1. Surat Masuk 2. Kartu Kendali 3. Alat tulis Pencatatan dan Pendataan:

Pengadilan Agama Kudus Jalan Raya Kudus Pati Km 4 Kudus http://pa-kudus.go.id e-mail : [email protected]

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086//OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENERIMAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan SD, SMP, SLTA ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan: 1. Surat Masuk 2. Kartu Kendali 3. Alat tulis Peringatan:

113

Kualifikasi Pelaksana:

Peralatan / Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan:

SOP PENERIMAAN SURAT MASUK Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Penerima Ketua Pengadilan Surat Masuk Agama

Mutu Baku Panitera Sekretaris

Persyaratan

Waktu

Output

Menerima surat masuk dan mencatatnya kedalam buku ekspedisi

Buku Ekspedisi, Surat Masuk

5 menit

2

Melampirkan lembar disposisi dan kartu kendali pada tiap surat

Tersedia Lembar Jawab Disposisi dan Kartu Kendali

Tiap-Tiap Surat Terdapat 5 menit LembarDisposisi dan Kartu Kendali

3

Menyerahkan surat dan lembar disposisi kepada Ketua Pengadilan Agama

Surat masuk dan lembar disposisi

Surat masuk dan lembar 5 menit disposisiditarima Ketua Pengadilan

4

Memberikan Catatan pada Lembar Disposisi

Data-Data Surat Masuk Tertulis dengan lengkap pada lembar disposisi

5

Meneruskan surat masuk yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Agama kepada Panitera/Sekretaris

Surat masuk yang telah didisposisiKetua Pengadilan Agama

Surat masuk yang telah didisposisiKetua Pengadilan 2 Menit Agama diterimaPanitera/Sekretaris

6

Meneruskan disposisi ke Sub. Bagian pengelola surat

Surat masuk yang telah didisposisiKetua Pengadilan Agama

3 Menit

Catatan disposisi ke Bagian Pengelola Surat

7

Memberikan Nomor Kendali Surat Masuk

Surat masuk yang telah didisposisiPanitera/Sekretaris

2 Menit

Surat masuk dicatat Nomor Kendalinya.

8

Mendistribusikan Surat Masuk ke Sub Bagian sesuai dengan Disposisi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.

Tersedia Buku Ekspedisi Surat Masuk

5 menit

Surat diteruskan ketiap Bagian sesuai dalam lembar disposisi

9

Meminta paraf pada kartu kendali kepada Penerima Surat.

Surat masuk, Kartu kendali

3 menit

Surat masuk diterima sub. Bagian

10

Mengarsipkan Lembar kedua Kartu Kendali

Kartu kendali

3 menit Kartu Kendali diarsipkan

1

114

Surat masuk tercatat dalam bukuekspedisi

< 5 menit Catatan disposisi dari KPN

Pengadilan Agama Kudus Jalan Raya Kudus Pati Km 4 Kudus http://pa-kudus.go.id mail : [email protected]

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086//OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah SD, SMP, SLTA diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/20O7 Tanggal 24 Agustus 2007; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/l 11/2006 Tanggal 13 Maret 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan: 1. SuratKeluar 2. Kartu Kendali 3. Alat tulis Peringatan:

115




SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Surat Keluar

Mutu Baku

Petugas Pengirim Surat

Persyaratan

Waktu

Output Surat Keluar diterima Bagian Agama

1

Menerima Surat Keluar dari Kepala Urusan

Surat Keluar

2 Menit

2

Memberi Nomor dan tanggal surat Keluar

Surat Keluar, Kartu Kendali

3 Menit Nomor Surat Keluar

3

Memberikan sampul pada tiap-tiap surat serta menuliskan alamat yang dituju pada sampul

Surat Keluar, Sampul Surat, Alamat yang dituju

3 Menit

Surat Keluar telah disampul danditulis alamat tujuan

4

Mencatat Surat Keluar ke dalam Buku Agenda Surat Keluar dan ke dalam Buku Ekspedisi Surat Keluar

Buku Agenda Surat Keluar, Buku Ekspedisi Surat Keluar

3 Menit

Surat Keluar tercatat dalam agenda dan Buku Ekspedisi

5

Menyerahkan satu lembar Arsip Surat Keluar kepada Sub Bagian yang mengirim

Lembar Arsip Surat

1 Menit

Lembar Arsip diterima Sub. Bagian Pengirim

6

Mengirim Surat Keluar sesuai Alamat Surat via Kantor Pos.

Surat Keluar

30 Menit

Surat Keluar dikirim ke alamat tujuan via Kantor Pos

7

Mengarsipkan Arsip Surat Keluar ke dalam file yang tersedia

Lembar Arsip Surat

2 Menit

Arsip Surat keluar di simpan dalam file yang tersedia

116


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086//OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENYEDIAAN ATK

Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan SD, SMP, SMA ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; Undang-undang Noma 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Keputusan Ketua MAR No. 143/KMA/ SKA/I 11/2007 tanggal 24 Agustus 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berade Di Bawahnya; Keterkaitan: 1. Buku Persediaan ATK 2. Perangkat Komputer Peringatan:

117




SOP PENYEDIAAN ATK Pelaksana No

Aktivitas

Wakil Sekretaris Panitera/Sekreta Pengelola Bendahara Kaur Umum (PPK) ris (KPA) Persediaan Pengeluaran

Mutu Baku Operator SIMAK BMN

Persyaratan

1

Menginventarisir barang-barang ATK tiap-tiap ruangan

2

Mengajukan belanja ATK ke Pejabat Pembuat Komitmen

Daftar Permohonan Belanja ATK

3

Meneliti Daftar belanja ATK yang diajukan dan menandatanganinya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan PaniteraSekretaris bila diperlukan

Daftar Permohonan Belanja ATK

4

Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran

5

Melaksanakan Belanja ATK

6

Memeriksa Barang sesuai dengan yang diajukan

7

Mencatat jumlah perjenis barang ke dalam Buku Persediaan Barang dan Aplikasi SIMAK BMN dan menyimpan pertinggal dokumen penerimaan barang sebagai arsip

Waktu

Output

Inventarisasi BarangBarany ATK Daftar Permohonan 5 Menit Belanja ATKditerimaPPK

Daftar Inventaris 5 Menit

30 Persetujuan Belanja Menit ATK oleh PPK

Daftar Bendahara Permohonan Pengeluaran 10 Belanja ATK yang menerima Daftar telah disetujui Belanja ATK Daftar Belanja Proses Pembelian 3 Jam ATK ATK Daftar Belanja Barang yang dibeli 1 Jam sesuai dengan yang ATK, Barang yang dibeli diajukan Buku Persediaan Barang, Perangkat Komputer

118

Persediaan Barang tercatat dan terekam 2 Jam dalam Aplikasi SIMAK BMN


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086//OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGIRIMAN ATK

Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah SD, SMP, SLTA diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentangPeradilan Agama; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: 1. Permohonan ATK 2. Persediaan ATK 3. Buku Permintaan ATK Peringatan:

119




SOP PENGIRIMAN ATK Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Kaur. Umum

Pemohon ATK

Persyaratan

Waktu

Output

1

Memeriksa setiap pengajuan barang yang diminta

Barang ATK

5 menit

Pengajuan Barang ATK

2

Melayani Barang yang diminta dan ditulis pada buku pengeluaran ATK

Buku Pengeluaran ATK

5 menit

Didistribusikan setiap bulan ke tiap Sub Bagian

3

Pendistribusian ATK dilaksanakan setiap bulan ke tiap Sub Bagian

Barang ATK

5 menit

Penyedia Barang ATK

4

Setiap Bub Bagian yang telah mengambil barang ATK di wajibkan untuk membubuhkan tanda tangan pada buku pendistribusian ATK

