daerah. 7. Pengembangan Investasi Langsung: Meningkatkan kinerja PMA dan PMDN, potensi investasi di Kabupaten Jayapura, relaksasi kemudahan perijinan, dukungan sektor perbankan/keuangan, ekses investasi dari Kab/Kota sekitar, dan pengembangan investasi pada unit usaha yang sudah ada, utamanya UMKM dan koperasi. 8. Pemanfaatan Ruang: Memperhatikan konsistensi dan dukungan peruntukan tata ruang/kawasan dan skenario wilayah pengembangan sesuai RTRW dan RDTR. 9. Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Masyarakat: Mendorong peningkatan kinerja koperasi dan lembaga keuangan mikro, peran koperasi dan lembaga keuangan mikro terhadap kegiatan usaha masyarakat sekitar, pola bisnis koperasi, dan sinergi koperasi dan UMKM dengan program pemerintah. 10. Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani, Peternak, dan Nelayan Memudahkan akses petani, peternak dan nelayan terhadap input (bibit, pupuk dan pestisida serta sarana produksi lainnya), ketersediaan dan kestabilan harga kebutuhan pokok petani, peternak dan nelayan, jalur pemasaran produk pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pembinaan mekanisme tanam dan adaptasi teknologi, variasi produk pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta pengembangan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. 11. Akses Terhadap Sumber Permodalan: Memperhatikan variabel pembinaan terhadap standar usaha yang bankable, mendorong intermediasi, skenario modal bergulir, akses terhadap skim kredit penjaminan pemerintah, pengembangan data base sektor usaha, utamanya UMKM dan koperasi, serta subsidi bunga kredit perbankan. 12. Jejaring Informasi: Memprioritaskan penggalian informasi kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan Laporan Akhir Hasil Penyusunan Master Plan Pemb. Ek. Daerah Page 157

partisipatif masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah, serta kegiatan/program APBD yang lebih tepat sasaran (efisien dan efektif) serta berkesinambungan. 13. Konektivitas Sektor Pariwisata Dengan Produk Unggulan Daerah: Mendorong perkembangan kawasan-kawasan wisata dalam relevasinya dengan peningkatan perdagangan produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta agrowisata. 14. Pengembangan Pelatihan Masyarakat: Mendorong peningkatan kemampuan teknis aplikatif SDM lokal yang relevan dengan perkembangan ekonomi produktif terkait teknologi informasi, teknologi budidaya pertanian, pernakan, perikanan dan kelautan, kerajinan, serta pengelolaan agroindustri dan agrowisata. 15. Pengembangan Teknologi Daerah: Memperhatikan kebutuhan teknologi bagi pengembangan ekonomi masyarakat, konektivitasnya dengan perguruan tinggi, dan kebutuhan peningkatan inovasi (kreativitas) 16. Perlindungan Kawasan Budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Hutan: Memperhatikan faktor ketahanan pangan, kestabilan harga pangan, perlindungan eksistensi petani, peternak, dan nelayan dalam mengelola kegiatan usaha di sektor primer, pengembangan sistem ketahanan pangan yang terintregrasi dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang cukup, baik dalam jumlah, mutu dan gizi serta pengembangan pangan spesifik lokal yang berdasarkan agroekosistem dan budaya setempat, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dikembangkan lebih lanjut dalam industri pangan skala kecil, menengah dan besar 17. Konektivitas Sektor Usaha Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Memanfaatkan dana CSR perusahaan, tanggung jawab sosial ekonomi entitas bisnis, penggunan sumber daya lokal oleh sektor usaha menengahbesar serta kemitraan usaha antara pengelola UMKM dan koperasi dengan usaha skala besar.


BAB VII KERANGKA MAKRO RENCANA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

A. ARAHAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH

1. Arahan Umum a. Prinsip Pengembangan Pengembangan aktivitas usaha

pada

sektor unggulan

untuk menghasilkan komoditi unggulan daerah menjadi investasi

perhatian

dan fokus

dalam

dan

memiliki

keterkaitan

ketataruangan,

ekonomi

wilayah

harus

pembangunan dengan aspek

dan

infrastruktur,

sehingga memerlukan konsep yang terintegrasi dalam perencanaan

pembangunan

supaya

tidak

terjadi

overlaped antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Penanaman memiliki

modal

keterkaitan

pada

sektor

unggulan, selain

antara aspek-aspek tersebut,

diperlukan pula keterkaitan dengan sektor-sektor ekonomi, yaitu keterkaitan antara sektor primer, sekunder dan tersier. Keterkaitan tersebut bisa dilihat dari faktor endowment (basis SDA) maupun dari faktor kestrategisan lokasi (basis jasa). Dalam konteks penanaman modal pada sektor unggulan bisa dijadikan sebagai daya tarik untuk menarik investor masuk

dan

menanamkan

modalnya

di

Kabupaten

Jayapura. Hal ini disebabkan karena sektor unggulan merupakan sektor atau subsektor ekonomi yang memiliki kemampuan tinggi dalam menggerakkan pertumbuhan wilayah dan dapat diandalkan sebagai landasan atau Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 159

basis bagi terwujudnya struktur perekonomian daerah ini yang kuat dan tangguh, serta memiliki daya saing di era pasar bebas. Sektor unggulan dapat berperan menjadi sektor basis dan menjadi penopang

pertumbuhan

ekonomi daerah

dan perkembangan pembangunan daerah di setiap wilayah pembangunan. b. Indikator Masalah Terganggunya berbasis pola

kinerja

investasi

sektor

unggulan

factor endowment karena faktor lingkungan/

eksploitasi

pendukungnya,

dan

lemahnya linkage pada sektor

semantara

sektor

investasi

yang

berbasis keuntungan lokasi belum dikembangkan dan belum

menjadi faktor yang

kuat

untuk

menopang

perekonomian daerah di Kabupaten Jayapura di masa datang seiring dengan masih banyaknya gangguan aktivitas investasi, utamanya yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti kegiatan pemasangan kayu palang. Belum

terbentuk

pola

hubungan

positif

antara

pertumbuhan sektor ekonomi dengan wilayah yang produktif dan berkelanjutan, sehingga seluruh sektor ekonomi dapat dikembangkan secara optimal dan menjadi prospek investasi yang juga berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka sangat urgen untuk segera mengubah pola keterkaitan yang memiliki trend kurangnya linkage tersebut melalui arahan penanaman modal untuk membentuk pola hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kewilayahan sesuai dengan potensinya masing-masing.

c. Batasan Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 160

Sektor unggulan adalah sektor yang telah memberikan kontribusi

besar terhadap

pembentukan pendapatan

masyarakat, memiliki rantai produksi yang panjang di daerah, serta berdaya saing. Sektor untuk

Potensial

adalah

sektor

yang

berpotensi

dikembangkan karena adanya peluang baik dari

sisi pasokan maupun dari sisi permintaan. Sektor potensial dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan.

Demikian

pula,

sektor

unggulan

dapat

dikembangkan terutama dalam tingkat daya saingnya terhadap sektor sejenis yang dihasilkan dari daerah lain. Kriteria Sektor Unggulan : (1). Resource-Based, artinya

adanya

ketersediaan

pasokan yang berkesinambungan. (2). Market-Based, artinya adanya daya serap pasar, kesinambungannya, daya tawar dalam penetapan harga pasar. Termasuk didalamnya pertimbangan- pertimbangan:  Jangkauan pasar regional.  Jangkauan pasar nasional.  Jangkauan pasar internasional.  Kondisi persaingan.  Dukungan infrastruktur pemasaran. (3). Kontribusi Terhadap Perekonomian Regional secara Umum, dengan indikator sebagai berikut :  Peranan dalam penciptaan nilai tambah bruto (NTB).  Kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.  Keterkaitan dengansektor-sektor dalam daerah.  Kontribusi terhadap PAD.  Peranan dalam penciptaan pendapatan rumah Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 161

tangga. 

Dampak multiplier bagi perekonomian daerah.

(4). Nilai Tambah Sosial, dengan indikator sebagai berikut :  Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.  Peranan terhadap tingkat kesehatan masyarakat.  Peranan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kriteria Sektor Potensial 1)

Adanya potensi dari Resource-Based saja, artinya adanya

ketersediaan

pasokan

yang

berkesinambungan. Termasuk dalam jenis ini adalah

pengembangan

industri

pengolahan

komoditi kakao dan pakan ikan serta pakan ternak.

Artinya

ada

potensi

untuk

mengembangkan industri pengolahan komoditikomoditi tersebut. 2)

Adanya

potensi

artinya

market

dari

Market-Based

saja,

membutuhkan barang dan jasa

yang (spesifikasinya) belum ada. Termasuk dalam contoh

ini

adalah

tingginya

minat

sebagian

masyarakat untuk menikmati wisata kuliner yang berkembang di Kabupaten Jayapura, utamanya di Kota Sentani. Jasa rumah makan yang saat ini banyak

bermunculan

memenuhi

spesifikasi

di

daerah

kebutuhan

ini,

belum

konsumen.

Artinya, ada potensi untuk mengembangkannya dengan spesifikasi yang diiginkan oleh pasar (market).

Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 162

d. Konsep Pengembangan Sektor Unggulan dan Komoditi Unggulan Daerah di Kabupaten Jayapura Setiap daerah, termasuk Kabupaten Jayapura, memiliki sektor unggulan yang mampu menghasilkan komoditikomoditi unggulan daerah bersangkutan. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana jika pemerintah daerah lebih fokus untuk mengembangkan sektor unggulan daerahnya yang dapat diharapkan

untuk

menjadi

pendorong

dan

penarik

berkembangnya sektor-sektor ekonomi lainnya, termasuk sektor-sektor potensil Dalam kaitan itulah, maka pada bagian ini dikemukakan konsep pengembangan sektor unggulan dan komoditi unggulan daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten

Jayapura

dalam

mengembangkan

sektor

pertanian sebagai sektor unggulan daerah ini, sebagaimana yang nampak pada skema berikut: Gambar 7.1 Konsep Pengembangan Sektor Unggulan dan Komoditi Unggulan Daerah di Kabupaten Jayapura


2. Kluster Pengembangan Kluster

industri

merupakan

jaringan

produksi

antara

perusahaan- perusahaan yang saling bergantung satu sama lain yang terhubung dalam rantai nilai produksi dan nilai tambah. Perlu aplikasi sistem kluster dalam roadmap pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Jayapura agar diperoleh keterkaitan yang kuat antara industri hulu dan hilir serta komponen sektor- sektor yang termasuk didalamnya. Konsep kluster digunakan agar terdapat keterpaduan antara sektor kunci, sektor pendukung dan sektor terkait yang

akan

memberikan

nilai

tambah

optimal

bagi

pengembangan ekonomi daerah. Konfigurasi ketiga sektor ini dapat berbeda antara Kabupaten Jayapura dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Papua, tergantung dari sektor

apa

yang

menjadi

sektor

kuncinya

(sektor

unggulannya). Definisi ketiga sektor tersebut adalah : o Sektor kunci

merupakan sektor utama atau basis

yang menjadi acuan terhadap pengembangan sektor lainnya dalam konteks pembangunan perekonomian Kabupaten Jayapura. Sektor kunci dapat berupa sektor primer (pertanian), sektor sekunder (industri manufaktur), dan sektor tersier (jasa perdagangan dan pariwisata). o Sektor Pendukung merupakan sektor yang menjadi pendukung dalam rangakaian rantai nilai tambah produksi. Sektor pendukung dapat berupa sektor primer, sektor sekunder (terutama sektor bangunan dan sektor Listrilk, Air bersih dan Gas) dan sektor tersier

(terutama

sektor

pengangkutan

dan

telekomunikasi, perdagangan serta Jasa Keuangan).


o

Sektor

Terkait

merupakan

kembangannya dipasok dari

sektor

yang

per-

perkembangan sektor

kunci. Tergantung dari linkage yang ada dengan sektor kuncinya, sektor terkait dapat berasal pula dari sektor sekunder atau sektor tersier. 3. Tahapan Pengembangan dalam Keterpaduan Sektoral dan Lokasi a. Kerangka Berpikir Logis Keterkaitan Sektoral di Kabupaten Jayapura (1). Bila sektor kunci berasal dari sektor primer (pertanian) : o Sektor pendukung adalah: i. Sektor Sekunder, seperti sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air minum. ii. Sektor

Tersier, seperti sektor pengangkutan

dan telekomunikasi, serta jasa keuangan. o Sektor terkait adalah berdasarkan hubungan dari sektor sekunder dan sektor tersier (2). Bila sektor kunci berasal dari sektor sekunder (Industri Manufaktur): o Sektor pendukung adalah: i.

