PENYUSUNAN MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA DI SULAWESI TENGGARA

PENYUSUNAN MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA DI SULAWESI TENGGARA OLEH GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA PEMERINTAH DENGAN DUNIA USAHA DI ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR 18 – 19 APRIL 2011 1

MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2011 - 2025 TIGA STRATEGI UTAMA  MENGEMBANGKAN KORIDOR INDONESIA ; DENGAN MEMBANGUN PUSATPUSAT PERTUMBUHAN DI SETIAP PULAU DENGAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA UNGGULAN (KOMODITA DAN/ATAUSEKTOR)  MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL ; MEWUJUDKAN SINERGI ANTAR PUSAT PERTUMBUHAN DAN MEWUJUDKAN AKSES PELAYANAN YANG MERATA MELIPUTI :  KONEKTIVITAS INTRA DAN INTER PUAT PERTUMBUHAN  KONEKTIVITAS INTRERNASIONAL (PINTU GERBANG PERDAGANGAN DAN WISATAWAN)  KONEKTIVITAS LOKAL UNTUK MEMBANGUN INKLUSIF KULAITAS PELAYANDASAR YANG MERATA)  MEMPERCEPAT KEMAMPUAN DAN IPTEK NASIONAL

2

(AKSES DAN

6 KORIDOR EKONOMI INDONESIA

3

TEMA PEMBANGUNAN MASING-MASING KORIDOR (1) KORIDOR SUMATRA Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional

(2) KORIDOR JAWA Pendorong Idustri dan Jasa Nasional

4

(3) KORIDOR KALIMANTAN Pusat Produksi dan Pengolahan HasilTambang dan Lumbung Energi Nasional

(4) KORIDOR SULAWESI – MALUT Pusat Produksi dan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Nasional

(5) KORIDOR BALI – NUSA TENGGARA Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional

(6) KORIDOR PAPUA – MALUKU Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpahan dan SDM yang Sejahtera

KORIDOR EKONOMI SULAWESI – MALUKU UTARA Pusat Produksi dan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Nasional

Sektor Fokus dan Strategis 1. Tanaman Pangan meningkatkan produktivitas yang menjamin ketahanan pangan nasional 2. Perkebunan beralih ke produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi 3. Perikanan mengurangi tangkapan perikanan laut, membangun produksi akuakultur

Infrastruktur Kunci  Irigasi kebutuhan peningkatan panen pertanian dan perkebunan ; sulawesi Selatan  Fasilitas pelabuhan dibutuhkan untuk penanganan lebih baik produk industri pertanian ; pelabuhan Makassar, Bitung, Kendari.  Suplai listrik kebutuhan kunci untuk pemrosesan nikel ; Sulawesi Tenggara.

5

BERDASARKAN POTENSI TERSEDIA MAKA RENCANA PENGEMBANGAN MASTER PLAN DI SULAWESI TENGGARA SBB : PUSAT PERIKANAN PUSAT KAWASAN PERKEBUNAN INDUSTRI SEMEN (P. MUNA) PUSAT PERDAGANGAN (KOTA BAUBAU) KAWASAN WISATA (WAKATOBI) PUSAT KAWASAN PERTANIAN (WAWOTOBI) PUSAT KAWASAN PERTAMBANGAN

6

POTENSI SUMBERDAYA ALAM/KOMODITAS SULAWESI TENGGARA

7

POTENSI SUMBERDAYA ALAM PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PARIWISATA PERTAMBANGAN INFRASTRUKTUR 8

KOMODITAS /SEKTOR PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN MASTEMASTER PLAN EKONOMI INDONESIA

 PERTAMBANGAN :  ASPAL ; EMAS ; NIKEL

9

 KELAUTAN DAN PERIKANAN : RUMPUT LAUT  PERKEBUNAN : KAKAO

 PARIWISATA WAKATOBI

POTENSI, NILAI TAMBAH DAN PROSPEK PENGEMBANGAN KOMODITAS KAKAO DI SULAWESI TENGGARA

10

PERKEMBANGAN LUAS AREAL, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KAKAO TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

LUAS AREAL (HA)