Buku Pendistribusian ATK

5 menit

Tanda Tangan Pemohon ATK

120


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086//OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN

DasarHukum: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah SD, SMP, SLTA, S1 Hukum diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/l 11/2006 tanggal 13 Maret 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan: 1. Bukubaru SOP Penerimaan Surat Masuk 2. Kartu Kendali 3. Perangkat Komputer Peringatan:

121




SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Penerima Surat Masuk

Pustakawan

Mutu Baku Ketua Pengadilan Agama

Persyaratan

Waktu

Output

3 Menit

Kendali Surat Masuk Buku Baru

Lembar disposisi Buku Baru

3 menit

Lembar disposisi diterima KPN

Memberikan Catatan pada Lembar Disposisi

Lembar disposisi Buku Baru

5 Menit

Catatan disposisi dari KPN

4

Menyerahkan Buku masuk ke Petugas Perpustakaan

Buku baru, Kartu Kendali

5 Menit

Buku baru diterima Petugas Perpustakaan

5

Menerima Buku-buku baru dan memberikan paraf pada Kartu Kendali

Buku baru, Kartu Kendali

3 Menit

Kartu Kendali di paraf

6

Memasukkan data Buku-buku baru kedalam Aplikasi Senayan dan menyimpan buku pada bagian rak yang telah ditentukan

Buku-buku baru

1

Buku baru datang dikendali di Bagian Agama

2

Buku di disposisikan kepada KPN

3

Buku baru

122

10Menit/Buk Kartu kendali di simpan u pada tempatnya


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086//OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan SD, SMP,SLTA,S1 Hukum ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SKA/lll/2007 tanggal 24 Agustus 2007; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/l 11/2006 tanggal 13 Maret 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: 1. Permintaan Peminjaman Buku 2. Ketersediaan Buku 3. Buku Catatan Peminjaman 4. Perangkat Komputer dan Alat tulis Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

123

SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Peminjam

Pustakawan

Persyaratan

Waktu

Output

1

Memberikan Data Buku-buku yang akan dipinjam

Data Buku yang akan dipinjam

5 Menit

Data Buku yang akan dipinjam diterima Pustakawan

2

Mencari buku yang akan dipinjam

Ketersediaan Buku-buku dalam Perpustakaan

5 Menit

Buku Yang Ingin Dipinjam Oleh Peminjam Dapat Ditemukan

3

Mencatat transaksi peminjaman berupa Nomor Induk Buku, Judulbuku, nama pengarang, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nomor anggota peminjam, nama anggota peminjam ke dalam buku peminjaman.

Adanya Data Bibliography Buku BesertaKelengkapannya

5 Menit

Data Bibliography Buku Yang Akan Dipinjam di Catat Dalam Buku Peminjaman

4

Batas waktu peminjaman adalah 14 hari dan apabila melampauibatas waktu yang telah di tetapkan maka peminjam akan di kenaisaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama peminjam, tanggal peminjaman,dan judul buku yang akan dipinjam dengan benardicatat di dalam buku catatan peminjaman

5 Menit

Tersimpannya data peminjam dan jatuh tempo peminjaman dalam buku peminjaman

5

Penyerahan buku yang akan dipinjam kepada Peminjam.

Buku yang dipinjam

3 Menit

Buku diterima Peminjam

124


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086//OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN

DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah SD, SMP, SLTA, S1 Hukum diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: 1. Buku yang dikembalikan SOP Peminjaman Buku Perpustakaan 2. Buku Catatan Peminjaman 3. Perangkat Komputer dan Alat tulis Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

125

SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Peminjam

Pustakawan

Persyaratan

Waktu

Output

5 Menit

Tersimpannya data pengembalian pinjaman dan jatuh tempo peminjaman dalam buku peminjaman

Peminjam yang terlambat mengembalikan buku dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Buku yang akan dikembalikan diserahkan kepada Petugas.

Buku yang dipinjam, Catatan Peminjaman Buku

2

Mencocokkan tanggal pengembalian buku pada transaksi peminjaman, apabila masa peminjaman telah melewati batas lama peminjaman, maka akan dikenakan denda peminjaman.

Data Buku yang akan dikembalikan diperiksa dengan seksama oleh petugas dalam buku peminjaman

5 Menit

3

Bila buku akan diperpanjang maka kembali ke prosedur peminjaman buku.

Buku yang akan diperpanjang telah melalui tahapan proses pengembalian buku oleh petugas

Buku yang akan diperpanjang harus 5 Menit kembali melalui proses peminjaman buku oleh petugas

4

Buku yang telah melalui proses pengembalian buku di simpan kembali ke dalam rak buku

Buku yang dikembalikan dalam keadaan baik (tidak mengalami kerusakan)

126

5 Menit

Buku yang telah melalui proses pengembalian diletakkan kembali di dalam rak buku


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PERENCANAAN ANGGARAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Hukum, S1 Akuntansi, S2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: DIPA RKA-KL Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

127

SOP PERENCANAAN ANGGARAN Mutu Baku No

1

Aktivitas

2

1.

Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing masing bagian

2.

Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana anggaran ke Koordinator Wilayah

3.

Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan dari Korwil ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I.

4.

Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.

Panitera Sekretaris

Staf

Tim Perencana

Persyaratan

Waktu

Output

4

5

6

7

8

9

Rencana Strategik dan Program Kerja

3 hari

Usulan Rencana Anggaran

Usulan Rencana Kegiatan

1 hari

Matriks Rencana Kerja Kementerian/Lembaga MA RI

Pemberitahuan Pagu sementara dari Biro Perencanaan MA R.I.

3 hari

RKAKL Pagu sementara

2 hari

Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKAKL Pagu sementara

RKA-KL Pagu sementara

128


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operssional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: DIPA RKA-KL Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

129

SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Mutu Baku No

Aktivitas

Panitera Sekretaris

Staf

Tim Perencana

Persyaratan

Waktu

Output

3

4

5

6

7

8

1

2

1.

Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR.

Pagu definitif untuk MA RI

3 hari

RKAKL Pagu Definitif

2.

Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu definitif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.

RKA-KL Pagu Definitif

2 hari

Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu sementara

3.

Penyusunan Data Pendukung RKA-KL

RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan

1 bulan

Data Pendukung RKA-KL

4.

Pengiriman dan Pengecekan Data Pendukung ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan

1 hari

RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA

130


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGAJUAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M. PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: DIPA RKA-KL Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

131

SOP PENGAJUAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Panitera/Sekretaris

Staf

Tim Perencana

Persyaratan

Waktu

Output

3

4

5

7

8

9

1

2

1.

Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK)

Konsep Revisi DIPA

1 hari

Konsep Revisi DIPA

2.

Persetujuan Revisi DIPA


3 hari


3.

Pengesahan Revisi DIPA

Revisi DIPA

1 hari

Revisi DIPA disetujui

4.