Sektor

Sekunder, seperti

sektor

bangunan

dan sektor listrik, gas dan air minum; ii. Sektor

Tersier, seperti sektor pengangkutan

dan telekomunikasi, serta jasa keuangan. o Sektor terkait adalah berdasarkan hubungan dari sektor sekunder dan sektor tersier (3). Bila sektor kunci berasal dari Sektor Tersier (Jasa Perdagangan dan Pariwisata): o Sektor pendukung adalah: i. Sektor Sekunder, seperti sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air minum; Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 165

ii. Sektor Tersier, seperti sektor pengangkutan dan telekomunikasi, serta jasa keuangan. o Sektor terkait adalah berdasarkan hubungan dari sektor sekunder dan sektor tersier 4. Kerangka Berpikir Logis Sektoral-Kewilayahan

Keterkaitan

Pengembangan

Dalam pengembangan sektor unggulan daerah dibutuhkan sinergitas antara sektoral dan kewilayahan, sehingga bisa dilihat adanya keterkaitan dalam pengembangan antara sektor kunci, sektor pendukung dan sektor terkait, Contoh,

secara

faktual

Kabupaten

Jayapura

merupakan

penghasil komoditi kakao, dimana beberapa distrik memiliki sektor kunci yang sama dalam sektor perkebunan ini. Jika letaknya berdekatan antara distrik yang satu dengan distrik yang lain dan distrik-distrik tersebut memiliki sektor kunci yang sama, maka sektor pendukungnya yang sangat dibutuhkan

adalah

industri

pengolahan

(agroindustri).

Demikian pula sektor-sektor terkait lainnya, seperti jasa angkutan,

tidak

semuanya

harus

memiliki

atau

membangunnya, tetapi dipilih di salah satu daerah yang letaknya strategis diantara daerah-daerah tersebut, sehingga selain terjadinya pengembangan kluster akan dapat pula meningkatkan efisiensi biaya dan pada akhirnya produk yang dihasilkan

menjadi

kompetitif

dari

sisi

harga

bila

dibandingkan dengan masing-masing distrik membangun sektor pendukung dan sektor terkait tersebut.

Untuk

mewujudkan hal ini, maka sangat dibutuhkan untuk hadirnya kawasan industri pengolahan komoditi kakao tersebut sebagai kluster dalam skala menengah dan besar yang dapat ditempatkan pada wilayah pembangunan (WP) tertentu yang dekat dengan sentra produksi komoditi kakao dan sarana transportasi udara dan laut. Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 166

5. Tahapan-Tahapan Pengembangan Sektor Unggulan dalam Lingkup Provinsi dan Tahapan Dalam Lingkup Kabupaten Dalam tahapan pengembangan sektor unggulan daerah dalam lingkup provinsi dan tahapan kabupaten/kota, harus diperkuat dulu sektor kunci yang berupa sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi fundamental perekonomian dari tiap-tiap daerah

tersebut.

Tahap

selanjutnya

infrastruktur yang menunjang kluster

tersebut,

dalam

adalah

membangun

pembentukan

subuah

seperti pengembangan sektor terkait dan

sektor pendukung.

B.

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH

AKTIVITAS

PENGELOLAAN

Berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB dan perhitungan dengan menggunakan metode LQ, maka dapat diidentifikasi 8 komoditi unggulan Kabupaten Jayapura saat ini, yakni komoditi kakao dan kelapa (subsektor perkebunan); komoditi sapi dan babi (subsektor peternakan); komoditi ubi kayu dan ubi jalar (subsektor pertanian tanaman pangan); dan komoditi ikan nila dan ikan lele (subsektor perikanan). Kedelapan komoditi unggulan daerah ini perlu dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendorong peningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura di masa datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan strategi yang efektif diterapkan dalam pengembangan komoditi-komoditi unggulan tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Komoditi Unggulan Subsektor Pertanian Tanaman Pangan a. Fokus Berdasarkan data kontribusi sektoral terhadap PDRB dan perhitungan LQ serta ketersedian lahan yang dimiliki, maka komoditi ubi kayu dan ubi jalar yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Jayapura yang dihasilkan pada sub sektor


pertanian tanaman pangan. Kedua komoditi unggulan ini tersebar pada hampir seluruh distrik di Kabupaten Jayapura kecuali distrik Airu. Produksi Ubi kayu di Kabupaten Jayapura mencapai 2,583 Ton pada tahun 2013, dimana distrik yang memiliki produksi tertinggi adalah Distrik Nimbokrang, yakni sebesar 216 Ton, disusul Distrik Sentani sebesar 180 Ton.

Kemdian jumlah

produksi Ubi jalar di daerah ini pada tahun 2013 mencapai 2,025 Ton, dimana distrik yang memiliki produksi tertinggi adalah Distrik Nimbokrang dengan produksi mencapai 153 Ton, disusul Distrik Nimboran sebesar 144 Ton. Berdasarkan data jumlah produksi tersebut, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa sebaiknya pengembangan komoditi unggulan ubi kayu difokuskan pada Distrik Nimbokrang dan Sentani sebagai pusat pengembangan atau kluster utama yang ditopang oleh distrik-distrik sekitarnya masing-masing, sehingga aktivitas pengelolaan dan pengembangan komoditi ini dapat dilakukan secara efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat dihasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Kemdian komoditi ubi jalar difokuskan pengembangannya pada Distrik Nimbokrang dan Nimboran sebagai pusat pengembangan atau kluster utama yang didukung oleh distrik-distrik sekitar sebagai Hinterland-nya. b. Kluster Penerapan

strategi

kluster

dalam

pengembangan

komoditi

unggulan subsektor pertanian tanaman pangan di daerah ini dimaksudkan

pula

untuk

dapat

mewujudkan

optimalisasi

pengembangan kedua komoditi unggulan tersebut.

Hal ini

dimaksudkan untuk dapat mengkonsentrasikan produksi komditi unggulan tersebut yang didukung oleh aktivitas yang sama pada distrik-distrik sekitarnya, tetapi dalam skala kecil. Konsep strategi ini sebenarnya telah diterapkan di Jepang dan telah sukses saat ini dalam bentuk konsep One Village One Product (OVOP). Melalui strategi ini, maka dapat diharapkan agar aktivitas Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 168

pengelolaan dan pengembangan komiditi-komoditi unggulan tersebut dalam dilaksanakan dalam skala besar, sehingga dapat diperoleh

efisien

dan

efektifitas

penggunaan

sumberdaya,

termasuk efisiensi biaya rata-rata melalui penciptaan produksi massal dan adanya keterkaitan ekonomi, baik antar wilayah maupun antar sektor dan pelaku ekonomi. Selain itu, melalui penerapan

konsep

pengawasan

oleh

ini,

maka

pemerintah

aktivitas daerah

pembinaan dan

pusat

dan dapat

dilaksanakan lebih efisien dan efektif, sehingga program dan kegiatan pemerintah untuk mengembangkan komiditi unggulan ini dapat berjalan dengan baik dan kinerjanya lebih tinggi. c. Industri Pengolahan Dalam rangka peningkatan nilai tambah (Value Added)yang bisa diciptakan dalam pengelolaan dan pengembangan komoditi unggulan ini di Kabupaten Jayapura, maka upaya yang bisa dilakukan

adalah

dengan

membangun industri pengolahan,

sehingga kedua komoditi unggulan ini tidak dijual dalam bentuk bahan baku (raw material) tetapi sudah diubah menjadi barang setengah jadi (Intermediate Goods) dan barang jadi (Final Goods) melalui proses industri. Selain itu, kehadiran industri pengolahan dapat pula mewujudkan adanya beberapa produk turunan yang dapat dihasilkan, seperti tepung tapioka, mokap, kripik singkong yang tekah dikemas dengan baik, sehingga dapat dipasarkan di supermarket atau mall, dan sebagainya. Industri yang dikembangkan bisa dalam skala kecil dan skala menengan (IKM) maupun skala besar.

Oleh karena itu,

pemerintah Kabupaten Jayapura telah dapat merancang program pengarahan aktivitas investasi untuk ditawarkan kepada pihak swasta yang berminat mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha pengelolaan komoditi-komoditi unggulan ini pada distrikdistrik yang menjadi pusat pengembangannya atau kluster utamanya. Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 169

d. Target Pasar Walaupun mempunyai bahan baku cukup banyak dan berpotensi ekspor ke luar wilayah Kabupaten Jayapura, strategi pemasaran bagi kedua komoditi unggulan tersebut belum tersusun, karena pada umumnya belum dikelola secara profesional dan masih dalam skala kecil pada masing-masing rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan rumahtangga bersangkutan dan selebihnya bisa dijual ke pasar dalam bentuk belum diolah. Padahal pengembangan kedua komoditi ini sangat prospektif untuk dapat memberikan tambahan pendapatan yang besar kepada masyarakat di daerah ini jika dikelola secara baik dan diorganisir dalam bentuk kelompok tani secara melembaga dan terkonsentrasi pada kluster-klusternya masing-masing yang ditunjang dengan industri pengolahan (agroindustri). Oleh karena itu, untuk mewujudkan percepatan pengembangan budidaya dan pengolahan kedua komoditi unggulan ini, maka sudah saatnya dimulai dengan merencanakan dan menetapkan target

pasar

yang

akan

menjadi

pasar

sasaran

dalam

memasarkan kedua komoditi unggulan tersebut, termasuk produk-produk turunannya yang cukup variatif, di masa datang. e. Analisis Keterkaitan Analisis keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (foreward linkage) diperlukan untuk menentukan sektorsektor ekonomi yang menjadi penggerak utama dan sektor pendukung dalam pengembangan kedua komoditi unggulan tersebut di Kabupaten Jayapura. Hal ini diperlukan untuk dapat mengukur dengan baik sektor-sektor apa saja yang dapat berkembang

dengan

adanya

pengembangan

aktivitas

pengelolaan usaha yang memproduksi kedua komoditi unggulan tersebut, sehingga dapat dihasilkan atau diciptakan Multiplier Effect yang lebih luas dan lebih besar serta senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 170

Oleh karena itu, keberadaan potensi produski komoditi unggulan dan industri olahannya diharapkan dapat memberi dampak berganda yang positif terhadap kegiatan pada sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi, sektor perbankan, dan sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan, sehingga pada akhirnya dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Jayapura di masa datang.

f. Pengembangan Kelembagaan Untuk meningkatkan nilai tambah yang diciptakan oleh petani produsen kedua komoditi unggulan ini di Kabupaten Jayapura, maka bisa diinisiasi dengan mengembangkan kelompok tani atau koperasi yang dibina oleh pemerintah daerah, dengan tujuan agar masyarakat bisa mengatur tata kelola dan tata niaga kedua komoditi unggulan tersebut. Kehadiran lembaga usaha yang menghimpung para petani sebagai produsen utama kedua komoditi unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya adu tawar (Bargaining Power) mereka dalam menghadapi mitra usaha maupun para pesaing di dalam pasar, baik di pasar input maupun di pasar output. Selain itu, adanya lembaga petani ini, maka pola pembinaan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif karena melalui kelembagaan

tersebut

dapat

disinergikan

dan

dilakukan

pembinaan kepada kelompok tani maupun koperasi tani untuk mengembangkan

tata kelola pertanian dan mengembangkan

aspek pasarnya, termasuk kemasan dan informasi pasar, yang dapat terbangun melalui mediasi dan fasilitasi pemerintah dalam membangun jaringan usaha mereka.