202.012

235.944

236.993

PRODUKSI (TON)

115.898

131.830

110.830

791,83

868,69

635,99

130.780

149.754

142.201

PRODUKTIVITAS (KG/HA JUMLAH PETANI (KK)

 PADA TAHUN 2010 TERJADI PERLUASAN AREAL TANAMAN KAKAO, TETAPI TERJADI PENURUNAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KARENA ITU PEMERINTAH MELAKSANAKAN PROGRAM GERNAS KAKAO

11

GERNAS KAKAO TOTAL ANGGARAN = RP. 291.471.018.000, BERSUMBER DARI APBD RP. 

8.406.000.000,-

BERSUMBER DARI APBN RP. 283.065.018.000,-

 TOTAL LUAS AREAL 4.200 HA MELIPUTI KABUPATEN MUNA, KOLAKA, KOLAKA UTARA, KONAWE, KONAWE SELATAN YANG TERDIRI DARI 32 KECAMATAN DAN 114 DESA.



12

JUMLAH KELOMPOK TANI 163 DENGAN TOTAL ANGGOTA 4.394 ORANG

PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITAS KAKAO

HARGA SATUAN

KAKAO NON – FERMENTASI (RP/KG)

19.000 - 20.000,-

KAKAO FERMENTASE (RP/KG)

23.000 - 25.000,-

TEPUNG (POWDER) KAKAO (RP/KG)

RP. 52.000,-

LEMAK (BUTTER) KAKAO (RP/KG)

RP. 65.000,-

PERTAMBAHAN NILAI

4.000 – 5.000

27.150

HASIL PENELITIAN PUSLIT KOPI DAN KAKAO ;  100 gr BIJI kakao menghasilkan 35% butter kakao dan 50% tepung kakao  Jadi 1.15 kg biji menhasilkan 300 gr butter kakao dan 700 gram tepung kakao  Bila dikonversikan ke harga maka 1.15 kg x Rp. 25.000,- = Rp. 28.750, 300 gr butter kakao x Rp. 65.000,- = Rp. 19.500,- dan 700 gr tepung x Rp. 52.000 = Rp. 36.400, Total 1.15 kg seharga Rp. 28.750,- menghasilkan 1 kg produk tepung dan butter kakao seharga Rp. 55.900,- atau peningkatan nilai tambah sebesar Rp. 27.150,13

PROSPEK PENGELOLAAN KOMODITAS KAKAO TAHUN 2010 LUAS AREAL (HA) PRODUKTIVITAS (KG/HA) PRODUKSI (TON)

MENJADI

236.993

240.000

663

750

110.830

180.000

 Peningkatan pendapatan melalui fermentasi 180.000.000 kg x Rp. 25.000,= Rp. 4.500.000.000.000,- (Rp 4,5 TRILIUN)  Berdasarkan perhitungan peningkatan nilai tambah pemrosesan menjadi tepung dan butter maka pendapatan sebelum biaya per tahun dengan total produksi 180.000.000 kg x Rp. 55.900,- = Rp. 10.062.000.000.000,- (± Rp 10 TRILIUN) 14

POTENSI, NILAI TAMBAH DAN PROSPEK KOMODITAS RUMPUT LAUT DI SULAWESI TENGGARA

15

PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RUMPUT LAUT LUAS LAHAN BUDIDAYA (HA)

396.915

PRODUKSI (TON)

518.641

16

NILAI TAMBAH RUMPUT LAUT Komoditas R. Laut Kering jemur Kering Potong

17

Harga (Rp/Kg)

Pertambahan Nilai (Rp)

10.000 – Rp. 12.000,70.000,-

58.000 – Rp. 60.000,-

Keragenan Murni

180.000,-

Rp. 168.000,-

Makanan Olahan

200.000,-

Rp. 188.000,-

PROSPEK PENGOLAHAN RUMPUT LAUT  1 KG RUMPUT LAUT KERING MENGHASILKAN 30% KERANGENAN MURNI.  SETIAP 3 KG RUMPUT LAUT KERING MENGHASILKAN 1 KG KERAGENAN MURNI.  DENGAN TOTAL PRODUKSI 518.641 TON ATAU 518.641.000 KG MAKA BILA DIJUAL DALAM BENTUK BAHAN BAKU MENGHASILKAN 581.641.000 x Rp 10.000,- = Rp. 5.816.410.000.000,- (± Rp. 5,8 TRILIUN)

