1 STAIN Palangka Raya PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA ABSTRAK. Arif Rahman 1

1

STAIN Palangka Raya

PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA ABSTRAK

Arif Rahman1 Penelitian ini berfokus pada penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya, dimana fungsi BMI Cabang Palangka Raya sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana dari umat, oleh umat dan disalurkan kembali untuk kemaslahatan bersama umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji masalah-masalah, yaitu: pertama, bagaimana penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Kedua, Apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Ketiga, bagaimana solusi yang diambil dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Dengan tujuan penelitian adalah: pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Ketiga, Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi-solusi yang tepat dan bijak dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari informasi Branch Manager dan Head Marketing BMI Cabang Palangka Raya, serta agen BMM selaku BMT Kube Sejahtera dan BMT At-Thayyibah dan anggota KUM3. Prosedur pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya dalam penguatan ekonomi umat melalui, penyaluran pendanaan masyarakat kecil dengan program KUM3, pengembangan usaha dengan pendampingan dan pembinaan dan sumber dana dari hasil zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebagai temuan pertama. Kedua, kendala-kendala dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya, yaitu dalam bentuk penyaluran pendanaan yang sulit diakses oleh masyarakat lapisan bawah dan pengusaha skala kecil, program KUM3 ini tidak bisa dirasakan oleh klasifikasi masyarakat miskin yang tidak punya usaha, dan yang terakhir masalah kredit macet disebabkan oleh karakter, modal, jaminan, dan kemapuan pengusaha dan masyarakat kecil tersebut. Ketiga, adapun solusi yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan cara memperluas jaringan pengakses pendanaan baik melalui lembaga pemerintah dengan Bazda, Lembaga Jasa Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Skala Mikro Syariah yang bisa dipenuhi oleh masyarakat miskin dan pengusaha kecil, seperti pola KUM3. Dan perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penilaian peserta KUM3. Kata Kunci: Demokrasi, Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. 1

Alumni STAIN Palangka Raya Jurusan Ekonomi Syariah

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

Volume 6, Nomor 1, Juni 2012

2

STAIN Palangka Raya

THE IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DEMOKRACY AT BANK MUAMALAT INDONESIAN BRANCH OF PALANGKA RAYA ABSTRACT The study is focused on the implantation of economic democracy at Bank Muamalat Indonesian branch of Palangka Raya, in which BMI branch of Palangka Raya as the institution to collect and manage donation from people, by people and be distributed again to achieve the people benefits based on syariah principles. The study investigates some problem. First, how the implementation of economic democracy at BMI branch of Palangka Raya? Second, what are the problems/obstacles faced in implementing economic democracy at BMI branch of Palangka Raya? Third, what is solution taken in implementing economic democracy at BMI branch of Palangka Raya? The aims of the study are: first, to describe the implementation of economic democracy at BMI branch of Palangka Raya. Second, to describe the problems/obstacles faced in implementing economic democracy at BMI branch of Palangka Raya. And third, to describe an analyze the appropriate solution in implementing economic democracy at BMI branch of Palangka Raya. The study applied descriptive qualitative approach. The data were obtained from information of branch manager and head marketing of BMI branch of Palangka Raya, BMM agency as BMT Kube Sejahtera and BMT At-Thayyibah and members of KUM3. The procedures to collect the data done using observation, interview and documentation techniques. Meanwhile, the data analysis was done trough data reduction, data display, and drawing conclusion (verification). The result of the study showed that. First, the implementation of economic democracy at BMI branch of Palangka Raya in order the strengthen the economic society was done trough distributing finance aids to small society by KUM3 programs, developing business by giving guidance. The source of finance was derived from the tithe, gift and voluntary finance as the first finding. Second, the problems faced in implementing economic democracy of BMI branch of Palangka Raya were as follows, the finance distribution was hardly to accessed by small societ y and small company class, the KUM3 programs could not be felt by poor societ y and those who did not business. The last problems was stuck credit whisch was caused by characteristics, capital, of the ability of small society. The third finding, the solution was done by enlarging the finance user net. This could be done by the government institution such as Bazda, syariah finance service institution, syariah micro scale finance institution which could be fulfilled by poor people and small company such as KUM3 pattern. In needed coordination with other related institutions to evaluate KUM3. Key words: Democracy, Economic and Economic Democracy.



3

STAIN Palangka Raya A. Latar Belakang Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palangka Raya adalah salah satu perbankan syariah yang pertama hadir di Kota Palangka Raya yang merupakan perbankan yang berbeda pada bank pada umumnya,

kehadiran BMI Cabang Palangka Raya

merupakan salah satu bentuk strategis dalam merefleksikan prinsip demokrasi ekonomi. Karena asas demokrasi ekonomi merupakan salah satu prinsip yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah selain prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Hal ini menjadi penting diterapkan karena tercantum

dalam peraturan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan diatur lebih spesifik pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peran strategis tersebut ialah perbankan menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada nasabah

yang membutuhkan

dana (deficit) dalam kegiatan

pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan untuk menunjang sektor perekonomian rakyat.2 Dalam konteks Bank Muamalat, demokrasi ekonomi didasarkan pada sarana pengelolaan dana dari umat, oleh umat dan disalurkan kembali untuk kemaslahatan bersama umat berdasarkan pada prinsipprinsip syariah. Jadi semua klasifikasi masyarakat berhak merasakan peran BMI

Cabang

Palangka

Raya

atas

dasar

prinsip

dari

demokrasi ekonomi.