Penyampaian Revisi DIPA (hardcopy dan ADK)

Revisi DIPA yang telah disetujui

1 hari

Revisi DIPA

132


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGAJUAN REMUNERASI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; SLTA, S1 Akuntasi, S1 Hukum , S2 MA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan: Dokumen Pendukung Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

133

SOP PENGAJUAN REMUNERASI Pelaksana No

Aktivitas

1

2

Mutu Baku

Ketua/ Panitera/ Kasub Bag Pengolah Bendahara Wakil Sekretaris Keuangan Data Pengeluaran 3

4

6

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

1

Menerima Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai dari bagian Kepegawaian

Rekapitulasi absensi dan daftar hadir sudah dikoreksi dan ditandatangani oleh 5 menit Ketua, Penanggungjawab daftar hadir dan Petugas daftar hadir

Rekapitulasi absensi pegawai dan daftar hadir

2

Membuat Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama

Potongan sesuai rekapitulasi daftar hadir 30 menit

Tanda Terima Remunerasi rangkap 3

3

Koreksi Tanda Terima Remunerasi oleh Kasub Bag keuangan

Potongan sesuai rekapitulasi daftar hadir 15 menit

Tanda Terima Remunerasi rangkap 4

4

Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama

5

Membuat Kwitansi pertanggungjawaban remunerasi di muka (bermaterai) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama

6

Sesuai rekap tanda terima remunerasi


Koreksi SPTJM dan Kwitansi Remunerasi oleh Kasub Bag Keuangan


134

15 menit

SPTJM rangkap 3

15 menit

Kwitansi bermateri 1, Kwitansi asli 1, FC Kwitansi bermaterai 1 untuk arsip

15 menit

Kwitansi bermateri 1, Kwitansi asli 1, FC Kwitansi bermaterai 1 untuk arsip

SOP PENGAJUAN REMUNERASI Pelaksana No

Aktivitas

1

2

Mutu Baku

Ketua/ Panitera Kasub Bag Pengolah Bendahara Wakil Sekretaris Keuangan Data Pengeluaran 3

4

6

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

7

Meminta tanda tangan seluruh Pegawai untuk pengajuan pertanggungjawaban Remunerasi dimuka

Tanda terima remunerasi dan rekapitulasi daftar hadir

1 hari

tanda terima remunerasi yang ditandatangani pegawai rangkap 2

8

Meminta Rekening Koran ke BRI bulan sebelumnya sebagai bukti Remunerasi bulan sebelumnya sudah diterima

Rekening koran tertanggal sesudah pencairan remunerasi bulan sebelumnya

1 jam

Rekening koran rangkap 3

9

Membuat surat pengantar Remunerasi dan Penyusunan berkas Remunerasi yang akan dikirim ke PTA

Sesuai surat dari PTA

10 menit

Berkas Remunerasi 2 bendel

10

Pengiriman berkas remunerasi ke PTA Semarang yang sudah diperiksa oleh Kasubbag Keuangan

Dibungkus rapi

1 hari

Berkas terkirim

11

Membuat daftar penerimaan remunerasi untuk tiap pegawai jika uang remunerasi telah masuk ke rekening Bank

Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi

1 jam

Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap 2

12

Koreksi daftar penerimaan remunerasi pegawai oleh Kasub bag Keuangan

Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi

20 menit

Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap 3

13

Pencairan uang remunerasi melalui transfer ke rekening tiap pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA

Daftar penerimaan remunerasi pegawai, cek giro

1 jam

Uang remunerasi berhasil tertransfer ke semua Pegawai

135


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN GAJI INDUK

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum , S2 MA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Fedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: Dokumen Pendukung Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

136

SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Pelaksana No

Aktivitas

Panitera Sekretaris

Wakil Sekretaris

Kasub Bag Keuangan

1

2

4

5

6

Mutu Baku Petugas Pengantar SPM

PDG

Bendahara Pengeluaran

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

1

Input data Pegawai di Aplikasi GPP

SK KP, SK KGB, SK Mutasi, 1 jam KP4

2

Membuat daftar perhitungan Gaji Induk Pegawai di Aplikasi GPP setiap bulan

SK KP, SK KGB, SK Mutasi, 30 menit ADK Gaji KP5

3

Pengujian Gaji oleh PPSPM

4

Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan gaji yang telah dibuat

Rekap Gaji

30 menit SSBP, SSPB, SSP

5

Membuat SPTJM daftar gaji untuk ditandatangani oleh KPA

Rekap Gaji

10 menit SPTJM

6

Koreksi kelengkapan gaji dan SPTJM oleh Kasub bag keuangan

Rekap Gaji

15 menit

7

Membuat SPP gaji induk yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM

ADK GPP

10 menit SPP Gaji induk

8

Membuat SPM gaji induk yang ditandatangani oleh PPSPM

SPP sudah dicetak

10 menit SPM Gaji induk

ADK Gaji Perubahan Sementara

137

Data Pegawai Lengkap

15 menit ADK Gaji

Daftar Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM

SOP PENCAIRAN GAJIINDUK Pelaksana No

Aktivitas

1

2

9

Menyusun berkas pengajuan gaji induk dan ADK-nya

10

Mengantar SPM gaji induk ke KPPN

11

Panitera Wakil Kasub Bag Sekretaris Sekretaris Keuangan 4

5

6

PDG 7

Mutu Baku Petugas Bendahara PengantarSPM Pengeluaran 8

12

13

Pencairan gaji tiap Pegawai keBRI

Waktu

Output

10

11

12

SPM, SPP dan kelengkapan gaji 15 menit lainnya

Membuat daftar penerimaan gaji Pegawai

Koreksi daftar penerimaan gaji Pegawai oleh Kasub bag Keuangan

9

Persyaratan

138

Berkas Gaji induk 3 bendel

ADK SPM Gaji induk, Berkas SPM Gaji induk, KIP

1 hari

SP2D Gaji induk

Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi

3 jam

Daftar gaji yang diterima Pegawai

Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi

1 jam

Daftar gaji yang diterima Pegawai

Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran

1 jam

Gaji tertransfer ke semua Pegawai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN GAJISUSULAN/KEKURANGAN GAJI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum , S2 MA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: Dokumen Pendukung Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

139

SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI Pelaksana Kasub Bag Keuangan

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

2

1

Input data Pegawai di Aplikasi GPP

SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP4

2

Membuat daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji Pegawai di Aplikasi GPP

SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP5

3

Pengujian Gaji Susulan/Kekurangan Gaji oleh PPSPM

4

Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang telah dibuat

Rekap Gaji

30 Menit SSBP, SSPB, SSP

5

Membuat SPTJM daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji untuk ditandatangani oleh KPA

Rekap Gaji

10 Menit SPTJM

6

Koreksi kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dan SPTJM oleh Kasub bag Keuangan

Rekap Gaji

Daftar Gaji Susulan/Kekurangan 15 Menit Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM

7

Membuat SPP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM

Panitera Wakil Sekretaris Sekretaris 4

5

PDG

PetugasPenga ntarSPM

6

KPPN

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

30 Menit Data Pegawai Lengkap

1 Jam

ADK Gaji

ADK Gaji Perubahan Sementara 15 Menit ADK Gaji

SPP Gaji ADK GPP

140

10 Menit Susulan/KekuranganG aji

SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI Pelaksana No

1

Aktivitas

2

Panitera Wakil Sekretaris Sekretaris 4

5

Kasub Bag Keuangan

PDG

Mutu Baku PetugasPenga ntarSPM

6

KPPN

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

8

Membuat SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPSPM

9

Menyusun berkas pengajuan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dan ADKnya

SPM, SPP dan kelengkapan GajiSusulan/Kekurangan Gaji lainnya

Mengantar SPM Gaji 10 Susulan/Kekurangan Gaji ke KPPN

ADK SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, Berkas SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, KIP