PERBANDINGAN NILAI TAMBAH PRODUK RUMPUT LAUT 200000 180000 160000 140000 120000 100000

 BILA DIOLAH MENJADI KERAGENAN MURNI MENGHASILKAN 0,5 x 581.641.000 x Rp. 180.000,- = Rp. 46.677.690.000.000.atau (± Rp. 46,6 TRILIUN)  BIAYA PRODUKSI Rp 59.000,-/kg 581.641.000 x Rp. 59.000,= 30.599.819.000,- (Rp. 30,5 TRILIUN)

= Rp.

 PENDAPATAN BERSIH Rp. 16,1 TRILIUN/ tahun

18

80000 60000 40000

20000 0 Kering Jemur

Kering Potong Series1

Keraginan

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITAS UNGGULAN 1. PRODUKTIVITAS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS MASIH SANGAT RENDAH 2. PENERTAPAN TEKNOLOGI PASCA PANEN BELUM OPTIMAL 3. PENJUALAN HASIL MASIH DALAM BENTUK BAHAN BAKU

4. INFORMASI PASAR SANGAT TERBATAS 5. MASIH RENDAHNYA PENGUASAAN TERHADAP TEKNOLOGI PENGOLAHAN 6. NILAI TAMBAH MASIH SANGAT RENDAH

7. TERBATASNYA AKSES TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN, SEHINGGA MUDAH TERJERAT RENTENIR.

19

SOLUSI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI, BIBIT UNGGUL, PEMUPUKAN DAN PEMBERANTASAN HAMA PENYAKIT 2. MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI

PASCA

PANEN

UNTUK

3. PENGOLAHAN BAHAN BAKU MENJADI BAHAN SETENGAH JADI DALAM RANGKA MENINGKATKAN NILAI TAMBAH 4. MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENYEDIAAN MODAL

KEUANGAN

UNTUK

MENDUKUNG

5. PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6. DALAM KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MAKA PERLU DILAKUKAN STUDI SECARA DETAIL DAN MENDALAM UNTUK MENGEMBANGAN POTENSI, PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN UNTUK KEBERLANJUTAN PRODUKSI DANUSAHA. 7. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 20

KAWASAN PARIWISATA WAKATOBI  KEINDAHAN KARANG ; TERMASUK DALAM KAWASAN SEGITIGA KARANG DUNIA  WISATA PENYELAMAN DENGAN KEINDAHAN BAWA LAUT

21

22

12

SEKTOR PERTAMBANGAN

23

POTENSI PERTAMBANGAN UTAMA BAHAN TAMBANG

ASPAL CURAH (TON) ASPAL CAIR (TON) NIKEL (WMT)

EMAS

24

LOKASI ASPAL

CADANGAN

SEBARAN WILAYAH

3,8 MILYAR KAB. BUTON, BUTON UTARA DAN MUNA 0,4 x 3,8 MILYAR = 1,52 MILYAR SELURUH KAB/KOTA 29,2 MILYUAR KECUALI KOTA KENDARI DAN KAB. WAKATOBI KAB. BOMBANA DAN 1.125 JUTA BEBERAPA KAB. DI SULTRA

LOKASI EMAS

LOKASI NIKEL

POTENSI BAHAN TAMBANG LAINNYA

PASIR KUARSA 5 MILYAR TON MARBLE 206 MILYAR M3 LEMPUNG/CLAY 884 MILYAR M3 ONIKS 547 RIBU M3 GAMPING/LIMESTONE 1,6 TRILYUN M3 MANGAN 6.000 HA IN BUTON REGENCY PASIR BESI BUTON, NORTH KONAWE, KONAWE AND BOMBANA REGENCIES FOSFAT BUTON REGENCY KROMIT AREA 2.000 – 2.500 HA MAGNESIT KOLAKA UTARA, KOLAKA, KONAWE AND BOMBANA REGENCIES 25

 NIKEL (ORE) DEPOSIT = 29,2 MILYAR TON (ASUMSI HARGA $,25/TON); NILAI RP. 6,6 RIBU TRILYUN.