2. Komoditi Unggulan Subsektor Perkebunan a. Fokus Data kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB dan hasil perhitungan

LQ

serta

ketersedian

lahan

yang

dimiliki

menunjukkan bahwa subsektor perkebunan telah menghasilkan pula komoditi unggulan daerah di Kabupaten Jayapura saat ini, yakni komoditi kakao dan kelapa. Kedua komoditi unggulan ini tersebar

pada hampir seluruh distrik di Kabupaten Jayapura

kecuali Distrik Airu. Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah penghasil kakao dii Propinsi Papua. Sebagian petani menjadikan komoditi ini sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Tanaman tersebut secara keseluruhan merupakan pertanaman rakyak. Produksi biji kakao kering dengan mutu unfermented dipasarkan ke Kota Jayapura sebagai bahan ekspor ke Amerika. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah produksi kakao di Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 mencapai 8.467,37 Ton, dimana distrik yang paling tinggi jumlah produksinya adalah Distrik Yapsi, yakni mencapai 1.153,42 Ton dengan luas areal mencapai 2.338 ha, disusul Distrik Kemtuk Gresi dengan jumlah produksi sebesar 849,51 Ton dan luas areal mencapai 1.417 ha. Komoditi unggulan lainnya pada subsektor perkebunan di daerah ini

adalah

kelapa.

Tanaman

kelapa

merupakan

komoditi

tradisional, tumbuh dengan baik pada semua tempat yang diusahakan oleh masyarakat sebagai tanaman pekarangan maupun yang diusakan dalam hamparan yang cukup luas. Tanaman ini hampir sama dengan tanaman perkebunan lainnya, seperti tanaman kakao, karena memiliki permintaan yang tinggi. Buah kelapa diminati oleh masyarakat baik buah yang masih muda maupun yang sudah tua.


Jumlah produksi komoditi kelapa di daerah ini pada tahun 2013 mencapai 1.158,84 ton dengn luas lahan seluas 2.215,97 ha. Distrik

Nimboran merupakan distrik yang memiliki luas lahan

perkebunan kelapa terluas diantara distrik yang ada di Kabupaten Jayapura dengan luas mencapai 451,29 Ha dan jumlah produksi sebesar 362,93 Ton, kemudian disusul Distrik Sentani Barat dengan jumlah produksi mencapai 235,27 ton dan luas sebesar 302,90 ha. Berdasarkan data jumlah produksi komoditi kelapa pada masingmasing distri yang ada di daerah ini, maka pada dasarnya dapat pula

dikatakan

bahwa

sebaiknya

pengembangan

komoditi

unggulan kakao difokuskan pada Distrik Yapsi dan Distrik Kemtuk Gresi sebagai pusat pengembangan atau kluster utama yang ditopang oleh distrik-distrik sekitarnya masing-masing, sehingga aktivitas pengelolaan dan pengembangan komoditi ini dapat dilakukan secara efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat dihasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Demikian pula

komoditi kelapa difokuskan pengembangannya pada Distrik Nimboran dan Sentani Barat sebagai pusat pengembangan atau kluster utama yang didukung oleh distrik-distrik sekitar sebagai hinterland atau wilayah pendukung. b. Kluster Strategi

kluster

dalam

pengembangan

komoditi

unggulan

subsektor perkebunan di daerah ini dimaksudkan pula untuk dapat mewujudkan optimalisasi pengembangan komoditi kakao dan kelapa

sebagai

komoditi

unggulan

daerah

ini.

Hal

ini

dimaksudkan untuk dapat mengkonsentrasikan produksi kedua komoditi unggulan tersebut yang didukung oleh aktivitas yang sama pada distrik-distrik sekitarnya sebagai wilayah pendukung yang dikembangkan dalam skala kecil.

Pembentukan kluster

pengembangan komoditi kakao maupun kelapa di daerah ini diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keberhasilan penerapan Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 173

konsep One Village One Product (OVOP) sebagai strategi yang telah

berhasil

diterapkan

di

Jepang

untuk

mendorong

pengembangan komoditi unggulan yang ada di masing-masing daerah perdesaan di negara ini. Melalui penerapan strategi ini, maka dapat diharapkan agar aktivitas

pengelolaan

dan

pengembangan

komiditi-komoditi

unggulan tersebut dapat dilaksanakan dalam skala besar, sehingga dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, termasuk efisiensi biaya rata-rata melalui penciptaan aktivitas produksi dalam skala besar dan adanya keterkaitan ekonomi, baik antar wilayah maupun antar sektor dan pelaku ekonomi. Selain itu, melalui penerapan konsep ini, maka aktivitas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, sehingga program dan kegiatan pemerintah untuk mengembangkan komiditi unggulan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif guna menciptakan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan ekonomi daerah di masa datang. c. Industri Pengolahan Untuk mendorong peningkatan nilai tambah (Value Added) yang mampu diciptakan dalam pengelolaan dan pengembangan komoditi unggulan subsektor perkebunan ini di Kabupaten Jayapura, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun industri pengolahan, sehingga kedua komoditi unggulan ini

tidak

dijual

dalam bentuk bahan baku (raw

material), sebagaimana yang terjadi selama ini, tetapi sudah dapat diubah menjadi barang setengah jadi (Intermediate Goods) dan barang jadi (Final Goods) melalui proses industri.

Selain itu,

melalui kehadiran industri pengolahan, maka dapat pula dihasilkan beberapa produk turunan kedua komoditi unggulan ini, seperti


bubuk kakao, permen dan biskut coklat, minyak kelapa, VCO (Virgin Coconut Oil), dan sebagainya. Industri pengolahan kedua komoditi unggulan ini yang dapat dikembangkan di Kabupaten Jayapura saat ini dan di masa datang bisa dalam skala kecil dan skala menengan (IKM) maupun skala besar.

Industri skala kecil dan menengah

diarahkan dan diprioritas untuk dikelola oleh pengusaha lokal, sedangkan industri skala besar dapat dikelola oleh investor dari laur Kabupaten Jayapura, baik swasta nasional maupun swasta asing. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura dapat merancang program pengarahan aktivitas investasi untuk ditawarkan kepada pihak swasta yang berminat mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha pengelolaan industri pengolahan kedua komoditi unggulan ini pada distrik-distrik yang menjadi pusat pengembangannya atau kluster utamanya. d. Target Pasar Walaupun mempunyai bahan baku yang melimpah dan telah diekspor ke luar negeri, tetapi strategi pemasaran bagi kedua komoditi unggulan ini belum tersusun.

Hal ini disebabkan

karena pada umumnya petani belum mengelola usaha taninya secara profesional dan masih dalam skala kecil pada masingmasing rumahtangga petani untuk dijual produksinya dalam bentuk bahan baku (raw material) secara langsung kepada para pedagang perantara, sehingga harganya masih sangat rendah dan ditentukan oleh pedagang.

Padahal pengembangan kedua

komoditi ini sangat prospektif untuk dapat memberikan tambahan pendapatan yang besar kepada masyarakat di daerah ini jika dikelola secara baik dan diorganisir dalam bentuk kelompok tani secara melembaga dan terkonsentrasi pada kluster-klusternya masing-masing yang ditunjang dengan industri pengolahan (agroindustri) serta ditujukan pada target pasar tertentu sebagai pasar sasaran. Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 175

Oleh karena itu, untuk mewujudkan percepatan pengembangan budidaya dan pengolahan kedua komoditi unggulan ini, maka sudah saatnya dimulai dengan merencanakan dan menetapkan target

pasar

yang

akan

menjadi

pasar

sasaran

dalam

memasarkan kedua komoditi unggulan tersebut, termasuk produk-produk turunannya yang cukup variatif, di masa datang, termasuk pasar lokal dan antar daerah untuk memasarkan produk-produk turunan dari komoditi unggulan tersebut. e. Analisis Keterkaitan setiap aktivitas ekonomi yang terlaksana pada sektor-sektor ekonomi

dalam

suatu

perekonomian,

termasuk

dalam

perekonomian Kabupaten Jayapura, pasti akan menimbulkan keterkaitan ekonomi dengan sektor-sektor lainnya serta dengan wilayah lainnya dalam skala yang berbeda-beda. Demikian pula dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan dan pengembangan komoditi kakao dan kelapa sebagai komoditi unggulan daerah ini, tentu telah menimbulkan pula keterkaitan antar sektor ekonomi dan antar wilayah serta antar pelaku ekonomi di daerah ini. Oleh karena itu, salah satu strategi yang urgen diterapkan untuk mendorong pengembangan kedua komoditi unggulan ini adalah melakukan analisis keterkaitan ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas pengelolaan dan pengembangan kedua komoditi unggulan ini.

Analisis yang dilaksanakan adalah

analisis keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (foreward linkage) yang diperlukan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama dan sektor

pendukung

dalam

pengembangan

kedua

komoditi

unggulan tersebut di Kabupaten Jayapura saat ini maupun potensi pengembangannya di masa datang. Hal ini diperlukan untuk dapat mengukur dengan baik sektor-sektor ekonomi apa saja yang dapat berkembang dengan adanya pengembangan aktivitas pengelolaan usaha yang memproduksi kedua komoditi Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 176

unggulan tersebut, sehingga dapat dihasilkan atau diciptakan Multiplier Effect yang lebih luas dan lebih besar serta senantiasa meningkat dari tahun ke tahun guna memacu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Jayapura di masa datang. f. Pengembangan Kelembagaan Salah satu bentuk strategi yang perlu diterapkan untuk mendorong peingkatan nilai tambah yang dapat diciptakan oleh petani produsen kedua komoditi unggulan ini di Kabupaten Jayapura adalah melalui pengembangan kelembagaan petani sebagai produsen. Kelembagaan petani dapat diwujudkan dalam bentuk

kelompok

tani atau koperasi tani (Koptan) sebagai

koperasi produsen

yang dibina oleh pemerintah daerah,

dengan

tujuan

agar para petani produsen tersebut dapat

mengatur tata kelola dan tata niaga kedua komoditi unggulan tersebut.

Kehadiran lembaga usaha yang menghimpung para

petani sebagai produsen utama kedua komoditi unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya adu tawar (Bargaining Power) mereka dalam membangun kemitraan usaha maupun dalam menghadapi para pesaing di dalam pasar, baik di pasar input maupun di pasar output. Selain itu, adanya lembaga petani ini, maka pola pembinaan pemerintah daerah dapat pula dilaksanakan secara efisien dan efektif karena dilaksanakan secara fokus melalui mediasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun jaringan usaha mereka, termasuk kemitraan usaha dengan para eksportir dan investor pengelola industri pengolahan kedua komoditi unggulan ini.