1 Hari

Lampiran SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

1 Hari

11

SPP sudah dicetak

Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dari Bank Pos SP2D

141

SPM Gaji 10Menit Susulan/KekuranganG aji

15 Menit

Berkas Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 3 bendel

SP2D Gaji Susulan/KekuranganG aji

Gaji tertransfer ke Pegawai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRANGAJI KE-13

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Tehnik, S1 Hukum, S2 MA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PF.R-11/PB/2011; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: Dokumen Pendukung Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

142

No

Aktivitas

1

2 Membuat daftar perhitungan Gaji ke-13 di AplikasiGPP yang mengacu pada daftar gaji induk bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan

1

SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 Pelaksana Panitera Wakil Kasub Bag PetugasPenga PDG Sekretaris Sekretaris Keuangan ntar SPM 4 5 6

Mutu Baku KPPN

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

Gaji Juni pada Aplikasi GPP sudah di load 20 menit master

ADK Gaji ke-13

ADK Gaji ke-13 10 menit Perubahan Sementara

ADK Gaji ke-13

2

Pengujian Gaji ke-13 oleh PPSPM

3

Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji ke-13 yang telah dibuat

Rekap Gaji ke-13

30 menit SSBP, SSPB, SSP

4

Membuat SPTJM daftar Gaji ke-13 untuk ditandatangani oleh KPA

Rekap Gaji ke-13

10 menit

5

Koreksi kelengkapan Gaji ke-13 dan SPTJM oleh Kasub bag

Rekap Gaji ke-13

Daftar Gaji ke-13, 15 menit SSBP, SSPB, SSP, SPTJM

6

Membuat SPP Gaji ke-13 yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM

ADK GPP Gaji ke-13

10 menit

SPP Gaji ke-13

7

Membuat SPM Gaji ke-13 yang ditandatangani oleh PPSPM

SPP sudah dicetak

10 menit

SPM Gaji ke-13 rangkap 3

8

Menyusun berkas pengajuan Gaji ke-13 dan ADKnya

SPM, SPP dan kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji lainnya

15 menit

Berkas Gaji ke-13 3 bendel

143

SPTJM

SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 Pelaksana No

Aktivitas

Panitera Sekretaris 4

Kasub Bag Wakil Sekretaris Keuangan 5

PDG

Mutu Baku Petugas PengantarSPM

6

KPPN

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

1

2

9

Mengantar SPM Gaji ke-13 ke KPPN

ADK SPM Gaji ke-13, Berkas SPM Gaji ke-13, KIP

1 hari

SP2D Gaji ke-13

10

Pencairan Gaji ke-13 dari Bank Pos SP2D Gaji ke-13

Lampiran SPM Gaji ke-13

1 hari

Gaji ke-13 tertransfer ke Pegawai

144


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN UANG MAKAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Akuntansi. S1 Hukum, S2 MA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: SPM Rekap absensi Pegawai Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

145

SOP PENCAIRAN UANG MAKAN Pelaksana No

Aktivitas

Panitera Wakil Kasub Bag Sekretaris Sekretaris Keuangan 4

5

PDG

Mutu Baku Petugas Pengantar Bendahara SPM Pengeluaran

8

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

1

2

1

Menginput rekap absen Pegawai di Aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan

Rekap absensi Pegawai

1 jam

Daftar Perhitungan Uang Makan

2

Koreksi Daftar Perhitungan Uang Makan oleh Kasub Bag Keuangan

Rekap absensi Pegawai

15 menit


3

Membuat SPTJM dan SSP Uang Makan

Daftar Perhitungan Uang Makan 10 menit

SPTJM dan SSP Uang Makan

4

Koreksi SPTJM dan SSP Uang Makan oleh Kasub Bag Keuangan


SPTJM dan SSP Uang Makan

5

Membuat SPP Uang makan yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM

Daftar Perhitungan Uang Makan 10 menit SPP Uang makan

6

Membuat SPM Uang Makan yang ditandatangani oleh PPSPM

SPP Uang Makan sudah di cetak

7

Menyusun berkas SPM Uang makan

SPM, SPP, SSP Uang makan dan kelengkapan lainnya

8

Mengantar SPM Uang Makan ke KPPN

ADK SPM Uang Makan dan Berkas SPM Uang Makan rangkap 2 146

5 menit

10 menit

SPM uang makan rangkap 3

Berkas SPM uang 15 menit makan rangkap 3 dan ADK SPM Uang makan 1 hari

SP2D Uang Makan

SOP PENCAIRAN UANG MAKAN Pelaksana No

Aktivitas

1

2

9

Membuat daftar penerimaan uang makan

10

Koreksi daftar penerimaan uang makan

11

Pencairan uang makan ke Bank

Kasub Panitera Wakil BagKeuan Sekretaris Sekretaris gan 4

5

PDG

Mutu Baku PetugasPe ngantarSP M

6

Bendahara Pengeluaran

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

Daftar Perhitungan Uang Makan dan daftar tagihan koperasi

1 jam

Daftar penerimaan uang makan

Daftar Perhitungan Uang Makan 15 menit dan daftar tagihan koperasi


147

1 jam

Daftar penerimaan uang makan

Uang makan berhasil ditransfer ke semuaPegawai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR

Dasar Hukum: . Kualifikasi Pelaksana: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Akuntansi. S1 Hukum. S2 MA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: SPM SPK Lembur Daftar Absen Lembur Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

148

No

Aktivitas

1

2 Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 2 3 4 5

6

7

8

Panitera/ Sekretaris 4

SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Pelaksana Wakil Kasub Bag Petugas Bendahara PDG Sekretaris Keuangan Pengantar Pengeluaran 5 6

Membuat Daftar Absen Lembur Penandatanganan Absen Lembur oleh Pegawai yang diperintah kerja lembur dan disetujui oleh KPA Membuat Daftar Pengawasan Lembur yang ditandatangani oleh KPA Membuat Permintaan uang lembur di Aplikasi GPP Koreksi SPK Lembur, Daftar Pengawasan Lembur, Daftar permintaan uang lembur oleh Kasub bag Keuangan Membuat SPTJM dan SSP permintaan uang lembur

Mutu Baku Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

SK Ketua Pengadilan Agama

1 jam

SPK Lembur

SPK Lembur

1 jam

Daftar Absen Lembur

Daftar Absen Lembur

1 hari

Daftar Absen Lembur ditandatangani pegawai

SPK Lembur Daftar Absen Lembur

149

1 jam

Daftar Pengawasan Lembur Permintaan uang lembur

Rekapitulasi Daftar Permintaan uang Lembur

SPK Lembur, Daftar Pengawasan Lembur, 20 menit Daftar permintaan uang lembur SPTJM dan SSP 15 menit permintaan uang lembur

Rekapitulasi Daftar Permintaan uang Lembur

5 menit

SPK Lembur dan Daftar Absen Lembur

Koreksi SPTJM dan SSP Permintaan uang lembur oleh Kasub bag

20 menit

SPTJM dan SSP permintaan uang lembur

SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Pelaksana No

1

9

Aktivitas

2

Panitera/ Sekretaris 4

Kasub Wakil BagKeuang Sekretaris an 5

PDG

Mutu Baku Petugas Bendahara Pengantar Pengeluaran

6

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

Rekapitulasi Daftar Permintaan 10 menit SPP uang lembur uang Lembur

Membuat SPP uang lembur

10 Membuat SPM uang lembur

SPP uang lembur sudah di cetak

10 menit

SPM uang lembur rangkap 3

11

Menyusun berkas SPM uang lembur

SPM, SPP, SSP dan daftar permintaan uang lembur

15 menit

Berkas SPM uang lembur rangkap 3

12

Mengantar SPM Uang lembur ke KPPN

SPM uang lembur 2 bendel dan ADK SPM Uang Lembur

1 hari

SP2D Uang Lembur


1 jam

uang lembur diambil dari Bank

13 Pencairan uang lembur ke Bank

150


Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PELAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; SLTA, S1 Keuangan, S1 Hakum, S2 MA 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: SPM SP2D Rekening koran Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