 ASPAL CURAH DEPOSIT = 3,8 MILYAR TON (ASUMSI HARGA RP. 480.000/TON), NILAI RP. 1.841 TRILYUN.  ASPAL CAIR DEPOSIT 1,52 MILYAR TON (RENDEMEN 40% TERHADAP ASPAL CURAH) (ASUMSI HARGA RP. 750.000/TON ; NILAI RP. 11,4 RIBU TRILIUN)  EMAS ESTIMASI DEPOSIT = 1,125 JUTA TON (ASUMSI HARGA RP. 270.000/ GRAM). NILAI RP. 303,75 RIBU TRILYUN.

TOTAL NILAI = RP. 321,75 RIBU TRILIUN 26

NILAI TAMBAH PENGOLAHAN PRODUK NIKEL BIJI NIKEL

VOLUME POTENSI TEREKA UMPAN PRODUKSI HARGA SATUAN NILAI PRODUKSI SATUAN BIAYA PRODUKSI TOTAL BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN SETELAH BIAYA PENDAPATAN SETELAH BIAYA

Wmt Wmt US$/Ton US$ US$/Ton US$ US$ Rp

Diagram Perbandingan Antara Volume Dan Nilai Tambah Produk Nikel 8,000,000,000,000 7,000,000,000,000 6,000,000,000,000 5,000,000,000,000 4,000,000,000,000 3,000,000,000,000 2,000,000,000,000 1,000,000,000,000 0 Biji Nikel (WMT)

27

Ferro Nikel (Ton)

Nilai Komoditras Biji Nikel (US$) Volume Biji Nikel (Ton) Sumber : PT. Antam, Tbk

FERO NIKEL

29,220,477,904 77 25 18,960 730,511,947,695 7,195,068,326,388 4,639 1,760,438,922,263 5,434,629,404,125 48,911,664,637,122,500 Kurs 1US$ = Rp. 9.000

1. USAHA PERTAMBANGAN YANG ADA SAAT INI BELUM MEMBERIKAN DAMPAK SECARA SIGNIFIKASI BAGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 2. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) YANG DITERBITKAN TIDAK TERKONTROL DAN SEBAGIAN BESAR TIDAK BERPRODUKSI. 3. TIDAK ADA KEPASTIAN ARAH PENGEMBANGAN USAHA KE DEPAN BAIK DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HULU HILIR MAUPUN DIVERSIFIKASI USAHA EKONOMI BARU. 4. USAHA PERTAMBANGAN BELUM DIKAITKAN DENGAN PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN KAWASAN MENUJU MASA DEPAN SULAWESI TENGGARA YANG MODEREN. 5. BELUM SINERGINYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTAR SEKTOR SERTA ANTAR PUSAT DAN DAERAH.

28

SOLUSI PERMASALAHAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN - PERMASALAHAN TERSEBUT DI ATAS DAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN POTENSI SUMBER DAYA MINERAL SECARA OPTIMAL MAKA DIUSULKAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS YANG BERBENTUK :

BADAN OTORITA KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN SULAWESI TENGGARA

29

PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BERBASIS PERTAMBANGAN 1. MELAKUKAN INVENTARISASI POTENSI PERTAMBANGAN 2. MENSINERGIKAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANGAN ANTAR SEKTOR SERTA ANTAR PUSAT DAN DAERAH 3. DEBIROKRATISASI PENERTIBAN PERIZINAN 4. MENATA PENGEMBANGAN USAHA PERTAMBANGAN KE DEPAN MELALUI : a. SELEKSI MITRA STRATEGIS b. PENGADAAN MODAL MELALUI KAPITALISASI SUMBERDAYA ALAM ; c. MENDORONG PERAN PEMERINTAH ; PERBANKAN, DAN PASAR MODAL d. PENGEMBANGAN USAHA HILIR (INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA) e. PENGEMBANGAN USAHA KOMPLEMENTERY UNTUK DIVERSIFIKASI USAHA f. MENDORONG KETERKAITAN EKONOMI RAKYAT DAN INVESTASI PENGEMBANGAN SUPPORT SYSTEM. 5. MENGOPTIMALKAN BAGI HASIL ANTAR STAKEHOLDER SERTA PUSAT DAN DAERAH 30