3. Komoditi Unggulan Subsektor Peternakan a. Fokus Pengelolaan usaha peternakan sapi dan babi telah menyebar di masing-masing distrik di Kabupaten Jayapura. Namun demikian, Wilayah Pembangunan (WP) III merupakan wilayah bagian selatan yang telah banyak mengelola usaha peternakan sapi. Distrik-distrik Nimbokrang,

yang

ada

Namblong,

di

wilayah

dan

ini,

utamanya

Nimboran

telah

Distrik mampu

menghasilkan populasi sapi yang lebih banyak dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya, yakni masing-masing mencapai 1.756 ekor, 1.669 ekor, dan 1.508 ekor pada tahun 2013. Komoditi unggulan lainnya pada subsektor peternakan adalah babi dengan total populasi mencapai 11.347 ekor pada tahun 2013. Aktivitas usaha peternakan babi di Kabupaten Jayapura saat ini telah tersebar di seluruh distrik yang ada di daerah ini. Distrik yang paling besar populasinya saat ini adalah Distrik Sentani, yakni mencapai 5.247 ekor, disusul Distrik Kemtuk dengan populasi sebanyak 507 ekor pada tahun 2013. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat pula dikatakan bahwa sebaiknya pengembangan komoditi unggulan ternak sapi lebih difokuskan pada Distrik Nimbokrang, Namblong dan Nimboran sebagai pusat pengembangan atau kluster utama yang ditopang oleh distrik-distrik sekitarnya masing-masing, sehingga aktivitas pengelolaan dan pengembangan komoditi ini dapat dilakukan secara efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat dihasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Hal ini sejalan dengan

kebijakan pemerintah untuk menjadikan daerah ini sebagai kawasan

strategis

kabupaten

di

Provinsi

Papua

untuk

pengembangan komoditi sapi berdasarkan potensi yang dimiliki. Demikian

pula

komoditi

ternak

babi

lebih

difokuskan

pengembangannya pada Distrik Sentani dan Kemtuk sebagai


pusat pengembangan atau kluster utama yang didukung oleh distrik-distrik sekitar sebagai hinterland atau wilayah pendukung. b. Kluster Pembentuk kluster dalam pengembangan komoditi unggulan subsektor peternakan di daerah ini merupakan strategi yang efektif

diterapkan

saat

ini

untuk

mewujudkan

optimalisasi

pengembangan komoditi sapi dan babi sebagai komoditi unggulan daerah ini. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengkonsentrasikan produksi kedua komoditi unggulan tersebut yang didukung oleh aktivitas yang sama pada distrik-distrik sekitarnya sebagai wilayah pendukung yang dikembangkan dalam skala kecil. Pembentukan kluster pengembangan komoditi sapi maupun babi di daerah ini diarahkan pada upaya untuk menerapkan konsep One Village One Product (OVOP) dalam pengelolaan usaha peternakan kedua komoditi ini mengingat bahwa pada umumnya usaha peternakan sapi dan babi di daerah masih dilaksanakan oleh rumahtangga peternak

dalam

skala

kecil

dengan

menerapkan

metode

tradisional, yakni cenderung melepas ternaknya untuk mencari sendiri pakan yang ada di sekitar rumah peternak bersangkutan. Kecenderungan seperti ini dilaksanakan dengan pertimbangan adanya ketersediaan rumput sebagai pakan utama ternak mereka yang melimpah di lingkungan sekitar pemukiman mereka, tetapi hal sering pula menimbulkan perselisihan antar tetangga, yakni antara peternak dengan petani yang dirusak tanamannya. Oleh karena itu, melalui penerapan strategi ini, maka dapat diharapkan agar aktivitas pengelolaan dan pengembangan komiditi-komoditi unggulan tersebut dapat dilaksanakan dalam skala menengah dan besar dengan menerapkan metode Range dan kandang pada distrik kluster utama, yang ditunjang oleh usaha peternakan skala kecil pada distrik-distrik penunjang, sehingga dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, termasuk efisiensi biaya rata-rata melalui penciptaan Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 179

keterkaitan ekonomi yang kuat, baik antar wilayah maupun antar sektor dan pelaku ekonomi. Selain itu, melalui penerapan konsep ini,

maka

aktivitas

pembinaan

dan

pengawasan

yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat melaui SKPD terkait, dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, sehingga

program

dan

kegiatan

pemerintah

untuk

mengembangkan komiditi unggulan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah di masa datang. c. Industri Penunjang Kondisi sub sektor peternakan di Kabupaten Jayapura saat ini, masih memberikan angka nilai proses

tambah

produksinya, padahal Kabupaten

yang kecil dalam Jayapura memiliki

potensi yang sangat tingginya untuk mengembangkan subsektor peternakan guna menghasilkan komoditi unggulan tersebut, utamanya dengan adanya ketersediaan lahan yang luas serta bahan pakan yang melimpah. Pada peternak di daerah ini langsung menjual ternaknya dalam keadaan hidup kepada para pedagang yang datang ke tempat mereka pada saat peternak bersangkutan ingin menjual ternaknya karena butuh uang. Hal ini disebabkan karena, para peternak di daerah ini pada umumnya masih cenderung menggunakan binatang ternak sebagai sarana investasi

atau

menabung

yang

dapat

dijual

pada

saat

membutuhkan dana besar, seperti untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, pola ini harus diinisiasi untuk dikembangkan dengan menghadirkan industri pengolahan daging, sehingga para peternak dapat memperoleh nilai tambah dan peningkatan pendapatan dari hasil ternaknya yang telah diolah di industri sebelum dijual. Apalagi permintaan komoditi ternak babi yang

cenderung

fluktuatif

sepanjang

tahun,

yakni

hanya

menunjukkan trend peningkatan yang tinggi pada 3 bulan terakhir di ujung tahun karena adanya peningkatan permintaan konsumen Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 180

untuk melaksanakan acara perayaan keagamaan atau hajatan lainnya di bulan Desember, sehingga harga babi cenderung meningkat tajam. Oleh karena itu, kehadiran industri pengolahan sangat dibutuhkan pada bulan-bulan dimana permintaan pasar lokal cukup rendah dengan mengolah komoditi daging ternak tersebut menjadi beberapa jenis produk olahan, seperti abon, dendeng, susu sapi segar, dan sebagainya. c. Target Pasar Target pasar yang bisa dicapai para peternak selama ini hanyalah berupa pasar lokal antar kabupate/kota.

Padahal

komoditi ternak yang dihasilkan dari usaha peternakan sapi dan babi tersedia peluang untuk memasarkan produk ke pasar antar pulau, utamanya ke Pulau Jawa yang sering mengalami kelangkaan

daging

ternak,

termasuk

ke

industri-industri

pengolahan makanan dan minuman di pulau ini.

Selai itu,

daerah ini memiliki pula potensi pasar bagi produk-produk turunan yang dihasilkan usaha peternakan sapi, yakni susu segar yang memiliki pasar sasaran kepada anak-anak dengan mengolah dan mengemasnya dengan baik, sehingga dapat menjadi minuman segar yang mengandung gizi tinggi yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan generasi cerdas di daerah ini di masa datang. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan merubah mindset peternak dari hanya mengelola usaha peternakan pedaging menjadi mengelola pula usaha peternakan sapi perah untuk menghasilkan susu segar. Selain itu, kehadiran pemerinrah daerah dibutuhkan pula untuk memediasi dan memfasilitasi

pengembangan

kemitraan kelompok peternak

atau koperasi peternak dengan restoran/rumah makan dan hotel-hotel yang ada di wilayah Sentani maupun di Kota Jayapura untuk memasarkan bahan baku hasil peternakan mereka. Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 181

d. Analisis Keterkaitan Pelaksanaan aktivitas pengelolaan dan pengembangan usaha ternak sapi dan babi sebagai komoditi unggulan daerah ini, tentu telah menimbulkan pula keterkaitan antar sektor ekonomi dan antar wilayah serta antar pelaku ekonomi di daerah ini. Oleh karena itu, salah satu strategi yang urgen diterapkan untuk mendorong pengembangan kedua komoditi unggulan ini adalah melakukan analisis keterkaitan ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas pengelolaan dan pengembangan kedua komoditi unggulan ini.

Analisis yang dilaksanakan adalah

analisis keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (foreward linkage) yang diperlukan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama dan sektor

pendukung

dalam

pengembangan

kedua

komoditi

unggulan tersebut di Kabupaten Jayapura saat ini maupun potensi pengembangannya di masa datang. Hal ini diperlukan untuk dapat mengukur dengan baik sektor-sektor ekonomi apa saja yang dapat berkembang dengan adanya pengembangan aktivitas pengelolaan usaha yang memproduksi kedua komoditi unggulan tersebut, sehingga dapat dihasilkan atau diciptakan Multiplier Effect yang lebih luas dan lebih besar serta senantiasa meningkat dari tahun ke tahun guna memacu percepatan pengembangan usaha peternakan sapi dan babi di daerah ini di masa datang yang pada akhirnya akan dapat memacu pertumbuhan

ekonomi

daerah

sertan

menurunkan

angka

pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Jayapura di masa datang. e. Pengembangan Kelembagaan Untuk mewujudkan percepatan pengembangan usaha peternakan sapi dan babi di daerah ini, maka salah satu bentuk strategi yang efektif

diterapkan

adalah

pemerintah

Kabupaten

Jayapura

menginisiasi dan menfasisilitas pembentukan kelembagaan usaha Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 182

para peternak, baik dalam bentuk kelompok ternak maupun lembaga koperasi peternak, yang mengelola berbagai aktivitas usaha yang berkaitan dengan usaha peternakan kedua komoditi ini, seperti usaha penggemukan sapi, usaha sapi perah untuk menghasilkan susu segar yang dapat diolah dan dikemas secara sederhana

untuk

dipasarkan

ke

anak-anak

dalam

rangka

mendorong peningkatan dan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di daerah ini. Melalui penciptaan kelembagaan peternak tersebut, maka program pemerintah dapat difokuskan untuk mendorong usaha ini melalui usaha intensifikasi, seperti fasilitasi penyediaan bibit unggul (sapi Bali dan sapi perah) dengan mendirikan UPT pembibitan sapi atau menghadirkan Balai besar sapi pada wilayah Pembangunan III dan sekitarnya, dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan kualitas

produk

sapi

yang

dihasilkan.

Selain

itu,

untuk

pengembangan komoditi babi, maka perlu segera dibentuk UPT pakan ternak babi untuk mengatasi masalah kekurangan pakan babi di daerah ini di masa datang. 4. Komoditi Unggulan Subsektor Perikanan a. Fokus Berdasarkan potensi ketersediaan sumberdaya air tawar, payau dan laut, maka distrik-distrik yang ada di sekitar Danau Sentani, yakni Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw dan Waibu, memiliki potensi yang besar untuk mengelola usaha budidaya perikanan air tawar.

Demikian pula Distrik Demta, Yokari,

Depapre, dan Ravenirara merupakan distrik-distrik yang terletak pada wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan laut, sehingga memiliki potensi yang besar untuk mengelola dan mengembangkan usaha perikanan laut. Berdasarkan data kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB dan hasil perhitungan menunjukkan

LQ

serta

bahwa

ketersedian

subsektor

lahan

perikanan

yang di

dimiliki

Kabupaten


Jayapura telah menghasilkan 2 komoditi unggulan daerah, yakni komoditi ikan nila dan ikan lele, sedangkan aktivitas usaha pada perikanan laut belum mampu menghasilkan komoditi unggulan daerah, padahal daerah ini memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha perikanan ikan tuna. Berdasarkan fakta di atas, maka pada dasarnya dapat pula dikatakan bahwa sebaiknya pengembangan komoditi unggulan pada subsektor perikanan darat difokuskan untuk dikembangkan pada distrik-distrik yang ada di Wilayah Pembangunan I yang berada di sekitar Danau Sentani. Kegiatan usaha perikakan darat di Danau Sentani yang telah dikelola oleh para petani saat ini masih

terfokus

dalam

bentuk

budidaya

keramba

dengan

menghasilkan beberapa jenis ikan air tawar. Jenis ikan yang dominan dihasilkan saat ini adalah ikan nila dan ikan lele, sehingga kedua komoditi ini telah menjadi komoditi unggulan daerah ini. Selanjutnya,

usaha

pengembangan

usaha

perikanan

laut

sebaiknya difokuskan pada Wilayah Pembangunan II, yakni pada distrik-distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah laut. Usaha perikanan laut di wilayah ini sebaiknya dikembangkan pula ke usaha budidaya, sehingga tidak hanya terpaku pada usaha perikanan tangkap. Usaha budidaya perikanan laut tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode keramba apung untuk membudidayakan beberapa komoditi ikan laut yang memiliki harga tinggi dan berorientasi ekspor, seperti ikan kerapu dan ikan sunu. b. Industri Pengolahan Untuk mendorong peningkatan nilai tambah (Value Added) yang mampu diciptakan dalam pengelolaan dan pengembangan komoditi unggulan subsektor perikanan di daerah ini, upaya

yang

bisa

dilakukan

adalah

dengan

maka

membangun

industri pengolahan, utamanya pengolahan ikan tuna yang Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 184

berorientasi ekspor karena memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi nelayan yang cukup tinggi dan menciptakan perluasan lapangan kerja di daerah ini.

Untuk mendukung strategi ini, maka

kehadiran infrastruktur tempat pendaratan ikan (TPI) dan Cold Storage yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura di Depapre merupakan salah satu langkah tepat. Tetapi operasional infrastruktur perikanan ini belum dapat dioptimalkan saat ini karena adanya beberapa kendala, seperti penempatan lokasinya yang kurang strategis (tepat), dan ketersediaan energi listrik yang belum memadai. Oleh

karena

merancang

itu,

pemerintah

program

Kabupaten

pengarahan

aktivitas

Jayapura

dapat

investasi

untuk

ditawarkan kepada pihak swasta domestik maupun asing untuk menghadirkan industri pengolahan ikan laut, utamanya ikan tuna, dengan terlebih dahulu menyiapkan fasilitas energi listrik yang dibutuhkan.