Terutama bagi masyarakat miskin yang belum tergali secara penuh potensinya, ini dapat

diarahkan

kepada

sektor

usaha

yang produktif untuk meningkatkan

kesejahteraan secara ekonomi dan juga meningkatkan kesejateraan spritual. Pelaksanaan

penerapan

demokrasi

ekonomi

pada

BMI

Cabang

Palangka Raya melalui kerjasama dengan pihak lembaga BMT (baitul māl wat tamwīl)

sebagai

lembaga

keuangan

sektor

mikro.

Yaitu

melakukan

pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam bentuk penguatan ekonomi umat

2

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2006, h. xv.



4

STAIN Palangka Raya melalui

program

KUM3

(Komunitas

Usaha

Mikro

Muamalat

Berbasis

Mesjid) yang merupakan salah satu produk unggulan BMI Cabang Palangka Raya dalam

mendistribusikan

keadilan

ekonomi.

Program

ini bertujuan sebagai

pemberdayaan ekonomi rakyat miskin dalam bentuk pinjaman modal usaha dalam meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun pengucuran dana KUM3 ini tidak terlepas dari kendala- kendala yang dihadapi, dana ini hanya bersifat komsumtif oleh para anggota untuk keperluan sehari-hari karena tidak ada penyeleksian secara ketat dan karena berbagai faktor internal. Maka perlu rekontruksi manajemen untuk menyeleksi secara benar anggota atau masyarakat miskin yang pantas untuk bantuan

dana

KUM3

ini,

yaitu

dengan

sebuah

solusi baik dari pihak perbankan syariah ataupun BMT yang bersangkutan untuk memberikan edukasi dan kepada masyarakat sebelum mengucurkan dana program ini untuk kepentingan usaha mereka. Hal yang lebih penting lagi adalah bentuk kepedulian dari para bankir dalam memberdayakan ekonomi rakyat (umat) yang tepat guna, baik dalam bentuk program

atau

kebijakan

yang

memudahkan

untuk

memperoleh pinjaman

modal usaha pada perbankan tanpa syarat dan prosedur yang baku diganti dengan anggunan dan pengembalian pinjaman yang ringan, terutama bagi pembisnis skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya. Masyarakat kecil atau pengusaha UMKM di Kota Palangka Raya dapat merasakan bentuk nyata dari kegiatan usaha perbankan syariah berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan

dan

dikembangkan

menjadi

kekuatan

riil

bagi peningkatan

kemakmuran rakyat. Maka BMI Cabang Palangka Raya telah berperan secara baik dalam menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan (agent development) Jurnal Studi Agama dan Masyarakat


5

STAIN Palangka Raya yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkat keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan dari pemaparan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai penerapan demokrasi ekonomi pada Bank Muamalat

Indonesia

Cabang

Kota

Palangka

Raya,

yang dituangkan dalam

penelitian dengan judul: Penerapan Demokrasi Ekonomi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya. C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari masalah ini adalah: a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. b.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya.

c.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi-solusi yang tepat dan bijak dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini: a.

Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat, khususnya mengenai masalah demokrasi ekonomi pada perbankan syari’ah.

b.

Dalam hal kepetingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna

bagi

ilmu

pengetahuan

intelektual

dibidang

ekonomi syari’ah,

khususnya mengenai penerapan demokrasi ekonomi untuk memperkuat ekonomi umat.



6

STAIN Palangka Raya c. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang. d. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyari’ahan bagi kepustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. C. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau mengambarkan apa adanya hasil penelitian. 3 Menurut M. Nasir bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah- masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. 4 Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan menghimpun data secara terarah dan selanjutnya mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi ekonomi tersebut diterapkan dalam bentuk kebijakan produk BMI Cabang Palangka Raya serta mendeskripsikan kendala-kendala dan solusi dari penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya.

HASIL PENELITIAN 1.Penerapan Demokrasi Ekonomi Perspektif Bankir Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya 3

Riduawan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 65. 4 Moh. Nasir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 64.



7

STAIN Palangka Raya Berdasarkan penulis

kepada

hasil semua

penelitian subjek

dan

dan

wawancara

informan

yang

dilakukan

mengenai

penerapan

demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya yang tertuang pada Undang-Undang

No.

21

Tahun

2008

Tentang

Perbankan

Syariah.