PRINSIP PENGUSAHAAN 1. KOMODITAS PERTAMBANGAN YANG DIKEMBANGKAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS MELIPUTI NIKEL, ASPAL DAN EMAS. 2. USAHA PERTAMBANGAN DIKELOLA OLEH SUATU PERUSAHAAN TERBATAS YANG BERSIFAT “PUBLIC PRIVATE COMMUNITY PARTNERSHIP” YANG PEMILIKNYA ADALAH PEMERINTAH MASYARAKAT DAN PENGELOLA PROFESIONAL. 3. PENGELOLA PROFESIONAL ADALAH MITRA STRATEGIS YANG DISELEKSI OLEH LEMBAGA KAWASAN EKONOMI KHUSUS. 4. MODAL DIPEROLEH MELALUI KAPITALISASI ASET DAN PENYERTAAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN FASILITASI PENJAMINAN PINJAMAN MODAL DAN PENYERTAAN MODAL. 5. PEMERINTAH MENDELEGASIKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DI DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN IZIN-IZIN DAN ATAU SERTIFIKASI YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS DAN PELAKSANAAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 6. PENGENDALIAN ; MONITORING DAN EVALUASI DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PROFESIONAL PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH UNTUK SEMUA FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI PRODUKSI TERMASUK PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN. 31

MODEL ORGANISASI PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN NASIONAL DI SULAWESI TENGGARA UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN NASIONAL DI SULTRA DIPIMPIN OLEH DEWAN KAWASAN YANG DIKETUAI OLEH GUBERNUR DENGAN BERANGGOTAKAN PARA BUPATI/ WALIKOTA DAN PEJABAT PEMERINTAH TERKAIT YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN.

DEWAN KAWASAN

BADAN PENGELOLA

DIVISI ADMINISTRASI

32

DIVISI PENGEMBANGAN

OPERASIONALISASI BADAN PENGELOLA DIPIMPIN OLEH BIROKRAT YANG KOMPETEN YANG DITETAPKAN MELALUI PROSES UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN.

DIVISI USAHA

BADAN PENGELOLA MEMBAWAHI DIVISI ADMINISTRASI, DIVISI PENGEMBANGAN DAN DIVISI USAHA, KHUSUS\ MENGENAI DIVISI USAHA DAPAT DIJABAT OLEH SEORANG PROFESIONAL WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) MAUPUN WARGA NEGARA ASING (WNA).

KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

33

TAHAP I

Untuk melindungi proses-proses ekologi dan menjaga keberlanjutan pembangunan sektor produksi lainnya maka pengelolaan lingkungan kawasan industri pertambangan nasional di Sulawesi tenggara akan dilakukan melalui: 1. Pembukaan lokasi tambang memperhatikan posisi lokasi dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS); perlindungan terhadap sumber mata air dan dampak terhadap daerah sekitar terutama pemukiman dan sumber mata pencaharian masyarakat. 2. Urutan pengambilan material tambang dilakukan dengan mengupas top soil; penggalian material tambang dan reklamasi yaitu dengan mengembalikan top soil serta penanaman kembali dengan tanaman bernilai ekonomi. 3. Pembukaan blok tambang dibatasi dengan kemampuan luas areal yang dapat dieksploitasi dalam satu tahun. pembukaan blok ke dua dilakukan secara paralel dengan proses penutupan tambang blok pertama. Pembukaan blok ke tiga dapat dilakukan apabila proses penutupan tambang blok pertama telah selesai.

34

TERIMA KASIH 35

KORIDOR SULAWESI – MALUKU UTARA

3

LIST OF PROJECTS No.