Tentu rencana investasi ini layak dilaksanakan

mengingat adanya dukungan ketersediaan bahan baku yang melimpah serta dukungan infrastruktur transportasi darat dan udara, sehingga dapat dilakukan ekspor komoditi ini secara langsung ke negara-negara tujuan. d. Target Pasar Target pasar bagi komoditi ikan air tawar yang dihasilkan para petani keramba maupun ikan laut yang dihasilkan para nelayan di Kabupaten Jayapura selama ini hanya terbatas pada pasar lokal karena hasil produksi mereka berupa ikan segar langsung dijual ke konsumen di pasar tradisional dan pengelola warung atau rumah makan dan kepada para pedagang perantara. Akibatnya, tentu harga jual komoditi yang diterima petani dan nelayan sebagai produsen masih rendah dan fluktuatif, sehingga belum mampu mewujudkan percepatan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan produsen tersebut.


Oleh karena itu, untuk mewujudkan percepatan pengembangan budidaya

dan

pengolahan

komoditi

unggulan

subsektor

perikanan di daerah ini, maka sudah saatnya dimulai dengan merencanakan dan menetapkan target pasar yang akan menjadi pasar sasaran dalam memasarkan komoditi unggulan tersebut, yakni komoditi ikan air tawar dipasarkan di pasar lokal, termasuk pasar antar kabupaten dengan adanya dukungan infrastruktur transportasi yang memadai, sedangkan komoditi ikan hasil perikanan laut difokuskan pada target pasar ekspor.

Untuk

meningkatkan daya saing komoditi ikan laut yang dihasilkan para nelayan di daerah ini, maka produk mereka harus diolah menjadi beberapa macam produk turunan, sehingga dapat dihasilkan variasi-variasi produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan atau permintaan konsumen, utamanya di pasar ekspor, sehingga dapat diperoleh nilai tambah dan harga yang tinggi. e. Analisis Keterkaitan Aktivitas pengelolaan dan pengembangan komoditi perikanan air tawar dan perikanan laut di daerah ini, tentu telah menimbulkan pula keterkaitan antar sektor ekonomi dan antar wilayah serta antar pelaku ekonomi di daerah ini. Oleh karena itu, salah satu strategi yang urgen diterapkan untuk mendorong pengembangan kedua komoditi-komoditi unggulan subsektor perikanan di daerah ini

adalah

ditimbulkan

melakukan dari

analisis

pelaksanaan

keterkaitan aktivitas

ekonomi

pengelolaan

pengembangan komoditi-komoditi unggulan tersebut.

yang dan

Analisis

yang dilaksanakan adalah analisis keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (foreward linkage) yang diperlukan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama dan sektor pendukung dalam pengembangan

komoditi-komoditi

unggulan

tersebut

di

Kabupaten Jayapura saat ini maupun potensi pengembangannya Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 186

di masa datang. Hal ini diperlukan untuk dapat mengukur dengan baik sektor-sektor ekonomi apa saja yang dapat berkembang dengan adanya pengembangan aktivitas pengelolaan usaha yang memproduksi kedua komoditi unggulan tersebut, sehingga dapat dihasilkan atau diciptakan Multiplier Effect yang lebih luas dan lebih besar serta senantiasa meningkat dari tahun ke tahun guna memacu

percepatan

penyerapan

tenaga

pertumbuhan kerja

ekonomi

untuk

daerah

menurunkan

dan angka

pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Jayapura di masa datang.

Salah satu bentuk keterkaitan ke belakang dalam

pengembangan usaha budidaya keramba ikan nila dan ikan lele di daerah ini yang perlu segera dioptimalkan pengelolaannya oleh pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini adalah Balai Benih Ikan (BBI) di Sereh. Hal ini perlu dilakukan mengingat besarnya jumlah kebutuhan bibit ikan nila dan ikan lele oleh petani keramba di daerah ini dan senantiasa bertambah dari tahun ke tahun, sehingga tidak mampu dipenuhi oleh BBI Sereh maupun Unit Pembibitan Rakyat (UPR) binaan pemerintah Kabupaten Jayapura yang ada saat ini. f. Pengembangan Kelembagaan Upaya untuk mengembangkan kelembagaan petani keramba dan nelayan sebagai produsen di daerah ini sangat urgen pula untuk diintesifkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan para petani dan nelayan di daerah ini. diwujudkan dalam bentuk

Kelembagaan petani dapat

kelompok

tani keramba, kelompok

pengelola UPR atau koperasi sebagai koperasi produsen yang dibina oleh pemerintah daerah, dengan tujuan agar para petani keramba dan nelayan sebagai produsen dapat mengatur tata kelola dan tata niaga kedua komoditi-komoditi

unggulan yang

mereka hasilkan. Kehadiran lembaga usaha yang menghimpung para petani keramba/kolam dan nelayan sebagai produsen utama Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 187

komoditi-komoditi unggulan subsektor perikanan di daerah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya adu tawar (Bargaining Power) mereka dalam membangun kemitraan usaha maupun dalam menghadapi para pesaing di dalam pasar, baik di pasar input maupun di pasar output. Selain itu, adanya lembaga petani ini, maka pola pembinaan pemerintah daerah dapat pula dilaksanakan secara efisien dan efektif karena dilaksanakan secara fokus melalui mediasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun jaringan usaha mereka, termasuk kemitraan usaha dengan para eksportir dan investor pengelola industri pengolahan komoditi-komoditi unggulan tersebut. Kemudian Balai Benih Ikan (BBI) di Sereh perlu diperkuat kelembagaannya dengan membentuknya sebagai UPT yang dikelola secara intensif dan profesional guna menghasilkan bibit ikan air tawar dalam jumlah besar setiap bulan guna memenuhi permintaan petani keramba yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang cukup besar, yakni mencapai ratarata 250.000 per bulan.

C. IMPLIKASI INVESTASI Untuk mengembangkan sektor unggulan dan komoditi unggulan daerah di Kabupaten Jayapura, maka tentu akan menimbulkan implikasi investasi, sehingga akan membuka ruang yang lebuh luas bagi pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi yang dibutuhkan tersebut pada bidang dan porsi yang berbeda.

Dalam

rangka pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten Jayapura saat ini yang menghasilkan beberapa komoditi unggulan daerah dari masing-masing subsektornya, maka dapat diuraikan implikasi investasi yang dibutuhkan, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:


Tabel 7. 1 Implikasi Investasi Untuk Pengembangan Sektor/Komoiditi Unggulan Daerah di Kabupaten Jayapura Implikasi Investasi NO

1.

Pengembangan Sektor/Komoditi Ungulan Daerah

Investasi Peran Pelaku

Konteks Mewujudkan Kebijakan

Potensi dan Prospek Investasi

 Regulasi yang jelas dan tegas.  Koordinasi dengan semua pihak terkait.  Teknologi tepat guna.  Pembiayaan yang jelas.  Promosi yang real dan lokasi siap pakai.

Pengembangan industri pengolahan ubi kayu dan ubi jalar serta produk turunannya

 Penyediaan infrastruktur pendukung  Penyediaan pabrik pengolahan ubi kayu dan ubi jalar serta produk turunannya

Sektor terkait dalam pengembangan pertanian tanaman pangan

 Pemerintah

Menjadi komoditi potensil dan prospektif serta berorientasi ekspor.

Pengembangan industri makanan berbasis pada ikan

 Penyediaan infrastruktur pendukung.  Penyediaan pabrik pengolahan ikan dan produk turunannya

Sektor terkait dalam pengembangan perikanan darat dan laut

Pemerintah

Idem

Pengembang an Industri pengolahan makanan dan minuman serta produk turunannya berbasis pada produk peternakan.

 Penyediaan infrastruktur pendukung.  Penyediaan pabrik pengolahan daging dan susu segar serta produk turunannya

Sektor terkait dalam pengembangan usaha peternakan

Pemerintah

Infrastruktur

Sektor Produktif

Sektor Pertanian Pengembangan Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (ubi kayu dan ubi jalar)

Pengembangan industri hasil perikanan

Peningkatan produktivitas peternakan

 Swasta

Swasta

Swasta


Pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan subsektor perkebunan (kakao dan kelapa)

2.

Pengembangan Industri Pengolahan dan produk turunan yang berbasis hasil perkebunan

 Infrastruktur Semua sektor terkait pendukung berupa jaringan jalan  Pembangunan pabrik pengolahan komoditi kakao dan kelapa  Pembangunan pabrik pengolahan produksi turunan kakao dan kelapa.

 Regulasi yang jelas dan tegas.  Koordinasi dengan semua pihak terkait.  Teknologi tepat guna.  Pembiayaan yang jelas.

Pengembangan Industri berbasis endowment factor dan kestrategisan wilayah dengan mengembangkan dan meningkatkan kawasaskawasan industry yang telah disediakan

Penyediaan infrastruktur jaringan jalan dan kelengkapannya

Sektor terkait dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri untuk Kemudahan operasional dan aksesibilitas

Pemerintah

 Regulasi yang jelas dan tegas.  Koordinasi dengan semua pihak terkait.  Teknologi tepat guna.  Pembiayaan yang jelas.

Pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi antar moda, sehingga dapat diciptakan kemudahan dalam aksesibilitas, baik ke sentra produksi maupun ke pasar.

Penyediaan infrastruktur jaringan jalan dan pelabuhan laut serta kelengkapannya

Sektor terkait dalam pembangunan dan pengembangan jaringan moda transportasi

Pemerintah

Pemerintah Swasta

Sektor Industri Pengembangan Kawasan industri terpadu

3.

 Regulasi yang jelas dan tegas.  Koordinasi dengan semua pihak terkait.  Teknologi yang tepat guna.  Pembiayaan yang jelas.  Promosi yang real dan lokasi siap pakai.

Swasta

Sektor Jasa

Pengembangan jaringan transportasi terpadu

Swasta


BAB VIII TAHAPAN RENCANA AKSI MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KAB. JAYAPURA, TAHUN 2015-2025 A. KONSEP RENCANA AKSI MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Konsep rencana aksi penerapan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Jayapura, tahun 2015-2025 didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: (1) Visi dan Misi pembangunan daerah

dalam

jangka

panjang

(RPJPD,

tahun

2007-2025);

(2)

Karakteristik struktur ruang yang membagi wilayah Kabupaten Jayapura menjadi 4 Wilayah Pembangunan (RTRW, tahun 2008-2028); serta (3) Kemampuan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan pembangunan ekonomi daerah (APBD dan APBN). Sejalan

dengan

keinginan

untuk

mewujudkan

aktivitas

perekonomian daerah yang bergerak maju untuk mendorong terjadinya peningkatan kapasitas sumberdaya ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura di masa datang, maka transformasi struktur ekonomi secara konsisten harus digerakkan dari dominasi sektor primer ke arah dominasi sektor sekunder dan tersier. Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan jangka waktu perencanaan yang sesuai dengan waktu selama masa perencanaan. Selain itu, skenario dan tahapan pengembangan harus pula ditetapkan sebagai dasar bagi kerangka waktu pencapaian tujuan pengembangan rencana yang diharapkan. Kerangka waktu bagi pelaksanaan tahapan-tahapan program pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jayapura dilakukan dengan mempertimbangkan hirarki tingkat pelayanan untuk masing-masing sektor ekonomi daerah ini. Tahapan rencana aksi implementasi Master Plan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jayapura merupakan arahan mengenai tahapan implementasi pembangunan fungsi-fungsi utama dalam rangka mewujudkan arahan alokasi hasil atau output yang akan dituju pada masa mendatang (tahun 2015-2025) berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sebuah konsep yang efektif diterapkan untuk Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 191

mewujudkan rencana aksi implementasi Master Plan pembangunan ekonomi daerah ini. Adapun

konsep

rencana

aksi

implementasi

Master

Plan

pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jayapura, tahun 2015-2025 dapat dilihat pada skema berikut: Gambar 8.1 Konsep Rencana Aksi Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Jayapura, Tahun 2015-2025