Pendapat semua subjek dan informan mewakili untuk menggambarkan pola penerapan demokrasi ekonomi yang sudah diterapkan oleh BMI Cabang Palangka Raya. Untuk menggambarkan penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya, penulis membuat beberapa tahapan-tahapan

dari

penerapan demokrasi ekonomi bagi pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan hasil keterangan subjek dan informan. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Penyaluran Pendanaan Semua sudut pandang Bp. FD (head marketing BMI Cabang Palangka Raya) mengenai kebijakan produk berupa program pemberdayaan dan penguatan ekonomi

umat

sebagai

bentuk

penerapan

demokrasi ekonomi pada

BMI Cabang Palangka Raya. Hal ini merupakan kepedulian BMI Cabang Palangka Raya tidak hanya sebagai lembaga bisnis tetapi juga sebagai lembaga keuangan yang dapat memberikan kesejahteraan BMI

Cabang

Palangka

umat

banyak,

karena

Raya memiliki tujuan raḥmatan lil ‘ālamīn,

pemberi rahmat bagi segenap umat. Karena itu sudah semestinya untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan di muka bumi. Hal senada juga dilontarkan oleh Riawan Amin dalam bukunya “The Celestial Management” menyebutkan bahwa dalam konteks Muamalat, misi untuk terus menjadi pijar bagi bangkitnya Islam terus dijaga. Yakni dalam menyandang misi pemberdayaan ekonomi umat, diharapkan Muamalat bisa



8

STAIN Palangka Raya menjadi medan pertempuran (a place of warfare) dalam memajukan dan kebangkitan cahaya Islam melalui penguatan ekonomi umat.5 Pada pelaksanaannya BMI Cabang Palangka Raya bekerjasama dengan BMM (baitul

māl mu‘amalat)

dalam menjalankan

kebijakan

produk, BMM merupakan suatu divisi khusus yang didirikan oleh BMI dalam menangani delapan asnab6 dengan tugas membuat program peningkatan dan mendayagunakan usaha-usaha rakyat kecil dan golongan ekonomi lemah untuk lebih mandiri dan tangguh. Produk unggulan BMM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yaitu program KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Mesjid). Dalam memudahkan program ini untuk terlaksana, BMM melalui BMI Cabang Palangka Raya bermitra kerja dengan pihak lembaga-lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor

mikro

yang

langsung

berhadapan dengan usaha masyarakat kecil, maka BMT Kube Sejahtera dan BMT

At-Thayyibah

ditunjuk atau diberikan amanah sebagai tim

pelaksana di lapangan. Hal ini juga ditambahkan oleh Yulizar dan Hilman dalam majalah Sharing dalam optimalisasi mengetaskan kemiskinan perlu dukungan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan syariah pada sektor makro dan LKMS-LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) dalam skala kecil yang akrab dengan masyarakat. Pola hubungan bisnis antara perbankan syariah

dengan

LKMS,

dimana

pihak perbankan

syariah

dapat

5

Riawan Amin, The Celestial Management, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h. 194. 6 Delapan asnab ialah orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`alaff, memerdekan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan musafir. Ini adalah orang-orang yang berhak atas dana-dana sosial seperti zakat. (At-Taubah: 60).



9

STAIN Palangka Raya menyalurkan

dananya,

sementara

pihak LKMS memperluas jangkauan

layanannya bagi usaha mikro, termasuk bagi masyarakat miskin. Selain itu juga pihak LKMS ini juga terkait dalam bentuk teknis, seperti training dan pendampingan para nasabah atau pengusaha UKM.7 b. Pengembangan Usaha Masyarakat Kecil Bentuk kerjasama BMM melalui perwakilannya kantor cabang BMI yang ada disetiap daerah salah satunya adalah BMI Cabang Palangka

Raya. Dimana BMI Cabang Palangka

Raya mencari

mitra kerja dalam mensukseskan program KUM3 ini, melalui kerjasama dengan pihak BMT Kube Sejahtera dan BMT At-Thayyibah. Melalui kerjasama mitra kerja ini, BMI Cabang Palangka Raya mencari objek untuk merealisasikan program semacam KUM3 ini pada masyarakat muslim Kota Palangka Raya, yang masih dalam kategori miskin dan duafa. Dimana pihak perbankan

syariah

menyalurkan

dananya sementara pihak BMT Kube

Sejahtera dan BMT At-Thayyibah memperluas jangkauan layanan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bagi masyarakat miskin. c. Sumber Dana BMI Cabang Palangka Raya memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai lembaga menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Dimana perbankan syariah bergerak dalam kegiatan pengkreditan

dan berbagai

jasa lainnya yang diberikan dalam

menunjang perekonomian rakyat. Hal ini juga diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengenai asas, tujuan, dan fungsi, yang berbunyi: 7