Proyek

Nilai investasi (Milyar Rupiah)

Periode

Pelaksana

Kakao KOLAKA 45 Pembangunan jalan kebun menuju pabrik pengolahan kakao 46 Pembangunan jalan akses dari pabrik pengolahan kakao ke pelabuhan 47 Pembangunan Jaringan Listrik 48 Penanganan biji kakao fermentasi untuk ekspor 49 Peremajaan tanaman tua kakao melalui teknik budidaya kakao 50 Pendampingan petani bagi pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao 36

1.500

2011

Kem. PU, Pemda

200

2012 - 2013

Kem. PU

200 75

2012 - 213 Kemen ESDM 2012 - 2013 Kementan, Pemda

150

2009 - 2014 Kementan, Pemda

75



3


Proyek


Periode

Pelaksana

Kakao KOLAKA 51 Peningkatan produktivitas tanaman menggunakan bibit unggul

90

2012 -2014Kementan, Pemda

52 Pengadaan tenaga penyuluh bagi peningkatan diseminasi teknologi rendah

50


25


20

2012 - 2014Kementan, Pemda

53 Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh bagi peningkatan diseminasi teknologi rendah 54 Pelatihan dan penyuluhan petani 55 Permodalan bagi petani kakao melalui kemudahan akses bank & fasilitasi sumberdana 37 bunga murah

125

2012 - 2014Kementan, Kem. Koperasi&UKM, Pemda


3


Proyek


Periode

Pelaksana

Kakao 56

57

58 59 60

61

38

KONAWE Pembangunan jalan kebun menuju pabrik pengolahan kakao Pembangunan jalan akses dari pabrik pengolahan kakao ke pelabuhan Pembangunan Jaringan Listrik Penanganan biji kakao fermentasi untuk ekspor Peremajaan tanaman tua kakao melalui teknik budidaya kakao Pendampingan petani bagi pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao

75

2012 - 2016Kem. PU, Pemda

300

2012 -2014Kem. PU

200

2012 -2015

75


23


25



3


Proyek


Periode

Pelaksana

Kakao KONAWE 62 Peningkatan produktivitas tanaman menggunakan bibit unggul

60

2012 2016Kementan, Pemda

63 Pengadaan tenaga penyuluh bagi peningkatan diseminasi teknologi rendah

15


64 Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh bagi peningkatan diseminasi teknologi rendah

25

2012 -2014 Kementan, Pemda

15


25

Kementan, Kem. 2012 -2014 Koperasi&UKM, Pemda

65 Pelatihan dan penyuluhan petani 66 Permodalan bagi petani kakao melalui kemudahan akses bank & fasilitasi sumberdana bunga murah 39


3


Proyek


Periode

Pelaksana

Pangan (Padi, Jagung, Kedelai) SULAWESI TENGGARA 166 Pembangunan jalan akses antar kotakabupaten 167 Pembangunan irigasi/jaringan irigasi teknis usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), embung 168 Pembangunan jaringan listrik 169 Pembangunan lumbung, gudang dan processing 170 Pembangunan pabrik pupuk di Makasar 171 Pengembangan pembibitan/penangkaran benih padi, jagung, kedelai dan ubi kayu

172 Kawalan manajemen/budidaya usaha tani 850.000 ha 40

5.000

2012 -2014

PU, Pemda

765,9

2012 -2014

PU, Kementan

675,62

2012 - 2014 2012 - 2014

PLN Kementan

7,4

2012 - 2014

Kemenperin Kementan, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani

370

2012 -2014

Kementan, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani


3


Proyek


Periode

Pelaksana

Pangan (Padi, Jagung, Kedelai) SULAWESI TENGGARA 173 Penyediaan dan distribusi pupuk 174