B. TAHAPAN RENCANA AKSI DAN INDIKASI PROGRAM Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura memiliki fungsi sebagi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan ekonomi daerah ini dalam jangka panjang (tahun 2015-2025) maupun jangka menengah (RPJMD, tahun 2013-2017, RPJMD tahun 2017-2021, dan RPJMD tahun 2022-2025) serta program tahunan. Pada dasarnya program-program yang disusun masih bersifat indikatif, namun diharapkan

dapat

memberikan

indikasi

bagi

penyusunan program sektoral yang diprioritaskan pengembangannya, baik dalam jangka lima tahun pertama (tahun 2015-2017), lima tahun kedua (tahun 2017-2021), maupun lima tahun ketiga (tahun 2022-2025). Secara umum, tahapan rencana aksi dan indikasi program yang akan

dilaksanakan

sampai

tahun

2025

mendatang

yang

telah

dirumuskan dalam penyusunan M aster Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 193

Tabel. 8.1 Tahapan Rencana Aksi Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Indikasi Program di Kab. Jayapura Periode Rencana Pembangunan No

Tahapan

Indikasi Program 2015-2017

1 1.1

2017-2021

2022-2025

Sumber Dana

Instansi Pengelola

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

SKPD Kab. Jayapura

APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten

SKPD Kab. Jayapura SKPD Kab. Jayapura SKPD Kab. Jayapura

KONSOLIDASI Regulasi dan Kelembagaan

1. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah 2. Penetapan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah sebagai arahan Kebijakan utama 3. Penguatan SDM

SKPD Kab. Jayapura

1.2

Tata Ruang

4. Penyesuaian RTRW Kab. Jayapura 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.3

Sektor Produktif (sektor Unggulan dan sektor potensil)

6. Identifikasi Sektor-sektor Produktif Kunci

APBD Kabupaten

SKPD Kab. Jayapura

7. Koordinasi Pengembangan Sektoral dengan pihak terkait

APBD Kabupaten

SKPD Kab. Jayapura


Page 194

1.4

Infrastruktur

8. Membuka kawasan industri strategis yang terintegrasi

APBN, APBD dan swasta

SKPD Kab. Jayapura dan swasta

9. Penguatan sektor industri berbasis endownment (SDA).



10. Pembangunan jalan arteri, Ring Road dan jalan produksi (jalan tani) 11. Pemantapan Supply Listrik dengan membangun pembangkit tenaga air dan batu bara untuk pengembangan industri





12. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

APBD Kabupaten

SKPD Kab. Jayapura

13. Pembangunan pelabuhan laut (peti kemas) untuk mendukung kebijakan tol laut dan MP3I




Page 195

2 2.1

2.2

PENGEMBANGAN Regulasi dan Kelembagaan

Tata Ruang

14. Penetapan Kebijakan Pendukung Investasi yang berkelanjutan

APBD Kabupaten

SKPD Kab. Jayapura

15. Penguatan SDM

APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten dan swasta APBN, APBD dan Swasta

SKPD Kab. Jayapura SKPD Kab. Jayapura SKPD Kab. Jayapura SKPD Kab. Jayapura dan swasta

APBD Kabupaten dan swasta

SKPD Kab. Jayapura Swasta

16. Pelaksanaan RTRW 17. Pengendalian RTRW 18. Optimalisasi pemanfaatan areal lahan

2.3

Sektor Produktif

19. Pembangunan Industri pengolahan (peningkatan rantai nilai) 20. Pengembangan kluster industri dan jaringan transportasi



Page 196

3 3.1

21. Penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri pengolaan

APBD Kabupaten dan swasta


22. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan rehabilitasi 23. Meningkatkan produk unik dan unggulan Kota Tarakan

APBD Kabupaten


APBD Kabupaten


24. Penetapan Kebijakan Pendukung Investasi yang 25. Kerjasama lebih lanjut antar wilayah 26. Penguatan Kelembagaan

APBD Kabupaten


APBD Kabupaten

SKPD Kab. Jayapura Swasta SKPD Kab. Jayapura

PEMANTAPAN Regulasi dan Kelembagaan


APBD Kabupaten

Page 197

3.2

Tata Ruang

APBD Kabupaten dan swasta APBD Kabupaten


29. Pengembangan Kawasan AgroIndustri terpadu

APBN dan APBD Kabupaten


30. Pengembangan Riset dan teknologi

APBD Kabupaten dan swasta APBN, APBD Kabupaten dan swasta APBN, APBD Kabupaten dan swasta

SKPD Kab. Jayapura Swasta SKPD Kab. Jayapura Swasta

APBN dan APBD Kabupaten


27. Pelaksanaan RTRW 28. Pengendalian RTRW

3.3

3.4

Sektor Produktif

Infrastruktur

31. Pengembangan industri berbasis endownment dan industri jasa 32. Pengembangan infrastruktur pendukung budidaya dan industri pengolahan berbasis endownmwent 33. Pengembangan Jalan Lingkar (Ringroad) Ibu Kota Jayapura




Page 198

BAB IX PENUTUP Arah dapat

dan

sejalan

perkembangan antara

ekonomi

dinamika

kebijakan dan program

masyarakat

diharapkan

yang terjadi dengan serangkaian

yang digagas/direncanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Jayapura. Sinkronisasi antara kebutuhan pengembangan secara

riel

dengan

arah

kebijakan

yang

ditempuh

pemerintah

diharapkan pada akhirnya dapat memperkuat perkembangan ekonomi masyarakat di daerah ini.

Sinergisitas

tersebut

diharapkan

mampu

memberikan akselerasi kemajuan perekonomian Kabupaten Jayapura dalam mencapai hasil dengan percepatan yang lebih tinggi. A. KESIMPULAN Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  Kondisi makro ekonomi Kabupaten Jayapura secara historis dapat dilihat dalam PDRB tahun 2009-2013 yang menunjukkan bahwa total PDRB daerah ini telah mengalami peningkatan yang cukup pesat, yakni mencapai 51,41% selama periode ini. Kemudian terlihat bahwa sektor bangunan merupakan sektor ekonomi yang paling tinggi laju pertumbuhannnya, yakni mencapai 117,18%, berturut-turut

disusul

sektor

pertambangan

dan

penggalian

sebesar 60,06%, sektor transportasi dan komunikasi sebesar 55,73%. Laju pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor unggulan hanya mencapai 35,74% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 48,10% serta sektor industri pengolahan sebesar 33,34%.

Sebaliknya, sektor yang paling rendah laju

pertumbuhannya dalam periode ini adalah sektor listrik, gas dan air bersih, yakni hanya sebesar 19,53%.  Kondisi kependudukan menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang dihadapi saat ini, yakni pertumbuhan

jumlah

penduduk

dan

masih

tingginya

relatif tingginya


Dependency

Ratio

ketergantungan kondisi tersebut

yang

penduduk

menunjukkan yang

memunculkan

kurang

masih produktif,

banyak

tingginya sehingga

persoalan

sosial

ekonomi dalam rumah tangga, termasuk masalah kemiskinan di Kabupaten Jayapura saat ini.  Kondisi

ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura menunjukkan

bahwa kesempatan kerja terbesar masih berada pada lapangan usaha

pertanian,

perdagangan,

disusul

restoran

dengan

dan

hotel.

lapangan

usaha

Selanjutnya

Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tenaga kerja perempuan relatif masih rendah, terutama jika memperhatikan masih tingginya tingkat pengangguran angkatan kerja perempuan dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan skill mereka yang masuk ke bursa kerja, sehingga memiliki daya saing yang rendah.  Berdasarkan data kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan hasil perhitungan dengan menggunakan LQ, maka dapat diketahui bahwa sektor unggulan di Kabupaten Jayapura saat ini adalah Pertanian yang menghasilkan beberapa komoditi unggulan daerah,

seperti

kakao.

Kemudian

potensil

adalah

Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor bangunan. Selanjutnya, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung yang perlu digenjot pertumbuhannya

dengan

mengarahkan

investasi

pada

pengembangan agroindustri skala kecil, menengah dan kecil pada sentra-sentra produksi pertanian, serta sektor listrik dan air bersih untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. 

Sektor pertanian di Kabupaten Jayapura sangat prospektif karena daerah ini memiliki kondisi iklim, ketersediaan luas lahan dan sumberdaya

hayati

yang

sangat

mendukung

bagi

pengembangan usaha aneka jenis komoditi pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Oleh karena itu, Kabupaten Jayapura memiliki Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 200

banyak komoditi unggulan berbasis pertanian yang dihasilkan pada masing-masing wilayah pembangunan, seperti: kakao, kelapa, ubi kayu, ubi jalar, sapi, babi, ikan lele, dan ikan nila. Tetapi komoditi-komoditi unggulan tersebut belum diolah secara memadai, sehingga tingkat produktivitasnya dan nilai tambah yang mampu diciptakan juga rendah dan pada akhirnya belum mampu mendorong percepatan peningkatan pendapatan petani, peternak dan nelayan sebagai produsen.  Perkembangan sektor industri di Kabupaten Jayapura selama ini masih relatif rendah, sehingga belum mampu perkembangan maupun

kontribusi yang

penyediaan

memberikan

besar terhadap PDRB daerah

lapangan

kerja.

Salah

satu

faktor

penyebabnya karena belum berkembangnya agroindustri secara memadai, padahal bahan baku dari produk-produk pertanian cukup melimpah.  Pada umumnya investasi di Kabupaten Jayapura diarahkan pada sektor sekunder dan tersier, seperti sektor industri manufaktur (olahan kayu), sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran/ rumah makan, dan sektor transprtasi.  Dalam arahan pengembangan sektor ekonomi produktif, terdapat tahapan pengembangan sektor dalam lingkup provinsi dan tahapan kabupaten/kota yang harus diperkuat dulu

karena

merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang

menjadi

fundamental perekonomian dari tiap-tiap daerah tersebut. Pada tahap

selanjutnya

adalah

membangun

infrastruktur

yang

menunjang dalam pembentukan sebuah klaster tersebut, seperti pengembangan sektor terkait dan sektor pendukung.  Pada secara

sektor

primer,

dimana

pemanfaatan

kekayaan

alam

langsung sebagai sektor kunci. Arahan yang dilakukan

adalah dengan cara mengoptimalkan sektor pertanian dengan mengembangkan

industri

yang

berbasis kepada

sektor

pertanian (agroindustri). Dalam pengembangan kluster, perlu Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 201

dibangun sektor pendukung terkait dan sinergitas antar wilayah terdekat (Hinterland)

guna memperoleh manfaat dari efisiensi

biaya produksi.  Pada sektor sekunder, dimana proses pengolahan dari sektor primer (bahan baku) atau proses industrialsasi sebagai sektor kuncinya, sehingga arahan yang dilakukan adalah dengan cara memperpanjang rantai nilai produksi yang berada di Kabupaten Jayapura

dengan

mengembangkan

metode kluster industri.

Dengan demikian, output yang dihasilkan dari Kabupaten Jayapura bukan hanya berupa produk mentah atau setengah jadi, tetapi juga didominasi oleh produk jadi yang siap dipasarkan, baik pada skala lokal, regional maupun ekspor, sehingga dapat diperoleh nilai tambah bagi Kabupaten Jayapura yang lebih besar.  Pada

sektor

tersier

(sektor

perdagangan

dan

sektor

transportasi) sebagai sektor kuncinya, sehingga dalam arahan pengembangannya ditandai dengan struktur perekonomian yang ada sudah berubah, yang dimulai dari tata Kota Sentani yang semakin

teratur,

tingkat

polusi sangat diperhitungkan karena

yang ditawarkan kepada masyarakat adalah jasa pelayanan. Dalam arahan kluster, maka harus dibangun suatu kawasan yang saling terintegrasi antara aspek-aspek pelayanan umum dan perdagangan. Pada fase ini peran kestrategisan wilayah daerah ini sangat berdampak postitf

pada

perkembagannya,

disamping

dari tata kelolanya saat ini dan di masa datang.  Dalam

tahapan

pelaksanaan

Master Plan Pembangunan

Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura,

diarahkan

untuk

mendorong terbentuknya struktur ruang dengan karakteristik hirarki fungsional yang bersifat lebih merata, terutama ke wilayah pengembangan setiap Jayapura

yang

Wilayah Pembangunan di

Kabupaten

didukung oleh jaringan jalan dan prasarana

lainnya secara proporsional. Oleh karena itu, pada skenario tahapan pengembangan, diperlukan jangka waktu perencanaan Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 202

yang sesuai dengan waktu Kerangka

waktu

bagi

selama

masa

perencanaan.

pelaksanaan program pembangunan

dilakukan dengan mempertimbangkan hirarki tingkat pelayanan untuk masing-masing sektor pembangunan ekonomi di daerah ini.  Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru perlu disebarkan di masing-masing memperkuat

wilayah

pembanguan

keterkaitannya

dengan

dan

distrik

wilayah

dengan

penyangga

(hinterland) melalui pengembangan wilayah-wilayah penyangga tersebut. Pusat pertumbuhan ekonomi baru perlu didorong pada setiap kluster produksi komoditi unggulan dan komoditi potensil daerah.