151

SOP PELAPORAN KEUANGAN Pelaksana No

Aktivitas

Panitera Sekretaris

1

2

4

Wakil Sekretaris

Mutu Baku Pengolah Data

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

A. PELAPORAN BULANAN 1

Memasukkan data SP2D selama 1 bulan ke Aplikasi SPM dan di load master

SP2D dari SPM selama 1 bulan

1 Jam

ADK di database SPM

2

Menginput data bukti setor PNBP selama 1 bulan di Aplikasi SAKPA

Bukti setor PNBP 1 bulan

2 Jam

Pendapatan sela 1 bulan

3

Memasukkan data DIPA dan SPM selama 1 bulan ke Aplikasi SAKPA

Data base SPM

15 Menit

Pengeluaran Anggaran 1 bulan

4

Memasukkan ADK pengiriman SIMAK ke Aplikasi SAKPA dan di lakukan proses posting

ADK kirim SIMAK ke SAKPA

10Menit

Neraca SAKPA dan SIMAK sama

5

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN

BAR, ADK SAKPA, LPJ Bendahara Pengeluaran, Rekening koran, Neraca SIMAK

1 Hari

BAR, LHR dari KPPN

6

Membuat LRA manual setelah rekonsiliasi dengan KPPN disetujui

Laporan SAKPA per bulan

2 Jam

LRA manual per bulan

7

Mengirim Backup SAKPA, LRA manual, hasil scan BAR dan LHR ke Korwil

Rekon data dengan KPPN tidak ada selisih

8

Menginput data ke Aplikasi Komdanas MARI

Backup SAKPA, LRA manual

152

15 Menit File terkirim via email 20 Menit data berhasil di update

SOP PELAPORAN KEUANGAN Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

Panitera Sekretaris

Wakil Sekretaris

Pengolah Data

Persyaratan

Waktu

Output

1

2

4

5

6

7

8

9

B.PELAPORAN TRIWULAN Rekon data dengan KPPN tiap bulan tidak ada laporan Tri Wulan dari 15menit selisih SAKPA

1

Membuat laporan tri wulan dari Aplikasi SAKPA

2

Menginput data ke Aplikasi Bappenas PP No. 39 Form A

laporan tri wulan SAKPA

20 menit data berhasil disimpan

3

Mendownload hasil input data dari Aplikasi Bappenas PP No. 39 Form A

data input sesuai SAKPA

20 menit

4

Mengirim ADK ke korwil

file berbentuk XML document

153

terbentuk file tiap kegiatan

15 menit Terkirim via email

SOP PELAPORAN KEUANGAN Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

Panitera Sekretaris

Wakil Sekretaris

Pengolah Data

Persyaratan

Waktu

Output

1

2

4

5

6

7

8

9

C. PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

1

Mendownload laporan semesteran dan tahunan dari komdanas MARI

online dengan komdanas

1 jam

file laporan semesteran dan tahunan

2

Mengedit laporan semesteran dan tahunan dan melengkapi data- data yang belum ada

laporan realisasi anggaran, laporan barang KPB, neraca akrual dll

3 hart

laporan semesteran dan tahunan

3

Menjilid laporan semesteran dan tahunan

sistematika sesuai PER-55/PB/2012

3 hari

laporan semesteran dan tahunan rangkap 3

4

Mengirim laporan semesteran dan tahunan ke KPPN dan Korwil

Soft copy dan hard copy laporan semesteran dan tahunan

1 hari

laporan semesteran dan tahunan terkirim tepat waktu

154


Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S2 MA 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 Tentang Jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukanpajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

155

No

Aktifitas

1

Menerima biaya pendaftaran perkara Permohonan.Gugatan, Banding, Kasasi Eksekusi.PK, leges dan Hak redaksi

2

Penyerahan Salinan.salinan putusan, penetapan pengadilan

3

4

Kasir

SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP Pelaksana Panmud Bendahara Meja3 Hukum Penerimaan

Mutu Baku Persyaratan Perlengkapan Bag. ,Kasir Pendaf Permohonan Gugatan,Banding,Kasasi, PK.dan Eksekusi Bag. Meja 3 Penyerahan Salinan, salinan, putusan, penetapan

Menerima.Menyetorkan PNBP ke kas Negara melalui BPD Membuat laporan bulanan Kepala Biro Keuangan MA-RI PTA Semarang,Laporan pertanggung jawaban ke KPPN Semarang Menginput Data PNBP ke KOMDANAS tiap bulan

Formulir, SSBP untuk disetor Berkas Laporan Realisasi PNBP.MA-RI, PTA Semarang LPJ ke KPPN Semarang

Waktu

Output

20 Menit Menerima uang

20 Menit Menerima uang 2 (dua) Menerima bukti setor Jam

4 (empat) Pengiriman Berkas Jam

5

Membukukan Kas Bantu PNBP Buku Pengawasan Kas PNBP dan

Buku Kas Bantu PNBP Buku Pengawasan Kas PNBP Bukti setor

1 (satu) Jumlah.dan keadaan kas, Bulan nominal bukti setor tercatat

6

Menyimpan.Mengarsipkan Buku Kas Bantu,Pengawasan Kas dan semua Bukti setor

Buku arsip pembukuan PNBP

1 (satu) Buku kas dan bukti setor Bulan tersimpan

156


Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Keuangan, S1 Hukum, S2 MA 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor ; PER/21MPAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

157

No

Aktivitas

1

2

SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN ( UP ) Pelaksana Kasub Panitera/ Wakil Pengolah Bendahara Pengatar Bag Sekretaris Sekretaris Data Pengeluaran SPM Keuangan 4 5 6


Waktu

Output

7

8

9

1

Membuat pengajuan Uang Persediaan ke KPPN

2

Membuat SPP-DU yang ditanda tangani KPA

3

Membuat rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP)

RKAKL

rincian Rencana 2 Jam Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP)

4

Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM

rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP)

2 Jam SPP

5

Membuat SPM UP yang ditanda tangani PPSPM

SPP sudah dicetak

2 Jam SPM 2 lembar

6

Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya

SPM,SPP-DU,3PTJM, BAR Rekon terakhir tahun Sebelumnya

2 Jam

Berkas SPM 2 lembar

7

Mengantar SPM ke KPPN

ADK SPM, berkas SPM, KiP

1 Hari

SP2D SPM-UP

1 Jam

Uang dipergunakan mencukupi kebutuhan operasional Kantor

8

Spesimen tanda tangan

2 Jam Surat Pengajuan UP 2 Jam SPP-DU rangkap 2

Pencairan Dana Uang Persediaan ke BRI

Cek Rekening Giro

158


Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN GANTIUANG PERSEDIAAN (GUP)

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Keuangan, S1 Hukum, S2 MA 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