41

Peningkatan penggunaan alat mesin pertanian

Kementan, Pemda 46,62

Kementan

175 Perbaikan teknis budidaya

41,44

Kementan

176 Perbaikan panen dan pasca panen Penanganan organisme pengganggu 177 tanaman Dukungan tambahan pengadaan 178 saprodi

19,98

Kementan

179 Penyediaan skema kredit usaha tani

370

per tahun selama 14 Kementan tahun per tahun selama 14 7,4 Kementan tahun

22,2

per tahun selama 14 Kementan tahun


3


Proyek

Perikanan


Periode

Pelaksana

6.825

KENDARI

42

211 Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Kendari 212 Pembangunan PPS Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIP) Pulau Wawonii 1. Feasibility Study 2. Detail Design 3. Penyediaan Lahan 213 Konstruksi /Sarana & Prasarana PPS

0,15 0,60 300 200

2010 2011 2014 2015-2017

214 Galangan Kapal di PPS – P. Wawonii

50

2016-2018

215 Sekolah Tinggi Perikanan

100

2016-2018

KKP, Pemda, PT Pelindo

Pemda Pemda/W. Bank Pola Konsesi KKP, Pemda, BUMN, Swasta (PPP) BUMN, Swasta (PPP) KKP-Swasta (PPP) - Comdev/CSR


3


Proyek

Periode

Pelaksana

Pengembangan Industri Pengolahan 216 Ikan

2.000

KKP, Kem. 2014-2025 Perindustrian, Pemda, Swasta

Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut

3.000

2012 -2015

217

Peningkatan kapasitas daya listrik dan air

218 Penyediaan Instalasi BBM Peningkatan akses transportasi ke PPS 219 Kendari /KIP - P. Wawonii (Infrastruktur Jalan, Dermaga Fery, Bandara Container) Pengembangan Kawasan Minapolitan 220 Budidaya Perikanan (7 Kab/Kota) Pengembangan Kawasan Minapolitan 221 Perikanan Tangkap (8 Kab/Kota) 43


100 50

KKP, Kemen Perin, Pemda, swasta

2013-2025 PU, ESDM, PLN, PDAM 2014-2016

ESDM, Pemda, Pertamina

1.000

2013-2025 PU, Kemenhub, Pemda, Swasta

2 .000

2012-2015

1.000

2012-2015

KKP, PU, Pemda, BUMN, Swasta KKP, PU, Pemda, BUMN, Swasta


3


Proyek

Pertambangan Nikel, Emas, Tembaga 255 Eksplorasi dan Pertambangan Nikel, Kab. Kolaka, Sul.Tenggara 256 Eksplorasi dan Pertambangan Nikel, Kab. Konawe Utara, Sul. Tenggara Eksplorasi dan Pertambangan Nikel, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara 257 Pertambangan dan Pengolahan Nikel, Kab. Konawe, Sultra (termasuk untuk pembangunan infrastruktur listrik, jeti [ekspor langsung] dan jalan 261 Pertambangan dan Pengolahan Nikel.Pig iron, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (termasuk pembangunan PLTU 4 x 25 MW dan Jeti 10.000 DWT) 262 Modernisasi dan Optimasi Fasilitas pengolahan Pomalaa, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara (termasuk pembangunan PLTU 2 x 25 MW)

44


Periode

75

2012 -2014

75

2012 - 2014

75

2012 - 2014

25.000

Pelaksana PT ANTAM PT ANTAM

PT Sulawesi Cahaya 2014 -2015 Mineral PT Antam

3.970

2012 - 2014 PT Antam

4.830

2012 -2016


3


Proyek


Periode

Pelaksana

Kebutuhan Infrastruktur berdasarkan Studi IEDC 285 Pelabuhan Kendari 286 Pengembangan Kawasan PariwisataWakatobi

90 5.000

2012 - 2015Kemenhub, Pemda 2012 - 2018Kemen Pariwisata, Pemda

287 Perluasan bandara udara Matahora Wakatobi

100

2012 - 2018 kemen Hub, Pemda

288 Pelabuhan Nasional Murhum Baubau

200

2012 - 2014Kemenhub, Pemda

50

2012 - 2014Kemenhub, Pemda

289 Sulawesi Power Plant 290 Perluasan BandaraUdara Betoambari Baubau 291 JalanTrans Sulawesi

TOTAL

45

66.740,31

PENYUSUNAN MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA DI SULAWESI TENGGARA

Recommend Documents