10

STAIN Palangka Raya 1) Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2) Bank

syariah

dapat

menjalankan

fungsi

sosial

dalam

bentuk

lembaga baitulmāl, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. 3) Bank syariah menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. 8 BMI Cabang Palangka Raya bukan saja sebagai perbankan syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan kepada pihak lain yang sifatnya komersil. Tetapi BMI Pusat membentuk badan khusus dalam menghimpun dana-dana sosial yang disyariatkan oleh agama Islam, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah atau disebut ZISWAH. Maka badan atau divisi khusus itu adalah BMM (baitul māl mu‘amalat) yang merupakan salah satu lembaga badan amil zakat berbadan swasta dengan tugas sebagai lembaga intermediasi sosial BMI untuk memberdayakan dan membina delapan asnab. Hal ini berdasarkan hukum Islam yang digunakan oleh BMI Cabang Palangka Raya sebagai bentuk pendistribusian program KUM3 ini. Adapun dasar ayat yang digunakan adalah firman Allah Swt yang artinya: Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(At-Taubah:60). Berdasarkan surat At-Taubah di atas, dana-dana sosial seperti zakat, infak,

wakaf, sedekah,

dan hibah (ZISWAH)

baik yang diwajibkan

maupun yang sunnah harus didistribusikan kepada orang- orang menurut kriteria yang sudah ditetapkan oleh surah At-Taubah. Dalam Islam, hak-hak individual untuk memiliki kekayaan diakui, tetapi tidak harus mengabaikan 8

Indonesian Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan, h. 5.



11

STAIN Palangka Raya kepentingan sosial. Lewat dana-dana sosial ZISWAH diharapkan proses konsentrasi kekayaan tidak terjadi, justru tercipta sirkulasi atau peredaran surplus (kelebihan) kekayaan di kalangan tujuan

utamanya

lapisan

semua

masyarakat,

adalah menciptakan sistem ekonomi yang sehat.

Dengan pengertian ekonomi Islam adalah sistem yang dikembangkan dari kepercayaan kepada Tuhan yang mengakui hak-hak individu, tetapi juga kepetingan sosial. 9

Hal

ini

Islam

memiliki

pandangan,

kekayaan seseorang dibangun di atas keringat

pertama:

akumulasi

orang-orang

miskin,

karena di dunia ini tidak ada seorang kaya pun, baik pedagang, pengusaha konglomerat, sampai pejabat sekalipun dapat beraktivitas tanpa melibatkan orang-orang ekonomi lemah. Karena itu dana-dana ZISWAH adalah sebagai bentuk filantropi10 antara kalangan kaya dan miskin. Kedua, kesenjangan ekonomi akan mengakibatkan hancurnya sendi-sendi tatanan sosial dan perdaban. Karena itu, Nurcholis Madjid berpendapat bahwa Islam memandang kejahatan terbesar setelah syirik adalah penumpukan kekayaan beserta penggunaannya tidak benar.11 Berdasarkan ketentuan-ketentuan

diataslah

BMI

Pusat

membetuk BMM, sebagai lembaga menghimpun dana zakat melalui BMI Cabang seluruh Indonesia.

Pendirian

BMM untuk memisahkan antara

praktik bisnis dan sosial (tabbaru’). Artinya BMM sebagai lembaga keuangan 9

yang berfokus

pada kegiatan

yang menghasilkan laba

Depag RI, Nazhir Profesional, h. 27. 10 Filantropi adalah kedermawanan sebagai bentuk cinta kasih kepada sesama dan penggunaanya didistribusikan untuk kepentingan publik (aksi-aksin kolektif), merespon kepetingan jangka panjang, mempromosikan transformasi sosial, dan berupaya memecahkan ketidakadilan struktural. Lihat, Depag RI, Nazhir Profesional dan Amanah, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, halaman 47.

11

Ibid, h.50



12

STAIN Palangka Raya (keuntungan) sedangkan BMM yang mengurusi atau memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat yaitu delapan asnab sebagaimana termuat dalam surah At-Taubah ayat 60. BMM memiliki sumber dana berasal dari dana zakat,

infak dan sedekah.

seluruh cabang,

pegawai

Baik dihasilkan dari laba perusahaan BMI

BMI dan donatur-donatur

yang menyalurkan

lewat BMI Cabang Palangka Raya, semua dana zakat tersebut dihimpun dan disalurkan kepada BMM untuk dikelola. 2. Kendala-Kendala dalam Penerapan Demokrasi Ekonomi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya. a. Penyaluran Pendanaan Permasalahan yang serius dalam pengembangan dan pemeberdayaan usaha

mikro,

kecil

dan

menengah

terletak

pada sulitnya akses

pendanaan pada pihak perbankan secara komersil. Walaupun modal bukan satu-satunya kompleks

masalah, yang perlu

karena dicarikan

permasalahan pada sektor ini begitu sebuah solusi untuk

menyelamatkan

pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah yang sedang sakit. Hal tersebut menyebabkan perkembangan usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinegara-negara berkembang seperti Indonesia masih sangat rendah. Masalah internal yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah terdiri dari permasalahan utama yaitu: 1) Keterbatasan finansial 2) Kekurangan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik 3) Kesulitan mendapatkan bahan baku 4) Keterbatasan bahan baku