Kebijakan ini perlu dilaksanakan pada tahap awal dan

tahap pengembangan.  Oleh karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan pembangunan, maka perlu disusun alternatif sumber pendanaan yang ada, yakni tidak saja terbatas bersumber dari APBN ataupun APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten Jayapura, tetapi juga dari swasta dan masyarakat.  Dalam

konsep

Ekonomi

Daerah

pengembangan Kabupaten

Master Plan Pembangunan

Jayapura,

konteks

koordinasi

diserahkan kepada Bappeda bekerjasama dengan instansiinstansi

terkait, baik dalam lingkup pemerintah Kabupaten

Jayapura dan Provinsi Papua maupun pemerintah pusat.  Perlu diantisipasi beberapa permasalahan yang muncul setelah dilakukan

pengidentifikasian

sektor-sektor

yang

dapat

ditawarkan kepada para investor, terutama kepada masyarakat dan swasta (PMA dan PMDN) yang menunjukkan rendahya minat mereka terhadap penanaman modal untuk pengembangan sektor infrastruktur. Diantaranya melalui penerapan

skema

Private

yang proporsional

Partnership

dengan

pembagian

antara pihak pemerintah dan swasta. Untuk itu, konsep cocok

Public-

yang

untuk dikembangkan di Kabupaten Jayapura adalah

mengikuti pola

Unbalanced Growth

(Pertumbuhan Tidak


Berimbang), pendek

dimana

(tahun

pembangunan

fokus

2015-2017) sektor

untuk

pengembangan

lebih

infrastruktur

jangka

diprioritaskan yang

kepada

ada akhirnya

akan

mendorong berkembangnya sektor produktif (Ship Follow The Trade). Kemudian untuk prioritas pada jangka menengah (tahun 2017-2021) dan jangka panjang (tahun 2022-2025),

proporsi

untuk pengembangan sektor produktif lebih besar dibandingkan sektor infrastruktur, sehingga pada jangka menengah dan jangka panjang, peran sektor swasta harus lebih besar atau dominan dalam pengembangan penanaman daripada

peranan

modal (investasi)

pemerintah, sehingga pada

tahapan

ini

pemerintah lebih bersifat sebagai regulator dan mediator, bukan sebagai pelaku (eksekutor) dalam pelaksanaan aktivitas investasi, termasuk

dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna

mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah ini.  Dalam tahapan awal jangka pendek (2015 – 2017) pelaksanaan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura, yang merupakan tahapan konsolidasi, dibutuhkan sinergitas diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) agar terjadi keterpaduan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah ini.

Oleh

karena

itu,

instansi

yang

bertugas

untuk

mengkoordinir, yakni Bapppeda berperan sebagai koordinator yang bertugas dalam melakukan koordinasi dengan instansiinstansi terkait dan selalu berinteraksi dengan investor (penanam modal), karena salah satu peran dari SKPD ini adalah sebagai pembuka pintu

bagi

masuknya

investor

yang

akan

–

atau

tahap

menanamkan modalnya di daerah ini.  Pada

jangka

pengembangan,

menengah

(2017

2021)

proporsi pengembangan investasi diarahkan

kepada sektor produktif. Pola pengembangan yang digunakan adalah melalui pendekatan kluster industri, karena pengembangan

tersebut

diharapkan

dengan

pola

Kabupaten Jayapura


dapat memperoleh nilai tambah (Value Added) yang lebih besar dari rantai nilai produksi yang dihasilkan oleh industri produktif tersebut. Oleh karena itu, upaya yang efektif dilakukan adalah membangun dan memperbanyak downstream industry sebagai indutri penunjang dan terkait.  Pada jangka panjang (2022 – 2025) atau tahap pemantapan, diharapkan sudah terbangunnya industri yang tangguh dengan pendekatan kluster industri. S elain itu, sudah terbangun pula keterkaitan antar sektor dan antar wilayah serta antar pelaku ekonomi dan pada akhirnya pada tahapan ini sektor industri sudah

melakukan ekspansi pasar dan lebih berorientasikan

ekspor.

B. REKOMENDASI 1. Berdasarkan hasil analisis sektoral, maka ada beberapa strategi yang direkomendasikan, yakni:  Mendorong deregulasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal (asing maupun dalam negeri);  Meningkatkan

pola

kemitraan

antara

industri

kecil

dan

menegah dengan industry besar di sektor ekonomi yang lebih luas;  Pengembangan

dan

pemberdayaan

UMKM dan koperasi

pada sektor-sektor dominan di Kabupaten Jayapura.  Peningkatan kualitas dan kapasita sumberdaya manusia yang bekerja

pada

sektor unggulan dan sektor potensil di

Kabupaten Jayapura.  Pengendalian

jumlah

pertumbuhan

penduduk

guna

menekan tingginya Dependency Ratio.  Peningkatan kualitas dan kapasitas penduduk produktif agar dapat menopang dengan lebih besar terhadap penduduk tidak produktif.


 Peninjauan kembali pengalihan fungsi lahan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jayapura dan RDTR Ibu Kota Kabupaten Jayapura.  Pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan adanya penanaman modal baru di Kabupaten Jayapura, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing (PMA).  Meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan calon tenaga kerja agar memiliki keahlian sesuai dengan yang dispesifikan oleh sektor-sektor unggulan di Kabupaten Jayapura.  Meningkatkan

permberdayaan

sektor-sektor

unggulan

dengan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukkannya. 2. Berdasarkan hasil analisis komoditi unggulan, maka ada beberapa strategi yang direkomendasikan, yakni:  Pengembangan produk unggulan pada skala UKM dan IKM dengan pola pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal;  Pengembangan produk unggulan berdasar pada keunggulan sumberdaya per area (penerapan pola kluster dan OVOP).  Penjaminan ketersediaan bibit dan pakan dengan harga yang lebih mudah dan mudah diakses.

Untuk itu, perlu segera

dibentuk UPT pembibitan (bibit ikan air tawar, bibit sapi unggul) dan UPT pakan untuk penyediaan pakan ternak dan ikan air tawar secara kontinyu.  Pemasaran

produk

hortikultura

dengan

memanfaatkan

potensi pasar di kawasan Kota Jayapura sebagai pasar terdekat dari Kabupaten Jayapura.  Pengembangan kawasan agropolitan dengan memberikan tawaran investasi membangun

kepada

swasta

untuk

turut

serta

kawasan unggulan per produk tertentu dengan

memberikan insentif dan kemudahan lainnya.  Peningkatan

pemberdayaan

penduduk

lokal

dalam

mengembangkan kluster komoditi unggulan daerah.


 Peningkatan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola produk unggulan daerah di wilayahnya masing-masing.  Sosialisasi secara intensif tentang ketersediaan modal kerja dan investasi dari lembaga keuangan bank dan non bank kepada petani, peternak dan nelayan maupun pengusaha lokal.  Pembinaan terhadap petani, peternak, nelayan dan pengusaha lokal khususnya dalam pemasaran produk-produk unggulan setiap area.  Pengolahan

produk-produk

mentah

komoditi unggulan

menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah produk.  Peningkatan sinergitas industri besar dengan industri kecil dan menengah guna memberikan dampak positif dari dominasi industri besar dalam perekonomian daerah.  Peningkatan kualitas produk komoditi unggulan daerah guna memenuhi standar kelayakan produk pertanian.  Penindakan

terhadap

industri-industri

yang

memberikan

pencemaran lingkungan yang cukup tinggi;  Peningkatan

pemberdayaan

mengelola komoditi

masyarakat lokal

unggulan

daerah

serta

dalam

mengurangi

permasalahan urbanisasi;  Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM lokal sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas;  Sosialisasi program bantuan permodalan serta pembinaan pemasaran produk-produk unggulan.  Peningkatan aksesibilitas pasar dan informasi pasar;  Peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap sumber permodalan;  Meningkatkan daya saing produk termasuk

produk

olahannya

komoditi unggulan daerah

melalui

proses

agroindustri, sehingga dapat tercipta nilai

pengolahan

tambah

produk,


peningkatan produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk secara optimal.  Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

akan

kesehatan

lingkungan dengan cara turut serta mengawasi pencemaran lingkungannya.

3. Berdasarkan hasil analisis kewilayahan, maka ada beberapa strategi yang direkomendasikan, yakni:  Penawaran kerjasama pembangunan sarana dan prasarana dasar kepada swasta, utamanya di wilayah pembangunan III dan IV di Kabupaten Jayapura;  Pembentukan deregulasi kebijakan investasi dan arahannya di masing-masing wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura sesuai potensi yang tersedia;  Peningkatan dan pemerataan penyaluran kredit investasi dan modal kerja bagi

industri

kecil

dan menengah (IKM) dan

UMKM di setiap wilayah pembangunan.  Peningkatan distribusi/penyebaran pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura secara proporsional.  Peningkatan efisien dan efektivitas pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing wilayah pembangunan;  Peningkatan

tata

kelola

administrasi,

sertifikasi

dan

pemetaan terhadap lahan.  Peningkatan pembangunan wilayah kampung, utamanya di WP II, WP III, dan WP IV.  Penertiban pembagunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukan dan polanya dan menurunkan intensitas alih fungsi lahan.  Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana tanah longsor dan banjir dengan tetap mempertahankan kaidah pembangunan yang ramah lingkungan. Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 208

 Penertiban dan peninjauan kembali alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah ramah lingkungan.  Penertiban

dan

sosialisasi

perizinan

terkait

dengan

pembangunan, baik pada sekal kecil, menengah maupun besar pada setiap wilayah pembangunan.  Penertiban terhadap industri-industri dan aktivitas usaha lainnya yang melakukan pencemaran lingkungan di masingmasing wilayah pembangunan;  Penawaran kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan penanganan sampah agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penampungan akhir sampah.  Pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pembangunan, tidak saja memperhatikan distribusi penyebaran namun juga tetap memperhatikan kaidah ramah lingkungan.  Pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah harus sesuai dengan fungsi lahannya.  Meningkatkan keterkaitan ekonomi antar wilayah pembangunan maupun antar sektor dan pelaku ekonomi di masing-masing wilayah pembangunan, sehingga dapat terbentuk pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi

penyangganya

(hinterland)

baru

dengan

masing-masing

daerah-daerah dalam

bentuk

polarisasi dan skala hirarki tertentu. 4. Dari sisi evaluasi kebijakan dan program, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat prioritas evaluasi, diantaranya adalah:  Kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pada setiap SKPD belum merata,

terutama

pada

unit

kerja

yang

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.  Adanya pandangan negatif akan kinerja pemerintah daerah yang terjadi karena adanya ketidakkonsistenan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan


serta tumpahtindih program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.  Relatif rendahnya penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum, termasuk pelanggaran perizinan aktivitas ekonomi yang dilakukan para pelaku ekonomi di daerah ini.  Belum

adanya

standar

menghadapi permasalahan

prosedur yang

terpadu

mendesak,

dalam seperti:

bencana, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. 5. Terkait dengan kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, maka pencapaian kebijakan dan program pemerintah terkait dengan pembangunan