159

SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) Pelaksana No

Aktivitas

1

2

Panitera/ Wakil Sekretaris Sekretaris 4

5

Mutu Baku

Kasub Bag Pengolah Bendahara Pengatar Keuangan Data SPM Pengeluaran 6

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

1

Membuat SPTB

SSPPs 21,22,23, PPn

2 Jam SPTB

2

Membuat DRPP berdasarkan Kwitansi

SSPPs 21,22,23, PPn

3 Jam DRPP

3

Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM

SPTB, DRPP

2 Jam SPP

4

Membuat SPM GUP yang ditanda tangani PPSPM

SPTB, DRPP

2 Jam SPM 2 lembar

5

Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya

SPM,SPP-DU,SPTJM,

1 Jam

6

Mengantar SPM ke KPPN

ADK SPM, berkas SPIV

1 Hari SP2D SPM-GUP

7

Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan ke BRI

Cek Rekening Giro

Uang dipergunakan 1 Jam mencukupi kebutuhan operasional Kantor

160

Berkas SPM GU rangkap 2


Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.03/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M, PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: SP2D DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

161

SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN Mutu Baku No

Aktivitas

Panitera/ Sekretaris

Wakil Sekretaris

Kasub Bag Keuangan

1

2

4

5

6

Pengolah Bendahara Data Pengeluaran

Pengatar SPM

Persyaratan

Waktu

Output

7

8

9

1

Membuat Buku Kas Umum

SP2D, Kwitansi

3 Jam BKU

2

Membuat Buku Kas Tunai

Kwitansi

3 Jam Buku Kas Tunai

3

Membuat Buku Bank

Cek Rekening Giro

1 Jam Buku 3ank

4

Membuat Buku Pembantu Lain- lain

Remunerasi

1 Jam Buku Pembantu

5

Membuat Buku Pajak

SSP

2 Jam Buku Pajak

162

163


1. 2.

3. 4.

5.

6.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tangga] Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PEMBERIAN IZIN CUTI

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; SLTA Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SKA/72008 tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai AgamaPada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan:


Peralatan / Perlengkapan: Formulir Permohonan Cuti Perangkat Komputer Alat Tulis Pencatatan dan Pendataan:

Peringatan:

163

SOP PEMBERIAN IZIN CUTI Pelaksana No

Aktivitas

Ketua Pemohon Staf Kasub. Bag Atasan Panitera/ Pengadilan Cuti Kepegawaian Kepegawaian Langsung Sekretaris Agama


Waktu

Output Formulir permohonan cuti yang telah diisi data pegawai ybs beserta lamanya cuti. Formulir permohonan cuti dengan catatan Pejabat Kepegawaian Formulir permohonan cuti dengan Persetujuan cuti dan Atasan Langsung Formulir permohonan cuti dengan Persetujuan cuti dari Panitera/Sekretaris.

1

Mengisi Formulir permohonan cuti

Formulir permohonan cuti

2

Memberi catatan mengenai hak cuti pegawai yang bersangkutan


5 Menit


15 Menit


15 Menit


15 Menit

Formulir permohonan cuti, Unit Komputer

15 Menit Surat Ijin Cuti

3

4

5

6

Meneliti Formulir permohonan cuti yang diajukan dan memberikan Persetujuan Meneliti Formulir permohonan cuti yang diajukan dan memberikan Persetujuan Meneliti Formulir permohonan cuti yang diajukan dan memberikan izin cuti Membuat Surat Ijin Cuti

Meminta tanda tangan Ketua Pengadilan Agama Mencatat ke dalam buku agenda 8 cuti Menyerahkan Surat Ijin Cuti kepada 9 Pegawai yang bersangkutan Mengirimkan tembusan Surat Ijin 10 Cuti ke Instansi terkait dan mengarsipkan salinannya.

15 Menit

Permohonan cuti disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

Surat Ijin Cuti ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Buku Agenda Cuti, Cuti yang dimohonkan tercatat 5 Menit Surat Ijin Cuti dalam buku agenda cuti Surat Ijin Cuti diterima pegawai Surat Ijin Cuti 5 Menit yang bersangkutan Tembusan Surat Ijin Cuti terkirim Salinan Surat Ijin 15 Menit ke instansi terkait dan salinannya Cuti diarsipkan.

7

Surat Ijin Cuti

164

15 Menit


1. 2.

3. 4.

5. 6.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipiin Pegawai Negeri Sipil; SLTA Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawaiAgama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/3K/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Agama Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: Usulan Kenaikan Pangkat DP3 Daftar Riwayat Hidup Daftar Riwayat Pekerjaan Buku Induk Kenaikan Pangkat Perangkat Komputer Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

165

SOP KENAIKAN PANGKAT Pelaksana No

Aktivitas

Staf Kepegawaian

Kasub Hakim / Bagian Pegawai Kepegawaian

Mutu Baku

Wakil Panitera / Ketua/Wakil Sekretaris Sekretaris Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

1

Mengajukan usul nominatif kenaikanpangkat

Daftar nama-nama pegawai yang akan yang akan diusulkan naik pangkat dengan pertimbangan DUK &DP3

1 Hari Nama Pegawai yang diusulkan

2

Pemberitahuan kepada Hakim/Pegawai untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan

Daftar berkas persyaratan yang harus dilengkapi

1 Hari

Hakim/Pegawai melengkapi persyaratan yang diperlukan

3

Berkas Persyaratan dilegalisir

Berkas Persyaratan

1 Hari

Berkas Persyaratan telah dilegalisir

4

Membuatkan Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup

Data Pegawai/Hakim

1 Hari

Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup

5

Menandatangani Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup telah 1 Hari ditandatangani Hakim/Pegawai yang akan naik pangkat

6

Membuat Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sebelumnya, Perangkat 10Menit Surat Usulan Kenaikan Pangkat ' Komputer

7

Penandatanganan Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Surat usulan Kenaikan pangkat

1 Jam

8

Pencatatan pada Buku Induk Kenaikan Pangkat

Surat usulan Kenaikan pangkat,Buku Induk Kenaikan Pangkat

Daftar Usulan Kenaikan Pangkat 1 Jam tercatat dalam Buku Induk Kenaikan pangkat

9

Penomoran Berkas Usulan KenaikanPangkat dan mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Agama serta tembusannya ke Instansi terkait melalui Bagian Umum

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat yang sudah diberi nomor dibendel Surat usulan Kenaikan Pangkat 10 Menit dan dikirimkan ke alamat yang dituju

166

Surat Usulan Kenaikan Pangkat yang sudah ditandatangani

SOP KENAIKAN PANGKAT Pelaksana No

10

Aktivitas

Mutu Baku

Staf Kasub Bagian Hakim / Wakil Panitera / Ketua/Wa Kepegawaian Kepegawaian Pegawai Sekretaris Sekretaris kil Ketua

Mengarsipkan Surat Usulan Kenaikan Pangkat dalam file arsip Kepegawaian

Persyaratan

Lembar Arsip

167

Waktu

Output

10 Menit

Surat Usulan Kenaikan Pangkat diarsipkan


1. 2.

3. 4.