13

STAIN Palangka Raya 5) Dan kesulitan dalam pemasaran. 12 Tidak hanya sebatas itu masyarakat miskin dan pengusaha UKM dikatakan sebagai masyarakat non bankable dalam artian mereka tidak memahami aturan main perbankan, mereka tidak lulus uji sebagai nasabah bankable karena didasarkan pada analisis 5’C yang digunakan setiap menganalisis

pinjaman

kredit

oleh

perbankan

untuk

nasabah yang berinteraksi dengan

perbankan. Hal itu juga diterapkan oleh BMI Cabang Palangka Raya. Adapun analisis kredit 5’C sebagai berikut: 1) Character Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Karakter ini merupakan faktor kunci untuk melakukan penilaian terhadap calon debitur. Pada aspek ini masyarakat miskin dan kaum duafa harus dilakukan pembinaan terlebih dahulu menuju calon nasabah kapabilitas (entrepreneurship skill dan no moral hazard). 2) Capital Kemapuan modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin banyak modal calon debitur maka semakin serius perbankan untuk menangung resiko terhadap gagalnya usaha. 3) Capacity Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba. Pengukuran capacity dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis, pendidikan, teknis dan lain-lain. 4) Collateral

12

Tim Peneliti FE UNHAS, Skema Pembiyaan, h. 16.



14

STAIN Palangka Raya Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai anggunan kredit yang diterima. 5) Condition of Economy Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi

dan

budaya

yang

mempengaruhi

usaha

calon debitur

kemudian hari. Dalam bentuk legalitas usaha. 13 Beberapa

analisis

kredit

5’C

menyebabkan

susahnya

pengaksesan pendanaan bagi kalangan ekonomi lemah dalam memenuhi syarat sebagai nasabah komersil. Syarat-syarat ini berkesan rumit, pengusaha kecil dan masyarakat lapisan bawah tidak dapat mengakses pendanaan dari bank secara komersil, sehingga potensi dan kreasi yang mereka miliki tidak tergali dan berkembang secara baik. tidak jarang masyarakat kecil dan pengusaha skala mikro berpikir secara

instan untuk mendapatkan pendanaan (modal) usaha dengan jalan

pintas yaitu dengan meminta pendanaan pada para rentenir dengan suku bunga yang lebih besar. Ini lah salah satu kendala yang dihadapi pihak pengusaha kalangan kecil, perlu sebuah solusi yang tepat dan bijak oleh jasa keuangan seperti perbankan syariah untuk menyalurkan pendanaan tidak hanya sebatas pendanaan KUM3 oleh BMI Cabang Palangka Raya. Karena dari sebagian anggota KUM3 BMT Kube Sejahtera dan BMT At-Thayyibah menambah modal dari rentenir. b. Pengembangan Usaha Masyarakat Kecil Permasalahan tidak hanya sebatas internal di atas, akan tetapi masih ada yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi BMI Cabang Palangka Raya dan BMT Kube

Sejahtera

dan

BMT

At-Thayyibah. Program KUM3 ini lebih

ditekankan pada orang miskin yang memiliki usaha, dan orang miskin atau

13

Veithzal Rivai, dkk. Bank and Financial, h. 457-459.



15

STAIN Palangka Raya fakir yang tidak memiliki usaha bukan segmentasi dari produk KUM3 ini. Karena ditakutkan masyarakat miskin dan duafa yang tidak memiliki usaha mengalami resiko kredit macet. Dana ini harus terus bergulir kepada kelompok lainnya walaupun pada kenyataannya terdapat kredit macet. Ini juga diutarakan

oleh Robinson

yang dikutip

oleh majalah

Sharing, menyatakan klasifikasi terakait data masyarakat miskin dapat dibagi atas tiga (3) golongan antara lain: a.

Chronic Poor, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan

b.

sehingga tidak memiliki pendapatan. Ecconomically Active Working

Poor,

yakni

mereka

yang

memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin. c.

Lower Income People, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya. 14 Beberapa pemetaan terhadap klasifikasi masyarakat miskin di atas,

sasaran

yang dapat

dijadikan

segmentasi

terkait

program pemberian

pembiayaan seperti KUM3 ialah hanya golongan masyarakat miskin pada golongan dua dan tiga, karena dengan pertimbangan

sebagai masyarakat

yang memiliki kemampuan wirausaha (entrepreneurship skill) dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka diperlukan sebuah solusi untuk masyarakat

miskin pada

mengembangkan

14

klasifikasi

segala potensi,

I,

inisiatif

chronic dan

poor untuk

kreasi

dirinya

bisa dapat

Yulizar D. Sanrego dan Hilman Fauzi N., “Peran Intermediasi Perbankan Syariah (Optimalisasi Pengentasan

Masyarakat Miskin) Part 1”, dalam Majalah Sharing, Edisi 49 Thn V Februari 2011. h. 36.