ekonomi daerah ini

diupayakan mengacu kepada beberapa target sebagai berikut:  Perencanaan

kebijakan

yang

memperhatikan

kebutuhan

masyarakat, sehingga akselerasi hasil Musrenbang dapat terefleksi dalam kebijakan dan program pemerintah daerah setiap tahun anggaran.  Pelaksanaan

program

diupayakan

bersifat

tematik

dan

berorientasi pada hasil/pencapaian (output dan outcome). Orientasi tersebut akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan memperkuat intensitas kebijakan (strategi dan pembiayaan) ke depan.  Upaya

pengentasan

kemiskinan

dan

pemberdayaan

masyarakat perlu mendapat prioritas utama saat ini karena dapat

menyebabkan

kemampuan

masyarakat berkurang

dalam mengakses pelayanan dasar. Kemiskinan mempunyai sifat

menurun,

sehingga

perlu segera

memotong

jalur

regenerasi kemiskinan.  Pola pemberdayaan masyarakat perlu diubah dari pola bantuan

ke

sistem

perguliran

yang

bertanggungjawab

(tanggung rente).  Pengembangan lembaga mikro, terutama terkait dengan pemberdayaan

komunitas (masyarakat adat), gender

dan


pemuda, dalam melakukan inovasi dan revitalisasi sistem keuangan mikro, sehingga dapat diterima dan diadaptasi secara mudah dan mandiri oleh masyarakat miskin dan tidak bermodal.  Pengembangan sistem pertanian terpadu di wilayah kampung dan industri skala kecil dan menengah (IKM) terpadu di sentrasentra produksi pertanian (kluster) diharapkan mampu menjadi sistem yang dapat melindungi masyarakat lemah.  Sarana

dan

sebagai

prasarana

unsur

terciptanya

dasar

wilayah

penunjang utama

tingkat

harus didorong

dalam

mendukung

keberhasilan pembangunan ekonomi

daerah ini di setiap wilayah pembangunan, distrik dan kampung. kualitas

Hal ini disebabkan karena ketersediaan infrastruktur

sangat

mempengaruhi

dan tingkat

pendapatan dan daya beli masyarakat.  Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air baku serta air bersih merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi bagi

masyarakat.

Pembangunan

jalan

lingkar,

jalan

poros/penghubung utama serta jalan kampung dan jalan tani diharapkan

menjadi

faktor

yang

dapat

memecahkan

permasalahan yang dihadapi saat ini. Pemenuhan kebutuhan air

bersih

untuk permukiman

perlu

terus

ditingkatkan,

demikian pula dalam penyediaan air baku. Di sisi lain, diperlukan

peningkatan kemampuan

pengawasan perizinan

pengendalian

pembangunan infrastruktur,

yang

konsisten

terutama

dan mengacu

pada

dan

melalui

peraturan

perundangan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah.  Dalam pengembangan komoditi penerapan

prinsip-prinsip

unggulan

efisiensi,

daerah perlu

efektivitas

usaha,

penerapan sistem kemasan, standarisasi produk

serta


sertifikasi

secara

kolektif.

penciptaan

produk

unggulan

Diversifikasi melalui

produk

penciptaan

dan

industri

kreatif diharapkan dapat menjadi pendorong iklim usaha yang

tahan terhadap desakan persaingan bebas dalam era

pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 6. Beberapa isu penting dan strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini, antara lain:  Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh

tingginya

tingkat

pengangguran,

rendahnya

tingkat

pendapatan dan kesulitan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar, serta kondisi geografis yang luas dan dependency ratio yang masih cukup tinggi saat ini.  Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi antar SKPD dan antara pemerintah Kabupaten Jayapura dengan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan ekonomi daerah perlu

dioptimalkan.  Penerapan

konsep

pembangunan

partisipatif

dalam

pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah ini perlu didorong secara intensif;  Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh aparatur,

terbatasnya

kualitas

sumberdaya

manusia

kinerja birokrasi, SPM, dan ketersediaan sarana

prasarana yang belum memadai.  Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya, seperti banjir dan longsor, yang disebabkan

oleh

rendahnya

kesadaran,

perhatian

dan

kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak

berwawasan

lingkungan,

rendahnya efektivitas


penataan

ruang

dan

lemahnya

pengawasan

dan

pengendalian.  Rendahnya kinerja pembangunan kampung yang disebabkan rendahnya kualitas dan kapasitas dukungan

infrastruktur

SDM aparatur kampung,

kampung,

pemanfaatan

ruang

kawasan kampung, lemahnya kelembagaan kampung dan belum teralokasikannya sumber keuangan kampung (ADK) secara memadai. 7. Formulasi isu 2015–2025 dengan memperhatikan kondisi existing dan isu strategis dokumen master plan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jayapura, antara lain berkaitan dengan:  Pengembangan Produk Unggulan Daerah  Peningkatan Wirausaha Daerah  Peningkatan Infrastruktur  Pengembangan Pusat Perdagangan, termasuk bursa komoditi;  Pengembangan Investasi Langsung  Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW dan RDTR;  Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Masyarakat  Kemudahan Akses Terhadap Sumber Permodalan  Peningkatan

Taraf

Kesejahteraan

Petani,

Peternak

dan

nelayan sebagai produsen komoditi unggulan daerah;  Konektivitas Sektor Parwisata dengan hasil olahan Produk Unggulan Daerah;  Peningkatan aktivitas Pelatihan dan Workshop bagi tenaga kerja;  Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pemanfaatannya;  Perlindungan Kawasan Budidaya Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan.  Konektivitas

Sektor

Usaha

Terhadap

Pengembangan

aktivitas Ekonomi Masyarakat; Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 213

8. Beberapa prasyarat yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jayapura, tahun 2015-2025, antara lain:  Perubahan pola pikir (Mindset) 3 tiga pilar pembangunan, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.  Kemauan dan kecepatan penerimaan

masyarakat

lokal,

utamanya pemilik hak ulayat, terhadap proses aktivitas pembangunan ekonomi dan perubahan serta dampak yang ditimbulkannya;  Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, utamanya masyarakat lokal;  Pengarahan aktivitas pembangunan ekonomi secara fokus dengan menggunakan pendekatan kluster dan OVOP pada masing-masing wilayah pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki;  Pengembangan Sektor Unggulan dan Sektor Potensil Daerah;  Pengembangan Produk Unggulan Daerah;  Pengembangan Pusat Perdagangan, utamanya pembangunan bursa komoditi

dan Penataan

Pasar

Semi Modern dan

Tradisional;  Peningkatan

Infrastruktur,

utamanya

transportasi

komunikasi, termasuk percepatan pembangunan

dan

pelabuhan

peti kemas di Depapre;  Penyediaan

anggaran

memadai,

utamanya

pembangunan

pembiayaan untuk

infrastruktur

pembangunan memenuhi

dasar

di

secara

kebutuhan

setiap

wilayah

pembanguan secara proporsional;  Pengembangan

Investasi

Langsung oleh swasta dan

masyarakat melalui pemberian insentif dan kemudahan;  Transformasi sektor ekonomi secara intensif, proporsional dan berkualitas, utamanya dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, melalui peningkatan keterkaitan ekonomi antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku ekonomi; Laporan Hasil Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Page 214

 Jejaring

Informasi, perdagangan (output dan input), dan

tekhnologi tepat guna;  Pemanfaatan Ruang secara efektif dan ramah lingkungan.  Peningkatan

Taraf

Kesejahteraan

Petani, Peternak, dan

Nelayan sebagai produsen.  Adanya jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan memadai;  Mewujudkan ketahanan pangan, air bersih dan energi secara merata di setiap wilayah pembangunan dan pelaku ekonomi serta dilakukan secara kontinyu;  Melaksanakan secara intensif dan berkesinambungan reformasi birokrasi dan deregulasi yang dapat menghambat percepatan pembangunan ekonomi daerah;


DAFTAR PUSTAKA Agussalim, 2009. Mereduksi Kemiskinan: Sebuah Proposal Baru Untuk Indonesia. Nala Cipta Litera, Makassar Anwar, Affendi, 1999. Pembangunan Agropolitan Dalam Rangka Desentralisasi Spatial Dengan Replikasi Sistem Kota-Kota Kecil Di Daerah pedesaan. Makalah pada Seminar Sehari Pengembangan Agropolitan dan Agribisnis serta Dukungan Prasarana dan Sarana, Jakarta, 3 Agustus 1999. Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE- Yogyakarta. Bautista, R.M. (1991), ‘Agricultural growth and food imports in developing countries: a re-examination’, in S. Naya and A Takayama (eds),Economic Development in East and Southeast Asia: Essays in Honour of Professor Shinichi Ichimura, Institute of Southeast Asian Studies and East-West Center, Honolulu. Chambers, R. (1980). Rural poverty unperceived: Problems and Remedies, Work Bank Staff Working Paper No. 400: Washington. Clements, R. (1999), ‘Agriculture and development in the 21st century’, Development Bulletin No. 49, July. Daryanto, A. (2000), ‘Indonesia’s crisis and agricultural sector: the relevance of agricultural demand-led industrialization’, Politics, Administration and Change 33, 41-54. Daryanto, A. and Morison, J.B. (1995), ‘Structural interdependence in the Indonesian economy, with emphasis on the agricultural sector, 19711985: an input-output analysis’, Mimbar Sosek: Journal of Agricultural of Agricultural and Resource Socio-Economics No. 6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000. Panduan Operasional Pengembangan Ekonomi Lokal, Jakarta. Fahmid, Mujahidin, Imam, 2004. Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru. ISPEI, Jakarta Fakih, Mansour, 2000. Pembangunan: Pelajaran Apa yang Kita Dapat?. Jurnal Ilmu Sosial Transpformatif ”Wahana”. Edisi 7, Tahun II 2000, Jakarta Hettne, Bjorn, 2000. Reorientasi Teori Pembangunan. Jurnal Ilmu Sosial Transpformatif ”Wahana”. Edisi 7, Tahun II 2000, Jakarta Isman, Indra, 2001. Sukses di Era Ekonomi Liberal. Grasindo, Jakarta. Johnston, B.F. and Mellor, J.W. (1961), ‘The role of agriculture in economic development’, American Economic Review Vol. 51, No.4. Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga, Jakarta. Kuntjoro dan Dorodjatun, 2003. Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prenada Media, Jakarta. Lewis, W.A. (1954), ‘Economic development with unlimited supplies of labour’, Manchester School of Economics and Social Studies Vol. 22, No. 2.

Little, L.M.D. (1982), Economic Development: Theory, Policy and International Relations, Basic Books, New York. Pasaribu, M., 1999.Kebijakan dan Dukungan PSD-PU dalam Pengembangan Agropolitan. Makalah pada Seminar Sehari Pengembangan Agropolitan dan Agribisnis serta Dukungan Prasarana dan Sarana, Jakarta, 3 Agustus 1999. Perry, Martin, 2000. Mengembangkan Usaha Kecil. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations.The Free Press. New York. Rahardjo, Dawam, 1991. Pemerintahan desa dalam perubahan social budaya, Makalah Seminar tentangOptimalisasiPerananDesa: Malang. Rahman, Razak, Abd. 2009. Esensi Pembangunan Ekonomi Daerah. Nala Cipta Litera, Makassar. Rustiadi, Ernan dan Pranoto, Sugimin, 2007. Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan. Crestpent Press, Bogor. Saragih, Bungaran, 1999. Pembangunan Agribisnis Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah di Indonesia. Makalah pada Seminar Sehari Pengembangan Agropolitan dan Agribisnis serta Dukungan Prasarana dan Sarana, Jakarta, 3 Agustus 1999. Sumodiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ----------------------------------, 2000. Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Pertanian. PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta. Thomas, Vinod, dkk. 2001. The Quality of Growth. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Tjondronegoro, Sediono P. 1990. Revolusi hijau dan perubahan sosial di pedesaan Jawa, Prisma, 2(9). 3-14. Uphoff, N. 1999.Rural development strategy for Indonesian recovery: reconciling contradictions and tensions. Paper presented at the International Seminar on Agricultural Sector During the Turbulence of Economic Crisis: Lessons and future Directions, Center for AgroSocioeconomic Research, 17-18 February 1999, Bogor.

PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Recommend Documents