5. 6.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGISIAN JABATAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; SLTA Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor :100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan Fungsional; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai AgamaPada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: Rekomendasi Tim Baperjakat DP3 Berkas Pendukung Lainnya Perangkat Komputer Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

168

SOP PENGISIAN JABATAN Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

Kasub Bagian Panitera / Ketua/Wa Staf Baperjakat Kepegawaian Sekretaris kil Ketua Kepegawaian

Persyaratan

Waktu

Output

1

Menginventarisir Jabatan Yang Kosong

Jabatan Yang Kosong berdasar SEMA No.5 Tahun1996

1 Hari

Jabatan Yang Kosong berdasar SEMA No.5 Tahun 1996

2

Pemberitahuan Jabatan Yang Kosong kepada Panitera/Sekretaris

Daftar Jabatan Yang Kosong

1Hari

Panitera/Sekretaris mengetahui Daftar Jabatan yang Kosong

3

Pemberitahuan kepada Pimpinan adanya Jabatan Yang Kosong untuk segera diisi


1 Hari

Pimpinan mengetahui Daftar Jabatan yang Kosong

4

Memberikan pertimbangan untuk Pengisian Jabatan tersebut


1 Hari

Persetujuan untuk pengisian Jabatan

5

Penyampaian disposisi Pimpinan kepada Tim Baperjakat untuk ditindak lanjuti

Disposisi dari Pimpinan untuk pengisian Jabatan

1 Hari

Rekomendasi Tim Baperjakat

6

Meminta daftar nominator yang memenuhi syarat dan kriteria untuk Pengisian Jabatan ke Bagian Kepegawaian

Daftar Nama Calon yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk Pengisian Jabatan

1 Hari

Calon Nominator menerima informasi tentang jabatan yang akan diisi olehnya

7

Melakukan seleksi terhadap para nominator pengisi Jabatan

Para Nominator Pengisi Jabatan

1 Hari

Pengisi Jabatan terpilih

169

SOP PENGISIAN JABATAN Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

Kasub Bagian Panitera / Ketua/Wakil Staf Baperjakat Kepegawaian Sekretaris Ketua Kepegawaian

Persyaratan

Waktu

Output

8

Penyampaian hasil seleksi dan rekomendasi hasil rapat kepada Pimpinan

Hasil Seleksi dasar pertimbangan PP No.100 Tahun 2000

1 Hari

Hasil Seleksi diterima Pimpinan

9

Memberikan persetujuan terhadaphasil seleksi

Hasil Seleksi Tim Baperjakat

1 Hari

Persetujuan dari Pimpinan

10 Pembuatan Surat Usulan Jabatan

Disposisi Pimpinan berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Baperjakat

15 Menit Surat Usulan

Pengajuan Penandatanganan 11 Surat Usulan Jabatan kepada Pimpinan

Disposisi Pimpinan berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Baperjakat

15 Menit

Surat Usulan Jabatan yang telah ditandatangani

Penomoran Surat Usulan 12 kemudian dibendel untuk dikirim melalui Bagian Umum

Surat Usulan Jabatan yang telah ditandatangani

5 Menit

Surat Usulan Jabatan yang telah diberi nomor dan dibendel

Pencatatan Usulan Jabatan ke 13 Buku Induk Pengisian Jabatan

Surat Usulan Jabatan

Surat Usulan Jabatan yang sudah 5 Menit dimasukkan dalam catatan Buku Induk Usulan Jabatan

14 Menyimpan lembar Arsip

LembarArsip

5 Menit

170

Arsip Surat Usulan Pengisian Jabatan diarsipkan


1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; SLTA Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawaiAgama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengsndalian Intern pemerintah; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan.Dan Belanja Negara Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SKA//2008 tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai AgamaPada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Keterkaitan: Peringatan:

171


Peralatan / Perlengkapan: Surat Keputusan KGB Berkas Pendukung Lainnya Perangkat Komputer Pencatatan dan Pendataan:

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

Staf Kasub Bagian Panitera / Kepegawaian Kepegawaian Sekretaris

Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

1

Menginventarisir Hakim dan Pegawai yang akan mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Data Hakim dan Pegawai

1 hari

Daftar nama Hakim dan Pegawai yang akan mendapatkan KGB

2

Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

Berdasarkan Kep-Ptes No.42 Tahun 2002

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

3

Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Gaji

Surat Keputusan Kenaikan Gaji yang telah diteliti dan diparaf pejabat dibawahnya

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah ditandatangani

4

Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Salinan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Salinan yang telah diteliti dan diparaf pejabat dibawahnya

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Salinan yang sudah ditandatangani

5

Penomoran Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Salinan

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Salinan yang telah ditandatangani Pimpinan

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Salinan yang sudah diberi nomor

6

Pengiriman Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Bagian Keuangan serta pengiriman Tembusan Surat Keputusan ke Instansi terkait melalui Bagian Umum dan mengarsipkan ke file Kenaikan Gaji Berkala bagian Kepegawaian

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli yang telah selesai diproses

1 Hari

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Asli dan Salinan sudah dikirim dan sudah diarsipkan

7

Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Salinan kepada Hakim/Pegawai

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Salinan yang telah selesai diproses

1 Hari

Penerimaan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Salinan oleh Hakim/Pegawai

172


Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

Dasar Hukum: Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang No.8 Tahun 1974 SLTA tentang pokok-pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai AgamaPada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan:

Peringatan:

173


Peralatan / Perlengkapan: Formulir DP3 DP3 tahun yang lalu. Perangkat Komputer dan Alat tulis Pencatatan dan Pendataan:

SOP DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) Pelaksana Kasub Bagian Pejabat Wakil Wakil Panitera / Ketua/Wa Pegawai KPT Kepegawaian Penilai Sekretaris Panitera Sekretaris kil Ketua

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Memberikan Formulir DP3 kosong dan Formulir DP3 tahun lalu sebagai dasar pertimbangan Penilaian ke Pejabat Penilai tiap Sub. Bagian

Formulir DP3 kosong dan Formulir DP3 Tahun lalu

Formulir kosong dan 1 Formulir DP3 tahun lalu Minggu diterima Pejabat Penilai tiap Sub Bagian

2

Pejabat Penilai memberikan konsep nilai DP3

Formulir DP3 kosong dan Formulir DP3 Tahun lalu

1 Konsep Nilai DP3 Minggu

3

Pembuatan DP3 sesuai konsep

Konsep Nilai DP3 1Hari

4

Menyerahkan DP3 yang ielah dinilai kepada pegawai yang dinilai untuk ditandatangani melalui Pejabat Penilai

Formulir DP3 yang telah diisi

10 Formulir DP3 diterima Menit Pegawai yang dinilai

5

Pegawai yang dinilai menandatangani DP3


Formulir DP3 3 Menit ditandatangani Pegawai yang dinilai


1 Hart

DP3

1 Hari DP3

DP3

1 Hari

6 7 8

Penandatanganan Formulir DP3 oleh Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai Menggandakan DP3 yang telah ditandatangani Mengarsipkan DP3 ke file bagian Kepegawaian

174

Persyaratan

Waktu

Output


Formulir DP3 telah ditandatangani

DP3 tiap Pegawai diarsipkan


1. 2.

3. 4.