16

STAIN Palangka Raya dikerahkan dan dikembangkan menjadi kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan. c. Kredit Macet Masalah selanjutnya adalah tingkat kredit macet dalam pengembalian iuran, dikarenakan masalah karakter peserta atau masyarakat

yang tidak

dapat dipercaya atau tidak amanah, sehingga dapat merugikan pihak lain, seperti pada kelompok KUM3 tersebut. Hal ini penulis temukan pada kelompok KUM3 BMT AtThayyibah dan BMT Kube Sejahtera, dari beberapa anggota kelompok KUM3 ada yang kredit macet artinya tidak bisa membayar pengembalian iuran yang telah disepakati. Dikarenakan ada yang meninggalkan Kota Palangka Raya sehingga susah untuk meminta kembali pinjaman, ada juga karena tidak mau membayar ketika diminta untuk iuran anggota KUM3, dan tidak jarang dana bergulir ini digunakan untuk sifatnya komsumtif. 3. Solusi-Solusi dalam dalam Penerapan Demokrasi Ekonomi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya Masalah-masalah yang diutarakan di atas memerlukan sebuah jawaban atau solusi yang perlu ditelusuri secara tepat dan bijak. Di mana langkahlangkahnya tidak merugikan kedua belah pihak. a. Penyaluran Pendanaan Sebenarnya permasalahan aspek finansial untuk UMKM masyarakat kecil sudah terjawab dengan pola pendanaan KUM3 ini, Walaupun sasaran belum mengenai semua permasalahan UMKM yang begitu setidaknya

BMI Cabang Palangka

kompleks

Raya sudah memiliki peran yang

strategis terhadap pro ekonomi rakyat atau ekonomi umat.



17

STAIN Palangka Raya Secara

teknis

BMI

Cabang

Palangka

Raya

melalui

mitra

kerjanya BMT Kube Sejahtera dan BMT At-Thayyibah tidak hanya melakukan penyaluran modal tetapi juga pembentukkan SDM masyarakat miskin dan duafa kepada masyarakat yang memiliki kapabilitas entrepreneur skill (bakat kewirausahaan), pembetukkan karakter, belajar manajemen pemasaran. Diharapkan dari bentuk pembinaan dan pendampingan usaha kecil oleh BMT Kube Sejahtera dan BMT At-Thayyibah menciptakan anggota KUM3 ini, menjadi wirausahawan dan wirausahawati yang siap berinteraksi dengan BMI Cabang Palangka Raya dalam pembiyaan komersil. Menurut Latif Effendi yang dikutip oleh majalah Sharing mengisahkan tahapan pemberdayaan masyarakat miskin untuk menjadi bankable, sebagai berikut: 1) Sedekah (Charity) Pada tahapan pertama ini, masyarakat miskin dihimpun untuk diberikan sedekah tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dana berupa zakat ini diolakasikan untuk keperluan masyarakat miskin yang bersifat kebutuhan dasar (basic needs). Pada tahapan ini

sudah

dimulai

memberikan pesan-pesan edukatif untuk merubah karakter masyarakat miskin. 2) Pinjaman Lunak (Soft Loan) Setelah para mustaḥik

ini bisa makan,

diberikan

pinjaman

kebajikan (qarḍul hasan) agar bisa berusaha. Akad qarḍul hasan ini wajib dikembalikan sesuai pinjaman pokoknya saja, kecuali untuk biaya administrasi. Jika lewat akad qarḍul hasan ini kesejahteraan kaum miskin meningkat, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

potensi diri (self reliance) terasah dengan baik, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012

18

STAIN Palangka Raya kewirausahaan semakin maju untuk ekonomi keluarga. Maka pinjaman diteruskan

ketahap

selanjutnya,

yaitu tahap pemberian pembiayaan

(financing). 3) Pemberian Pembiayaan (Financing) Pada tahap tiga pemberian pembiayaan yang akan mendidik masyarakat

miskin

untuk

memanfaatkan

dana

tersebut

untuk

kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat miskin naik kelas setelah melalui tahap satu sebagai tahap “pendidikan” dan tahap dua sebagai pembetukan karakter amanah untuk mengembalikan

pinjaman

sesuai diperjanjikan. Maka layak naik kelas pada pendanaan bersifat komersil, yaitu pembiayaan murabahah, muḍārabah, musyarakah dan lain-lain. 4) Menyimpan Dana (Saving) Tahap terakhir ini, memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan

menyisihkan

sebagian

pendapatan

untuk

mengatasipasi

kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga yang akan datang. Penyaluran program KUM3 yang dilaksanakan oleh BMI Cabang Palangka Raya terletak pada tahap dua, yaitu pinjaman lunak (soft loan) dengan akad qarḍul hasan (pinjaman kebajikan), pengembalian pinjaman hanya pokoknya saja dengan tambahan pembiayaan administrasi, seperti fotokopi formulir, persyaratan dan sebagainya. Untuk BMT Kube Sejahtera pengucuran dana KUM3 tahap pertama sebesar Rp. 1 juta dan sekarang pada tahap dua sudah naik sebesar Rp. 1,5 juta dengan iuran setiap kali pertemuan Rp. 50 ribu ditambah administrasi sebesar Rp. 5 ribu, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat


19

STAIN Palangka Raya uang administrasi tadi digunakan untuk tabungan anggota sebesar Rp. 3 ribu, Rp. 2 ribu untuk fotokopi formulir dan uang bensin pendamping. Dan untuk BMT At- Thayyibah tidak jauh berbeda dengan BMT Kube Sejahtera, untuk iuran tiap minggunya Rp. 25 ribu dan tambahan Rp. 5 ribu untuk administrasi anggota KUM3. Maka melihat ini ada keseriusan dari BMI Cabang Palangka Raya

untuk menciptakan

masyarakat

miskin untuk

menjadi masyarakat bankable, dengan tahapan pelatihan dari sektor keuangan mikro dulu, baru ke lembaga keuangan yang lebih besar dalam bentuk pembiayaan komersil BMI Cabang Palangka Raya. b. Pengembangan Usaha Masyarakat Kecil Menurut Bp. FA seharusnya pemerintah daerah melalui Bazda (Badan Amil Zakat Daerah) mengikuti pola KUM3 ini, jadi tidak hanya pihak seperti BMM saja yang peduli dengan masyarakat miskin, apalagi masyarakat yang tidak bisa disentuh oleh pihak seperti perbankan dan dana KUM3 ini. Pola program KUM3 ini perlu menjadi salah satu kebijakan pemerintah Kota Palangka Raya melalui badan amil zakatnya untuk terus berperan lebih dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memperluas akses pendanaan untuk sektor masyarakat miskin dan pengusaha

kecil,

melalui kebijakan-

kebijakan

cepat

dan ringan

dan

prosedur

yang mudah,

dalam

mengakses modal usaha. Sehingga harapannya masyarakat miskin dapat melepaskan ketergantungan dengan pihak-pihak lintah darat (rentenir) yang membuat penderitaan lebih besar. Hal ini ditambahkan oleh Nana Mintarti (Direktur IMZ) kepada majalah Sharing berpendapat bahwa pemerintah perlu mengubah perspektifnya Jurnal Studi Agama dan Masyarakat


20

STAIN Palangka Raya dan mulai memanfaatkan instrumen ekonomi yang bersumber dari kekayaan lokal masyarakat Indonesia. Salah satu kekayaan itu diantaranya adalah dana zakat. Namun pemanfaatan dana zakat sebagai salah satu instrumen dalam menangani kemiskinan di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya perhatian pemerintah daearah maupun pusat dalam memaksimalisasi

lembaga

perzakatan

untuk

mengentaskan kemiskinan. 15 c. Kredit Macet Mengusahakan terjadi resiko kredit macet Bp. QM, memberikan indikator karakter anggota yang dipilih untuk diberikan pendanaan. Adapun

untuk

permasalahan

selanjutnya

adalah

masalah

karakter peserta, maka pihak instansi terkait perlu koordinasi dengan takmir masjid atau pengurus masjid yang berkompeten dalam hal ini. Namanya saja Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid, jadi orang-orang yang aktif dalam kegiatan masjid. Jadi indikatornya adalah jamaah yang rajin sholat di masjid untuk lima waktu sholat, ikut pengajian dan lain halnya. Jadi kunci selain dari takmir masjid, juga ada menyeleksi

dengan

pada

kelompok

untuk

sungguh-sungguh peserta yang akan dipilih, harus

memiliki sifat ṣidiq, amanah, faṭanah dan lain-lain. Maka untuk mencari calon anggota KUM3 harus berpatokan pada: a. Pada penilaian takmir masjid dengan selalu melihat kegiatannya aktif dimasjid melalui rangkaian kegiatan keagamaan.

15

Nana Mintarti, “Dana Zakat Mampu Mengurangi Kemiskinan”, dalam Majalah Sharing, Edisi 49 Thn V Februari 2011. h. 23.



21

STAIN Palangka Raya b.

Menggali KUM3,

informasi

dengan

secara

bertanya

mendalam pada

mengenai

kerabat

calon

dekat,

anggota

tetangga

dan

keluarga. c. Penilaian oleh pihak instansi terhadap peserta melalui scoring board (penilaian), seperti mustaḥik, memiliki usaha, dan lain-lain. d.

Dan ikut wajib dalam training wajib yang dilaksanakan selama 5 hari secara berturut-turut dan juga selalu hadir dalam bentuk pendampingan dan pembinaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan

pembahasan

beserta

analisis

pada

bab

sebelumnya

mengenai penerapan demokrasi ekonomi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka

Raya

memberdayakan

dalam

bentuk

masyarakat

pengutan

miskin

dan

ekonomi kaum

umat

duafa

dengan

dengan

cara

dukungan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Palangka Raya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 1.

