-34-
A. Organisasi Pelaksana Tim pelaksana program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2011 ini adalah sebagai berikut: Ketua Sekretaris
: :
Wakil Sekretaris
:
Bidang-Bidang
:
Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Kepala Biro Umum Sekretariat Kabinet
1. Bidang Manajemen Perubahan Ketua Anggota
: :
Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet a. Asisten Deputi Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian; b. Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan SDA, Deputi Bidang Perekonomian; c. Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan, Deputi Bidang Persidangan Kabinet; d. Kepala Bidang Hubungan Internasional, Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; e. Kepala Bidang Penyiapan Materi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan, Deputi Bidang Persidangan; f. Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian.
2. Bidang Perundang-undangan dan Organisasi Ketua
:
Anggota
:
Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet a. Kepala Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan (Plt) Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian;
b. Kepala…
-35-
b. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Plt) Asisten Deputi Bidang Perancang Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat; d. Kepala Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Air, Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian; e. Kepala Bidang Hukum, HAM, Komunikasi dan Informatika dan Aparatur Negara, Asisten Deputi Bidang Perancang Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; f. Kepala Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan, Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Bidang Tata Laksana Ketua
:
Anggota
:
Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan, Sekretariat Kabinet a. Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olah raga, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan, Deputi Bidang Persidangan; c. Kepala Biro Administrasi Aparatur, Deputi Bidang Administrasi; d. Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olah raga, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat ; e. Kepala Bagian Mutasi Jabatan, Biro Administrasi Aparatur, Deputi Bidang Administrasi.
4. Bidang…
-364. Bidang SDM Aparatur Ketua
:
Anggota
:
Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi, dan Informasi, Sekretariat Kabinet a. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Deputi Bidang Administrasi; b. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Plt) Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara, dan Kominfo, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; d. Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Deputi Bidang Administrasi; e. Kepala Bagian Kepangkatan, Biro Administrasi Aparatur, Deputi Bidang Administrasi; f. Kepala Bidang Aparatur Negara, Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara, dan Kominfo, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Bidang Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, dan Pelayanan Publik Ketua Anggota
: :
Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Kabinet a. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan, Deputi Bidang Persidangan Kabinet; c. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi; d. Kepala Bidang Jasa Keuangan, dan BUMN, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan, Deputi Bidang Perekonomian; e. Kepala Bidang Pendidikan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat; f. Kepala Bagian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi.
Selain…
-37-
Selain Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dimaksud, terdapat Tim Penjaminan Kualitas (quality assurance), yang bersifat independen dan bertugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet. B. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang esensial dan tidak dapat dipisahkan dari Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014. Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1. Monitoring Monitoring merupakan kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/ mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukenali permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkahlangkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Monitoring akan dilakukan dengan metoda pengumpulan dan analisis informasi secara teratur setiap 3 bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah masukan sudah digunakan, apakah dan bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan apakah keluaran dihasilkan sesuai rencana. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada efisiensi, efektifitas, capaian waktu pelaksanaan dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sumber data yang digunakan dalam monitoring adalah Alat Verifikasi berupa dokumen pada tingkat Kegiatan dan Keluaran. 2. Evaluasi Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. Evaluasi akan dilakukan pada:
a. Perencanaan …
-38-
a. b. c. d.
Perencanaan (Ex-ante Evaluation); Program/Kegiatan sedang berjalan (On-going Evaluation); Program/Kegiatan selesai dibangun (Terminal Evaluation); Program/Kegiatan sudah berfungsi (Ex-post Evaluation).
Dalam kerangka ini evaluasi akan dilakukan pada hal-hal yang meliputi: a. Sejauh mana upaya untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. b. Berbagai hal yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keharmonisan substansi dan efektivitas analisis dan penyelesaian peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pengelolaan peraturan Sekretaris Kabinet yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet. c. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Sekretariat Kabinet secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi Sekretariat Kabinet menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). d. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Sekretariat Kabinet. e. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada Sekretariat Kabinet yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. f. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Sekretariat Kabinet. g. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet. h. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Sekretariat Kabinet sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, setiap tahun sekali Tim Independen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) kemudian akan dibahas dalam rapat KPRBN untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 3. Prinsip…
-39-
3. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsipprinsip sebagai berikut: a. Kejelasan tujuan dan hasil yang dicapai dari monitoring dan evaluasi; b. Pelaksanaan dilakukan secara obyektif; c. Dilakukan oleh pihak yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal; d. Pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak bersangkutan mengetahui hasilnya dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders (pihak berkepentingan/ pihak berkewenangan); e. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); f. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal (akuntabel); g. Mencakup seluruh obyek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi yang komprehensif; h. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; i. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan; j. Berbasis indikator kinerja; dan k. Dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target monitoring dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumberdaya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. 4. Pelaporan Tim Quality Assurance (TQA) menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Tim menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada KPRBN. Sementara itu, Tim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi dan disampaikan kepada KPRBN.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2011. Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada agenda-agenda prioritas pada masing-masing area perubahan yang menjadi fokus pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan program dan kegiatan reformasi birokrasi tahun 2011, dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur.
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd DIPO ALAM Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.