5. 6.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; SLTA Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Agama Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan:

Peringatan:

175


Peralatan / Perlengkapan: Daftar Presensi Mesin Presensi Sidik Jari Berkas Pendukung Lainnya Perangkat Komputer Pencatatan dan Pendataan:

SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

Ketua Staf Kasub Bagian Panitera / Pengadilan Kepegawaian Kepegawaian Sekretaris Agama Agama

Persyaratan

Waktu

Output

1

Mengunduh daftar Presensi dari Mesin Absensi

Mesin Presensi sidik jari

30 Menit Rekapitulasi Absensi

2

Mengunggah hasil Rekapitulasi dari mesin presensi ke Aplikasi Absensi Komdanas

Hasil Rekapitulasi dan Aplikasi Komdanas

Data Absensi terekam dalam 30 Menit Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung RI

3

Mengunduh Rekapitulasi Presensi dari Aplikasi Komdanas

Aplikasi Komdanas

15 Menit Rekapitulasi Presensi

4

Membuatan Laporan Rekapitulasi Presensi dan diisi sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung

Rekapitulasi Presensi

5

Memaraf Laporan Rekapitulasi Presensi kemudian diteruskan kepada Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama untuk ditandatangani

Laporan Rekapitulasi Presensi

Laporan Rekapitulasi Presensi 30 Menit ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Agama

6

Pembuatan Surat Pengantar


10 Menit Surat Pengantar

7

Menandatangani Surat Pengantar

Surat Pengantar

10 Menit

176

1 Jam


Surat Pengantar ditandatangani Panitera/Sekretaris

SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No

Aktivitas

Staf Kasub Bagian Panitera/ Kepegawaian Kepegawaian Sekretaris

Mutu Baku Ketua Pengadilan Agama Agama

Persyaratan

Waktu

Output

8

Penomeran Surat Pengantar dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Bagian Umum

Surat Pengantar, Laporan Rekapitulasi Presensi

10Menit

9

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Bulanan ke file bagian Kepegawaian

Lembar Arsip

Surat Pengantar dan Laporan 5 Menit Bulanan diarsipkan dalam file Kepegawaian

177

Berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama


1. 2.

3. 4.

5. 6.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh SOP LAPORAN TRIWULAN KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil SLTA Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Agama Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21 IM.PANH 1/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (s6p) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan:

Peringatan:

178


Peralatan / Perlengkapan: Bezzeting Hakim dan Pegawai DUK DUS Berkas Pendukung Lainnya Perangkat Komputer Pencatatan dan Pendataan:

SOP LAPORAN TRIWULAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No

Aktivitas

Staf Kasub Bagian Panitera / Kepegawaian Kepegawaian Sekretaris

Mutu Baku Ketua/Wakil Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

1

Penyusunan Bezzeting Hakim

Data Para Hakim

1 Jam

Bezzeting Hakim

2

Pembuatan DUK Hakim

Daftar WilayahKepangkatan Hakim

1 Jam

DUK Hakim

3

Pembualan DUS Hakim

Daftar WilayahSenioritas Hakim

1 Jam

DUS Hakim

4

Pembuatan Surat pengantar

Konsep Surat Pengantar


5

Penandatanganan Surat Pengantar, Bezzeting Hakim, DUK Hakim, dan DUS Hakim oleh Pimpinan

Surat Pengantar, Bezzeting Hakim, DUK Hakim, dan DUS Hakim yang telah diparaf pejabat dibawahnya

Surat Pengantar, Bezzeting Hakim, 30 Menit DUK Hakim, dan DUS Hakim yang telah ditandatangani

6

Meminta Nomor Surat Pengantar ke Bagian Umum dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

Surat Pengantar dan Data Laporan Triwulan yang ditandatangani

10 Menit Berkas yg sudah lengkap dikirim

7

Pengiriman Tembusan ke Biro Kepegawaian MA-RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan Triwulan

10 Menit

8

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Triwulan ke file bagian Kepegawaian

Surat Pengantar dan Data Laporan Triwulan yang telah selesai diproses

Surat Pengantar dan Data yang 5 Menit sudah masuk dalam file Kepegawaian

179

Tembusan dikirimkan ke Biro Kepegawaian MA-RI


Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

SOP LAPORAN TENGAH TAHUNAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum:


1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; SLTA 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai AgamaPada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21 IM.PANM 1/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP} Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan: Bezzeting Hakim dan Pegawai Berkas Pendukung Lainnya Perangkat Komputer

Peringatan:


180

SOP LAPORAN TENGAH TAHUNAN KEPEGAWAIAN Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Penyusunan Bezzeting Hakim dan Pegawai

Data Keadaan Seluruh Pegawai (Hakim, Pegawai dan Honorer)

1 Minggu Bezzeting Hakim dan Pegawai

2


Konsep Surat Pengantar


3

Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Bezzeting

Surat Pengantar dan data bezzeting yang telah diparaf pejabat dibawahnya

30 Menit

4

Penomoran Surat Pengantar dandikirim ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan tengah Tahunan yang ditandatangani

10 Menit Berkas dikirim

5

Pengiriman tembusan ke Biro Kepegawaian MA-RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan Tengah Tahunan

10 Menit Pengiriman Tembusan

6

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Tengah Tahunan ke file bagian Kepegawaian

Surat Pengantar dan Data LaporanTengah Tahunan yang telah selesai diproses

Surat Pengantar dan Data LaporanTengah Tahunan yang telah 10 Menit masuk dalam file Bagian Kepegawaian

Staf Kasub Bagian Kepegawaian Kepegawaian

Panitera / Sekretaris

Ketua/Wakil Ketua

181

Persyaratan

Waktu

Output

Surat Pengantar dan data bezzeting yang telah ditandatangani


1. 2.

3. 4.

5. 6.

Nomor SOP

W11-A16/086/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

02 – 01 – 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP LAPORAN TAHUNAN KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum: , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; SLTA Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai AgamaPada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mankamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan:

Peringatan:

182


Peralatan / Perlengkapan: Laporan Bezzeting Hakim dan Pegawai Laporan Pembuatan DP3 Laporan Pembuatan KP4 Berkas Pendukung Lainnya Perangkat Komputer Pencatatan dan Pendataan:

SOP LAPORAN TAHUNAN KEPEGAWAIAN Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

Staff KasubBagian Panitera / Ketua/Wakil Kepegawaian Kepegawaian Sekretaris Ketua

Persyaratan

Waktu

Output

1

Pembuatan DUK PNS

Data Para Hakim dan Pegawai

1 Hari

DUK PNS

2

Pembuatan Laporan DP3

DP3

1 Hari

Laporan DP3

3

Pembuatan Laporan KP4

KP4

1 Hari

Laporan KP4

4


Surat Pengantar

5

Penandatanganan Surat Pengantar

Surat Pengantar yang telah diparaf Pejabat dibawahnya

1 Hari

Surat Pengantar ditandatangani Pimpinan

6

Penomoran Surat Pengantar oleh Bagian Umum dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

Surat Pengantar dan Data yang ditandatangani

1 Hari

Pengiriman Berkas yang sudah lengkap

7

Pengiriman Tembusan ke Biro Kepegawaian MA-RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan Tahunan

1 Hari

Pengiriman Tembusan

8

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Tahunan ke file bagian Kepegawaian

Surat Pengantar dan Data Laporan Tahunan yang telah selesai diproses

1 Hari

Surat Pengantar dan Laporan diarsipkan

183


III. PENUTUP Pengadilan Agama Kudus sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, selama ini telah melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah di buat berdasarkan komitmen bersama antara Pimpinan, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf di lingkungan Pengadilan Agama Kudus. Oleh karena itu dalam upaya untuk selalu meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan sekaligus untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan adanya peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka Pengadilan Agama Kudus telah berupaya melakukan revisi dan berhasil menyusun SOP ( Standar Operasional Prosedur ) yang telah disamakan dengan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 002 tahun 2012 tersebut dan perkembangan kebutuhan. Dengan adanya Revisi SOP ( Standar Operasional Prosedur) ini diharapkan Pengadilan Agama Kudus dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dapat meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur kerja. Demikian SOP ( Standar Operasional Prosedur) ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sehari - hari sebagai upaya terciptanya pelayanan prima kepada pencari keadilan dan selanjutnya kami mohon persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan pengesahan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

184

1. Surat Masuk 2. Kartu Kendali 3. Alat tulis Pencatatan dan Pendataan:

Recommend Documents