Penerapan demokrasi ekonomi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya dalam penguatan ekonomi umat melalui: penyaluran pendanaan dengan

program

KUM3,

pengembangan

usaha

masyarakat kecil dengan

pembinaan dan pendampingan dan sumber dana berasal dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah (ZIS) berasal dari laba perusahaan, masyarakat, dan pegawai BMI Cabang Palangka Raya. 2.

Kendala-kendala

dalam

penerapan

demokrasi

ekonomi

pada

Bank

Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya, iyalah: Pendanaan program KUM3 ini tidak untuk semua klasifikasi masyarakat miskin hanya diperuntukkan bagi Jurnal Studi Agama dan Masyarakat


22

STAIN Palangka Raya yang punya usaha saja, masih banyak masyarakat miskin menggunakan jasa rentenir dan terakhir masalah kredit macet. 3. Adapun solusi-solusi yang bijak dalam mengatasi kendala-kendala dari penerapan demokrasi ekonomi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya iyalah dengan menciptakan masyarakat bankable (mengerti aturan main perbankan) yaitu dengan cara program KUM3 ini sebagai bentuk edukasi masyarakat miskin, pengembangan usaha dengan memperluas jaringan akses pendanaan dengan pola KUM3 ini, masalah kredit macet perlu manajemen mumpuni untuk menyeleksi anggota KUM3 yang amanah, misalnya perlu koordinasi dengan takmir mesjid sebagai tim penilai para colon anggota KUM3. Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran- saran agar BMI Cabang Palangka Raya dapat lebih baik lagi dan mengevalusi program pemberdayaan usaha masyarakat kecil. Adapun saran-saran, sebagai berikut: 1. Tentang penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya, untuk terus mengupayakan menciptakan produk-produk unggulan dalam upaya mengasah potensi dan kreavitas masyarakat miskin dan kaum duafa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan batin. Karena yang lebih penting bukan sekedar pemberian modal akan tetapi pada pengasahan potensi untuk menciptakan barang produktif. program keterampilan menjahit,

membuat

bahan-bahan

Seperti dengan daur

ulang

menjadi berbagai kerajinan tangan, menciptakan resep masakan baru. Dengan kesabaran dan sungguh membina masyarakat miskin dan kaum duafa pada



23

STAIN Palangka Raya saat nantinya akan menjadi market share (pangsa pasar), yang membawa manfaat bagi BMI Cabang Palangka Raya sendiri 2.

Adapun saran selanjutnya mengenai pengembangan usaha masyarakat miskin,

perlu

pihak

BMI Cabang Palangka

Raya

ikut terjun ke

lapangan untuk berperan dalam membina anggota-anggota KUM3 tidak hanya BMT. Karena dengan sektor keuangan makro memiliki segudang pengalaman yang dapat memberikan jalan-jalan solusi bagi permasalahan masyarakat kecil. Misalnya bagaimana untuk menjadi masyarakat bankable artinya Palangka

mengerti tata cara mengakses pembiayaan Raya,

pengenalan

tentang lembaga

di BMI Cabang

produk-produk

BMI.

Sehingga masyarakat mikro mendapat edukasi lebih komperehesif mengenai lembaga-lembaga jasa keuangan syariah, dan tata cara mendapatkan dana pada lembaga perbankan syariah. 3.

Dalam memperluas akses pendanaan perlu peran pemerintah daerah melalui Bazda dan juga segenap masyarakat muslim ikut berperan menciptkan kesejahteraan

masyarakat

miskin

dan duafa

secara

luas, dengan

mengarahkan kepada kegiatan ekonomi produktif. Dengan menyalurkan dana sosial seperti zakat diaktualisasikan dengan pola KUM3 ini, agar semua lapisan masyarakat miskin dan kaum duafa yang memiliki usaha ataupun tidak dapat terbantu untuk menjadikan hidup mereka lebih baik lagi. Jadi bisa banyak lagi jamaah mesjid yang sejahtera ekonomi dan spritualnya



24

STAIN Palangka Raya

DAFTAR PUSTAKA Sumber Primer: Indonesia Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009. Sumber Sekunder: Al-Arif, M. N. Rianto dan Euis Amelia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Jakarta: Kencana, 2010. Aflah, Noor, Arsitektur Zakat Indonesia, Jakarta: UI- Press, 2009. Ali, M. Daud, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Press, 1988. Alrasid, Harun, dkk., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2008. Amin, Ma’ruf, Prospek Cerah Perbankan Islam, Jakarta: LeKAS, 2007. Amin, Riawan, The Celestial Management, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. Astamoen, Moko P., Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2005. Aziz, Abdul, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. Chapra, M. Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, 2000. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Pelita III, 1994. ------------, Nazhir Profesional dan Amanah, Jakarta: Depag RI, 2005. Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.



1 STAIN Palangka Raya PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA ABSTRAK. Arif Rahman 1

Recommend Documents